Geruduk Dirjen Pajak, Partai Buruh Tuntut Dibentuk Tim Pencari Fakta Perpajakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI pada Jum'at (10/03/2023). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Mulai dari adanya pejabat negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta. 

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” kata Presiden Partai Buruh Said Igbal dalam orasinya di Jakarta.

“Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat,” lanjutnya. 

Perhatian Partai Buruh terkait pajak bukan tanpa alasan. Karena, memang, salah satu platform perjuangan Partai Buruh adalah pajak untuk kesehjahteraan rakyat. 

Dalam aksinya, Partai Buruh mengusung 4 tuntutan. Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia. Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. 

Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan. 

Pemecatan Dirjen Pajak disuarakan oleh Partai Buruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. 

"Sementara itu, audit forensik diperlukan untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 Trilyun," ungkapnya. 

Sedangkan terkait dengan undang-undang pembuktian terbalik, diharapkan akan meminimalkan korupsi. “Sebab pejabat negara harus membuktikan bahwa harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki,” kata Said Igbal. 

Selain melakukan aksi 10 Maret, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Maret 2023. Di Jakarta, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripuma DPR RI dengan tuntutan, menolak pengesahan Perppu menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), dan menolak RUU Kesehatan. (Arianto)

Read More

Ketum APKASINDO Apresiasi Gebrakan Kementan Percepat PSR

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung mengapresiasi gebrakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengakselerasi realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui kerja keras Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan bergerak cepat mengurai dan mengkoordinasikan seluruh institusi yang berwenang dalam percepatan program PSR. Salah satu buktinya adalah proses Revisi Permentan nomor 03 Tahun 2022 tentang PSR menjadi Pernentan nomor 19 Tahun 2023 dilakukan sangat cepat dan terukur, sehingga terjadi simplikasi persyaratan PSR.

Tindak lanjut dari revisi Permentan diatas Koordinasi antar lembaga yang dimotori oleh Dirjen Perkebunan membuahkan hasil "Tertanggal 9 Maret 2023, Kementerian ATR/BPN melakukan penyederhanaan dengan merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 396 dengan menerbitkan SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tentang Pemberian Keterangan Tidak Berada Di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan surat ini, telah memangkas persyaratan atau menyederhanakan aturan untuk percepatan PSR," kata Gulat yang hadir pada Munas GAPKI di Bali, Kamis (9/3/2023).

Gulat mengungkapkan isi SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 tersebut yakni menetapkan persyaratan calon lahan perkebunan PSR. Pertama, cukup menunjukan surat keterangan tidak berada dalam kawasan HGU yang dikeluarkan Kantor Pertanahan; Kedua, memiliki peta cetak atau digital yang menunjukan koordinat polygon lahan; dan Ketiga, kelembagaan pekebun wajib melakukan pengecekan status letak posisi lahan perkebunan pada website http://bhumi/atrbpn.go.id.

Lebih rinci, Gulat menambahkan, bilamana hasil pengecekan status melalui website yang ditunjuk menunjukan indikasi tumpang tindih dengan HGU, maka kelembagaan pekebun pengusul PSR dapat meminta Surat Keterangan ke kantor pertanahan terdekat. Dengan terbitnya SE nomor 2 ini, maka pengusul PSR tidak perlu lagi melakukan pengecekan atau survey lapangan selama dapat memastikan kelengkapan dokumen lahan.

"Janji Pak Dirjend SPPR saat FGD Percepatan PSR APKASINDO di Riau dibayar tunai. SE Ini hasil koordinasi yang tidak biasa dari seorang Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam Syah dan Pak Direktur Tanaman Tahunan, Pak Rizal," ucapnya. 

"Biasanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga sangat ribet dan ego sectoral, tapi mitos tersebut berhasil dipatahkan oleh Pak Dirjen Perkebunan dan Pak Direktur dan tentu petani sawit dari Aceh sampai Papua menaruh rasa hormat atas kerja keras trio dirigen PSR Indonesia yaitu Pak Andi, Pak Rizal dan Pak Mula,"pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Kunjungi PGN SOR III Area Semarang Monitoring Pembangunan Jargas

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Komite BPH Migas Wahyudi Anas dan Iwan Prasetya Adhi kunjungi PGN Sales and Operating Region (SOR) III Area Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring pengembangan pembangunan jaringan gas (Jargas). 

Sebagaimana diketahui, pembangunan jargas memiliki target sebesar 4 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024 mendatang. “Skema pembangunan dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan penugasan pada Badan Usaha,” ungkap Wahyudi di kantor PGN SOR III Area Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Wahyudi juga memberikan apresiasi dan mendukung PGN dalam upaya melakukan pembangunan jargas sebagai salah satu proyek strategis nasional. “Tetap melayani stakeholders sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, hal senada juga disampaikan Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, kegiatan pembangunan jargas di wilayah PGN SOR III perlu terus didukung. “Ini perlu dioptimalkan kepada masyarakat, khususnya menengah ke atas,” ujar Iwan. 

Ia berharap PGN SOR III semakin masif melakukan pembangunan jargas dengan memahami sosiokultural masyarakat setempat. “Perlu memahami sosiokultural masyarakat dan pola sosialisasi yang tepat,” jelasnya.

Sementara itu, General Manager PGN SOR III Edi Armawiria menyambut hangat dukungan dari BPH Migas. Ia mengungkapkan bahwa wilayah pengelolaan jargas oleh PGN SOR III adalah sebanyak 163.277 pelanggan yang meliputi 2 Provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. (Arianto) 

Read More

Tinjau Lapangan, BPH Migas Jamin Ketersediaan BBM Solar Subsidi dan Pertalite di Tarakan

Duta Nusantara Merdeka | Tarakan 

Kunjungan lapangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Perekonomian Kota Tarakan beserta jajaran perangkat daerah dan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga, pada kesempatan ini BPH Migas menyampaikan menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM JBT dan JBKP (pertalite) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (08/03). 

"Mendengar respon dari masyarakat khususnya nelayan di Kota Tarakan terkait solar subsidi, kami (BPH Migas) menjelaskan bahwa sedang dibangun SPBUN di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Mamburungan Timur Kota Tarakan untuk melayani nelayan maupun pembudidaya rumput laut guna mendekatkan BBM kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya di sekitarnya yang diperkirakan selesai antara 2 minggu hingga 1 bulan kedepan," kata Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Sentot Harijady BTP dalam keterangan persnya.

SPBUN ini, sambung Sentot, nantinya akan melayani estimasi lebih dari 640 nelayan dan pembudidaya yang ada saat ini. Sementara paralel SPBUN tersebut dibangun, untuk memberikan pelayanan yang  maksimal kepada nelayan, disiapkan bangunan sementara untuk melayani kebutuhan BBM nelayan di lokasi tersebut. 

"Dan dalam upaya mendekatkan nelayan dan pembudidaya akan BBM, pelayanan akan surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM melalui mekanisme digital akan melibatkan Dinas Perekonomian Kota Tarakan beserta jajaran perangkat daerah  (camat, lurah dan RT) dan  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, KSOP (Kantor Kesyahbandar dan Otorita Pelabuhan ) serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga akan ditingkatkan", tambah Sentot.

