Mendes PDTT Ambil Sumpah PNS Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengambil sumpah calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Kemendes PDTT di Balai Makarti Muktitama kantor Kemendes PDTT, Selasa (31/1/2022).

Dalam arahannya, pria yang akrab disapa Gus Halim ini berpesan agar seluruh PNS yang baru saja diambil sumpahnya agar senantiasa mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara melalui Kemendes PDTT.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat dan senantiasa berharap langkah-langkah ke depan menjadi semakin bermakna bagi kepentingan, kemanfaatan diri sendiri, keluarga dan tentu kepada masyarakat, bangsa dan  negara,” ujarnya.

Gus Halim mengatakan, menjadi PNS adalah sebuah fase yang  menjadi harapan sebagian besar generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, Ia mengingatkan untuk selalu bersyukur dan menghayati pengambilan sumpah ini sebagai titik awal abdi negara.

“Mudah-mudahan dalam  momentum yang luar biasa ini memberikan makna yang mendalam bagi sebuah tahapan perjalanan kehidupan dari waktu ke waktu,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Setelah prosesi pengambilan sumpah selesai, Gus Halim yang  didampingi Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid kemudian berbincang-bincang dengan seluruh PNS yang baru saja diambil sumpah tersebut.

Turut hadir dalam pengambilan sumpah PNS ini yakni pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Dukung Ekosistem Pemilu Berkualitas, Kemendagri Perkuat Netralitas Penyelenggara Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) terus berupaya mendukung terbangunnya ekosistem Pemilu yang berkualitas. Upaya ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat netralitas penyelenggara negara dalam pelakasanaan tahapan Pemilu. Ikhtiar ini salah satunya dengan menggelar webinar bertajuk “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (31/1/2023).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Bahtiar menjelaskan, ekosistem Pemilu yang berkualitas perlu dibangun agar seluruh pihak merasa diperlakukan adil, baik kontestan maupun pihak lainnya yang terlibat dalam Pemilu. Hal itu sesuai dengan asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

Bahtiar menegaskan, gelaran ini merupakan bentuk dukungan konkret Kemendagri terhadap penyelenggaran Pemilu. Hal ini terutama dalam mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan baik. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan tujuan yang hendak dicapai pada Pemilu 2024 dapat terwujud.

“Keadilan Pemilu hanya bisa ditegakkan apabila seluruh penyelenggara negara yang terkait langsung maupun yang tidak langsung menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang,” terang Bahtiar.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna dalam laporannya menuturkan, gelaran ini merupakan salah satu upaya untuk menyosialisasikan aturan Pemilu khususnya mengenai netralitas penyelenggara negara.

Guna memberikan pemahaman kepada peserta webinar, Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Anggota Bawaslu RI Puadi; Komisioner KPU RI Persadaan Harahap; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman; perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto; serta perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai pihak, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peserta dari tingkat provinsi di antaranya Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Biro Humas. Kemudian peserta dari kabupaten/kota yakni Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan unsur lainnya. (Arianto)

Read More

Penuhi Kebutuhan Nakes, Kemenkes Transformasikan Poltekkes

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka percepatan pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melakukan transformasi Poltekkes dengan cara meningkatkan peran politeknik kesehatan (Poltekkes) di daerah. 

Sebanyak 2.537 lulusan Poltekkes telah mengisi 6.293 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah bekerja sama dengan LPDP, memberikan 1.676 beasiswa dokter, dokter spesialis, dan fellowship. 

Dirjen Tenaga Kesehatan drg. Arianti Anaya, MKM mengatakan komitmen pemenuhan tenaga kesehatan juga dilakukan dengan cara menempatkan 10.524 dokter dan 392 dokter gigi internsip di RS dan Puskesmas. 

"500 dokter spesiaslis telah ditempatkan di 334 RSUD. Adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri tahun ini telah ditempatkan sebanyak 7 orang," ujar Dirjen Arianti pada Town Hall Transformasi SDM Kesehatan di Jakarta, Senin (31/1). 

Dalam hal penyediaan dokter, akselerasi pemenuhan dokter dan dokter spesialis dilakukan melalui Academic Health System (AHS) dengan penambahan kuota mahasiswa (dokter 18,7%, spesialis 22,3%), peningkatan RS Pendidikan menjadi 222 Rumah Sakit, penambahan 200 dosen, dan fakultas kedokteran. 

Upaya tersebut merupakan capaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di Tahun 2022 yang menunjukkan arah positif. 

Dikatakan Dirjen Arianti, dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang merata dan berkeadilan dibentuklah platform pelatihan digital bernama Plataran Sehat. Platform tersebut diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan dan Sekretaris Jenderal. 

"Peluncuran platform ini merupakan salah satu capaian penting dari Townhall Transformasi SDM Kesehatan. Plataran Sehat merupakan situs pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan, tenaga medis, ASN Kemenkes, dan non ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan," ungkapnya. 

Platform ini mudah diakses dan digunakan bagi peserta dan institusi penyelenggara pelatihan. Metode pembelajaran bisa dipilih secara Daring, Luring atau keduanya. Plataran Sehat dapat diakses secara mudah di tautan http://lms.kemkes.go.id. 

Dalam capaian pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri, Ditjen Nakes bekerja sama dengan stakeholder telah mengirim sebanyak 429 tenaga kesehatan Indonesia bekerja di luar negeri, di antaranya 287 orang di Jepang, 133 orang di Belanda, dan 9 orang di Arab Saudi.  

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra negara untuk kerja sama peningkatan kapasitas tenaga kesehatan untuk siap ditempatkan di negara tujuan penempatan menjadi upaya yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan Transformasi SDM Kesehatan. 

Dalam kesempatan yang baik ini, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menjalin kerja sama dengan beberapa mitra potensial di Jerman, di antaranya Goethe Institute, Eurosearch Consultant, untuk pelaksanaan pilot project integrasi bahasa Jerman ke dalam kurikulum melas internasional program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes. 

Kesepakatan ditandatangani oleh Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Direktur Poltekkes Kemenkes Bandung dan Director Indonesia and Regional Director Southeast Asia/Australia/Zealand, Goethe Institute, CEO Eurosearch Consultant sebagai Penadatangan dari Partner Internasional.   

Dengan Jepang, Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan bersama dengan Handi Network International Jepang, Ketua Umum PPNI, LPK Bahana Inspirasi Muda Indonesia, menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk melakukan kerja sama integrasi bahasa Jepang dalam pelatihan dan pengembangan kurikulum keperawatan kelas perawat internasional bertematik Keperawatan Lansia. 

Ketiga penandatangan MoU disaksikan oleh Menteri Kesehatan RI, Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Konjen RI Frankfurt, dan perwakilan dari KBRI Berlin. 

Townhall Trasnformasi SDM Kesehatan juga dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan Menteri Kesehatan kepada Hero of the Month Januari 2023. 10 jenis kategori penghargaan diantaranya; Politeknik Poltekkes Terbaik dengan kategori “Peran Poltekkes dalam Optimalisasi Lulusan untuk Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Faskes di wilayahnya”, Satker pengguna produk dalam negeri (TKDN) tertinggi, mahasiswa berprestasi, Dosen dengan penilitian yang termanfaatkan, Dosen dengan Publikasi terbanyak di Journal Internasional bereputasi, Dosen dgn inovasi terbaik dalam Tridharma Perguruan Tinggi, Dosen dengan sitasi publikasi terbanyak, Dosen dengan pengabdian masyarakat yang memberikan dampak peningkatan kesehatan, Pegawai Poltekkes/BBPK/bapelkes berinovasi, Widiaiswara berprestasi, dan SDM dengan inovasi terbaik dlm Proses Belajar Mengajar. 

Townhall Transformasi SDM Kesehatan mengangkat tema 'Inovasi Bersama SDM Kesehatan.' Acara dihadiri oleh 510 peserta zoom dan hadir secara luring para pejabat eselon 1 Kementerian Kesehatan, Staff Khusus Menteri dan Staff Ahli Menteri, Wakil Direktur Utama PT. Mandiri, Direktur dan Sekretaris di lingkungan Ditjen Nakes, Kepala UPT Ditjen Nakes serta tamu undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Buttonscarves Beauty Dukung 7 Jenama dan Desainer Fashion Asal Indonesia untuk Tampil di New York Fashion Week

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Brand kecantikan Buttonscarves Beauty, selaku Official Beauty Partner mendukung 7 jenama dari desainer kebanggaan industri mode dari Indonesia untuk tampil di ajang New York Fashion Week (NYFW) sebagai bagian dari Indonesia Now pada tanggal 13 Februari 2023 mendatang. Buttonscarves, Beauty akan tampil itu mendukung tata rias pada model yang mempresentasikan karya dari Buttonscarves, KAMI., Zeta Prive, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspita dan Ayu Dyah Andari x BT Batik Trusmi. Peragaan busana bergengsi ini juga didukung oleh dapat hadir atas dukungan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW).

Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada 31 Januari 2023 ini memaparkan keterlibatan 7 brand dan juga ada sebuah preview showcase yang memperlihatkan satu look dari koleksi miliki brand dan desainer yang akan tampil di New York Fashion Week, Koleksi dari Buttonscarves, KAMI, Zeta Prive, Anggia Mawardi, Lenny Hartono, Nada Puspa dan Ayu Dyah Andar x T Batik Trusmi masing-masing akan mempersembahkan koleksi yang terdiri dari 10 look di dalam fashion show NYFW Autumn/Winter 2023

"Berkesempatan untuk menjadi Official Beauty Partner untuk 7 jenama dan designer Indonesia pada ajang New York Fashion Week Fall/Winter 2023, merupakan suatu kebanggaan bagi Buttonscarves Beauty, Hal ini membuktikan bahwa Buttonscarves Beauty siap untuk mendukung industri fashion dan beauty, khususnya di panggung mode internasional," ujar Kanya Hapsari selaku Marketing Director dari Buttonscarves Beauty di Jakarta, Selasa (31/01). 

Buttonscarves Beauty memperkenalkan "Popping Autumn" yang terinspirasi dari warna-warna musim gugur yang dipadukan dengan vibrant color. Look ini memiliki karakter yang soft namun fresh dengan menggunakan warna-warna pink, peach, cream, dan coklat. Di panggung New York Fashion Week Fall/Winter 2023, Buttonscarves Beauty merepresentasikan karakter makeup yang anggun dan fresh serta dapat digunakan untuk sehari-hari.

Sebagai pendatang baru Buttonscarves Baauty ingin memperkuat posisinya sebagai brand kosmetik terdepan dengan berpartisipasi dalam ajang mode Internasional. Sejak kemunculannya. Buttonscarves Beauty telah banyak mencuri perhatian beauty enthusiast sebagai brand lokal dengan produk yang berkualitas. Kesempatan pertama untuk menjadi Official Beauty Partner di panggung mode, terlebih di New York Fashion Week Fall/Winter 2023, merupakan suatu kebanggaan bagi Buttonscarves Beauty. Hal ini membuktikan bahwa Buttonscarves Beauty siap untuk mendukung industri fashion dan beauty, khususnya di panggung mode international.

Adapun perjelasan singkat setiap brand/desainer yang akan berpartisipasi adalah sebagai berikut:

'The Dream Capsules' dari Buttonscarves

Buttonscarves akan memamerkan busana ready-to-wear bertemakan The Capsules, sebuah koleksi terinspirasi dari gaya modern masa kini yang dibalut dengan gaya modest. Koleksi ini juga menampilkan signature monogram Buttonscarves yang terdiri dari blazer coat, shirt dress, denim shirt, classic shirt, hingga modern blouse.

Koleksi tersebut dihadirkan dalam 10 looks dengan ragam wama yang klasik dan tak lekang oleh waktu seperti hitam, warm neutrals, midnight blue serta warna cerah seperti merah dan pink clay sebagai penambah aksen warna. Konsep modest yang bersifat dinamis dan modern ini mampu dipadupadankan dengan mudah. Potongan dan bentuk koleksi The Dream Capsules ini juga sesuai dengan tren Fall/Winter 2023 dengan adanya lace details, puff sleeves, hingga pleated accents, tetapi tetap mengikuti tren.

'Charaka' dari KAMI.

Istafiana Candarini, Nadya Karina, dan Alina Candarini adalah sahabat sejak SMA. Mereka bertemu dan membangun kembali Impian mereka untuk mengejar passion. Pada tahun 2009, lahirlah Kami, sebagai merek baju modest. Nama "Kami berasal dari bahasa Jepang yang berarti "Tuhan". Nama adalah doa, maka doa dan harapan dari Kami, adalah untuk mendapatkan berkah dan ide dari Tuhan. Mempertahankan kesuksesan mereka, New York Fashion Week 2024 bagi Kami menjadi pencapaian baru untuk memasuki pasar mode global. Untuk acara spesial ini, Kami, telah menyiapkan koleksi bernama Charaka yang terinspirasi dari kekayaan lokal, Kain Tapis Lampung. Garisnya yang bersih dan rapi membentuk siluet dengan pendekatan modern. Ditambah pada asalnya, Kain Tapis disakralkan karena berhubungan dengan kehidupan, baik lingkungan maupun Sang Pencipta Alam Semesta. Karenanya, pola Charaka terinspirasi dari kehidupan sekitar.

'The Talking Point' dari Zeta Privé

New York sebagai kota pusat bisnis, seni dan mode dunia selalu menjadi topik pembicaraan. Berdasarkan inspirasi tersebut, Zeta Privé mengusung tema "The Talking Point" yang akan dibawa ke New York Fashion Week 2023. Koleksi yang ditampilkan merupakan pakaian wanita bemuansa modest wear yang elegan, modern dan siap pakai yang menjadi spirit American Style.

Sentuhan palet warna soft namun versatiles seperti palet cream, gossamer pink, harbour blue, basil dan innuendo. Koleksi ini juga hadir lebih bold dengan aplikasi aksesoris bernuansa hitam dengan design ikon kote New York yang hadir lebih artistik. Perpaduan ini dihadirkan untuk memberi surprise dalam padu padan, sehingga diharapkan mampu memberikan pemakai menjadi The Talking Points yang menjadi tema besar koleksi Zeta Prive. Dalam koleksi ini wama hitam menjadi penanda peralihan style dari tiap sequence koleksi.

'Komorebi' dari AM BY ANGGIASARI

AM merupakan Brand Modest yang mengusung Konsep Sustainable yang mempunyai strategi konsep recycle sebagai Brand DNAnya, dengan Anggiasari sebagai fashion creatornya. Anggia menggunakan sisa denim dari garmen local Indonesia atau produk denim yang over stock, reject atau cacat produk. Lalu dikombinasikan dengan bahan yang aman terhadap lingkungan, nyaman pada kulit yang mengandung katun 85-100%. Pada perhelatan New York Fashion Week 2023, AM by Anggiasari akan berkolaborasi dengan Boolao, brand yang sama-sama mengusung Konsep Sustainable pada Brand DNAnya. Boolao mengusung konsep "Shibori on Ecoprint textiles" merupakan perpaduan teknik antara pewarna alami ecoprint dan ledye dengan desain otentik pada berbagai bahan sutera. Perhelatan New York Fashion Week 2023, AM by Anggiasari akan mengeluarkan koleksi Autumn Winter 2023/2024.

'Song(s) of Archipelago' dari Lenny Hartono

'Song(s) of Archipelago' merupakan sebuah koleksi yang memperlihatkan salah satu dari sekian banyak jenis kain tenun Indonesia yaitu Songket. Yang akan ditampilkan pada perhelatan Indonesia Now di NFW 2023 adalah bagian kedua dari koleksi ini yang memadukan Songket dari Ball dengan kain berwarna kebumian sebagai tema utama yang ditampilkan, Jenis Songket yang digunakan khusus adalah Songket Sidemen, yang berasal dari desa Sidemen di Bali, Indonesia. Tenun dalam Songket ini memilki motif yang disebut Patra Sari, yaitu pola botani (bunga) yang biasa digunakan untuk menghiasi bangunan khas Bali. Bagian dari koleksi ini akan ditampilkan bersama dengan perhiasan yang juga bagian dari koleksi terbaru karya Lenny Hartono dengan gaun malam yang menawan.

'A Breath of Modesty' dari Nada Puspita

Pada New York Fashion Show F/W 2023, Nada Puspita akan memamerkan busana dengan tema A Breath of Modesty. Lebih dari sekadar gambaran busana yang nyaman dikenakan, koleksi spesial ini menampilkan modest styles, sebagai ciri khas utama Nada Puspita, dengan sentuhan desain feminin dan klasik, yang membuat koleksi ini terlihat semakin elegan dan anggun. Koleksi ini hadir dalam total 10 looks dengan beberapa artikel, mulai dari shirt dress, wide-leg trousers, flared skirt, cardigan, hingga statement dress. Koleksi ini juga dihiasi dengan berbagai macam aksen yang dapat menambah kesan feminin, seperti pleated accents, puff sleeves, dan dramatic ruffles.

Sementara itu, dari segi pemilihan warna, koleksi A Breath of Modesty berputar di sekitar warna yang tak lekang oleh waktu, seperti soft pink, warm neutrals, dan midnight blue. Koleksi ini juga terbuat dari kombinasi beberapa bahan, seperti organza, sateen, dan tile, yang memperkuat kesan klasik dari koleksi ini tersendiri.

'Basundari: Kala di Wedari' dari Ayu Dyah Andari bersama BT Batik Trusmi

Memperlihatkan koleksi kolaborasi antara Ayu Dyah Andari bersama BT Batik Trusmi, hadir Basundari: Kala di Wedari yang menyoroti motif floral dalam batik Mega Mendung. Istilah frase kuno yang berasal dari bahasa Sansekerta dan Jawi Kuna, Basundari memiliki arti "disini di antara bunga-bunga di bumi". Hal tersebut terinspirasi dari sifat sejati perempuan Indonesia yang memiliki semangat tinggi untuk mengabdikan diri bagi diri, keluarga dan tanah airnya. Pengalaman belasan tahun melewati suka duka tentu menggelorakan rasa solidaritas mereka. Wanita mendukung wanita. Mengajak sesama pengrajin dan pembatik, mereka bersama-sama membuat Karya Seni bertema Bumi. Batik yang berbahan dasar kain kemudian dirancang dengan menonjolkan tiga unsur bumi: tanah, air, dan udara. Dengan cara lain, proses di balik pembuatan karya-karya ini juga melafalkan kerja keras akan selalu terbayar di akhir. (Arianto)

Read More

Peringati Bulan K3 Nasional 2023, Nusantara Regas Gelar HSSE Talks

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 yang telah dicanangkan pemerintah setiap tahun dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023, PT Nusantara Regas yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Persero menyelenggarakan HSSE Talks dengan tema "Wujudkan Budaya HSSE Generative dan Pengelolaan Asset Integrity yang Unggul Guna mendukung Keberlanjutan Bisnis Pertamina" secara Hybrid, Senin (30/01).

