BPH Migas Tanda Tangani Pakta Integritas, Lembar Komitmen dan Perjanjian Kinerja

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selenggarakan penandatanganan lembar komitmen dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023, dilanjutkan dengan pakta integritas bagi pengelola APBN dan penandatanganan komitmen bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung pada Rapat Kerja BPH Migas Tahun Anggaran 2023 di Tangerang (20/01/23).

“Penandatanganan lembar komitmen, perjanjian kinerja, pakta integritas, maupun komitmen bersama kali ini sebagai salah satu upaya untuk memacu seluruh elemen BPH Migas untuk lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam setiap penggunaan dan pengelolaan anggaran di tahun 2023”, ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menambahkan bahwa kesepakatan ini sebagai dasar bagi pegawai BPH Migas untuk lebih efisien dan tepat sasaran dalam pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja dan kegiatan BPH Migas kedepannya.

Penandatanganan lembar komitmen dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPH Migas dalam hal ini adalah Sekretaris BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas dan Direktur Gas Bumi BPH Migas disaksikan dan ditandatangani pula oleh Kepala BPH Migas. Dilanjutkan oleh masing-masing Koordinator, Kepala Bagian, Subkoordinator dan Kepala Sub Bagian dari masing-masing unit eselon II. 

Selanjutnya adalah pakta integritas yang ditandatangani oleh pengelola APBN dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Pejabat Pengadaan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara Penerimaan dan Pengeluaraan. 

Lalu, diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara seremonial oleh Kepala BPH Migas dan Anggota Komite BPH Migas, serta diikuti oleh seluruh pegawai BPH Migas. (Arianto)

Read More

Ketua MA: Jangan Memilih Jalan Pintas dengan Menggadaikan Integritas dan Melacurkan Intelektualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta   

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H di sela-sela kesibukannya di hari Jumat, 20 Januari 2023 menyempatkan waktu menghadiri acara Tasyakuran Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Diketahui bahwa Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama sesungguhnya sudah dilaksanakan tanggal 5 Desember 2022 lalu di Provinsi Kepulauan Riau. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang di gunakan saat ini termasuk salah satu Gedung pengadilan yang diresmikan.

“Saya bersyukur bahwa Gedung pengadilan yang dahulu saya ikut serta dalam prosesi peletakan batu pertamanya, ternyata selesai dan segera dapat digunakan oleh kita semua. Pada 26 September 2019, bersama Ketua Mahkamah Agung saat itu, Bapak Prof. Dr. Hatta Ali, saya bersama Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,” ujar KMA.

Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Diponegoro ini mengatakan Selama proses pembangunan, jajaran Mahkamah Agung khususnya melalui Sekretaris Mahkamah Agung dengan cepat telah menindaklanjuti pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini dan melengkapinya dengan meubelair kantor yang insyaallah cukup dan dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas aparatur peradilan dengan baik. Setelah gedungnya diresmikan segera dapat digunakan.

Prof. Syarifuddin menyambut baik acara tasyakuran ini sebagai salah satu kesempatan berkumpul dan bertemu dengan pimpinan pengadilan. Kesempatan seperti ini selalu digunakannya untuk secara langsung mengulang-ulang kembali dorongan dan motivasi untuk terus menjaga integritas dan menyempurnakannya dengan rasa syukur atas nikmat yang diberikan.

Dirinya berpesan kepada seluruh jajaran peradilan, khususnya kepada keluarga besar peradilan tata usaha negara: pegang teguh dan jaga terus integritas, jangan memilih jalan pintas dengan menggadaikan integritas dan melacurkan intelektualitas. Integritas yang terjaga akan membuat kita menjalani hidup dengan bahagia, publik akan menjadi cinta dan percaya, dan insyaallah pula Tuhan Yang Maha Esa menjadi ridha.

Di akhir sambutannya dengan penuh rasa syukur, KMA mengucapkan, “Selamat menempati dan menggunakan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Dirgahayu ke-32 Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga Peradilan Tata Usaha Negara berkembang semakin kokoh dan dapat berkontribusi lebih banyak dalam mewujudkan visi dan misi serta nilai-nilai utama Mahkamah Agung”.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (KPTUN) Jakarta, Indaryadi, S.H., M.H dalam sambutannya memohon doa, dengan gedung dan seluruh fasilitas yang baru Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini dapat mendukung visi Mahkamah Agung RI, mewujudkan peradilan yang agung, dan berupaya bangkit bersama tegakkan keadilan.

KPTUN juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Ketua Mahkamah Agung, perjuangan para Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya, dan semua pihak yang telah membantu sehingga pembangunan gedung Tata Usaha Negara Jakarta  beserta seluruh sarana prasarana dapat terealisasi.

Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, para Hakim Agung,  para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung, para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara serta undangan lainnya. (Arianto)

Read More

Revitalisasi Pura Mangkunegaran, Erick Thohir Harap Pariwisata Nasional Makin Kuat

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta 

Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri acara peresmian Taman Pracima atau Pracima Tuin di dalam komplek Pura Mangkunegaran. Revitalisasi Taman Pracima tersebut merupakan wujud dukungan BUMN dalam memelihara gelora mencintai sejarah bangsa, mencintai kekayaan budaya lokal, menggiatkan perekonomian rakyat, dan memperkuat kunjungan wisata di dalam negeri.

“Dengan berwisata di Pura Mangkunegaran, semuanya bisa dapat, mulai dari wisata sejarahnya, wisata kulinernya, hingga wisata ilmu pengetahuannya. Karena di Pura Mangkunegaran bukan hanya ada kekayaan arsitekturnya, melainkan ada museumnya, perpustakaannya, hingga koleksi bersejarah Panjang yang unik,” ujar Erick saat memberikan kata sambutan di hadapan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegoro X Bhre Cakra Hutomo Wira Sudjiwo dan Walikot Solo Gibran Gibran Rakabuming, Sabtu (21/1/2023).

Erick menekankan perlunya memperkaya tujuan wisata di tanah air jika Indonesia ingin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di dalam negeri. Atas dasar itulah, dia dan BUMN, terus giat merevitalisasi aset-aset wisata menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. 

Sebelum merevitasalisasi Taman Pracima, Erick juga telah menghidupkan kembali Lokomotif Mak Itam di Sumatera Barat, membangun dan rebranding Sarinah, hingga mulai merevitalisasi Kawasan Sanur di Bali.  

Lebih lanjut, Erick juga menegaskan bahwa BUMN hadir untuk warga Surakarta dan sekitarnya, salah satunya melalui kolaborasi dengan Pura Mangkunegaran. Revitalisasi Taman Pracima adalah upaya mengabadikan salah satu warisan peradaban Jawa, agar bisa dihayati oleh generasi muda dan wisatawan.

“Hanya dengan memahami akar budaya, maka bisa tumbuh kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Kebanggaan ini merupakan cikal-bakal rakyat Indonesia yang Merdeka dan Berdaulat, baik dari aspek sosial, budaya, hingga perekonomian,” ujarnya.

*Hasil dari Sinergi*

Geliat mempercantik Taman Pracima sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022. Dalam sebuah peninjauan, November 2022, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming bersama KGPAA Mangkunegoro X menunjukkan bahwa revitalisasi ini dapat berjalan atas kerja sama Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. 