"Besar harapan kami kepada masyarakat untuk dapat menggunakan BBM dengan efisien dan sesuai kebutuhan. Selain itu, Peningkatan Sinergi antara BPH Migas dan Pemerintah Kota Tarakan melalui penggunaan  mekanisme digital nantinya diharapkan pengguna BBM lebih tepat sasaran," tutup Sentot. (Arianto)

Read More

Geruduk Kementerian BUMN, FSPMI Desak Penyelesaian Kasus Perburuhan di Perusahaan Plat Merah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ratusan orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksl unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (9/3). Dalam aksi ini, para buruh mendesak penyelesaian kasus perburuhan yang terjadi di lingkungan perusahaan BUMN, seperti yang terjadi pada Tenaga Alih Daya PT PLN (Persero), Perum DAMRI, PT. Aerotrans Services Indonesia anak PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menyampaikan, dalam aksi ini pihaknya meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan BUMN.

"Menteri BUMN Erick Thohir harus bertanggungjawab terhadap carut-marut permasalahan perburuhan di lingkungan BUMN Perusahaan plat merah harusnya memberikan contoh yang baik dalam hal ketaatan hukum ketenagakerjaan, bukan justru sebaliknya," ujar Riden kepada awak media di Jakarta.

Menurut Riden, beberapa waktu lalu pihaknya pernah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat PT PLN, tetapi tidak ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebelumnya juga pernah juga melakukan aksi di PT Aerotrans Service Indonesia. Mengingat perusahaan-perusahaan ini di bawah naungan BUMN, buruh meminta Kementerian BUMNnmenindak tegas para Direksi di perusahaan-perusahaan yang dinilal bermasalah. 

"Terlebih Pak Erick Thohir dalam beberapa survey diunggulkan sebagai Capres/Cawapres, maka dalam aksi ini sekaligus sebagai tantangan bagi beliau untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh," tegas Riden yang juga Ketua Mahkamah Partal Buruh.

Adapun tuntutan yang diusung dalam aksi kali ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) meliputi:

1. Tolak penurunan upah pekerja/tenaga alih daya (TAD)

2. Tolak Jenis pekerjaan berdasarkan volume based dan pola kemitraan. 

3. Stop kecelakaan kerja di lingkungan kerja PLN

4. Angkat Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) menjadi pekerja di anak perusahaan PT. PLN 

5. Pekerjakan kembali 19 Tenaga Alih Daya (TAD) yang telah di PHK sepihak oleh PT. DKB di Lampung dan 121 TAD yang telah di PHK oleh PT. PKP Cirebon, Kuningan dan Indramayu.

Kedua, berkaitan dengan PERUM DAMRI, meliputi: 

1. Bayarkan upah pekerja yang tidak dibayarkan selama 6(enam) bulan sampai 1(satu) tahun di berbagai daerah.

2. Menolak pemberlakuan upah di bawah upah minimum.

3. Menuntut pembayaran THR yang tidak dibayarkan sesual ketentuan yang berlaku.

4. Menolak PHK sepihak.

5. Menolak mutasi yang tidak wajar.

6. Tolak Union Busting

7. Menuntut hak Jaminan Sosial.

8. Audit investigasi tentang dugaan korupsi pengelolaan PERUM DAMRI. 9. Bayarkan Hak Pesangon bagi Pekerja yang sudah Pensiun.

Ketiga, berkaitan dengan PT Aerotrans Service Indonesia, meliputi: 

1. Bayarkan upah yang belum dibayarkan sejak Maret 2020 hingga 2022.

2. Bayarkan upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang.

3. Bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sampal tahun 2022.

4. Pekerjakan kemball pekerja setelah di WFH kan.

5. Angkat jadi pekerja tetap karena telah melakukan kontrak berkepanjangan. 6. Tolak perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja mitra.

7. Aktifkan kemball Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Keempat, berkaitan dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero): 

Bayarkannya tunggakan juran BPJS Ketenagakerjaan, karena berdampak pada kerugian di pihak pekerja, yaitu: tidak bisa dicairkannya Jaminan Kematian kepada ahli wais pekerja yang meninggal dunia, dan Jaminan Hari Tua (IHT) pekerja yang sudah tidak lagi bekerja tidak bisa dibayarkan secara penuh. (Arianto)

Read More

IDDS Gelar T.O.T, Bakti Sosial Donor Darah dan Santunan untuk Anak Yatim Piatu

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Ikatan Donor Darah Sukarela (IDDS) DKI Jakarta menggelar Kegiatan Traning Of Trainer (T.O.T) dam Bakti Sosial berupa Donor Darah dan Santunan untuk Anak Yatim Piatu serta Kaum Dhuafa di Kantor Balaikota Pemprov DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Kamis (09/03).

"Motivasi IDDS dalam melaksanakan kegiatan Traning Of Trainer (T.O.T) dam Bakti Sosial berupa Donor Darah dan Santunan untuk Anak Yatim Piatu serta Kaum Dhuafa sebagai dorongan peningkatan sosial bermasyarakat," kata Ketua Umum IDDS Provinsi DKI Jakarta, R Endang Surya, kepada Wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Menurut Kang Surya, Donor Darah digelar karena kebutuhan stok darah di Jakarta dan juga di Indonesia harus tetap terjaga.

Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus selalu bersiap-siap terutama menjaga ketersediaan stok darah untuk menolong para korban bencana yang membutuhkan darah. 

Bahkan, menurutnya, Ketersediaan darah juga harus terjaga demi menolong orang-orang yang mengalami kondisi seperti, kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, thalasemia, hingga kanker darah.

IDDS, sambung Kang Surya, bertekad menjadikan donor darah sebagai budaya atau kebiasaan sehingga ketersediaan stok darah terjaga.

"Setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan Karena "Nasionalisme kita adalah Kemanusiaan". Selain itu, Mendonorkan darah secara rutin selain berdampak secara sosial juga menyehatkan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Perkara APKOMINDO, Hakim Sarankan Buat LP Terhadap Pemberi Keterangan Palsu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, (8/3/2023) berlangsung cukup panas. Sidang yang seharusnya mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat, justru tidak dihadiri saksi yang dimaksud. 

Saat sidang baru saja dibuka dan dinyatakan ditunda karena saksi tidak hadir, pihak penggugat Ketua Umum APKOMINDO Soegiharto Santoso alias Hoky langsung meminta kesempatan kepada majelis hakim untuk menyampaikan pernyataan tentang keterangan palsu yang diberikan oleh dua orang saksi dari pihak tergugat I pada sidang sebelumnya. 

“Saya menyampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa saksi yang dihadirkan sebelumnya Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo telah memberikan keterangan palsu,” tandas  Hoky. 

Hoky membeberkan alasan dirinya menyatakan kedua saksi tersebut memberikan keterangan palsu berdasarkan bukti  salinan putusan pada perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. Atas pernyataan itu, kuasa hukum dari pihak tergugat, Donni Siagian langsung menyatakan keberatan kepada majelis hakim yang dipimpin Panji Surono selaku Hakim Ketua, serta Yusuf Pranowo dan Kadarisman Al Riskandar selaku hakim anggota, dengan Edward Willy selaku panitera pengganti. 

Menanggapi pernyataan Hoky tersebut, Majelis Hakim mengatakan, masalah perkara keterangan palsu sebagaimana yang disampaikan pihak penggugat penyelesaiannya bukan di sidang yang sedang berlangsung itu. “Silahkan kalau ada bukti keterangan palsu itu dilaporkan di Polisi,” kata Majelis Hakim menyarankan kepada pihak Hoky. 

Sidang akhirnya dinyatakan ditunda Rabu pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak tergugat.