Mayor Jenderal TNI Dwi Jati Utomo, S.I.P., M.Tr selaku Liaison Officer PT Pertamina memaparkan, fungsi serta peran TNI dalam menjaga objek vital nasional. "Karena Nusantara Regas merupakan salah satu anak usaha PT Pertamina dan merupakan objek vital nasional, maka TNI akan All out dalam hal mengamankan aset PT Nusantara Regas," ujarnya.

Seperti diketahui, TNI selama ini hadir untuk mendukung bisnis Pertamina dan melindungi aset dari Pertamina group terutama Nusantara Regas.

"Semarak bulan K3 kami adakan untuk meningkatkan awarness K3 bagi karyawan PT.Nusantara Regas. Disisi lain, Kami juga mengadakan berbagai rangkaian kegiatan seperti pembukaan bulan K3 nasional, diskusi HSSE dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya. Selain itu, di hari Jum'at kami juga mengadakan kuis untuk menyemarakkan bulan K3 nasional," ujar Direktur Operasi dan Komersial PT Nusantara Regas, I Putu Puja Astawa.

Lebih lanjut, ia menambahkan, kami juga terus mengingatkan arti penting K3 sebagai bentuk awarness. Di bulan K3 ini kami juga banyak melakukan exercise-exercise terkait K3 dan pelaksanaan medical check up sebagai bentuk preventif. 

Menurut dia, Industri migas merupakan industri yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting pemahaman serta penerapan budaya K3 yang baik untuk diterapkan dilingkungan kerja. 

K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang tentunya bisa berdampak pada demotivasi dalam bekerja ataupun penurunan produktivitas.

"Alhamdulillah sejauh ini kami selama 10 tahun terakhir sudah mencapai 11.000.000 jam kerja aman, hal ini tentunya akan memacu kami untuk mempertahankan zero accident," ungkapnya.

Sementara itu, Erwin Jonathan, Manajer HSSE/Kepala Departemen HSSE PT. Nusantara Regas mengatakan, Selain kuis dan HSSE Talks ada juga program lain yakni Program HSSE development yang akan memberikan pelatihan dan sertifikasi gratis untuk vendor PT Nusantara Regas serta ada juga program CSR yakni dimana ada perwakilan dari universitas UIN dan universitas Binawan untuk kami latih dan kami berikan sertifikasi secara gratis. Kegiatan itu rencananya akan digelar pada bulan Pebruari mendatang. 

Tidak ketinggalan, kami juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang patuh terhadap K3.

Terpisah, Robert Andrew, Senior Officer Health and Safety PT Nusantara Regas  mengatakan, Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara bulan K3 yang diselenggarakan oleh Nusantara Regas yang mencakup aspek environment dan security, salah satu dari 7 topik yang sudah kita jalankan.

Masih kata Robert, kita menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI dan Direktur Utama Pertamina itu sebagai bagian upaya kita untuk mitigasi resiko security (keamanan) untuk menjaga aset integrity dan keberlangsungan logistik atau suplai chain dari PT Pertamina khususnya PT Nusantara Regas.

Melalui rangkaian acara yang diselenggarakan selama sebulan ini, Nusantara Regas mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3, serta penerapan K3 pada bidang pekerjaan masing-masing. Selain itu juga meningkatkan partisipasi keluarga besar Ditjen Migas dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan usaha demi mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Secara khusus, saya juga berharap rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap budaya keselamatan kerja migas yang terdiri dari keselamatan pekerja, instalasi, lingkungan dan umum, serta kita menjadi mampu menerapkan budaya tersebut dalam kehidupan kita, baik sebagai perwira Regas maupun sebagai pribadi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kapolda Metro Jaya Pimpin Upacara Peringatan HUT SATPAM ke 42

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil Imran memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Pengamanan (SATPAM) ke 42 di lapangan presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (30/1) pagi.

Upacara tersebut juga dihadiri oleh KAKORBINMAS POLRI,Wakapolda Metro Jaya, Dirbinpotmas Korbinmas Polri, Dirditibmas Korbinmas Polri, PJU Polda Metro, Ketum BPP ABUJAPI, serta Ketum BPD ABUJAPI JAYA.

Dalam amanatnya Kapolda menyampaikan beberapa poin di hari lahirnya SATPAM pada 30 Desember 1980 yang lalu.

"Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-42 Satuan Pengamanan Tahun 2022 dengan tema Sinergisitas Satpam dan Polri, Peduli untuk Sesama ," kata Fadil saat memimpin upacara di Mapolda Metro Jaya, Senin (30/1/2023).

Kapolda Metro Jaya, mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun ke 42 kepada seluruh personel satuan pengamanan di manapun bertugas.

 "Selamat Ulang Tahun Satpam ke 42, semoga Satpam dapat semakin profesional dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas dan semakin optimal dalam melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa," tutur Fadil.

Sebelum memulai sambutan, Kapolda mengajak kepada seluruh yang hadir agar menundukkan kepala sejenak untuk mengenang dan mendoakan Kapolri ke 8, Jenderal Polisi (Purn) Awaloedin Djamin, sekaligus Bapak Satpam Indonesia.

"Kita ketahui Almarhum Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, telah berjasa besar dalam membentuk dan membesarkan Satpam sampai dengan saat ini," tutur Fadil.

Fadil menyebut, Polri menyadari bahwa dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tidak bisa dilakukan sendiri. Sumber daya Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan tantangan tugas yang dihadapi. 

"Untuk itu, potensi masyarakat harus dikembangkan sehingga mampu memperkuat sistem keamanan melalui pengamanan swakarsa," ujarnya.

"Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 1980 Jenderal Polisi (Purn) Prof. Awaloedin Djamin, M.P.A memiliki ide dan gagasan untuk membentuk suatu pengamanan swakarsa berupa Satuan Pengamanan (Satpam)," papar Fadil.

Menurutnya, kehadiran Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa juga telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi “Pengemban fungsi kepolisian adalah 5 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”.

"Kehadiran Satpam merupakan kepanjangan tangan Polri sebagaimana yang disampaikan oleh Charles P. Nemeth, seorang Professor di John Jay College bahwa “Peran Satpam banyak digunakan 6 untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan kriminal”," kata Fadil.

Tak lupa, Kapolda juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada rekan-rekan Satpam atas dukungannya selama ini. 

"Terima kasih kepada Satpam yang sudah membantu dan mendukung tugas Polri untuk menciptakan situasi yang kondusif, Satpam dituntut untuk semakin profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata di lingkungan tugasnya masing-masing," ucap Fadil.

Fadil memaparkan, pada tahun 2022, jumlah BUJP sebanyak 5.670 atau meningkat 250% dari tahun 2021 sebanyak 1.622. Untuk jumlah personel Satpam pada tahun 2022 sebanyak 856.002 orang atau meningkat 5% dari tahun 2021 sebanyak 815.129 orang.

"Peningkatan kuantitas tersebut, tentunya juga harus diimbangi dengan peningkatan peningkatan kemampuan dan keterampilan. Rekan-rekan Satpam juga harus senantiasa berpegang teguh terhadap nilai, norma, dan etika yang baik pada setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Kapolda juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Satpam, Badan Usaha Jasa Pengamanan, pengurus Asosiasi Jasa Pengamanan, serta segenap stakeholder terkait lainnya.

"Terima kasih atas kerja sama yang sinergis, sehingga situasi stabilitas kamtibmas dapat kondusif ," kata Fadil.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, dalam melanjutkan tugas pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jayalah Satpam Indonesia!!! ," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menteri Basuki Dampingi Presiden Jokowi Buka Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta, Minggu (29/1/2023). Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan public awareness serta membangun komitmen bersama dalam menyukseskan Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023.

Rangkaian acara diawali Presiden Jokowi dengan bersepeda dari Istana Negara menuju Sarinah, dilanjutkan berjalan kaki hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Turut hadir dalam acara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat. 

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia telah sukses menyelenggarakan Presidensi KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu, selanjutnya Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Presiden Jokowi menyampaikan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia harus menumbuhkan rasa optimis. 

"Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi Dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo Pasific. Bahwa ASEAN dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth," kata Presiden Jokowi. 

Momentum keketuaan Indonesia ini perlu dipersiapkan secara maksimal dengan upaya penguatan koordinasi di dalam negeri, termasuk dukungan infrastruktur pada venue pelaksanaan ASEAN Summit yang rencananya dilaksanakan pada Mei 2023.

