Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah, Kementerian PUPR Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi di daerah melalui percepatan pembangunan Infrastruktur. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam pengendalian inflasi, diantaranya perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan, serta peningkatan produksi pangan.

“Investasi yang ada di negara kita saat ini di tahun 2022 sudah 53% berada di luar Jawa. Pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Dari target Rp1200 triliun, investasi kita di 2022, tercapai yaitu Rp1207 triliun di 2022. Sehingga investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/1) di Sentul International Convention Center.

Dalam sesi Panel II kegiatan Rakornas dan FORKOPIMDA tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir bersama dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Saat ini dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 255.015 ha, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta ha. Tugas Pemerintah Daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi,” jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan non tol. Serta pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, dan pembangunan jalan-jalan produksi.

“Distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga tahun 2022, sudah dibangun Jalan Tol baru/beroperasi sepanjang 1.850 km. Dan Insyaallah pada 2024 nanti, ditargetkan jalan tol tersambung sepanjang 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol hingga 2024 mencapai 3.490 km,” tambah Menteri Basuki.

Kemudian, pembangunan Jalan Non Tol yang dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2021 sepanjang 4.819 km. Pada tahun 2022 telah diselesaikan sepanjang 846 km, sehingga total panjang jalan nasional sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sepanjang 5.665 km. 

Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

“Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan. Selain itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, sekaligus memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari upgrading rumah melalui BSPS, penyediaan air bersih dan sanitas. Setelah diperbaiki prasarananya, Kementerian Sosial akan datang dengan pemberdayaannya. Karena dengan program yang terkonsolidasilah kita dapat memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem,” terang Menteri Basuki.

Kemudian, terkait pembangunan prasarana pengendali banjir untuk kelancaran logistik, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan, dan 23 bendungan on going, serta membangun tanggul sungai/pintu air/pompa dan pengaman pantai antara tahun 2015-2022 sepanjang 1.983 km.

Kedepannya, Kementerian PUPR masih akan tetap memprioritaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yaitu melalui Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR). “Kami akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita bangun dan akan fokus mengkolaborasikan dan memanfaatkan apa yg sudah kita bangun selama ini,” tandas Menteri Basuki.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam Rakornas dan FORKOPIMDA, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak/Tha)

Read More

ASASKI Gelar Rakernas ke II & Workshop Nasional di Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia (ASASKI), adalah wadah pemersatu SMK Asisten Keperawatan di Indonesia. ASASKI hadir di tengah masyarakat untuk membantu SMK Asisten Keperawatan di seluruh Indonesia sebagai sumber informasi sekolah dari segi Kurikulum, Sarana Prasarana, Business centre, Unit Produksi dan sebagainya serta berupaya meningkatkan ilmu dan Kompetensi guru yang mengajar di SMK Asisten Keperawatan.

 

ASASKI pada hari ini mengadakan Rakernas ke II & Workshop Nasional Asosiasi SMK Asisten Keperawatan Indonesia dengan tema "Asaski Menciptakan Pendidikan Yang Berkualitas Lulusan Berkelas" di Hotel Gerbera Mega Mendung, Bogor Jawa Barat, Selasa (17/01/2023). 

Dalam sambutannya, Janny Erika, SH, Adv, S.Kep, Ns, M.Kes, CBMT, Ketua Umum ASASKI menyampaikan, Rakernas Asaski kedua tahun 2023 ini kita selenggarakan selama 3 hari 2 malam mulai dari tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 dibuka secara resmi oleh perwakilan dari wakil menteri tenaga kerja.  

Untuk di ketahui, ASASKI merupakan satu satu nya organisasi di Indonesia yang fokus pada pengembangan Asisten Keperawatan di Indonesia baik pengembangan sekolah, guru dan siswa dalam hal kurikulum, kompetensi, pelatihan magang guru, prakerin dan lain sebagainya.

