Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Hindari Hidup Mewah, IMO Apresiasi KASAD Tegas kepada Jajarannya


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F Ismail mengapresiasi imbauan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman agar semua prajurit TNI hindari gaya hidup mewah.

"Apa yang dilakukan pak Jenderal (Dudung Abdurachman) adalah hal positif yang patut diapresiasi," kata Yakub di Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Yakub, ketegasan Jenderal Dudung mencerminkan sikap sahaja seorang pemimpin.

"Sosok pemimpin seperti ini yang kita butuhkan di negeri ini," ucapnya.

Pihaknya berharap, hal serupa mampu menginspirasi pejabat lainnya agar terhindar dari sikap mewah yang merusak citra institusi.

"Mudah-mudah langkah serupa diikuti pimpinan-pimpinan lain di lembaganya masing-masing demi menjaga marwah dan citra positif lembaga," tandasnya.

Sebelumnya, Jenderal Dudung meminta semua prajurit TNI dari tamtama hingga jenderal menghindari gaya hidup bermewah-mewahan menuai pujian. 

Sikap tegas tersebut mendapat pujian dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly.

“Apa yang disampaikan oleh KSAD adalah sebuah komitmen kebaikan yang harus kita support. Harus kita apresiasi dan dukung KSAD Dudung,” ujar Junaidi dihubungi, Sabtu (11/3). 

Jenderal Dudung dinilai sebagai pemimpin tegas, peduli, serta memiliki kepekaan terhadap realitas sosial masyarakat. 

Sehingga, kata Junaidi, wajar saja Jenderal Dudung terus berupaya membangun kepercayaan agar TNI semakin dipercaya dan dicintai oleh rakyat. (Arianto)


Share:

Minta Perlindungan, Asosiasi GOPAN-PINSAR-KPUN-PPUN Gelar Unras


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia berada pada titik terendah kehidupan dan operasional usahanya. Dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir, kerugian dan kebangkrutan menjadi bagian keseharian yang tidak dilepaskan dari kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini terjadi dimana Kementrian dan Lembaga terkait yang seharusnya melindungi dan mendukung operasional bisnis peternak mandiri dan peternak rakyat tidak melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat. Sehingga perusahaan konglomerasi peternakan menguasai industri perunggasan tanpa memberikan peluang bagi peternak kecil untuk mengembangkan usahanya. 

"Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini tidak dapat dilepaskan dari langkah dari kebijakan Kementrian/Lembaga terkait, yang mana tidak memiliki orientasi yang jelas untuk melindungi peternak mandiri dan peternak rakyat," kata Sugeng Wahyudi, Ketua Sekretariat Bersama Asosiasi Perunggasan dalam orasinya, Senin (13/03).

Menurut Sugeng, Hal imi dapat terlihat dari: 

Pertama, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional tidak memiliki data yang valid mengenai kebutuhan dan konsumsi ayam broiler di Indonesia. Hal ini mengakibatkan supply and demand tidak dapat diproyeksikan secara tepat. Sehingga, di pasaran ketersediaan ayam selalu berlebihan (oversupply). Ketiadaan data yang valid in kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan integrator untuk menguasai pasar dan hulu ke hilir yang berdampak secara langsung terhadap operasional dan kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. Situasi ini mengakibatkan harga jual ayam di pasaran selalu turun dibawah HPP peternak mandiri dimana input sapronak lebih tinggi daripada harga jual ayam hidup di kandang. 

Kedua, pasokan yang berlebihan (oversupply). Tidak adanya data yang valid mengakibatkan produksi ayam selalu berlebih. Perusahaan integrator yang memiliki modal besar dan lini usaha dari hulu ke hilir sama-sama memproduksi jenis ayam yang sama dengan peternak mandiri dan peternak rakyat. Akibatnya ketersediaan ayam selalu melimpah, sementara permintaan dari konsumen tetap sama. Akibatnya harga jual ayam di pasaran jauh dari Harga Pokok Produksi (HPP). Sementara harga ayam di tingkat konsumen dapat dikatakan relatif stabil. Ketersediaan pasokan ayam yang melebihi permintaan konsumen tersebut menjadi penyebab kerugian besar yang dialami peternak. Permintaan pasar tidak menunjukkan kenaikan, sementara produksi ayam berlebih dan tidak diserap secara maksimal. 

Ketiga, Pemerintah melalui Kementrian/Lembaga terkait harus bertanggung jawab atas data produksi dan demand ayam, dikarenakan tidak pernah merilis data yang valid yang dapat dijadikan acuan secara tepat mengenai produksi dan kebutuhan ayam secara benar. Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian tidak pernah merilis data yang valid dan terpercaya mengenai volume, tingkat pertumbuhan yang akurat dan tepat mengenai produksi ayam di Indonesia. Padahal data ini sangat penting bagi sektor perunggasan di Indonesia. Data ini dapat digunakan: 

a) untuk mengembangkan pengembangan usaha, sehingga diketahuinya data pembeli dan penjual yang mendekati kenyataan (riil), maka produksi dan distribusinya dapat disesuaikan secara tepat, 

b) ketersediaan data yang valid dan terpercaya dapat meningkatkan produktivitas ternak unggas sehingga peternak dapat melakukan usaha produksinya secara berulang. 

Dengan pengalaman dan catatan yang dimilikinya, analisa mengenai proses produksi, suhu, kelembapan, pakan, penyakit dan vitamin dapat diprediksi secara tepat. Analisa tersebut tentu dapat dimanfaatkan sebagai dasar keputusan atau tindak lanjut (decesions) untuk mendapatkan produktivitas ternak yang optimal. 

Keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian mengenai afkirparent stock (PS) secara dini dan pemotongan telur bertunas dari ayam ras broiler tidak dilaksanakan efektif. Surat Edaran Dirjen PKH ini diterbitkan dalam rangka mengatur keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan DOC FS (day old chicken final stock) ayam ras pedaging. Sehingga, langkah pengurangan populasi pada ayam potong diharapkan dapat menyeimbangkan kembali supply demand yang akan berdampak peningkatan harga jual ayam di pasaran. 

Oleh karenanya, Surat Edaran ini seharusnya diikuti dengan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan pembibitan PS broiler dan perusahaan integrator melaksanakan Surat Edaran tersebut secara konsisten, Namun, faktanya di lapangan, Surat Edaran Dirjen PKH tersebut tidak diikuti dengan pengawasan dan langkah jangka Panjang dengan pemangkasan telur bertunas parents stock yang dapat meningkatkan efektivitas perunggasan. Sehingga hal tersebut jika dilakukan tidak akan mengakibatkan peternak mandiri dan peternak rakyat mengalami kerugian dan kebangkrutan. Dimana sebagian besar diantaranya menutup usaha, kehilangan harta untuk membayar hutang produksi dan ada diantaranya yang depresi dan bunuh diri. 

Kelima, biaya produksi yang lebih besar dari harga jual ayam. Persoalan tingginya harga bahan baku pakan ternak dan juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih mendera peternak ayam. Peternak ayam mandiri dan peternak rakyat harus memperoleh jagung bersaing dengan broker dan perusahaan integrator yang memiliki kekuatan modal yang besar. Situasi ini disebabkan oleh adanya penguasaan di bisnis peternakan mulai dari proses pembibitan, pabrik pakan ternak, produksi obat-obatan dan vitamin ternak, hingga ke proses budidaya ayam konsumsi yang dilakukan perusahaan ayam besar (integrator). Di sisi lain, perusahaan ternak besar juga memasarkan produknya di pasar yang sama yang diakses peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat tersebut mengakibatkan peternak mengalami kebangkrutan, menutup usahanya, beralih profesi, bahkan kehilangan harta dan nyawanya karena tidak mampu menanggung beban yang berat. 

