Publik Puas Kinerja Jokowi, Erick Thohir: Bukti Kerja Pemerintah di Arah yang Benar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai 76,2 persen adalah penanda pembangunan Indonesia berada di arah yang benar. "Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga pembukaan lapangan kerja," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Senin (23/1/2022).

Menurut dia, Pak Jokowi sejak awal menekankan pentingnya Indonesia Sentris, pemerataan menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang saya rasa mendapat apresiasi dari masyarakat.

BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi bangsa, Erick sejak awal fokus dalam menerjemahkan arahan Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur seperti jalan tol Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Bagi Erick, infrastruktur memegang peranan penting agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

"Pak Presiden begitu _concern_ dengan hal ini, kalau kita lihat, biaya logistik Indonesia masih cukup tinggi mencapai 23 persen atau lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 13 persen," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut. 

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, kemajuan progres infrastruktur tentu buah dari sinergisitas banyak pihak, termasuk Kementerian PUPR. Dia mengatakan secara intens berkomunikasi dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam mengawal progres pembangunan JTTS. 

Untuk tahun ini saja, Erick sampaikan, PT Hutama Karya (Persero) akan merampungkan lima ruas JTTS, meliputi Tol Simpang Indralaya-Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya-Prabumulih), Indrapura-Kisaran (Seksi 1 dan 2), Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Pangkalan Brandan), Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5,6), dan Tol Pekanbaru-Padang (Seksi Bangkinang-Pangkalan).

"Mimpi besar kita menyambungkan Sumatera, dari ujung Aceh hingga Lampung. Harapannya, bisa muncul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah yang dilewati tersebut," lanjut Erick. 

Tak hanya jalan tol, Erick juga mengerahkan sejumlah BUMN yang bergerak di sektor transportasi, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan layanan dan juga memperkuat ekosistem dalam menekan tingginya biaya logistik. 

Erick mencontohkan bagaimana Bandara Kualanamu di Sumatera Utara bertransformasi dengan menggandeng mitra strategis, GMR Airports. Kerja sama tersebut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Bandara Kualanamu menjadi lebih profesional.

"Tak hanya itu, Bandara Kualanamu juga menjadi hub internasional dan menjadi hub pariwisata dan kargo. Hal ini akan memperbaiki rantai pasok kita menjadi lebih baik," ucap Erick. 

Lebih jauh, Erick mengatakan pekerjaan rumah Indonesia ialah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih baik. Bagi Erick, konsistensi menjadi salah satu faktor yang acap menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jangan pemerintahan berganti, semua yang sudah baik ikut berganti. Kita harus berpikir lebih besar untuk bangsa, siapa pun pemimpinnya, konsistensi adalah kunci dalam menjaga tren positif ini," kata Erick menambahkan. 

Hasil survei yang diselenggarakan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 7 sampai 11 Januari 2023, mencatat bahwa 76,2 persen responden puas atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. 

"Dilihat dari tiga bulan terakhir, kinerja presiden ini mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September 2022 menjadi sekarang 76,2 persen. Peningkatannya cukup signifikan," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini", sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Lembaga Survei Indonesia, di Jakarta, Minggu (22/1/2023).

Djayadi menyebutkan, tingkat kepuasan responden selaras dengan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum. Djayadi mengatakan, terdapat 1.221 responden melalui metode random digit dialing (RDD) atau proses pembangkitan nomor secara acak dengan margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Arianto)

Read More

Resmikan Sekber, Jubir Milenial Sebut Koalisi PKB-Gerindra Bukan Kaleng-kaleng

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Kebangkitan Bangsa bersama Partai Gerindra hari ini meresmikan Sekretariat Bersama yang berada di Jalan Mangunsarkoro Menteng Jakarta Pusat. Sekber ini didirikan untuk mempermudah koordinasi dan konsolidasi kedua partai menghadapi Pemilu 2024 mendatang. 

"Seperti yang sudah sering saya katakan, koalisi ini bukan kaleng-kaleng. Peresmian sekber ini menunjukan kami (PKB-Gerindra) Solid untuk menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024," kata Juru Bicara Milenial PKB, Mikhael Sinaga kepada awak media, Senin (23/01)

Dia menuturkan, koalisi PKB-Gerindra ini sudah membuktikan aksi mereka dengan terarah dan terukur. Dimana mereka langsung membentuk sekber pusat yang dimana nantinya akan diikuti di seluruh Provinsi di Indonesia.

"Di saat koalisi lain masih banyak yang bimbang. Kami sudah maju satu langkah untuk menghadapi pertarungan Pemilu nanti," jelasnya.

Lebih rinci, Dia menjelaskan, kerja sama Gerindra dan PKB dilatarbelakangi keinginan menyatukan dua kekuatan besar Indonesia, yakni nasionalis dan religius. Tujuan utamanya untuk menghindari polarisasi masyarakat pada Pemilu 2024.

"Kerja sama didasarkan pada visi bersama agar terjadi percepatan pembangunan untuk Indonesia secara berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera," kata dia.

Selain Gerindra dan PKB, dia melanjutkan, koalisi ini dapat membuka koalisi dengan partai politik lain atas persetujuan kedua belah pihak.

"Kalau partai lain koalisinya nggak jelas dan mau gabung ke kami, DPP PKB selalu membuka pintu komunikasi," ujarnya.

Kata Mikhael, untuk mempersiapkan Pilpres 2024, PKB dan Gerindra langsung satu suara untuk menghadapi Pilpres 2024. Menurutnya, koalisi ini memberi bukti nyata kepada masyarakat.

"Kami tak banyak berjanji tapi langsung action," tegasnya.

Dengan dibentuknya Sekber, Mikhael yakin koordinasi PKB dan Gerindra akan semakin baik dan berbuah kemenangan di Pilpres 2024. 

"Sekber ini tanda kami sudah satu hati dan kemenangan sudah di depan mata," tutupnya. (Arianto)

Read More

Kelompok Milenial Dukung Upaya Erick Thohir Kembangkan Pariwisata Semarang

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Menteri BUMN Erick Thohir terus mendorong BUMN untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai aset-aset milik perusahaan negara agar mampu mendongkrak pariwisata lokal. Hal tersebut berlaku juga untuk Kota Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki kekayaan berupa aset-aset bernilai sejarah tinggi.

Koordinator Bidang UMKM dan Bisnis, Penggerak Milenial Indonesia (PMI), Arif Dzakwanuddin menyambut positif upaya Erick Thohir dalam meningkatkan pariwisata lokal. Menurut Arif, BUMN di bawah kepemimpinan Erick senantiasa memiliki dua visi besar dalam mengembangkan kepariwisataan. Pertama, BUMN akan memaksimalkan aset BUMN untuk wisata lokal. Dan visi kedua, BUMN didorong untuk terus memaksimalkan UMKM dan merk lokal.

Hal itu selaras dengan catatan Arif yang menunjukkan bahwa 70 persen dari jumlah wisatawan di Indonesia adalah pelancong dalam negeri. Selebihnya, 30 persen merupakan wisatawan manca negara.

