Ketum NCW: KPK Pulangkan Deputi Penindakan dan Dirlidik ke Polri Tanpa Dasar yang Jelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Meruaknya isu Pemulangan Dua Pimpinan KPK ke Polri mendapat sorotan Nasional Coruption Watch (NCW) yang menganggap bahwa KPK saat ini sedang dalam kondisi Carut Marut dalam hal penindakan Korupsi. Keterbukaan informasi dan data secara transparan kepada masyarakat, terutama kepada Pers dan lembaga-lembaga penggiat anti korupsi, agar Undang-undang dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang dalam keadaan Darurat. KPK tidak bisa 'memulangkan' Irjen Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi, Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan ke Polri melalui surat rekomendasi Ketua KPK Firli Bahuri untuk promosi jabatan," kata Ketua Umum Nasional Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna SE, MSM, CSP,CIB,CATS,CPSD dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/02).

Disisi lain, ujar Ketum NCW, Pengembalian pegawai KPK ke instansi hanya bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran kode etik atau masa penugasannya telah selesai. Jika ini adalah permintaan dari Ketua KPK kepada Polri, artinya KPK sendiri tidak bisa memberhentikan mereka.

Beredar kabar, terjadinya perselisishan antara Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan dengan Ketua KPK mengenai kasus Formula E. "Jika penarikan ini memang dilatarbelakangi gesekan tersebut, maka tindakan Firli merupakan suatu hal yang berbahaya. Sebab, penarikan itu menjadi bentuk persoalan non hukum yang mengintervensi penegakan hukum," tuturnya.

Senada, Nasional Coruption Watch juga sependapat dengan Zaenur Rohman selaku Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang mengatakan, baik Deputi Penindakan maupun Direktur Penyelidikan tidak tunduk Ketua KPK. Berdasarkan kode etik, Karyoto dan Endar harus tunduk kepada lembaganya, KPK. "Jika ini adalah permintaan dari Ketua KPK kepada Polri, artinya KPK sendiri tidak bisa memberhentikan kedua pimpinan tersebut. Mereka harus tunduk pada standar operasional prosedur (SOP) serta peraturan perundang-undangan," jelas Hanifa.

Lebih rinci, Hanifa menyampaikan, Permintaan Ketua KPK terkait pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan ke instansinya sangatlah janggal dan berbahya. Kenapa? karena pegawai di KPK apalagi bidang penyelidikan, jika meraka tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan maka bisa diberhentikan tanpa dasar alasan yang sesuai dengan hukum. Pasalnya permasalahan etik maupun masa jabatan yang telah selesai tidak menjadi alasan atas permintaan penarikan tersebut.

Dalam perkara ini, Hanifa juga meminta kepada Kapolri Jendral Lisityo Sigit Prabowo agar Ketua KPK Firli Bahuri menarik surat rekomendasi atas pemulangan Karyoto dan Endar Priantoro ke instansi Korps Bhayangkara. Mengingat loyalitas pegawai KPK itu bukan kepada pribadi pimpinan, melainkan loyalitas itu kepada sistem. Mereka harus menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan SOP, peraturan perundang- undangan, maupun kode etik.

Menurut Hanifa, Permintaan Ketua KPK terkait Pemulangan Deputi Penindakan dan Direktur Penyelidikan ke instansinya sangatlah janggal dan berbahaya, kenapa? Karena pegawai di KPK apalagi bidang Penyelidikan, jika mereka tidak mau mengikuti kemauan dari pimpinan maka bisa diberhentikan tanpa dasar dan alasan yang sesuai dengan hukum. Pasalnya permasalahan etik maupun masa jabatan yang telah selesai tidak menjadi alasan atas permintaan penarikan tersebut.

"Institusi KPK secara organisasi bisa saja mengembalikan personil yang sifatnya penugasan atau perbantuan, terlebih jika ada permintaan Institusi Polri dalam tujuan promosi atau pembinaan karier personil. Namun, alangkah baiknya dijelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga tidak ada persepsi negatif dari publik bahwa adanya intervensi Pimpinan KPK terhadap kasus tertentu," ungkapnya.

Selanjutnya, NCW mengusulkan kepada Presiden RI Ir Joko Widodo agar memerintahkan KPK, segera melakukan reformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan yang terpenting, NCW juga meminta Presiden RI, Ir Joko Widodo agar segera membentuk Panja Khusus atau Satuan Tugas Khusus dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengamanan hak-hak Pegawai KPK.

"Terlebih, NCW meminta Ketua KPK untuk menarik surat pengembalian Deputi Penindakan dan Dirdik ke Korps Bhayangkara karena terindikasi di intervensi dan otoriter," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KTP Digital Perkuat Digital Trust

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Teknologi digital terus berkembang di era internet of things (IoT) sekarang ini. Dampaknya sangat positif, segala urusan bisa diselesaikan lewat ponsel cerdas. 

Namun, bagi Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, masih ada hal yang mengganjal di pikirannya, yakni belum ada identitas sebagai penanda ketika bertransaksi secara online. "Waktu itu kita belum punya identitas digital ketika berbelanja online atau bertransaksi digital," ujar Dirjen Zudan membuka wawasan ihwal identitas kependudukan digital (IKD) dalam acara Dukcapil Goes to Campus di Gedung Prof. Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (14/2/2023).

Identitas digital dinilainya juga membantu memperkuat digital trust dalam bertransaksi di dunia maya. "Sekarang dikenal yang namanya digital trust. Belanja di Tokped, Lazada, kita nggak pernah mengenal siapa penjual, sebaliknya pun begitu. Tapi masyarakat saling percaya mengirimkan uang. Nah, dengan IKD, digital trust itu makin diperkuat. Sebab antara penjual dan pembeli bisa saling mengenal karena ada identitas masing-masing," jelasnya.

Senada dengan Dirjen Zudan, Rektor UNDIP Prof. Yos Yohan Utama menyatakan, identitas digital sangat bermanfaat. Sebab banyak sekali urusan menjadi lebih mudah. Misalnya, masyarakat tidak usah banyak menyimpan dokumen kependudukan yang rawan rusak dan hilang. "Simpan dokumen kependudukan secara digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Itu sangat aman," tegas Prof. Yos.

Selain itu, sambungnya, data kependudukan menjadi lebih akurat, sehingga akan banyak membantu mengelola kampus. "Saya mengelola mahasiswa UNDIP sebanyak 67 ribu dengan menggunakan data digital sangat banyak membantu kemahasiswaan, dan sangat memudahkan mengelola data mahasiswa dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Rektor UNDIP, Prof. Yos Yohan Utama. (Lak/Tha)

Read More

Kunker Tapanuli Tengah, Wapres akan Hadiri "Barus Bershalawat untuk Indonesia"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas, siang ini melakukan agenda kunjungan kerja menuju Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Selasa (14/02/2023).

Pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ 85, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam 15 menit, Wapres tiba di Bandar Udara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, disambut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief S. Trinugroho, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI A. Daniel Chardin, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Danlantamal II Padang Laksamana Pertama TNI Benny Febri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, serta Wali Kota Sibolga H. Jamaluddin Pohan.

Selanjutnya, Wapres menuju tempat menginap untuk bermalam sebelum melakukan agenda kunjungan kerja di keesokan harinya.

Adapun, agenda utama Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, yaitu menghadiri "Barus Bershalawat untuk Indonesia" yang akan diselenggarakan di Lapangan Merdeka Barus, Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Rabu pagi (15/02/2023).

Selain itu, Wapres juga akan singgah di Masjid Raya Barus untuk menanam bibit kamper dan pohon rempah.

Menutup agenda kunjungan kerjanya, Wapres juga akan berziarah ke Kompleks Makam Mahligai yang berada di Desa Daek Dakka Barus.

Sebagai informasi, Barus menurut berbagai literatur merupakan kota tua. Jauh lebih tua sebelum peradaban nusantara yang lain lahir dan tumbuh. Sempat dikenal sebagai Kota Emporium pada abad ke-7. Sebagai kota pelabuhan internasional yang disinggahi oleh saudagar dari berbagai negeri di belahan dunia. Daerah ini cukup potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata sejarah, sekaligus menjadi spot wisata religi unggulan di Tapanuli Tengah. 

Turut mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat kali ini diantaranya; Kepala Sekretariat Wapres, Ahmad Erani Yustika; Staf Khusus Wapres, Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Arif Rahmansyah Marbun; serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Lak/Tha)

Read More

Erick Thohir Tawarkan Solusi Agar Ekosistem Industri Media Makin Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN Erick Thohir mengajak kalangan media memperbaiki ekosistem di industri media agar sehat. 

Salah satu indikasi kesehatan ekosistem media adalah besarnya aliran keuntungan yang mengarah ke pelaku industri di dalam negeri. 

