Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa Pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, sebagai kendaraan politik para calon pemimpin ke depan diharapkan dapat bersaing dengan beradu gagasan.
“Partai politik peserta pemilu mestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang,” tegas Wapres saat memberikan Keynote Speech pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).
Selain itu, Wapres juga mengharapkan parpol tidak menggunakan strategi politik identitas yang dapat menyebabkan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat.
“Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,” imbaunya.
Wapres pun mencontohkan, pada Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi sosial yang tajam di masyarakat. Menurutnya, sebagian pendukung parpol saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih beradu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.
“Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah-belah bangsa,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Wapres meminta hal tersebut tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang karena sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi.
“Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas,” imbau Wapres.
“Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024. Kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” tambahnya.
Untuk itu, pada cara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tema “Merajut Persatuan dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial dan Politik Identitas Dalam Pemilu 2024,” ini, Wapres menyampaikan beberapa pesan kepada para Parpol.
Pertama, Wapres meminta partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisannya untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab.
“Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila,” tuturnya.
Kemudian juga, sambung Wapres, partai politik diharapkan aktif mengampanyekan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara.
“Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita retak,” pintanya.
Kedua, Wapres meminta kepada seluruh pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya agar memperkuat sinergi untuk mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan.
“Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial, karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama Pemilu,” ujarnya mengingatkan.
Selanjutnya, khusus kepada BNPT agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan Pemilu untuk mendelegitimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, bahkan dengan tindakan kekerasan dan terorisme.
“Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik, yang akan mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi rakyat Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongannya, Indonesia memiliki tantangan besar dalam persaingan kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik, khususnya parpol dari tingkat elit hingga akar rumput agar proses demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar, aman, dan damai.
“Jika kontestasi politik tidak mampu dikelola dan diselenggarakan dengan baik, dikhawatirkan justru menimbulkan polarisasi sosial, perpecahan di masyarakat yang tentunya dapat mengganggu stabilitas nasional kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Boy mengungkapkan bahwa ancaman polarisasi sosial akan semakin potensial ketika praktik politik identitas, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoax bertebaran di tengah masyarakat, yang tidak hanya membahayakan demokrasi tetapi juga mengancam kutuhan dan kedaulatan bangsa.
“Oleh karena itu, agar pesta demokrasi ini tidak mengarah kepada terjadinya hal-hal yang sifatnya kekerasan, tentu kita berharap pertemuan kita hari ini adalah sebagai sebuah langkah mitigasi agar kehidupan demokrasi kita semakin berkualitas dan terbebaskan dari polarisasi sosial dan politik identitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada kesempatan yang sama mengingatkan tentang empat indikator yang dapat mendukung keberhasilan Pemilu 2024. Pertama adalah kemananan dan kelancaran, yakni tidak adanya gangguan dalam pelaksanaan Pemilu.
“Termasuk mengenai masalah distribusi logistik, kesiapan logistik, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri membantu KPU, Bawaslu, [dan] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya.
Kemudian yang kedua, lanjut Tito, adalah tingginya partisipasi pemilih. Menurutnya, pada Pemilu 2019, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki partisipasi pemilih tertinggi di dunia.
“Karena partisipasi pemilih yang tinggi itu akan memberikan legitimasi yang kuat kepada siapapun yang menang menjadi pemerintah,” tuturnya.
Ketiga, sebut Tito, tidak terjadinya konflik terutama yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Terlebih lagi konflik kekerasan, tidak boleh terjadi. Ini adalah indikator penting, karena kita tahu bahwa polarisasi akan berpotensi konflik. [Apabila terjadi konflik], konfliknya harus di-manage supaya tidak menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa,” pintanya.
Terakhir, menurut Tito, indikator kesuksesan Pemilu yang keempat adalah seluruh program pemerintah baik pusat maupun daerah harus tetap berjalan pada jalurnya (on the right track).
“Karena yang kita khawatirkan [misalnya], ketika tahun politik 2023 berjalan dan 2024 puncaknya, semua akan lupa, semua akan larut dalam upaya power struggle, pemenangan, semua sibuk pemenangan akhirnya program pemerintah daerah ditinggalkan, [dan akhirnya] rakyat menjadi korban,” ungkapnya mengingatkan.
Selain Mendagri dan Kepala BNPT, hadir pada acara ini, Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda, serta para pimpinan Parpol peserta Pemilu 2024.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahmansyah Marbun. (Tha/Lak)