Kementerian PUPR saat ini tengah merampungkan peningkatan dan pembangunan jalan baru dari Labuan Bajo menuju Tanamori di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mendukung konektivitas venue ASEAN Summit. Pembangunan akses Labuan Bajo-Tanamori sepanjang 25 km meliputi Jalan Ruas Labuan Bajo-Simpang Nalis-Simpang Kenari-Tanamori beserta 4  jembatan dengan total panjang 175 meter. 

Pembangunan jalan dan jembatan ini dilaksanakan sejak Januari 2022 di bawah tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya dan PT Yodya Karya. 

"Anggaran pembangunannya bersumber dari APBN senilai Rp481 miliar dengan progres fisik saat ini mencapai 97,26%," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. 

Selain konektivitas, Kementerian PUPR juga membangun Embung Anak Munting di antara Labuan Bajo menuju Tanamori di Desa Warloka, Kecamatan Komodo. Embung Anak Munting memiliki kapasitas tampung 159.481,10 m3 dan luas genangan 4,5 hektare dengan fungsi utama untuk konservasi dan mendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo dalam rangka pelaksanaan ASEAN Summit. 

Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan Kawasan Waterfront Marina yang sudah diresmikan Presiden Jokowi pada Juli 2022 dan Puncak Waringin yang diresmikan pada Oktober 2021. Kedua kawasan tersebut juga rencananya akan digunakan sebagai venue untuk rangkaian acara ASEAN Summit di Labuan Bajo. 

Sebagai komitmen bersama menyukseskan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berserta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meninjau kawasan tersebut pada Kamis-Jumat, 26-27 Januari 2023 lalu. (Ari) 

Read More

Gelar Donor Darah Perdana, BARIGADE Barisan Garda Terdepan: Wujud Kepedulian Sosial Sesama

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

DPP BARIGADE Barisan Garda Terdepan menggelar aksi sosial Donor Darah di Tangerang Selatan, Minggu (29/01). Dalam kegiatan itu, diberikan juga pemahaman akan pentingnya mendonor darah kepada para pendonor.

"Kegiatan ini mengusung tema "Peduli Setetes Darah untuk Indonesia Sehat". Acara ini pun disambut positif oleh warga setempat," kata M Kurniawan, Ketua Umum DPP BARIGADE Barisan Garda Terdepan kepada awak media di Tangerang.

Disisi lain, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sesama, peningkatan imunitas dan merupakan agenda perdana dari BARIGADE Barisan Garda Terdepan.

“Donor darah ini, selain untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit yang memerlukan darah, juga menyehatkan bagi yang bersangkutan. Tujuan kita menggelar kegiatan ini untuk menjaga kesehatan, lebih peduli terhadap kondisi tubuh dan bakti kita pada masyarakat,” ujarnya.

“Kegiatan donor darah ini di ikuti oleh anggota BARIGADE Barisan Garda Terdepan dan warga sekitar, dengan target kuota 100 pendonor, semoga bisa terpenuhi,” harapnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini merupakan wujud pengabdian BARIGADE Barisan Garda Terdepan kepada masyarakat, bangsa dan negara, khususnya untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya di masa pandemi yang belum berakhir ini.

Terlebih, Donor darah rutin, selain bisa untuk membantu sesama, juga membuat tubuh kita menjadi sehat, semoga kegiatan ini bisa selamatkan jiwa sesama. “Semangat berbagi sesama, semangat untuk kepedulian sosial, dimulai dari kegiatan kecil dan kegiatan seperti donor darah ini,” ucapnya.

“Terima kasih atas partisipasi semua warga masyarakat yang telah berkenan ikut mensukseskan kegiatan donor darah ini semoga ini menjadi amal dan bermanfaat bagi sesama,” tuturnya.

“Kesadaran untuk kegiatan kemanusiaan donor darah ini perlu terus ditumbuhkan, selain dapat membantu mereka yang sangat membutuhkan darah, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Menurutnya, donor dapat menjaga sirkulasi darah, sekaligus mengetahui tekanan darah yang normal dan tidak normal,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Triana, salah satu pendonor dari Ciputat, bahwa donor darah dapat menyehatkan tubuh kita, badan akan semakin segar dan beraktifitas dengan enjoy.

“Dan yang pasti, Rutin donor darah dapat menyelamatkan nyawa tiap orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, agar stok darah tetap tersedia, maka orang yang sehat tak perlu ragu untuk mendonorkan darahnya,” pungkasnya. (Tha/Ari)

Read More

DPP Al-Itihadiyah Lantik Pengurus baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Al-Itihadiyah, dengan segenap kelengkapan organisasinya, dilantik Sabtu (28/01/2023), meneruskan estafet amanah sebelumnya. Berangkat dari kiprah historisnya sebagai pemrakarsa berdirinya Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, Al-Ittihadiyah pada usianya ke 88 kini, menegaskan ikhtiarnya untuk merekatkan umat, berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk kemajuan bangsa. 

 

Dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diamanatkan pembukaan UUD 1945, Al-Ittihadiyah telah tumbuh-kembang di seluruh pelosok Nusantara berlandaskan pada 3 (tiga) pilar utamanya, yaitu dakwah dan sosial, kaderisasi dan pendidikan,  dan ekonomi. Ditengah tantangan bangsa yang makin kompleks, perubahan eksponensial di berbagai aspek kehidupan, dan gerak dinamis dunia, kepemimpinan baru Al-Ittihadiyah hadir menyesuaikan dengan tantangan zaman dan menapak ke masa depan. 

Pertambahan penduduk, arus urbanisasi, and ikhtiar manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam tatanan masyarakat modern (Revolusi Industri 4.0, Society 5.0) akan mendesakkan kebutuhan pangan dan energi yang kian besar. Penduduk dunia diprediksi akan bertambah, dari saat ini sekitar 8 milyar, mencapai 9.7 milyar pada tahun 2050. BKKBN memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2050-2060 bisa mencapai 450-480 juta, dua kali lipat dari sekarang. Dengan laju pertumbuhan 1.49% saat ini, setiap tahun penduduk Indonesia bertambah 4.5 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Singapura.

 

Eksplorasi dan ekspolitasi sumber daya alam untuk menenuhi kecukupan dan ketahanan pangan dan energi, disamping bisa berkompetisi diantara keduanya, akan memberikan tekanan luar bisa pada lingkungan dan  daya dukung bumi secara keseluruhan. Hal ini perlu diseimbangkan, pada satu sisi kebutuhan dasar akan kemaslahatan masyarakat terpenuhi, di sisi lain sumber daya alam dan lingkungan bisa dilestarikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks seperti inilah, Al-Ittihadiyah merumumuskan program FEED+ the Nation, untuk melandasi program kerja nasional menuju 100 tahun Al-Ittihadiyah pada tahun 2035. Kerangka gagasan FEED+ the Nation mencakup berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini melingkupi program ketahanan pangan (Food) dan energi (Energy) sembari mengupayakan kelestarian lingkungan (Environment). Diatas semua itu, marwah dan harkat (Dignity) bangsa ini mesti dijaga dan ditingkatkan dibawah kepemimpinan nasional yang amanah, kompeten dan ber-integritas. 

“Dengan 3 (tiga) pilar membangun kekuatan umat untuk kemsalahatan masyarakat dan kemajuan bangsa, Al-Ittihadiyah memberikan feeding kepada negara yang terkandung dalam program FEED+ the Nation. Pada ujungnya, rakhmat buat semua lapisan masyarakat, sebagai perwujudan esensi dari rahmatan lil alamin”, ujar Ir. H. Nuruzzaman, Ketua Umum DPP Al-Ittihadiyah. 

Aspek D+ lainnya pada gagasan FEED+ the Nation mencakup permasalahan yang perlu dipecahkan dan agenda yang perlu dikedepankan. Tantangan menjadi berlipat-ganda ketika arus urbanisasi makin ekspansif pada banyak kota di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Ini menguak masalah baru terkait kesehatan yang endemik, psiko-sosial, partisipasi politik, dan potensi ketimpangan (Disparity) hukum, akses dan inklusi finansial.  Dengan kerinduan akan kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat dan kepemimpinan nasional yang amanah, akan mengikis keterbelahan akut yang terjadi selama ini, dan lebih memaknai dengan baik, bijaksana dan cerdas keberagaman (Diversity) yang ada.  

Kehidupan politik, yang menghasilkan sekat-sekat sosial dan sekaligus ruang ekspresi yang lebih luas, mesti ditata dengan prinsip dan implementasi demokrasi (Democracy) yang lebih baik dan ber-keadilan. Perlu dicermati bahwa adopsi teknologi digital (Digital) secara komprehensif dengan tata-kelola yang baik akan meningkatkan kualitas demokrasi. 

Disamping tentunya akan melahirkan inovasi, mendorong pertumbuhan bisnis, dan memberikan efisiensi pada segala aspek kehidupan manusia, serta membuka peluang baru yang secara kreatif menjadi dimungkinkan. “Berbagai aspek tercakup dalam FEED+ the Nation, yang akan diuraikan dengan program nyata yang implementatif untuk kemaslahatan umat dan masyarakat umum”, tambah Sekjen DPP Al-Ittihadiyah, H. Mangesti Waluyo Sedjati. 