Saat ini, keuntungan terbesar di industri media masih disedot oleh para pemilik platform asing.

Demikian diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir saat berbicara dalam Seminar Leaders Vision, Grand Launching Jaringan Pemred Promedia (JPP) di Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Menurut Erick, membangun ekosistem pada sebuah industri merupakan satu hal yang sedang gencar dilakukan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Contohnya, ekosistem baterai listrik yang sebelumnya hanya mengandalkan perdagangan mineral mentah berupa Nikel. 

"Pada awalnya kita berpuas diri dengan 1 miliar USD (dari perdagangan bahan mentah) nikel, tetapi setelah diturunkan sekarang nilainya bisa 33 miliar USD," ungkapnya.

 

Industri media pun, ujarnya, sebaiknya melakukan hal yang sama. Pelaku industri media harus duduk bersama dengan pemerintah untuk membangun ekosistem digital ekonomi yang kuat di lingkungan media.

"Yuk kita dorong ekosistem digital ekonomi dengan payung hukum yang jelas, dan berpihak kepada Indonesia," tegas Erick.  

 

Indonesia, kata Erick, harus memiliki keberanian yang sama dengan negara - negara di dunia yang mereview pemilik platform digital yang dianggap tidak berpihak kepada ekosistem nasionalnya. Ini sudah dilakukan antara lain oleh Amerika Serikat yang akan mereview Tik Tok. 

"Kenapa kita tidak bisa? Mau sampai kapan sebagai bangsa besar market kita digerogoti oleh bangsa asing terus," ujarnya.

Keberadaan platform asing itu harus diatur agar mau masuk sebagai bagian dari ekosistem digital Indonesia. Ini ditujukan antara lain agar lapangan kerja tercipta secara maksimal di dalam negeri. 

 

"(Di industri media), yang belum kita sadari, ekosistem iklannya sendiri tidak di sini (Indonesia). 80% iklan digital itu ada di Facebook, Google, dan Tik Tok. Kita selalu dilema, dan terjebak dengan ekosistem yang dibuat orang lain. Kita tidak punya ekosistem sendiri," tegas Erick.

Jika industri media sukses, maka industri lain pun bisa sukses juga. Salah satunya adalah industri games lokal, yang menurut Erick, sedang tidak baik - baik saja.  

"Sebanyak 9 milliar USD pergi ke luar negeri. Tidak ada game lokal (yang menerima manfaat). Secara industri, (industri games lokal itu) seperti tumbuh, tetapi secara transaksi tidak," kata Erick. (Lak/Tha)

Read More

KOPMAS Gelar Diskusi Media "Salah Kaprah Susu, Kesehatan Anak, dan Peran Media Sosial"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Video seorang bayi berusia 7 bulan diberi minuman kental manis dan kopi susu yang viral beberapa waktu lalu menunjukkan potret sebagian masyarakat Indonesia: miskin ekonomi, edukasi dan literasi. Derasnya arus informasi dan kehadiran sosial media yang jadi primadona, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit aksi masyarakat dengan motif ekonomi namun mengabaikan kesehatan dan keselamatan keluarganya. 

Peristiwa video viral bayi minum kental manis dan kopi susu misalnya, kesehatan anak dipertaruhkan. Aksi serupa ini, bisa jadi bukan hanya di alami oleh s bati 7 bulan, namun ada banyak bayi dan anak-anak lain yang menjadi korban dari “kemiskinan”. 

"Kami prihatin sekali video viral seorang ibu yang memberikan susu kental manis pada bayinya, dan ada juga seorang ibu yang memberikan kopi susu pada bayinya hanya demi konten di medsos. Padahal susu kental manis tidak cocok untuk bayi dan balita," kata Sekjend Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS), Yuli Supriaty dalam Diskusi Media "Salah Kaprah Susu, Kesehatan Anak, dan Peran Media Sosial" di Rumah Wijaya Jakarta, Selasa (14/02).

Disisi lain, Kami dapat banyak temuan di masyarakat yang memberikan susu kental manis kepada bayinya, kami harap pemerintah segera bertindak melalui kementerian terkait. Karena stunting dan gizi buruk banyak berasal dari susu kental manis. "Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi terkait produk susu kental manis yang sebenarnya tidak mengandung susu dan hanya diperuntukkan untuk topping saja," ucapnya.

Sementara itu, Ahli Gizi dr. Agnes Tri Harjaningrum Sp. A mengatakan, Stunting bisa membuat turunnya potensi kecerdasan seorang anak. Selain itu, stunting pada anak juga membuat pertumbuhan anak jadi terganggu yang mempengaruhi bentuk fisik.  

Menurut Agnes, Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

"Selain bentuk fisik, anak dengan kondisi stunting berisiko memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan rentan terhadap penyakit," jelasnya.

Lebih lanjut, Agnes mengungkapkan, Asupan nutrisi yang tidak optimal, seperti rendahnya asupan protein hewani dan atau zat besi dapat menyebabkan anemia, menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak.

Dan yang pasti, tubuh yang kekurangan asupan protein hewani dan zat besi akan mengalami gangguan fungsi hormonal, regenerasi sel, sistem kekebalan tubuh, massa otot, fungsi kognitif dan kemampuan motorik anak. 

Oleh karena itu, Agnes menegaskan, asupan nutrisi yang tidak optimal, anemia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya gangguan pertumbuhan (growth faltering) yang merupakan awal terjadinya stunting. Bila kondisi tersebut terus berlanjut maka akan berdampak serius pada kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti terhambatnya pertumbuhan fisik yang dapat menyebabkan stunting.

Dan yang terpenting, agar dapat membantu pemenuhan nutrisi harian anak, makanan bergizi seimbang yang kaya dengan protein hewani sangat penting untuk mendukung pertumbuhan optimal anak serta membantu mencegah dan mengatasi stunting.

"Sehingga dengan penyerapan yang optimal dapat membantu meningkatkan pertumbuhan otak dan kemampuan belajar, pertumbuhan fisik, perkembangan motorik dan sensorik, serta daya tahan tubuh anak," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, para Narasumber: Yuli Supriaty, Sekjen KOPMAS, Devie Rahmawati, Pengamat Sosial, dan dr. Agnes Tri Harjaningrum Sp. A., Ahli Gizi. (Arianto) 

Read More

Wujud Kepedulian, BP Apartment Kalibata City Gelar Vaksinasi Booster ke-2

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka Hari Kasih Sayang dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, Badan Pengelola Apartment Kalibata City dibawah kepemimpinan General Manager Kalibata City Martiza Melati berkolaborasi dengan Puskesmas Rawajati Pancoran menggelar Vaksinasi Booster ke-2 di Lapangan Basket Tower Sakura Kalibata City, Jakarta Selatan, Selasa (14/02).

"Dalam rangka kepedulian kepada masyarakat, Badan Pengelola Apartment Kalibata City menggelar Vaksinasi Booster ke-2 gratis jenis Pfizer," kata General Manager Kalibata City Martiza Melati kepada awak media di sela-sela kegiatan Vaksinasi Booster di Jakarta.

Bukan hanya itu, Badan Pengelola Apartment Kalibata City menyadari pentingnya untuk melengkapi dosis vaksin Covid 19 bagi masyarakat sebagai bagian dari mendukung program perlindungan kesehatan. "Program vaksinasi Covid-19 gratis diperuntukkan bagi masyarakat umum. Sedangkan vaksin tersedia untuk vaksinasi booster ke-2," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, program vaksinasi Covid-19 gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. 

Adapun, pihaknya menyiapkan sebanyak 150 vaksin jenis pfizer.

"Dan yang paling penting, Tetap Patuhi Protokol kesehatan walau kita sudah divaksinasi untuk mencegah terjadinya penyebaran / terpapar nya virus Covid-19," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Kontroversi Data Belanja Iklan Nasional di HPN 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari Pers Nasional 2023 memunculkan kontroversi di kalangan insan pers tanah air pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya terkait 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menyebutkan kalau dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. 

Pernyataan Presiden Jokowi ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat pers. Sebab ada dua data berbeda yang bergulir di masyarakat. Di HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, (9/2)2023), Presiden Jokowi mengungkap ada 60 persen belanja iklan diambil media digital, terutama platform asing.

Pada sisi ini, masyarakat pers seolah terhentak dan heboh dengan data belanja iklan media yang diambil platform asing tersebut. Di sisi lain, ada data pembanding mengenai total belanja iklan di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan yakni  berdasarkan hasil riset PT The Nielsen Company Indonesia, sebuah perusahaan riset pasar global yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat.