Oleh karenanya, Sugeng menuturkan, peternak mandiri dan peternak rakyat yang tergabung SEKRETARIAT BERSAMA PERUNGGASAN INDONESIA meminta agar: 

1. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai produksi dan kemampuan peternak mandiri dan peternak rakyat untuk melanjutkan usaha dan kehidupannya;

2. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional melakukan langkahJangkah atau mengeluarkan kebijakan yang mendorong terbentuknya tata niaga perunggasan yang berpihak peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri ayam. Tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan integrator;

3, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi disparitas harga produksi dan harga jual ayam di pasaran;

4. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengembangkan data produksi dan konsumsi unggas yang valid dan kredible yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan industri peternakan ayam yang memberikan ruang kepada seluruh kalangan untuk berusaha secara adil. Tidak hanya terbuka bagi investor dan pemodal besar;

5. Komnas HAM melakukan pemantauan dan pengkajian mengenai kecurangan yang terjadi  dalam industri peternakan ayam di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hakhak peternak mandiri dan peternak rakyat untuk berusaha dan melanjutkan kemdupan secara aman dan nyaman; dan 

6. Komnas Ham memanggil dan meminta keterangan kepada para pemangku kepentingan, Perusah ya Kementrian Perdagangan, Kementrian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan aan Peternakan Terintegrasi terkait dengan situasi yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri peternakan nasional. (Arianto)
Share:

Sambut Ramadhan, Yuk! Bukber Sultan di Maroko 101 Urban Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut bulan Ramadhan yang sebentar lagi akan tiba, 101 Urban Jakarta Thamrin menawarkan paket ramadhan dengan tema “Bukber Sultan di Maroko”. Anda dapat menikmati sajian Khas Timur Tengan selama bulan Ramadhan, mulai dari 150K Nett All You Can Eat. 

"Periode promo Early Bird IDR 135K untuk Paket Bukber Ramadhan hanya berlaku hingga 17 Maret 2023. Jadi, segera pesan sekarang," kata Agus Krismardiyanto, Hotel Manager 101 URBAN Jakarta Thamrin dalam "Media Expose Langit Group & Hotel 101 URBAN Jakarta Thamrin – Staycation & One Stop Entertainment Experience" di Hotel 101 Urban Thamrin, Jl. Taman Kebon Sirih 1 No. 3-4, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (12/03).

Bukan hanya itu, Lokasi 1O1 URBAN Jakarta Thamrin pun sangat strategis. Tepat berada di tengah kota Jakarta Pusat menjadikan hotel ini sebagai pilihan tepat apabila Anda dan keluarga ingin mengunjungi tempat-tempat seperti Plaza Indonesia, MRT Bundaran HI, Pasar Tanah Abang, ataupun ke Monas. 

Dan yang pasti, 101 Urban Jakarta Thamrin adalah pilihan terbaik bagi Anda yang ingin merasakan nyamannya menginap dengan Entertainment Experience di tengah Hustle & Bustle kota Jakarta. Selain memiliki 6 tipe kamar yang pas untuk mengakomodasi perjalanan bisnis & liburan keluarga.

Lebih lanjut, Agus Krismardiyanto atau biasa disapa Kriss mengatakan, 101 Urban Jakarta Thamrin juga menawarkan fasilitas ballroom dengan kapasitas 200 pax dan beberapa fasilitas seperti D’Artisan Bistro , Komunal Café , Swimming Pool dan Langit Seduh Rooftop yang pas untuk acara seperti Birthday, Wedding, Arisan, Gathering hingga Romantic Dinner.

"Dengan mengusung konsep Staycation & One Stop Entertainment Experience, 101 Urban Jakarta Thamrin juga menawarkan tempat nongkrong ke kinian yang pas bagi kaum urban di Langit seduh rooftop lantai 11. Disana Anda dapat menikmati berbagai makanan & minuman dengan harga Affordable ditemani oleh Cityscape Views kota Jakarta yang indah dimalam hari," tambahnya.

Teristimewa, Buat Anda yang menyukai photography, di 101 Urban Jakarta Thamrin memiliki beberapa spot Instagramable yang pas buat koleksi feed social media Anda. Mulai dari Art Alley, D’Artisan Outdoor, Komunal Café hingga Langit Seduh Roof Top. 

"Menariknya, Cukup menginap di 101 Urban Jakarta Thamrin, Anda dapat merasakan pengalaman baru menginap dan menikmati hiburan hanya di satu tempat saja. Staycation mulai dari IDR 500 Ribuan dan untuk Paket Social Event hanya IDR 250 Ribuan saja," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Dukung ASEAN Summit 2023, Jasa Raharja Serahkan Sarana Prasarana Keselamatan Jalan


Duta Nusantara Merdeka | NTT 
Jasa Raharja mendukung Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit 2023, yang rencananya akan berlangsung di Labuan Bajo, NTT, pada Mei 2023. 

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan, yakni dengan memberikan bantuan sarana prasarana untuk para petugas keamanan jalan di wilayah tersebut.

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan, sejumlah bantuan yang diberikan, antara lain 200 traffic cone, 100 helm, 100 rompi, dan 100 senter untuk mendukung para petugas dalam melakukan pengamanan di lapangan, yang diserahkan
kepada Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma.

“Ini merupakan salah satu bentuk dukungan Jasa Raharja terhadap pengamanan serta keamanan mobilitas para peserta ASEAN Summit 2023,”ujar Dewi, usai menyerahkan bantuan, yang juga disaksikan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, Rabu (8/03/2023).

Dewi menyampaikan, bahwa Jasa Raharja sebagai BUMN yang bertanggung jawab
dalam memberikan perlindungan dasar terhadap masyarakat, tentu berharap
penyelenggaraan agenda akbar ini sukses. “Dan tentunya, juga berupaya untuk mewujudkan kegiatan yang berkeselamatan,” tambahnya.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi se-ASEAN pada Mei mendatang, kata Dewi, akan berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan di wilayah tersebut. Terkait hal itu, Jasa Raharja juga turut berperan dalam memberikan keamanan dan kenyamanan para turis yang menggunakan jasa wisata kapal pinisi.

“Seluruh kapal pinisi yang ada di Labuan Bajo sudah di lindungi oleh Jasa Raharja,
sehingga seluruh wisatawan akan merasa aman dalam menikmati wisata,” tambah
Dewi.

Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan, bahwa Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Summit 2023, harus didukung penuh oleh berbagai pihak.

“Dengan demikian, diharapkan kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan sukses, sehingga memberikan pesan positif kepada dunia,” pungkasnya. (Arianto)

Share:

Wapres Luncurkan Buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf meluncurkan Buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai” yang diselenggarakan di Kempinski Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta, Sabtu (11/03/2023). Peluncuran buku tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Wapres yang jatuh pada 11 Maret 1943.
 
Tepat pada pukul 10.00 WIB, menggunakan pakaian batik bernuansa coklat dan hitam, Wapres yang didampingi Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin tiba di tempat acara dan disambut oleh Tarian Selendang Batik Nusantara yang diperagakan secara apik oleh Sanggar Tari Sekolah Citra Islami. 
 
Pada kesempatan yang sama, turut ditampilkan video pendek mengenai rangkuman kiprah Wapres dan beberapa kumpulan testimoni mengenai Wapres dari para pejabat pemerintahan, ketua lembaga negara, dan tokoh masyarakat.

Wapres memberikan apresiasi terhadap peluncuran buku dan mengharapkan buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai” ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat," ucap Wapres.

Selanjutnya, peluncuran buku ditandai oleh penandatanganan secara digital oleh Wapres yang didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Sutta Dharmasaputra selaku perwakilan Penerbit Buku Kompas.

Usai penandatanganan digital buku, Wapres secara simbolik menyerahkan buku kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,  Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Investasu Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Sekretaris Jenderal Forum Pemred Titien Rosmasari. 