Hoky sempat mengutarakan bahwa pengalaman pada sidang yang lalu yaitu perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst dimana Hoky menghadirkan hingga 12 orang saksi, lalu dari pihak tergugat yang pada waktu itu diwakili oleh Sordame Purba dan Kartika Yustisia Utami menyatakan akan menghadirkan 5 orang saksi, namun faktanya hanya 2 orang saksi yang sama yaitu Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo saja yang hadir, selanjutnya tidak ada saksi tambahan yang hadir lagi.

“Semoga saja minggu depan benar akan hadir saksi tambahan dari pihak Tergugat dan tidak terulang seperti dalam peristiwa sidang perkara yang lalu” ujar Hoky.

Usai persidangan, Hoky membeberkan bukti kepada awak media bahwa keterangan Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo diduga palsu soal pembekuan kepengurusan APKOMINDO pada tahun 2011 yang sesungguhnya tidak diserahkan secara sukarela oleh Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen APKOMINDO, serta tidak pernah dilakukan di depan notaris. 

Hoky pun merilis data tentang kepengurusan APKOMINDO pada tahun 2011 itu justru dalam beberapa kesempatan telah melakukan perlawanan hukum atas tindakan pembekuan kepenguran DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang oleh pihak DPA.

Dia mengatakan, Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen APKOMINDO pernah melakukan perlawanan atas pembekuan kepengurusan organisasi. Hal itu seperti yang tertera pada salinan putusan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan. 

Dalam data putusan itu tercantum mengenai bukti fotokopi surat pemberitahuan pembekuan DPP APKOMINDO dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, dan bukti mengenai fotokopi surat somasi dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, serta bukti fotokopi surat somasi II dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto.

Hoky juga menunjukan bukti lain yang menunjukan perlawanan dari Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen juga tercantum dalam salinan putusan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat.

Terdapat bukti pada salinan putusan itu, foto dokumentasi surat Petisi Mosi Tidak Percaya kepada DPA APKOMINDO yang membekukan kepengurusan DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang. Petisi ini ditandatangani oleh seluruh DPD-DPD APKOMINDO se Indonesia, tanggal 08 Oktober 2011 di Kota Semarang.

Selanjutnya ada bukti foto dokumentasi Munaslub APKOMINDO di kota Surabaya tanggal 28-30 Oktober 2011, dihadiri Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen tahun 2008-2011, termasuk dihadiri pula oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail. Dan foto dokumentasi peserta Munas APKOMINDO di kota Solo tanggal 13-14 Januar 2012, dihadiri Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen tahun 2008-2011, termasuk dihadiri pula oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail.

Hoky juga memaparkan tentang para saksi menyatakan setelah pembekuan tidak tahu ada Apkomindo lainnya, padahal para saksi selaku DPA Apkomindo terlibat dalam proses rekonsiliasi Apkomindo seperti ada dalam daftar bukti dalam salinan putusan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yaitu bukti surat proses rekonsiliasi APKOMINDO tertanggal 23 April 2012, yang pada intinya menetapkan Agustinus Sutandar menjadi Plt Ketua Umum dan berakhirnya tugas Caretaker.

Mengenai saran membuat laporan polisi oleh majelis hakim terkait dugaan pemberian keterangan palsu oleh Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo dari pihak tergugat I, Hoky selaku penggugat mengatakan, hal itu akan ditempuh setelah ada salinan putusan pada perkara ini. 

“Kami kan nanti akan mendapatkan salinan putusan pada perkara ini. Dan keterangan kedua saksi itulah yang akan kami lampirkan sebagai bukti keterangan palsu di depan persidangan yang ada pasal pidananya yaitu pasal 242 KUHP dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun,” pungkas Hoky. (Arianto)

Read More

Accor Live Limitless Bakal Hadir di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pameran Accor Live Limitless akan hadir di Jakarta selama lima hari dari tanggal 15 hingga 19 Maret 2023 di Laguna Atrium, Central Park Mall Jakarta, dengan memberikan penawaran eksklusif, diskon menarik, dan hiburan yang menggembirakan bagi konsumen, pengunjung, industri perjalanan wisata, dan perencana pernikahan.

Setiap stand akan menampilkan tema masing-masing, ada tema “Jungle Cruise,” “Javanese Museum,” “Beach Lounge,” “Panoramic Train,” “Wedding Parlour,” “Gardens by the Bay,” “Family Play Area” and the “ibis Family House” 

Dan yang pasti, Semua pengunjung dapat memanfaatkan penawaran eksklusif, termasuk diskon hingga 40% dari tagihan utama untuk acara bisnis dan sosial, termasuk pernikahan, plus pilihan manfaat gratis dan poin reward ganda ALL Meeting Planner. 

Bahkan, dapat menikmati harga spesial dengan diskon hingga 40% di hotel-hotel di Indonesia, plus voucher “Dine With ALL” senilai hingga Rp 1 juta, promosi khusus Ramadhan dan banyak lagi! 

Semua tamu akan menikmati pertunjukan yang ceria, demonstrasi langsung, pertunjukan musik dan peragaan busana, “Wheel of Fortune” dan “Mystery Boxes” akan menampilkan hadiah fantastis, serta hadiah utama.

"Kami sangat senang dapat terhubung dengan pelanggan korporat dan konsumen kami yang terhormat di Indonesia, salah satu negara berkembang terpenting di dunia dan pasar yang dinamis untuk perjalanan dan pariwisata," kata Garth Simmons, Chief Executive Officer Accor Southeast Asia, Japan & South Korea dalam keterangan persnya, Rabu (08/03).

Bukan hanya itu, Sebagai salah satu perusahaan perhotelan terkemuka di Indonesia, dengan sekitar 140 hotel dan rangkaian proyek yang sehat secara nasional, Accor menjadi grup hotel pilihan bagi banyak orang Indonesia. 

"Kami berharap dapat bertemu dengan para tamu dan mitra dagang di City of ALL di Jakarta pada bulan Maret ini," pungkasnya. (Arianto)  

Read More

Dorong Potensi Daerah di Kancah Global, Kemlu RI Bersinergi dengan IMO Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan kesediaannya bersinergi dengan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia untuk mendorong potensi lokal di kancah global.

Ditemui di ruangannya, Direktur Informasi dan Media Hartyo Harkomoyo mengatakan instansinya menyambut baik tawaran IMO Indonesia.

“Prinsipnya kami sangat welcome dengan tawaran dari rekan-rekan IMO Indonesia dalam mengangkat berbagai potensi daerah untuk digaungkan (di level dunia),” kata Hartyo di Jakarta, Rabu (8/3).

Di samping kerja sama mempromosikan potensi lokal, Hartyo juga menyampaikan kalau Kemlu RI memiliki sejumlah portal media yang menyajikan berbagai data dan fakta seputar dunia internasional yang siap dikerjasamakan dengan IMO Indonesia.

“Jika IMO Indonesia berkenan, kami juga memiliki banyak portal berita yang menyajikan beragam data dan informasi aktual yang butuh disederhanakan untuk kebutuhan pembaca di daerah,” ucapnya.

Di akhir, pihaknya berharap rencana kerja sama IMO Indonesia dan Kemlu RI melalui Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik ini menjadi awal yang baik dalam mendorong sektor-sektor produktif daerah di level dunia.

Sementara, Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail mengaku gembira atas respons positif dari Direktur Informasi dan Media, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu RI.