Berdasarkan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2022 lalu, bukan media digital yang meraih iklan 60 persen dari total belanja iklan sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, melainkan peraih iklan terbesar adalah media Televisi Nasional.  

Dalam rilis laporan tahunannya, Nielsen menghitung gross rate belanja iklan untuk televisi, channel digital, media cetak dan radio mencapai Rp 259 triliun sepanjang tahun 2021. Dalam laporan itu, disebutkan media televisi masih menjadi saluran iklan pilihan perusahaan pengguna jasa periklanan atau pengiklan dengan jumlah belanja iklan 78,2%. 

Belanja iklan untuk media digital hanya pada kisaran 15,9%, kemudian media cetak 5,5%, dan radio 0,4% dari total belanja iklan tahun 2021 sebesar Rp.259 Triliun.

Pada penghujung tahun 2022, Nielsen Indonesia juga mencatat belanja iklan pada semester I saja sudah mencapai Rp 135 triliun atau naik tujuh persen dari periode yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp 127 triliun. 

Perolehan itu masih dikuasai oleh, lagi-lagi, media televisi yang mendominasi sebesar 79,7 persen. Penyaluran belanja iklan melalui Media digital hanya sebesar 15,2 persen, media cetak 4,8 persen dan radio hanya 0,3 persen dari total belanja iklan semester pertama tahun 2022 senilai Rp 135 triliun. 

Berdasarkan data tersebut, makin jelas terungkap bahwa Belanja Iklan itu justeru dikuasai oleh media TV Nasional bukan media digital atau platform asing. 

Kontroversi dua data yang berbeda ini tentunya membuka mata publik pers tanah air untuk melihat dan menyikapi persoalan kondisi pers di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Jangan-jangan Presiden Jokowi tidak terinformasi secara menyeluruh terkait kondisi penyaluran belanja iklan nasional yang secara detail dan transparan saat pidato presiden disusun untuk peringatan HPN 2023 di Kota Medan, (9/2/2023). 

Pada kondisi ini, penulis setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun kondisi itu bukan karena belanja iklan yang dikuasai 60 persen platform asing. Melainkan monopoli belanja iklan yang justeru dikuasai media TV nasional nyaris 80 persen setiap tahun yang mencapai angka di atas 100 sampai 200 triliun rupiah sejak tahun 2010. 

Yang saat ini diributkan sesungguhnya adalah angka 15 persen dari total belanja iklan yang diperoleh media digital, atau sekitar Rp.38 triliun. Dari angka tersebut, 60 persen katanya diambil platform asing atau sekitar Rp.22,8 Triliun.  

Bagaimana dengan 78 persen belanja iklan nasional yang dikuasai oleh media TV nasional sebesar kurang lebih Rp200 triliun. Smester I tahun 2022 saja perusahaan media TV meraup Rp 127 triliun. Semua tau bahwa pemilik perusahaan TV nasional hanya terdiri dari segelintir orang saja. 

Monopoli belanja iklan ini justeru tidak dipermasalahkan pemerintah. Padahal, penyaluran belanja iklan ke media TV terlalu besar dan jelas-jelas terjadi dugaan monopoli atau dugaan kartel yang berpotensi melanggar Undang-Undang anti monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. 

Menariknya, Lembaga riset Nielsen Indonesia mengklaim telah melakukan monitoring terhadap 15 stasiun televisi, 161 media cetak, 104 radio, 200 situs dan 3 media sosial. Ini artinya, puluhan ribu media online dan ribuan media cetak lokal tidak masuk dalam hitungan riset nielsen Indonesia.

 

Jadi total belanja iklan yang mencapai Rp.200 triliun lebih itu hanya dinikmati oleh para konglomerat media di Jakarta yang berjumlah tidak lebih dari 10 jari manusia. 

Bagaimana dengan puluhan ribu media lokal, online dan cetak, yang mengais rejeki dari platform asing dari total Rp.22.8 Triliun. Tentunya setuju jika Pemerintah Pusat membuat regulasi agar dana belanja iklan sebesar itu bisa turut dinikmati oleh media lokal. 

Rancangan Peraturan Presiden atau Perpres pertama yakni Publisher right atau Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Kedua rancangan Perpres itu saat ini tengah digodok pemerintah untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas. 

Bagi penulis, Presiden justeru perlu membuat Perpres yang mengatur kerjasama Agency Periklanan dengan Perusahaan Pers agar tidak terjadi monopoli penyaluran belanja iklan hanya kepada media mainstream atau media arus utama nasional, khususnya media TV. 

Meskipun pilihan penyaluran belanja iklan oleh pengiklan menggunakan media TV sebagai pilihan utama, namun perlu juga dibuat regulasi Perpres yang mengatur itu, agar tidak hanya media digital yang diatur. 

Rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dan rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas perlu dibarengi dengan Perpres yang mengatur penyaluran belanja iklan nasional yang anti monopoli. 

Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi agar ada pemerataan penyaluran belanja iklan karena selama ini hanya terpusat di Kota Jakarta saja. Dari Rp.200 triliun lebih total belanja iklan nasional, nyaris 90 persen hanya dinikmati perusahaan yang berdomisili di Jakarta. 

Padahal, produk yang diiklankan atau dipromosikan, sasaran konsumennya adalah masyarakat lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anehnya perputaran uang hasil penjualan barang dan jasa tersebut seluruhnya tersedot ke DKI Jakarta. 

Anggaran belanja iklan nasional mestinya kembali ke daerah dalam bentuk pemerataan penyaluran belanja iklan daerah melalui perusahaan distributor atau perwakilan di setiap provinsi. 

Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan media dan perusahaan reklame di seluruh Indonesia ketika belanja iklan itu terdistribusi ke seluruh daerah. 

Perhitungannya mungkin tidak sampai merata secara keseluruhan, namun minimal bisa terdistribusi sebagian persen belanja iklan nasional itu ke seluruh Indonesia. Karena yang berbelanja produk barang dan jasa yang diiklankan adalah warga masyarakat atau konsumen lokal. 

Perusahaan pers lokal yang selama ini hanya berharap dari kerjasama dengan pemerintah daerah melalui penyaluran anggaran publikasi media, bisa mendapatkan peluang untuk meraup belanja iklan komersil dari belanja iklan. 

Jika regulasi ini bisa dibuat pemerintah pusat secara merata baik untuk media digital maupun media TV, maka peran strategis media lokal sebagai alat sosial kontor akan benar-benar terpenuhi. Selama ini media-media lokal mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi sosial kontrol media terhadap kebijakan pemerintah daerah karena sudah terikat dengan kontrak kerjasama media dengan pemda. 

Dewan Pers sebagi lembaga independen yang memiliki akses untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah pusat terkait rencana penerbitan Perpres di maksud, seharusnya lebih proaktif dan peka terhadap persoalan monopoli belanja iklan nasional oleh konglomerat media. 

Yang dilakukan sekarang ini oleh dewan Pers terkesan hanya untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan konglomerasi media yang terusik dengan platform media asing yang mendapatkan belanja iklan terbesar dari prosentasi belanja iklan 15 persen di media digital. 

Semoga saja Perpres yang diperjuangkan Dewan Pers itu untuk kepentingan  media online lokal dan bukan untuk kepentingan media arus utama yang masih menyasar atau mengincar penghasilan dari belanja iklan media digital yang 15 persen tersebut. 

Penulis: Heintje Mandagie

Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia

Read More

Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan Pimpin Langsung Giat Patroli Cegah Antisipasi Tawuran dan Genk Motor di Pondok Rawa

Duta Nusantara Merdeka | Deli Serdang

Deli Serdang - Mencegah antisipasi tawuran dan Genk motor serta tindak kejahatan lainnya dimalam hari  Unit Reskrim Polsek Percut Seituan bersama personel melakukan giat patroli dimalam hari guna mencegah adanya tawuran dan geng motor di wilayah hukum Polsek Percut Seituan.

Dalam kegiatan tersebut didapati beberapa pemuda yang sedang berkumpul di persimpangan dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan pada Minggu (12/02/2023) sekitar pukul 00:40 wib.

Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan pimpin langsung giat patroli dimalam hari,saat melintas di seputaran dusun XXII Pondok Rawa ditemui beberapa orang pemuda yang sedang  berkumpul, dan tanpa basa-basi Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan Iptu Jafri Simamora S H langsung mengintrogasi terhadap pemuda yang sedang berkumpul.saat ditanya oleh petugas salah satu dari pemuda tersebut mencoba melawan saat ditanya. Ujar Iptu Jafri Simamora SH.

Kemudian personel dari unit Reskrim Polsek Percut Seituan serta memberikan himbauan dan membubarkan remaja yang berkumpul kumpul dimalam hari.