Sebagai informasi, Buku “80 Tahun Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin: Kiai Wapres, Wapres Kiai” yang ditulis oleh Ahmad Baso dan beberapa penulis lainnya ini, berisi kiprah Wapres dari sebelum dan sesudah menjadi orang nomor dua di negeri ini. 
 
Selain biografi singkat Wapres, dituliskan pula peranan Wapres dan kontribusinya dalam mengawal bangsa, serta nilai dan visi yang dijadikan acuan dalam membangun negeri. Tidak ketinggalan pula pembahasan fokus bidang Wapres, seperti peranannya dalam memajukan ekonomi syariah, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, reformasi birokrasi, hingga percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dikupas dalam buku ini.
 
Turut hadir pada acara tersebut jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala lembaga, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat. (Lak/Tha)
Share:

Peringati HUT ke-39, DPN Peradah Indonesia Gelar Rakernas ke-XII


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Peradah Indonesia ke-39, yang jatuh tanggal 11 Maret, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu (DPN Peradah) Indonesia menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII selama 3 (tiga) dari Jumat-Minggu, 10-12 Maret 2023 di Balai Diklat BPSDM, Jakarta.

"Dalam Rakernas hari ini, kita merumuskan program-program kerja yang akan dikerjakan selama satu periode kedepan yaitu 3 tahun ke depan sampai di tahun 2025," kata Ketua Umum Peradah Indonesia, I Gede Ariawan, S.IP., M.IP kepada Wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Sabtu (11/03).

Selain itu, pada hari ini tanggal 11 Maret bertepatan dengan 39 tahun hari ulang tahun Pradah Indonesia akan launching Peradah Mobile yang akan menjadi pusat informasi database pusat pergerakan kita.

"Melalui Peradah mobile, salah satu program kerja yang kami unggulkan di periode ini jadi database seluruh Pengurus dan Kader se-Indonesia yang bisa diakses di Peradah mobile," ujarnya.

Masih kata dia, Rakernas kali ini mengambil tema 'Harmoni Generasi Muda Sebagai Pilar Peradaban Bangsa' juga  dihadiri Organisasi Keumatan Hindu, OKP dan tamu undangan lainnya.


Pada kesempatan yang sama, Sekjend Peradah Indonesia Sampurno Sejati  mengatakan, Rakernas ke-XII ini dihadiri oleh hampir seluruh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Peradah SE Indonesia.

Adapun, Kita punya 32 DPP dan sekitar 140 DPK, yang sudah konfirmasi hadir sekitar 70 persen. Namun dari Rakernas sebelum-sebelumnya, Rakernas kali ini pesertanya paling banyak.

Menurut Sampurno, dalam momen Rakernas XII kali ini, Peradah ingin mengajak pemuda bersama, gotong royong/sinergi  membangun bangsa.

"Sesuai dengan tema kami, pemuda sebagai pilar peradaban bangsa harus bersatu merumuskan bagaimana membangun bangsa Indonesia kedepan, mau tidak mau peradah harus mengambil peranya dalam keterlibatan pembangunan baik ditingkat nasional ataupun daerah" tegasnya.

Dan yang pasti, Melalui Rakernas kita ingin membangun hubungan harmonis, tak hanya pemuda lintas agama, tetapi juga semua masyarakat harus bersatu. Perbedaan harus kita jadikan senjata membangun Indonesia yang majemuk.

Untuk diketahui, Bersamaan dengan Rakernas juga dilakukan Launching Aplikasi Peradah Mobile dan digelar Simposium Nasional 'Pemuda Bersatu, Demokrasi Berdaulat Menuju Indonesia Raya" dengan dua narasumber Ketua Umum KNPI, M. Riyano Panjaitan dan Politisi/Aktivis 98', Budiman Sudjatmiko. (Arianto)

Share:

Menangkan Fahira Idris, Bang Ja'far Siap Kawal Pemilu 2024

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Organisasi Kebangkitan Jawara dan Pengacara (atau akronimnya BANG JAPAR) dimana Fahira Idris sebagai Ketua Umum Bang Japar yang juga sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan konsolidasi organisasi diwilayah Jakarta Timur menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024-2029 yang akan berlangsung serentak Rabu, 14 Februari 2024, dilanjutkan Pemilu Kepala Daerah serentak khususnya di Provinsi DKI Jakarta Rabu, 27 November 2024.
.
Kegiatannya dihadiri jajaran Pengurus Mako Pusat diantaranya Bang Hendriyanto atau Bang Jo sebagai Kadiv Sosial Mako Pusat, Mpok Ari Suryaningsih Wakadiv Srikandi Mako Pusat, dan Muhammad Hamim Kadiv Humas Media Mako Pusat. Pengurus Komwil Jakarta Timur Bang Danwil Musa Marasabessy, SH, Sekwil Ustadz Abdullah Syukrie, Kadiv UMKM Bang Marwan, Kadiv Srikandi Mpok Luna, Kadiv OKK Bang Andi, Wakadiv Agama Bang H. Sholeh, Wakadiv Satgas Bang Trio, Bang Ponsu, serta Wanhat Bang Japar Jaktim Bang H. Ferhansyah atau H. Ferry. Pengurus Komcam dan Komhan Se Jakarta Timur beserta Para Srikandi, Satgas dan Pengurus Komhan, serta Anggota Bang Japar Se Jakarta Timur. Hadir juga Pengurus Bang Japar Jakarta Utara Danwil Bang Iko Setiawan, Kadiv Pemuda Bang Akbar Solihin, dan Kadiv Satgas Bang H. Warsoni. 

Musa Marasabessy, SH Danwil Bang Japar Jakarta Timur memimpin langsung jalannya dialog dan diskusi Pleno Organisasi Bang Japar di wilayah Jakarta Timur. 

"Malam ini, kita bersama-sama meneguhkan semangat dan perjuangan Bang Japar Jakarta Timur untuk kembali menjaga, mengawal dan memenangkan Ibu Hj. Fahira Idris,SE.,MH menjadi Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029. Kita sampaikan kebaikan, kesungguhan, karya serta kemanfaatan hadirnya Fahira Idris yang terus membantu warga DKI Jakarta dari segala hal, diantaranya : terbukti membuka ruang komunikasi secara terbuka antara Pemilih dan Perwakilannya di DPD RI untuk menuntaskan semua permasalahan yang diadukan. Membantu semua orang tanpa terkecuali, jika dalam keadaan kesulitan di rumah sakit maka diterjunkan Sahabat Fahira Idris Rescue untuk menjadi Tim Advokasi Kesehatan jika memang diperlukan. Beserta permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat untuk terus di Tuntaskan oleh Fahira Idris," ujar Musa Marasabessy kepada media.

Masih kata dia, setelah membentuk Tim ditingkat Wilayah Jakarta Timur, dilanjutkan Tim ditingkat Kecamatan, diteruskan juga Tim ditingkat Kelurahan dan hingga Ke RW dan RT dimasing-masing TPS. Alhamdulillah, setelah itu kita teruskan ke SATGAS Kawal, Jaga, dan Menangkan Fahira Idris dimasing-masing TPS untuk menjaga jika terjadi praktek curang, huru hara di TPS dan berbagai kejadian yang diluar prediksi para panitia KPPS dimasing-masing TPS. 

"Nanti kedepannya, di Jakarta Timur ada 8.773 Rencananya jumlah TPS pada pemilu 2024-2029, maka Satgas Kawal TPS yang terdiri dari 10 orang Satgas, 10 orang Srikandi dan 10 Tim Hukum LBH Bang Japar yang akan bertugas sebanyak 30 orang dimasing-masing TPS. Jadi, jika terbentuk semuanya maka akan menghasilkan 263.190 petugas yang akan mengawal, menjaga dan memenangan Fahira Idris hingga masing-masing TPS untuk menjadi Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029," ujar Musa Marasabessy,SH dalam keterangannya.