"Tentunya kami menyambut baik upaya Pak Erick itu. Indonesia terkenal kaya akan tradisi dan budayanya yang bisa menjadikan kekuatan pariwisata. Jadi, dukungan Pak Erick melalui BUMN sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," ujarnya kepada awak media, Minggu (22/1).

Dengan demikian, lanjut Arif, UMKM yang berada di kawasan pariwisata juga bisa merasakan dampak dari pengembangan pariwisata itu. Menurutnya, pariwisata adalah pendongkrak utama perekonomian nasional.

"Seluruh masyarakat nantinya akan berdaya dari sisi ekonomi. Mulai dari UMKM hingga masyarakat lokal sekitar. Sehingga lapangan pekerjaan semakin terbuka lebar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arif berharap dengan ditingkatkannya kawasan itu, dapat menjadi daya tarik untuk menstimulus target pergerakan wisatawan mancanegara sebanyak 7,4 juta dan pergerakan wisatawan nusantara sebanyak 1,4 miliar pada 2023.

Untuk diketahui, dipilihnya Kota Lama Semarang sebagai lokasi kegiatan seni ini tentunya untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata di Kota Lama Semarang yang sedang dalam proses revitalisasi.

Kawasan dengan luas 72,3 hektare ini merupakan salah satu magnet pariwisata di Provinsi Jateng yang memiliki nilai sejarah bergaya kolonial.

Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang juga merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membangun ekosistem atraksi pariwisata di seputar Jogjakarta, Solo, dan Semarang. (Arianto)

Read More

Jadi Penentu Masa Depan Bangsa, Gus Halim: Stop Kekerasan Anak

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala tindak kekerasan.

Sebagai cikal bakal penentu masa depan bangsa, anak harus selalu dilindungi dan dijaga agar dapat tumbuh kembang secara optimal.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga mengajak semua pihak untuk turut mensukseskan gerakan perlindungan anak yang di gagas Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.

Menurutnya perlindungan anak sama pentingnya dengan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi salah satu tujuan dalam SDGs Desa.

"Anak-anak kita adalah masa depan bangsa. Perempuan ibu-ibu adalah pejuang pejuang yang menentukan kualitas hidup masyarakat dan bangsa kita ke depan," kata Gus Halim di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/1/2023).

"Kita akhiri seluruh kekerasan pada perempuan. Kita akhiri seluruh kekerasan pada anak. Stop kekerasan pada perempuan dan anak," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemberitaan tentang kejahatan terhadap anak masih marak terjadi salah satunya berupa kekerasan seksual. 

Menurut Gus Halim hal tersebut harus segera diatasi, di antaranya melalui penguatan regulasi sehingga anak-anak bisa tumbuh nyaman dan aman.

"Kita semua setiap hari disajikan berita-berita yang sangat mengiris hati kita terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Oleh karena itu hari ini di Jawa Timur kita serukan dan gerakkan untuk stop kekerasan pada perempuan dan anak," tegas Gus Halim.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat laporan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2019 sebanyak 11.057. Angka tersebut naik menjadi 11.278 pada tahun 2020. 

Berikutnya tahun 2021 ada 14.517 dan tahun 2022 tercatat sebanyak 11.012 kasus kekerasan anak. Meskipun jumlahnya menurun dibandingkan sebelumnya, namun kejadian pada anak akhir-akhir ini menjadi sangat memperhatinkan. 

Sementara itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak telah dilandasi oleh rumusan yang termaktub dalam SDGs Desa dan diaplikasikan di level desa. 

Keberpihakan kepada perempuan juga ditegaskan langsung pada tujuan kelima yakni keterlibatan perempuan desa. (Lak/Tha)

Read More

Ikut Jalan Sehat Porseni NU, Puan: Nahdliyin Sehat, NU Semakin Kuat

 

Duta Nusantara Merdeka | Solo

Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti acara jalan sehat Porseni Nahdlatul Ulama (NU) bersama Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Jalan sehat sepanjang 3,5 kilometer yang dimulai dari Puro Mangkunegaran itu digelar dalam rangka penutupan Porseni NU sekaligus rangkaian acara menuju 1 Abad NU.

Pada kesempatan ini, Puan berangkat menuju lokasi pembukaan jalan sehat di depan pura Mangkunegaran bersama Wali Kota Solo Giban Rakabuming Raka, Minggu (22/1/2022). Sampai di titik start jalan sehat, keduanya kemudian menuju panggung utama untuk mengikuti pembukaan acara jalan sehat bersama Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara, Iriana.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu kemudian mengikuti jalan sehat di baris depan dengan Presiden Jokowi. Sejak dari panggung hingga saat pelaksanaan jalan sehat, Puan menyapa warga NU yang sudah berkumpul di lokasi sejak dini hari.

Sekitar 50 ribu warga NU mengikuti jalan sehat yang dimulai dengan salat Subuh berjamaah tersebut.

Sepanjang jalan, ribuan warga Solo dan warga NU yang hadir menyambut hangat dan meriah. Puan juga membalas lambaian tangan masyarakat yang berdiri berjejer sepanjang rute jalan sehat.

Puan mengaku senang bisa hadir dalam acara ini dan menyapa warga NU sekaligus berolahraga.

“Selain menyambung silaturahmi, acara ini membuat kita sehat jasmani dan rohani,” kata Puan.

Mantan Menko PMK ini berpesan kepada warga NU agar terus berolahraga. Menurut Puan, kegiatan semacam ini akan semakin mempererat silaturahmi keluarga NU.

“Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kalau Nahdliyin sehat, NU semakin kuat. Teruslah semangat dalam bergotong royong untuk kemajuan Indonesia,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Jalan sehat Porseni NU turut dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pengurus NU, termasuk Yenny Wahid. Selain itu ada juga sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Usai jalan sehat, Puan bersama Gibran kemudian sarapan bersama di Soto Gading yang menjadi langganannya. (Lak/Tha)

Read More

Wapres Tekankan Pentingnya SDM Unggul sebagai Pembawa Estafet Kepemimpinan Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bangsa. Untuk itu, sebagai upaya meneruskan kepemimpinan bangsa Indonesia, pemerintah berkomitmen kuat untuk mewujudkannya. 

“Salah satu prioritas negara saat ini adalah memastikan terwujudnya sumber daya manusia Indonesia unggul, yaitu generasi muda pembawa estafet kepemimpinan bangsa,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Wisuda Sarjana Angkatan XXVI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta, Minggu pagi (22/01/2023). 

Menurut Wapres, sebuah bangsa wajib memiliki SDM unggul sebagai kunci menciptakan kemakmuran di bumi. 

“Menciptakan sumber daya manusia unggul menjadi kewajiban, karena merupakan kunci untuk memakmurkan bumi,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Wapres menuturkan, pendidikan juga menjadi faktor utama dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. 

“Manusia unggul adalah manusia yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, berakhlak mulia, dan berkomitmen kebangsaan. Untuk itu, kuncinya terletak pada aspek pendidikan,” ujar Wapres. 

Pada kesempatan yang sama, Wapres menyebutkan dua faktor esensial mengenai penciptaan sumber daya manusia unggul, yaitu sumber daya manusa yang memahami ilmu agama serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus berjalan beriringan. 

“Keduanya haruslah berjalan beriringan dan saling melengkapi,” imbaunya. 

Mengakhiri sambutannya, tidak lupa Wapres memberikan ucapan selamat dan berpesan kepada para wisudawan STAI Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta agar segala pengalaman yang dimiliki dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

“Saya harapkan segala ilmu, pembelajaran, bekal, serta pengalaman yang telah diserap selama ini dapat optimal diamalkan untuk menebarkan kemaslahatan kepada masyarakat,” 

“Selamat kepada wisudawan-wisudawati Sarjana Angkatan ke-26 Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi Jakarta,” tutupnya. (Lak/Tha)

Read More

HGN 63: Protein Hewani Cegah Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap 25 Januari, merupakan momentum penting dalam menggalang kepedulian dan meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk bersama membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi melalui gizi seimbang dan produksi pangan berkelanjutan, sehingga dapat turut mendorong pencapaian RPJMN bidang kesehatan. Dengan mempertimbangkan permasalahan Stunting yang belum mencapai target, dan evidence bahwa konsumsi protein hewani berkorelasi mencegah Stunting, peringatan HGN ke 63 tahun 2023 mengangkat Tema “Protein Hewani Cegah Stunting”; Slogan “Protein Hewani Setiap Makan” dan “Isi Piringku Kaya Protein Hewani.”                         

Angka stunting di Indonesia masih tinggi yaitu 24,4% (SSGI 2021), walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 27,7% (SSGI 2019) namun masih butuh upaya untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14%. Tren data SSGI 2019-2021, menunjukkan Stunting terjadi sejak sebelum lahir, dan meningkat paling banyak pada rentang usia 6 bulan 13,8% ke 12 bulan 27,2% (SSGI 2019). Dari data tersebut kita dapat melihat pentingnya terpenuhi gizi ibu sejak hamil, menyusui dan gizi pada MP-ASI balita. 

Gizi ibu hamil  penting untuk mencegah stunting yang saat lahir yang sudah 23% . Kondisi stunting saat lahir dapat terjadi akibat kekurangan gizi dan anemia saat remaja sampai saat  kehamilan. Oleh karena itu asupan gizi ibu hamil yang adekuat, sangat penting untuk mencegah ibu hamil KEK dan anemia agar tidak melahirkan bayi stunting.  

Gizi ibu menyusui penting untuk memastikan kualitas ASI yang menjadi satu – satunya sumber asupan gizi pada 6 bulan pertama dengan ASI esklusif atau ASI saja yang diberikan on demand. Bayi mendapat IMD, Inisiasi Menyusui Dini, yang merupakan proses yang sangat penting untuk meningkatkan imunitas bayi karena bayi memperoleh kolustrum yang kaya antibodi. Selain itu,  IMD, juga dapat meningkatkan bonding ibu dan bayi . 

 

MPASI yang adekuat penting untuk menurunkan stunting baru pada usia 6-23 bulan. Pada periode usia 12-23 bulan terjadi peningkatan stunting 1,8 kali lipat, yang diakibatkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani dalam makanan pendamping ASI (MP-ASI). Hal ini selaras dengan data Studi Diet Total/ SDT 2014 pada tahap Survei Konsumsi Makanan Individu (SKMI), terdapat 23,6% balita 0-59 bulan dengan asupan protein <80% Angka Kecukupan Protein (AKP).  

Protein hewani penting dalam penurunan stunting, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Headey et.al (2018) menyatakan bahwa ada bukti kuat hubungan antara stunting dan indikator konsumsi pangan berasal dari hewan, seperti telur, daging/ikan dan susu atau produk olahannya (keju, yogurt, dll). Penelitian tersebut juga menunjukan konsumsi pangan berasal dari protein hewani lebih dari satu jenis lebih menguntungkan daripada konsumsi pangan berasal dari hewani tunggal. Sementara itu berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2019 menunjukkan konsumsi telur, daging, susu dan produk turunannya di Indonesia termasuk yang rendah di dunia. Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki potensi sumber daya protein hewani, tetapi konsumsi protein per kapita masih tergolong rendah. Data Susenas 2022 menunjukkan rata-rata konsumsi protein per kapita sehari 62.21 gram (diatas estándar 57 gram), tetapi konsumsi telur dan susu 3.37 gram, daging 4.79 gram dan ikan/udang/cumi/kerang 9.58%. 

Peningkatan gizi masyarakat pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dengan protein hewani setiap makan akan mempercepat penurunan stunting. Ayo sukseskan peringatan Hari Gizi Nasional ke-63 dengan menggaungkan Protein Hewani Cegah Stunting. 

#ProteinhewaniCegahStunting  #HGN2023 #CegahStuntingItuPenting #IsiPiringku (Lak).

Read More

BPH Migas Tanda Tangani Pakta Integritas, Lembar Komitmen dan Perjanjian Kinerja

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selenggarakan penandatanganan lembar komitmen dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023, dilanjutkan dengan pakta integritas bagi pengelola APBN dan penandatanganan komitmen bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung pada Rapat Kerja BPH Migas Tahun Anggaran 2023 di Tangerang (20/01/23).

“Penandatanganan lembar komitmen, perjanjian kinerja, pakta integritas, maupun komitmen bersama kali ini sebagai salah satu upaya untuk memacu seluruh elemen BPH Migas untuk lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam setiap penggunaan dan pengelolaan anggaran di tahun 2023”, ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menambahkan bahwa kesepakatan ini sebagai dasar bagi pegawai BPH Migas untuk lebih efisien dan tepat sasaran dalam pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja dan kegiatan BPH Migas kedepannya.

Penandatanganan lembar komitmen dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPH Migas dalam hal ini adalah Sekretaris BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas dan Direktur Gas Bumi BPH Migas disaksikan dan ditandatangani pula oleh Kepala BPH Migas. Dilanjutkan oleh masing-masing Koordinator, Kepala Bagian, Subkoordinator dan Kepala Sub Bagian dari masing-masing unit eselon II. 

Selanjutnya adalah pakta integritas yang ditandatangani oleh pengelola APBN dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Pejabat Pengadaan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara Penerimaan dan Pengeluaraan. 

Lalu, diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara seremonial oleh Kepala BPH Migas dan Anggota Komite BPH Migas, serta diikuti oleh seluruh pegawai BPH Migas. (Arianto)

Read More

Ketua MA: Jangan Memilih Jalan Pintas dengan Menggadaikan Integritas dan Melacurkan Intelektualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta   

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H di sela-sela kesibukannya di hari Jumat, 20 Januari 2023 menyempatkan waktu menghadiri acara Tasyakuran Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Diketahui bahwa Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama sesungguhnya sudah dilaksanakan tanggal 5 Desember 2022 lalu di Provinsi Kepulauan Riau. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang di gunakan saat ini termasuk salah satu Gedung pengadilan yang diresmikan.

“Saya bersyukur bahwa Gedung pengadilan yang dahulu saya ikut serta dalam prosesi peletakan batu pertamanya, ternyata selesai dan segera dapat digunakan oleh kita semua. Pada 26 September 2019, bersama Ketua Mahkamah Agung saat itu, Bapak Prof. Dr. Hatta Ali, saya bersama Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,” ujar KMA.

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Diponegoro ini mengatakan Selama proses pembangunan, jajaran Mahkamah Agung khususnya melalui Sekretaris Mahkamah Agung dengan cepat telah menindaklanjuti pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini dan melengkapinya dengan meubelair kantor yang insyaallah cukup dan dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas aparatur peradilan dengan baik. Setelah gedungnya diresmikan segera dapat digunakan.

Prof. Syarifuddin menyambut baik acara tasyakuran ini sebagai salah satu kesempatan berkumpul dan bertemu dengan pimpinan pengadilan. Kesempatan seperti ini selalu digunakannya untuk secara langsung mengulang-ulang kembali dorongan dan motivasi untuk terus menjaga integritas dan menyempurnakannya dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan.

Dirinya berpesan kepada seluruh jajaran peradilan, khususnya kepada keluarga besar peradilan tata usaha negara: pegang teguh dan jaga terus integritas, jangan memilih jalan pintas dengan menggadaikan integritas dan melacurkan intelektualitas. Integritas yang terjaga akan membuat kita menjalani hidup dengan bahagia, publik akan menjadi cinta dan percaya, dan insyaallah pula Tuhan Yang Maha Esa menjadi ridha.

Di akhir sambutannya dengan penuh rasa syukur, KMA mengucapkan, “Selamat menempati dan menggunakan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Dirgahayu ke-32 Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga Peradilan Tata Usaha Negara berkembang semakin kokoh dan dapat berkontribusi lebih banyak dalam mewujudkan visi dan misi serta nilai-nilai utama Mahkamah Agung”.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (KPTUN) Jakarta, Indaryadi, S.H., M.H dalam sambutannya memohon doa, dengan gedung dan seluruh fasilitas yang baru Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini dapat mendukung visi Mahkamah Agung RI, mewujudkan peradilan yang agung, dan berupaya bangkit bersama tegakkan keadilan.

KPTUN juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Ketua Mahkamah Agung, perjuangan para Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya, dan semua pihak yang telah membantu sehingga pembangunan gedung Tata Usaha Negara Jakarta  beserta seluruh sarana prasarana dapat terealisasi.

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung,  para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung, para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Revitalisasi Pura Mangkunegaran, Erick Thohir Harap Pariwisata Nasional Makin Kuat

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri acara peresmian Taman Pracima atau Pracima Tuin di dalam komplek Pura Mangkunegaran. Revitalisasi Taman Pracima tersebut merupakan wujud dukungan BUMN dalam memelihara gelora mencintai sejarah bangsa, mencintai kekayaan budaya lokal, menggiatkan perekonomian rakyat, dan memperkuat kunjungan wisata di dalam negeri.

“Dengan berwisata di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa dapat, mulai dari wisata sejarahnya, wisata kulinernya, hingga wisata ilmu pengetahuannya. Karena di Pura Mangkunegaran bukan hanya ada kekayaan arsitekturnya, melainkan ada museumnya, perpustakaannya, hingga koleksi bersejarah Panjang yang unik,” ujar Erick saat memberikan kata sambutan di hadapan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegoro X Bhre Cakra Hutomo Wira Sudjiwo dan Walikot Solo Gibran Gibran Rakabuming, Sabtu (21/1/2023).

Erick menekankan perlunya memperkaya tujuan wisata di tanah air jika Indonesia ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di dalam negeri. Atas dasar itulah, dia dan BUMN, terus giat merevitalisasi aset-aset wisata menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. 

Sebelum merevitasalisasi Taman Pracima, Erick juga telah menghidupkan kembali Lokomotif Mak Itam di Sumatera Barat, membangun dan rebranding Sarinah, hingga mulai merevitalisasi Kawasan Sanur di Bali.  

Lebih lanjut, Erick juga menegaskan bahwa BUMN hadir untuk warga Surakarta dan sekitarnya, salah satunya melalui kolaborasi dengan Pura Mangkunegaran. Revitalisasi Taman Pracima adalah upaya mengabadikan salah satu warisan peradaban Jawa, agar bisa dihayati oleh generasi muda dan wisatawan.

“Hanya dengan memahami akar budaya, maka bisa tumbuh kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Kebanggaan ini merupakan cikal-bakal rakyat Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat, baik dari aspek sosial, budaya, hingga perekonomian,” ujarnya.

*Hasil dari Sinergi*

Geliat mempercantik Taman Pracima sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022. Dalam sebuah peninjauan, November 2022, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming bersama KGPAA Mangkunegoro X menunjukkan bahwa revitalisasi ini dapat berjalan atas kerja sama Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. 

Revitalisasi area Taman Pracima ini terinspirasi dari taman kerajaan yang dibangun pada era pemerintahan Sampeyan-dalem Ingkang Jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (S.I.J.K.G.P.A.A.) Mangkoenagoro VII. 

Nama Taman Pracima berarti taman yang terletak di area barat. Sesuai dengan lokasi taman yang terletak di area barat Pura Mangkunegaran. Revitalisasi ini merupakan salah satu upaya pengembangan kebudayaan Jawa, khususnya Mangkunegaran berkelanjutan. 

Taman Pracima beserta bangunan-bangunan di dalamnya, di antaranya Pracimasana, Pracimaloka, dan Pracimawisik, direncanakan menjadi wadah pengembangan kesenian, kolaborasi budaya, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta kuliner khas Mangkunegaran.

Sementara itu, Walikota Surakarta berharap melalui revitalisasi ini, area Pura Mangkunegaran dapat menjadi salah satu destinasi dan ruang publik yang baru di Kota Solo. “Semoga taman Mangkunegaran ini menjadi salah satu destinasi yang baru, ruang publik yang baru untuk  dinikmati wisatawan maupun masyarakat karena adanya spot-spot baru,” ujarnya.

Revitalisasi ini menjadi salah satu langkah awal menjadikan kawasan Pura Mangkunegaran sebagai tempat interaksi publik sekaligus sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini merupakan salah satu dukungan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan paru-paru kota dan memperluas area resapan air tanah.

*Didasarkan Kajian*

Adapun KGPAA Mangkunegara X menerangkan, revitalisasi Pura Mangkunegaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian pendahulu. Untuk saat ini, fokus utama adalah menyelesaikan revitalisasi area taman. 

“Bangunan dan taman ini merupakan inpirasi dari Eyang Buyut saya era KGPAA Mangkunegaran VII. Dari kajian-kajian yang kita lakukan dengan pendampingan dari cagar budaya, semua kita lakukan berdasarkan kajian-kajian,” jelas Mangkunegara X.

*Energi Terbarukan*

Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah menjadikan Istana Pura Mangkunegaran, Surakarta sebagai cagar budaya pertama yang memakai Renewable Energy Certificate (REC). Dalam keterangan tertulis PLN disebutkan bahwa KGPAA Mangkunegara X menjelaskan langkah Istana Pura Mangkunegaran memakai REC milik PLN ini sebagai bentuk komitmen Istana dalam mendorong masifnya penggunaan energi bersih. 

“Kenapa kita melakukan ini, karena Mangkunegaran sebagai pusat budaya harus terus berkembang, salah satunya memperhatikan dan menjawab isu yang berkembang selama ini. Melalui penggunaan energi bersih sebagai sumber energi listrik Istana Mangkunegaran turut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

KGPAA Mangkunegara X menilai sebagai warisan cagar budaya, Pura Mangkunegaran tidak hanya berfokus kepada pelestarian kebudayaan tetapi juga kepada pelestarian lingkungan.

Sebagai pusat kebudayaan, Pura Mangkunegaran juga akan menanamkan pesan-pesan penggunaan energi bersih berdampingan dengan pesan pelestarian kebudayaan sehingga masyarakat lebih perhatian terhadap isu lingkungan.

“Ke depan kami berharap akan semakin banyak pihak khususnya dari kalangan anak muda yang peduli dan mendukung gerakan penggunaan energi hijau ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari hari. Dan mereka dapat menularkan semangat ini kepada generasi muda lainnya,” ujar dia.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan siap mendukung langkah Istana Pura Mangkunegaran untuk menggunakan energi bersih melalui REC. Sebagai dukungan itu, PLN menyerahkan 20 unit REC atau setara dengan 20 MWh listrik bersih.

“Kami siap mendukung langkah baik Kanjeng Gusti untuk membawa Istana beralih ke sumber energi bersih. Istana Pura Mangkunegaran menjadi cagar budaya pertama yang memakai energi REC dari PLN,” ujar Darmawan sembari menambahkan, REC yang diserahkan ke Istana Pura Mangkunegaran ini bersumber dari PLTP Kamojang.

REC merupakan salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang transparan, akuntable dan diakui secara internasional serta tanpa harus mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur.

“Melalui REC, PLN menghadirkan opsi untuk pemenuhan target sampai dengan 100 persen penggunaan energi terbarukan. Cara pembeliannya pun relatif mudah dan cepat,” tutur dia.

Saat ini, pembangkit green energy milik PLN yang terdaftar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas 140 MW, PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW, atau setara 2.500.000 MWh per tahun. (Arianto)

Read More

Ahli Pers Kamsul Hasan: Wartawan Tidak Wajib LuLus UKW

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wartawan tidak wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal itu ditegaskan Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers, pada Jumat (20/01/2023), dalam diskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) pada acara Nggopi Bareng. 

Penegasan tersebut ia kemukakan, untuk menjawab kesalahpahaman tentang UKW, yang berkembang di kalangan wartawan dan di lingkungan lembaga pemerintahan.

Sejumlah lembaga pemerintahan di berbagai wilayah tanah air, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa lembaga pemerintahan yang dimaksud, hanya menjalin kerjasama dengan wartawan yang sudah lulus UKW dan berasal dari media yang sudah tersertifikasi di Dewan Pers.

"Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers," terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dalam hal ini, UKW mengacu kepada Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan.  

Saat ini, ada 30 lembaga yang telah mendapat lisensi dari Dewan Pers untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah tanah air. Itu pun tidak semuanya aktif melaksanakan uji kompetensi wartawan. Padahal, menurut perkiraan Dewan Pers, jumlah media di Indonesia mencapai 47 ribu lebih, yang 43 ribu di antaranya adalah media online.

Jika rata-rata setiap media memiliki 5 wartawan, maka jumlah wartawan di Indonesia mencapai 235 ribu orang. Realitasnya, saat ini, total jumlah wartawan di seluruh Indonesia yang telah dinyatakan lulus UKW, baru sekitar 23.300 orang. Artinya, belum sampai 10 persen dari jumlah wartawan di Indonesia yang sudah lulus UKW.

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi, UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. 

Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?   

Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan. "Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas," ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam, Jakarta.

Lebih lanjut, Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka. 

"Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW," ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna.

Diskusi tentang pers dengan Kamsul Hasan pada Jumat (20/01/2023) tersebut, berlangsung penuh semangat. Ini memang bagian dari agenda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI), dalam konteks mengembangkan wawasan anggota SWI. 

"Diskusi seperti ini akan dilakukan SWI secara reguler, dengan mengundang tokoh-tokoh pers ke Kantor DPP SWI. Bersamaan dengan itu, SWI terus berproses, agar dalam waktu dekat menjadi konstituen Dewan Pers," ungkap Herry Budiman selaku Sekretaris Jenderal SWI.

Herry Budiman lebih lanjut menjelaskan, Kantor Sekretariat DPP SWI di Jalan Indramayu No.17, Menteng, Jakarta Pusat, cukup representatif sebagai tempat diskusi untuk meningkatkan kompetensi para wartawan yang sudah bergabung dengan SWI. 

Pada Ngopi Bareng itu, selain diskusi tentang hukum pers dengan Kamsul Hasan, para peserta juga mendapatkan pengembangan wawasan tentang media online, yang disampaikan oleh Isson Khairul selaku Ketua Dewan Etik Sekber Wartawan Indonesia (SWI). (Arianto)

Read More

Partai Ummat Kota Medan Buka Posko Peduli Ummat Korban Musibah Kebakaran

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kebakaran Yang Terjadi Di Jalan Bromo Menghanguskan 11 Rumah dan 2 org korban luka, kebakaran yg terjadi Menyebabkan 14 KK serta 53 Jiwa Mengalami Kerugian Parah.

Dewan Pimpinan Daerah, Dan Dewan Pimpinan Cabang  Partai Ummat Kota Medan Merasa Terpanggil Untuk Membuka Posko Peduli Ummat dan Donasi serta Memberikan Bantuan kepada Korban musibah Kebakaran tersebut.

Ketua DPD Partai Ummat Kota Medan Persada SP di dampingi Sekretaris Alfikri Matondang ST Ketua Permata Ummat Kota Medan Wina Maya Beserta Pengurus DPC Yang Hadir Menyampaikan Turut Berdukacita yang Mendalam Atas Musibah kebakaran Di Jalan Bromo, Semoga Para Korban di beri kesabaran serta ketabahan oleh Allah SWT. 

Posko Peduli Ummat ini kita Buka Sebagai inisiatif Kemanusiaan Sahabat Partai Ummat Atas terjadinya musibah Kebakaran Di Jalan Bromo. Ucap Persada 

Alfikri Matondang ST Menambahkan kita berharap Pemko Medan Segera membantu dan Memberikan Rumah Layak Huni Kepada Korban. Agar Mereka Tidak Berlama - Lama Tinggal Di Tenda Pengungsian.

Wina Maya Mewakili Permata Ummat menyampaikan Permata Ummat Kota Medan Telah menyalurkan Bantuan kepada Korban. Insha Allah Kami Nanti datang lagi untuk memberikan tambahan bantuan, Ujarnya.

Read More

DPP LIRA Gelar Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Diskusi perdana yang digelar oleh DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di tahun 2023 ini merupakan program yang sudah direncanakan dari tahun lalu dan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Indonesia. Sehingga LIRA punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Hal tersebut disampaikan K.H. Andi Syafrani, SHI, MCCL Presiden DPP LIRA saat Opening Speech Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup" di Kopi Politik Jakarta Selatan, Jum'at (20/01). 

Terkait rencana kerja kita tiap bulan, kita adakan diskusi seperti ini dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas tema-tema yang relevan, aktual dan tentunya kita bisa berkontribusi terhadap pemikiran dan kemajuan bangsa.

"Terlebih, LIRA punya konsen terhadap berbagai macam bidang politik, karenanya kita akan dorong berbagai departemen dan bidang yang ada di LIRA untuk bisa menggelar diskusi sesuai dengan bidangnya masing-masing karena kita tahu kompleksitas persoalan negara kita," ujarnya.

 

Menjelang tahun pemilu, tentunya isu yang hot dan topik yang paling banyak akan menjadi sorotan adalah terkait dengan politik. Namun sekali lagi, karena tema yang diusung dalam organisasi bukan hanya tema politik tapi berbagai macam tema.

"Kita berharap nanti tema-tema ini juga bisa kita diskusikan dalam serial diskusi-diskusi LIRA di periode berikutnya di bulan-bulan yang akan datang," ucapnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: RPL Desa Tidak Boleh Jadi Lahan Stempel Ijazah Sarjana

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan proses akademik RPL Desa harus dengan kendali mutu ketat agar kualitas nya tak kalah dengan sarjana reguler lainnya. Oleh sebab itu, RPL Desa tak boleh jadi lahan untuk mendapatkan stempel ijazah sarjana strata 1. 

"Sementara RPL Desa jangan dengan Perguruan Tinggi Swasta dulu. Ini pertaruhan kualifikasinya. Jangan sampai RPL Desa jadi atribut stempel hanya untuk mendapat ijazah. Kalau RPL Desa dengan Perguruan Tinggi Negeri sudah jalan katakan 2 angkatan kemudian kendali mutu sudah menemukan pola komunikasi yang bagus, nanti dinaungi Kemendes lalu saya akan memberikan ruang RPL Desa ke Perguruan Tinggi Swasta," tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat FGD Tindak Lanjut Pelaksanaan RPL Desa di Surabaya, Kamis (19/1/2023).

Gus Halim memastikan tujuan RPL Desa adalah peningkatan SDM. Sehingga segala proses rekrutmen hingga pelaksanaannya dijalankan secara sistematis, salah satunya dengan dipilihnya Perguruan Tinggi Negeri dengan kualifikasi yang tepat.

"Sampai kapanpun RPL Desa tidak boleh jadi lahan untuk stempel ijazah S1 yang penting dapat gelar sarjana. Ini sudah kita hindari sejak awal," sambung Gus Halim.

Selain itu, Gus Halim menegaskan bahwa RPL Desa bukan hanya program sesaat. Menurutnya RPL Desa merupakan investasi jangka panjang yang akan terus ia kawal meskipun kabatannya sebagai Mendes PDTT telah berakhir.

"RPL Desa ini bukan sekedar sebuah program jangka pendek tapi sebuah program yang sifatnya memiliki kekuatan investasi sangat tinggi untuk jangka yang cukup panjang," tegasnya.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT berkomitmen untuk terus mendampingi peserta RPL Desa hingga tuntas serta berkelanjutan. Salah satunya terkait penyelesaian tugas akhir. Gus Halim telah menugaskan seluruh jajarannya untuk memberikan pendampingan secara serius hingga menyiapkan data yang dibutuhkan.

Diketahui, saat ini RPL Desa telah masuk semester ketiga. Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir, salah satunya melalui penulisan skripsi.

"Kemendes akan melakukan pendampingan untuk tugas akhir mahasiswa RPL Desa. Ini wujud komitmen kami agar pilot projek RPL Desa yang mendapat dukungan penuh dari Bojonegoro ini bisa benar-benar terlaksana sampai akhir," tutup Gus Halim. (Arianto)

 

Read More

Gagas Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim Bersyukur Dapat Dukungan Luas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersyukur gagasan penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa kian mendapat dukungan dari banyak stakeholder.

Oleh sebab itu, Ia berharap revisi UU Desa tersebut segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2023.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tambahan masa jabatan Kades ini sebenarnya sudah ia sampaikan sejak Mei 2022 lalu saat bertemu dengan para pakar di Universitas Gajah Mada (UGM).

"Tepatnya sekitar bulan Mei tahun lalu (2022), saya sudah menyampaikan pemikiran itu di depan para Pakar Ilmu. Jadi usulan ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades," ungkapnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Awal mulanya, Gus Halim menemukan fakta bahwa konflik polarisasi pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Konflik tersebut dibeberapa daerah terus berlarut-larut hingga berdampak pembangunan desa tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terbengkalai.

“Artinya apa yg dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jd ketua dprd. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu,” ujarnya.

Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, serta berdasar kajian dengan para pakar Ia menyimpulkan bahwa ketegangan konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah.

Sejak saat itu, disetiap kesempatan bertatap muka dengan para Kades-kades di Indonesia, selalu Ia sampaikan gagasan tersebut untuk efektifikas pembangunan desa. Bahkan di setiap kegiatan peresmian, selalu disematkan simbolisasi perjuangan periode kades sembilan tahun. Seperti saat meresmikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan simbol pemukulan gong sembilan kali.

"Karena saya menyadari betul pak Lurah, penyelesaian ketegangan paska Pilkades itu memang cukup lama. Makanya kita perjuangkan agar bisa masuk Prolegnas segera," katanya saat launching Bumkamla di Puri Mataram, Sleman, Jumat (18/11/2022).

Menurut Gus Halim, mengubah masa jabatan Kades bukanlah perkara sulit. Sebab, penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun tidak mempengaruhi masa jabatan secara keseluruhan.

"Sama-sama 18 tahun, hanya bedanya kalau ditambah menjadi 9 tahun berarti hanya 2 periode yang sebelumnya bisa sampai 3 periode," katanya.

Seperti diberitakan, gagasan Gus Halim terkait penambahan masa jabatan Kades jadi sembilan tahun terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari gabungan Apdesi seluruh Indonesia, DPR RI hingga Presiden Joko Widodo mendukung penuh usulan tersebut. Bahkan ribuan Kades menggeruduk gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka menuntut agar masa jabatan Kades yang saat ini 6 tahun ditambah menjadi 9 tahun. (Arianto)

Read More

Kapolda Metro Jaya Berikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa Uhamka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M. Si memberikan Kuliah Umum kepada sekitar 150-250 orang Mahasiswa S1 Uhamka dan Dosen Uhamka di ruang Aula kampus A Uhamka, Jakarta Selatan, Rabu (18/01/2023).