Masa depan bangsa akan banyak ditentukan oleh genersi muda. Oleh karena itu, Demographic Dividend yang masih ada perlu diperdayakan dan disegerakan pemanfaatan strategisny untuk mempersiapkan generasi emas masa depan. Ini sejalan dengan kaderisasi dan pendidikan yang holistic, inklusif, dan transformatif. 

Pandemi global Covid-19 telah memberikan tantangan berat selama ini, namun sekaligus juga meniscayakan transformasi digital, yang meluas dan tidak terelakkan. “FEED+ the Nation akan kita rinci dan kembangkan lebih lanjut, dengan pengayaan dari para dewan pakar dan berbagai pihak --- termasuk aspek sinergi kaderisasi generasi muda dan pemanfaatan strategis digital dan teknologi untuk masa depan”, imbuh H. Agus Wicaksono, Ketua DPP Al-Ittihadayah yang menginisiasi dan mengkoordinasikan rumusan program ini. 

"Lingkungan yang sehat, polusi yang menurun, dan upaya Decarbonization, berbarengan dengan hal diatas, akan membuka ruang segar untuk masyarakat hidup sehat. Secara jasmani, dibarengi dengan ‘makanan’ rokhani yang proporsional dan masyarakat bisa mendapatkannya tanpa rasa takut dan curiga yang tidak wajar memberikan peluang dan jalan untuk tidak lupa bahagia. Jadi, FEED+ the Nation, Stay Healthy and Be Happy selayaknya menjadi acuan pemimpin bangsa ke depan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

FORGASN-PUPR Gelar Musyawarah Nasional Pengawal ber-NRP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi ISSUE BESAR "Mulai tanggal 28 November 2023 Pegawai Honorer tidak lagi dipakai Instansi Pemerintah" yang dikeluarkan oleh Menpan - RB dan Kebijakan lain yang dirasa kurang berpihak kepada kami, maka dengan ini Forum Nasional Pegawai Non Apararur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (FORGASN-PUPR) menggelar musyawarah nasional pengawal ber-NRP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Sabtu (28/01). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR), Madens Hattu.

Terhitung Mulai Tahun 2023 status Pegawai Pemerintah hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terlebih, Untuk beberapa pekerjaan di Instansi Pemerintah, seperti Petugas Keamanan dan Kebersihan nantinya akan dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan pihak ketiga atau pekerja outsourcing. Untuk tahun 2022, Pemerintah akan mengutamakan Rekuitmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN.

Berangkat dari hal diatas, Madens mengatakan, Pegawai Non ASN yang tergabung dalam Forum Pegawai Non ASN PUPR (FORGASN PUPR) menyikapi dengan pandangan dan harapan serta masukkan MELALUI:

- UU ASN: Merevisi UU ASN No 5/2014 pada pasal 131A khususnya pengangkatan Honorer secara bertahap untuk yang sudah bekerja sampai dengan 2016/ Bekerja menjadi honorer minimal 5 Tahun.

- PERPRES: Adanya pengangkatan PNS PUPR dari honorer melalui Perpres. Dimana dalam hal ini PUPR dirasa mampu jika ada Perpres dan dilihat dari kesiapan Anggaran dalam Pagu Anggran PUPR setiap tahun, serta pegawai yang Pensiun.

- CPNS: Pengangkatan Honorer Menjadi PNS secara bertahap, Karena Non ASN/Honorer tidak bisa mengikuti test CPNS kama terkendala persyaratan dalam segi Umur.

- PPPK: PPPK tidak jauh berbeda dengan Honorer yang ikatan kerja memakai sistem Kontrak, ini mejadi sangat rawan untuk putus kontrak. Diharapkan tidak ada kontrak dan putus kontrak menjadi pegawai tetap dan dengan tanpa adanya tes untuk menjadi PPPK.

Dari Pandangan diatas, Madens mengungkapkan, KAMI FORUM PEGAWAI NON ASN KEMENTERIAN PUPR (FORGASN PUPR) YANG TURUT MEMBANGUN INFRASTRUKTUR NEGERI INI, MENYATAKAN SIKAP SEBAGAI BERIKUT:

1. MENDORONG SEGERA REVISI UNDANG-UNDANG ASN NO.5 TAHUN 2014 (pasal 131A) UNTUK DISYAHKAN;

2. SELURUH PEGAWAI NON PNS PUPR YANG BER-NRP MEMOHON UNTUK DIANGKAT MENJADI PNS;

3. MENOLAK OUTSOURCING DAN MEMASUKKAN KEMBALI TENAGA PENDUKUNG (PENGEMUDI, PRAMUBAKTI DAN SATPAM) KEDALAM DATA VALIDASI NON PNS MENPAN-RB.

“Melalui Munas ini, kami memohon Presiden Jokowi untuk mengangkat kami menjadi PNS sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Brigade Nasional Komitmen Dukung Presiden Jokowi Berantas Radikalisme dan Intoleransi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

DPP Brigade Nasional menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat konsisten dalam memberantas radikalisme maupun intoleransi. Konsistensi Kepala Negara itu tentu akan menjadi warisan (legacy) yang baik bagi generasi mendatang. Kepedulian Presiden RI Joko Widodo untuk mewariskan sejarah yang baik untuk masa depan yang gemilang harus didukung segenap elemen masyarakat.

“Mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi wajib dilakukan seluruh masyarakat di Tanah Air kita tercinta,” kata Ketua Umum DPP Brigade Nasional, Reni Lubis, usai deklarasi Pengurus DPP Brigade Nasional serta dialog kebangsaan “Radikalisme dan Intoleransi” di Balai Sarwono, Sabtu (28/1/2023).

Radikalisme dan intoleransi berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang besar. Apalagi, di era digital saat ini radikalisme, terorisme, dan intoleransi dengan mudah menyebar lewat media sosial. Tingginya akses internet di Indonesia jika tidak dikelola dengan bijak tentu bisa menjadi alat strategis bagi penyebaran radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

“Pihak-pihak tertentu tersebut telah melupakan sejarah berdirinya NKRI, yang memang sejatinya dibangun di atas fondasi kebhinekaan dengan keragaman budaya, suku bangsa, bahasa, bahkan agama,” ujar Reni Lubis.

Pada momentum ini, Brigade Nasional menegaskan sepenuhnya mendukung Presiden RI Joko Widodo dalam mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Pasalnya, kebhinekaan yang koyak dengan adanya upaya memecah belah bangsa tidak bisa didiamkan begitu saja.

Brigade Nasional akan berkontribusi dalam mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang mengancam persatuan bangsa melalui sumbangan pemikiran, refleksi mendalam, kajian-kajian ilmiah, serta aksi nyata melalui cara-cara yang kreatif dengan pendekatan sosial budaya.

“Saya mengajak seluruh pengurus DPP Brigade Nasional, DPD maupun DPC Brigade Nasional, seluruh organ relawan, dan segenap masyarakat Indonesia untuk bersatu, bergotong royong melawan radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang akan membawa Indonesia adil, makmur, dan sejahtera dalam kebhinekaan,” pungkas Reni. ()Arianto)

Read More

Brigade Nasional Gelar Deklarasi Plus Diskusi Kebangsaan dengan Tema "Radikalisme dan Intoleran"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Brigade Nasional merasa prihatin dengan realitas di masyarakat Kita di mana radikalisme dan intoleransi telah memecah belah masyarakat. Berbagai persoalan atau konflik sosial yang dipicu oleh SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) seolah menjauhkan kita sebagai anak bangsa yang semestinya bersatu padu, bergotong royong membangun bangsa dan negara kita tercinta. Hal itu disampaikan oleh Surya, Waketum Brigade Nasional dalam rangka Deklarasi Plus Diskusi Kebangsaan dengan tema: "Radikalisme dan Intoleran" di Jakarta, Sabtu (28/01).

Menurut Surya, Persoalan melek hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada masyarakat dan aparatur hukum memang masih rendah. Ini yang perlu kita kawal dan perbaiki ke depannya. Jangan sampai adanya intoleransi dan radikal yang merugikan pihak lain serta merendahkan kemanusiaan dibiarkan dengan dalih membela agama dan keyakinan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Surya menegaskan, Upaya yang akan dilakukan Brigade Nasional secara nyata dalam mencegah dan memberantas radikalisme dan intoleransi yang terjadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita sebagai warga bangsa harus bersatu padu dan bergotong royong.

Maka dari itu, Surya menyampaikan, yang kami lakukan adalah mendeklarasikan diri sebagai DPP Brigade Nasional, yang nantinya menjadi wadah bagi segenap anak bangsa yang peduli pada kebhinekaan dan memiliki kecintaan besar pada Tanah Air.

Selanjutnya, Brigade Nasional akan berkarya nyata melalui sumbangan pemikiran, refleksi mendalam, kajian-kajian ilmiah, serta aksi-aksi di tengah masyarakat secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi digital, melalui cara-cara yang kreatif dengan pendekatan sosial budaya.

Untuk diketahui, Brigade Nasional menghargai dan menghormati proses di internal PDIP maupun partai-partai lainnya dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.