Diakhir sambutannya, Dia mengatakan, Bang Japar sebagai Organisasi Kemasyarakatan akan terus bersama TNI, Polisi, Walikota, Camat, Lurah beserta semua pihak untuk menjaga Kamtibmas dan NKRI di DKI Jakarta. Akan bersama Para Alim, Ulama, Habaib, Ustazah, Ustadz serta para tokoh aktivis lainnya untuk sinergis dan kolaborasi. Bang Japar Jakarta Timur juga akan bersama-sama Lintas Ormas, Lintas Agama, Lintas Suku dan Budaya akan terus bersama-sama untuk menjaga NKRI. Bang Japar akan hadir ditengah-tengan masyarakat tingkat RW, RT akan terus bersama para Kader lingkup Sosial Kemasyarakatan, Karang Taruna, Remaja Masjid BKPRMI, Para Komunitas Senam Tera Indonesia beserta para komunitas yang ada untuk menjaga Jakarta Timur rumah kita bersama.

Sementara itu, Fahira Idris Ketua Umum Bang Japar yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, Apresiasi dan Penghargaan kepada Bang Japar Wilayah Jakarta Timur yang hari ini melakukan Konsolidasi Organisasi menuju Pemilu 2024-2029, Alhamdulillah, Terima kasih atas Dedikasi dan Semangatnya untuk kita jaga masing-masing dirumah kita, lingkungan kita, wilayah kita di Kelurahan, Kecamatan dan Kota kita Jakarta Timur untuk Terus Kondusif dan  Lancarkan komunikasi dengan semua pihak untuk menjadi organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat. 

"Langkah tepat dari Bang Japar wilayah Jakarta Timur sudah baik, kita terus tingkatkan, kita terus sinergis dan kolaborasi. Sampaikan kepada keluarga dirumah masing-masing, kepada tetangga depan belakang kanan kiri, kepada lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, jangan sampai ada warga masyarakat DKI Jakarta yang perlu bantuan tetapi kita Bang Japar tidak peduli, acuh dan tidak membantu, jangan sampai terjadi dan WAJIB Hukumnya untuk Bang Japar, jika ada yang memerlukan bantuan, semampuh kita dan koordinasikan kejajaran Komhan, Komcam dan Komwil untuk kita pecahkan masalah bersama-sama, karena Fahira Idris hadir bersama Bang Japar untuk mendengarkan, membantu dan menuntaskan setiap Permasalahan yang terjadi. Jadilah Pengurus dan Anggota Bang Japar yang dekat dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Para Kader Sosial dan Organisasi dilingkungan masing-masing, budayakan guyup, rukun, akur untuk mejadikan kampung kita nyaman, baik dan adem," ujar Fahira Idris.

Kegiatan selain diskusi dan pleno Konsolidasi Organisasi Bang Japar menghadapi Pemilu 2024-2029, kegiatan juga dilaksanakan dengan mendoakan Para Sahabat yang telah wafat dan gugur selama menjadi Anggota Bang Japar diantaranya Bang Dul Hadi, Mpok Arnah, Bang Ustadz Amin, Ustadz Taufik, Bang Agus, Bang Laong, Ayahanda Habib Zuhdi Shahab yaitu Habib Kamil Shahab beserta semua Anggota Bang Japar, ataupun keluarganya yang telah wafat. Selanjutnya pada esok harinya dilaksanakan Senam Tera Indonesia bersama-sama dan Games hiburan untuk menjaga kekompakan bersama-sama menuju Jakarta Timur Rumah Kita, Bersama Kita Bisa. (Arianto)


Share:

Presiden Jokowi Didampingi Mentan SYL Panen Raya Padi di Ngawi


Duta Nusantara Merdeka | Ngawi 
Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan panen raya padi di Kabupaten Ngawi guna melanjutkan rangkaian Panen Raya Padi Nusantara 1 Juta Hektar (ha) secara serentak. Sebelumnya tanggal 9 Maret panen raya nusantara berlangsung di Kabupaten Kebumen serentak di 30 propinsi dan 113 kabupaten dan panen raya serentak kali ini dilakukan di 18 provinsi dan 91 kabupaten guna mengawal produksi padi melimpah pada puncak panen raya Maret-April 2023. 

"Kemaren di Kebumen dan sekarang panen raya di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan terutama di produktivitas per hektar. Disini (Ngawi, red) sudah ada yang mencapai 10 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare dan yang kemaren di sana (Kebumen, red) 5 sampai 6 ton per hektar," demikian dikatakan Presiden Jokowi pada panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Sabtu (11/3/2023).

Jokowi menjelaskan perbedaan produktivitas tersebut karena setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda - beda dan memiliki manajemen yang beda - beda mengenai pengairan dan lain - lain sehingga ini baik untuk petani. Tetapi yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karna ini panen raya berlangsung dimana - mana seluruh wilayah Indonesia. 

"Pembelian gabah nantinya oleh Bulog dan nanti jelas harga GKP (gabah kering panen,- red) nya berapa," terangnya.

"Dan harapkan kepada petani agar melakukan percepatan tanam. Usai panen harus segera olah lahan untuk tanam lagi. Jangan biarkan jeda terlalu lama karena ini hujanya masih ada, airnya masih ada agar kersediaan beras kita semakin aman," pinta Jokowi.

Sementara itu, Mentan SYL mengatakan panen raya padi nusantara yang kedua oleh Presiden Jokowi ini mensimbolkan panen bersama 1 juta hektar, walaupun data secara keseluruhan menunjukan pada bulan Februari ini seluas 1,20 juta ha dengan perkiraan produksi 6,39 juta ton GKG, setara beras 3,68 juta ton. Selanjutnya Maret seluas 1,70 juta ha dengan produksi 9,14 jt ton GKG setara beras 5,26 juta ton dan April 1,15 juta ha dengan produksi 6,09 juta ton GKG setara beras 3,51 juta ton.

"Sehingga, kita berharap panen yang lebih cepat ini kita maksimalkan serentak dilakukan karena kita menghadapi cuaca kemarau panjang. Walaupun ternyata saat panen ini, hujan masih ada sehingga anomali cuaca ini harus kita perhitungkan," ujarnya.

SYL pun menegaskan pihaknya siap merealisasiakan dengan cepat perintah Presiden Jokowi untuk dilakukan percepatan tanam padi setelah panen raya bersinergi dengan para kepala daerah. Dari total lahan sawah 7,4 juta hektar, ditargetkan dilakukan percepatan tanam seluas 1 sampai 10 juta hektar.

"Lahan sawah kita sebenarnya 7,4 juta hektar tapi luas tanam lebih dari itu, agar dikakukan percepatan tanam, jangan dikasih jeda terlalu lama karena air masih ada. Kami bersama Gubernur dan Bupati akan serempak melakukan langkah itu," tuturnya.

Lebih lanjut SYL menyebutkan produksi padi di Kabupaten Ngawi jauh lebih tinggi yakni mencapai 8 ton perhektar dibanding daerah lainnya hanya 6 ton per hektar. Padahal lahan di Kabupaten Ngawi bukan sawah irigasi tapi menggunakan pompa air namun perlakuanya oleh petani cukup baik. 

"Oleh karena itu, perintah Bapak Presiden untuk perbanyak dryer, power thresher, bahkan karena harga gabah lebih tinggi menggunakan combine dibanding sabit, maka perbanyak combie dan kami siap sampai 1.000 unit menggunakan dana KUR. Bahkan penggilingan padi harus dibina dengan baik dan menggunakan KUR untuk meningkatkan kelasnya agar kualitas beras yang dihasilkan juga bagus," ucapnya.