"Membangun jaringan komunikasi untuk kepemimpinan kolaboratif" menjadi tema materi kuliah umum dari kapolda Metro Jaya. Dalam materi kuliahnya Irjen Fadil mengatakan, saat ini Situasi negara kita mengalami perubahan yang begitu cepat, sehingga negara mengalami Situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

“Negara kita Sekarang berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan terjadi begitu cepat, dan situasi saat ini akan menjadi tantangan bagi kita semua dan harus kita sadari supaya kita lebih waspada menghadapi situasi kedepan,” kata Irjen Fadil.

Irjen Fadil melanjutkan, kepolisian adalah bagian dari masyarakat, baik organisasi bidang layanan jasa, pelayanan publik maupun penegakan hukum dan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan maka dalam sebuah organisasi diperlukan perubahan struktur dan kultur dengan cepat.

“Dalam berbagai kesempatan khususnya di kepolisian, saya selalu menyampaikan organisasi ini adalah bagian dari masyarakat, baik organisasi bidang layanan jasa, pelayanan publik maupun penegakan hukum, maka dalam sebuah organisasi perubahan struktur, kultur harus kita lakukan dengan cepat untuk dapat beradaptaasi dengan Lingkungan,” ucapnya.

“Ketika memimpin suatu organisasi kita harus kuasai betul situasi ekternal dan internal, hidup matinya suatu organisasi dipengaruhi oleh bagaimana merespon sebuah perubahan yang menjadi keniscayaan yang harus dilalui,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irjen Fadil menjelaskan, untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan, maka harus dilakukan modifikasi gaya kepemimpinan yang diantaranya adalah dengan melihat dan belajar dari praktek praktek yg dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya.

“Ada beberapa gaya kepemimpinan antara lain melihat dan belajar dari praktek praktek yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Dari hal tersebut, maka kita harus melakukan modifikasi Menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan kendala-kendala yang dialami oleh organisasi saat ini,” ungkapnya.

Menurut dia, ada beberapa unsur kepemimpinan yang harus dimiliki, diantaranya memodelkan perilaku anggota organisasi yang diharapkan, pemimpin harus menginspirasi, menciptakan peluang, mampu  berkolaborasi, menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan.

”Anda sekalian lah yang menentukan Indonesia mampu menuju Indonesia emas, lakukan semuanya dengan penuh kasih sayang dan cinta,” pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Bangun Sistem dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan tersebut dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (18/01/2023). 

Pejabat yang dilantik di antaranya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Sunraizal; dan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang.

Menteri ATR/Kepala BPN dalam amanatnya mengatakan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik untuk dapat membangun sistem dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan KKPR. Dalam rapat terbatas bersama Pak Presiden, dalam rangka meningkatkan investasi maka akan didukung dengan anggaran untuk merealisasikan target 2.000 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang-red). Kita juga melakukan koordinasi untuk mereduksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu RDTR dan sudah di-_reduce_ menjadi satu tahun," ucapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN yakin dengan perbaikan sistem yang dilakukan dalam rangka kemudahan berusaha tersebut, pasti akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Saya yakin dengan ditunjang kemudahan-kemudahan berinvestasi, maka harapan Pak Presiden akan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud," tambahnya.

Selanjutnya Hadi Tjahjanto menyampaikan mengenai percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini sudah terealisasi 101,1 juta bidang tanah terdaftar dan 85 juta bidang tanah telah bersertipikat. "Apabila target PTSL ini sudah selesai maka akan terjadi EVA (_Economic Value Added_, red) atau pertambahan nilai ekonomi," ujarnya.

Oleh sebab itu dalam rangka percepatan PTSL, Kementerian ATR/BPN mencanangkan berbagai strategi. Di antaranya adalah pemasangan tanda batas tanah atau patok secara serentak, dan meminta keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah. "Saya minta dilaksanakan, koordinasi dengan bupati, wali kota untuk membebaskan BPHTB segera dilaksanakan," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto mengingatkan untuk pejabat yang dilantik untuk bekerja keras dan dapat melakukan percepatan program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. "Kita harus serius menangani masalah ini. Dengan dilantik empat pejabat ini, saya optimis semuanya akan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan jajaran pengurus IKAWATI Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (Lak/Tha)

Read More

Kementerian PUPR Ajak Pemda Wujudkan Pelayanan Air Minum Tahan Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersinergi mewujudkan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana.

"Pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana, dapat terwujud apabila Pemda berkomitmen memberikan dukungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum sebagai operator pelayanan air minum di daerah," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam keterangan persnya, Selasa (17/01).

“Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan air minum sangat dibutuhkan dalam kondisi normal maupun bencana sehingga kita harus mengedepankan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana,” kata Diana.

Diana mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah memberikan banyak dukungan berupa pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah diserahterimakan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dikelola BUMD Air Minum sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat berkelanjutan dan target peningkatan akses layanan air minum kepada masyarakat dapat segera tercapai.

Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Pemda memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangan usahanya secara mandiri.  Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, menyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif Full Cost Recovery (FCR). dan atau subsidi  apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR.

Hal lain yang tak kalah penting yang perlu mendapat perhatian Pemda dan pemangku kepentingan terkait yaitu tingkat kehilangan air (Non Revenue Water/NRW) nasional yang masih berada di angka 33,7 Persen. Angka tersebut lebih tinggi 8,7 persen dari batas toleransi NRW yang diperkenankan dalam melakukan pengoperasian SPAM.

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR  ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%) dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di telah mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN.

Melihat tren dalam 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Namun peingkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR). “Masih ada  242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi,” kata Diana.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Mukhlis menyampaikan, Pemda juga harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sisi lain BUMD Air Minum juga harus berupaya melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan langgan.

"Hal tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melakukan kerja sama antar BUMD Air Minum, antar Pemerintah Daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUMD Air Minum dengan Badan Usaha lainnya," kata Anang.

Untuk mendukung peningkatan akses, sesuai kewenangannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/ rehabilitasi atau pembangunan baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi yang memenuhi syarat readiness criteria yang disepakati, dan memberikan Program Hibah Air Minum berdasarkan output based. Pemerintah Pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM BUMD Air Minum melalui pelatihan bidang air minum di Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (Lak/Tha)

Read More

Museum Kavaleri Indonesia Akan Tempati Bangunan Cagar Budaya di Bandung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Museum Kavaleri Indonesia yang akan di bangun di wilayah cagar budaya Bandung harus bernuansa natural, alami dan “green”. Hal ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menerima Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI-AD (Danpussenkav) Mayjen Yanuar Adil, yang didampingi Direktur Pembinaan Kesenjataan Pussenkav, Brigjen Agus Erwan.

Menteri PUPR kemudian menugasi Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti untuk menyusun perencanaan Museum sekaligus memulai pembangunannya. Hadir pada pertemuan tersebut Menko Kemaritiman 2014-2015, Indroyono Soesilo.

Komandan Pussenkav, Mayjen Yanuar Adil mengatakan, "Museum Kavaleri Indonesia ini akan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah militer di Kota Bandung, mengingat sejak jaman Pra-Kemerdekaan banyak bangunan dan instalasi militer di Kota Bandung yang kesemuanya telah menjadi bangunan cagar budaya yang perlu dilestarikan".

"Museum Kavaleri Indonesia akan menempati bangunan cagar budaya di Jalan Gatot Subroto – Bandung dan direncanakan akan mengabadikan sekitar 20 tank dan panser Kavaleri TNI-AD, yang kesemuanya memiliki kesejarahan panjang Korps Lapis Baja Indonesia, yang telah berusia 73 tahun ini," kata Mayjen Yanuar Adil di Jakarta, Senin (16/01/2023).

Sejarah mencatat, saat bertempur menghadapi Sekutu pada November 1945, arek-arek Suroboyo, sudah menggunakan Combat Tank Light Series (CTLS), tank Bren Carrier dan panser Marmon Herrington hasil rampasan dari tentara Jepang. Pasca Konferensi Meja Bundar – Den Haag (1949) dan pengakuan Kedaulatan RI, Belanda menyerahkan sekitar 100 unit tank dan panser mereka kepada Korps Kavaleri Indonesia yang dibentuk pada 9 Februari 1950.

73 tahun pengabdian Korps Kavaleri TNI-AD kepada NKRI sangatlah luar biasa. Dengan Motto Tri Daya Cakti, yang mencakup Daya Gerak, Daya Tembak dan Daya Kejut, satuan Kavaleri TNI sudah diterjunkan pada penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan (1950), juga pada  Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) – 1950. Torehan sejarah gugurnya Komandan Groep-II TNI, Letkol Slamet Rijadi, diatas panser kavaleri TNI saat memasuki Kota Ambon, 4 November 1950.

Satuan - Satuan kavaleri juga dilibatkan dalam penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Sumatera Utara (1958), pada  Penumpasan Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat (1950 – 1962), Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat (1962-1963) serta Operasi Penumpasan G-30-S/PKI tahun 1965. 

Kehadiran panser panser Saracen Kavaleri TNI-AD mengusung peti jenazah Para Pahlawan Revolusi telah abadi dalam ingatan Bangsa Indonesia. 

Tank dan Panser Kavaleri TNI-AD juga dilibatkan dalam Operasi Seroja di Timor Timur serta Operasi Keamanan Dalam Negeri di Aceh. Saat Ibukota Jakarta dalam suasana genting, seperti peristiwa Malari 1974 dan peristiwa Reformasi 1998, tank dan panser kavaleri TNI-AD selalu berpatroli berkeliling ibukota.  

Satuan Kavaleri TNI-AD juga bergabung dalam Kontingen Garuda Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Congo-Afrika (1960), bergabung dalam Kontingen Garuda Pasukan Penjaga Perdamaian  PBB UNTAC di Kamboja (1992-93), serta dalam Kontingen Garuda Penjaga Perdamaian PBB, UNIFIL-Lebanon, hingga saat ini.

Tidak itu saja, hingga saat ini, Detasemen Kavaleri Berkuda TNI-AD selalu aktif  dilibatkan dalam upacara-upacara kenegaraan dan untuk menyambut tamu tamu Negara.

Kesemua kiprah dan pengabdian Korps Baret Hitam TNI-AD ini akan dilestarikan dan diabadikan melalui sebuah Museum Kavaleri di Kota Bandung,  guna diwariskan kepada generasi penerus TNI maupun untuk generasi muda Indonesia secara keseluruhan. (L)

Read More

Janny Erika: Rumuskan Ide-ide untuk Program Kerja Asaski 2023

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia (ASASKI) menggelar Rakernas ke II & Workshop Nasional Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia mengusung tema "ASASKI Menciptakan Pendidikan Yang Berkualitas Lulusan Berkelas" di Hotel Gerbera Bogor, Selasa (17/01/2023).

"Kementerian Tenaga Kerja sangat mengapresiasi kegiatan ini, dalam rangka memberikan informasi kepada para anggotanya antara lain sharing informasi, ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam rangka untuk melakukan penguatan-penguatan terhadap organisasi baik di pusat maupun di daerah," kata Bapak Muchtar Azis, Direktur Bina Stankom Kemenaker kepada awak media di Bogor.

Adapun, beberapa kebijakan pemerintah juga disampaikan di dalam pertemuan ini  sehingga para pelaksana di lapangan, teman-teman yang ada di SMK Asisten Keperawatan Indonesia ini bisa terus mengikuti perkembangan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kegiatan seperti ini menjadi sangat baik, baik di tingkat pusat maupun daerah yang akan melaksanakan kebijakan tersebut khususnya di SMK Asisten Keperawatan Indonesia.

 

Dan yang paling penting, Kebijakan-kebijakan ini perlu disampaikan kepada stakeholder terkait yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja maupun dari Kementerian lain yang memang memiliki keterkaitan dengan bidang keperawatan. "Kebijakan-kebijakan ini akan menjadi ekosistem yang akan dibangun dan diperkuat agar supaya ke depan kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih berkualitas," ucapnya.

Apalagi dengan adanya kebijakan terbaru dari pemerintah yaitu Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022. "Dimana di situ kan akan dilakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi dan SMK itu kan bagian daripada pendidikan vokasi yang perlu dilakukan revitalisasi apakah itu revitalisasi dalam hal kurikulumnya, revitalisasi dalam hal tenaga pengajarnya maupun dari sisi sarana dan fasilitasnya," ungkapnya. 

"Kebijakan-kebijakan ini perlu segera disampaikan kepada teman-teman yang ada di SMK Asisten Keperawatan Indonesia agar supaya hal-hal yang seperti kami sebutkan tadi ini bisa di lakukan dengan baik tentu dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Janny Erika, SH, Adv, S.Kep, Ns, M.Kes, CBMT, Ketua Umum ASASKI mengatakan, Rakernas ini kita rangkai dengan acara pelantikan Pengurus DPW Jawa Barat dan Pengurus DPW Lampung. Kegiatan ini kita rangkai juga dengan Workshop Nasional mengenai perawatan luka sederhana yang akan diberikan oleh Wocare Indonesia kemudian perawatan tangan dan kaki yaitu manicure pedicure dari Rumah Cantik Beauty dan Digital Marketing.

Menurut Janny, kita berharap pada Rakernas ini, kita bisa merumuskan ide-ide kemudian saran dan masukkan untuk Program Kerja Asaski di tahun 2023 sehingga nantinya ide-ide tersebut kita bawa kepada kementerian terkait diantaranya Kemendikbud, Kemenaker, Kemenkes, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. 

Harapannya, ASASKI bisa dilibatkan untuk kebijakan-kebijakan dalam penerapan untuk lulusan SMK Asisten Keperawatan sehingga kebijakan tersebut bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi lulusan SMK Asisten Keperawatan Indonesia dan bisa terserap 100% di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

"Semoga kegiatan ini bisa menyatukan satu persepsi karena kita sama-sama di satu instansi dunia pendidikan untuk SMK Asisten Keperawatan Indonesia dari semua provinsi di Indonesia, sehingga tujuan dari SMK Asisten Keperawatan Indonesia itu menjadi satu pandangan ke depan dan satu tujuan ke depan sehingga menjadi satu organisasi yang solid yang memang kepentingannya adalah untuk kelulusan bermutu, berkualitas dan berkelas," pungkasnya. (Arianto)

Read More