Revitalisasi area Taman Pracima ini terinspirasi dari taman kerajaan yang dibangun pada era pemerintahan Sampeyan-dalem Ingkang Jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (S.I.J.K.G.P.A.A.) Mangkoenagoro VII. 

Nama Taman Pracima berarti taman yang terletak di area barat. Sesuai dengan lokasi taman yang terletak di area barat Pura Mangkunegaran. Revitalisasi ini merupakan salah satu upaya pengembangan kebudayaan Jawa, khususnya Mangkunegaran berkelanjutan. 

Taman Pracima beserta bangunan-bangunan di dalamnya, di antaranya Pracimasana, Pracimaloka, dan Pracimawisik, direncanakan menjadi wadah pengembangan kesenian, kolaborasi budaya, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta kuliner khas Mangkunegaran.

Sementara itu, Walikota Surakarta berharap melalui revitalisasi ini, area Pura Mangkunegaran dapat menjadi salah satu destinasi dan ruang publik yang baru di Kota Solo. “Semoga taman Mangkunegaran ini menjadi salah satu destinasi yang baru, ruang publik yang baru untuk  dinikmati wisatawan maupun masyarakat karena adanya spot-spot baru,” ujarnya.

Revitalisasi ini menjadi salah satu langkah awal menjadikan kawasan Pura Mangkunegaran sebagai tempat interaksi publik sekaligus sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini merupakan salah satu dukungan kepada Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan paru-paru kota dan memperluas area resapan air tanah.

*Didasarkan Kajian*

Adapun KGPAA Mangkunegara X menerangkan, revitalisasi Pura Mangkunegaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian pendahulu. Untuk saat ini, fokus utama adalah menyelesaikan revitalisasi area taman. 

“Bangunan dan taman ini merupakan inpirasi dari Eyang Buyut saya era KGPAA Mangkunegaran VII. Dari kajian-kajian yang kita lakukan dengan pendampingan dari cagar budaya, semua kita lakukan berdasarkan kajian-kajian,” jelas Mangkunegara X.

*Energi Terbarukan*

Sebelumnya, PT PLN (Persero) telah menjadikan Istana Pura Mangkunegaran, Surakarta sebagai cagar budaya pertama yang memakai Renewable Energy Certificate (REC). Dalam keterangan tertulis PLN disebutkan bahwa KGPAA Mangkunegara X menjelaskan langkah Istana Pura Mangkunegaran memakai REC milik PLN ini sebagai bentuk komitmen Istana dalam mendorong masifnya penggunaan energi bersih. 

“Kenapa kita melakukan ini, karena Mangkunegaran sebagai pusat budaya harus terus berkembang, salah satunya memperhatikan dan menjawab isu yang berkembang selama ini. Melalui penggunaan energi bersih sebagai sumber energi listrik Istana Mangkunegaran turut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

KGPAA Mangkunegara X menilai sebagai warisan cagar budaya, Pura Mangkunegaran tidak hanya berfokus kepada pelestarian kebudayaan tetapi juga kepada pelestarian lingkungan.

Sebagai pusat kebudayaan, Pura Mangkunegaran juga akan menanamkan pesan-pesan penggunaan energi bersih berdampingan dengan pesan pelestarian kebudayaan sehingga masyarakat lebih perhatian terhadap isu lingkungan.

“Ke depan kami berharap akan semakin banyak pihak khususnya dari kalangan anak muda yang peduli dan mendukung gerakan penggunaan energi hijau ini dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari hari. Dan mereka dapat menularkan semangat ini kepada generasi muda lainnya,” ujar dia.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan siap mendukung langkah Istana Pura Mangkunegaran untuk menggunakan energi bersih melalui REC. Sebagai dukungan itu, PLN menyerahkan 20 unit REC atau setara dengan 20 MWh listrik bersih.

“Kami siap mendukung langkah baik Kanjeng Gusti untuk membawa Istana beralih ke sumber energi bersih. Istana Pura Mangkunegaran menjadi cagar budaya pertama yang memakai energi REC dari PLN,” ujar Darmawan sembari menambahkan, REC yang diserahkan ke Istana Pura Mangkunegaran ini bersumber dari PLTP Kamojang.

REC merupakan salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang transparan, akuntable dan diakui secara internasional serta tanpa harus mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur.

“Melalui REC, PLN menghadirkan opsi untuk pemenuhan target sampai dengan 100 persen penggunaan energi terbarukan. Cara pembeliannya pun relatif mudah dan cepat,” tutur dia.

Saat ini, pembangkit green energy milik PLN yang terdaftar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas 140 MW, PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW, atau setara 2.500.000 MWh per tahun. (Arianto)

Read More

Ahli Pers Kamsul Hasan: Wartawan Tidak Wajib LuLus UKW

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wartawan tidak wajib mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Hal itu ditegaskan Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers, pada Jumat (20/01/2023), dalam diskusi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) pada acara Nggopi Bareng. 

Penegasan tersebut ia kemukakan, untuk menjawab kesalahpahaman tentang UKW, yang berkembang di kalangan wartawan dan di lingkungan lembaga pemerintahan.

Sejumlah lembaga pemerintahan di berbagai wilayah tanah air, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi, menerbitkan peraturan yang menyatakan bahwa lembaga pemerintahan yang dimaksud, hanya menjalin kerjasama dengan wartawan yang sudah lulus UKW dan berasal dari media yang sudah tersertifikasi di Dewan Pers.

"Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers," terang Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat itu.

Dalam hal ini, UKW mengacu kepada Peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 tahun 2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Wartawan.  

Saat ini, ada 30 lembaga yang telah mendapat lisensi dari Dewan Pers untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di berbagai wilayah tanah air. Itu pun tidak semuanya aktif melaksanakan uji kompetensi wartawan. Padahal, menurut perkiraan Dewan Pers, jumlah media di Indonesia mencapai 47 ribu lebih, yang 43 ribu di antaranya adalah media online.

Jika rata-rata setiap media memiliki 5 wartawan, maka jumlah wartawan di Indonesia mencapai 235 ribu orang. Realitasnya, saat ini, total jumlah wartawan di seluruh Indonesia yang telah dinyatakan lulus UKW, baru sekitar 23.300 orang. Artinya, belum sampai 10 persen dari jumlah wartawan di Indonesia yang sudah lulus UKW.

Dengan kata lain, masih sangat banyak wartawan yang belum mengikuti dan belum lulus UKW, yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Indonesia. Sekali lagi, UKW bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia. 

Pertanyaannya, lanjut Kamsul, apakah para wartawan yang sudah lulus UKW menjadi jaminan bagi kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan?   

Secara blak-blakkan, Kamsul Hasan yang dua periode menjadi Ketua PWI Jaya, 2004-2009 dan 2009-2014, menyatakan, lulus UKW bukan jaminan. "Masih banyak wartawan yang sudah lulus UKW, tapi kualitas produk jurnalistik mereka, rendah. Sebaliknya, cukup banyak wartawan yang belum ikut UKW, tapi produk jurnalistik mereka benar-benar berkualitas," ungkap Kamsul Hasan, Sarjana Ilmu Jurnalistik dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam, Jakarta.