Untuk diketahui, luas panen pada Maret 2023 di Kabupaten Ngawi sendiri 32.676 ha dari luas panen Provinsi Jawa Timur 375.403 ha. Harga gabah saat ini di Kabupaten Ngawi untuk panen secara manual Rp4.700 sampai 4.900 /Kg sementara yang menggunakan combine harvester Rp 5.000 sampai Rp 5.500 /Kg. (Arianto)

Share:

Ibu Vadisa Tampubolon Gelar Pemberkatan Pernikahan Putri Bungsu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ibu Vadisa Tampubolon, Aktifis Relawan Pak Jokowi menggelar Pemberkatan Pernikahan Putri bungsu Grace Josephine Hutagalung dengan Yopi Juan Philip Lumbantoruan pada Sabtu (04/03/2023) di Maria Convention Hall Jakarta.

Adapun, Acara Adat dan Resepsi dihadiri Keluarga Besar kedua Mempelai, para undangan, teman-teman serta handai taulan.


Tidak ketinggalan juga, Ketum-ketum Organ dan Perwakilannya juga hadir pada saat itu antara lain: Formassi, NINJA, RJ2P, Bunda Milenial, Aksi Baja, Bara Baja, Ganjarist, Fiber dan lain-lain.

Bahkan, Papan Bunga Ucapan Selamat Berbahagia dari Presiden Jokowi juga hadir di Gedung Maria Convention. Begitu juga dari Pak Ganjar Pranowo, Pak Heru Budi Hartono, Pak Basuki Tjahaja Purnama dan Bpk Eddy Rahmayadi Gubernur Sumut.


Sebagaimana diketahui, Ibu Vadisa adalah seorang Aktifis Relawan Pak Jokowi yang aktif dari tahun 2012 ketika Pak Jokowi mulai menginjakkan kaki ke Jakarta utk ikut Pilkada DKI.

Kemudian, Berlanjut sampai Pak Jokowi menjadi Presiden 2 kali. Lalu, ketika Pak Basuki Tjahaja Purnama (Pak Ahok) dalam Pilkada DKI 2017 Ibu Vadisa sebagai Bendum di GARDU AHOK.

Untuk diketahui, Saat berjuang di Pilpres di tahun 2019, Beliau ada di Organ Negeriku Indonesia Jaya (NINJA) dimana Ketumnya Bpk C. Suhadi SH, MH saat ini beliau adalah salah satu Pendiri di FORMASSI (Forum Masyarakat Pejuang Demokrasi) dan menjabat Bendahara Umum Formassi saat ini Berjuang utk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. (Arianto)


Share:

BPH Migas Lakukan Monitoring Pembangunan Jargas Mandiri di Yogyakarta dan Sleman


Duta Nusantara Merdeka |  Yogyakarta
Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk Rumah Tangga (jargas) terus dikebut oleh Pemerintah , diantaranya melalui pengembangan jargas mandiri oleh PT Pertamina Gas Negara (PT PGN Tbk) dengan target 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2023. Guna memastikan kelancaran rencana tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan monitoring kesiapan pembangunan jargas mandiri di Yogyakarta dan Sleman dengan target 12.900 SR, yang direncanakan gas in bertahap mulai Juni 2023.

“Seperti hari ini, kita terus mendorong PGN  memperbanyak pelanggan jargas untuk memperkuat pasarnya, dan terus mengembangkan investasi pembangunan jargas mandiri. Dengan pemanfaatan gas bumi, kita mendukung program pemerintah yaitu transisi energi, penggunaan energi bersih,” ungkap Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Jumat (10/3/2023).

Lebih lanjut, Erika menjelaskan, pemilihan wilayah jaringan gas mandiri ini antara lain mempertimbangkan dampak terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sekitar, salah satunya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada wilayah Yogyakarta – Sleman. Pendistribusian gas dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) berasal dari PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning Blora, Jawa Tengah.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PGN Sales and Operation Regional III (SOR III) Edi Armawiria mengatakan, pembangunan infrastruktur gas bumi di Yogyakarta sudah berjalan, seperti pemasangan pipa distribusi kurang lebih sepanjang 75,26 kilometer.

"Pembangunan kami dalam tujuh sektor. Di beberapa sektor sudah ada yang tersambung ke rumah-rumah warga dan siap untuk gas in," jelas  Edi.

Sebagai informasi, pengembangan jargas dibagi menjadi tiga skema, yaitu menggunakan APBN ,  jargas mandiri (non- APBN) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU). Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target penggunaan jargas adalah sebesar 4.000.000 SR di tahun 2024. (Arianto)

Share:

DPD LKPHI DKI Jakarta Gelar Pelantikan & Diskusi Publik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia DKI Jakarta (DPD LKPHI DKI Jakarta) menggelar Pelantikan & Diskusi Publik mengusung tema "KUHP & NEGARA HUKUM DEMOKRASI" di Jakarta, Jum'at (10/03).
 
"Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia DKI Jakarta kami bentuk sampai mendapatkan legal standing pemerintah, dalam hal ini adalah kerja hukum dan hak asasi manusia," kata Ismail Marasabessy, SH, Direktur Eksekutif DPN LKPHI dalam acara pelantikan.

"Karena kita melihat sejumlah problematika yang terjadi di masyarakat dalam bidang hukum, di mana LBH-LBH terdahulu atau lembaga yang berkonsentrasi pada dunia hukum tidak lagi melihat dan memperhatikan masalah-masalah hukum atau problematika-problematika hukum yang dialami oleh masyarakat miskin kota yang ada di Jakarta bahkan seluruh Indonesia," ungkapnya. 

"Tujuan dari lembaga ini tidak semata-mata adalah menjadi mitra strategis pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ucapnya.

Disisi lain, LKPHI akan bersinergi dengan pemerintah baik yang berkonsentrasi pada bidang-bidang hukum maupun bukan bidang hukum dan lembaga ini kami bentuk untuk bagaimana menjadi rumah atau menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

"Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang baru saja dilantik untuk menjaga amanah dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral hukum dan memperhatikan seluruh masalah hukum masyarakat khususnya di DKI Jakarta yang meminta perlindungan hukum," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Tebar Kebaikan di Bulan Ramadan, Geprek Bensu Gelar Program Berkah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Geprek Bensu, brand kuliner lokal rintisan kakak beradik selebriti Ruben Onsu dan Jordi Onsu menggelar Program Berkah (Berbagi dan Sedekah), kegiatan sosial terbarunya selama bulan Ramadan. Melalui program ini, Geprek Bensu mempermudah pelanggan setianya bersedekah ke mitra driver Gojek melalui pembelian menu paket Berkah yang eksklusif hanya di platform online food delivery (OFD) GoFood. Paket Berkah ini tersedia di seluruh outlet Geprek Bensu mulai 16 Maret hingga 15 April 2023.

"Khusus di bulan Ramadan tahun ini, Geprek Bensu ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelanggan loyal kami di GoFood untuk turut menyisihkan rezekinya dan berbagi pada sesama," kata Jordi Onsu, Owner & Director of Geprek Bensu kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/03).

Nantinya, setiap pembelian 1 menu paket Berkah, pelanggan kami dapat berkontribusi untuk berdonasi 1.000 perangkat ibadah berupa sajadah, tasbih, Al-Qur'an dan sarung untuk mitra driver Gojek di wilayah Jabodetabek yang selama ini telah menjadi garda terdepan mengantarkan menu-menu Geprek Bensu.

Adapun, Menu paket dalam program Berkah ini merupakan menu pilihan dan favorit dari pelanggan Geprek Bensu. 

Paket Berkah meliputi:

• Berkah 1 berisikan 1 Paket Geprek Bensu + 2 Mie Nampol + 1 Air Mineral

• Berkah 2 berisikan 1 Paket Geprek Bensu + 2 Mie Nampol + 1 Paket Geprek Sambal Embe.