'Lanjut setelah memberikan himbauan dan membubarkan pemuda yang berkumpul,kemudian tim patroli dari Polsek Percut Seituan kembali bergerak untuk melanjutkan patroli di wilayah hukum Polsek Percut Seituan dari aksi tawuran serta Genk motor dan aksi aksi kejahatan lainnya agar terciptanya keamanan di wilayah hukum Polsek Percut Seituan. **

Read More

Erick Thohir: BUMN Semakin Efisiensi, Kinerja Kian Melesat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, salah satu penyebab kinerja BUMN secara konsolidasi meningkat signifikan sepanjang tahun 2022 adalah ditunjang oleh efisiensi. 

Salah satu indikatornya adalah penurunan rasio utang BUMN terhadap investasi yang turun dari 36,2 persen jadi 34,2 persen. 

"Ada yang bilang utang naik tapi kan tentunya ekuitasnya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik itu salah," sambung Erick saat menjelaskan kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Erick memaparkan, modal BUMN pada 2022 yang mencapai Rp 3.150 triliun atau jauh lebih besar ketimbang utang yang sebesar Rp 1.640 triliun. 

Utang BUMN akan terus berkurang antara lain karena Erick juga mendorong percepatan pembayaran utang seperti di PLN dan pembayaran utang tepat waktu. 

"Salah satu efisiensi yang ada di PLN itu bagaimana Capex (Belanja Modal) yang kita tekan targetnya 50 persen sudah mencapai 40 persen. Itu ada perbaikan penurunan utang sampai Rp 96 triliun, jadi sekarang tinggal Rp 404 triliun," kata Erick sembari menambahkan bahwa Pertamina juga sukses melakukan efisiensi 2,4 miliar USS itu terdiri atas berbagai sumber belanja modalnya.

*Tembus Rp 300 Triliun*

Pada kesempatan tersebut terungkap bahwa laba konsolidasi BUMN diproyeksikan mencapai Rp 303,7 triliun pada 2022 atau naik Rp 179 triliun dari laba bersih konsolidasi pada 2021. Angka tersebut merupakan laba unaudited (belum diaudit). 

"InsyaAllah nanti kalau diaudit pasti ada kurang lebihnya sekitar Rp 303,7 triliun, artinya ada peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp 179 triliun," sebutnya. 

Total laba konsolidasi BUMN tersebut sudah termasuk laba nontunai Garuda Indonesia yang mencapai Rp 55,7 triliun. 

Pada kesempatan yang sama, kinerja BUMN secara konsolidasi juga terindikasi dari peningkatan aset dari Rp 8.978 triliun pada 2021 menjadi Rp 9.867 triliun.

Sementara itu, Ekuitas BUMN secara keseluruhan mencapai dari Rp 2.778 triliun pada 2021 menjadi Rp 3.150 triliun pada 2022.

Hasilnya dari bisnis BUMN juga tumbuh positif, antara lain karena terlihat dari pendapatan yang mencapai Rp 2.613 triliun pada 2022 dari sebelumnya yang sebesar Rp 2.292 triliun pada tahun sebelumnya. (Lak/Tha)

Read More

Ketum PBNU Gus Yahya Dianugerahi Doktor, Gus Lur: Tahnia Sang Pembaharu

Duta Nusantara Merdeka | Sijunjung 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa). Gelar tersebut diberikan oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin (13/02/2023).

Keputusan penganugerahan gelar doktor honoris causa ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 13.1 Tahun 2023.

Gelar doktor kehormatan juga diberikan UIN Sunan Kalijaga kepada Sudibyo Markus (Dewan Pakar Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah) dan Kardinal Miguel Angel Ayuso Guixot (Presiden Badan Kepausan untuk Dialog Lintas Agama Vatikan).

Sejumlah para tokoh di penjuru negeri ini menyampaikan ucapan tahniah dan harapannya atas anugerah gelar doktor kehormatan pada Ketua Umum PBNU LH. Yahya Cholil Staquf. Salah satunya, tokoh muda dari Ranah Minangkabau Fadhlur Rahman Ahsas dengan rasa bangga dan bahagia menyampaikan harapannya bahwa Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sepantasnya dan selayaknya mendapatkan gelar guru besar, karena kontribusi terhadap negara ini sangat berpengaruh untuk perdamaian hingga peradaban dunia.

"Hal ini, memang sudah seharusnya kampus mengapresiasi kiprah Ketum PBNU. Sudah seharusnya kampus memberikan penghormatan atas jasa-jasa yang beliau ukir," katanya yang juga Sekretaris PCNU Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat itu kepada media, Senin (13/02023).

Fadhlur yang acap disapa Gus Lur juga menyampaikan bahwa gelar doktor tersebut merupakan dorongan pengabdian yang lebih baik untuk meningkatkan kontribusinya terhadap negara ini. Apalagi Ketum Gus Yahya telah memperlihatkan cita cita besarnya, dan memperlihatkan dampaknya terhadap perdamaian dan kemaslahatan negara masa akan datang.

"Gus Yahya memiliki kontribusi yang tidak hanya bagi warga NU saja, melainkan juga warga dari komunitas organisasi atau agama lainnya. Punya aktivitas agama tidak hanya bagi komunitasnya, tetapi juga bagi luar komunitasnya,” kata Gus Lur yang juga Wakil Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat tersebut.

Lebih lanjut, Gus Lur menerjemahkan bahwa Gus Yahya adalah sosok yang pantas dalam perjuangan atas pemikiran Gus Dur, baik tentang kebangsaan, kenegaraan, maupun keagamaan. Semua pemikirannya itu ditujukan untuk rahmat bagi semesta. 

Maka, sambungnya, pasca 1 Abad NU yang dilaksanakan minggu lalu telah memberikan semangat baru terhadap kader-kader NU dan komponen organisasi lainnya, hingga menjadi mercusuar dalam mendigdayakan untuk merawat jagad membangun peradaban.

"Saya hanya bisa berdoa untuk beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta kemudahan dalam membimbing kami para kader kader beliau untuk menuju Abad ke 2 NU yang lebih baik. Secara pribadi saya bangga dan bahagia pada momentum ini beliau dianugerahi gelar doktor untuk meningkatkan pengabdian yang lebih baik bagi beliau di masa yang akan datang, Tahnia Sang Pembaharu," pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Kolaborasi Alfarecords dan KFC Hadirkan Album Alfa Romansa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ada ungkapan bahwa "Cinta hadir karena terbiasa" ungkapan inilah yang terhenti ketika pandemi melanda dan segala bentuk kebiasaan seperti pergi ke KFC sambil mendengarkan CD musik di mobil pun terhenti sejenak.

"Tahun 2023 adalah momentum bangun tidur dengan segala rutinitas kembali normal untuk saling menghadirkan cinta di tengah hiruk pikuk rutinitas. Begitupun juga Alfa Records yang kembali bangun dari mimpinya dan ingin menggapai mimpi untuk terus menjaga rasa cinta terhadap Industri Musik Indonesia," kata Rifandi Rusli, Direktur Marketing Alfa Records di Jakarta, Senin (13/02). 

Menurutnya, Alfa Romansa adalah tajuk yang tepat untaian kasih antara pekarya dan pendengarnya yang bisa saling mendengarkan isi hati dan merasakan secara fisik dalam bentuk CD. Kolaborasi yang sebelumnya pernah terjadi menambah bumbu kerinduan pecinta rilisan fisik. 

"Alfa Romansa pun berisi lagu-lagu yang menggambarkan cinta yang utuh dari kehidupan masyarakat dan lagu-lagu yang telah dicintai masyarakat," imbuhnya.

Untuk diketahui, Alfa Romansa berisikan pekarya yang mencintai musiknya secara utuh diantaranya; Virzha, Raissa Anggiani, Indra Sinaga, Natta Reza, Eltasya Natasha dan Reza Darmawangsa. Mereka akan membawa lagu andalan mereka di album cinta ini; Kita Yang Beda (Indra Sinaga), Losing Us (Raissa Anggiani), Janji (Virzha), Kekasih Impian (Natta Reza), Sampai Hati (Eltasya Natasha), Yang Kurasa (Reza Darmawangsa). 

Menariknya, KFC sudah hadir ditengah masyarakat Indonesia akan memudahkan penikmat musik Indonesia untuk menjangkau dan menggenggam secara utuh Alfa Romansa. Alfa Romansa bisa didapatkan mulai tanggal 13 Februari 2023 di seluruh gerai KFC.

"KFC tidak hanya sekedar brand yang memperkenalkan makanan tapi juga memperkenalkan dan terus mengapresiasi Industri Musik Indonesia, ini added value yang sangat bagus tidak hanya untuk brand tapi juga untuk customer KFC," pungkasnya.