Lebih lanjut, Kamsul Hasan menduga, kebijakan sejumlah lembaga pemerintah yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka. 

"Dari pencermatan saya, para pimpinan lembaga pemerintah yang hendak memperpanjang periode jabatannya, umumnya tidak mempermasalahkan wartawan UKW atau non-UKW," ujar Kamsul Hasan dengan senyum penuh makna.

Diskusi tentang pers dengan Kamsul Hasan pada Jumat (20/01/2023) tersebut, berlangsung penuh semangat. Ini memang bagian dari agenda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Wartawan Indonesia (SWI), dalam konteks mengembangkan wawasan anggota SWI. 

"Diskusi seperti ini akan dilakukan SWI secara reguler, dengan mengundang tokoh-tokoh pers ke Kantor DPP SWI. Bersamaan dengan itu, SWI terus berproses, agar dalam waktu dekat menjadi konstituen Dewan Pers," ungkap Herry Budiman selaku Sekretaris Jenderal SWI.

Herry Budiman lebih lanjut menjelaskan, Kantor Sekretariat DPP SWI di Jalan Indramayu No.17, Menteng, Jakarta Pusat, cukup representatif sebagai tempat diskusi untuk meningkatkan kompetensi para wartawan yang sudah bergabung dengan SWI. 

Pada Ngopi Bareng itu, selain diskusi tentang hukum pers dengan Kamsul Hasan, para peserta juga mendapatkan pengembangan wawasan tentang media online, yang disampaikan oleh Isson Khairul selaku Ketua Dewan Etik Sekber Wartawan Indonesia (SWI). (Arianto)

Read More

Partai Ummat Kota Medan Buka Posko Peduli Ummat Korban Musibah Kebakaran

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kebakaran Yang Terjadi Di Jalan Bromo Menghanguskan 11 Rumah dan 2 org korban luka, kebakaran yg terjadi Menyebabkan 14 KK serta 53 Jiwa Mengalami Kerugian Parah.

Dewan Pimpinan Daerah, Dan Dewan Pimpinan Cabang  Partai Ummat Kota Medan Merasa Terpanggil Untuk Membuka Posko Peduli Ummat dan Donasi serta Memberikan Bantuan kepada Korban musibah Kebakaran tersebut.

Ketua DPD Partai Ummat Kota Medan Persada SP di dampingi Sekretaris Alfikri Matondang ST Ketua Permata Ummat Kota Medan Wina Maya Beserta Pengurus DPC Yang Hadir Menyampaikan Turut Berdukacita yang Mendalam Atas Musibah kebakaran Di Jalan Bromo, Semoga Para Korban di beri kesabaran serta ketabahan oleh Allah SWT. 

Posko Peduli Ummat ini kita Buka Sebagai inisiatif Kemanusiaan Sahabat Partai Ummat Atas terjadinya musibah Kebakaran Di Jalan Bromo. Ucap Persada 

Alfikri Matondang ST Menambahkan kita berharap Pemko Medan Segera membantu dan Memberikan Rumah Layak Huni Kepada Korban. Agar Mereka Tidak Berlama - Lama Tinggal Di Tenda Pengungsian.

Wina Maya Mewakili Permata Ummat menyampaikan Permata Ummat Kota Medan Telah menyalurkan Bantuan kepada Korban. Insha Allah Kami Nanti datang lagi untuk memberikan tambahan bantuan, Ujarnya.

Read More

DPP LIRA Gelar Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Diskusi perdana yang digelar oleh DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di tahun 2023 ini merupakan program yang sudah direncanakan dari tahun lalu dan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Indonesia. Sehingga LIRA punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Hal tersebut disampaikan K.H. Andi Syafrani, SHI, MCCL Presiden DPP LIRA saat Opening Speech Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup" di Kopi Politik Jakarta Selatan, Jum'at (20/01). 

Terkait rencana kerja kita tiap bulan, kita adakan diskusi seperti ini dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas tema-tema yang relevan, aktual dan tentunya kita bisa berkontribusi terhadap pemikiran dan kemajuan bangsa.

"Terlebih, LIRA punya konsen terhadap berbagai macam bidang politik, karenanya kita akan dorong berbagai departemen dan bidang yang ada di LIRA untuk bisa menggelar diskusi sesuai dengan bidangnya masing-masing karena kita tahu kompleksitas persoalan negara kita," ujarnya.

 

Menjelang tahun pemilu, tentunya isu yang hot dan topik yang paling banyak akan menjadi sorotan adalah terkait dengan politik. Namun sekali lagi, karena tema yang diusung dalam organisasi bukan hanya tema politik tapi berbagai macam tema.

"Kita berharap nanti tema-tema ini juga bisa kita diskusikan dalam serial diskusi-diskusi LIRA di periode berikutnya di bulan-bulan yang akan datang," ucapnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: RPL Desa Tidak Boleh Jadi Lahan Stempel Ijazah Sarjana

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan proses akademik RPL Desa harus dengan kendali mutu ketat agar kualitas nya tak kalah dengan sarjana reguler lainnya. Oleh sebab itu, RPL Desa tak boleh jadi lahan untuk mendapatkan stempel ijazah sarjana strata 1. 

"Sementara RPL Desa jangan dengan Perguruan Tinggi Swasta dulu. Ini pertaruhan kualifikasinya. Jangan sampai RPL Desa jadi atribut stempel hanya untuk mendapat ijazah. Kalau RPL Desa dengan Perguruan Tinggi Negeri sudah jalan katakan 2 angkatan kemudian kendali mutu sudah menemukan pola komunikasi yang bagus, nanti dinaungi Kemendes lalu saya akan memberikan ruang RPL Desa ke Perguruan Tinggi Swasta," tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat FGD Tindak Lanjut Pelaksanaan RPL Desa di Surabaya, Kamis (19/1/2023).

Gus Halim memastikan tujuan RPL Desa adalah peningkatan SDM. Sehingga segala proses rekrutmen hingga pelaksanaannya dijalankan secara sistematis, salah satunya dengan dipilihnya Perguruan Tinggi Negeri dengan kualifikasi yang tepat.

"Sampai kapanpun RPL Desa tidak boleh jadi lahan untuk stempel ijazah S1 yang penting dapat gelar sarjana. Ini sudah kita hindari sejak awal," sambung Gus Halim.

Selain itu, Gus Halim menegaskan bahwa RPL Desa bukan hanya program sesaat. Menurutnya RPL Desa merupakan investasi jangka panjang yang akan terus ia kawal meskipun kabatannya sebagai Mendes PDTT telah berakhir.

"RPL Desa ini bukan sekedar sebuah program jangka pendek tapi sebuah program yang sifatnya memiliki kekuatan investasi sangat tinggi untuk jangka yang cukup panjang," tegasnya.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT berkomitmen untuk terus mendampingi peserta RPL Desa hingga tuntas serta berkelanjutan. Salah satunya terkait penyelesaian tugas akhir. Gus Halim telah menugaskan seluruh jajarannya untuk memberikan pendampingan secara serius hingga menyiapkan data yang dibutuhkan.

Diketahui, saat ini RPL Desa telah masuk semester ketiga. Mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir, salah satunya melalui penulisan skripsi.