Geprek Bensu memilih GoFood sebagai platform OFD untuk memasarkan menu eksklusif dari program Berkah. Hal ini tidak lepas dari dukungan GoFood selama ini terhadap pertumbuhan bisnis positif Geprek Bensu, bahkan dalam melewati tantangan pandemi. 

Lebih lanjut, Jordi Onsu menambahkan, "Berkat dukungan dan berbagai solusi digital dari GoFood, bisnis Geprek Bensu mampu berkembang pesat hingga kini memiliki sekitar 100 gerai dan ratusan karyawan di berbagai wilayah di Indonesia dan alhamdulillah bisa bertahan melalui pandemi."

Sementara itu, Ruben Onsu, Owner of Geprek Bensu turut menyampaikan antusiasme dan harapannya terhadap program Berkah, Saya sangat senang dengan hadirnya program berbagi dan sedekah yang digarap oleh Geprek Bensu ini, karena kami tidak hanya berbagi kebahagiaan dan rezeki sendirian tetapi kami juga memberikan kesempatan untuk pelanggan setia Geprek Bensu untuk turut serta berbagi dalam inisiatif ini melalui GoFood. 

Harapan kedepannya, dengan hadirnya program Berkah ini dapat memberikan banyak manfaat positif bagi yang memberi rezeki maupun yang menerimanya.

Terpisah, Rosel Lavina, Head of Product Communications Gojek mengatakan, GoFood sangat mengapresiasi kehadiran program Berkah sebagai inisiatif sosial terbaru dari Geprek Bensu. Kami bangga dapat menjadi platform OFD pilihan Geprek Bensu untuk memfasilitasi pelanggan setia berpartisipasi dan berbagi kebaikan dengan para mitra driver Gojek pada program Berkah. 

"Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk terus mendukung pertumbuhan mitra usaha kuliner, agar dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya," ujarnya. 

Dikatakannya, Kami berharap program ini juga dapat menginspirasi mitra usaha kuliner GoFood lainnya untuk membuat program serupa di tengah momentum bulan Ramadan yang penuh keberkahan.

"Di akhir periode program Berkah, Geprek Bensu akan menggelar buka puasa bersama sekaligus penyerahan secara simbolis 1.000 perangkat ibadah kepada perwakilan 100 mitra driver Gojek di Jakarta yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh mitra driver Gojek," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Tinjau Kesiapan Operasi Ketupat, Jasa Raharja, Kemenhub, KemenPUPR, dan Korlantas Polri Gelar Survei


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Dalam rangka meninjau kesiapan Operasi Ketupat 2023. Jasa Raharja bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri, menggelar survei ke Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Senin (06/03/2023). 

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, mengatakan, survei kesiapan Operasi Ketupat 2023 ke dua pelabuhan tersebut, merupakan rangkaian kegiatan rutin yang dilaksanakan menjelang momen mudik tahun ini. 

“Salah satu tujuannya, untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pengamanan menjelang momen mudik Lebaran,” ujar Rivan.

Lebih lanjut, Rivan mengatakan, pelabuhan sebagai salah satu jalur mudik antar pulau, menjadi titik krusial.

Ia berharap, dengan berbagai sosialisasi serta persiapan yang dilakukan secara matang, pelaksanaan mudik Lebaran 2023 berjalan aman dan kondusif, serta zero accident. “Kami juga mengimbau kepada masyarakat, untuk memanfaatkan program mudik gratis, baik yang diselenggarakan pemerintah, BUMN, maupun pihak lainnya,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi. Ia mengatakan, tinjauan dilakukan tidak hanya pada kesiapan pelabuhan semata, melainkan juga terhadap akses jalan menuju ke sana. “Dari tinjauan ini, kami mengkaji skema pengaturan arus lalu lintas. Nantinya, kami juga akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, baik di jalan tol maupun non-tol,” ujarnya.

Kakorlantas mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik dan balik, dapat menggunakan ruas jalan dengan tertib dan tetap mematuhi aturan serta imbauan petugas di lapangan. “Dengan demikian, kita harapkan kegiatan mudik dapat berjalan dengan aman, nyaman dan lancar,” imbuh Firman.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Direktur Preservasi Jalan KemenPUPR, Direktur Lalu Lintas Direktorat Perhubungan Darat Kemenhub, Dirkamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Ery Nursatari dan Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus.

Rombongan berangkat dari Gedung NTMC Korlantas Polri, mengawali tinjauan ke Rest Area KM 43 A, KM 68 A tol Tangerang-Merak, PT Pelindo II Ciwandan, dan KM 97 A tol Tangerang-Merak. Kegiatan dilanjutkan dengan mendengarkan paparan dari Dirlantas Polda Banten, ASDP Merak, dan Pelindo II, serta melakukan pengecekkan ke Dermaga Pelabuhan ASDP Merak.

Sebelumnya, survei telah dilakukan ke sejumlah wilayah, seperti jalur pantai utara (pantura), pantai selatan (pansela), serta jalur tol Jakarta hingga Surabaya. (Arianto)

Share:

Geruduk Dirjen Pajak, Partai Buruh Tuntut Dibentuk Tim Pencari Fakta Perpajakan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI pada Jum'at (10/03/2023). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Mulai dari adanya pejabat negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta. 

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” kata Presiden Partai Buruh Said Igbal dalam orasinya di Jakarta.

“Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat,” lanjutnya. 

Perhatian Partai Buruh terkait pajak bukan tanpa alasan. Karena, memang, salah satu platform perjuangan Partai Buruh adalah pajak untuk kesehjahteraan rakyat. 

Dalam aksinya, Partai Buruh mengusung 4 tuntutan. Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia. Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. 

Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan. 

Pemecatan Dirjen Pajak disuarakan oleh Partai Buruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. 

"Sementara itu, audit forensik diperlukan untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 Trilyun," ungkapnya. 

Sedangkan terkait dengan undang-undang pembuktian terbalik, diharapkan akan meminimalkan korupsi. “Sebab pejabat negara harus membuktikan bahwa harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki,” kata Said Igbal. 

Selain melakukan aksi 10 Maret, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Maret 2023. Di Jakarta, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripuma DPR RI dengan tuntutan, menolak pengesahan Perppu menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), dan menolak RUU Kesehatan. (Arianto)

Share:

Ketum APKASINDO Apresiasi Gebrakan Kementan Percepat PSR


Duta Nusantara Merdeka | Bali
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung mengapresiasi gebrakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengakselerasi realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui kerja keras Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan bergerak cepat mengurai dan mengkoordinasikan seluruh institusi yang berwenang dalam percepatan program PSR. Salah satu buktinya adalah proses Revisi Permentan nomor 03 Tahun 2022 tentang PSR menjadi Pernentan nomor 19 Tahun 2023 dilakukan sangat cepat dan terukur, sehingga terjadi simplikasi persyaratan PSR.

Tindak lanjut dari revisi Permentan diatas Koordinasi antar lembaga yang dimotori oleh Dirjen Perkebunan membuahkan hasil "Tertanggal 9 Maret 2023, Kementerian ATR/BPN melakukan penyederhanaan dengan merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 396 dengan menerbitkan SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tentang Pemberian Keterangan Tidak Berada Di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan surat ini, telah memangkas persyaratan atau menyederhanakan aturan untuk percepatan PSR," kata Gulat yang hadir pada Munas GAPKI di Bali, Kamis (9/3/2023).

Gulat mengungkapkan isi SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 tersebut yakni menetapkan persyaratan calon lahan perkebunan PSR. Pertama, cukup menunjukan surat keterangan tidak berada dalam kawasan HGU yang dikeluarkan Kantor Pertanahan; Kedua, memiliki peta cetak atau digital yang menunjukan koordinat polygon lahan; dan Ketiga, kelembagaan pekebun wajib melakukan pengecekan status letak posisi lahan perkebunan pada website http://bhumi/atrbpn.go.id.

