Ketua Umum PPWI Kecam Aksi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tomohon

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Aksi penganiayaan terhadap wartawan yang terjadi di Kota Tomohon, Desa Kolongan Batas Jaga I, Kecamatan Sonder, mendapat tanggapan keras dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Pernyataan dan kecaman tersebut disampaikannya saat dimintai komentarnya oleh media ini melalui pesan WatsApp, Jumat, (17/02/2022).

Wilson Lalengke yang selalu membela wartawan di seluruh Indonesia ini mengecam keras aksi penganiayaan di kota yang terkenal dengan kuiner ekstrimnya itu. Menurut Wilson, penganiayaan terhadap siapapun tidak boleh terjadi, baik terhadap wartawan maupun warga dari kalangan manapun.

"Kapasitas sebagai warga biasa ataupun wartawan, penganiayaan tidak boleh terjadi terhadap siapapun. Terkait pemukulan wartawan di Tomohon itu, terlepas apakah dia sedang bertugas sebagai wartawan atau tidak, pemukulan dan penganiayaan terhadapnya merupakan perbuatan pidana," kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Wilson juga menambahkan agar kasus ini diusut tuntas dan pelaku penganiayaan harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. "Aparat harus mengusut tuntas. Apabila aparat tidak menjalankan tugasnya, warga boleh turun tangan mencari penyerang itu dan dihakimi di jalanan," tegas dia.

Di tempat terpisah, Ketua Persatuan Wartawan Online Idenpenden (PWOIN) Sulawesi Utara, Reza Lumanu, S.E., meminta agar Aparat Penegak Hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku penganiayaan terhadap wartawan. Hal itu penting agar memberi efek jera kepada siapapun untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap wartawan maupun orang lain.

"Saya minta Aparat Penegak Hukum agar memberi hukuman yang berat kepada para terduga pelaku yang melakukan aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap wartawan Online Suara Nusantara yang bernama Jeiny Oroh, dan saya akan kawal kasus ini sampai di pengadilan, saya akan  selalu menyuarakan di media apabila ada hal hal yang menyimpang," ucap Reza Lumanu.(Lak/Tha)

Read More

Prof Zudan Ingin Semua ASN Terus Bersinergi untuk Hasilkan Kinerja Optimal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nasional, Zudan Arif Fakrullah meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus membangun kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Dengan sinergitas tersebut, para ASN akan menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam mendukung program-program pemerintah.

"Maka, ASN harus tetap rukun, harmonis, maju, tidak ada pergesekan, tidak ada perbenturan, kita semua harus setia dalam orbitnya," tegas Pria yang akrab disapa Prof. Zudan itu saat mengukuhkan Dewan Pengurus KOPRI Kemendes PDTT Periode 2022-2027, pada Kamis (16/2/2023).

Menurut Prof Zudan, sinergitas itu penting demi menjaga stabilitas dan keutuhan organisasi KORPRI secara berkelanjutan. Ia menganalogikan hal tersebut laksana tatanan tata surya yang terus bekerja sesuai dengan orbitnya.  

"Kalau saya mengambil contoh siklus kehidupan, itu bagaimana orbit tata surya. Salah satu yang setia menemani kita dan terlihat yaitu matahari dan bumi. Siklus ASN seperti itu," ujarnya.

"Pernahkah Bapak dan Ibu membaca ilmu yang menjelaskan tata surya merkurius dan venus tabrakan, Bulan dan Yupiter tabrakan, tidak pernah. Kalau kita melihat pergerakannya ternyata tata surya itu tidak pernah berbenturan satu sama lain karena semua bekerja dan setia dalam orbitnya," tuturnya. 

Dengan bekerja yang baik sesuai tupoksi masing-masing, menurutnya akan menghasilkan keseimbangan harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

"Orbit Kepala Seksi, Kepala Seksi, orbit Kabag, Kabag. Orbit kasubdit, kasubdit, Direktur ya Direktur. Dirjen Sekjen orbitnya ya disitu," tambahnya.

Senada dengan Prof Zudan, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, yang baru terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus KOPRI Kemendes PDTT Periode 2022-2027, membenarkan bahwa demi merawat kesatuan KORPRI, dibutuhkan bekerja sesuai prioritas dan siklusnya. 

Dengan demikian, KORPRI akan menjadi pembuka jalan bangsa Indonesia menjemput kemajuannya.

"Seperti yang disampaikan Prof. Zudan tadi, betul kita harus kompak sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia. Meskipun kita pada KORPRI nya masing-masing dan siklusnya masing-masing," pungkas Sekjen Taufik. (Arianto)

Read More

Permintaan Produk Furnitur Indonesia Ke Amerika Serikat Meningkat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia berambisi untuk menggenjot ekspor produk kayu dan turunannya ke Amerika Serikat. Berbagai tantangan yang ada bakal dicarikan solusi secara bersama-sama agar pangsa pasar produk kayu  Indonesia di AS dapat terus meningkat.

“Kita harus optimis dapat memperluas pasar di Amerika Serikat  karena terdapat ruang yang luas untuk pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut,” ujar Direktur Jenderal  Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Umar Hadi, saat membuka Webinar bertajuk “Unlocking Wood Product Business Opportunities in The US Market: Why Indonesian Wood Products are Your Ideal Choice”, pada hari Kamis 16 Februari 2023 pagi waktu Jakarta. 

Ditambahkannya, melalui webinar ini diharapkan tercipta kesempatan besar untuk menjajaki kemitraan antara pelaku bisnis potensial kedua negara. 

Pertemuan diselenggarakan oleh Ditjen Amerika dan Eropa Kemlu bekerjasama sama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) dan Kedutaan Besar RI di Washington DC serta Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Chicago, Houston, San Fransisco dan New York.

Acara diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari para pengusaha industri kayu, baik di Indonesia maupun di berbagai wilayah di Amerika Serikat. 

Hadir pula Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Rosan P. Roeslani  dan para Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Chicago, Houston, San Francisco, dan New York. 

Hadir sebagai panelis adalah Abdul Sobur, Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI); Bambang Soepijanto, Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo); Halim Rusli, Presiden Direktur Integra Indocabinet and Group; Henry Limarta, CEO  dari New Pacific Direct Northern California; Wayne Forrest, Executive Director of the American Indonesian Chamber of Commerce; Betty Jones dan Gary Jones, pemilik Be-Hu Line LLC-Importer & Logistic.

Dalam kesempatan itu, Duta Besar Indonesia untuk AS, Rosan P. Roeslani mengungkapkan produsen produk kayu Indonesia harus menggarap serius pasar AS,  karena permintaan produk kayu Indonesia di AS terus tumbuh ditopang oleh produk furnitur untuk kebutuhan perumahan maupun perkantoran.

“Dalam beberapa tahun ke depan  permintaan produk furnitur diproyeksi akan terus meningkat seiring perubahan selera pada produk yang sesuai dengan gaya hidup yang ramah lingkungan,” katanya. 

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto mengungkapkan, Indonesia telah menambahkan indikator yang terkait aspek kelestarian sehingga SVLK kini bertransformasi menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang memberi jaminan pada legalitas juga kelestarian produk kayu yang diekspor ke manca Negara.

"Berbasis SVLK, ekspor produk kayu Indonesia tercatat mencapai 14,51 miliar dolar AS, tertinggi sepanjang sejarah dan naik 7% secara year on year (yoy) dimana tahun 2021 ekspor tercatat sebesar 13,5 miliar dolar AS," ungkap  Agus.

Agus menambahkan, AS menjadi tujuan ekspor terbesar kedua di bawah RRT dengan nilai mencapai 2,23 miliar dolar AS. Produk yang diminati konsumen AS adalah furnitur kayu, plywood (panel kayu), dan kertas. 

Ketua Umum Apkindo Bambang Soepijanto mengungkapkan, salah satu produk yang diminati pasar AS adalah plywood tipis dengan ketebalan 2,7 mm yang dimanfaatkan untuk pembuatan mobil karavan.

Ketua Umum FKMPI, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia punya peluang untuk terus meningkatkan ekspor. Salah satu alasannya adalah AS mengenakan bea masuk yang tinggi kepada produk-produk asal RRT, yang merupakan eksportir produk kayu terbesar ke sana.

Selain itu, Indonesia juga mendapat fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari AS sehingga beberapa produk kayu bebas bea masuk.

"Kalau pangsa pasar kita bisa dinaikkan 100% dari saat ini sekitar 2 miliar dolar AS, baru sekitar 4 miliar dolar AS. Masih kecil jika dibandingkan dengan potensinya yang mencapai 63 miliar dolar AS,” kata Indroyono.

Dia menuturkan, promosi secara gencar dan bersama-sama perlu dilakukan agar konsumen di AS bisa semakin menerima produk kayu Indonesia. Indroyono juga sepakat soal perlunya membangun pusat display secara permanen di AS seperti yang diusulkan oleh HIMKI dan menyiapkan gudang (warehouse). 

Abdul Sobur, Ketua Presidium HIMKI, menyatakan, pasar AS perlu digarap serius karena dari ekspor produk hasil hutan Indonesia, furnitur menempati peringkat terbesar. Ini juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan ekspor furnitur  dapat mencapai 5 miliar dolar AS pada tahun 2024. “Nilai kompetitif produk furnitur perlu ditingkatkan, antara lain dari sisi desain dan dukungan logistik, mengingat sebagian besar dari anggota HIMKI berasal dari kalangan UKM,” kata Sobur.  

Sobur menyatakan, pengalaman dan keberhasilan diaspora Indonesia dari Be-Hu Line LLC dalam menggandeng UKM untuk masuk pasar furnitur AS, dapat menjadi rujukan dan pembelajaran. 

Halim Rusli, Presiden Direktur Integra Group, produsen produk kayu terintegrasi yang rutin mengekspor ke AS sepakat tentang perlunya mengambil peluang dari kebijakan AS fiskal AS saat ini yang mengenakan bea masuk tinggi untuk produk asal RRT. 

 “Diperlukan dukungan dan regulasi dari pemerintah Indonesia agar produk kayu Indonesia bisa semakin kuat di pasar AS, antara lain terkait bea masuk import (import duties)  yang favourable bagi pengusaha Indonesia, serta  penguatan jejaring diaspora pengusaha Indonesia yang lebih luas," ujar Halim.

Executive Director American Indonesian Chamber of Commerce Wayne Forrest mengingatkan soal pentingnya memahami ketentuan impor produk kayu di AS yang diatur lewat Lacey Act. Ketentuan itu mengharuskan produk yang diimpor tidak sekadar legal tapi juga harus lestari.

Forrest juga sepakat tentang perlunya promosi yang lebih masif, penyempurnaan desain untuk produk-produk kayu Indonesia  dan edukasi ke konsumen terhadap sumber bahan baku produk kayu.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan dilakukan business matching dengan importir AS pada bulan Maret 2023. (Lina)

Read More

Sesuaikan Zaman, Transmigran Bakal Dibekali Alat Modern

Duta Nusantara Merdeka | Penajam Paser Utara 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan sedang mempersiapkan konsep pembangunan transmigrasi yang lebih modern disesuaikan dengan perkembangan zaman. 

Diantaranya pemberangkatan warga transmigran harus dibekali berbagai teknologi terkini untuk mempercepat pembangunan di kawasan transmigrasi.

“Berangkat transmigrasi bekalnya hand traktor, bekalnya Rice Milling Unit. Nah, itu baru transmigrasi yang kita harapkan ke depan,” ungkap Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat menghadiri peringatan Hari ulang tahun Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) ke-19 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, pada Kamis (16/2/2023).

Lebih lanjut ia menjelaskan, program transmigrasi ke depan tidak ada lagi transmigran yang berangkat ke wilayah transmigrasi berbekal cangkul sabit dan lain-lainnya yang sudah tidak zamannya.

Sehingga, warga transmigran yang akan berangkat ke wilayahnya sudah punya gambaran akan mengolah apa, di mana, dengan produk berapa, pasarnya bagaimana.

“Dan kira-kira kalau dikonversi menjadi uang saya setiap bulan akan mendapatkan berapa. Ini akan memberikan motivasi tersendiri bagi para transmigran yang program ini sudah terbukti sangat mendukung pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

Menindak lanjuti hal itu, hari ini kata Gus Halim, Kemendes PDTT sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) untuk program transmigrasi. Ia berharap, akan ada loncatan-loncatan dan terobosan-terobosan baru di dalam RPJP tersebut. 

“Nanti, pola transmigrasi harus dilakukan secara lebih profesional, lebih mengedepankan skill dan tentu itu semua karena memang tuntutan zaman, tuntutan keadaan,” ungkapnya.

Terobosan transmigrasi yang lebih modern menurut Gus Halim sangat penting. Pasalnya program transmigrasi sudah terbukti mendukung pembangunan di Indonesia. Selain itu, program transmigrasi juga membantu mempercepat penyebaran penduduk juga pemerataan ekonomi.

“Dan banyak hal lagi yang sudah dihasilkan dari program transmigrasi,” ungkap Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Yogyakarta ini.

Dalam acara tersebut, Gus Halim didampingi Dirjen PDP, Sugito dan Plt Diren Pembangunan Transmigrasi, Rajumber Prihatin, juga memberikan secara langsung sejumlah penghargaan kepada tokoh penggerak transmigrasi.

Adapun penerima penghargaan yakni kepala daerah, tokoh adat, dan tokoh penggerak transmigrasi di bidang pendidikan, wirausaha, agama, kemudian tokoh perempuan transmigran, anak transmigran, pendamping transmigran, tokoh masyarakat lokal transmigran, warga yang menyerahkan lahan untuk program transmigrasi sampai kepala desa yang sukses di kawasan transmigrasi. (Arianto)

Read More

Gus Halim: PATRI Benteng Pertama Tangkal Persebaran Radikalisme

Duta Nusantara Merdeka |  Penajam Paser Utara 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) menjadi benteng pertama menangkal persebaran radikalisme.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, beberapa waktu lalu ada temuan wilayah transmigrasi diduga dijadikan salah satu sasaran radikalisme. Menurutnya, hal tersebut juga harus menjadi perhatian PATRI.

“Ini bukan main-main, transmigrasi dibangun bukan untuk itu. Nah oleh karena itu, PATRI berkewajiban untuk membentengi wilayah-wilayah transmigrasi agar jangan sampai temuan radikalisme,” tegas Gus Halim dalam Peringatan HUT Ke-19 Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (16/2/2023).

Gus Halim menyebut temuan itu harus dibuktikan secara nyata. Hal yang paling membahayakan adalah jika orang dengan paham radikalisme bermukim di lokasi transmigran dan menyebarkan paham yang mereka anut. 

"Nah inilah yang juga menjadi perhatian kita,” tandasnya.

Oleh karena itu, keberadaan PATRI harus betul-betul menjadi lembaga advokasi bagi transmigran maupun daerah transmigrasi.

“Ini penting, banyak hal yang masih perlu dilakukan pendampingan-pendampingannya. Hari ini masih saja kita temukan beberapa wilayah yang membutuhkan perhatian khusus kita, karena masih pada posisi belum jelas secara lugas pada posisi kepemilikan,” ujarnya.

Dia berharap, semua hal yang menjadi problem terkait transmigrasi tidak terjadi lagi dan yang bertindak sebagai advokasinya adalah PATRI.

Gus Halim juga mengungkapkan bahwa rumah transmigran kedepan akan sama bentuknya dengan rumah adat setempat. Sehingga rumah-rumah transmigran tidak lagi bentuknya kotak dan sama semua di seluruh Indonesia.

Menurutnya, bentuk rumah-rumah transmigran akan diusulkan sama dengan rumah adat setempat. Sehingga, tidak ada perbedaan antara rumah transmigran dan masyarakat setempat.

“Lalu bagaimana bentuknya? Menyesuaikan dengan adat setempat. Supaya apa, sejak dari tampilan fisik sudah berbaur dengan warga masyarakat, tapi kalau sekarang kan kelihatan banget enggak,” sebut Gus Halim.

Dengan demikian, transmigran dengan masyarakat setempat membaur dan tak ada perbedaan.

“Enggak usah berpikir panjang, melewati suatu kawasan kemudian ada bangunan petak-petak, banyak orang langsung berkesimpulan oh itu wilayah transmigrasi. Belum apa-apa sudah membangun perbedaan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim mengungkapkan bahwa program transmigrasi sudah memberikan dukungan yang luar biasa terhadap pembangunan pemerintahan, bangsa dan negara.

Sejak adanya program transmigrasi, setidaknya sudah membentuk 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, dan 114 ibu kota kabupaten.

“Jadi, hampir 25 persen kabupaten di Indonesia adalah produk dari transmigrasi. Kemudian hari ini ada dua ibu kota provinsi yang merupakan produk dari program transmigrasi,” urainya.

 

Oleh karena itu, kehadiran pegiat transmigrasi yang berada dalam naungan PATRI sangat penting untuk mendukung dan membersamai program-program pemerintah.

Gus Halim menambahkan, Kemendes PDTT sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) program transmigrasi. Ia berharap akan ada loncatan dan terobosan baru di dalam RPJP tersebut. 

“Nanti, pola transmigrasi harus dilakukan secara lebih profesional, lebih mengedepankan skill dan tentu itu semua karena memang tuntutan zaman, tuntutan keadaan,” ungkapnya.

Saat ini, transmigrasi harus bertumpu pada perkembangan teknologi. PATRI diharapkan menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun paradigma baru di dalam transmigrasi. (Arianto)

Read More

Lolos dari Upaya Kriminalisasi dan Gugatan, PT GMT Gugat Suradi Gunadi

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Seorang pengusaha yang juga berporfesi sebagai wartawan, Soegiharto Santoso yang Lolos dari Upaya Kriminalisasi dan Gugatan Perdata, kini melakukan perlawanan hukum terhadap pelaku yang juga adalah mitra usahanya. 

Soegiharto mengaku terpaksa melakukan perlawanan hukum karena Perusahaannya tiga kali digugat perdata di PN JakPus dan satu kali Direktur-nya atas nama Lianny Pandoko lolos dari upaya kriminalisasi laporan Polisi di Polda Jatim oleh pihak yang justru telah merugikan PT. Global Mitra Teknologi (PT GMT) miliknya senilai kurang lebih dari Rp.12 Milyar. 

Hoky, sapaan akrabnya, menceritakan kronologis munculnya permasalahan itu berawal dari hubungan bisnis antara PT. GMT dengan Suradi Gunadi sejak tahun 2012 sampai tahun 2017, melalui pembelian barang yang awalnya berlangsung dengan lancar dan baik.

Bahwa pada periode awal pihak Suradi Gunadi membayar pesanan barang sebelum barang dikirimkan, hal inilah yang membuat Ali Said Mahanes yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur di PT GMT memberi kepercayaan sangat tinggi kepada Suradi Gunadi.

Persoalan selanjutnya ketika pembayaran selalu tidak sesuai tagihan dan tidak diberi keterangan untuk pembayaran tagihan yang mana, sehingga dengan kondisi tersebut maka hutang pihak Suradi Gunadi semakin besar.

Ketika itu, menurut Hoky, Suradi melakukan transaksi pembayaran dengan cara mencicil atau mengangsur namun kewajiban pembayarannya justru makin membengkak karena belum selesai melakukan pembayaran pihak Suradi justru melakukan pembelian barang-barang berikutnya. 

Hal ini berlangsung secara terus menerus hingga kewajiban tunggakan pembayaran Suradi kepada PT GMT semakin besar. Dimana pihak PT GMT, terpaksa melakukan penagihan kepada pihak Suradi Gunadi. “Namun pihak Suradi tidak juga menunjukkan itikad baik untuk melakukan kewajiban pembayarannya,” tutur Hoky.

Bukannya menyelesaikan kewajibannya, Suradi Gunadi justru mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT. Global Mitra Teknologi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor 472/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst. yang telah diputus pada 2 Maret 2021 dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima. 

Tak berhenti sampai di situ, Suradi Gunadi kemudian mengajukan banding dengan perkara Nomor 397/PDT/2021/PT DKI dimana telah diputus pada 25 Oktober 2021 lalu dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding tersebut.

Sebelumnya Suradi Gunadi juga telah 2 kali melayangkan gugatan terhadap PT. GMT, masing-masing dengan perkara Nomor: 499/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, tertanggal 10 September 2018 dan perkara nomor: 317/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst tertanggal 28 Mei 2019. 

Dengan begitu total gugatannya menjadi 3 (tiga) kali di PN JakPus dan tidak ada satupun yang berhasil dimenangkan oleh pihak Suradi Gunadi.

Hoky menuturkan, pihak PT. GMT membuat laporan polisi terhadap Suradi Gunadi dengan laporan polisi nomor LP/1409/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 15 Maret 2018. Dimana saat disidangkan, Suradi Gunadi dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun melalui Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst.  

Dalam Putusan itu juga menegaskan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara berturut-turut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 telah sangat merugikan PT GMT sebesar kurang lebih Rp.12 Milyar.

Dia juga menjelaskan, saat Suradi telah menjadi tersangka di Polda Metro Jaya, bukannya menyadari perbuatannya malah yang bersangkutan membuat laporan palsu di Polda Jatim pada tanggal 28 September 2019 dengan LP No. LPB/854/IX/2019/UM/JATIM, dengan tujuan untuk mengkriminalisasi Lianny Pandoko selaku Direktur PT GMT.

“Oleh karena itu saya menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata, untuk proses pidana saudara Suradi telah dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara,” tandas Hoky. 

Dalam gugatan perkara perdata, Hoky menuturkan, itu sudah dilayangkannya dan sidangnya sudah berlangsung dengan Perkara Nomor 667/Pdt. G/2022/PN. Sby di Pengadilan Negeri Surabaya dengan pihak tergugat Suradi Gunadi dan pihak Turut Tergugat Ali Said Mahanes.

Pada sidang Perkara Nomor 667/Pdt. G/2022/PN dengan agenda Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat pada Selasa (14/02/2023) lalu, hanya pihak Turut Tergugat yang menyampaikan surat jawabannya, sedangkan pihak Tergugat belum siap dengan surat jawabannya. 

Untuk itu Majelis Hakim Hakim yang diketuai Sudar, SH., M.Hum., dan hakim anggota I Ketut Suarta, SH., MH., dan Suswanti, SH., M.Hum menunda persidangan 1 minggu untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menyampaikan jawabannya.

Pada saat Turut Tergugat menyampaikan surat jawabannya, Ali Said secara lansung menyampaikan bahwa dirinya tidak akan hadir lagi pada persidangan selanjutnya dan menyerahkan putusan pada Majelis Hakim. 

Menanggapinya, Hakim Ketua Sudar mengatakan, hal tersebut adalah hak dari pihak Turut Tergugat, sehingga untuk sidang selanjutnya pihak Turut Tergugat tidak akan dipanggil lagi karena dianggap telah melepaskan haknya.

Usai sidang berlangsung, Kuasa Hukum Penggugat, Vincent Suriadinata SH., MH., CTA., C.Med., didampingi Yohanis Selle, SH., dan Hotmaraja B. Nainggolan, SH., dari Mustika Raja Law Office menyarankan agar pihak Tergugat sebaiknya segera memenuhi kewajibannya. 

“Tergugat telah terbukti merugikan Klien Kami dan sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti kerugian kepada Klien Kami. Hal ini dikuatkan pula dengan adanya Putusan Nomor 527 K/Pid/2020 jo. Putusan Nomor 1270/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst,” terang Vincent.

Usai sidang Hoky menyampaikan kepada awak media, “Sesungguhnya Suradi Gunadi ini adalah sahabat saya dan sebelum berperkara di Pengadilan dan di Kepolisian telah berusaha bersama pihak Ali Said dan Sarki Gunawan mencari solusi terbaik, namun faktanya Suradi tetap berupaya menghindari kewajibannya dan malah menggugat PT GMT serta membuat LP di Polda Jatim, semoga saja Suradi Gunadi menyadari kesalahannya sebelum sidang diputus oleh Majelis Hakim," pungkasnya.

Sidang lanjutan Perkara Nomor 667/Pdt. G/2022/PN. Sby di Pengadilan Negeri Surabaya antara Penggugat Soegiharto Santoso selaku Direktur PT. Global Mitra Teknologi dengan Tergugat Suradi Gunadi bakal kembali digelar pada 21 Februari 2023. (Arianto)

Read More

KSAD dan Ketua MUI Undang Wapres Hadiri Acara Peringatan Isra Mikraj di Cianjur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Kamis (16/02/2023), menerima audiensi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman beserta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah K.H. Cholil Nafis di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat.

Menurut penuturan Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi, kedatangan dua tokoh tersebut adalah untuk mengundang Wapres pada acara Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Cianjur, Jawa Barat. 

“Jadi Pak Dudung dan K.H. Cholil Nafis audiensi kepada Wapres [untuk] mengundang Wapres pada [acara Isra Mikraj], hari Minggu yang akan datang,” ungkap Jubir usai mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut. 

Lebih lanjut, Masduki menyebutkan bahwa acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara TNI AD dan MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. 

“Nah tempat yang dipilih untuk kegiatan bersama itu adalah di Cianjur. Sebagaimana kita ketahui Cianjur adalah tempat yang sebelumnya terkena bencana gempa,” ujarnya. 

Menurut Masduki, penyelenggaraan peringatan Isra Mikraj di Cianjur merupakan bentuk dukungan dan memberikan semangat kepada para ulama dan masyarakat Cianjur. 

“Yang utama itu adalah memberikan semangat kepada ulama-ulama setelah terkena gempa, bagaimana agar ulama bisa beraktivitas kembali, yang memimpin pesantren ya memimpin pesantren, yang berdakwah terus, dan seterusnya,” paparnya. 

Terakhir, terkait undangan kepada Wapres, Masduki memastikan bahwa Wapres direncanakan akan menghadiri dan memberikan tausiah pada acara tersebut. 

“Wapres menyanggupi untuk datang. Siap juga Wapres untuk bersama ulama-ulama di Cianjur dan insya Allah akan memberikan tausiah di sana pada hari Minggu pagi,” tegasnya. 

Selain Jenderal Dudung dan K.H. Cholil Nafis, hadir pula Wakil Sekretaris Jendral MUI Arif Fahrudin, Ketua Komisi Dakwah MUI Ahmad Zubaidi, dan Anggota MUI Achmad Nurcahya. 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Jubir Wapres Masduki Baidlowi. (Tha/Lak)

Read More

Kementerian ATR/BPN Terima Barang Rampasan Negara Berupa Sebidang Tanah dan Bangunan dari KPK RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) berupa sebidang tanah seluas 240m2 serta bangunan rumah seluas 135m2 yang berlokasi di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Barang tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di Auditorium Bhinneka Tunggal Ika lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Kamis (16/02/2023).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPK karena telah mempercayakan Kementerian ATR/BPN untuk menerima Barang Rampasan Negara. Ia menuturkan, penyerahan ini diibaratkan bagai oase untuk Kementerian ATR/BPN dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. "Dengan diberikannya sebidang tanah serta bangunan rumah, akan kami gunakan untuk rumah dinas bagi pegawai Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat," ujar Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, ia melaporkan, saat ini masih terdapat 15 satuan kerja yang belum memiliki tanah. Sementara itu, terdapat 24 satuan kerja yang masih belum memiliki gedung dan semuanya masih pinjam pakai milik pemerintah daerah setempat. "Pemberian ini tentunya akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Kami bersyukur hari ini mendapatkan satu bidang dan bagunan untuk Jawa Barat," tuturnya.

"Kami juga berharap bukan dari perampasan saja tapi mungkin ada yang lain. Khususnya adalah wilayah timur semuanya masih banyak yang menumpang pemerintah daerah, seperti Kalimantan Utara juga masih belum punya gedung. Dan kami berupaya terus melakukan perbaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Hal lain yang disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya melalui layanan elektronik. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2017, Kementerian ATR/BPN mulai menerapkan layanan elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2017, di mana dengan diberlakukannya peraturan tersebut, berbagai layanan elektronik telah diterapkan seperti Hak Tanggungan Elektronik, Roya Elektronik, pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). 

"Empat layanan ini sudah mencakup 56% dari total layanan yang ada di Kantor Pertanahan dan sudah bisa mengurai hambatan layanan sampai 40%. Dari empat layanan ini, saya yakin bisa mereduksi praktik pungutan liar di lapangan," ucap Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan, tidak mudah untuk melelang barang rampasan yang merupakan aset eks koruptor. Oleh sebab itu, PSP merupakan cara efektif KPK untuk memulihkan kerugian negara dan memanfaatkan asetnya. "Mudah-mudahan dengan pelimpahan aset ini dapat digunakan dengan baik, harapan kami seperti itu. Jadi koordinasi kita ke depan bisa berjalan dengan baik dan upaya kita pemberantasan korupsi juga bisa berjalan dengan baik," tutur Wakil Ketua KPK.

Turut hadir, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly yang juga menerima barang rampasan negara dari KPK; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan KPK RI. (Lak/Tha)

Read More

Pameran Technologi Energi Hijau Terbesar se-ASEAN Bakal Digelar 2-4 Maret 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

GEM Indonesia kembali menjadi tuan rumah Smart Energy Indonesia 2023 (Solartech Indonesia 2023), pameran B2B dan B2G untuk industri energi pintar dan energi baru terbaru (EBT) terbesar se-Asia Tenggara yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Maret 2023 di JIExpo Jakarta. 

Smart Energi Indonesia 2023 terdiri dari pameran Solartech Indonesia 2023, INALIGHT 2023, Battery & Energy Storage Indonesia 2023, Smart Home+loT Indonesia 2023, Cable & Wire Indonesia 2023 dan INATRONICS 2023.

"Pameran ini akan diikuti lebih dari 500 peserta dari 25 negara yang akan menampilkan produk teknologi Energi Surya (PLTS), Perlampuan, Baterai, Sistem Energy Storage, Smart Home, Industri IoT, Kabel dan Komponen Elektronik," kata Baki Lee, Presiden Direktor GEM Indonesia saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (16/02).

Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki potensi besar untuk energi baru terbarukan dan bisa menjadi salah satu pemimpin dunia dalam perkembangan teknologi energi hijau. Dimana dengan potensi EBT- nya yang sangat besar, Indonesia akan mampu memproduksi energi hijau secara mandiri. Dan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission 2060 dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

"Pameran berskala internasional ini diyakini dapat mendatangkan investasi di industri EBT serta memberikan informasi teknologi EBT terbaru untuk mendorong transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan terutama energi surya yang sangat efisien dan praktis untuk diaplikasikan di Indonesia," ungkapnya. 

Saat ini, ujar Baki, pemerintah berkomitmen untuk mengurangi energi fossil seperti minyak bumi dan batu bara. Pemerintah juga berencana untuk menutup beberapa PLTU dan pembangkit listrik yang berbasis batubara untuk mendukung Net Zero Emission 2050.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah menetapkan target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Energi terbarukan akan berperan penting dalam penyediaan tenaga listrik, dimana 57 GW pembangkit listrik terbarukan dengan kapasitas 361 GW atau lebih dari 80% akan berasal dari tenaga Surya energi dan tenaga air.

Sejak tahun 2011, Kementerian Keuangan berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang berkomitmen untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan yang sudah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang.

"Smart Energy Indonesia 2023 akan menjadi pameran terbesar dan bergengsi di Asia Tenggara dan kami menargetkan akan mendatangkan 15,000-20,000 penunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan dengan harapan bahwa Smart Energy Indonesia 2023 tidak saja berkontribusi untuk pelaksanaan transisi energi di Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Wisnu Widiatmoko Hadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Wisnu Widiatmoko yang mewakili teman teman dari kabupaten Sragen turut menghadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).

"Ada beberapa isu yang krusial yang kami ingin sampaikan salah satunya menolak jabatan kades 9 tahun, menurut pandangan kami masa jabatan 6 tahun sudah cukup," kata Wisnu di sela-sela kegiatan unjuk rasa PABPDSI yang memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat.

Disisi lain, alasan kami menolak 9 tahun adalah merusak tatanan demokrasi sebaiknya 6 tahun dulu jika memang berkinerja baik ya boleh diperpanjang.  Terlebih, masa kepemimpinan 9 tahun dinilai bisa meminimalisir regenerasi kepemimpinan. 

Selain itu, ada juga aspirasi dari teman-teman di daerah yaitu salah satunya kesejahteraan BPD minimal UMK setara kabupaten atau kota. "Dan yang terpenting, kami ingin marwah BPD itu kembali seperti semula. Yang semula perwakilan dan sekarang permusyawaratan, kami ingin menjadi perwakilan kembali sehingga nantinya BPD nantinya bisa lebih baik lagi dalam menyaring aspirasi masyarakat," ucapnya.

"Melalui kegiatan ini, kami juga menyampaikan terkait Lelang Bengkok yang dari kepala desa atau perangkat desa bisa dilelang untuk masyarakat umum. Terakhir, ia berharap mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan di ibukota Jakarta ini bisa terealisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

PABPDSI Gelar Aksi Nasional Perjuangkan 9 Tuntutan Menuju Pemerintahan Desa Baik, Profesional dan Bermartabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menggelar Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).

Koordinator Lapangan Aksi Nasional PABPDSI Yuce Hengki Sadok dalam orasinya menyampaikan, Sesuai Amanat Rapimnas BPD Tahun 2020, Rakernas BPD Tahun 2021, Rakornas BPD Tahun 2022 dan Rakor via Zoom menyikapi 9 Tahun UUDesa, PABPDSI memutuskan wajib memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat:

1. Mendorong Prolegnas tentang Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Pemerintahan Desa,

2. Menyetujui perubahan diketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRDes);

3. Pasal 23 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa bukan Pemerintah Desa;

4. Hak Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa yang mandiri dan akuntabel;

5. Presiden melalui Menteri Desa PDTT memberikan hak keuangan kinerja pengawasan Dana Desa sebesar 3% dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dari Dana Desa sesuai amanat pasal 113 bagi BPD yang disalurkan kesetiap Desa seluruh Indonesia sesuai amanat pasal

113;

6. Memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua kepada Anggota BPD sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

7. Mendorong revisi Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD disesuaikan dengan kondisi sekarang;

8. Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Logo resmi Skala Nasional BPD atau DPR Desa yang telah diajukan oleh PABPDSI pada tahun 2021;

9. Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Edaran kepada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintahan Desa sesuai dengan Amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 yang didalamnya termaktub peningkatan kapasitas, manajemen pemerintahan, Bantuan Keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.

"Mengingatkan kepada Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bahwa Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia semata-mata berjuang untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, profesional dan bermartabat," tandasnya.

Untuk diketahui, PABPDSI merupakan Organisasi Perjuangan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia yang telah paripurna dengan Suprastrutkur dari pusat sampai tingkat kecamatan terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mempejuangkan Hak-Hak anggota BPD diseluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Korpri Gandeng Ditjen Dukcapil Layani KTP Digital bagi Anggota Korpri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pembina Olahraga Korpri menggelar Munas IX yang diselenggarakan di Hotel Oasis, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, sekaligus memerintahkan jajarannya melalui Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Erikson P. Manihuruk, untuk menggelar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi anggota Korpri di DPKN, DPK kementerian/lembaga dan DPK provinsi. 

Tampak mengawali proses pendaftaran IKD di event Munas Bapor Korpri ini adalah Wakil Ketua Umum Dr. Bima Haria Wibisana. Setelah itu berlanjut ke seluruh jajaran pengurus Korpri berbagai tingkatan ikut mendaftar aplikasi IKD atau KTP digital terinstal di telepon selularnya. 

Waketum Korpri Nasional ini menyatakan, manfaat pelayanan IKD ini sangat penting bagi anggota KORPRI di berbagai tingkat kepengurusan. "Kita ingin semua data dokumen kependudukan seperti KTP, KK, NPWP dan lainnya terintegrasi dalam satu genggaman di handphone masing- masing. Ini demi mendukung kebijakan pemerintah," kata Bima.

Sementara itu, dalam arahannya Ketum Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah menerapkan identitas kependudukan digital ini.

Zudan mengatakan, pembuatan KTP digital harus didampingi oleh petugas. Sebab, diperlukan verifikasi dan validasi yang sangat ketat bahwa pemegang KTP digital betul-betul pengguna yang bersangkutan.

Zudan menyatakan identitas digital sudah waktunya banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari ASN anggota Korpri. "KTP digital banyak manfaatnya, seperti sebagai penanda identitas pembelian barang secara online, membuka akun bank, atau membuka akun di berbagai layanan lain. Identitas digital juga berguna untuk memberikan efisiensi saat beraktivitas di ruang digital, karena membuat proses pelayanan publik menjadi lebih mudah," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (Lak/Tha)

Read More

Daihatsu Luncurkan Ayla Generasi Terbaru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjawab rasa penasaran publik, akhirnya Daihatsu di Indonesia resmi perkenalkan model LCGC (Low Cost Green Car) Hatchback generasi terbarunya dengan ubahan total, All New Astra Daihatsu Ayla di Senayan, Jakarta, Rabu (15/02/2023). 

Dengan mengusung tema "Senantiasa Hadir Untuk Indonesia", Astra Daihatsu Ayla sebagai pelopor mobil LCGC Hatchback telah hadir sekitar 1 dekade di Indonesia sejak 2013, dan telah dipercaya oleh lebih dari 268 ribu pelanggan di Indonesia. Hal ini membuktikan respons positif atas penerimaan pelanggan di Indonesia terhadap mobil LCGC.

Untuk terus menjawab kebutuhan mobilitas yang sejalan dengan perkembangan teknologi, tren, dan kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, All New Astra Daihatsu Ayla hadir dengan platform baru, desain yang stylish, performa prima, fitur keselamatan dan kenyamanan yang lebih lengkap.

Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda mengatakan Daihatsu di Indonesia memiliki strategi utama dari Indonesia, Untuk Indonesia, sehingga Daihatsu selalu berusaha mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di Indonesia.

“Kami bahagia, Astra Daihatsu Ayla telah dipercaya oleh lebih dari 268 ribu pelanggan sebagai kendaraan mereka. Kami percaya, All New Astra Daihatsu Ayla dapat menjadi kendaraan yang paling cocok bagi pelanggan, khususnya sebagai kendaraan pertama mereka, serta dapat berkontribusi bagi industri otomotif di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai tagline ‘Exciting Entry Hatchback’ All New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture), sehingga memiliki beragam keunggulan seperti: teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien. All New Ayla juga menjadi model DNGA ketiga Daihatsu di Indonesia setelah Rocky, dan Xenia yang diluncurkan pada 2021 lalu.

Dalam hal desain, kata Yasushi, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful, dan aggressive, ditambah desain baru alloy wheel membuat tampilan All New Ayla semakin modern, dan aerodinamis. Pada sisi interior, All New Ayla juga tampil modern dengan gaya cockpit driving memberikan sensasi berkendara yang ‘human centered design’, ditambah area kabin dan bagasi yang lebih luas membuat aktivitas berkendara menjadi lebih nyaman. 

Secara performa, All New Astra Daihatsu Ayla kini dibekali dengan 2 pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i mampu memberikan akselerasi responsif dan torsi besar di putaran RPM bawah sekalipun. All New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (Dual Mode Continuously Variable Transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

Lebih lanjut, Yasushi menuturkan, All New Astra Daihatsu Ayla dilengkapi dengan teknologi keselamatan terkini, seperti Dual SRS Airbag, Safety Seat Belt Reminder untuk pengemudi dan penumpang, HSA (Hill Start Assist) yang berfungsi mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan selama beberapa waktu, serta VSC (Vehicle Stability Control) yang berfungsi menjaga kestabilan kendaraan selama melaju dengan mendeteksi dan mencegah kondisi tergelincirnya ban mobil (oversteer dan understeer) di area berbelok.

"Dalam hal kenyamanan, All New Ayla juga telah dilengkapi key-free, dan Push Start Stop Button yang semakin memudahkan pengguna ketika akan berkendara, serta fitur kenyamanan lainnya," pungkasnya. 

Sebagaimama diketahui, All New Astra Daihatsu Ayla memiliki tingkat rasio lokalisasi tinggi yang didukung lebih dari 1,700 pemasok dan lebih dari 500 UMKM. Sebagai kendaraan LCGC, Ayla juga berkontribusi dalam program netralitas karbon dari pemerintah yang sejalan dengan misi Daihatsu dalam menyediakan kendaraan rendah emisi untuk masa depan yang lebih baik.

Pada kesempatan yang sama, Executive Chief Engineer Daihatsu Motor Company, Mr. Toshihiro Nakaho mengatakan, sejak diluncurkan perdana pada 2013, Ayla selalu senantiasa hadir untuk Indonesia dan menjadi salah satu pilihan yang terus mendapat kepercayaan dari pelanggan di pasar LCGC.

“Selama hampir 10 tahun, kami dengan bangga memperkenalkan Ayla generasi terbaru bagi mereka yang ingin mewujudkan impian dalam memiliki kendaraan baru pertamanya dengan teknologi terkini, desain yang stylish, performa yang prima, fitur lengkap, sekaligus dengan harga yang tetap terjangkau,” ujarnya.

Hadir pada acara peluncuran All New Astra Daihatsu Ayla ini, Chairman Daihatsu Motor Co., Ltd., Japan, Sunao Matsubayashi; Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Yasushi Kyoda; dan Chief Executive PT Astra International Daihatsu Sales Operation, Supranoto. (Arianto)

Read More

Ketum NCW: KPK Pulangkan Deputi Penindakan dan Dirlidik ke Polri Tanpa Dasar yang Jelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Meruaknya isu Pemulangan Dua Pimpinan KPK ke Polri mendapat sorotan Nasional Coruption Watch (NCW) yang menganggap bahwa KPK saat ini sedang dalam kondisi Carut Marut dalam hal penindakan Korupsi. Keterbukaan informasi dan data secara transparan kepada masyarakat, terutama kepada Pers dan lembaga-lembaga penggiat anti korupsi, agar Undang-undang dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam keadaan Darurat. KPK tidak bisa 'memulangkan' Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi, Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan ke Polri melalui surat rekomendasi Ketua KPK Firli Bahuri untuk promosi jabatan," kata Ketua Umum Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna SE, MSM, CSP,CIB,CATS,CPSD dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/02).

Disisi lain, ujar Ketum NCW, Pengembalian pegawai KPK ke instansi hanya bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran kode etik atau masa penugasannya telah selesai. Jika ini adalah permintaan dari Ketua KPK kepada Polri, artinya KPK sendiri tidak bisa memberhentikan mereka.

Beredar kabar, terjadinya perselisishan antara Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan dengan Ketua KPK mengenai kasus Formula E. "Jika penarikan ini memang dilatarbelakangi gesekan tersebut, maka tindakan Firli merupakan suatu hal yang berbahaya. Sebab, penarikan itu menjadi bentuk persoalan non hukum yang mengintervensi penegakan hukum," tuturnya.

Senada, Nasional Coruption Watch juga sependapat dengan Zaenur Rohman selaku Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang mengatakan, baik Deputi Penindakan maupun Direktur Penyelidikan tidak tunduk Ketua KPK. Berdasarkan kode etik, Karyoto dan Endar harus tunduk kepada lembaganya, KPK. "Jika ini adalah permintaan dari Ketua KPK kepada Polri, artinya KPK sendiri tidak bisa memberhentikan kedua pimpinan tersebut. Mereka harus tunduk pada standar operasional prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan," jelas Hanifa.

Lebih rinci, Hanifa menyampaikan, Permintaan Ketua KPK terkait pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan ke instansinya sangatlah janggal dan berbahya. Kenapa? karena pegawai di KPK apalagi bidang penyelidikan, jika meraka tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan maka bisa diberhentikan tanpa dasar alasan yang sesuai dengan hukum. Pasalnya permasalahan etik maupun masa jabatan yang telah selesai tidak menjadi alasan atas permintaan penarikan tersebut.

Dalam perkara ini, Hanifa juga meminta kepada Kapolri Jendral Lisityo Sigit Prabowo agar Ketua KPK Firli Bahuri menarik surat rekomendasi atas pemulangan Karyoto dan Endar Priantoro ke instansi Korps Bhayangkara. Mengingat loyalitas pegawai KPK itu bukan kepada pribadi pimpinan, melainkan loyalitas itu kepada sistem. Mereka harus menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan SOP, peraturan perundang- undangan, maupun kode etik.

Menurut Hanifa, Permintaan Ketua KPK terkait Pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan ke instansinya sangatlah janggal dan berbahaya, kenapa? Karena pegawai di KPK apalagi bidang Penyelidikan, jika mereka tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan maka bisa diberhentikan tanpa dasar dan alasan yang sesuai dengan hukum. Pasalnya permasalahan etik maupun masa jabatan yang telah selesai tidak menjadi alasan atas permintaan penarikan tersebut.

"Institusi KPK secara organisasi bisa saja mengembalikan personil yang sifatnya penugasan atau perbantuan, terlebih jika ada permintaan Institusi Polri dalam tujuan promosi atau pembinaan karier personil. Namun, alangkah baiknya dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga tidak ada persepsi negatif dari publik bahwa adanya intervensi Pimpinan KPK terhadap kasus tertentu," ungkapnya.

Selanjutnya, NCW mengusulkan kepada Presiden RI Ir Joko Widodo agar memerintahkan KPK, segera melakukan reformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan yang terpenting, NCW juga meminta Presiden RI, Ir Joko Widodo agar segera membentuk Panja Khusus atau Satuan Tugas Khusus dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengamanan hak-hak Pegawai KPK.

"Terlebih, NCW meminta Ketua KPK untuk menarik surat pengembalian Deputi Penindakan dan Dirdik ke Korps Bhayangkara karena terindikasi di intervensi dan otoriter," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KTP Digital Perkuat Digital Trust

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Teknologi digital terus berkembang di era internet of things (IoT) sekarang ini. Dampaknya sangat positif, segala urusan bisa diselesaikan lewat ponsel cerdas. 

Namun, bagi Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, masih ada hal yang mengganjal di pikirannya, yakni belum ada identitas sebagai penanda ketika bertransaksi secara online. "Waktu itu kita belum punya identitas digital ketika berbelanja online atau bertransaksi digital," ujar Dirjen Zudan membuka wawasan ihwal identitas kependudukan digital (IKD) dalam acara Dukcapil Goes to Campus di Gedung Prof. Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (14/2/2023).

Identitas digital dinilainya juga membantu memperkuat digital trust dalam bertransaksi di dunia maya. "Sekarang dikenal yang namanya digital trust. Belanja di Tokped, Lazada, kita nggak pernah mengenal siapa penjual, sebaliknya pun begitu. Tapi masyarakat saling percaya mengirimkan uang. Nah, dengan IKD, digital trust itu makin diperkuat. Sebab antara penjual dan pembeli bisa saling mengenal karena ada identitas masing-masing," jelasnya.

Senada dengan Dirjen Zudan, Rektor UNDIP Prof. Yos Yohan Utama menyatakan, identitas digital sangat bermanfaat. Sebab banyak sekali urusan menjadi lebih mudah. Misalnya, masyarakat tidak usah banyak menyimpan dokumen kependudukan yang rawan rusak dan hilang. "Simpan dokumen kependudukan secara digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Itu sangat aman," tegas Prof. Yos.

Selain itu, sambungnya, data kependudukan menjadi lebih akurat, sehingga akan banyak membantu mengelola kampus. "Saya mengelola mahasiswa UNDIP sebanyak 67 ribu dengan menggunakan data digital sangat banyak membantu kemahasiswaan, dan sangat memudahkan mengelola data mahasiswa dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Rektor UNDIP, Prof. Yos Yohan Utama. (Lak/Tha)

Read More

Kunker Tapanuli Tengah, Wapres akan Hadiri "Barus Bershalawat untuk Indonesia"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas, siang ini melakukan agenda kunjungan kerja menuju Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Selasa (14/02/2023).

Pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ 85, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam 15 menit, Wapres tiba di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief S. Trinugroho, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI A. Daniel Chardin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Benny Febri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, serta Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan.

Selanjutnya, Wapres menuju tempat menginap untuk bermalam sebelum melakukan agenda kunjungan kerja di keesokan harinya.

Adapun, agenda utama Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, yaitu menghadiri "Barus Bershalawat untuk Indonesia" yang akan diselenggarakan di Lapangan Merdeka Barus, Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu pagi (15/02/2023).

Selain itu, Wapres juga akan singgah di Masjid Raya Barus untuk menanam bibit kamper dan pohon rempah.

Menutup agenda kunjungan kerjanya, Wapres juga akan berziarah ke Kompleks Makam Mahligai yang berada di Desa Daek Dakka Barus.

Sebagai informasi, Barus menurut berbagai literatur merupakan kota tua. Jauh lebih tua sebelum peradaban nusantara yang lain lahir dan tumbuh. Sempat dikenal sebagai Kota Emporium pada abad ke-7. Sebagai kota pelabuhan internasional yang disinggahi oleh saudagar dari berbagai negeri di belahan dunia. Daerah ini cukup potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata sejarah, sekaligus menjadi spot wisata religi unggulan di Tapanuli Tengah. 

Turut mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat kali ini diantaranya; Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Erani Yustika; Staf Khusus Wapres, Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun; serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Lak/Tha)

Read More

Erick Thohir Tawarkan Solusi Agar Ekosistem Industri Media Makin Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN Erick Thohir mengajak kalangan media memperbaiki ekosistem di industri media agar sehat. 

Salah satu indikasi kesehatan ekosistem media adalah besarnya aliran keuntungan yang mengarah ke pelaku industri di dalam negeri. 

Saat ini, keuntungan terbesar di industri media masih disedot oleh para pemilik platform asing.

Demikian diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat berbicara dalam Seminar Leaders Vision, Grand Launching Jaringan Pemred Promedia (JPP) di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Menurut Erick, membangun ekosistem pada sebuah industri merupakan satu hal yang sedang gencar dilakukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Contohnya, ekosistem baterai listrik yang sebelumnya hanya mengandalkan perdagangan mineral mentah berupa Nikel. 

"Pada awalnya kita berpuas diri dengan 1 miliar USD (dari perdagangan bahan mentah) nikel, tetapi setelah diturunkan sekarang nilainya bisa 33 miliar USD," ungkapnya.

 

Industri media pun, ujarnya, sebaiknya melakukan hal yang sama. Pelaku industri media harus duduk bersama dengan pemerintah untuk membangun ekosistem digital ekonomi yang kuat di lingkungan media.

"Yuk kita dorong ekosistem digital ekonomi dengan payung hukum yang jelas, dan berpihak kepada Indonesia," tegas Erick.  

 

Indonesia, kata Erick, harus memiliki keberanian yang sama dengan negara - negara di dunia yang mereview pemilik platform digital yang dianggap tidak berpihak kepada ekosistem nasionalnya. Ini sudah dilakukan antara lain oleh Amerika Serikat yang akan mereview Tik Tok. 

"Kenapa kita tidak bisa? Mau sampai kapan sebagai bangsa besar market kita digerogoti oleh bangsa asing terus," ujarnya.

Keberadaan platform asing itu harus diatur agar mau masuk sebagai bagian dari ekosistem digital Indonesia. Ini ditujukan antara lain agar lapangan kerja tercipta secara maksimal di dalam negeri. 

 

"(Di industri media), yang belum kita sadari, ekosistem iklannya sendiri tidak di sini (Indonesia). 80% iklan digital itu ada di Facebook, Google, dan Tik Tok. Kita selalu dilema, dan terjebak dengan ekosistem yang dibuat orang lain. Kita tidak punya ekosistem sendiri," tegas Erick.

Jika industri media sukses, maka industri lain pun bisa sukses juga. Salah satunya adalah industri games lokal, yang menurut Erick, sedang tidak baik - baik saja.  

"Sebanyak 9 milliar USD pergi ke luar negeri. Tidak ada game lokal (yang menerima manfaat). Secara industri, (industri games lokal itu) seperti tumbuh, tetapi secara transaksi tidak," kata Erick. (Lak/Tha)

Read More

KOPMAS Gelar Diskusi Media "Salah Kaprah Susu, Kesehatan Anak, dan Peran Media Sosial"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Video seorang bayi berusia 7 bulan diberi minuman kental manis dan kopi susu yang viral beberapa waktu lalu menunjukkan potret sebagian masyarakat Indonesia: miskin ekonomi, edukasi dan literasi. Derasnya arus informasi dan kehadiran sosial media yang jadi primadona, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit aksi masyarakat dengan motif ekonomi namun mengabaikan kesehatan dan keselamatan keluarganya. 

Peristiwa video viral bayi minum kental manis dan kopi susu misalnya, kesehatan anak dipertaruhkan. Aksi serupa ini, bisa jadi bukan hanya di alami oleh s bati 7 bulan, namun ada banyak bayi dan anak-anak lain yang menjadi korban dari “kemiskinan”. 

"Kami prihatin sekali video viral seorang ibu yang memberikan susu kental manis pada bayinya, dan ada juga seorang ibu yang memberikan kopi susu pada bayinya hanya demi konten di medsos. Padahal susu kental manis tidak cocok untuk bayi dan balita," kata Sekjend Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), Yuli Supriaty dalam Diskusi Media "Salah Kaprah Susu, Kesehatan Anak, dan Peran Media Sosial" di Rumah Wijaya Jakarta, Selasa (14/02).

Disisi lain, Kami dapat banyak temuan di masyarakat yang memberikan susu kental manis kepada bayinya, kami harap pemerintah segera bertindak melalui kementerian terkait. Karena stunting dan gizi buruk banyak berasal dari susu kental manis. "Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk susu kental manis yang sebenarnya tidak mengandung susu dan hanya diperuntukkan untuk topping saja," ucapnya.

Sementara itu, Ahli Gizi dr. Agnes Tri Harjaningrum Sp. A mengatakan, Stunting bisa membuat turunnya potensi kecerdasan seorang anak. Selain itu, stunting pada anak juga membuat pertumbuhan anak jadi terganggu yang mempengaruhi bentuk fisik.  

Menurut Agnes, Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

"Selain bentuk fisik, anak dengan kondisi stunting berisiko memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan rentan terhadap penyakit," jelasnya.

Lebih lanjut, Agnes mengungkapkan, Asupan nutrisi yang tidak optimal, seperti rendahnya asupan protein hewani dan atau zat besi dapat menyebabkan anemia, menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak.

Dan yang pasti, tubuh yang kekurangan asupan protein hewani dan zat besi akan mengalami gangguan fungsi hormonal, regenerasi sel, sistem kekebalan tubuh, massa otot, fungsi kognitif dan kemampuan motorik anak. 

Oleh karena itu, Agnes menegaskan, asupan nutrisi yang tidak optimal, anemia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya gangguan pertumbuhan (growth faltering) yang merupakan awal terjadinya stunting. Bila kondisi tersebut terus berlanjut maka akan berdampak serius pada kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti terhambatnya pertumbuhan fisik yang dapat menyebabkan stunting.

Dan yang terpenting, agar dapat membantu pemenuhan nutrisi harian anak, makanan bergizi seimbang yang kaya dengan protein hewani sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal anak serta membantu mencegah dan mengatasi stunting.

"Sehingga dengan penyerapan yang optimal dapat membantu meningkatkan pertumbuhan otak dan kemampuan belajar, pertumbuhan fisik, perkembangan motorik dan sensorik, serta daya tahan tubuh anak," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para Narasumber: Yuli Supriaty, Sekjen KOPMAS, Devie Rahmawati, Pengamat Sosial, dan dr. Agnes Tri Harjaningrum Sp. A., Ahli Gizi. (Arianto) 

Read More

Wujud Kepedulian, BP Apartment Kalibata City Gelar Vaksinasi Booster ke-2

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka Hari Kasih Sayang dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, Badan Pengelola Apartment Kalibata City dibawah kepemimpinan General Manager Kalibata City Martiza Melati berkolaborasi dengan Puskesmas Rawajati Pancoran menggelar Vaksinasi Booster ke-2 di Lapangan Basket Tower Sakura Kalibata City, Jakarta Selatan, Selasa (14/02).

"Dalam rangka kepedulian kepada masyarakat, Badan Pengelola Apartment Kalibata City menggelar Vaksinasi Booster ke-2 gratis jenis Pfizer," kata General Manager Kalibata City Martiza Melati kepada awak media di sela-sela kegiatan Vaksinasi Booster di Jakarta.

Bukan hanya itu, Badan Pengelola Apartment Kalibata City menyadari pentingnya untuk melengkapi dosis vaksin Covid 19 bagi masyarakat sebagai bagian dari mendukung program perlindungan kesehatan. "Program vaksinasi Covid-19 gratis diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sedangkan vaksin tersedia untuk vaksinasi booster ke-2," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, program vaksinasi Covid-19 gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. 

Adapun, pihaknya menyiapkan sebanyak 150 vaksin jenis pfizer.

"Dan yang paling penting, Tetap Patuhi Protokol kesehatan walau kita sudah divaksinasi untuk mencegah terjadinya penyebaran / terpapar nya virus Covid-19," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Kontroversi Data Belanja Iklan Nasional di HPN 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari Pers Nasional 2023 memunculkan kontroversi di kalangan insan pers tanah air pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya terkait 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menyebutkan kalau dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. 

Pernyataan Presiden Jokowi ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat pers. Sebab ada dua data berbeda yang bergulir di masyarakat. Di HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, (9/2)2023), Presiden Jokowi mengungkap ada 60 persen belanja iklan diambil media digital, terutama platform asing.

Pada sisi ini, masyarakat pers seolah terhentak dan heboh dengan data belanja iklan media yang diambil platform asing tersebut. Di sisi lain, ada data pembanding mengenai total belanja iklan di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan yakni  berdasarkan hasil riset PT The Nielsen Company Indonesia, sebuah perusahaan riset pasar global yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat.

Berdasarkan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2022 lalu, bukan media digital yang meraih iklan 60 persen dari total belanja iklan sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, melainkan peraih iklan terbesar adalah media Televisi Nasional.  

Dalam rilis laporan tahunannya, Nielsen menghitung gross rate belanja iklan untuk televisi, channel digital, media cetak dan radio mencapai Rp 259 triliun sepanjang tahun 2021. Dalam laporan itu, disebutkan media televisi masih menjadi saluran iklan pilihan perusahaan pengguna jasa periklanan atau pengiklan dengan jumlah belanja iklan 78,2%. 

Belanja iklan untuk media digital hanya pada kisaran 15,9%, kemudian media cetak 5,5%, dan radio 0,4% dari total belanja iklan tahun 2021 sebesar Rp.259 Triliun.

Pada penghujung tahun 2022, Nielsen Indonesia juga mencatat belanja iklan pada semester I saja sudah mencapai Rp 135 triliun atau naik tujuh persen dari periode yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp 127 triliun. 

Perolehan itu masih dikuasai oleh, lagi-lagi, media televisi yang mendominasi sebesar 79,7 persen. Penyaluran belanja iklan melalui Media digital hanya sebesar 15,2 persen, media cetak 4,8 persen dan radio hanya 0,3 persen dari total belanja iklan semester pertama tahun 2022 senilai Rp 135 triliun. 

Berdasarkan data tersebut, makin jelas terungkap bahwa Belanja Iklan itu justeru dikuasai oleh media TV Nasional bukan media digital atau platform asing. 

Kontroversi dua data yang berbeda ini tentunya membuka mata publik pers tanah air untuk melihat dan menyikapi persoalan kondisi pers di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Jangan-jangan Presiden Jokowi tidak terinformasi secara menyeluruh terkait kondisi penyaluran belanja iklan nasional yang secara detail dan transparan saat pidato presiden disusun untuk peringatan HPN 2023 di Kota Medan, (9/2/2023). 

Pada kondisi ini, penulis setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun kondisi itu bukan karena belanja iklan yang dikuasai 60 persen platform asing. Melainkan monopoli belanja iklan yang justeru dikuasai media TV nasional nyaris 80 persen setiap tahun yang mencapai angka di atas 100 sampai 200 triliun rupiah sejak tahun 2010. 

Yang saat ini diributkan sesungguhnya adalah angka 15 persen dari total belanja iklan yang diperoleh media digital, atau sekitar Rp.38 triliun. Dari angka tersebut, 60 persen katanya diambil platform asing atau sekitar Rp.22,8 Triliun.  

Bagaimana dengan 78 persen belanja iklan nasional yang dikuasai oleh media TV nasional sebesar kurang lebih Rp200 triliun. Smester I tahun 2022 saja perusahaan media TV meraup Rp 127 triliun. Semua tau bahwa pemilik perusahaan TV nasional hanya terdiri dari segelintir orang saja. 

Monopoli belanja iklan ini justeru tidak dipermasalahkan pemerintah. Padahal, penyaluran belanja iklan ke media TV terlalu besar dan jelas-jelas terjadi dugaan monopoli atau dugaan kartel yang berpotensi melanggar Undang-Undang anti monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

Menariknya, Lembaga riset Nielsen Indonesia mengklaim telah melakukan monitoring terhadap 15 stasiun televisi, 161 media cetak, 104 radio, 200 situs dan 3 media sosial. Ini artinya, puluhan ribu media online dan ribuan media cetak lokal tidak masuk dalam hitungan riset nielsen Indonesia.

 

Jadi total belanja iklan yang mencapai Rp.200 triliun lebih itu hanya dinikmati oleh para konglomerat media di Jakarta yang berjumlah tidak lebih dari 10 jari manusia. 

Bagaimana dengan puluhan ribu media lokal, online dan cetak, yang mengais rejeki dari platform asing dari total Rp.22.8 Triliun. Tentunya setuju jika Pemerintah Pusat membuat regulasi agar dana belanja iklan sebesar itu bisa turut dinikmati oleh media lokal. 

Rancangan Peraturan Presiden atau Perpres pertama yakni Publisher right atau Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Kedua rancangan Perpres itu saat ini tengah digodok pemerintah untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. 

Bagi penulis, Presiden justeru perlu membuat Perpres yang mengatur kerjasama Agency Periklanan dengan Perusahaan Pers agar tidak terjadi monopoli penyaluran belanja iklan hanya kepada media mainstream atau media arus utama nasional, khususnya media TV. 

Meskipun pilihan penyaluran belanja iklan oleh pengiklan menggunakan media TV sebagai pilihan utama, namun perlu juga dibuat regulasi Perpres yang mengatur itu, agar tidak hanya media digital yang diatur. 

Rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dan rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas perlu dibarengi dengan Perpres yang mengatur penyaluran belanja iklan nasional yang anti monopoli. 

Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi agar ada pemerataan penyaluran belanja iklan karena selama ini hanya terpusat di Kota Jakarta saja. Dari Rp.200 triliun lebih total belanja iklan nasional, nyaris 90 persen hanya dinikmati perusahaan yang berdomisili di Jakarta. 

Padahal, produk yang diiklankan atau dipromosikan, sasaran konsumennya adalah masyarakat lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anehnya perputaran uang hasil penjualan barang dan jasa tersebut seluruhnya tersedot ke DKI Jakarta. 

Anggaran belanja iklan nasional mestinya kembali ke daerah dalam bentuk pemerataan penyaluran belanja iklan daerah melalui perusahaan distributor atau perwakilan di setiap provinsi. 

Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan media dan perusahaan reklame di seluruh Indonesia ketika belanja iklan itu terdistribusi ke seluruh daerah. 

Perhitungannya mungkin tidak sampai merata secara keseluruhan, namun minimal bisa terdistribusi sebagian persen belanja iklan nasional itu ke seluruh Indonesia. Karena yang berbelanja produk barang dan jasa yang diiklankan adalah warga masyarakat atau konsumen lokal. 

Perusahaan pers lokal yang selama ini hanya berharap dari kerjasama dengan pemerintah daerah melalui penyaluran anggaran publikasi media, bisa mendapatkan peluang untuk meraup belanja iklan komersil dari belanja iklan. 

Jika regulasi ini bisa dibuat pemerintah pusat secara merata baik untuk media digital maupun media TV, maka peran strategis media lokal sebagai alat sosial kontor akan benar-benar terpenuhi. Selama ini media-media lokal mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi sosial kontrol media terhadap kebijakan pemerintah daerah karena sudah terikat dengan kontrak kerjasama media dengan pemda. 

Dewan Pers sebagi lembaga independen yang memiliki akses untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah pusat terkait rencana penerbitan Perpres di maksud, seharusnya lebih proaktif dan peka terhadap persoalan monopoli belanja iklan nasional oleh konglomerat media. 

Yang dilakukan sekarang ini oleh dewan Pers terkesan hanya untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan konglomerasi media yang terusik dengan platform media asing yang mendapatkan belanja iklan terbesar dari prosentasi belanja iklan 15 persen di media digital. 

Semoga saja Perpres yang diperjuangkan Dewan Pers itu untuk kepentingan  media online lokal dan bukan untuk kepentingan media arus utama yang masih menyasar atau mengincar penghasilan dari belanja iklan media digital yang 15 persen tersebut. 

Penulis: Heintje Mandagie

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia

Read More