"Kemendes akan melakukan pendampingan untuk tugas akhir mahasiswa RPL Desa. Ini wujud komitmen kami agar pilot projek RPL Desa yang mendapat dukungan penuh dari Bojonegoro ini bisa benar-benar terlaksana sampai akhir," tutup Gus Halim. (Arianto)

 

Read More

Gagas Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim Bersyukur Dapat Dukungan Luas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bersyukur gagasan penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Desa kian mendapat dukungan dari banyak stakeholder.

Oleh sebab itu, Ia berharap revisi UU Desa tersebut segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam agenda program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2023.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tambahan masa jabatan Kades ini sebenarnya sudah ia sampaikan sejak Mei 2022 lalu saat bertemu dengan para pakar di Universitas Gajah Mada (UGM).

"Tepatnya sekitar bulan Mei tahun lalu (2022), saya sudah menyampaikan pemikiran itu di depan para Pakar Ilmu. Jadi usulan ini juga dikaji secara akademis sehingga sesuai antara kebutuhan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu periodisasi tersebut bukan menjadi arogansi kepala desa namun menjawab kebutuhan untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades," ungkapnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Awal mulanya, Gus Halim menemukan fakta bahwa konflik polarisasi pascapilkades nyaris terjadi di seluruh desa. Konflik tersebut dibeberapa daerah terus berlarut-larut hingga berdampak pembangunan desa tersendat dan beragam aktifitas di desa juga terbengkalai.

“Artinya apa yg dirasakan kepala desa sudah saya rasakan bahkan sebelum saya jd ketua dprd. Saya mengikuti tahapan politik di pilkades. Saya mencermati bagaimana kampanye yang waktu itu,” ujarnya.

Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, serta berdasar kajian dengan para pakar Ia menyimpulkan bahwa ketegangan konflik pascapilkades akan lebih mudah diredam jika waktunya ditambah.

Sejak saat itu, disetiap kesempatan bertatap muka dengan para Kades-kades di Indonesia, selalu Ia sampaikan gagasan tersebut untuk efektifikas pembangunan desa. Bahkan di setiap kegiatan peresmian, selalu disematkan simbolisasi perjuangan periode kades sembilan tahun. Seperti saat meresmikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (Bumkalma) Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan simbol pemukulan gong sembilan kali.

"Karena saya menyadari betul pak Lurah, penyelesaian ketegangan paska Pilkades itu memang cukup lama. Makanya kita perjuangkan agar bisa masuk Prolegnas segera," katanya saat launching Bumkamla di Puri Mataram, Sleman, Jumat (18/11/2022).

Menurut Gus Halim, mengubah masa jabatan Kades bukanlah perkara sulit. Sebab, penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun tidak mempengaruhi masa jabatan secara keseluruhan.

"Sama-sama 18 tahun, hanya bedanya kalau ditambah menjadi 9 tahun berarti hanya 2 periode yang sebelumnya bisa sampai 3 periode," katanya.

Seperti diberitakan, gagasan Gus Halim terkait penambahan masa jabatan Kades jadi sembilan tahun terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari gabungan Apdesi seluruh Indonesia, DPR RI hingga Presiden Joko Widodo mendukung penuh usulan tersebut. Bahkan ribuan Kades menggeruduk gedung DPR RI untuk menyampaikan tuntutan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mereka menuntut agar masa jabatan Kades yang saat ini 6 tahun ditambah menjadi 9 tahun. (Arianto)

Read More

Kapolda Metro Jaya Berikan Kuliah Umum kepada Mahasiswa Uhamka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M. Si memberikan Kuliah Umum kepada sekitar 150-250 orang Mahasiswa S1 Uhamka dan Dosen Uhamka di ruang Aula kampus A Uhamka, Jakarta Selatan, Rabu (18/01/2023).

"Membangun jaringan komunikasi untuk kepemimpinan kolaboratif" menjadi tema materi kuliah umum dari kapolda Metro Jaya. Dalam materi kuliahnya Irjen Fadil mengatakan, saat ini Situasi negara kita mengalami perubahan yang begitu cepat, sehingga negara mengalami Situasi yang penuh dengan ketidakpastian.

“Negara kita Sekarang berada dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian, perubahan terjadi begitu cepat, dan situasi saat ini akan menjadi tantangan bagi kita semua dan harus kita sadari supaya kita lebih waspada menghadapi situasi kedepan,” kata Irjen Fadil.

Irjen Fadil melanjutkan, kepolisian adalah bagian dari masyarakat, baik organisasi bidang layanan jasa, pelayanan publik maupun penegakan hukum dan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan maka dalam sebuah organisasi diperlukan perubahan struktur dan kultur dengan cepat.

“Dalam berbagai kesempatan khususnya di kepolisian, saya selalu menyampaikan organisasi ini adalah bagian dari masyarakat, baik organisasi bidang layanan jasa, pelayanan publik maupun penegakan hukum, maka dalam sebuah organisasi perubahan struktur, kultur harus kita lakukan dengan cepat untuk dapat beradaptaasi dengan Lingkungan,” ucapnya.

“Ketika memimpin suatu organisasi kita harus kuasai betul situasi ekternal dan internal, hidup matinya suatu organisasi dipengaruhi oleh bagaimana merespon sebuah perubahan yang menjadi keniscayaan yang harus dilalui,” tambahnya.

Lebih lanjut, Irjen Fadil menjelaskan, untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan, maka harus dilakukan modifikasi gaya kepemimpinan yang diantaranya adalah dengan melihat dan belajar dari praktek praktek yg dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya.

“Ada beberapa gaya kepemimpinan antara lain melihat dan belajar dari praktek praktek yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Dari hal tersebut, maka kita harus melakukan modifikasi Menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan dan kendala-kendala yang dialami oleh organisasi saat ini,” ungkapnya.

Menurut dia, ada beberapa unsur kepemimpinan yang harus dimiliki, diantaranya memodelkan perilaku anggota organisasi yang diharapkan, pemimpin harus menginspirasi, menciptakan peluang, mampu  berkolaborasi, menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan.

”Anda sekalian lah yang menentukan Indonesia mampu menuju Indonesia emas, lakukan semuanya dengan penuh kasih sayang dan cinta,” pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Bangun Sistem dalam Rangka Kemudahan Berusaha

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan tersebut dilaksanakan di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (18/01/2023). 

Pejabat yang dilantik di antaranya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi Informasi, Sunraizal; dan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang.

Menteri ATR/Kepala BPN dalam amanatnya mengatakan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik untuk dapat membangun sistem dalam rangka mendukung kemudahan berusaha. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan mempercepat proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Permasalahan yang ada saat ini di lapangan khususnya di daerah-daerah adalah sulitnya mendapatkan KKPR. Dalam rapat terbatas bersama Pak Presiden, dalam rangka meningkatkan investasi maka akan didukung dengan anggaran untuk merealisasikan target 2.000 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang-red). Kita juga melakukan koordinasi untuk mereduksi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu RDTR dan sudah di-_reduce_ menjadi satu tahun," ucapnya.

Menteri ATR/Kepala BPN yakin dengan perbaikan sistem yang dilakukan dalam rangka kemudahan berusaha tersebut, pasti akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Saya yakin dengan ditunjang kemudahan-kemudahan berinvestasi, maka harapan Pak Presiden akan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud," tambahnya.