"Februari adalah bulan yang tepat untuk merilis Alfa Romansa, berisikan lagu lagu romantis penuh nuansa cerita cinta yang dinyanyikan oleh penyanyi penyanyi hebat. Album ini akan sangat diminati masyarakat terutama dari kalangan anak muda" ungkap Steve Lillywhite selaku CEO Jagonya Musik & Sport Indonesia. (Arianto)

Read More

Kemenkes Kirim 65 Tenaga Medis dan 2,5 Ton Logistik Kesehatan Untuk Korban Gempa Turki-Suriah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Kesehatan mengirimkan tim medis dan logistik kesehatan tahap awal untuk membantu penanganan gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah.

Upacara pelepasan bantuan dilaksanakan di Landasan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (11/2).

Plt. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Sumarjaya mengatakan dalam misi kemanusiaan ini, Kementerian Kesehatan akan mengirimkan 65 tenaga medis . 

“Tim medis ini akan diberangkatkan hari Senin, dalam satu kloter dengan pesawat khusus,” kata Sumarjaya. 

Tenaga medis yang dikirim terdiri dari 3 jenis yakni dokter spesialis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. 

Dokter spesialis terdiri dari spesialis bedah, spesialis orthopedi, spesialis anestesiologi, ahli pediatri, spesialis emergensi, spesialis kandungan, dan psikiatater

Tenaga kesehatan yakni dokter umum, perawat kamar bedah, perawat IGD, perawat ICU, Psikolog, farmasi, bidan, epidemiolog, ahli gizi dan kesehatan lingkungan.  

Tenaga pendukung kesehatan diantaranya administrasi, logistik, dan koordinator kesehatan. 

Nantinya, tim kesehatan dari Kemenkes akan bergantung dengan 39 tenaga medis dari TNI, Polri dan BNPB sebagai Emergency Medical Team (EMT). Dengan demikian total tenaga medis yang akan diberangkatkan ke Turki dan Suriah sebanyak 104 orang.  

Sumarjaya menekankan bahwa dalam misi kemanusiaan ini, Kementerian Kesehatan mengutamakan pada penyediaan layanan kesehatan yang cepat dan tepat kepada korban terdampak gempa. 

Dengan pertimbangan itu, pemerintah Indonesia akan mendirikan rumah sakit lapangan dengan layanan EMT tipe 2. Dimaksud dengan layanan EMT tipe 2, karena peralatan dan layanan kesehatan yang disediakan tergolong lengkap serta dapat melakukan tindakan operasi khusus di lapangan. 

Terkait dengan kapasitas, Sumarjaya mengatakan bahwa rumah sakit lapangan EMT tipe 2 memiliki kapasitas cukup besar. Diantaranya mampu melayani pasien rawat jalan sebanyak 100-150 orang per hari, rawat inap 10 pasien per hari, bedah minor 10 pasien per hari, bedah mayor 1-2 pasien per hari dan mobile mampu melayani 50 pasien per hari.  

“Kalau sekarang yang kita bawa Tim EMT tipe 3, tidak semua negara punya, kita upgrade dari tipe 2 karena di lapangan kita butuh X-ray, butuh meja operasi, itu kita bahwa semua,” jelasnya. 

Disamping tim medis, pada tahap awal ini, Kementerian Kesehatan juga akan mengirimkan 2,5 ton logistik kesehatan terdiri dari logistik non medis, perangkat medis, obat-obatan, dan Bantuan Medis Habis Pakai (BMHP).

Sementara itu, terkait dengan persiapan tim, Sumarjaya menyebutkan bahwa tenaga kesehatan diminta untuk mempelajari situasi dan kondisi disana. Sebab, suhu di Turki dan Suriah saat ini sangat dingin, dengan suhu mencapai minus 7 derajat celcius. 

“Personal kit sudah kita siapkan, karena disana suhunya minus 2 sampai minus 7 derajat celcius, untuk logistik personal kita akan dibantu oleh teman-teman BNPB,” terangnya. 

Sumarjaya membeberkan bahwa pengiriman tim kesehatan akan mendukung tim pendahulu yang mulai berangkat Sabtu (11/2). 

Tim pendahulu yang dikirim adalah Tim Middle Urban Search and Rescue (MUSAR) menggunakan pesawat Hercules C-130 dan Boeing-737. 

Total personil yang diberangkatkan sebanyak 65 orang terdiri dari 47 orang dari Basarnas dan 15 orang dari BNPB. 

Tim tersebut rencananya akan ditempatkan ke wilayah paling parah terdampak gempa yakni Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, dan Hatay, dan akan bertugas selama satu bulan untuk membantu penanganan pasca gempa.

Tim MUSAR merupakan prioritas pemerintah mengingat pentingnya pencairan dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan dan selama ini masih dicari pasca gempa yang terjadi pada Senin, 6 Februari 2023. 

Selain bantuan SAR, pada saat yang sama pemerintah melalui Kementerian Pertahanan juga mengirimkan bantuan logistik awal sebanyak 5 ton untuk korban terdampak gempa. Bantuan tersebut terdiri dari sepatu, makanan, hingga selimut.

Setelah mengirimkan tim pendahuluan, selanjutnya pemerintah akan mengirimkan tim medis yang tergabung dalam Tim Emergency Medical Team (EMT) pada Senin, 13 Februari 2023 menggunakan satu pesawat khusus. 

Total tim medis yang akan diberangkatkan sebanyak 104 orang dengan rincian 65 orang dari Kementerian Kesehatan, 17 orang dari TNI, 17 orang dari Polri dan 4 orang dari BNPB. 

Tim EMT ini akan fokus menangani kegawatdaruratan awal korban gempa yakni kasus-kasus yang berkaitan dengan patah tulang dan cedera lainnya. 

Setelah Tim EMT diberangkatkan, selanjutnya akan ada pengiriman tim medis tahap kedua yang nantinya fokus pada penanganan penyakit-penyakit yang mungkin muncul pasca gempa. Tim kedua ini rencananya akan dikirim bulan depan.

Bantuan tahap ketiga, berupa logistik, peralatan dan bantuan lainnya masing-masing untuk Turki dan Suriah. 

Gempa bumi besar berkekuatan magnitudo 7,8 dan 7,7 mengguncang Turki dan Suriah pada Senin (6/2) dini hari waktu lokal dan menghancurkan banyak gedung dan rumah serta mengakibatkan banyak korban jiwa. 

Hingga 10 Februari 2023, tercatat sudah 21.051 orang meninggal dunia dan 74.909 orang mengalami luka-luka akibat serangkaian gempa dahsyat yang melanda Turki-Suriah.

Secara rinci, korban meninggal di Suriah tercatat sebanyak 3.377 orang dan korban luka mencapai 2030 orang. Sementara korban meninggal di Turki, dilaporkan sebanyak 17.674 orang dan korban luka mencapai 72.879 orang. (Lak/Tha)

Read More

HUT KOMODO ke-6, Rusli Ahmad: Kreativitas Anak Muda Harus Dikembangkan

Duta Nusantara Merdeka | Pasir Pangaraian 

H.T. Rusli Ahmad,SE,MM Dewan Pembina Komunitas Motor Doeloe (KOMODO) Propinsi Riau dan rombongan menghadiri perayaan peringatan hari jadi ke - 6 Tahun Komunitas Motor Doeloe di lapangan Simpang Kumu desa Rambah Pasir Pangaraian Rohul, Sabtu malam (11/2).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pengurus KOMODO Riau kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rohul dengan menampilkan rangkaian kegiatan seperti pertandingan kontes motor, pemotongan tumpeng, penggalangan dana dan kegiatan lainnya.

Dalam sambutannya, H.T.Rusli Ahmad,SE,MM menyampaikan, Saya sangat mengapresiasi kreativitas yang dilakukan oleh anak- anak muda milenial dalam komunitas Motor Doeloe, yang dengan kreasi mereka melalui mekanik - mekanik yang cukup handal telah memodifikasi motor - motor antik jadul menjadi motor antik yang berharga. 

Selain itu, saya juga melihat kreativitas lain dari bikers KOMODO yang mengolah batok kelapa menjadi teko dan gelas, ini sangat membanggakan dan patut dibantu dan dikembangkan menjadi UMKM.

"Terkait kreativitas-kreativitas yang saya lihat hari ini, saya yakin ini patut untuk dikembangkan dan Kedepan kita akan membuat event lebih besar lagi di Pekanbaru dengan peserta ribuan orang," ungkapnya.

"Pada kesempatan ini, saya juga memberikan hadiah bagi kreativitas dari pemuda Komunitas Motor Doeloe sebesar Rp 3 juta untuk Kreativitas terfavorit berdasar penilaian juri," sebut H.T. Rusli Ahmad.