“Bagi kami ini tidak sekadar menjadi petanda baik untuk sebuah permulaan dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemlu, tapi juga awal yang positif untuk memajukan segala potensi di daerah,” kata Yakub.

Yakub berjanji tidak akan menyiakan kesempatan ini dan siap mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki IMO Indonesia untuk menangkap peluang tersebut.

“Secepatnya kami akan segera merealisasikan beberapa poin kerja sama yang telah kita sepakati. Saya optimis, dengan segala sumber daya yang ada di IMO, siap untuk mewujudkan itu,” pungkasnya. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Sochibul Yanto dan Haris Samsuddin. (Arianto)

Read More

Kadiv Humas Pastikan Beri Informasi Menyeluruh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dedi Prasetyo beserta rombongan pejabat utama Divisi Humas Polri melakukan media visit ke kantor SCTV. Kedatangannya disambut langsung oleh Pemred SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti, beserta jajaran.

Perwakilan SCTV, Ibu Ningsih, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dari kepolisian selama ini masih belum maksimal. Oleh karenanya, perlu ditingkatkan demi menyempurnakan transparansi di Korps Bhayangkara.

“Kita ini sulit sekali mendapat keterangan dari wilayah, dan lama dapat data dari kepolisian. Apakah kita bisa mencari solusinya?” ungkapnya, Selasa (7/3/23).

Kadiv Humas Polri menanggapi hal itu dengan menyatakan perlunya, kerja sama dengan SCTV dan Indosiar untuk memperluas keterbukaan publik. Di internal pun, Kadiv Humas memastikan telah berpesan untuk Kabid Humas memberikan infomasi secara masif dan sigap.

“Kami telah mengerahkan seluruh Kabid Humas untuk segera merespons di setiap kejadian,” jelas Kadiv Humas. (Arianto)

Read More

PPWI dan KOI Bakal Jalin Kerjasama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan The National Olympic Committee of Indonesia atau Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sepakat untuk menjalin kerjasama kemitraan dalam berbagai hal, terutama terkait sosialisasi dan publikasi beraragam event olahraga yang diprogramkan oleh KOI. Hal ini diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, kepada jaringan media di tanah air usai mengadakan pertemuan silahturahmi dengan Ketua KOI, Raja Sapta Oktohari, siang tadi, Selasa (07/03).

“Alhamdulillah, Puji Tuhan, hari ini kita dari PPWI bisa bertemu-audiensi dengan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sapta Oktohari. Dalam pertemuan tadi, disamping memperkenalkan jajaran kepengurusan PPWI Nasional yang baru hasil Kongres Nasional III lalu, kita juga membahas beberapa program yang sekiranya dapat dikerjasamakan oleh kedua lembaga ini, PPWI dan KOI,” ungkap Wilson Lalengke.

Dari pantauan lapangan, temu silahturahmi PPWI dengan KOI yang dilaksanakan di Lt. 2 Fairmount Hotel, Senayan, Jakarta Pusat, itu berlangsung akrab dalam suasana persabatan yang apik. Hadir mendampingi Ketum PPWI antara lain, Muhammad Ribaldi Adiwar dari Sekretariat Nasional PPWI dan Edwin Waturandang dari PPWI DKI Jakarta serta sejumlah pewarta lainnya. Sementara itu dari pihak KOI, selain Ketua Umum-nya Raja Sapta Oktohari, terlihat juga Toto dan beberapa staf KOI.

Satu hal yang cukup menarik, pada pertemuan kali ini rombongan PPWI Nasional juga mengikutsertakan anggota PPWI dari kalangan artis nasional, seorang komedian bertubuh mungil, Alfrets Maurits, yang populer dikenal sebagai Ciput Samudra. Ciput sering lalu-lalang di layar kaca dalam serial sinetron komedi Liliput.

Kepada awak media, Wilson Lalengke menjelaskan bahwa usai pertemuannya dengan Ketua Umum KOI, pihaknya segera menyiapkan program kegiatan yang akan diusulkan kepada organisasi olimpiade bidang olahraga di Indonesia itu. “Kita segera siapkan proposal kegiatannya untuk kita sampaikan ke Pak Okto. Kita akan fokus ke pelatihan jurnalisme warga dan publikasi serta konsultasi media massa. Tadi Pak Okto sempat mengatakan bahwa di Indonesia ini, hal-hal yang terkait dengan prestasi dan keberhasilan jarang sekali dipublikasikan. Kita selalu lalai dalam mengapresiasi keberhasilan dan prestasi yang diraih anak bangsa sendiri,” tambah alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menurut tokoh pers nasional itu, untuk mengatasi kurangnya publikasi tentang keberhasilan dan prestasi atlit dan olahragawan adalah dengan meningkatkan kemampuan mewarta para olahragawan, pelatih, ofisial dan setiap orang yang terlibat dalam event-event olahraga. “Kita tidak mungkin lagi berharap banyak dari wartawan media-media tertentu, semisal media-media yang selama ini dianggap besar, mainstream, dan dominan. Kita harus mengupayakan agar setiap kegiatan yang diikuti oleh seorang atlit, semestinya dapat diberitakan atau dipublikasikan oleh atlit dan/atau pelatihnya, atau orang-orang yang terlibat dalam event tersebut. Jadi jangan tunggu wartawan datang meliputnya, pasti dia butuh bayaran untuk liputan dan penayangan di media mereka,” tuturnya mengakhiri pernyataan pers-nya.

Acara pertemuan diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan Certificate of Appreciation dari PPWI kepada Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari. (Ari/Tha)

Read More

Saksi Diduga Beri Keterangan Palsu di Sidang APKOMINDO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sidang perkara APKOMINDO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah masuk agenda menghadirkan saksi-saksi tergugat, sehingga pada sidang Rabu, 08 Maret 2023, gugatan yang dilayangkan Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso alias Hoky terhadap Rudy Dermawan Muliadi sebagai tergugat I dan Faaz Ismail sebagai tergugat II, serta Kantor Hukum Otto Hasibuan sebagai tergugat III dengan tuntutan ganti rugi senilai Rp.110 Miliar akan menghadirkan saksi tambahan dari pihak tergugat I.

Menariknya pada sidang sebelumnya, pada Rabu (01/3/2023) pekan lalu, pihak tergugat I menghadirkan saksi Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo. Kedua saksi ini seragam memberi keterangan, terkait organisasi APKOMINDO pada tahun 2011.

Kepada majelis hakim, kedua saksi menyatakan, Suhanda Wijaya selaku Ketum APKOMINDO dan Setyo Handoyo selaku Sekjen APKOMINDO pada tahun 2011 telah mengakui kesalahanannya kepada DPA APKOMINDO dan menerima proses pembekuan kepengurusannya, serta telah melakukan serah terima jabatan disertai dokumen dan rekening organisasi secara sukarela kepada pihak DPA APKOMINDO. 

Saksi Chris Irwan Japari juga mengutarakan, pada tahun 2011 itu serah terima jabatan dan dokumen dilakukan di hadapan notaris.

Atas keterangan yang diangggap tidak sesuai tersebut, kedua saksi dicecar pertanyaan oleh Hoky selaku penggugat di hadapan persidangan yang dipimpin Panji Surono selaku Hakim Ketua, serta Yusuf Pranowo dan Kadarisman Al Riskandar selaku hakim anggota, dengan Edward Willy selaku panitera pengganti, yang dihadiri kuasa hukum para tergugat yaitu Sordame Purba dan Donni Siagian.

Sayangnya, kedua saksi lebih banyak menjawab tidak tahu atau lupa, meskipun menurut Hoky bahwa keduanya sudah sering menjadi saksi dalam sidang perkara APKOMINDO, bahkan telah berturut-turut sebanyak 5 kali. 

Kedua saksi tercatat pernah dihadirkan sebagai saksi di perkara APKOMINDO pada perkara kriminalisasi terhadap Hoky di PN Bantul, dengan perkara awalnya No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl dan berlanjut perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl yang berproses pada tahun 2016-2017.

Kemudian menjadi saksi pada sidang perkara No. 53/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2017/PN Jkt.Pst yang berproses pada tahun 2017-2018 di PN Jakarta Pusat, dan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang berproses pada tahun 2018-2019 di PN Jakarta Selatan.

Selanjutnya kedua saksi, Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo, juga pernah menjadi saksi pada sidang perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang berproses pada tahun 2020-2021 di PN Jakarta Pusat, dan perkara No. 258/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang berproses pada tahun 2022-2023 di PN Jakarta Pusat ini.

Usai sidang, Hoky selaku pihak penggugat membeberkan bukti bahwa keterangan Chris Irwan Japari dan Gunawan Hidayat Tjokrodjojo diduga palsu soal pembekuan kepengurusan APKOMINDO pada tahun 2011 yang sesungguhnya tidak diserahkan secara sukarela oleh Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen APKOMINDO, serta tidak pernah dilakukan di depan notaris. 

Menurut Hoky, pimpinan APKOMINDO pada tahun 2011 itu justru terbukti dalam beberapa kegiatan telah melakukan perlawanan hukum atas tindakan pembekuan kepenguran DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang oleh pihak DPA APKOMINDO. 

Faktanya Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen APKOMINDO pernah melakukan perlawanan atas pembekuan kepengurusan organisasi seperti yang tertera pada salinan putusan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan yang tertuliskan pada halaman 39 yaitu bukti TI-88, fotokopi surat pemberitahuan pembekuan DPP APKOMINDO dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, lalu bukti TI-89, fotokopi surat somasi dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, serta bukti TI-90, fotokopi surat somasi II dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto.

“Dengan demikian jelas saksi Chris Irwan Japari maupun saksi Gunawan Hidayat Tjokrodjojo diduga telah memberikan keterangan palsu di muka persidangan. Karena sudah dapat dipastikan tidak diserahkan dengan sukarela melainkan ada upaya paksa dengan surat somasi dari Kantor Advokat Kailimang & Ponto, serta tidak ada akta notaris serah terima jabatan yang seperti diterangkan oleh saksi Chris Irwan Japari,” ungkap Hoky.

Bukti lain yang menunjukan perlawanan dari Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen juga tercantum dalam salinan putusan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat yang tertuliskan pada halaman 61 yaitu bukti P-92 foto dokumentasi surat PETISI MOSI TIDAK PERCAYA kepada DPA APKOMINDO yang membekukan kepengurusan DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang, petisi ditandatangani oleh seluruh DPD-DPD APKOMINDO se Indonesia, tanggal 08 Oktober 2011 di kota Semarang

Selanjutnya bukti P-93 foto dokumentasi Munaslub APKOMINDO di kota Surabaya tanggal 28-30 Oktober 2011, dihadiri Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen tahun 2008-2011, termasuk dihadiri pula oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail.

Kemudian bukti P-95 foto dokumentasi peserta Munas APKOMINDO di kota Solo tanggal 13-14 Januar 2012, dihadiri Suhanda Wijaya dan Setyo Handoyo selaku Ketum dan Sekjen tahun 2008-2011, termasuk dihadiri pula oleh Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail.

Lebih lanjut, Hoky juga memaparkan tentang para saksi menyatakan setelah pembekuan tidak tahu ada Apkomindo lainnya, padahal para saksi selaku DPA Apkomindo terlibat dalam proses rekonsiliasi Apkomindo seperti ada dalam daftar bukti dalam salinan putusan perkara No. 218/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yaitu bukti P-96 surat proses rekonsiliasi APKOMINDO tertanggal 23 April 2012, yang pada intinya menetapkan Agustinus Sutandar menjadi Plt Ketua Umum dan berakhirnya tugas Caretaker.

Selanjutnya bukti P-97 foto pertemuan dan jamuan makan siang bersama tertanggal 26 Mei 2014, kelanjutan dari hasil rekonsiliasi APKOMINDO yang dihadiri oleh seluruh DPA Apkomindo termasuk oleh Hoky dan hanya tidak dihadiri oleh saksi Chris Irwan Japari saja.

Sehingga jelas keterangan saksi Chris Irwan Japari maupun saksi Gunawan Hidayat Tjokrodjojo dalam persidangan tersebut, tandas Hoky, patut diduga adalah keterangan palsu dan dapat dilaporkan dengan pasal 242 KUHP dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kinerja Organisasi, IKAWATI Kementerian ATR/BPN Gelar MUNAS ke-1

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-1 dengan tema “Penguatan AD-ART IKAWATI Kementerian ATR/BPN dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi”. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 6-8 Maret 2023 di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

MUNAS pertama IKAWATI ini difokuskan dalam pembahasan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar ke depannya tidak terjadi perbedaan persepsi antara pusat maupun daerah. Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto mengatakan, kegiatan ini merupakan pedoman IKAWATI di masa mendatang. “Jadi saat dilaksanakan MUNAS, Ibu-ibu harus bersuara, langkah apa yang harus disamaratakan, dimusyawarahkan, dan disepakati bersama sedetail-detailnya. Hal ini untuk penguatan dari branding kita IKAWATI,” tuturnya saat memberikan sambutan kegiatan, Senin (06/03/2023).

Nanny Hadi Tjahjanto juga mengatakan, IKAWATI tidak sekadar organisasi istri karyawan dan karyawati, melainkan perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan dan dapat berkontribusi dalam banyak hal penting. “IKAWATI bukan hanya singkatan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati saja ya, melainkan IKAWATI punya makna perempuan cantik yang cerdas terampil dan penuh semangat,” ucapnya..

Ia berharap, IKAWATI Kementerian ATR/BPN bisa terus memajukan UMKM Indonesia. “Harapan saya, IKAWATI makin dikenal masyarakat dengan cara-cara yang baik, misal dengan cara pengenalan UMKM, UMKM Naik Kelas, Naik Panggung, dan Naik Pamor. Dan kalau kenalkan produk UMKM itu di tempat umum, serta menyesuaikan produk dari target yang ditentukan,” tambah Nanny Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Diah Himawan selaku Ketua Umum IKAWATI Kementerian ATR/BPN memaparkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama MUNAS berlangsung. “Selama tiga hari kita adakan musyawarah AD-ART ini, guna dijadikan petunjuk bagi kegiatan ke depannya. Saya juga laporkan kegiatan ini diikuti oleh peserta secara luring sebanyak 300 orang dan peserta secara daring sebanyak 451 orang dari IKAWATI seluruh Indonesia,” terang Diah Himawan. 

Bersamaan dengan digelarnya MUNAS, IKAWATI juga memberikan wadah berupa pameran bagi sejumlah UMKM binaannya. Nanny Hadi Tjahjanto dengan didampingi Wakil Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nurlaili Haniah Kinanggi meninjau langsung pelaksanaan pemeran yang bertempat di Lobby Kementerian ATR/BPN tersebut. Ia pun turut memberikan kiat-kiat terkait pemasaran produk kepada para pelaku UMKM. (Tha/Lak)

Read More

-A Bimasena Soirée Music and Poetry, Ananda Sukarlan: Musik Itu Puitis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

“Puisi itu musik, dan musik itu puitis. Melalui puisi lahirlah berbagai inspirasi untuk musik,” demikian pianis dan komposer Ananda Sukarlan menegaskan dalam acara “A Bimasena Soirée: An Evening of Music and Poetry", di Nusantara Ballroom, The Dharmawangsa Jakarta. Acara ini digagas oleh The Bimasena Club yang berlokasi di The Dharmawangsa Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. 

Lebih lanjut, Ananda Sukarlan menjelaskan, “Tujuan dari acara ini untuk menampilkan dua musikus muda yang baru mulai berkarir. Acara ini sudah berlangsung beberapa kali sebelum pandemi Covid-19, dan ini pertama kalinya pasca pandemi dan akan diselenggarakan secara regular. Kali ini tampil David Hartono Chendra dan Ni Wayan Atmaniari, pemenang kompetisi Tembang Puitik Ananda Sukarlan 2021. Juga tampil penyair Emi Suy yang mana dua puisi dinyanyikan dalam acara malam ini”.

Kompetisi Tembang Puitik Ananda Sukarlan pada awalnya diinisiasi oleh Amadeus Enterprise di Surabaya tahun 2011. Para pemenangnya kini telah banyak menjadi penyanyi terkemuka seperti Isyana Sarasvati dan Mariska Setiawan.

Puisi yang dinyanyikan pada acara ini adalah "Sajak Untuk Bungbung" (Goenawan Mohamad), "Yang Terampas dan Yang Putus" (Chairil Anwar), "Rindu" (Emi Suy), Kukusan (Emi Suy), Masuklah! (Naning  Scheid). "Meninggalkan Kandang" (Eka Budianta), "Romansa Banda Neira" (Emma Hanubun), "I sit and Look Out" (Walt Whitman), serta "Dalam Doaku" (Sapardi Djoko Damono). Di samping itu Ananda juga menampilkan piano tunggal dengan lagu "Cicak-Cicak di Dinding", "Yue Liang Dai Biao Wo De Xin", serta "Rapsodia Nusantara no. 8: O Ina Ni Keke".

Ananda Sukarlan adalah salah satu dari sedikit musisi Indonesia yang memiliki perhatian khusus kepada sastra terutama puisi, dan menjadikannya sebagai salah satu sumber inspirasi. Ananda adalah lulusan Master (S2) di bidang musik dari Royal Conservatory of The Hague di Den Haag, Belanda dengan predikat summa cumlaude. The Sydney Morning Herald Australia memberikan predikat sebagai One of the worlds leading pianists at the forefront of championing new piano music.

Tahun 2014, Ananda Sukarlan menerima penghargaan Dharma Cipta Karsa RI dan Anugerah Kebudayaan RI 2015. Tahun 2020, dia menjadi Presiden Dewan Juri Queen Sofia Prize di Spanyol, sebuah ajang penghargaan tertinggi musik klasik di Eropa. Ananda Sukarlan telah banyak memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan banyak negara melalui bahasa universal yaitu musik. Pada Desember 2020, dia menerima anugerah gelar kesatriaan Cavaliere Ordine della Stella d'Italia dari Presiden Sergio Mattarella.

Baru-baru ini, pada KTT G20 di Indonesia tahun 2022 yang lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menunjuknya sebagai Pendiri dan Direktur artistik G20 Orchestra. Penampilan perdana G20 Orchestra itu dilaksanakan di Candi Borobudur pada 12 September 2022 yang dihadiri oleh para Menteri Kebudayaan negara-negara G20.

Penyair Emi Suy yang hadir malam itu dan membacakan dua puisinya mengatakan, “Saya merasa sangat terhormat, terharu, bangga, pokoknya campuk-aduk, karena diundang dan tampil membacakan puisi saya pada acara A Bimasena Soirée: An Evening of Music and Poetry yang megah ini. Beberapa puisi saya digubah oleh Mas Ananda menjadi musik yang sangat berkelas sejak beberapa tahun yang lalu. Malam ini, saya membacakan puisi di depan pianis dan komposernya serta para hadirin yang terhormat, bahkan ada Duta Besar negara sahabat. Ini sungguh suatu kehormatan buat saya”

Puisi Kukusan karya Emi Suy ini dahsyat karena pesannya tentang seorang ibu yang membesarkan anaknya seperti memasak hingga matang, ujar Ananda Sukarlan, yang mengemas puisi Emi Suy secara apik menjadi partitur musik klasik untuk piano.

Emi Suy adalah seorang penyair perempuan Indonesia yang lahir di Magetan, Jawa Timur, 2 Februari 1979, pendiri dan pengurus Komunitas Jagat Sastra Milenia serta Sekretaris sekaligus anggota Dewan Redaksi SastraMedia.com, serta aktivis sosial kemanusiaan. Emi telah menerbitkan lima buku kumpulan puisi tunggal, yaitu Tirakat Padam Api (2011), serta trilogi Sunyi yang terdiri dari Alarm Sunyi (2017), Ayat Sunyi (2018), dan Api Sunyi (2020), serta Ibu Menanak Nasi hingga Matang Usia Kami (2022). 

Buku puisi Ayat Sunyi terpilih menjadi Juara Harapan III Buku Terbaik Perpustakaan Nasional RI Kategori Buku Puisi tahun 2019. Pada tahun 2020, puisi Emi Suy berjudul Malam dan Kukusan terpilih dibuat menjadi aransemen musik klasik untuk piano dan dimuat pada buku Ananda Sukarlan berjudul Tembang Puitika Vol. V. Lalu puisi saya berjudul Malam dinyanyikan penyanyi tenor Nikodemus Lukas diiringi piano oleh Ananda Sukarlan pada December in Sriwijaya Concert pada tahun 2020.

Salah seorang penonton yang hadir malam itu, Riri Satria, Founder dan CEO Value Alignment Advisory (VA2) serta Komisaris Independen PT. Jakarta International Container Terminal mengatakan, “Saya mengenal sosok Ananda Sukarlan ini melalui sahabat saya, penyair Emi Suy, dan menurut saya Ananda adalah musisi langka dan sangat cerdas. 

Dia adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap puisi dan menjadikan puisi sebagai salah satu inspirasi musiknya. Sudah banyak puisi karya penyair Indonesia bahkan luar negeri yang digubahnya menjadi musik. Memahami puisi, lalu ditransformasikan menjadi partitur musik klasik, hanya dapat dilakukan oleh musisi yang cerdas. Ananda ini adalah aset berharga Indonesia, bukan saja untuk dunia musik, melainkan juga puisi atau sastra secara umum”.

Ketika seorang musisi ingin menggubah puisi menjadi musik atau lagu, maka dia harus menangkap esensi dari puisi dan menemukan nada dalam puisi tersebut. Makanya tidak mudah melakukan alih wahana demikian, dari teks berupa puisi menjadi musik. Alih wahana yang baik akan memberikan penguatan kepada puisi tersebut, dan sebaliknya juga akan memberikan keindahan puitik kepada musik dan lagu yang disajikan demikian Ananda menegaskan sebelum menutup pembicaraan.

Melalui “A Bimasena Soirée: An Evening of Music and Poetry” Ananda Sukarlan semakin memperkokoh dan mempertegas komitmennya untuk mempertemukan puisi dan musik dalam suatu harmoni yang indah. (Tha/Lak)

Read More

GAIKINDO Jakarta Auto Week 2023 Bakal Tampil Beda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang diprakarsai oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dengan dukungan dan arahan Kementerian Perindustrian akan tampil beda, hadir selama 10 hari pada 10-19 Maret 2023, GJAW sajikan yang terbaik dari industri otomotif dan lifestyle.

Tahun ini GJAW akan menghadirkan merek kendaraan yang lebih lengkap dengan kembalinya merek-merek kendaraan premium.  GJAW x Lifestyle 2023 akan fokus pada peluncuran kendaraan terbaru dan juga promo yang dihadirkan langsung oleh para anggota GAIKINDO, BMW M, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Serta merek-merek dari industri pendukung otomotif lainnya juga akan membawa produk unggulan dengan penawaran menarik.

Menurut Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi, bahwa penjualan kendaraan diawal tahun ini sangat baik dan dengan kehadiran APM anggota GAIKINDO pada momentum GJAW 2023, GAIKINDO berharap capaian tersebut akan tetap terjaga. “Kami memandang tahun 2023 sebagai tahun yang sangat positif, Kita akan kembali menorehkan angka-angka yang baik tahun ini, terlihat pada pameran kali ini jumlah peserta yang ikut terus bertambah mencapai lebih dari 60 merek peserta,” tutur Nangoi. Dengan kenaikan angka partisipasi yang sangat signifikan, GAIKINDO percaya GJAW sudah menjadi salah satu ajang penting sebagai pembuka kegiatan industri otomotif ditahun 2023.

Berbagai Launching dan Promo di GJAW 2023

GJAW 2023 juga terselenggara tepat pada momentum menjelang ramadhan dan Idul Fitri, yang menjadi tradisi momen berbelanja kendaraan, terlebih karena banyak penawaran dan promo yang biasanya ditawarkan oleh produsen otomotif dan tak ditawarkan di hari-hari biasa. 

Dengan berbagai promo dan penawaran yang telah disiapkan para peserta GJAW 2023, tentunya menjadi kesempatan terbaik untuk membeli kendaraan dengan penawaran terbaik. "Karena pameran ini menekankan terhadap penjualan, harapan Kami jadi momentum yang tepat sekali, menyambut bulan puasa, mau lebaran. Jadi konsumen bisa melihat kendaraan-kendaraan terbaru yang siap mereka beli untuk tahun 2023," ungkap Ketua III GAIKINDO sekaligus Ketua Pelaksana Pameran GJAW, Rizwan Alamsjah.

Ia juga mengatakan bahwa banyak peserta yang akan melakukan peluncuran kendaraan terbaru pada pameran GJAW 2023. “Walaupun GJAW untuk menekankan penjualan, tapi banyak juga yang mau launching kendaraan terbaru,” ujarnya. Bahkan beberapa merek peserta sudah memberikan bocoran produk yang akan mereka luncurkan di GJAW 2023. Mulai dari peluncuran mobil terbaru, hingga facelift, diprediksi akan mewarnai gelaran GJAW tahun ini. 

Rizwan melanjutkan bahwa dengan terobosan kolaborasi industri otomotif dan lifestyle, mulai dari konser, fashion, dan juga kuliner, diyakini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang hadir. 

Berlangsung pada tanggal 10 - 19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, GJAW 2023 akan dibuka mulai pukul 11.00 - 22.00 WIB untuk weekdays dan pukul 10.00 - 22.00 untuk weekend. (Arianto)

 

Read More

Perlu Kajian, One Way di BSD Timbulkan Macet Sampai Ke Taman Tekno

Duta Nusantara Merdeka | Tangsel 

Bak Jamur dimusim hujan perumahan di kota tangerang selatan (tangsel) tumbuh subur dan semakin berkembang, namun demikian seiring dengan pesatnya pembangunan perumahan kini kota tangsel dihadapkan dengan realita lalu lintas yang benar-benar padat.

Perjalanan yang macet baik di dalam kawasan perumahan maupun jalan raya sepertinya kini sudah menjadi pemandangan dan hal yang biasa bagi masyarakat yang hanya bisa pasrah seraya berharap solusi komperhensif dari pemilik kawasan dan pemerintah kota.

Hal yang menarik adalah upaya untuk dapat mengurai permasalahan tersebut dengan memberlakukan metode one way (satu arah) pada jam tertentu dari victor dan jalan raya Serpong.

“Namun, solusi tersebut berbanding terbalik di lapangan, bukannya kelancaran lalu lintas yang didapat, melainkan menimbulkan macet yang mengular dari taman tekno sampai ke daerah rawa buntu begitupun jalur lama pasar serpong yang sangat-sangat padat,” ujar Yakub di Tangsel, Senin (6/3).

"Hal ini perlu mendapat atensi serius dengan segera mengkaji ulang untuk dapat diambil langkah cepat terkait rekayasa lalulintas di Tangsel," tambahnya.

Sebagai penyangga perbatasan, kota jasa/niaga dan industri lintas sektor yang padat pemukiman tangsel, kata Yakub, seharusnya mampu untuk dapat menghadirkan lalu lintas yang lancar.

“Namun kiranya jika hal tersebut diakibatkan oleh keditakmampuan personal yang bertanggung jawab, maka walikota wajib meninjau, mengevaluasi bila perlu diganti dengan yang lebih kompeten di bidangnya,” terang Yakub.

Mewakili dunia usaha, dirinya juga meminta agar pemerintah kota melakukan survei dan kajian nyata terkait kerugian dunia usaha akibat kemacetan di Tangsel tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar menjadi pemantik keseriusan pemerintah kota untuk segera mencari solusi.

Dirinya juga menghimbau, agar pemerintah kota segera menghadirkan transportasi publik yang ekonomis dan terintegrasi untuk dapat menjangkau kegiatan pekerja dan dunia usaha serta masyarakat lainnya.

"Adapun, sebagai bagian upaya mencari solusi dari macetnya lalu lintas di Tangsel, pemerintah kota dapat juga membentuk forum transportasi tangsel agar dapat melakukan feasibility study yang nantinya bisa menghadirkan para pakar dan investor yang bergerak dibidang tansportasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menteri Trenggono Buka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan optimismenya bahwa Indonesia bisa menjadi juara di lima komoditas perikanan strategis dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Kelima komoditas tersebut yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut dan tilapia.

"Yang pasti kita punya mimpi dalam waktu 20 tahun yang akan datang Indonesia harus bisa jadi juara di lima komoditi utama," kata Menteri Trenggono saat membuka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Energizing Small Medium Enterprises with Blue Economy, di Jakarta, Senin (6/3/2023). 

 

Dalam kesempatan ini, Menteri Trenggono memaparkan demand pasar tilapia tahun 2023 senilai USD13,9 miliar. Pihakya berusaha menangkap minimal 10 persen dari peluang pasar tilapia tersebut, di antaranya dengan memperkuat sektor hulu di bidang perikanan budidaya.

"Masa kita 10% saja tidak bisa ngisi," tuturnya.

KKP, lanjutnya, juga tengah membangun model tambak udang skala besar salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah yang sebentar lagi akan beroperasi. Selain itu, KKP menyiapkan integrated shrimp farm di Waingapu dengan luasan mencapai 2.000 Ha. Lokasi ini direncanakan bukan hanya untuk komoditas udang dibudidayakan, melainkan juga sampai produk turunan industrinya, baik untuk pangan maupun farmasi. 

"Itulah yang disebut hilirisasi yang didengungkan bapak Presiden," ujar Menteri Trenggono. 

Khusus untuk nelayan, Menteri Trenggono menegaskan, keberpihakannya melalui pembangunan kampung nelayan terintegrasi. Dikatakannya, KKP siap memperbaiki dermaga, tempat pendaratan kapal, cold storage, hingga pasar ikan serta balai pendidikan di kampung tersebut dan dikelola dikelola koperasi. 

"Harapan saya kedepan, di tahun ini kita bisa buat 10 kampung nelayan maju terintegrasi. Kita akan buktikan. Kalau ini bisa terjadi, ini jadi sistem ekonomi baru rakyat di level produksi. Kita harap BRI hadir juga disitu," ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk. Sunarso memastikan jajarannya siap mendukung kebijakan KKP. Menurutnya, BRI sebagai bank milik rakyat akan selalu mendorong peningkatan ekonomi rakyat.

"BRI siap mendukung percepatan penyaluran pembiayaan," tutur Sunarso.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki melalui video mengapresiasi UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Sinergizing Small Medium Enterprises with Blue Economy. Dia pun meyakinkan masyarakat bahwa Kemenkop UMKM memiliki skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertujuan untuk pengembangan koperasi sektor riil termasuk perikanan. 

"Alokasi KUR juga ditingkatkan, tahun 2023 menjadi 460 triliun. Ini harus dimanfaatkan oleh para nelayan di seluruh tanah air," kata Menteri Teten yang hadir secara daring.

Sebagai informasi, Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), menggelar UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023. Kegiatan ini terbagi dalam beberapa segmen, yakni Seremoni, pameran produk pangan dan non pangan dari UMKM terpilih, serta dari Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Menteri Kelautan dan Perikanan dan Direktur Utama PT. BRI,Tbk tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan dalam Peningkatan Ekonomi Sektor KP, Kick-off/peluncuran dan Penyerahan penghargaan dan dilanjutkan Talkshow serta layanan konsultasi, baik terkait akses permodalan maupun perizinan berusaha dan sertifikasi produk. 

"Kita ada Workshop digitalisasi usaha, dan juga Bazar Gemarikan sebagai promosi produk perikanan terpilih," jelas Sesditjen PDSPKP, Machmud. 

Machmud menambahkan, kegiatan talkshow akan menjadi media bagi UMKM kelautan dan perikanan untuk mengetahui dan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah. Untuk itu, kami menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri. 

"Kami undang BUMN pangan ID Food untuk lebih mendorong kolaborasi dengan UMKM, serta Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat akses pembiayaan usaha," tutupnya. (Arianto)

Read More

Mendag Buka Rakernas GPEI ke-1 Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan membuka Rapat Kerja Nasional Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) ke-1 Tahun 2023 dengan tema "Industri Argo dan Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Ekspor Nasional" di Jakarta, Senin (6/03).

Dalam arahannya, Mendag mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD 54,53 miliar sepanjang 2022. Surplus tersebut meningkat USD 19,11 miliar atau 54 persen dari tahun sebelumnya.

Mendag menambahkan, pertumbuhan ekspor merupakan fondasi awal yang kokoh untuk mengatasi semua tantangan utama dalam rangka menstabilkan situasi ekonomi makro Indonesia.

Di tengah berbagai disrupsi, tantangan, dan situasi global yang dinamis, model bisnis dari perdagangan produk-produk ekspor juga harus memiliki sifat responsif dan adaptif, salah satunya dengan membidik pasar potensial di negara-negara nontradisional.

Dalam meningkatkan ekspor ke pasar nontradisional, Kementerian Perdagangan terus berupaya meningkatkan akses pasar melalui berbagai perundingan kerja sama dengan negara mitra dagang.

Rakernas ini diharapkan dapat mencapai sinergi yang kuat untuk membangun dan mengembangkan ekspor Indonesia yang lebih baik dari hulu sampai hilir, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan. (Arianto)

Read More

PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pulogadung Gelar Baksos Donor Darah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pulogadung berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Timur menggelar Donor Darah dengan tema "MY NATIONALISM IS HUMANITY" (Nasionalisme kita adalah Kemanusiaan) di Gedung Sangkrini, Jl. Pemuda No. 18 Rawamangun. Jakarta, Minggu (05/03). 

"Alhamdulillah! kami Pengurus anak cabang Kecamatan Pulogadung beserta seluruh jajaran Kecamatan Pulogadung telah sukses menjalankan instruksi partai," kata Bendahara PAC PDI-P Perjuangan, Jonson Pangaribuan kepada awak media di Jakarta.

Menurut Jonson, Donor Darah Bhakti Kader PDI Perjuangan Kecamatan Pulogadung digelar karena kebutuhan stok darah di Jakarta dan juga di Indonesia harus tetap terjaga.

Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus selalu bersiap-siap terutama menjaga ketersediaan stok darah untuk menolong para korban bencana yang membutuhkan darah. 

Bahkan, menurutnya, Ketersediaan darah juga harus terjaga demi menolong orang-orang yang mengalami kondisi seperti, kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, thalasemia, hingga kanker darah.

.

PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pulogadung, sambung Jonson, bertekad menjadikan donor darah sebagai budaya atau kebiasaan sehingga ketersediaan stok darah terjaga.

"Setetes darah kita sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan Karena "Nasionalisme kita adalah Kemanusiaan". Selain itu, Mendonorkan darah secara rutin selain berdampak secara sosial juga menyehatkan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pasca Kebakaran Depo Plumpang, Yakub Ismail: Mencari Solusi Lebih Baik daripada Saling Menyalahkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail angkat bicara perihal imbas bencana kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Yakub menilai, mencari solusi atas musibah tersebut jauh lebih baik daripada saling menyalahkan atau mencari kambing hitam di balik bencana ini.

“Saya kira yang jauh lebih penting saat ini ialah mencari solusi, bukan saling menyalahkan satu sama lain,” kata Yakub di Jakarta, Minggu (5/3).

Lebih lanjut, Yakub mengatakan itu untuk menanggapi pihak-pihak yang meminta agar Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina mundur dari jabatannya.

Nicke didesak mundur lantaran dianggap gagal dalam mengelola manajemen kecelakaan kerja. Apalagi, kelompok yang meminta Nicke mundur melihat masalah ini bukan pertama kali kejadian, melainkan sudah berkali-kali.

Kendati begitu, bagi Yakub human error merupakan sesuatu yang lumrah pada diri setiap orang. Sehingga tidak tepat menyalahkan seseorang karena kesalahan yang dilakukannya.

“Apalagi kalau itu bukan karena faktor kesengajaan ataupun kelalaian, melainkan karena murni bencana. Sehingga dalam konteks ini, yang tepat adalah mencari akar persoalan bagaimana pembenahannya ke depan, bukan meminta yang bersangkutan mundur dari tanggung jawab,” kata Yakub.

Bahkan, Yakub meyakini penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini akan dilakukan investigasi mendalam oleh pihak berwenang untuk mengungkap akar masalahnya.

“Untuk itu, kita harapkan tidak ada lagi goreng-menggoreng. Semua kita serahkan ke penegak hukum untuk mengungkap siapa-siapa yang bersalah dalam perkara ini. Kita tidak perlu mendahului kewenangan penegak hukum,” pungkasnya. (Arianto)

Read More