Selanjutnya Hadi Tjahjanto menyampaikan mengenai percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, saat ini sudah terealisasi 101,1 juta bidang tanah terdaftar dan 85 juta bidang tanah telah bersertipikat. "Apabila target PTSL ini sudah selesai maka akan terjadi EVA (_Economic Value Added_, red) atau pertambahan nilai ekonomi," ujarnya.

Oleh sebab itu dalam rangka percepatan PTSL, Kementerian ATR/BPN mencanangkan berbagai strategi. Di antaranya adalah pemasangan tanda batas tanah atau patok secara serentak, dan meminta keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah. "Saya minta dilaksanakan, koordinasi dengan bupati, wali kota untuk membebaskan BPHTB segera dilaksanakan," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto mengingatkan untuk pejabat yang dilantik untuk bekerja keras dan dapat melakukan percepatan program yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. "Kita harus serius menangani masalah ini. Dengan dilantik empat pejabat ini, saya optimis semuanya akan bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; dan jajaran pengurus IKAWATI Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (Lak/Tha)

Read More

Kementerian PUPR Ajak Pemda Wujudkan Pelayanan Air Minum Tahan Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk bersinergi mewujudkan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana.

"Pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana, dapat terwujud apabila Pemda berkomitmen memberikan dukungan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum sebagai operator pelayanan air minum di daerah," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam keterangan persnya, Selasa (17/01).

“Sebagai kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan air minum sangat dibutuhkan dalam kondisi normal maupun bencana sehingga kita harus mengedepankan pelayanan air minum yang berkelanjutan, tangguh, inklusif dan tahan bencana,” kata Diana.

Diana mengatakan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR telah memberikan banyak dukungan berupa pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah diserahterimakan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya dikelola BUMD Air Minum sehingga infrastruktur yang telah dibangun dapat berkelanjutan dan target peningkatan akses layanan air minum kepada masyarakat dapat segera tercapai.

Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Pemda memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangan usahanya secara mandiri.  Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, menyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif Full Cost Recovery (FCR). dan atau subsidi  apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR.

Hal lain yang tak kalah penting yang perlu mendapat perhatian Pemda dan pemangku kepentingan terkait yaitu tingkat kehilangan air (Non Revenue Water/NRW) nasional yang masih berada di angka 33,7 Persen. Angka tersebut lebih tinggi 8,7 persen dari batas toleransi NRW yang diperkenankan dalam melakukan pengoperasian SPAM.

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR  ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%) dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di telah mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN.

Melihat tren dalam 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Namun peingkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif Full Cost Recovery (FCR). “Masih ada  242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi,” kata Diana.

Sementara itu, Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Anang Mukhlis menyampaikan, Pemda juga harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sisi lain BUMD Air Minum juga harus berupaya melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan langgan.

"Hal tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melakukan kerja sama antar BUMD Air Minum, antar Pemerintah Daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUMD Air Minum dengan Badan Usaha lainnya," kata Anang.

Untuk mendukung peningkatan akses, sesuai kewenangannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/ rehabilitasi atau pembangunan baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi yang memenuhi syarat readiness criteria yang disepakati, dan memberikan Program Hibah Air Minum berdasarkan output based. Pemerintah Pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM BUMD Air Minum melalui pelatihan bidang air minum di Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. (Lak/Tha)

Read More

Museum Kavaleri Indonesia Akan Tempati Bangunan Cagar Budaya di Bandung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Museum Kavaleri Indonesia yang akan di bangun di wilayah cagar budaya Bandung harus bernuansa natural, alami dan “green”. Hal ini disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat menerima Komandan Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI-AD (Danpussenkav) Mayjen Yanuar Adil, yang didampingi Direktur Pembinaan Kesenjataan Pussenkav, Brigjen Agus Erwan.

Menteri PUPR kemudian menugasi Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti untuk menyusun perencanaan Museum sekaligus memulai pembangunannya. Hadir pada pertemuan tersebut Menko Kemaritiman 2014-2015, Indroyono Soesilo.

Komandan Pussenkav, Mayjen Yanuar Adil mengatakan, "Museum Kavaleri Indonesia ini akan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah militer di Kota Bandung, mengingat sejak jaman Pra-Kemerdekaan banyak bangunan dan instalasi militer di Kota Bandung yang kesemuanya telah menjadi bangunan cagar budaya yang perlu dilestarikan".

"Museum Kavaleri Indonesia akan menempati bangunan cagar budaya di Jalan Gatot Subroto – Bandung dan direncanakan akan mengabadikan sekitar 20 tank dan panser Kavaleri TNI-AD, yang kesemuanya memiliki kesejarahan panjang Korps Lapis Baja Indonesia, yang telah berusia 73 tahun ini," kata Mayjen Yanuar Adil di Jakarta, Senin (16/01/2023).

Sejarah mencatat, saat bertempur menghadapi Sekutu pada November 1945, arek-arek Suroboyo, sudah menggunakan Combat Tank Light Series (CTLS), tank Bren Carrier dan panser Marmon Herrington hasil rampasan dari tentara Jepang. Pasca Konferensi Meja Bundar – Den Haag (1949) dan pengakuan Kedaulatan RI, Belanda menyerahkan sekitar 100 unit tank dan panser mereka kepada Korps Kavaleri Indonesia yang dibentuk pada 9 Februari 1950.

73 tahun pengabdian Korps Kavaleri TNI-AD kepada NKRI sangatlah luar biasa. Dengan Motto Tri Daya Cakti, yang mencakup Daya Gerak, Daya Tembak dan Daya Kejut, satuan Kavaleri TNI sudah diterjunkan pada penumpasan pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan (1950), juga pada  Penumpasan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) – 1950. Torehan sejarah gugurnya Komandan Groep-II TNI, Letkol Slamet Rijadi, diatas panser kavaleri TNI saat memasuki Kota Ambon, 4 November 1950.

Satuan - Satuan kavaleri juga dilibatkan dalam penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Sumatera Utara (1958), pada  Penumpasan Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat (1950 – 1962), Operasi Trikora Pembebasan Irian Barat (1962-1963) serta Operasi Penumpasan G-30-S/PKI tahun 1965. 

Kehadiran panser panser Saracen Kavaleri TNI-AD mengusung peti jenazah Para Pahlawan Revolusi telah abadi dalam ingatan Bangsa Indonesia. 

Tank dan Panser Kavaleri TNI-AD juga dilibatkan dalam Operasi Seroja di Timor Timur serta Operasi Keamanan Dalam Negeri di Aceh. Saat Ibukota Jakarta dalam suasana genting, seperti peristiwa Malari 1974 dan peristiwa Reformasi 1998, tank dan panser kavaleri TNI-AD selalu berpatroli berkeliling ibukota.  

Satuan Kavaleri TNI-AD juga bergabung dalam Kontingen Garuda Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Congo-Afrika (1960), bergabung dalam Kontingen Garuda Pasukan Penjaga Perdamaian  PBB UNTAC di Kamboja (1992-93), serta dalam Kontingen Garuda Penjaga Perdamaian PBB, UNIFIL-Lebanon, hingga saat ini.

Tidak itu saja, hingga saat ini, Detasemen Kavaleri Berkuda TNI-AD selalu aktif  dilibatkan dalam upacara-upacara kenegaraan dan untuk menyambut tamu tamu Negara.

Kesemua kiprah dan pengabdian Korps Baret Hitam TNI-AD ini akan dilestarikan dan diabadikan melalui sebuah Museum Kavaleri di Kota Bandung,  guna diwariskan kepada generasi penerus TNI maupun untuk generasi muda Indonesia secara keseluruhan. (L)

Read More

Janny Erika: Rumuskan Ide-ide untuk Program Kerja Asaski 2023

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia (ASASKI) menggelar Rakernas ke II & Workshop Nasional Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia mengusung tema "ASASKI Menciptakan Pendidikan Yang Berkualitas Lulusan Berkelas" di Hotel Gerbera Bogor, Selasa (17/01/2023).

"Kementerian Tenaga Kerja sangat mengapresiasi kegiatan ini, dalam rangka memberikan informasi kepada para anggotanya antara lain sharing informasi, ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam rangka untuk melakukan penguatan-penguatan terhadap organisasi baik di pusat maupun di daerah," kata Bapak Muchtar Azis, Direktur Bina Stankom Kemenaker kepada awak media di Bogor.

Adapun, beberapa kebijakan pemerintah juga disampaikan di dalam pertemuan ini  sehingga para pelaksana di lapangan, teman-teman yang ada di SMK Asisten Keperawatan Indonesia ini bisa terus mengikuti perkembangan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Kegiatan seperti ini menjadi sangat baik, baik di tingkat pusat maupun daerah yang akan melaksanakan kebijakan tersebut khususnya di SMK Asisten Keperawatan Indonesia.

 

Dan yang paling penting, Kebijakan-kebijakan ini perlu disampaikan kepada stakeholder terkait yakni Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja maupun dari Kementerian lain yang memang memiliki keterkaitan dengan bidang keperawatan. "Kebijakan-kebijakan ini akan menjadi ekosistem yang akan dibangun dan diperkuat agar supaya ke depan kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih berkualitas," ucapnya.

Apalagi dengan adanya kebijakan terbaru dari pemerintah yaitu Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022. "Dimana di situ kan akan dilakukan revitalisasi terhadap pendidikan vokasi dan SMK itu kan bagian daripada pendidikan vokasi yang perlu dilakukan revitalisasi apakah itu revitalisasi dalam hal kurikulumnya, revitalisasi dalam hal tenaga pengajarnya maupun dari sisi sarana dan fasilitasnya," ungkapnya. 

"Kebijakan-kebijakan ini perlu segera disampaikan kepada teman-teman yang ada di SMK Asisten Keperawatan Indonesia agar supaya hal-hal yang seperti kami sebutkan tadi ini bisa di lakukan dengan baik tentu dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Janny Erika, SH, Adv, S.Kep, Ns, M.Kes, CBMT, Ketua Umum ASASKI mengatakan, Rakernas ini kita rangkai dengan acara pelantikan Pengurus DPW Jawa Barat dan Pengurus DPW Lampung. Kegiatan ini kita rangkai juga dengan Workshop Nasional mengenai perawatan luka sederhana yang akan diberikan oleh Wocare Indonesia kemudian perawatan tangan dan kaki yaitu manicure pedicure dari Rumah Cantik Beauty dan Digital Marketing.

Menurut Janny, kita berharap pada Rakernas ini, kita bisa merumuskan ide-ide kemudian saran dan masukkan untuk Program Kerja Asaski di tahun 2023 sehingga nantinya ide-ide tersebut kita bawa kepada kementerian terkait diantaranya Kemendikbud, Kemenaker, Kemenkes, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. 

Harapannya, ASASKI bisa dilibatkan untuk kebijakan-kebijakan dalam penerapan untuk lulusan SMK Asisten Keperawatan sehingga kebijakan tersebut bisa membuka peluang sebesar-besarnya bagi lulusan SMK Asisten Keperawatan Indonesia dan bisa terserap 100% di dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

"Semoga kegiatan ini bisa menyatukan satu persepsi karena kita sama-sama di satu instansi dunia pendidikan untuk SMK Asisten Keperawatan Indonesia dari semua provinsi di Indonesia, sehingga tujuan dari SMK Asisten Keperawatan Indonesia itu menjadi satu pandangan ke depan dan satu tujuan ke depan sehingga menjadi satu organisasi yang solid yang memang kepentingannya adalah untuk kelulusan bermutu, berkualitas dan berkelas," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah, Kementerian PUPR Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi di daerah melalui percepatan pembangunan Infrastruktur. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam pengendalian inflasi, diantaranya perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan, serta peningkatan produksi pangan.

“Investasi yang ada di negara kita saat ini di tahun 2022 sudah 53% berada di luar Jawa. Pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Dari target Rp1200 triliun, investasi kita di 2022, tercapai yaitu Rp1207 triliun di 2022. Sehingga investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/1) di Sentul International Convention Center.

Dalam sesi Panel II kegiatan Rakornas dan FORKOPIMDA tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir bersama dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Saat ini dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 255.015 ha, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta ha. Tugas Pemerintah Daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi,” jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan non tol. Serta pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, dan pembangunan jalan-jalan produksi.

“Distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga tahun 2022, sudah dibangun Jalan Tol baru/beroperasi sepanjang 1.850 km. Dan Insyaallah pada 2024 nanti, ditargetkan jalan tol tersambung sepanjang 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol hingga 2024 mencapai 3.490 km,” tambah Menteri Basuki.

Kemudian, pembangunan Jalan Non Tol yang dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2021 sepanjang 4.819 km. Pada tahun 2022 telah diselesaikan sepanjang 846 km, sehingga total panjang jalan nasional sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sepanjang 5.665 km. 

Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

“Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan. Selain itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, sekaligus memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari upgrading rumah melalui BSPS, penyediaan air bersih dan sanitas. Setelah diperbaiki prasarananya, Kementerian Sosial akan datang dengan pemberdayaannya. Karena dengan program yang terkonsolidasilah kita dapat memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem,” terang Menteri Basuki.

Kemudian, terkait pembangunan prasarana pengendali banjir untuk kelancaran logistik, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan, dan 23 bendungan on going, serta membangun tanggul sungai/pintu air/pompa dan pengaman pantai antara tahun 2015-2022 sepanjang 1.983 km.

Kedepannya, Kementerian PUPR masih akan tetap memprioritaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yaitu melalui Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR). “Kami akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita bangun dan akan fokus mengkolaborasikan dan memanfaatkan apa yg sudah kita bangun selama ini,” tandas Menteri Basuki.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam Rakornas dan FORKOPIMDA, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak/Tha)

Read More

ASASKI Gelar Rakernas ke II & Workshop Nasional di Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia (ASASKI), adalah wadah pemersatu SMK Asisten Keperawatan di Indonesia. ASASKI hadir di tengah masyarakat untuk membantu SMK Asisten Keperawatan di seluruh Indonesia sebagai sumber informasi sekolah dari segi Kurikulum, Sarana Prasarana, Business centre, Unit Produksi dan sebagainya serta berupaya meningkatkan ilmu dan Kompetensi guru yang mengajar di SMK Asisten Keperawatan.