Lebih rinci, Gulat menambahkan, bilamana hasil pengecekan status melalui website yang ditunjuk menunjukan indikasi tumpang tindih dengan HGU, maka kelembagaan pekebun pengusul PSR dapat meminta Surat Keterangan ke kantor pertanahan terdekat. Dengan terbitnya SE nomor 2 ini, maka pengusul PSR tidak perlu lagi melakukan pengecekan atau survey lapangan selama dapat memastikan kelengkapan dokumen lahan.

"Janji Pak Dirjend SPPR saat FGD Percepatan PSR APKASINDO di Riau dibayar tunai. SE Ini hasil koordinasi yang tidak biasa dari seorang Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam Syah dan Pak Direktur Tanaman Tahunan, Pak Rizal," ucapnya. 

"Biasanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga sangat ribet dan ego sectoral, tapi mitos tersebut berhasil dipatahkan oleh Pak Dirjen Perkebunan dan Pak Direktur dan tentu petani sawit dari Aceh sampai Papua menaruh rasa hormat atas kerja keras trio dirigen PSR Indonesia yaitu Pak Andi, Pak Rizal dan Pak Mula,"pungkasnya. (Arianto)


Share:

BPH Migas Kunjungi PGN SOR III Area Semarang Monitoring Pembangunan Jargas


Duta Nusantara Merdeka | Semarang 
Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Iwan Prasetya Adhi kunjungi PGN Sales and Operating Region (SOR) III Area Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pengembangan pembangunan jaringan gas (Jargas). 

Sebagaimana diketahui, pembangunan jargas memiliki target sebesar 4 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024 mendatang. “Skema pembangunan dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan penugasan pada Badan Usaha,” ungkap Wahyudi di kantor PGN SOR III Area Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Wahyudi juga memberikan apresiasi dan mendukung PGN dalam upaya melakukan pembangunan jargas sebagai salah satu proyek strategis nasional. “Tetap melayani stakeholders sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, kegiatan pembangunan jargas di wilayah PGN SOR III perlu terus didukung. “Ini perlu dioptimalkan kepada masyarakat, khususnya menengah ke atas,” ujar Iwan. 

Ia berharap PGN SOR III semakin masif melakukan pembangunan jargas dengan memahami sosiokultural masyarakat setempat. “Perlu memahami sosiokultural masyarakat dan pola sosialisasi yang tepat,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PGN SOR III Edi Armawiria menyambut hangat dukungan dari BPH Migas. Ia mengungkapkan bahwa wilayah pengelolaan jargas oleh PGN SOR III adalah sebanyak 163.277 pelanggan yang meliputi 2 Provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Arianto) 

Share:

Tinjau Lapangan, BPH Migas Jamin Ketersediaan BBM Solar Subsidi dan Pertalite di Tarakan


Duta Nusantara Merdeka | Tarakan 
Kunjungan lapangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perekonomian Kota Tarakan beserta jajaran perangkat daerah dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, pada kesempatan ini BPH Migas menyampaikan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM JBT dan JBKP (pertalite) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (08/03). 

"Mendengar respon dari masyarakat khususnya nelayan di Kota Tarakan terkait solar subsidi, kami (BPH Migas) menjelaskan bahwa sedang dibangun SPBUN di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan untuk melayani nelayan maupun pembudidaya rumput laut guna mendekatkan BBM kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya di sekitarnya yang diperkirakan selesai antara 2 minggu hingga 1 bulan kedepan," kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Sentot Harijady BTP dalam keterangan persnya.

SPBUN ini, sambung Sentot, nantinya akan melayani estimasi lebih dari 640 nelayan dan pembudidaya yang ada saat ini. Sementara paralel SPBUN tersebut dibangun, untuk memberikan pelayanan yang  maksimal kepada nelayan, disiapkan bangunan sementara untuk melayani kebutuhan BBM nelayan di lokasi tersebut. 

"Dan dalam upaya mendekatkan nelayan dan pembudidaya akan BBM, pelayanan akan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM melalui mekanisme digital akan melibatkan Dinas Perekonomian Kota Tarakan beserta jajaran perangkat daerah  (camat, lurah dan RT) dan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, KSOP (Kantor Kesyahbandar dan Otorita Pelabuhan ) serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga akan ditingkatkan", tambah Sentot.

"Besar harapan kami kepada masyarakat untuk dapat menggunakan BBM dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, Peningkatan Sinergi antara BPH Migas dan Pemerintah Kota Tarakan melalui penggunaan  mekanisme digital nantinya diharapkan pengguna BBM lebih tepat sasaran," tutup Sentot. (Arianto)


Share:

Geruduk Kementerian BUMN, FSPMI Desak Penyelesaian Kasus Perburuhan di Perusahaan Plat Merah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ratusan orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksl unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (9/3). Dalam aksi ini, para buruh mendesak penyelesaian kasus perburuhan yang terjadi di lingkungan perusahaan BUMN, seperti yang terjadi pada Tenaga Alih Daya PT PLN (Persero), Perum DAMRI, PT. Aerotrans Services Indonesia anak PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menyampaikan, dalam aksi ini pihaknya meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan BUMN.

"Menteri BUMN Erick Thohir harus bertanggungjawab terhadap carut-marut permasalahan perburuhan di lingkungan BUMN Perusahaan plat merah harusnya memberikan contoh yang baik dalam hal ketaatan hukum ketenagakerjaan, bukan justru sebaliknya," ujar Riden kepada awak media di Jakarta.

Menurut Riden, beberapa waktu lalu pihaknya pernah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat PT PLN, tetapi tidak ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebelumnya juga pernah juga melakukan aksi di PT Aerotrans Service Indonesia. Mengingat perusahaan-perusahaan ini di bawah naungan BUMN, buruh meminta Kementerian BUMNnmenindak tegas para Direksi di perusahaan-perusahaan yang dinilal bermasalah. 

"Terlebih Pak Erick Thohir dalam beberapa survey diunggulkan sebagai Capres/Cawapres, maka dalam aksi ini sekaligus sebagai tantangan bagi beliau untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh," tegas Riden yang juga Ketua Mahkamah Partal Buruh.

Adapun tuntutan yang diusung dalam aksi kali ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) meliputi:

1. Tolak penurunan upah pekerja/tenaga alih daya (TAD)

2. Tolak Jenis pekerjaan berdasarkan volume based dan pola kemitraan. 

3. Stop kecelakaan kerja di lingkungan kerja PLN

4. Angkat Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) menjadi pekerja di anak perusahaan PT. PLN 

5. Pekerjakan kembali 19 Tenaga Alih Daya (TAD) yang telah di PHK sepihak oleh PT. DKB di Lampung dan 121 TAD yang telah di PHK oleh PT. PKP Cirebon, Kuningan dan Indramayu.

Kedua, berkaitan dengan PERUM DAMRI, meliputi: 

1. Bayarkan upah pekerja yang tidak dibayarkan selama 6(enam) bulan sampai 1(satu) tahun di berbagai daerah.

2. Menolak pemberlakuan upah di bawah upah minimum.

3. Menuntut pembayaran THR yang tidak dibayarkan sesual ketentuan yang berlaku.

4. Menolak PHK sepihak.

5. Menolak mutasi yang tidak wajar.

6. Tolak Union Busting

7. Menuntut hak Jaminan Sosial.

8. Audit investigasi tentang dugaan korupsi pengelolaan PERUM DAMRI. 9. Bayarkan Hak Pesangon bagi Pekerja yang sudah Pensiun.