Sementara itu, Bupati Rohul yang diwakili oleh Sariaman dalam sambutannya mengatakan, Kami dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat mengapresiasi atas kreativitas dari anak muda Komunitas Motor Doeloe. 

"Harapannya, anggota komunitas yang cukup besar ini untuk tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat serta terutama dalam aktivitas berkendara selalu mematuhi aturan yang ada demi keselamatan bersama," pungkasnya. 

Kegiatan yang diikuti oleh anggota komunitas KOMODO Propinsi Riau yang berjumlah 1000 orang anggota tersebut juga dihadiri oleh Bupati Rohul yang diwakili oleh Sariaman staf ahli bidang Ekonomi,Keuangan dan pembangunan, Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito,SIK,MH, Camat Rambah Hilir, Kapolsek, Lurah, Kades, Alim Ulama, pemangku Adat, Panglima Laskar Melayu, Ketua KOMODO Rohul, serta tokoh masyarakat. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Aplikasi Desanesha Dapat Jembatani Kepala Desa dengan Para Pakar

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan aplikasi Desanesha dapat menjembatani komunikasi kepala desa dengan para pakar di seluruh Indonesia. Dengan aplikasi tersebut, kepala desa dan pakar dapat terus bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi desa.

Maka dari itu, Desanesha akan mempercepat pencapaian SDGs Desa berbasis teknologi tepat guna di lokasi 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal itu usai meluncurkan aplikasi Desanesha bersama Rektor ITB, Prof Reini Wirahadikusumah di Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya Desanesha sangat bermanfaat karena sejumlah persoalan memang masih dihadapi desa. Ia mencontohkan persoalan sanitasi dan air bersih dapat cepat tertanggulangi melalui konsultasi dengan para pakar lewat Desanesha.

"Sanitasi dan air bersih ini sejalan dengan tujuan SDGs Desa pada poin ke enam," kata Gus Halim di Bandung, Jumat (10/2/2023).

Gus Halim juga menjelaskan bahwa nantinya berbagai rekomendasi dari Desanesha terkait laporan warga desa dapat menggunakan Dana Desa.

"Mungkin saja nantinya penyelesaian laporan menggunakan Dana Desa," sebut Gus Halim.

Adapun latar belakang dibuat aplikasi Desanesha adalah untuk membantu kepala desa di wilayah 3T yang selama ini kesulitan dalam mengakses informasi ataupun berkomunikasi dengan para pakar dari berbagai universitas. Selain itu, para dosen muda juga mendapat kesempatan untuk turut berkarya selayaknya dosen senior yang telah memiliki pengalaman dan jejaring di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta mengatakan, Kemendes PDTT akan merekomendasikan Desanesha kepada seluruh desa di Indonesia. Terutama disebarkan ke kabupaten/kota lokasi desa-desa 3T di wilayah Indonesia Timur. 

"Desanesha juga ditunjukkan dalam sistem informasi desa pada sid.kemendesa.go.id bersama seluruh data dan informasi desa dari seluruh Indonesia," papar Ivanovich.

Aplikasi ini disiapkan untuk kepala desa dan dosen ITB aktif untuk dapat saling terhubung. Desanesha juga mewadahi pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan terkait indikator SDGs Desa maupun Indeks Desa Membangun (IDM).

Dia menjelaskan, Desanesha juga memudahkan kepala desa bersinergi dengan dosen dan pakar ITB dalam menyelesaikan masalah di lapangan dengan bantuan teknologi. Kepala desa dapat menelusuri daftar pakar ITB berikut teknologi dan kepakarannya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah di desa.

Sementara dosen ITB dapat menjelajahi permasalahan dan kebutuhan Ipteksains di desa melalui sumber data yang di-input oleh kepala desa di berbagai wilayah di Indonesia. Sehingga dapat langsung berkonsultasi dan mendiskusikan teknologi yang sesuai untuk diimplementasikan.  

Laporan yang dituliskan oleh kepala desa di Desanesha secara algoritmik akan mencari kecocokan dengan kepakaran terdata di ITB. Dengan demikian, komunikasi dan saran dapat diberikan langsung oleh beberapa pakar sekaligus.

"Para pakar di ITB juga nantinya akan dibantu oleh pendamping desa saat penyelesaian laporan," kata Ivanovich. (Arianto)

Read More

Percepat Pencapaian SDGs Desa di 3T, Mendes PDTT Gandeng ITB

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Badan Pengembangan Informasi (BPI) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Penandatanganan PKB itu untuk Keterpaduan dan Sinergisitas Program dalam rangka Percepatan Pencapaian SDGs Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna di Lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Wilayah Indonesia Timur.

'Atas nama Desa-desa di Indonesia dan Kementerian Desa, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dengan ITB," kata Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini di Kampus ITB Bandung, Jumat (10/02/2023).

Dalam sambutannya, Gus Halim sangat antusias atas dukungan yang luar biasa dari ITB. Sebagai salah satu kampus tehnik terbaik di Indonesia, peran ITB sangat penting untuk menggalang teknologi tepat guna, yang berpotensi mengakselerasi laju kemajuan desa.

Menurutnya, Kemendes PDTT saat ini sedang mempersiapkan program di Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Dengan dukungan ITB diharapkan bisa mempercepat penyelesaian program tersebut.

"Ini sangat bermakna bagi masyarakat disana, mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut untuk bidang-bidang yang lain," kata Gus Halim.

Selain teknologi tepat guna, Gus Halim juga memaparkan program-program Kemendes yang menggandeng kalangan kampus seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa.

Saat ini, kata Gus Halim, Kemendes PDTT telah mengajak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya. Peserta RPL sebanyak 1.076 orang. Adapun peserta terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa, Pendamping Desa dan Penggiat Desa. Komponen beasiswa menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama empat semester senilai Rp22 Juta/mahasiswa.

Sementara itu, Rektor ITB Prof Rheini Wirahadikusumah Ph.D mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan dari Gus Halim dan semua pihak yang terlibat untuk terjalinnya kerja sama ini. Ia berharap sinergi PKB ini dapat memadukan program pengabdian ITB kepada masyarakat terutama di lokasi 3T wilayah Indonesia Timur

"Sinergi PKB yang akan ditandatangani ini diharapkan dapat tercipta kerja sama diantara untuk Melakukan keterpaduan program pengabdian kepada masyarakat di lokasi 3T wilayah Indonesia Timur, pertukaran dan pengembangan data dan informasi desa, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program kegiatan dan penerapan teknologi tepat guna serta kegiatan lain yang disepakati," kata Prof Rheini.

Adapun Perjanjian Kerja Bersama tersebut, ditandatangani oleh Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB bersama Dr. Ivanovich Agusta S.P., M.Si, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi.

Bersamaan dengan PKB, Gus Halim dan Rektor ITB juga meluncurkan aplikasi Desanesha menjadi penanda hadirnya ITB di titik terjauh dan simbol kesiapan kehadiran Dharma sains, teknologi, desain dan seni di seluruh desa di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Gus Halim di ITB, Nyai Lilik Umi Nashriyah dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Kemendes PDTT.

Setelah itu, Gus Halim bersama rombongan menyambangi Kampus Ganesha ITB untuk melihat langsung kondisi kampus dam fasilitas yang dimiliki. (Arianto)

Read More

Kartu Prakerja Dapat Pengakuan Internasional atas Keberhasilan Pemanfaatan Teknologi Digital

Duta Nusantara Merdeka | New York 

Dengan upaya memberi manfaat kepada 16,4 juta orang di seluruh Indonesia dalam kurang dari tiga tahun pelaksanaan program, Kartu Prakerja mendapat pengakuan internasional atas keberhasilannya memanfaatkan teknologi digital. Pakar pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) menilai Prakerja adalah game changer, atau pembawa perubahan besar, dalam upaya meningkatkan pembelajaran bagi orang dewasa di luar pendidikan formal.

Direktur UNESCO Institute for Lifelong Learning David Atchoarena mengungkapkan hal itu saat membuka acara pendukung Sidang ke-61 Komisi Pembangunan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN CSocD-61 PBB) yang digelar di New York, Amerika Serikat dalam webinar publik bertajuk Bringing 16.4 Million People Closer to Full and Productive Employment and Decent Work Using Digital Technology pada Jumat, 10 Februari 2023.

"Pemanfaatan perkembangan digital dalam pelaksanaan Kartu Prakerja dengan menyediakan pelatihan adalah hal yang baik dan inovatif terutama terkait pembelajaran dan pendidikan orang dewasa (adult learning and education)," ungkap David.

“Ini sekaligus membangun jembatan antara pendidikan formal dan informal. Teknologi menjadi ‘game changer’ terutama dalam memberikan tempat bagi platform digital untuk pengembangan keterampilan angkatan kerja (upskilling dan reskilling),” katanya.

 

Lebih lanjut, Ia menambahkan, pengalaman Kartu Prakerja patut ditiru negara-negara lain. Apa yang dilakukan Prakerja dinilai David sejalan dengan misi organisasi yang dipimpinnya yakni memberikan kesempatan pembelajaran seumur hidup.

 

“Tujuan pembelajaran sepanjang hayat, antara lain bertujuan untuk menekan ketidakadilan gender dan ketimpangan ekonomi,” ujarnya. 

Acara webinar dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Cipta Kerja sebagai lembaga pengarah kebijakan Program Kartu Prakerja. Ia menguraikan Prakerja merupakan misi kemanusiaan dengan pemberdayaan yang melibatkan pendidikan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan.

“Hasilnya, sejak tahun 2020 hingga 2022, lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini. 51% dari mereka adalah perempuan dan 3% adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan,” kata Airlangga.

Airlangga menyatakan bahwa program ini lebih dari sekedar kebijakan, pendanaan atau teknologi. Dibutuhkan perubahan radikal dalam institusi dan budaya, serta di pemerintahan, perusahaan dan individu. “Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata dia.

Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menambahkan, Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan online yang tersedia di mitra e-marketplace yang relevan dengan pasar kerja saat ini tanpa diskriminasi. “Sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP,” ujar Denni.

Pada kesempatan yang sama, Spesialis Statistik UN Women kantor Asia Pasifik Cecilia Tinonin mengungkapkan, pandemi memberikan dampak besar terhadap perempuan pemilik usaha mikro. Tidak banyak perempuan yang bisa beralih ke digital dalam menjalankan usahanya. “Pada 2022, ada 2.8 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke internet, dan perempuan, terutama pada kelompok usia yang lebih tua, berada pada posisi yang kurang menguntungkan,” kata Cecilia.

"Ada sejumlah hal yang diperlukan dalam menerapkan transformasi digital yaitu kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan bersertifikat serta pembelajaran seumur hidup melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang," ujar Ekonom dan peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore Maria Monica Wihardja.

Sementara itu, Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan memaparkan, dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan juga kecepatan pencairan insentif. 

“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital end-to-end dan pembayaran Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.

United Nations Commission for Social Development adalah lembaga kunci PBB yang menangani isu pembangunan sosial. Lembaga yang menjadi bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 1946 ini bertugas mengimplementasi aksi-aksi nyata Deklarasi Kopenhagen. Aksi tersebut mencakup upaya menumbuhkan lingkungan yang sesuai untuk pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu juga perluasan kebekerjaan yang produktif, pengurangan pengangguran dan integrasi sosial dalam pembangunan. (Arianto)

Read More

Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta Gelar Rapat Akbar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat akbar persatuan buruh terkait Konsolidasikan Penolakan Isi Perppu Cipta Kerja, Kebijakan Jalan Berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) dan RUU Kesehatan serta Pemenangan Dalam Pemilu Tahun 2024 di Puri Jaya Hotel Jakarta, Sabtu (11/02/2023).

Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari agenda persatuan buruh yang diselenggarakan di Jakarta pada 26 Januari 2023 yang lalu. Di mana saat itu, pertemuan dihadiri Pimpinan Serikat Buruh dari 6 konfederasi, 60 federasi tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia.

"Provinsi DKI Jakarta menjadi tempat pertama dalam rangkaian Roadshow di 16 Provinsi seluruh Indonesia" ujar Winarso, 

Ketua Exco Persatuan Buruh provinsi DKI Jakarta.

"Persatuan Buruh provinsi DKI Jakarta menyerukan beberapa hal, senada dengan apa yang diserukan dalam acara Persatuan Buruh tingkat Nasional. Pertama, menyerukan perjuangan bersama menolak isi PERPPU maupun RUU tentang omnibus law Cipta Kerja, dan menyikapi terkait tentang yang berkembang saat ini yaitu kebijakan Pemprov DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) di Jakarta," kata Winarso.

Selain itu, menurut Winarso, Menyerukan pembentukan persatuan buruh di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya semenjak seruan bersama ini dibuat oleh Pengurus Pusat Partai Buruh. Partai Buruh DKI Jakarta juga menyerukan kepada seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ada di DKI Jakarta untuk membantu secara sukarela pemenangan Partai Buruh dalam Pemilu 14 Februari 2024," terang Winarso.

"Bersama Pengurus Partai Buruh tingkat Kotamadya beberapa waktu yang lalu sudah membentuk Posko Orange di daerah Cakung Jakarta Timur yang langsung diresmikan oleh Said Iqbal, Presiden Partai Buruh ini pun menjadi target Partai Buruh tingkat Pusat untuk membentuk Posko Orange hingga 500.000 titik di seluruh Indonesia," pungkasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, perwakilan dari pengurus Exco Partai Buruh Tingkat Pusat, acara persatuan buruh di provinsi DKI Jakarta juga dihadiri oleh Winarso dan Zaenal Abidin selaku Ketua dan Sekretaris Exco Partai Buruh Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut serta mengundang Ketua dan Sekretaris Exco Partai Buruh tingkat Kotamadya dan Kabupaten vang ada di DKI Jakarta, serta acara persatuan buruh di provinsi DKI Jakarta juga mengundang nelayan, organisasi masyarakat (Ormas), jaringan rakyat miskin kota (JRMK), ojek online (Ojol), pedagang kakilima, kaum milenial, pelajar, mahasiswa, ketua atau sekretaris Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat Kotamadya yang ada di DKI Jakarta. Di samping juga mengundang perwakilan tokoh agama dan masyarakat serta bakal calon anggota legislatif DPR RI yang akan maju dari Partai Buruh. (Arianto)

Read More

Wujudkan Pelayanan Publik Berkualitas, Kementerian ATR/BPN Perkuat Fungsi Pengelolaan Pengaduan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu pembuktiannya, yakni telah diluncurkannya _Hotline_ Layanan Pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan Kementerian ATR/BPN. Tak berhenti di situ, peningkatan pada sistem tersebut terus digagas dengan mengintegrasikan layanan pengaduan ke 33 provinsi yang ada di Indonesia sehingga dapat menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat se-Indonesia soal pertanahan dan tata ruang.

Pengintegrasian layanan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Syaiful Haq berpendapat, peningkatan layanan _Hotline_ Pengaduan melalui Whatsapp dianggap relevan, mengingat data pengguna Whatsapp lebih banyak dari media lain. “Kenapa kita menggunakan Whatsapp? Karena dari data yang saya teliti, masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan Whatsapp,” tuturnya dalam kegiatan Penguatan Fungsi Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/BPN, yang diadakan di Fairmont Hotel Jakarta, pada Kamis (09/02/2023).

Kementerian ATR/BPN juga memiliki misi, yakni menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan pengelolaan pengaduan terus dilakukan demi menciptakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan secara teknis. Guna meningkatkan kualitas layanan komunikasi antara masyarakat dengan Kementerian ATR/BPN, terciptalah inovasi _Hotline_ Whatsapp Pengaduan sampai ke tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi seluruh Indonesia melalui _Omni Comunication Assistant_ atau yang disebut sebagai OCA. 

Sebagai informasi, _OCA Interaction_ merupakan layanan _Customer Relationship Management_ (CRM) yang dapat membantu admin dalam menjawab pesan masuk dari masyarakat dan dapat meningkatkan produktivitas karena semua pesan masuk dari berbagai sumber tersedia pada satu _dashboard_. “Melalui OCA Whatsapp ini nantinya akan terintegrasi di 33 provinsi. Maka dari itu, kita belajar dahulu penggunaannya, supaya pada saat _launching_, bisa berjalan baik,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati.

Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan (IP3) Kementerian ATR/BPN, Adhi Maskawan melaporkan, kegiatan ini untuk menjalankan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan. Meskipun _Hotline_ Whatsapp Pengaduan telah _launching_ tahun lalu, namun hanya berpusat di Kantor Pusat. Untuk itu, demi meningkatkan kualitas layanan, maka rencananya akan dikembangkan ke 33 Kanwil BPN. Pengembangan sistem tersebut nantinya akan diluncurkan secara resmi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2023.