 

ASASKI pada hari ini mengadakan Rakernas ke II & Workshop Nasional Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia dengan tema "Asaski Menciptakan Pendidikan Yang Berkualitas Lulusan Berkelas" di Hotel Gerbera Mega Mendung, Bogor Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). 

Dalam sambutannya, Janny Erika, SH, Adv, S.Kep, Ns, M.Kes, CBMT, Ketua Umum ASASKI menyampaikan, Rakernas Asaski kedua tahun 2023 ini kita selenggarakan selama 3 hari 2 malam mulai dari tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 dibuka secara resmi oleh perwakilan dari wakil menteri tenaga kerja.  

Untuk di ketahui, ASASKI merupakan satu satu nya organisasi di Indonesia yang fokus pada pengembangan Asisten Keperawatan di Indonesia baik pengembangan sekolah, guru dan siswa dalam hal kurikulum, kompetensi, pelatihan magang guru, prakerin dan lain sebagainya.

Bukan hanya itu, Kita semua pengurus ASASKI adalah penggiat, pejuang di bidang pendidikan Asisten keperawatan yang dengan tulus ikhlas berjuang demi kemajuan SMK asisten keperawatan Indonesia.

Saya berharap pengurus ASASKI adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya baik sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai penggerak pendidikan di bidang kesehatan khususnya Asisten Keperawatan untuk bersama-sama berkarya demi menghasilkan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang berkelas.

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pengurus yang sudah 8 tahun ini teruji berkorban untuk kemajuan organisasi yang kita cintai ini. Karena untuk menjadi pengurus Asaski perlu punya semangat juang yang tinggi dalam mencurahkan pikiran, waktu, tenaga dan tentunya materi sehingga hasilnya sampai hari ini Asaski masih tetap berdiri dan semakin berkembang. 

Selanjutnya, saya berharap Pengurus Asaski menyumbangkan Pikiran yang jernih dan rasional serta sikap optimisme, berani menghadapi tantangan. Saya yakin bukan hanya ASASKI yang akan maju tapi bangsa kita akan benar-benar maju di waktu yang akan datang. 

Saya juga berharap melalui Rakernas II Asaski ini. Kita bisa menyusun Program Kerja Asaski di tahun 2023 dengan tujuan dan sasaran yang yang berkaitan dengan mutu konkrit, dengan agenda yang pasti, pendidikan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industry saat ini sehingga lulusannya bisa disalurkan dengan mudah dan terserap di dunia kerja dunia industry.

Teruslah berkarya para pengurus ASASKI, teruslah berjuang, teruslah menjadi bagian dari solusi di negeri ini khususnya solusi dari berbagai permasalahan SMK Asisten Keperawatan Indonesia, dan teruslah mempelopori perubahan menuju Indonesia yang lebih baik di masa depan. 

Melalui kegiatan ini, Saya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari pemerintah dan berharap kepada pemerintah khususnya Kemendikbud, Kemenaker, Konsil Keperawatan Direktorat Tenaga Kesehatan, agar Asaski bisa dilibatkan dalam program program kementerian bapak ibu yang berkaitan dengan pengembangan baik program maupun sistem yang akan dijalankan di kementerian bapak ibu yang berkaitan dengan Asisten keperawatan dan setiap pengambilan keputusan dan yang diambil. serta memfasilitasinya, termasuk kebijakan-kebijakan, dan peraturan yang tepat.

Seperti kita ketahui, ada hambatan yang dialami oleh SMK Asisten Keperawatan dalam penyerapan lulusan oleh dunia industri, pemerintah diharapkan bisa menjembatani, dengan dunia usaha dan industry sehingga hambatan tersebut bisa dihilangkan.

"Sudikah kiranya bapak ibu berkenan melibatkan kami Asaski untuk diikutsertakan dalam semua kegiatan di kementerian bapak ibu," imbuhnya.

"Semoga acara Rakernas ini bisa menghasilkan program progam kerja yang lebih mendukung terhadap sistem pendidikan khususnya di bidang Asisten Keperawatan sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Dan lulusannya bisa terserap 100 persen di dunia kerja dan dunia industry," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dr. Taufiq Damarjati, M.T, Bidang pengembangan kurikulum ahli muda Kemendikbud ristek; Muchtar Aziz, ST, MT, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan; Maya Ratnasari, M.Kep, Anggota Konsil Keperawatan Direktorat Tenaga Kesehatan; Kepala Dinas Kemendikbudristek provinsi Jawa Barat yang di wakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, H. Ai NURHASAN., A.P., M.Si 5.; Ketua DPD PPNI Kabupaten Bogor, Ns. Jajat Sudrajat, SKM, S.Kep, EMT-P, dan Ketua Umum PASKI. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Lolos Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) DKI Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (15/1).

Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi, didampingi seluruh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, Deti Kurniawati, Marlina, Partono, Muhaimin, dan Muhammad Tarmizi, serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir.

Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi dalam sambutannya mengatakan bahwa jika dari hasil Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta masih ada yang belum memenuhi syarat, KPU Provinsi DKI Jakarta siap untuk membantu agar dipastikan bahwa semua syarat dukungan dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi nanti setelah disampaikannya hasil verfisikasi data, masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap data dukungan pemilih, jika memang belum memenuhi syarat minimal," ujar Sunardi.

"Silahkan berkonsultasi dan diskusi dengan jajaran Sekretariat kami, KPU Provinsi DKI Jakarta agar dipastikan bahwa seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Turut hadir juga pada rakor tersebut yaitu Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Reki Putera Jaya, Ketua dan Anggota KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta, serta 30 bakal calon Anggota DPD dapil Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rakor ini seluruh Anggota KPU DKI Jakarta membacakan berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap data dukungan pemilih yang telah diserahkan melalui Aplikasi Pencalonan (Silon DPD), dimana verifikasi administrasi ini telah dilakukan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 15 Januari 2023.

Dari verifikasi administrasi tersebut diperoleh hasil 8 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (MS) aras data dukungan pemilihnya, dan 22 orang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) untuk diberikan kesempatan memperbaiki data dukungan sejak tgl 16 s.d. 22 Januari 2023.

Berikut nama-nama 8 Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang Lolos Verifikasi Administrasi :

Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi DKI Jakarta berkaitan hasil rekapitulasi vermin dukungan bakal calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) :

1.) FAHIRA IDRIS,SE.,MH

2.) Prof. Dr H Dailami Firdaus SH, LL.M

3.) Chiatianto Suryowibowo

4.) H. Pardi

5.) Syamsidar Siregar

6.) Syarif Hidayatulloh

7.) Tengku M. Nurhafidz

8.) Zecky Andy Alatas

Sisanya 22 Bakal Calon Anggota DPD statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS). (Arianto)

Read More

Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim: Sudah Kita Siapkan Kajian Akademiknya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah mempersiapkan kajian akademik penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode. 

Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim: Sudah Kita Siapkan Kajian Akademiknya

Sehingga bila sewaktu-waktu usulan tersebut direspon positif oleh DPR RI dan ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk dijalankan, maka Kemendes PDTT telah siap.