Ketiga, berkaitan dengan PT Aerotrans Service Indonesia, meliputi: 

1. Bayarkan upah yang belum dibayarkan sejak Maret 2020 hingga 2022.

2. Bayarkan upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang.

3. Bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sampal tahun 2022.

4. Pekerjakan kemball pekerja setelah di WFH kan.

5. Angkat jadi pekerja tetap karena telah melakukan kontrak berkepanjangan. 6. Tolak perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja mitra.

7. Aktifkan kemball Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Keempat, berkaitan dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero): 

Bayarkannya tunggakan juran BPJS Ketenagakerjaan, karena berdampak pada kerugian di pihak pekerja, yaitu: tidak bisa dicairkannya Jaminan Kematian kepada ahli wais pekerja yang meninggal dunia, dan Jaminan Hari Tua (IHT) pekerja yang sudah tidak lagi bekerja tidak bisa dibayarkan secara penuh. (Arianto)


Share:

IDDS Gelar T.O.T, Bakti Sosial Donor Darah dan Santunan untuk Anak Yatim Piatu


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 
Ikatan Donor Darah Sukarela (IDDS) DKI Jakarta menggelar Kegiatan Traning Of Trainer (T.O.T) dam Bakti Sosial berupa Donor Darah dan Santunan untuk Anak Yatim Piatu serta Kaum Dhuafa di Kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Kamis (09/03).

"Motivasi IDDS dalam melaksanakan kegiatan Traning Of Trainer (T.O.T) dam Bakti Sosial berupa Donor Darah dan Santunan untuk Anak Yatim Piatu serta Kaum Dhuafa sebagai dorongan peningkatan sosial bermasyarakat," kata Ketua Umum IDDS Provinsi DKI Jakarta, R Endang Surya, kepada Wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Menurut Kang Surya, Donor Darah digelar karena kebutuhan stok darah di Jakarta dan juga di Indonesia harus tetap terjaga.

Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus selalu bersiap-siap terutama menjaga ketersediaan stok darah untuk menolong para korban bencana yang membutuhkan darah. 

Bahkan, menurutnya, Ketersediaan darah juga harus terjaga demi menolong orang-orang yang mengalami kondisi seperti, kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, thalasemia, hingga kanker darah.

IDDS, sambung Kang Surya, bertekad menjadikan donor darah sebagai budaya atau kebiasaan sehingga ketersediaan stok darah terjaga.

"Setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan Karena "Nasionalisme kita adalah Kemanusiaan". Selain itu, Mendonorkan darah secara rutin selain berdampak secara sosial juga menyehatkan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Perkara APKOMINDO, Hakim Sarankan Buat LP Terhadap Pemberi Keterangan Palsu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, (8/3/2023) berlangsung cukup panas. Sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, justru tidak dihadiri saksi yang dimaksud. 

Saat sidang baru saja dibuka dan dinyatakan ditunda karena saksi tidak hadir, pihak penggugat Ketua Umum APKOMINDO Soegiharto Santoso alias Hoky langsung meminta kesempatan kepada majelis hakim untuk menyampaikan pernyataan tentang keterangan palsu yang diberikan oleh dua orang saksi dari pihak tergugat I pada sidang sebelumnya. 

“Saya menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa saksi yang dihadirkan sebelumnya Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo telah memberikan keterangan palsu,” tandas  Hoky. 

Hoky membeberkan alasan dirinya menyatakan kedua saksi tersebut memberikan keterangan palsu berdasarkan bukti  salinan putusan pada perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. Atas pernyataan itu, kuasa hukum dari pihak tergugat, Donni Siagian langsung menyatakan keberatan kepada majelis hakim yang dipimpin Panji Surono selaku Hakim Ketua, serta Yusuf Pranowo dan Kadarisman Al Riskandar selaku hakim anggota, dengan Edward Willy selaku panitera pengganti. 

Menanggapi pernyataan Hoky tersebut, Majelis Hakim mengatakan, masalah perkara keterangan palsu sebagaimana yang disampaikan pihak penggugat penyelesaiannya bukan di sidang yang sedang berlangsung itu. “Silahkan kalau ada bukti keterangan palsu itu dilaporkan di Polisi,” kata Majelis Hakim menyarankan kepada pihak Hoky. 

Sidang akhirnya dinyatakan ditunda Rabu pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak tergugat.

Hoky sempat mengutarakan bahwa pengalaman pada sidang yang lalu yaitu perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dimana Hoky menghadirkan hingga 12 orang saksi, lalu dari pihak tergugat yang pada waktu itu diwakili oleh Sordame Purba dan Kartika Yustisia Utami menyatakan akan menghadirkan 5 orang saksi, namun faktanya hanya 2 orang saksi yang sama yaitu Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo saja yang hadir, selanjutnya tidak ada saksi tambahan yang hadir lagi.

“Semoga saja minggu depan benar akan hadir saksi tambahan dari pihak Tergugat dan tidak terulang seperti dalam peristiwa sidang perkara yang lalu” ujar Hoky.

Usai persidangan, Hoky membeberkan bukti kepada awak media bahwa keterangan Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo diduga palsu soal pembekuan kepengurusan APKOMINDO pada tahun 2011 yang sesungguhnya tidak diserahkan secara sukarela oleh Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen APKOMINDO, serta tidak pernah dilakukan di depan notaris. 

Hoky pun merilis data tentang kepengurusan APKOMINDO pada tahun 2011 itu justru dalam beberapa kesempatan telah melakukan perlawanan hukum atas tindakan pembekuan kepenguran DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang oleh pihak DPA.

Dia mengatakan, Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen APKOMINDO pernah melakukan perlawanan atas pembekuan kepengurusan organisasi. Hal itu seperti yang tertera pada salinan putusan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan. 

Dalam data putusan itu tercantum mengenai bukti fotokopi surat pemberitahuan pembekuan DPP APKOMINDO dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, dan bukti mengenai fotokopi surat somasi dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, serta bukti fotokopi surat somasi II dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto.

Hoky juga menunjukan bukti lain yang menunjukan perlawanan dari Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen juga tercantum dalam salinan putusan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat.

Terdapat bukti pada salinan putusan itu, foto dokumentasi surat Petisi Mosi Tidak Percaya kepada DPA APKOMINDO yang membekukan kepengurusan DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang. Petisi ini ditandatangani oleh seluruh DPD-DPD APKOMINDO se Indonesia, tanggal 08 Oktober 2011 di Kota Semarang.

Selanjutnya ada bukti foto dokumentasi Munaslub APKOMINDO di kota Surabaya tanggal 28-30 Oktober 2011, dihadiri Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen tahun 2008-2011, termasuk dihadiri pula oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail. Dan foto dokumentasi peserta Munas APKOMINDO di kota Solo tanggal 13-14 Januar 2012, dihadiri Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen tahun 2008-2011, termasuk dihadiri pula oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail.

Hoky juga memaparkan tentang para saksi menyatakan setelah pembekuan tidak tahu ada Apkomindo lainnya, padahal para saksi selaku DPA Apkomindo terlibat dalam proses rekonsiliasi Apkomindo seperti ada dalam daftar bukti dalam salinan putusan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yaitu bukti surat proses rekonsiliasi APKOMINDO tertanggal 23 April 2012, yang pada intinya menetapkan Agustinus Sutandar menjadi Plt Ketua Umum dan berakhirnya tugas Caretaker.

Mengenai saran membuat laporan polisi oleh majelis hakim terkait dugaan pemberian keterangan palsu oleh Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo dari pihak tergugat I, Hoky selaku penggugat mengatakan, hal itu akan ditempuh setelah ada salinan putusan pada perkara ini. 

“Kami kan nanti akan mendapatkan salinan putusan pada perkara ini. Dan keterangan kedua saksi itulah yang akan kami lampirkan sebagai bukti keterangan palsu di depan persidangan yang ada pasal pidananya yaitu pasal 242 KUHP dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun,” pungkas Hoky. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini