Bank Mega Bukukan Laba Bersih Rp 4,05 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Bank Mega Tbk ("MEGA" atau "Perseroan") sepanjang tahun 2022 berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp4,05 triliun. Perolehan laba didukung dari pendapatan bunga bersih sebesar Rp5,87 triliun.

"Laba sebelum pajak tumbuh menjadi Rp5,03 triliun. Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan net interest income sebesar Rp1,03 triliun menjadi Rp5,87 triliun,"kata Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib dalam Publik Expose di Jakarta, Jum'at (24/2/2023).

Sepanjang tahun 2022, ujar Kostaman, Perseroan mencatat pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan cukup baik, yaitu meningkat 15,84% menjadi sebesar Rp70,29 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan yang sebesar 11,35%. Sedangkan untuk margin bunga bersih di posisi 5,42%.

Dari sisi aset, menurut Kostaman, Total aset Perseroan meningkat sebesar Rp142 triliun, atau naik 6,68% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp132,88 triliun. 

Lebih lanjut, Kostaman mengungkapkan, saat ini transformasi digital yang mengambil porsi terbesar dalam transaksi sehari-hari. Sebagaimana diketahui, Bank Mega telah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan layanan.

Adapun, M-Smile atau Mega Smart Mobile App yang bisa digunakan nasabah untuk transaksi telah dilengkapi dengan fitur transaksi transfer antar bank tanpa biaya, serta menyediakan 90 fitur dengan 699 produk yang dapat memberikan kenyamanan bertransaksi bagi nasabah. Transaksi perbankan yang dilakukan nasabah melalui aplikasi M-Smile telah mencapai 68%.

Bukan hanya itu, Ada juga chatbot MILA (Mega Intelligent Assistant) merupakan Layanan Chatbot melalui aplikasi WhatsApp untuk mempermudah mendapatkan informasi antara lain: Info Promo, Info Produk, Info Layanan dan Info Lokasi ATM & Cabang MEGA.

Kemudian, Kostaman menambahkan, ada juga EMPLOYEE MOBILE MEMO yang merupakan Mobile App Internal untuk pegawai Bank Mega yang dilengkapi berbagai fitur seperti Korespondensi (Memo Dinas, Disposisi & Sosialisasi) dan Kepegawaian (Slip Gaji, SPT Pajak, Absensi, Cuti/Izin, SKI, Job Desc, Car Reservation, E-Learning, Asuransi & Santunan).

"Dan yang pasti, Proses otomasi terus dijalankan agar proses bisnis dapat dilakukan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Alhasil, 79% dari proses bisnis telah berhasil diotomasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Hadiri Rakernas APPSI 2023, Mendagri Beberkan Peran Penting GWPP

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan peran penting Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Mendagri menyebut, peran GWPP dalam praktiknya belum berjalan efektif. Padahal Undang-Undang (UU) telah memberikan berbagai kewenangan kepada gubernur untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bahkan diberikan anggaran dan instrumen hukum, instrumen kewenangan yang lainnya, ada dana dekonsentrasi, kemudian ada instrumen kewenangan-kewenangan. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Gubernur bisa melakukan reviu APBD pada pemerintah kabupaten/kota. Mutasi juga harus melalui gubernur, ada approve dari gubernur. Ada banyak sekali kewenangan diberikan,” katanya 

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, peran GWPP tidaklah mudah dan seringkali terjadi benturan konflik. Dalam Rakernas tersebut Mendagri berharap, GWPP bisa mengoordinasikan para bupati dan wali kota sebagaimana tugas yang telah diamanatkan UU. Jika gubernur tak bisa mengoordinasikan bupati/wali kota, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan memberatkan pemerintah pusat.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak bisa mengemong dan mengendalikan stabilitas politik pemerintahan di kabupaten/kota, (maka) bupati/wali kotanya ini melompat ke pusat, ke Kemendagri atau langsung ke Bapak Presiden, yang sebetulnya kalau bisa dikendalikan oleh rekan-rekan gubernur itu akan lebih mudah, mempermudah juga pusat,” tandasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas Bersama Polda Jatim Ungkap Kasus Penyalahgunaan BBM Solar Bersubsidi

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Timur 

BPH Migas bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur selenggarakan Konferensi Pers “Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi” bertempat di Kantor Polda Jawa Timur (23/02). Sebesar 45,5 Ton BBM Bersubsidi Jenis Solar berhasil diungkap dan 27 orang telah diamankan. Pengungkapan kasus ini sebagai salah satu giat BPH Migas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat kinerja dalam penegakan hukum di bidang hilir migas.

“Giat bersama antara pihak Kepolisan dan BPH Migas seperti yang kita laksanakan hari ini, diharapkan dapat semakin membentuk sinergi antara Tim BPH Migas khususnya Pengawasan dan PPNS bersama dengan elemen Polri terutama dengan Polda Jatim yang diyakini akan memperkuat kinerja Bersama dalam bidang Penegakan Hukum di Bidang Hilir Migas.” jelas Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi.

Dalam kasus penyimpangan distribusi BBM Solar Subsidi ini, memiliki modus operandi membeli BBM jenis Bio Solar Subsidi dan menjualnya kembali  dengan harga yang tinggi. nantinya akan dijual ke beberapa perusahaan yang membutuhkan seperti pemilik kendaraan berat dan pabrik.

“Sebanyak 27 orang diamankan di Sumurmati Probolinggo kemudian saat dilakukan pengembangan lagi mengamankan para pelaku di Desa Katerungan Krian Sidoarjo,” ujar Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto

Lebih lanjut, Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman menjelaskan untuk memudahkan aksinya diduga para pelaku bekerja sama dengan pihak SPBU. Kemudian mereka berulang kali melakukan pengisian di beberapa SPBU di Jawa Timur.

“Para tersangka ini juga akan dikenakan pasal pencucian uang, agar terdapat efek jera kepada para pelaku , sedangkan potensi kerugian mencapai 24, 5 Miliar Rupiah“ papar Kombes Pol Parman.

Terhadap para tersangka dikenakan  Pasal 55 Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi yang telah diubah pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). (Arianto)

Read More

Sidang Gugatan PMH Terhadap Pengusaha Suradi Gunadi Kembali Berlanjut

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Sidang perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilayangkan Soegiharto Santoso alias Hoky selaku pemilik PT. Global Mitra Teknologi (PT GMT) terhadap pihak tergugat Suradi Gunadi dan turut tergugat Ali Said Mahanes, kembali bergulir di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. 

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudar, SH., M.Hum., dan Hakim Anggota I Ketut Suarta, SH., MH., dan Suswanti, SH., M.Hum, serta Panitera Pengganti Didik Dwi Riyanto, SH., MH.  

Saat dimulai sidang tampak pihak tergugat diwakili kuasa hukumnya Nicky alias Sung Cen Chion., SH., MH. Kuasa hukum tergugat ini memberikan surat jawaban atas gugatan.  Sementara pihak penggugat dihadiri langsung pengacara Yohanis Selle, SH. 

Sidang tidak berlangsung lama usai hakim menerima berkas jawaban dari tergugat dan dinyatakan ditunda pada Kamis depan (2/3/2023) dengan agenda Replik dari pihak penggugat. 

“Sidang kita tunda minggu depan kamis tanggal 2 Maret untuk replik dari penggugat,”ujar hakim Sudar menutup persidangan pada Selasa siang (21/2). 

Usai persidangan, awak media langsung mengejar pengacara Nicky selaku kuasa hukum Suradi, namun pihak Nicky tidak mau berbicara banyak.  

“Kita ikuti aja pak proses persidangan, kebetulan kan agenda jawaban kita ikuti aja kita hormati pengadilan,” kata pengacara pihak tergugat menanggapi secara singkat. 

Lebih lanjut, pihak Nicky tidak memberi tanggapan ketika ditanya wartawan mengenai perlawanan hukum atau gugatan balik dari pihak Hoky terhadap Suradi, setelah sebelumnya perusahaan milik Hoky tiga kali digugat oleh pihak Suradi di PN Jakarta Pusat, serta satu kali Direkturnya atas nama Lianny Pandoko dikriminalisasi melalui laporan Polisi di Polda Jatim padahal pihak PT GMT yang justru dirugikan oleh Suradi senilai kurang lebih Rp.12 Milyar. 

Sedangkan kuasa hukum PT GMT, Yohanis Selle juga memberikan komentar terkait gugatan kliennya terhadap Suradi Gunadi. Dia mengaku hanya tahu jika kliennya pernah dilaporkan, dan tidak mengetahui permasalahan lainnya. 

“Benar kalau untuk pidana itu saya kurang tahu, sebab saya hanya menangani perkara perdata ini saja,” ujarnya singkat. 

Secara terpisah, pihak penggugat Hoky menyampaikan fakta pada jawaban pihak Tergugat atas nama Suradi Gunadi yang mengklaim bahwa perkara ini adalah gugatan dengan objek, pokok perkara dan pihak yang sama (ne bis in idem) dengan perkara nomor 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. Bahkan Suradi menyebut dirinya telah lebih membayar kepada PT GMT sebesar Rp 1.128.787.912,- 

Berbanding terbalik dengan jawaban Turut Tergugat atas nama Ali Said Mahanes terkait perkara ini. Ali Said dalam keterangannya di persidangan sebelumnya, mengungkapkan bahwa Suradi Gunadi selaku Tergugat pernah membuat surat pernyataan dengan dilampirkan bukti suratnya, yaitu surat pengakuan utang tertanggal 05 Desember 2018 dan menyatakan sanggup akan membayar sebagian yaitu sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan juga berjanji akan menjual rumahnya untuk membayar utang kepada PT. GMT. 

Tercatat pula mengenai pihak Tergugat Suradi tidak pernah melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yakni 30 (tiga puluh) hari sejak barang dikirim oleh PT GMT dan pembayaran nilai tunggakan juga tidak sesuai dengan jumlah invoice yang diterbitkan. 

Bahkan PT GMT dikenakan sanksi denda oleh kantor pajak karena beberapa kali menerima pembayaran untuk PT GMT dari pihak Tergugat Suradi, tetapi justru ditransferkan ke rekening pribadi atas nama Lia Kurniati, Lianny Pandoko, dan Turut Tergugat atau Ali Said Mahanes. 

“Tergugat saudara Suradi Gunadi itu sangat merugikan PT. GMT namun terkesan memainkan opini atau playing victim. Sebab bagaimana mungkin pihak Suradi dapat menyatakan dirinya telah lebih bayar kepada PT. GMT,” ujar Hoky mempertanyakan. 

Dia juga menerangkan, pihak PT GMT selaku distributor sudah diketahui oleh semua klien sering memberikan hutang kepada seluruh Master Dealer di Indonesia. Oleh karena itulah, kata Hoky, pada saat sidang di PN Jakpus, dirinya menghadirkan para saksi dari beberapa Master Dealer, yang memberikan kesaksian tentang tidak mungkin pihak Master Dealer bisa membayar lebih terhadap Distributor. “Jadi jawaban Suradi untuk menghindari kewajiban membayar kepada PT GMT memang tidak masuk akal,” ujar Hoky. 

Hoky juga menambahkan untuk sidang di PN Surabaya tidak akan menghadirkan saksi-saksi lagi, dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang menyatakan tentang Tergugat Suradi bersalah dan juga telah disebutkan dalam salinan putusan tentang jumlah kerugian PT GMT sebesar Rp 12.217.431.310,-. 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, kronologi munculnya permasalahan itu berawal dari hubungan bisnis antara PT. GMT dengan rekan bisnisnya selaku pihak pembeli yakni Suradi Gunadi. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, PT GMT menjalin bisnis dengan Suradi melalui pembelian barang yang awalnya berlangsung dengan lancar dan baik. 

Bahwa pada periode awal pihak Suradi Gunadi membayar pesanan barang sebelum barang dikirimkan, sehingga pihak Ali Said Mahanes selaku Direktur di PT GMT menaruh kepercayaan sangat tinggi kepada pihak Suradi Gunadi selaku pembeli. 

Persoalan selanjutnya ketika pembayaran selalu tidak sesuai tagihan dan tidak diberi keterangan untuk pembayaran tagihan yang mana, sehingga dengan kondisi tersebut maka hutang pihak Suradi Gunadi semakin besar kepada PT GMT. 

Ketika itu, menurut Hoky, Suradi melakukan transaksi pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur namun kewajiban pembayarannya justru makin membengkak karena belum selesai melakukan pembayaran pihak Suradi justru melakukan pembelian barang-barang berikutnya. 

Hal ini berlangsung secara terus menerus hingga kewajiban tunggakan pembayaran Suradi kepada PT GMT semakin besar.  

Sementara itu dihubungi secara terpisah, Kuasa Hukum Penggugat, Vincent Suriadinata SH., MH., CTA., C.Med., dari Mustika Raja Law Office menyatakan, dalil pihak Suradi Gunadi yang menyatakan “dikriminalisasi oleh Penggugat dengan tuduhan penipuan” adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada. 

“Bagaimana mungkin seseorang yang diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan sudah menjalani pidananya tersebut, mengatakan dirinya dikriminalisasi?,” kata Vincent mempertanyakan.  

Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, juga menegaskan, akibat perbuatan Terdakwa (in casu Tergugat) tersebut secara berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sangat merugikan PT GMT total sebesar Rp 12.217.431.310,-. “Sekarang Tergugat justru mengklaim dirinya telah melakukan transaksi lebih bayar,” ujar Vincent. (Arianto)

Read More

Radiant Utama Interinsco Mengangkat Ramzy Siddiq Amier Sebagai Direktur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten jasa penunjang industri minyak dan gas bumi, PT Radiant Utama Interinsco Tbk ("RUIS" atau "Perseroan") menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dengan agenda pengangkatan Direktur Perseroan yang baru di Gedung Radiant Group, Jakarta Selatan, Kamis (23/02/2023).

"Dalam RUPSLB hari ini menyetujui pengangkatan Ramzy Siddiq Amier sebagai Direktur Perseroan yang baru," kata Direktur Utama PT Radiant Utama Interinsco Tbk, Sofwan Farisyi via zoom meeting.

Sebagaimana diketahui, Ramzy Siddiq Amier berlatar belakang pendidikan Teknik Geodesi dan Magister di bidang Kesehatan dan Keselamatan kerja, telah bergabung dengan Perseroan lebih dari 25 tahun dan memiliki pengalaman memimpin berbagai proyek Inspection pada lintas industri baik di dalam negeri maupun luar negeri serta memiliki keahlian di bidang QC dan HSE. Selama berkarir di Perseroan beliau telah memegang berbagai jabatan manajemen senior antara lain VP QHSE, VP Operation serta Direktur Utama di anak perusahaan, PT Supraco Indonesia.

"Dengan bergabungnya Ramzy Siddiq Amier, maka di dalam jajaran Direksi Perseroan memiliki keahlian, kompetensi, dan kapabilitas lintas bidang yang mendalam dan luas, sejalan dengan upaya Perseroan yang berkesinambungan untuk membangun tim yang kuat, cakap di bidang keahliannya dan memiliki pengalaman yang beragam dengan rekam jejak yang mumpuni," tegasnya.

Selanjutnya juga disampaikan, RUPSLB juga menyetujui pengunduran diri Chrismon Djajadi dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan karena alasan pribadi untuk melanjutkan karir di luar Perseroan. 

"Dan yang pasti, jajaran Direksi Perseroan siap untuk menjalankan program-program kerja yang telah dicanangkan dengan fokus membawa Perseroan ke arah pertumbuhan kinerja yang lebih baik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Distribusi BBM Subsidi dan Kompensasi Tepat Sasaran, BPH Migas Tanda Tangani PKS dengan BIN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa di Jakarta (22/02). PKS ini merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.

 “Dengan perjanjian kerja sama ini diharapkan BIN dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa serta memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa Pendidikan dan pelatihan teknis intelejen” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pelaksanaan kerja sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara untuk: melakukan Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa; menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa; dan mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa yang dilakukan oleh Badan Usaha atau pihak lain

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, I Gde Made Kartikajaya mengungkapkan bahwa PKS ini strategis untuk menjaga pemeraataan energi yang adil dan merata serta tepat sasaran. “Dengan adanya PKS ini kita bisa bertukar informasi strategis untuk pencegahan distribusi BBM atau gas dalam pipa yang tidak sesuai, ini kolaborasi BPH Migas dan BIN, untuk menjaga ketersediaan energi  tepat sasaran

PKS ini dihadiri oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, Wahyudi Anas, Harya Adityawarman, Eman Salman dan Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjutak. Sedangkan BIN dipimpin oleh Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, I Gde Made Kartikajaya beserta jajarannya. (Arianto)

Read More

BUM Desa Ekspor ke Singapura, Gus Halim: Kuncinya Jaga Kualitas dan Kuantitas

Duta Nusantara Merdeka | Pengalengan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pentingnya jaringan pemasaran produk yang dihasilkan desa. Sehingga mampu memperluas pasar dan menembus ekspor ke luar negeri.

Masyarakat desa dinilai sangat memahami potensi dan kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi, perlu jaringan untuk memasarkan dan meningkatkan kualitas produk.

"Pengalaman kami, warga desa diminta buat apa saja pasti bisa, tapi juga dibutuhkan jaringan dan offtaker," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar saat panen kentang di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/2/2023).

Kebun kentang ini dikelola oleh Kelompok Tani Laksana Berkah yang jadi menjadi binaan BUM Desa Handal Pulosari.

Gus Halim mencontohkan Laksana Berkah yang konsisten mengembangkan kentang kemudian digandeng pihak swasta, yaitu Elevarm hingga akhirnya sukses mengekspor kentang ke Singapura.

Kerja sama dengan pihak lain ini mendapatkan pengetahuan mengenai peningkatan kualitas produk hingga proses pengemasan.

"Kami hanya memberikan bantuan peningkatan produk dan jaringan atau offtaker untuk pasar produk itu," ujarnya.

Selain itu juga harus menjaga kualitas dan kuantitas produk BUM Desa agar bisa terus diekspor ke luar negeri.

Peran Supra Desa sangat penting untuk meningkatkan produk desa agar memenuhi standar baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

"Kunci keberhasilan ekspor itu produk berkualitas dan kuantitas atau keberlanjutan terus terjaga. Ini selalu saya pesankan jika ingin ekspor terus berjalan," tegasnya.

Gus Halim mengatakan, Kemendes PDTT terus lakukan berbagai strategi untuk percepatan pembangunan ekonomi di desa dengan manfaatkan potensi yang dimiliki.

Di antaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan manajerial dengan menggandeng pihak lain seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Asosiasi Akuntansi Indonesia (AAI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

"Itu semua kami minta bantuan agar pengelolaan dan akuntabilitas BUM Desa bisa dilakukan sebaik-baiknya yang akan pengaruhi seluruh aktivitas termasuk untuk kepentingan lokal maupun luar negeri," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan panen kentang itu yakni Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Bupati Bandung Dadang Supriatna serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Selain itu hadir juga Forkompimda Kabupaten Bandung, Camat Pangalengan, para kepala desa dan pendamping desa. (Arianto)

Read More

BUM Desa Ekspor ke Singapura, Gus Halim: Desa Butuh Jaringan Pemasaran Produk

Duta Nusantara Merdeka | Pengalengan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan pentingnya jaringan pemasaran produk yang dihasilkan desa. Sehingga mampu memperluas pasar dan menembus ekspor ke luar negeri.

Masyarakat desa dinilai sangat memahami potensi dan kekayaan alam yang dimiliki. Akan tetapi, perlu jaringan untuk memasarkan dan meningkatkan kualitas produk.

"Pengalaman kami, warga desa diminta buat apa saja pasti bisa, tapi juga dibutuhkan jaringan dan offtaker," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar saat panen kentang di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/2/2023).

Kebun kentang ini dikelola oleh Kelompok Tani Laksana Berkah yang jadi menjadi binaan BUM Desa Handal Pulosari.

Gus Halim mencontohkan Laksana Berkah yang konsisten mengembangkan kentang kemudian digandeng pihak swasta, yaitu Elevarm hingga akhirnya sukses mengekspor kentang ke Singapura.

Kerja sama dengan pihak lain ini mendapatkan pengetahuan mengenai peningkatan kualitas produk hingga proses pengemasan.

"Kami hanya memberikan bantuan peningkatan produk dan jaringan atau offtaker untuk pasar produk itu," ujarnya.

Selain itu juga harus menjaga kualitas dan kuantitas produk BUM Desa agar bisa terus diekspor ke luar negeri.

Peran Supra Desa sangat penting untuk meningkatkan produk desa agar memenuhi standar baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

"Kunci keberhasilan ekspor itu produk berkualitas dan kuantitas atau keberlanjutan terus terjaga. Ini selalu saya pesankan jika ingin ekspor terus berjalan," tegasnya.

Gus Halim mengatakan, Kemendes PDTT terus lakukan berbagai strategi untuk percepatan pembangunan ekonomi di desa dengan manfaatkan potensi yang dimiliki.

Di antaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan manajerial dengan menggandeng pihak lain seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Asosiasi Akuntansi Indonesia (AAI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

"Itu semua kami minta bantuan agar pengelolaan dan akuntabilitas BUM Desa bisa dilakukan sebaik-baiknya yang akan pengaruhi seluruh aktivitas termasuk untuk kepentingan lokal maupun luar negeri," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan panen kentang itu yakni Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Bupati Bandung Dadang Supriatna serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Selain itu hadir juga Forkompimda Kabupaten Bandung, Camat Pangalengan, para kepala desa dan pendamping desa. (Arianto)

Read More

Seminar Nasional Peluang, Tantangan dan Solusi Penggunaan Biodiesel B35 dan B40 untuk Mendukung Iklim Usaha Pertambangan dan Otomotif di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan, demi mencapai ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkeadilan. Sebagai salah satu produsen terbesar minyak sawit (CPO), Indonesia pada tahun 2008 mulai melakukan pencampuran Biodiesel sebesar 2,5%  dan sejak tahun 2014 secara konsisten menerapkan program mandatori biodiesel. Biodiesel merupakan campuran antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel.

Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, tingkat pencampuran biodiesel terus ditingkatkan dari 10% (B10) pada tahun 2014, 15% (B15) pada tahun 2015, 20% (B20) pada tahun 2016, dan 30% (B30) pada tahun 2020. Sebagai salah satu wujud nyata komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, mulai 1 Februari 2023, tingkat campuran mandatori biodiesel kembali dinaikkan menjadi 35% (B35).

Kebijakan B35 diharapkan dapat menyerap 13,15 juta kilo liter biodiesel bagi industri dalam negeri. Implementasi kebijakan juga diperkirakan akan menghemat devisa sebesar 10,75 miliar USD dan meningkatkan nilai tambah industri hilir sebesar Rp 16,76 Triliun. Kebijakan B35 diproyeksikan akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 34,9 juta ton CO2.

Terkait hal tersebut, Kolaborasi Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), Ikatan Ahli Teknik Otomotif (IATO) dan Masyarakat Pelumas Indonesia (MASPI) yang di support penuh oleh PT ExxonMobil Lubricants Indonesia menggelar Seminar Nasional mengusung Tema "Peluang, tantangan dan solusi penggunaan biodiesel, B35 dan B40, untuk mendukung iklim usaha pertambangan dan otomotif di Indonesia" di JS Luwansa Jakarta, Rabu (22/02).

"Baru kali ini hadir beberapa Asosiasi antara lain: Asosiasi Produsen Bahan Bakar Nabati, Ikatan Ahli Otomotif Indonesia, Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia, Asosiasi Pengusaha Jasa Pertambangan Batubara, Masyarakat Pelumas Indonesia dan Asosiasi lainnya," kata Direktur PERTAABI Rohman Alamsjah kepada awak media di Jakarta.

Melalui event ini, ujarnya, kita dapat lebih mengetahui apa itu bio fuel, bagaimana cara mengatasinya, mengoptimalisasikan dan mendapatkan benefit pengunaan bio diesel ini.

Lebih lanjut, ia menambahkan, kedepan pihaknya akan melanjutkan event-event yang ada output realnya jadi semacam workshop yang melibatkan Pemerintah, Peneliti dan user dari industri. 

"Pasca event ini diharapkan nantinya terciptanya harmonisasi antara pemerintah, akademisi dan praktisi," ucapnya.

Adapun, Rangkuman atau catatan dari seminar ini nantinya akan disampaikan ke pemerintah yakni ke Kementerian ESDM, kementerian Perindustrian dan Lembaga Sertifikasi Nasional. 

"Ia berharap kedepan, semua pihak bisa mengedepankan kepentingan negeri dengan melibatkan semua pihak," pungkasnya. 

Turut hadir dalam seminar ini, para Speaker/Pembicara yang Profesional dibidangnya yaitu: Syah Reza, President Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia; Dr. Ir. Doddy Rahadi, MT., IPU Kepala Badan SKJI Kemenperin; Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M.Sc Dirjen EBTKE Kementerian ESDM; Rochman Alamsjah Direktur PERTAABI dan General Manager PT Harmoni Panca Utama dimoderatori Ir. Hari Budianto, Sekretaris Jenderal IATO dan Budhi Baskoro Adhi, Sekretaris Jendral MASPI. (Arianto)

Read More

BUM Desa Pulosari Sukses Tembus Pasar Singapura

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Produk pertanian kentang dan buncis kenya BUM Desa Pulosari Handal, Pangalengan, Bandung, Jawa Barat  menembus pasar Singapura dan mampu meraup ratusan juta. Kerja keras yang dilakukan kini berbuah manis.

Kades Pulosari, Agus Rusman menuturkan, BUM Desa Pulosari Handal didirikan selama tiga bulan dan telah miliki badan hukum. 

Awalnya, Agus tertantang untuk mengembangkan hasil alam Desa Pulosari berupa produk pertanian yang dikenal memiliki kualitas bagus. Dia pun mengaku memutar otak dan berusaha untuk mencari pasar bagi produk pertania agar memiliki nilai jual yang tinggi.

Usaha kerasnya tak sia-sia. Dia bertemu dengan manajemen PT Elevasri Agri Indonesia (Elevarm) yang mau diajak kerja sama memasarkan kentang dan buncis ke pangsa pasar luar negeri atau ekspor.

"Alhamdulillah, kami baru 10 hari ketemu Elevarm dan terjadi kesepakatan untuk memasarkan produk kelompok tani, termasuk ekspor kentang dan buncis kenya ini," ungkapnya saat menuturkan kisah sukses dihadapan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Pangalengan, Selasa (21/2/2023). 

Setelah melalui beberapa proses dan tahapan, akhirnya terwujud ekspor perdana kentang yang mencapai 8 ton per minggu. Sedangkan buncis kenya 200 kg. Jumlah nilai ekspor perdana kentang Rp112.000.000, dan buncis kenya Rp3.400.000 per minggu atau total mencapai Rp115.400.000.

Kini rata-rata per bulan pendapatan BUM Des Pulosari Handal Pulosari bisa menembus Rp15 juta.

Sedangkan Desa Pulosari memberikan anggaran sebesar Rp70 juta untuk membantu BUM Desa Pulosari Handal Pulosari. 

BUM Des Pulosari Handal Pulosari juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 60 orang yang terdiri dari tenaga kerja dan mitra usaha pada unit usaha air bersih, pariwisata, energi terbarukan, agen bank dan pertanian.

Selain telah mampu mengekspor kentang dan buncis kenya, dia juga meminta perhatian Kemendes PDTT untuk membantu produk kopi Desa Pulosari agar pemasarannya bisa semakin luas.

Direktur BUM Desa Pulosari Handal Toto menambahkan, pihaknya juga membina sejumlah kelompok wanita tani yang telah mengolah kentang menjadi makanan ringan.

Dalam sebulan, kelompok wanita tani bisa mengolah 1 kuintal kentang menjadi kripik. Dalam satu bulan ditargetkan bisa memproduksi olahan 16 ton kentang dan sekitar 300 kuintal buncis kenya.

Menanggapi kisah sukses tersebut, Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Halim menyatakan bahwa tugas Kemendes PDTT untuk mencarikan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan desa.

"Inilah kunci hilirisasi proses ekonomi di Kemendes PDTT," kata Gus Halim.

Dia menyebut kesuksesan BUM Des Pulosari Handal Pulosari ini bisa menjadi pelajaran dan contoh BUM Des lainnya.

"Karena membangun desa paling mudah itu mereplikasi," tandasnya.

Kemendes PDTT, lanjut Gus Halim, akan fokus pada ekspor produk yang dikelola, dihasilkan atau dikonsolidasi oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Sementara itu, Lintang Kusuma dari Elevarm mengatakan, saat ini ada sekitar 3.000 petani binaan di 12 daerah, termasuk Pangalengan.

Kerja sama dengan Desa Pulosari dimulai setahun lalu dan mendapat respons positif. Elevarm memuji Kemendes PDTT yang mendukung ekspor perdana ini dan berharap bisa replikasi di daerah lain.

Saat ini Elevarm miliki kapasitas ekspor kentang 16 ton per minggu, dan buncis kenya 1,5 ton per minggu.

Untuk meningkatkan kapasitas bisnis, BUM Desa Pulosari Handal Pulosari mulai fokus pada komoditas kentang dan buncis kenya yang saat ini dapat memenuhi standar ekspor ke Singapura. (Arianto)

Read More

Perayaan Isra Mi’raj, Fahira Idris Hadir Ditengah Kampung Nelayan Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta bersama Nurwayah Tokoh Masyarakat Kalibaru hadir dalam Perayaan Isra Miraj di Mushola Nurul Bahri RT 006 RW 04, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (21/2/2023) dilaksanakan dengan penuh khidmat, namun tetap sarat muatan perayaan tersebut, selain itu perayaan Isra Mi’raj juga bertujuan menjalin silaturahmi guna membangun kekompakan untuk satu tujuan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPD DKI Jakarta, Hj. Fahira Idris, S.E.,M.H., Dra. Nurwayah tokoh masyarakat Kalibaru calon DPR RI serta Upi Yatti Chairunemi Calon DPRD Provinsi DKI Jakarta, adalah keterwakilan kaum perempuan menuju Senayan.

Demikian pula dengan kehadiran Hj Fahira Idris, S.E., M.H., dan Dra. Nurwayah, serta Upi Yatti Chaerunemi ditengah kampung nelayan, membawa visi dan misi yang sama, membangun perekonomian nelayan serta memperjuangkan hak perempuan dan anak dalam segala bidang.

Bunda Nelayan akronim Ibu Dra. Nurwayah dan Sahabat Nelayan Ibu Fahira Idris adalah sapaan dan Gelar yang disandang Fahira Idris serta Nurwayah dikalangan Nelayan.

Dalam sambutanya Fahira Idris menyampaikan, agar para wanita mengikuti pelatihan dan ketrampilan yang akan dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut, mulai dari ketrampilan dibidang kuliner dan jahit menjahit, “program ini akan dilaksanakan di lima wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, dan pembekalan ini selain akan mendapatkan barang barang seperti, mesin jahit, mixer, blender dan lain sebagainya juga bertujuan agar ibu-ibu rumah tangga itu bisa membangun usaha rumahan yang pastinya akan membantu menopang perekonomian keluarga dengan penghasilan tambahan” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama Dra. Nurwayah pun menyampaikan keinginannya, selain peningkatan perekonomian, Bunda Nelayan nama lainya akan lebih memperhatikan perempuan dan anak anak, “saya lahir dan dibesarkan di kali baru dan sebagai putra daerah tentunya memiliki keinginan yang besar untuk membangun wilayah ini” ungkapnya.

Selaras dengan itu Upi Yetti Chaerunemi menyampaikan bahwa pentingnya memberikan perhatian lebih pada warga kampung nelayan serta para pelaku usaha kecil lainya, “perlu diperhatikan agar kedepannya tidak ada ketidakadilan buat rakyat kecil agar tidak ada kesenjangan sosial dan hal ini lah yang akan menjadi PR besar buat kami kedepannya” tutupnya.

Kolaborasi antara Bunda Nelayan Nurwayah dan Sahabat Nelayan Fahira Idris menjadi harapan besar bukan hanya warga Kelurahan Kalibaru tapi juga seluruh Nelayan di Negri ini.

“semoga kami bisa dan mampu menghantarkan Dra. Nurwayah, dan Upi Yetti Chaerunemi, serta Fahira Idris sebagai DPd RI akan kami usung pasangan tendem ini, apa lagi BN adalah seorang anak Nelayan yang akan menuju Senayan, inilah kebanggaan kami sebagai Nelayan, kami berharap kelak suatu saat keluhan kami akan tersampaikan kepada para wakil rakyat” ucap sarki salah seorang warga Kalibaru. (Arianto)

Read More

Dorong Implementasi K3L, Trakindo Ajak Pelaku Usaha Optimalisasi Keselamatan Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di tengah pemulihan ekonomi intensif di Indonesia, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) menjadi salah satu prioritas dunia usaha. Terlebih kondisi pandemi yang masih menjadi ancaman, menjadikan penerapan K3L menjadi salah satu prasyarat agar dunia usaha beroperasi optimal dan mencapai tujuannya, hal tersebut tentunya juga menghadirkan perubahan yang terjadi di dunia kerja dan akhirnya memunculkan berbagai tantangan baru dalam menjamin keselamatan kerja.  

Hal ini menjadi kepedulian PT Trakindo Utama (Trakindo), penyedia solusi alat berat Cat® di Indonesia, dengan mengajak pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi K3L lewat Bincang PERSpektif Trakindo “Menjamin Keberlanjutan Bisnis dengan Optimalisasi Keselamatan Kerja” di Jakarta, Rabu (21/2). 

Yulia Yasmina, Chief Administration Officer Trakindo dalam sambutannya menjelaskan bahwa Trakindo sebagai perusahaan nasional yang berdiri sejak 1970 memiliki komitmen menerapkan K3L dengan optimal. Tidak sekadar untuk adaptif di tengah perubahan dan memberikan perlindungan bagi pekerja, lingkungan, dan masyarakat, namun utamanya untuk meningkatkan produktivitas. 

“Trakindo menganggap Safety is our utmost priority dan menjadikannya sebagai prinsip kerja yang telah terinternalisasi kedalam jati diri dari setiap insan Trakindo. Tidak hanya melaksanakan K3L sebagai sebuah standarisasi perusahaan, namun juga sudah menjadi budaya yang mengalir di setiap lini kerja operasional perusahaan. prinsip ini senantiasa dijalankan untuk mewujudkan lingkungan pekerjaan yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia,” ucap Yulia Yasmina.

Bertindak sebagai salah satu pembicara Drs. Muhammad Idham, M. K.K.K., Direktur Bina Pengujian K3, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Trakindo dan menjelaskan tentang peningkatan kesadaran terhadap budaya K3L sebagai tanggung jawab bersama sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten dan merupakan sebuah kewajiban untuk mengimplementasi K3L secara optimal. 

“Kita semua harus berperan aktif dalam penerapan budaya K3 pada setiap kegiatan, agar tercipta pekerjaan yang aman dan layak, dan kita semua dapat bekerja dengan aman dan tenteram. Momentum pemulihan ekonomi saat ini menjadi titik tolak kita untuk menata kembali dunia usaha dengan memprioritaskan K3L,” tutur Muhammad Idham.

Menanggapi tentang pentingnya implementasi K3L secara optimal, Muhammad Siri - SHE Corporate Manager PT Trakindo Utama memaparkan penerapan standar tinggi K3L yang diterapkan Trakindo tidak hanya di lingkup pekerjaan saja, tetapi secara komprehensif untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan, di rumah, di perjalanan, hingga waktu untuk beristirahat kembali ke rumah. 

“Keselamatan kerja adalah aspek yang sangat penting dalam segala aktivitas operasional, dengan menjiwai keselamatan kerja, tidak hanya dapat memberikan perlindungan bagi pekerja, lingkungan hidup dan masyarakat, namun juga meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing,” jelas Siri

Menurut Siri, penerapan K3L ini membantu perusahaan untuk melakukan mitigasi dan memiliki perencanaan matang untuk merespons situasi dengan baik termasuk di tengah krisis. Contohnya di awal pandemi, Trakindo cepat merespons situasi tidak menentu tersebut dengan menghadirkan berbagai program untuk melindungi kesehatan fisik dan mental karyawan, seperti program Sehati, Sejiwa, Seraga, dan SHE Talk. 

Trakindo bukan satu-satunya perusahaan di sektor industri yang fokus menerapkan K3L di operasionalnya. Rudi Suardi - Senior Safety Engineer Manager PT Adaro Energy Indonesia juga menguraikan fokus Adaro meningkatkan efektivitas perlindungan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dengan melibatkan seluruh unsur perusahaan. 

“Dalam merancang dan mengimplementasikan program-program K3L, Adaro mendapat banyak bantuan dan dukungan baik dari internal maupun eksternal seperti pemerintah hingga partner kami Trakindo, dalam memastikan program berjalan efektif dan bermanfaat. Program K3L yang dilaksanakan Adaro bukan hanya untuk menjalankan kewajiban namun juga untuk terus mendukung kesejahteraan karyawan dan masyarakat, melestarikan lingkungan, dan usaha,” jelas Rudi.

Selain itu, Rudi juga mengungkap bahwa keselamatan kerja perlu selaras dengan kebutuhan bisnis berkelanjutan karena dalam keselamatan kerja memuat antisipasi, penilaian, evaluasi, mitigasi, dan pengendalian bahaya yang timbul di dalam atau dari tempat kerja yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat sekitar dan lingkungan umum.

Dari sisi dukungan Trakindo terhadap usaha pelanggan, Trakindo telah telah menghadirkan produk alat berat Cat yang dilengkapi teknologi terbaru untuk membantu pekerjaan lebih akurat, produktif, mengurangi risiko insiden, sekaligus meningkatkan produktivitas dan cost efficient. menghadirkan program-program untuk mendukung usaha pelanggan, mulai dari pelatihan bagi operator yang dibimbing instruktur terakreditasi dan sistem yang terstandarisasi dari Caterpillar sehingga keselamatan dalam penggunaan alat berat terjamin. 

”Mengembangkan kapabilitas perusahaan sesuai Standar Kompetensi Keselamatan Kerja, sertifikasi kerja berstandar Internasional untuk mewujudkan komitmen pada standar kinerja tertinggi di bidang Sistem Manajemen Mutu dan K3L di seluruh area. Hal ini dilakukan dengan berpegang teguh pada 3 Pilar K3L Trakindo: Kegiatan operasional yang aman (safe operation); Lingkungan Kerja yang Sehat; dan Perusahaan Hijau (Green Company),” ungkap Siri.

Saat ini, Trakindo juga telah meraih akreditasi Pencapaian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja  ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, dan juga Sistem Manajemen Anti Penyuapan/Anti Bribery ISO 37001:2016. Implementasi K3L di Trakindo telah diapresiasi pada ajang Indonesia Safety Excellence Awards (ISEA) 2022 yang diselenggarakan First Indonesia Magazine berupa gelar best of The Best, The Best CEO Committed in Safety Culture Award, The Best Health Services During Covid-19, The Best Safety Program, dan The Best Safety Innovation Award. 

“Trakindo berharap melalui lebih banyak pihak mendapat inspirasi dan kembali sadar pentingnya Keselamatan Kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja bisnis dan menciptakan usaha berkelanjutan. Melaksanakan K3L adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan, dan pada akhirnya kinerja K3L yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Yulia. 

Untuk diketahui, Bincang PERSpektif merupakan kegiatan rutin Trakindo yang menggandeng narasumber dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu bangsa yang menjadi kepedulian Trakindo dan menarik perhatian masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan semangat perusahaan, Advancing You Forward, untuk senantiasa memajukan kemampuan dan kinerja baik pelanggan, karyawan maupun masyarakat demi mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang. 

Tahun ini, topik Bincang PERSpektif senada dengan tema besar Bulan K3 Nasional, yaitu ”Terwujudnya Pekerjaan Layak yang Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja". Kegiatan ini menjadi kesempatan melanjutkan momentum Bulan Nasional K3 untuk menegaskan pentingnya mewujudkan penerapan K3, dan partisipasi aktif dari masyarakat. (Arianto)

Read More

Buka Rakernis Reforma Agraria 2023, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Pelaksanaan Konsep Distribusi Manfaat demi Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Agraria menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2023. Rapat bertemakan “Penataan Agraria sebagai Solusi Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” ini diselenggarakan secara daring dan luring selama tiga hari, mulai dari 20-22 Februari 2023 di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menyatakan soal pentingnya program Reforma Agraria. Ia menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

“Pada awal tahun 2023, Bapak Presiden mengadakan rapat terbatas, khusus untuk membahas Percepatan Capaian Reforma Agraria. Bapak Presiden mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan agraria yang harus diselesaikan pada tahun 2022. Dengan begitu, pentingnya peran Reforma Agraria. Mulai awal tahun 2023, perlu dilakukan beberapa percepatan dengan mengurai hambatan-hambatan yang ada. Dengan tetap berhati-hati jangan sampai salah sasaran,” tutur Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di hari pertama Rakernis, pada Senin (20/02/2023).

Hadi Tjahjanto juga menjelaskan, salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam kerangka Reforma Agraria saat ini, yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses untuk memanfaatkan tanah serta akses akan informasi. “Saya pernah bertemu dengan petani penerima redistribusi tanah, mereka masih menemui permasalahan jika stok pertanian di pasaran meningkat, harga jual menjadi turun. Maka dari itu, melalui program pemberdayaan masyarakat, kita perlu mengedukasi para petani agar dapat melakukan diversifikasi produk dan mengembangkan hasil pertaniannya, misalnya dengan diberikan kemasan yang bagus. Maka dari itu, masyarakat perlu dikenalkan untuk membentuk UMKM dengan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas,” jelasnya.

Ia berpendapat, terkait akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, kepemilikan hak atas tanah ke depannya akan bergeser kepada peluang pemanfaatan tanah. “Di mana kita mendorong agar masyarakat yang menempati tanah pemerintah daerah untuk diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Konsep tersebut sejalan dengan konsep Distribusi Manfaat, yang mana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan di atas tanah pemerintah, tanah BUMN, dan tanah-tanah milik pihak lain, yang dilakukan dengan mekanisme kerja sama. Saya berharap konsep Distribusi Manfaat dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” imbau Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi adalah kunci dari terlaksananya Reforma Agraria. “Gugus Tugas Reforma Agraria harus dapat menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dalam upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tentunya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saya meminta kepada Bidang Partisipasi Masyarakat untuk turut mengawal program Reforma Agraria,” sebut Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan terpisah, dalam pengarahannya, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau menerangkan, dalam pelaksanaan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN sudah merumuskan suatu kebijakan, yakni Penataan Agraria Berkelanjutan. “Penataan Agraria Berkelanjutan memiliki esensi, yakni bagaimana melakukan pengelolaan sumber-sumber agraria khususnya tanah, dilakukan proses penataan yang baik sehingga tercapai suatu tujuan,” ucapnya.

Andi Tenrisau menuturkan bahwa Penataan Agraria Berkelanjutan dikenal atas empat subsistem, yakni input, pelaksanaan, _output_, serta _feedback_. “Input di sini adalah Kementerian ATR/BPN harus punya data mengenai tata ruangnya. Selain itu, juga harus memiliki struktur penguasaan tanahnya, serta harus memiliki data mengenai sosial ekonomi suatu penduduk di daerah. Kita perlu tahu setiap data tersebut, kemudian setelah itu kita masuk ke fase pelaksanaan,” kata Plt. Dirjen Penataan Agraria.

Adapun hadir dalam Rakernis ini para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Dalam Negeri. (Arianto)

Read More

Gus Halim Lepas Ekspor Perdana Produk Pertanian BUMDesa ke Singapura

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar melepas ekspor perdana kentang dan buncis dari BUMDesa Pulosari Handal, Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Ekspor kentang 8 ton dan buncis kenya 200 kg ini merupakan kerja sama BUMDesa Pulosari Handal dengan PT Elevasri Agri Indonesia (Elevarm).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengaku bangga dengan keberhasilan BUMDesa Pulosari Handal mengekspor hasil bumi ke Singapura. BUMDesa kini menjadi peyangga ekonomi utama di desa dan miliki legalitas kuat sebagai badan publik.

"Oleh karena itu saya mengajak untuk terus mengembangkan BUMDesa. Karena ini perintah Undang-undang," kata Gus Halim saat pelepasan ekspor kentang dan buncis kenya di Pangalengen, Selasa (21/2/2023).

Pelepasan ekspor ditandai dengan pemecahan kendi ke bagian belakang truk yang mengangkut kentang dan buncis kenya.

Ekspor perdana kentang per minggu mencapai 8 ton, sedangkan buncis kenya 200 kg. Nilai ekspor perdana kentang Rp112.000.000, dan buncis kenya Rp3.400.000 per minggu. 

BUMDesa Pulosari Handal berdiri sejak 2015 dan mendapat SK Kemenkumham pada 2016. Selanjutnya mendaftar ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 2022.

Guna meningkatkan kapasitas bisnis, BUMDesa Pulosari Handal Pulosari fokus pada komoditas kentang dan buncis kenya yang saat ini dapat memenuhi standar ekspor ke Singapura. Kemendes PDTT memberikan bantuan kepada BUMDesa Pulosari Handal yang sukses mengekspor kentang dan buncis kenya ke Singapura.

Selain peningkatan ekspor pertanian, BUMDesa juga melakukan pengolahan hasil tani sisa hasil ekspor untuk dijadikan produk seperti keripik kentang dan sayuran frozen untuk kalangan wisata di Pangalengan.

Saat ini pendapatan rata-rata per bulan yang didapatkan BUMDes Pulosari Handal Pulosari sebesar Rp15 Juta. Desa Pulosari juga memberikan anggaran sebesar Rp70 Juta untuk BUMDesa Pulosari Handal Pulosari. 

Usaha ini berhasil menyerap tenaga kerja sekitar 60 orang yang terdiri dari tenaga kerja dan mitra usaha pada unit usaha air bersih, pariwisata, energi terbarukan, agen bank, dan pertanian.

Model bisnis ekspor BUMDesa Handal Pulosari yakni petani memasok hasil tani ke BUMDesa. Selanjutnya dari BUM Desa memasok hasil tani ke Elevarm sesuai dengan standar ekspor. Elevarm juga melakukan pendampingan ke petani dan permodalan. 

Elevarm akan mencari pasar ekspor yang akan digunakan untuk mengekspor komoditi-komoditi yang dihasilkan BUM Desa Pulosari Handal.

Sementara BUM Desa Pulosari Handal melakukan penguatan kelembagaan kepada petani dengan melakukan pembentukan kelompok tani.

Pelepasan ekspor perdana dihadiri juga oleh Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Bupati Bandung Dadang Supriatna serta pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Tanpa Anggaran Triliunan, Pendataan SDGs Desa Capai 102 Juta Jiwa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan pendataan data SDGs Desa sudah mencapai 102 juta jiwa dari 214 juta warga desa.

Bahkan pendataan yang dilakukan oleh Pokja relawan pendataan SDGs Desa itu tanpa mengeluarkan anggaran triliunan rupiah.

“Artinya, belum setahun tanpa mengeluarkan anggaran triliunan dan mendidik masyarakat, melibatkan masyarakat, membangun budaya data itu sudah mulai jalan,” ungkap Gus Halim saat menerima audiensi Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas, Yanuar Nugroho, di ruang kerjanya, pada Senin (20/2/2022).

Menurut Gus Halim pendataan SDGs Desa bukanlah sekedar data. Ada unsur pelibatan masyarakat sekligus  membangun budaya data di masyarakat desa.

Oleh sebab itu, Kemendes PDTT terus mendorong desa-desa untuk pemutakhiran data SDGs Desa sekaligus memberikan penghargaan bagi desa yang sudah mencapai 18 tujuan SDGs Desa sebagai bentuk apresiasi.

“Kita kasih PIN sebagai bentuk apresiasi Kepala Desa. Kalau desanya sudah mencapai 5 tujuan SDGs Desa, dapat 5 PIN dan seterusnya. Sehingga foto kepala desa lebih gagah juga dan warga tahu prestasi kepala desa itu,” ujar Gus Halim.

Dan yang lebih penting lagi, dengan adanya data SDGs Desa by name by adrres dan data yang terus diperbaharui akan mengurangi perdebatan dalam merumuskan kebijakan. 

Menurutnya perdebatan di desa kalau berdasarkan konsep tidak akan pernah selesai, namun jika berdasarkan data tidak akan ada perdebatan panjang.

“Karena apa? Hal yang objektif kemudian kalau ada perbedaan tinggal mengembalikan ke kondisi di lapangan. Jika ada perbedaan data, tinggal dicek lagi, selesai. Tidak ada perdebatan konsep. Itu yang akan menjawab,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Read More

Jaga Silahturahmi Antar Pimpinan, Komando 64 Akan Selenggarakan Acara Reuni

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kebersamaan serta hubungan kekeluargaan di antara para pimpinan Tentara Nasional Indonesia, khususnya dari kalangan baret merah, Komando 64 akan melaksanakan acara Reuni Almamater Komando 64. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Markas Komando Pasukan Khusus (Makopassus) TNI-AD, di Cijantung, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 mendatang.

Informasi terkait hal ini disadur dari press release yang diterima media ini dari Bagian Penerangan Komando 64 Kopassus, Senin, 20 Februari 2023. “Kegiatan Reuni Almamater Komando 64 merupakan tempat ajang silahturahmi antara pimpinan, senior, dan keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia, dipertemukan di dalam acara reuni,” demikian dikutip dari press release tersebut.

Para pimpinan Komando 64 yang akan menghadiri acara tersebut, diantaranya:

1. Letjen TNI Maruli Simajuntak (Pangkostrad)

2. Letjen TNI Richard Tampubolon (Irjenad)

3. Mayjen TNI Iwan Setiawan (Danjen Kopassus)

4. Mayjen TNI Aswardi (Deputi III BIN)

5. Brigjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana (Dirrenproggar Renhan Kemhan)

6. Brigjen TNI Panca Iswandaru (Ketua Umum Inkopad)

7. Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E., M.M (Wakil Inspektur Kodiklat TNI AD)

8. Brigjen TNI Dr. A. Budi Handoyo M. (Danrem 041/Garuda Emas - Gamas)

9. TNI Drajad Brima Yoga, S.Ip., M.H (Danpusdikter Pusterad)

10. Brigjen TNI Windiyatno (Dirum Pussenif)

11. Bringjen TNI Joni Triman (BIN)

12. Kolonel Inf Albert Simajuntak 

13. Kolonel Inf Totok

14. Kolonel Inf Wahyu Mahendro

15. Kolonel Inf Yohanes

16. Kolonel Czi Basuki Sabdono, S.E.

17. Kolonel Inf Joko Suryono

18. Kolonel Inf Sugiono

19. Kolonel Inf Asep Nugraha

20. Bapak Fasekel

21. Bapak Fauka

Sebagai sebuah ajang reuni dan silahturahmi, acara ini lebih bersifat informal dan kekeluargaan. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin tali silatuhmi dan saling bertukar informasi serta saling membantu. Tentu hal ini sangat menyenangkan dalam suasana kekeluargaan, bisa bertemu dan mempererat tali silatuhmi, sehingga dapat merekatkan emosional antara pimpinan, para senior, dan rekan-rekan Almamater Komando 64 serta keluarga.” Demikian penjelasan dari Komando 64 Kopassus TNI-AD.

Peserta reuni dan undangan akan dihibur oleh Wachyoe Affandi atau lebih dikenal dengan Om Doel Sumbang, yang adalah seorang musisi asal Jawa Barat. (Arianto)

Read More

Dukung Pemberdayaan Umat, Kemenag Beri Penghargaan Lembaga Pengelola Zakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agama memberikan penghargaan kepada lembaga pengelola zakat yang telah mendukung program pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi dalam rangkaian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2023 di Jakarta. 

Berikut kategori penerima penghargaan dalam Rakornas Zakat 2023. 

Kategori Lembaga Pendukung Program Kampung Zakat

1. BAZNAS Terbaik Kolaborasi Lintas Stakeholder Mendukung Program Kampung Zakat diberikan kepada BAZNAS Kabupaten Sambas

2. Lembaga Amil Zakat berkontribusi Terbanyak pada Program Kampung Zakat LAZ BMM diberikan kepada Baitul Maal Muamalat

Kategori Lembaga Pendukung Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat 

1. Lembaga pendamping kewirausahaan terbaik program KUA pemberdayaan ekonomi umat diberikan kepada LAZ Rumah Zakat

2. Lembaga pendamping kewirausahaan terbaik program KUA pemberdayaan ekonomi umat diberikan kepada LAZ IZI

Kategori Lembaga Nilai Audit Syariah Terbaik 

1. Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhid

2. Lembaga Amil Zakat Nasional Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia

Sementara Kanwil Kemenag Bangka Belitung juga mendapat penghargaan atas inovasi dalam mendirikan Desa Sadar Zakat dan Wakaf. 

Rakornas Zakat 2023 dibuka oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan dihadiri 300 peserta yang berasal dari Baznas dan LAZ Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, 34 Kepala Bidang PenaisZawa, perwakilan poros zakat dan perwakilan poroz. (Lak)

Read More

Menag Buka Rakornas Zakat 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Bimas Islam Kementerian Agama bersama lembaga pengelola zakat untuk terus meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat dan mengarahkan pengelolaan zakat terintegrasi dengan tujuan nasional. 

Harapan ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2023 dengan mengusung tema Menguatkan Kolaborasi dan Sinergi Program Maslahat Keagamaan Umat. 

"Literasi zakat menjadi kunci dalam pengelolaan zakat nasional. Perluas jejaring peningkatan literasi zakat ke seluruh PTKIN, pesantren, madrasah hingga BUMN. Pegelolaan zakat juga harus terintegrasi dengan tujuan nasional sebab tujuan akhir dalam pengelolaan zakat itu adalah kesejahteraan umat," kata Menag, Minggu (19/02/2022).

Rakornas Zakat 2023 diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari Baznas dan LAZ Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, 34 Kepala Bidang PenaisZawa, perwakilan poros zakat dan perwakilan poroz. 

Rakornas Zakat dibuka oleh Menag ditandai dengan menempelkan tangan ke layar monitor didampingi Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor. Tampak hadir Irjen Kemenag, para stafsus dan ataf ahli Menag. 

Selain literasi, Menag menambahkan salah satu problem dari pengelolaan zakat itu di mana masyarakat masih banyak yang mentasarufkan zakat ke mustahiq secara mandiri atau langsung tanpa melibatkan lembaga zakat.

'Ini tantangan yang harus kita jawab bersama sebab dari 400 triliun potensi zakat yang ada kita baru mampu mengumpulkan sekitar 21 triliun. Lakukan terobosan literasi-literasi melalui digital," kata Menag.

"Semoga Rakornas Zakat ini bukan hanya pertemuan biasa melakukan pertemuan kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan serta melakukan konsolidasi program," tandasnya. 

Konsultasi program lanjut menjadi penting dalam Rakornas Zakat 2023 agar lembaga zakat dalam mentasarufkan dan yang mengelolanya bisa diorkestrasi dengan baik. "Orkestrasi yang baik pasti memiliki konsekuensi pada tujuan akhir dari zakat iru sendiri yaitu kesejahteraan umat," ujar Menag. 

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor dalam laporannya mengatakan  Rakornas Zakat ini bertujuan meningkatkan optimalisasi kolaborasi dan sinergi kelembagaan dan partisipasi dana sosial zakat, infak sedekah dengan program Bimbingan Masyarakat Islam. 

"Goal dari kolaborasi ini adalah masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran, dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI," kata Tarmizi. 

Menurut Tarmizi, ada empat isu yang akan dibahas dalam Rakornas Zakat 2023. Pertama memastikan BAZNAS & LAZ Melakukan Pengelolaan Sesuai Regulasi dan Kepatuhan Syariah. 

Kedua, mandatori BAZNAS Dan LAZ berkolaborasi pengelolaan dana zakat, Infak dan dana sosial keagamaan lainnya dalam Program Bimas Islam. Ketiga pemaparan Program Kerjasama Lintas Internal Ditjen Bimas Islam Dengan BAZNAS Dan LAZ.

"Keempat, menyelaraskan Program Penyaluran dan Pemberdayaan Zakat BAZNAS dan LAZ yang dapat Dikolaborasikan dengan Program Ditjen Bimas Islam," kata Tarmizi. (Lak)

Read More

Dorong Masyarakat Pulih dan Bangkit, Yonbekang-3/Darat Gelar HUT ke-62

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Batalyon Perbekalan Angkutan 3/Darat (YonBekang 3/Rat) atau di era tahun 60-an bernama Yon Anmor menggelar acara HUT ke-62, Minggu (19/2/23), bertempat di Markas Komando Jalan Bungur Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. YonBekang 3/Rat merupakan satuan pelaksana bantuan administrasi Perbekalan dan Angkutan yang berada di bawah komando Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat (Pusbekangad) yang dikomandoi Letkol Cba Boby Wijayanto.

Acara diawali dengan penanaman pohon dan pemotongan pita sebagai tanda dimulainya perayaan HUT ke-62. Selain itu, digelar senam kesegaran jasmani bersama dengan warga masyarakat.

Dalam HUT tersebut dihadiri Kapusbekangad Mayor Jenderal TNI Helly Guntoro, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Fadhil Imran, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes  Pol Komarudin, Plt Wakil Wali Kotamadya Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin beserta  Camat Senen Ronny Jarpiko, Camat Kemayoran Asep Mulyaman, Lurah Bungur Achmad Zainur Rachman, dan Ketua FKDM Kotamadya Jakarta Pusat Patri Yuni.

Adapun beberapa hal yang disampaikan dalam acara tersebut adalah "Sehat Bersama... Pulih Bersama" pasca Pandemi Covid-19. Selain itu, dalam HUT ke-62 tersebut, YonBekang 3/Rat akan mendorong masyarakat untuk bangkit, memajukan perekonomian bangsa, serta meningkatkan sinergitas TNI-POLRI untuk dukung warga masyarakat dalam menggali atau memanfaatkan seluruh potensi melalui bazar UMKM. 

Bukti wujud dari kebangkitan ekonomi masyarakat adalah hasil kerajinan dan sajian berbagai macam kuliner yang mendukung Indonesia pulih lebih cepat bangkit lebih kuat dan mewujudkan "Sukses Jakarta untuk Bangsa Indonesia Maju, Aman dan Sejahtera".

Danyonbekang Letkol Cba Boby Wijayanto beserta para undangan meninjau stan UMKM, Dukcapil Mobile, Donor Darah, Pratapa Coconut, dan juga rumah lobster air tawar yang langsung diresmikan oleh Kapusbekangad Mayor Jenderal TNI Helly Guntoro.

Acara HUT ke-62 Yonbekangad dipandu pelawak Indonesia Derry dan tim, serta menghadirkan berbagai penampilan hiburan seperti penampilan marching band SMP 78, marching band TK Kartika, penampilan angklung SDS Kartika XI-8 Cibinong, dan Reog Simogiri Sampurno. (Arianto)

Read More

KIBMA: Indonesia Darurat Mafia Tanah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai tindak lanjut pertemuan Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA) dengan Menkopolkam, Prof Mahfud MD, tentang sepak terjang mafia tanah beberapa waktu lalu (19 Januari 2023), KIBMA menggelar Rapat Perencanaan Strategis (Renstra), pada tanggal 17-19 Februari 2023. Renstra KIBMA membahas situasi "Indonesia Darurat Mafia Tanah yang semakin parah. Satu persen elit menguasai 59% lahan di negeri ini, sementara 99% penduduk hanya menguasai 41%.

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan problem mafia pertanahan ini, dan bertekad memeranginya. Namun hingga saat ini perampasan tanah oleh para mafia, yang telah memakan banyak korban, masih terus berlangsung. 

"Tidak sedikit rakyat pemilik tanah yang berjuang untuk mendapatkan kembali tanahnya justru mengalami kriminalisasi, dipidanakan, dan masuk penjara. Kriminalisasi rakyat akibat kerjasama para mafia tanah dan oknum pejabat penegak hukum," kata Ketua Umum KIBMA Erros Djarot dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (19/02).

Bahkan, menurut Erros, Realita menunjukkan praktek mafia tanah terus berlangsung meskipun presiden telah memerintahkan untuk memberantas mafia; perintah presiden kandas di tengah jalan. 

Mengingat situasi itu, KIBMA terpanggil untuk mendukung tekad presiden memberantas mafia tanah dengan menyampaikan usulan:

1. Agar Presiden membentuk Unit Kerja Khusus (UKP) Pemberantasan Mafia Tanah yang kerja utamanya menyelenggarakan ADU DATA, sebagai metode pokok, untuk menyelesaikan sengketa antar-para pihak yang bersengketa. UKP membantu presiden dalam upaya serius untuk memberantas mafia tanah; KIBMA bersedia berperan aktif dalam unit kerja dimaksud.

2. KIBMA juga mengusulkan agar presiden mengevaluasi BPN sebagai lembaga sumber masalah yang terindikasi sering mengeluarkan sertifikat bermasalah, yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merampas tanah-tanah milik rakyat.

3. KIBMA didirikan untuk mengangkat persoalan perampasan tanah yang memunculkan konflik, sengketa, dan perkara antara rakyat dengan para mafia tanah, yang menjadi problem utama persoalan agraria beberapa dekade terakhir. KIBMA juga melakukan kampanye untuk menghentikan praktek-praktek kriminalisasi dalam kaitan sengketa tanah.

"Dan yang pasti, Persoalan mafia tanah adalah pintu masuk bagi KIBMA untuk mengangkat persoalan yang lebih besar terkait praktek mafia di berbagai bidang, dari mafia tanah, mafia hukum, mafia pangan, dan sebagainya," pungkasnya. (Arianto)

Read More