“Karena itu bagian dari tugas kita, ketika respon DPR siap dan Presiden perintah maka tidak perlu menunggu lama karena kita sudah siapkan naskah akademiknya, meskipun terus kita kembangkan,” tegas Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat audiensi dengan Kepala Desa asal Kabupaten Probolinggo di kantornya, Kalibata, Jakarta, Senin (16/01/2023). 

Gus Halim menjelaskan, penambahan masa jabatan tersebut sengaja diusulkan karena selama ini Kepala Desa dinilai kurang efektif bekerja membangun desa, karena disibukkan menyelesaikan konflik yang selalu muncul pascapemilihan. 

“Wacana 9 tahun itu saya lontarkan sejak bulan Mei 2022, saya sampaikan beberapa permasalahan penyelesaian konflik pasca Pilkades,” ucap Gus Halim 

Berdasar hasil beberapa kajian akademik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, begitu juga menyiapkan Pilkades berikutnya butuh waktu satu tahun.

Harapannya, dengan penambahan masa jabatan itu Kepala Desa akan lebih efektif karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades. Namun, mereka juga tetap dibatasi boleh memimpin desa hanya 18 tahun alias hanya dua periode.

“Nah, ketika masa jabatan hanya enam tahun maka untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades dua tahun berarti kepemimpinan yang kondusif efektif kurang lebih dua sampai tiga tahun, meskipun tiga periode,” jelas Gus Halim

Sementara itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan gagasan periode sembilan tahun itu, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk. 

Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

“Ada mekanisme bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu berhak memberhentikan Bupati atau Wali Kota ketika kinerjanya sangat buruk. Nah, kalau Bupati dan Wali Kota saja bisa diberhentikan ditengah jalan apalagi Kepala Desa,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Read More

Nasabah Kresna Life Mohon Pra Peradilan Kurniadi Sastrawinata Dikabulkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Para Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life yang datang dari beberapa daerah antara lain: Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan daerah lainnya menghadiri sidang pra-peradilan No.113/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL yang diajukan oleh Kurniadi Sastrawinata, Presiden Direktur Asuransi Jiwa Kresna (AJK) terhadap DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI sehubungan dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Bareskrim.

"Tujuan para nasabah Kresna Life agar permohonan pra peradilan dikabulkan dan sekaligus mencabut pemblokiran rekening terutama rekening perusahaan," kata Kuasa Hukum Para Nasabah Asuransi Kresna Life, Benny Wulur kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Senin (16/01).

Menurut Benny, Dengan diblokirnya rekening perusahaan sangat merugikan nasabah, karena perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran ke nasabah.

"Karena sebelum diblokir, Kresna Life masih melakukan pembayaran yg jumlahnya mencapai 1.4T," ujarnya.  

Oleh karena itu, para nasabah Kresna Life memohon dengan sangat pertimbangan yang mendalam dari Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pra peradilan Kurniadi S dan segera membuka pemblokiran rekening perusahaan supaya Kresna Life dapat melakukan pembayaran kepada para nasabah.

"Disisi lain, memungkinkan masuknya investor baru dan menyetor dananya ke rekening perusahaan yang dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban Kresna Life kepada para nasabah," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Sidang Praperadilan Korban Mafia Tanah Budiardjo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persidangan Pra Peradilan dengan pemohon SK Budiardjo dan Nurlela dengan termohon I. Dirreskrimun Polda Metro Jaya dan termohon II. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berlangsung Senin (16/1) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Sidang Praperadilan Korban Mafia Tanah berlangsung dengan pembacaan gugatan

Pemohon," kata Adv. M. Yahya Rasyid, S.H, Kuasa Hukum Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiardjo kepada awak media di PN Jakarta Selatan.

Menurut Yahya, perkara ini bukan perkara normal sebenarnya perkara ini dipaksakan, di setting dan sengaja di tersangkakan karena tidak ada bukti unsur Pasal 263 dan Pasal 266. Kenapa saya bilang dipaksakan? Karena unsur delik pidana di Pasal 263 dan Pasal 266 itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Tersangka.

Lebih lanjut, Yahya menjelaskan, Budiardjo selaku pembeli yang beritikad baik, malah pihak kepolisian memaksakan kehendaknya menangkap dan memaksa Budiarjo sebagai pemohon untuk dilanjutkan ke tahap 2.

"Jadi sebenarnya ini main kebut-kebutan atau dianggap ini main kejar-kejaran  karena kalau kemarin tidak dilakukan pemaksaan penjemputan untuk tahap 2 dia ketakutan juga mungkin bahwa pada peradilan ini bisa dibuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penetapan tersangka ini," ungkapnya.

Kemudian, Yahya menegaskan, saya yakin sekali karena perkara ini bukan perkara normal, perkara yang sangat direkayasa dan dipaksakan karena unsur deliknya kita melihat dan saya pertanyakan sama penyidik unsur itu di mana?

"Kalau mengenai surat yang dibikin Pak Budiharjo, mana surat yang dia bikin yang dianggap palsu dan siapa yang disuruh kalau menyuruh, kalau menggunakan di mana digunakan?," ucapnya.

"Dan yang pasti, Budiarjo tidak pernah menyuruh atau membuat maupun menggunakan, ketiga unsur delik itu sama sekali tidak ada karena Budiarjo hanya sebagai pembeli yang beretikat baik melalui APJB ini harus ditekankan yang mensyaratkan bahwa  jual beli ini harus diterima dalam bentuk sertifikat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: UU Desa Daulatkan Desa Sebagai Subyek Pembangunan

Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. 

Itulah mengapa kelahirannya sedemikian istimewa terutama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, desa adalah fondasi Indonesia, desa adalah akar tunggang Indonesia, desa adalah jangkar Indonesia,” ungkap Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat peringatan sembilan tahun Undang-undang Desa di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao pada Sabtu (14/1/2022) malam.

Selain itu lanjut Gus Halim, Undang-undang Desa juga telah melahirkan paradigma baru pembangunan. Yakni pembangunan Indonesia mulai dari desa dan daerah pinggiran.

“Sejak awal kelahiran Undang-Undang Desa, mulailah  ada paradigma baru pembangunan Indonesia. Paradigma membangun dari beranda Indonesia, membangun dari desa, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan Indonesia,” jelas Gus Halim.

Dalam peringatan yang digelar di pulau ujung selatan Indonesia tersebut, Gus Halim menyerahkan bantuan alokasi khusus untuk transportasi perdesaan senilai Rp10,9 Miliar untuk Kabupaten Rote Ndao.

Tidak hanya itu, Gus Halim juga menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan antropometri kit untuk 12 puskesmas dan lampu tenaga air garam untuk desa pesisir yang belum berlistrik di Kabupaten Rote Ndao.

Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut diserahkan Gus Halim kepada Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu.

Adapun pusat peringatan 9 Tahun UU Desa ini digelar di Dermaga Pelabuhan Baa, Rota Ndao bersamaan dengan gelaran pameran produk-produk UMKM.

Untuk memeriahkan peringatan, juga diadakan Pesta Rakyat dengan menghadirkan Artis asal NTT Marion Jola dan Dina Sorowea.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Kepala Dinas PMD NTT mewakili Gubernur, Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.

Para Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa, Pegiat Desa, Tokoh Adat, Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa. (Arianto)

Read More