Lebih lanjut, Adhi Maskawan menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi sebagian besar pengaduan itu terkait di Kanwil ataupun Kantor Pertanahan (Kantah). “Untuk tahun ini kita rencanakan sampai Kanwil, tahun depan sampai Kantah. Pelayanan ini tidak boleh berhenti. Setiap ada pertanyaan pengaduan dari masyarakat, kita sampaikan ke Kantah. Tahun ini kita lihat pengelolaan pengaduan ini berjalan dengan baik, agar tahun depan bisa luncurkan sampai Kantah. Saya harap pelayanan pengaduan ini menjadi indikator bekerja,” tuturnya.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 9-11 Februari 2023 di Fairmont Hotel Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan kali ini, para Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat, serta admin pengelola pengaduan. Kegiatan meliputi penyampaian materi oleh beberapa narasumber dan pelatihan penggunaan OCA bagi para peserta. “Besok akan kami latih bagaimana menggunakan sistem OCA sehingga Pak Menteri, Pak Wakil Menteri akan terlaporkan juga bagaimana pengaduan masyarakat,” tutup Adhi Maskawan. (Lak/Tha)

Read More

Dalam kurung waktu 1 Bulan, Polres Metro Jakpus Ringkus 36 Orang Pengedar Narkoba

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap 36 orang pelaku peredaran penyalahgunaan narkoba golongan 1 jenis ganja dan beberapa Jenis Narkoba lainnya, dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan barang bukti ganja jenis baru yang sudah di kawin silangkan dengan bibit dari belanda sebanyak 3 tanaman pohon ganja sepanjang 30 cm, hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers Ungkap Kasus Bulanan oleh Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Jumat (10/02/2023).

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP. Anton Elfrino Trisanto., S.H., S.I.K., M.Si. yang memimpin Konferensi Pers mengatakan dari 43 Laporan Polisi berhasil menangkap 36 orang pengedar narkoba dengan barang bukti 1,9 Kilogram narkoba jenis sabu, 896,3gram Ganja dan 246 butir extasi.

"Dalam kurang waktu dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2023 dengan 43 LP berhasil mengungkap paling banyak 36 orang pengedar, terdiri dari 35 orang laki laki,1 orang perempuan, untuk jumlah barang bukti yang kita amankan adalah 1,9 Kg Sabu, 863,6 gram Ganja kemudian 246 Butir Ekstasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, AKBP Anton menyampaikan, Barang Bukti dan Pengedar tersebut berasal dari beberapa tempat TKP yang ada di Wilayah Hukum Jakarta Pusat.

"Untuk para tersangka yang diamankan dari beberapa TKP dari secara umum 31 orang diamankan dari 29 TKP, Kemudian untuk Ekstasi 1 orang diamankan dari salah satu TKP dan Daun Ganja Kering 4 orang diamakan dari beda TKP," beber Wakapolres Jakarta Pusat.

"Ada hal yang menarik untuk BB Sabu itu sebanyak 1,4 Kg didapati dari peredaraan Irak, kemudian hal menarik lainnya adalah dari BB Ganja dengan 1 tersangka atas nama AG ini ada sangkutan denagan order Biji Ganja dari Belanda, Kita kerja sama dengan Bea Cukai berhasil mengamankan 3 Butir Biji Ganja yang di order dari TSK, rencananya oleh TSK di kawinkan dengan tanaman ganja yang sudah di persiapkan dari Bulan November di tanam di rumahnya untuk di Kawin Silangkan," tambahnya.

Sedangkan, untuk para tersangka Pengedar tersebut di ancam dengan Pasal 114 dan Pasal 112 dan Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 Tahun Penjara.

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan tersebut AKBP. Anton Elfrino Trisanto, S.H., S.I.K., M.Si. Wakapolres Metro Jakarta Pusat memberikan Ucapan Selamat Hari Pers Nasional 2023 kepada Para awak media yang hadir. (Arianto)

Read More

Rakornas Dukcapil di Manado, Mendagri Berikan 7 Arahan ke Peserta

Duta Nusantara Merdeka | Manado 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas adalah agenda tahunan, kali ini bertajuk "Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024" diselenggarakan di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Kairagi II, Sulawesi Utara, 8-10 Februari 2023.

Sebanyak 1.200 kursi yang disediakan panitia penuh terisi oleh peserta dari 514 Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan 38 provinsi. Bahkan, pas acara pembukaan berlangsung masih banyak peserta yang berdiri di bagian belakang ballroom berkapasitas 2.000 orang ini. 

Peserta yang tidak sempat hadir secara fisik, mengikuti acara melalui daring via zoom berkapasitas 1.000 peserta atau menyimak melalui Live Youtube channel Dukcapil KDN. 

"Ini Rakornas pertama setelah pandemi Covid-19. Tahun 2020-2021, Rakornas tidak dilaksanakan. Tahun 2022 dilaksanakan dengan sangat terbatas sebanyak 150 peserta di Bali. Nah, sekarang setelah 3 tahun tidak bertemu, Kota Manado ketiban berkah. Hotel-hotel full booked, perekonomian lewat UMKM meningkat dinamis," kata Zudan saat memberikan pengantar sebelum membacakan pidato sambutan Mendagri Tito Karnavian yang Rabu (8/2/2023) malam.

Acara Rakornas Dukcapil di Manado dihadiri oleh Wagub Sulut Steven Octavianus Estefanus Kandouw, Staf khusus Presiden Angkie Yudistia, Wali Kota Manado Andrei Angouw, pejabat Forkopimda setempat, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Senior Programer Officer, Digital Development World Bank Jonathan Marskell. Turut hadir pula Tim Pakar Ditjen Dukcapil, para bupati di Sulut dan beberapa bupati dari luar Sulut, para Kadis Dukcapil dari seluruh Indonesia, serta Kadis Dukcapil dari 15 kabupaten/kota di provinsi berjuluk 'Bumi Nyiur Melambai' ini.

Ia pun memaparkan, 7 pesan Mendagri Tito. Pertama, benahi seluruh sistem di Dukcapil agar data kependudukan yang dihasilkan lebih akurat. Pendataan penduduk melalui kegiatan jemput bola mendatangi penduduk bisa dilakukan dengan tertib," kata Zudan mengutip Mendagri.

Kedua, Mendagri menekankan, Dinas Dukcapil di manapun agar mempermudah rakyat mendapatkan pelayanan Adminduk. Mendagri mencontohkan, penggunaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pelayanan adminduk di gerai mal pelayanan publik. 

Terkait mesin ADM, Zudan dari atas podium menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang semua 29 kabupaten dan 9 kota-nya diberi hibah ADM. Begitu juga yang dilakukan dan Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna semua kecamatannya dibelikan 'ATM' ala Dukcapil itu.

Arahan Mendagri yang ketiga, gunakan data Dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi berbagai program pemerintahan. "Gunakan single identity number berbasis NIK. Tidak ada kode referensi lain untuk pemnduduk selain Nomor Induk Kependudukan. Jadi program bansos dan subsidi gunakan NIK, Dapodik dengan NIK. Begitu juga untuk BPJS Kesehatan dan NPWP sudah digantikan dengan NIK," katanya menerangkan.

Keempat, jangan ada pungli. Buat sistem pelayanan yang transparan, berapa lama pelayanan dokumen kependudukan bisa selesai. Usahakan bisa Same Day Service atau selesai di hari yang sama. Dan, umumkan setiap hari sisa blanko yang setiap hari di setiap loket pelayanan.

"Untuk cegah pungli, kurangi layanan tatap muka. Kontak dengan petugas dibuat seminimal mungkin. Layanan online lebih dimasifkan kembali, dan penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya," kata Zudan. 

Kelima, hilangkan paradigma lama yang mempersulit masyarakat. Semua pelayanan adminduk harus lebih dipermudah. Misalnya, membuat KTP-el dan surat keterangan pindah domisili tidak perlu surat pengantar RT/RW, cukup bawa KK. Untuk membuat akta kematian orang meninggal dunia, cukup membawa surat keterangan kematian dari rumah sakit. 

Keenam, benahi mentalitas, integritas dan kompetensi SDM Dukcapil. Salah satunya dengan mengedepankan 'Talenta Digital' melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Universitas Sebelas Maret (UNS). "Hanya di 2 kampus ini yang khusus mengajarkan Program Studi Adminduk yang memiliki mindset digital," kata Zudan. 

Sebab, lanjut Zudan, sekarang layanan adminduk berbasis digital. "Mindset digital harus kita tumbuhkan kepada seluruh SDM Dukcapil dengan membangun talenta digital di Dukcapil, syukur-syukur bisa menyemai bibit talenta digital di semua OPD," katanya.

"Dengan talenta digital maka seluruh pelayanan harus jelas who you are, NIK dikoneksikan dengan data dukcapil. semua lembaga tidak perlu membuat data sendiri-sendiri."

Last but not least, Zudan menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian yang ketujuh, yakni menciptakan iklim bekerja yang kompetiti dengan memberikan reward and punishment. Sehingga ini akan banyak ASN yang termotivasi untuk bergerak maju. (Arianto)

Read More