"Namun demikian, Brigade Nasional berharap besar sosok pemimpin bangsa Indonesia ke depannya memiliki semangat yang sama dengan Presiden RI Joko Widodo yang sangat gigih dan konsiten dalam memberantas radikalisme dan intoleransi di Tanah Air kita tercinta," ucapnya.

Terutama, Legacy-legacy  yang telah dibangun Presiden RI Joko Widodo terkait kedaulatan bangsa dan negara tentu perlu dilanjutkan oleh sosok pemimpin yang memiliki kapasitas dan dipercaya oleh rakyat.

"Brigade Nasional sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat Indonesia akan menentukan pilihan yang bijak saat pilpres 2024, karena Kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tentunya menjadi pilihan bagi rakyat dalam memilih calon presiden mendatang. Brigade Nasional optimis rakyat bakal memilih dengan hati Nurani dan pikiran jernih demi masa depan Indonesia yang gemilang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Wamenparekraf Kunjungi "Galeri Ulos Sianipar dan UKM Bersama" di Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo berkesempatan untuk mengunjungi Galeri Ulos Sianipar dan UKM Bersama sekaligus melihat langsung proses menenun kain ulos yang berlokasi di daerah Pasar Merah, Medan, Sumatra Utara sebagai upaya mendukung pelaku ekonomi kreatif Medan khususnya sub sektor kriya.

Untuk melihat proses menenun kain ulos, Wamenparekraf Angela bersama Pemilik Galeri Ulos Sianipar Robert Maruli Tua Sianipar berjalan sejauh 150 meter dari Galeri Ulos Sianipar. Di rumah tenun terdapat kurang lebih 150 penenun yang setiap harinya memproduksi beragam jenis ulos. Tentunya rumah tenun ini dilengkapi dengan sejumlah alat tenun yang masih tradisional.

Usai melihat proses tersebut, Wamenparekraf bergerak menuju ke Galeri Ulos Sianipar yang telah berdiri sejak 1992. Galeri Ulos Sianipar menawarkan berbagai jenis kerajinan. Mulai dari kain ulos, songket, baju, tas, dompet, sandal, sepatu, pernak-pernik, hingga makanan ringan.

Wamenparekraf Angela pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli sejumlah kain ulos sebagai buah tangan. 

Sebelumnya, saat berkunjung ke Politeknik Pariwisata Medan pada Kamis, (26/1/2023), Wamenparekraf disambut dengan pengalungan kain ulos.

Ulos sendiri memiliki makna mendalam bagi masyakarat Batak. Ulos diumpamakan seperti rotan atau biasa disebut hotang dalam bahasa Batak. Rotan terkenal sebagai bahan pengikat yang sangat kuat. Karenanya ulos dilambangkan sebagai ikatan kasih sayang yang kuat dalam hubungan keluarga.

Turut mendampingi Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf/Baparekraf Rizki Handayani dan Kepala Pusat Pengembangan SDM Parekraf, Faisal. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Usulan 9 Tahun Jabatan Kades adalah Jalan Tengah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) menyatakan usulan masa jabatan kepala desa (Kades) hingga 9 tahun adalah jalan tengah. Usulan ini mengakomodasi usulan dari kepala desa sekaligus tidak mengubah batas maksimal jabatan seorang kepala desa yang termaktub dalam UU Nomor 6/2014 tentang Desa.

“Jadi kalau mau jernih usulan perpanjangan periodesasi jabatan kepala desa ini merupakan jalan tengah dari aspirasi para kepala desa yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan tetapi tetap dalam koridor yang dimungkinkan oleh UU Desa terkait batas maksimal jabatan seorang kades,” ujar Gus Halim, di Jakarta, (27/1/2023). 

Gus Halim menjelaskan usulan perpanjangan masa jabatan Kades merupakan aspirasi dari banyak kepala desa di Indonesia. Menurutnya aspirasi tersebut masuk akal mengingat alasan utama yang diajukan oleh kepala desa adalah untuk menjaga stabilitas dari pembangunan desa. “Pada saat kunjungan kerja di berbagai daerah dan desa, muncul aspirasi bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa, para kepala desa membutuhkan waktu tambahan jabatan karena masa enam tahun dinilai tidak efektif,” katanya.

Para kepala desa, kata Gus Halim memberikan ilustrasi jika masa enam tahun tersebut 1-2 tahun awal masa menjabat adalah masa konsolidasi. 1 tahun terakhir masa menjabat, kepala desa sudah disibukkan dengan persiapan pemilihan. “Maka dengan 6 tahun masa jabatan Kepala Desa, tersisa 3 tahun efektif untuk fokus membangun desa,” katanya. 

Ilustrasi tersebut, kata Gus Halim cukup beralasan. Berdasarkan pengamatan dan laporan banyak kalangan mayoritas kepala desa memang membutuhkan waktu lama dalam melakukan konsolidasi karena besarnya ekses negative Pilkades. “Persaingan dalam Pilkades ini rumit karena ada unsur nama baik keluarga besar, gengsi sosial, hingga kehormatan diri. Ironisnya persaingan ini terjadi antara sesama kerabat sehingga butuh waktu lama untuk mendamaikan. Nah wajar jika di masa awal jabatan kepala desa mereka sibuk untuk mengkonsolidasikan para warga. Kalau ngak begitu pembangunan tidak akan bisa berjalan baik,” katanya. 

Aspirasi para kepala desa tersebut, lanjut Gus Halim mengkristal dan menjadi rekomendasi Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Semarang tanggal 3-6 Juni 2022. Rekomendasi rakernas disampaikan juga disampaikan kepada dirinya pada tanggal 21 September 2022. “Para anggota PAPDESI juga sempat melakukan aksi damai di DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka menegaskan meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun selama tiga periode,” katanya. 

Kendati demikian, kata Gus Halim dengan mempertimbangkan pembatasan kekuasaan dalam demokrasi desa, kaderisasi kepemimpinan di desa; serta potensi terjadinya abuse of power maka pihaknya mengusulkan perpanjangan hanya dilakukan pada periodesasi bukan pada masa jabatan. Di UU Desa jelas masa jabatan kepala desa maksimal 18 tahun yang terbagi dalam tiga periode masing-masing selama enam tahun. 

Terlepas dari itu semua, lanjut Gus Halim, pihaknya tetap tegak lurus dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi jika masa jabatan kepala desa 6 tahun dengan 3 periode. Terkait aspirasi perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun 2 periode, Gus Halim mempersilahkan untuk dibahas di DPR. “Kita tidak bicara setuju atau tidak setuju, saya memfasilitasi. Menteri tidak boleh bersikap sebelum presiden bersikap, kita akan mengikuti arahan presiden, tetapi saya fasilitasi diskusi-diskusi,” tandas Gus Halim. (Arianto)

Read More

BPH Migas dan Pemprov Kepulauan Riau Diskusikan Pengendalian Penyaluran BBM Solar

Duta Nusantara Merdeka | Riau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kab/Kota setempat adakan diskusi terkait prosedur Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu bagi konsumen pengguna bahan bakar minyak Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar di Kepulauan Riau (27/01/23).

“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kepulaun Riau yang selama ini telah melaksanakan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Agar pengendalian penyaluran BBM Solar lebih tepat sasaran, saat ini BPH Migas sedang membuat peraturan tentang penerbitan instrument pendistribusian dan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan (JBKP) yang salah satunya mengatur terkait dengan Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu.,” jelas Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menambahkan, diskusi ini menjadi momentum bagi BPH Migas dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau untuk bertukar informasi dan menampung hasil evaluasi dari pelaksanaan dan praktik pemberian surat rekomendasi kepada konsumen pengguna yang selama ini sudah berjalan.

Menurutnya, Kolaborasi ini menjadi penting antara BPH Migas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lurah/Kepala Desa, Kepala Pelabuhan, dan Badan Usaha Penugasan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi (solar) untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai sektornya.

Lebih jauh, Ia mengatakan, Dukungan dan peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian JBT Solar juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan pada Desember 2022.

“Kami berharap bahwa penerapan revisi peraturan ini (surat rekomendasi dan surat identitas transportasi tertentu) dapat dilaksanakan oleh SKPD di wilayah Kepulauan Riau dan menjadi landasan prosedural yang lebih tepat dalam mengatur ketersediaan BBM Solar. Agar peruntukkan kuota dan subsidi (solar) lebih tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” imbuh Erika.

 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara dalam sambutan yang disampaikan pada acara diskusi tersebut menyampaikan dukungan secara penuh kebijakan BPH Migas terkait dengan pengendalian BBM bersubsidi (solar) di Kepulauan Riau melalui penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu. “Hal ini sebagai salah satu cara agar masyarakat di Kepulauan Riau, terutama nelayan dapat memanfaatkan ketersediaan bahan bakar dengan baik dan sekaligus menunjang perekonomian mereka,” ujar Adi.

 

Diskusi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Drs. Adi Prihantara, MM, Komite BPH Migas, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, dan PT Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau. (Arianto)

Read More

Dugaan Penyalahgunaan Kartu Elektronik Relawan Anies Baswedan, AMPP Lapor OJK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pesta Demokrasi yang ada di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian, berdasarkan fakta di lapangan terdapat pihak-pihak atau oknum yang bertindak melanggar asas-asas dan nilai luhur demokrasi di Indonesia yakni dengan menggunakan politik uang yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, karena hanya pemimpin tanpa kualitas yang melakukan cara-cara suap dengan mengiming-imingi calon Pemilih.

Politik uang adalah benalu atau racun yang telah mencederai demokrasi di Indonesia yang harus dibasmi karena merendahkan rakyat, menjadi jebakan untuk rakyat dan melemahkan pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh rakyat, khususnya menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024 yang akan datang.

"Kami menemukan bahwa Relawan Anies Pemimpin 2024 (AP24) telah melakukan upaya politik uang dengan mengedarkan kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 disertai dengan tagline Cerdas Tegas Tuntas, dimana Anies Baswedan sendiri belum ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI selaku penyelenggara sah Pemilu," kata Ahmad Efendi, Aliansi Masyarakat Pengawal Pemilu (AMPP) 2024 kepada awak media di Gedung Mulia Jakarta, Jum'at (27/01).

Sebagaimana diketahui, Tindakan Relawan Anies Pemimpin 2024 merupakan upaya penyalahgunaan layanan jasa keuangan kartu uang elektronik untuk politik uang digital (money politic digital) dengan modus kartu uang elektronik yang dapat diisi dengan saldo uang dengan jumlah tertentu, sehingga sangat menarik dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat begitu besarnya dampak politik uang, maka perlu adanya upaya untuk mencegah modus baru dalam Pemilu yang merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan guna perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur kewenangan OJK dalam memberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin kegiatan usaha, maka dengan ini Kami menuntut :

1. Agar OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik pihak Perbankan, vendor, Relawan AP24 maupun toko online yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan kartu uang elektronik Flazz BCA sebagai sarana politik uang digital yang mencederai demokrasi dan meresahkan masyarakat.

2. Agar OJK meminta BCA untuk segera menarik dan menghentikan distribusi kartu uang elektronik jenis Flazz BCA yang telah disalahgunakan oleh Relawan AP24 untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

3. Agar OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah preventif dengan membuat peraturan pengawasan di bidang layanan jasa keuangan, khususnya produk Perbankan jenis layanan uang elektronik. 

4. Agar OJK melakukan pengawasan secara ketat terhadap Perbankan (Bank Pemerintah, Bank Swasta ataupun Bank Daerah) yang menjadi penyelenggara uang elektronik terkait dengan penggunaan alat pembayaran digital, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik uang digital (money politic digital). 

5. OJK agar memberikan sanksi tegas sampai dengan pencabutan izin usaha terhadap pihak-pihak penyelenggara jasa pembayaran yang melanggar ketentuan dan peraturan OJK.

Kami berharap agar OJK dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, apabila tidak maka Kami akan kembali mendatangi OJK sekaligus menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Hal ini terkait dengan tanggungjawab Kami untuk dapat mendukung proses pelaksanaan tahapan Pemilu agar berjalan jujur, aman, lancar dan tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," pungkasnya. (Arianto)

Read More

AMPP Rilis Pelaporan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Kartu Elektronik Relawan Anies Baswedan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilu di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian. terdapat pihak-pihak atau oknum yang bertindak melanggar asas-asas dan nilai luhur demokrasi di Indonesia yakni dengan menggunakan politik uang yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah karena hanya pemimpin tanpa kualitas yang melakukan cara-cara suap dengan mengiming-imingi calon Pemilih.

"Politik uang adalah benalu atau racun demokrasi yang harus dibasmi karena merendahkan rakyat, menjadi jebakan untuk rakyat dan melemahkan Pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh rakyat, khususnya menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024 yang akan datang," kata Ahmad Efendi, Aliansi Masyarakat Pengawal Pemilu (AMPP) 2024 kepada awak media di Jakarta, Jum'at (27/01).

Masih kata Ahmad, Kami menemukan bahwa Relawan Anies Pemimpin 2024 (AP24) telah melakukan upaya politik uang dengan mengedarkan kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 disertai dengan tagline Cerdas Tegas Tuntas, dimana Anies Baswedan sendiri belum ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI selaku penyelenggara sah Pemilu.

Untuk di ketahui, Tindakan Relawan Anies Pemimpin 2024 merupakan upaya penyalahgunaan layanan jasa keuangan kartu uang elektronik untuk politik uang digital (money politic digital) dengan modus kartu uang elektronik yang dapat diisi dengan saldo uang dengan jumlah tertentu, sehingga sangat menarik dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat begitu besarnya dampak politik uang, maka perlu adanya upaya untuk mencegah modus baru dalam Pemilu yang merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan Bank, mengenakan sanksi terhadap Bank dan perizinan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan persetujuan terkait pengembangan produk dan aktivitas uang elektronik dan atau Kerjasama dengan pihak lainnya, termasuk pemberian sanksi administratif kepada pihak Bank, maka dengan ini Kami menuntut:

1. Agar Bank Indonesia bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik pihak Perbankan, vendor, Relawan AP24 maupun toko online yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan kartu uang elektronik Flazz BCA sebagai sarana politik uang digital yang mencederainya demokrasi dan meresahkan masyarakat.

2. Agar Bank Indonesia mendorong Pihak BCA untuk menarik kartu uang elektronik Flazz BCA yang telah didesain guna kepentingan politik Anies Baswedan, sekaligus menegur Relawan AP24 dan pihak-pihak terkait dalam penyalahgunaan kartu uang elektronik tersebut.

3. Bank Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap Perbankan (Bank Pemerintah, Bank Swasta ataupun Bank Daerah) yang menjadi penyelenggara uang elektronik terkait dengan penggunaan alat pembayaran digital, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik uang digital (Money Politic Digital).

4. Bank Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan OJK dan melakukan langkah-langkah preventif dengan membuat peraturan yang ketat terkait tentang penerbitan dan penggunaan terhadap kartu uang elektronik, dan tak disalahgunakan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang, politik uang digital maupun tindak pidana lainnya.

5. Bank Indonesia agar memberikan sangsi tegas penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa pembayaran terhadap penyelenggaraan elektronik yang melanggar ketentuan dan peraturan dalam layanan jasa keuangan berbasis digital.

Kami berharap agar Bank Indonesia dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, apabila tidak maka Kami akan kembali mendatangi Bank Indonesia sekaligus menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Hal ini terkait dengan tanggungjawab Kami untuk dapat mendukung proses pelaksanaan tahapan Pemilu agar berjalan jujur, aman, lancar dan tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandasnya. (Arianto)

Read More

Mendes PDTT: Kebutuhan Revisi UU Desa Juga Untuk Kesejahteraan Perangkat Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjelaskan kebutuhan akan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidak saja untuk periodesasi masa jabatan kades saja. Tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.

"Jadi perangkat Desa itu statusnya tidak jelas, P3K bukan, ASN bukan. Sehingga gaji perangkat desa atau yang disebut dengan siltap atau penghasilan tetap itu hampir semua tidak diterima setiap bulan, itu juga perlu diakomodasi" jelas Pria yang akrab disapa Gus Halim dalam acara Talk Show 'Sapa Indonesia' di Kompas TV, pada Kamis (26/1/2023).

Menurut Gus Halim, selain kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, juga perlu diatur pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. Itu semua bertujuan untuk menunjang kemajuan desa yang sedemikian pesat.

Sehingga lanjut Gus Halim, dalam revisi itu tidak hanya membantu meringankan ketegangan pascapilkades, namun juga memperjelas keluhan selama ini muncul terkait gaji dan status perangkat Desa.

"Dengan kondisi pasca Pilkades yang cukup tegang itu maka terpikirlah untuk melakukan penataan secara lebih holistik dan lebih spesifik terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,"jelas Gus Halim.

“Permasalahan seperti ini yang menjadikan revisi UU Desa segera dilakukan. Agar hasilnya dapat menjamin akomodasi, keluhan dan kebutuhan perangkat Desa pada umumnya,”ujar Gus Halim.

Senada dengan Gus Halim, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan kebutuhan merevisi UU Desa tidak boleh hanya sekedar mengatur penambahan periodesasi masa jabatan kades. Pasalnya fokus dan lokus pembangunan Indonesia saat ini sedang menuju kepada level yang paling kecil, yaitu Desa. Oleh karena itu, revisi tersebut juga harus mengatur secara holistik tentang desa.

"Artinya sekarang, proses pembangunan sedang menuju pada level yang paling kecil konsetrasinya (desa), nah ini kah harus diantisipasi,”ujar Ahmad Doli

“Perlu dilakukan (revisi UU Desa) untuk bisa mengantisipasi desa untuk menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan Indonesia,” Pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Wacana Perpanjangan Periodesasi Kades Muncul dari Arus Bawah

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan awal mula wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan isu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu muncul dari arus dinamika di masyarakat.

Gus Halim menceritakan bahwa jika dirunut ke belakang, isu perpanjangan masa jabatan kepala desa itu memang cukup panjang, yakni pada akhir 2021. Dalam periode waktu tersebut ada diskusi-diskusi di desa yang dimulai dari kegelisahan atas kondisi desa pasca Pilkades.

“Nah, dalam konteks Pilkades sebagaimana juga kita maklumi, pasca Pilkades itu ketegangannya agak lama selesainya. Kenapa? karena calon yang menang maupun yang kalah, tim sukses yang menang maupun yang kalah bergaul terus setiap hari, ketemu terus. Ada yang syukuran, yang sini tersinggung, agak kecewa,” ujar Gus Halim dalam Talk Show Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (26/1/2023).

“Beda dengan bupati. Kalau bupati kan setelah menang atau kalah tidak ketemu lagi dengan warganya. Paling sebulan, dua bulan bahkan setengah tahun atau setelah pelantikan baru ketemu lagi. Nah dari situ sebenarnya diskusinya,” sambung Gus Halim.

Gus Halim menjelaskan, kondisi pasca Pilkades yang cukup tegang tersebut kemudian dicarikan solusi dengan melakukan penataan secara lebih holistik dan spesifik untuk kesinambungan pembangunan desa.

Oleh sebab itu, berdasar fakta lapangan serta kajian dengan para pakar dari akademisi, muncul kesimpulan bahwa efek negatif konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika masa jabatan kades ditambah. 

“Nah, dinamikanya menjadi putus, sekedar diatur lebih bagus, lebih akomodatif di dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 dalam bentuk review atau revisi. Inilah kemudian yang termasuk di dalamnya bicara tentang masa jabatan kepala desa,” ungkapnya.

Kemudian ada satu asosiasi bernama PAPDESI yang melaksanakan Rakernas pada 3-6 Juni 2022 dan merekomendasikan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, salah satu hasil rekomendasi PAPDESI tersebut bergulir dan kemudian mencuat di publik.

“Dan (isu) itu mulai bergulir, agak mengkristal kemudian agak mencuat itu adalah memang salah satu rekomendasi dari Rakernas PAPDESI yang dilaksanakan di Semarang. Jadi itu ceritanya, awal muasalnya,” ungkap Gus Halim.

Sebenarnya lanjut Gus Halim, terdapat sejumlah poin penting revisi UU Desa tersebut selain penambahan masa jabatan kades. Diantaranya terkait kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, status perangkat desa yang masih belum jelas hingga pola hubungan antara kepala desa dengan perangkat desa. itu semua bertujuan untuk menunjang kemajuan desa yang sedemikian pesat.

“Jadi revisi totalitas itu asalnya makro, kemudian yang seksi kan urusan peningkatan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi malah awalnya 10 tahun, bukan 9 tahun. Nah, saya mendampingi diskusi-diskusi itu saya bilang kalau 10 tahun berarti kalau 2 periode 20 tahun ini agak krusial, nanti bisa berhadapan dengan warga masyarakat karena hari ini undang-undang hanya 18 tahun,” tambah Gus Halim.

Untuk sementara ini, lanjut Gus Halim, kalimat terakhir yang disampaikan Presiden Jokowi adalah masa jabatan kepala desa 6 tahun 3 periode. Terkait aspirasi perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun 2 periode, Gus Halim mempersilahkan untuk dibahas di DPR.

“Kita tidak bicara setuju atau tidak setuju, saya memfasilitasi. Menteri tidak boleh bersikap sebelum presiden bersikap, kita akan mengikuti arahan presiden, tetapi saya fasilitasi diskusi-diskusi,” tandas Gus Halim. (Arianto)

Read More

GAIKINDO Jakarta Auto Week 2023: Kolaborasi Launching, Lifestyle dan Promo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang diprakarsai oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dengan dukungan dan arahan Kementerian Perindustrian akan kembali berlangsung pada 10-19 Maret 2023.

Hadir pada semester satu disetiap tahunnya, GJAW menjadi upaya GAIKINDO memberikan informasi perkembangan industri otomotif Indonesia diawal tahun, sekaligus sebagai sebuah motor penggerak bagi industri otomotif Indonesia untuk terus berkembang, dan mendongkrak angka penjualan industri otomotif Indonesia.

GJAW 2023 akan memamerkan kendaraaan-kendaraan terbaru dari para anggota GAIKINDO, beberapa merek juga akan meluncurkan dan memperkenalkan inovasi serta memberikan penawaran terbaiknya dipelaksanaan ke-dua GJAW tahun ini. 

Menurut Ketua Umum GAIKINDO, Yohannes Nangoi, GJAW sejak awal ditujukan untuk memamerkan perkembangan industri Indonesia membangun permintaan konsumen, dan menciptakan pasar yang kuat. 

“GAIKINDO ingin terus menyambung momentum positif yang dicapai industri otomotif Indonesia pada tahun 2022 lalu, oleh karena itu GJAW diselenggarakan diawal tahun, sebagai dorongan agar industri otomotif Indonesia dapat mempertahankan angka penjualannya ditahun ini,” ujarnya, Kamis (26/01). 

Ia juga menjelaskan mempertahankan pencapaian angka penjualan yang baik adalah kunci menarik investasi sektor  otomotif, pada tahun 2022 lalu industri otomotif mencatat penjualan mencapai 1.048.040 unit.

Pameran GJAW tahun ini akan hadir lebih lama, selama sepuluh hari para pengunjung akan diberikan lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi identitas baru pameran GJAW x Lifestyle, sebuah konsep yang diusung untuk menghadirkan perpaduan dan keselarasan industri otomotif dan dunia lifestyle. 

Dimana perkembangan teknologi, fitur dan desain kendaraan dari industri otomotif tidak lepas dari perkembangan gaya hidup masyarakat. Inovasi otomotif yang ramah lingkungan, mempermudah, memberi kenyamanan, keamanan mobilitas masyarakat, merupakan gaya hidup kaum urban saat ini. 

Selain itu, GJAW juga akan menjadi ajang paling tepat bagi para pengunjung untuk bertransaksi, karena para peserta akan mempersiapkan berbagai penawaran dan promo bagi seluruh pengunjung GJAW 2023.

Kolaborasi Otomotif dan Lifestyle

GJAW x Lifestyle akan jadi payung besar yang menaungi kolaborasi industri otomotif dan lifestyle yang akan berlangsung sepanjang pameran. Otomotif yang merupakan hobi telah berkembang menjadi gaya hidup, dan pada GJAW akan dilengkapi dengan kehadiran segmen lifestyle lainnya, fashion, entertainment, food & beverage. 

GJAW x Lifestyle 2023 akan fokus pada kendaraan terbaru dan juga promo yang dihadirkan oleh puluhan merek otomotif ternama anggota GAIKINDO dari industri otomotif Indonesia, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Harley Davidson serta merek-merek dari industri pendukung otomotif lainnya juga akan membawa produk unggulan dengan penawaran terbaik.

Mewakili segmen dari dunia lifestyle, GJAW akan berkolaborasi dengan Jakarta Concert Week, yang akan melangsungkan konser dari puluhan artis nasional selama sepuluh hari, bersamaan dengan berlangsungnya pameran. Selain itu segmen fashion, entertainment, food & beverage juga akan menghadirkan berbagai brand-brand ternama dengan program dan aktivitas menarik untuk para pengunjung.

Penyelenggaraan pameran GJAW x Lifestyle akan menggunakan seluruh area Jakarta Convention Center (JCC), dimana pameran GJAW 2023 akan meliputi area Hall A, B, Cendrawasih, Main Lobby, dan juga Assembly Hall. Kemudian, area Jakarta Concert Week akan berada di area Plenary Hall, sedang fashion dan food & beverage akan berada di area pre-function hall A dan pre-function hall B. 

Karena seluruh segmen area dilaksanakan secara bersamaan dibawah payung GJAW x Lifestyle, maka para pengunjung dapat menikmati area pameran, dan fashion, entertainment, food & beverage dengan satu tiket masuk, dan para penonton Jakarta Concert Week secara otomatis juga dapat menikmati seluruh area GJAW x Lifestyle 2023. 

Rizwan Alamsjah, Ketua III GAIKINDO yang sekaligus adalah Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO, mengungkapkan bahwa industri otomotif dan lifestyle akan menampilkan kejutan di GJAW x Lifestyle 2023. 

“Pada pelaksanaan GJAW tahun ini, baik industri otomotif maupun lifestyle akan menghadirkan inovasi baru yang belum ditampilkan sebelumnya, harapannya tentu kolaborasi ini akan memberikan experience baru untuk para pengunjung,” ungkapnya. 

Ia juga menambahkan bahwa para pengunjung GJAW x Lifestyle 2023 akan dapat menikmati pameran tren dan hobi dalam satu waktu dan tempat, menikmati inovasi dari industri otomotif, sekaligus suguhan dari dunia lifestyle dan entertainment. 

“Kami harap, semua inovasi dalam identitas baru GJAW x Lifestyle 2023 akan membuka potensi mendorong aktivitas penjualan pada sepanjang pameran, hingga dapat melebihi capaian pameran perdana GJAW di tahun lalu,” tuturnya. Sebagai catatan, penyelenggaraan GJAW 2022 berhasil mencatat transaksi sejumlah 5.919 unit kendaraan dengan nilai 2,3 triliun rupiah sepanjang pameran berlangsung.

Berlangsung pada tanggal 10 - 19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. JAW 2023 akan dibuka mulai pukul 11.00-22.00 WIB untuk weekdays dan pukul 10.00-22.00 untuk weekend. (Arianto)

Read More