Bukan hanya itu, Kita semua pengurus ASASKI adalah penggiat, pejuang di bidang pendidikan Asisten keperawatan yang dengan tulus ikhlas berjuang demi kemajuan SMK asisten keperawatan Indonesia.

Saya berharap pengurus ASASKI adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibannya baik sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai penggerak pendidikan di bidang kesehatan khususnya Asisten Keperawatan untuk bersama-sama berkarya demi menghasilkan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang berkelas.

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pengurus yang sudah 8 tahun ini teruji berkorban untuk kemajuan organisasi yang kita cintai ini. Karena untuk menjadi pengurus Asaski perlu punya semangat juang yang tinggi dalam mencurahkan pikiran, waktu, tenaga dan tentunya materi sehingga hasilnya sampai hari ini Asaski masih tetap berdiri dan semakin berkembang. 

Selanjutnya, saya berharap Pengurus Asaski menyumbangkan Pikiran yang jernih dan rasional serta sikap optimisme, berani menghadapi tantangan. Saya yakin bukan hanya ASASKI yang akan maju tapi bangsa kita akan benar-benar maju di waktu yang akan datang. 

Saya juga berharap melalui Rakernas II Asaski ini. Kita bisa menyusun Program Kerja Asaski di tahun 2023 dengan tujuan dan sasaran yang yang berkaitan dengan mutu konkrit, dengan agenda yang pasti, pendidikan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industry saat ini sehingga lulusannya bisa disalurkan dengan mudah dan terserap di dunia kerja dunia industry.

Teruslah berkarya para pengurus ASASKI, teruslah berjuang, teruslah menjadi bagian dari solusi di negeri ini khususnya solusi dari berbagai permasalahan SMK Asisten Keperawatan Indonesia, dan teruslah mempelopori perubahan menuju Indonesia yang lebih baik di masa depan. 

Melalui kegiatan ini, Saya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari pemerintah dan berharap kepada pemerintah khususnya Kemendikbud, Kemenaker, Konsil Keperawatan Direktorat Tenaga Kesehatan, agar Asaski bisa dilibatkan dalam program program kementerian bapak ibu yang berkaitan dengan pengembangan baik program maupun sistem yang akan dijalankan di kementerian bapak ibu yang berkaitan dengan Asisten keperawatan dan setiap pengambilan keputusan dan yang diambil. serta memfasilitasinya, termasuk kebijakan-kebijakan, dan peraturan yang tepat.

Seperti kita ketahui, ada hambatan yang dialami oleh SMK Asisten Keperawatan dalam penyerapan lulusan oleh dunia industri, pemerintah diharapkan bisa menjembatani, dengan dunia usaha dan industry sehingga hambatan tersebut bisa dihilangkan.

"Sudikah kiranya bapak ibu berkenan melibatkan kami Asaski untuk diikutsertakan dalam semua kegiatan di kementerian bapak ibu," imbuhnya.

"Semoga acara Rakernas ini bisa menghasilkan program progam kerja yang lebih mendukung terhadap sistem pendidikan khususnya di bidang Asisten Keperawatan sehingga menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik. Dan lulusannya bisa terserap 100 persen di dunia kerja dan dunia industry," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dr. Taufiq Damarjati, M.T, Bidang pengembangan kurikulum ahli muda Kemendikbud ristek; Muchtar Aziz, ST, MT, Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan; Maya Ratnasari, M.Kep, Anggota Konsil Keperawatan Direktorat Tenaga Kesehatan; Kepala Dinas Kemendikbudristek provinsi Jawa Barat yang di wakili oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, H. Ai NURHASAN., A.P., M.Si 5.; Ketua DPD PPNI Kabupaten Bogor, Ns. Jajat Sudrajat, SKM, S.Kep, EMT-P, dan Ketua Umum PASKI. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Lolos Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) DKI Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (15/1).

Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi, didampingi seluruh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, Deti Kurniawati, Marlina, Partono, Muhaimin, dan Muhammad Tarmizi, serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir.

Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi dalam sambutannya mengatakan bahwa jika dari hasil Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta masih ada yang belum memenuhi syarat, KPU Provinsi DKI Jakarta siap untuk membantu agar dipastikan bahwa semua syarat dukungan dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi nanti setelah disampaikannya hasil verfisikasi data, masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap data dukungan pemilih, jika memang belum memenuhi syarat minimal," ujar Sunardi.

"Silahkan berkonsultasi dan diskusi dengan jajaran Sekretariat kami, KPU Provinsi DKI Jakarta agar dipastikan bahwa seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Turut hadir juga pada rakor tersebut yaitu Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Reki Putera Jaya, Ketua dan Anggota KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta, serta 30 bakal calon Anggota DPD dapil Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rakor ini seluruh Anggota KPU DKI Jakarta membacakan berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap data dukungan pemilih yang telah diserahkan melalui Aplikasi Pencalonan (Silon DPD), dimana verifikasi administrasi ini telah dilakukan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 15 Januari 2023.

Dari verifikasi administrasi tersebut diperoleh hasil 8 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (MS) aras data dukungan pemilihnya, dan 22 orang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) untuk diberikan kesempatan memperbaiki data dukungan sejak tgl 16 s.d. 22 Januari 2023.

Berikut nama-nama 8 Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang Lolos Verifikasi Administrasi :

Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi DKI Jakarta berkaitan hasil rekapitulasi vermin dukungan bakal calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) :

1.) FAHIRA IDRIS,SE.,MH

2.) Prof. Dr H Dailami Firdaus SH, LL.M

3.) Chiatianto Suryowibowo

4.) H. Pardi

5.) Syamsidar Siregar

6.) Syarif Hidayatulloh

7.) Tengku M. Nurhafidz

8.) Zecky Andy Alatas

Sisanya 22 Bakal Calon Anggota DPD statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS). (Arianto)

Read More

Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim: Sudah Kita Siapkan Kajian Akademiknya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah mempersiapkan kajian akademik penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi sembilan tahun dalam satu periode. 

Perjuangkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Gus Halim: Sudah Kita Siapkan Kajian Akademiknya

Sehingga bila sewaktu-waktu usulan tersebut direspon positif oleh DPR RI dan ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk dijalankan, maka Kemendes PDTT telah siap.

“Karena itu bagian dari tugas kita, ketika respon DPR siap dan Presiden perintah maka tidak perlu menunggu lama karena kita sudah siapkan naskah akademiknya, meskipun terus kita kembangkan,” tegas Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat audiensi dengan Kepala Desa asal Kabupaten Probolinggo di kantornya, Kalibata, Jakarta, Senin (16/01/2023). 

Gus Halim menjelaskan, penambahan masa jabatan tersebut sengaja diusulkan karena selama ini Kepala Desa dinilai kurang efektif bekerja membangun desa, karena disibukkan menyelesaikan konflik yang selalu muncul pascapemilihan. 

“Wacana 9 tahun itu saya lontarkan sejak bulan Mei 2022, saya sampaikan beberapa permasalahan penyelesaian konflik pasca Pilkades,” ucap Gus Halim 

Berdasar hasil beberapa kajian akademik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, begitu juga menyiapkan Pilkades berikutnya butuh waktu satu tahun.

Harapannya, dengan penambahan masa jabatan itu Kepala Desa akan lebih efektif karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades. Namun, mereka juga tetap dibatasi boleh memimpin desa hanya 18 tahun alias hanya dua periode.

“Nah, ketika masa jabatan hanya enam tahun maka untuk menyelesaikan ketegangan pasca Pilkades dua tahun berarti kepemimpinan yang kondusif efektif kurang lebih dua sampai tiga tahun, meskipun tiga periode,” jelas Gus Halim

Sementara itu, masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan gagasan periode sembilan tahun itu, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya kewenangan memberhentikan Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk. 

Dengan begitu, warga desa tidak perlu menunggu selama sembilan tahun untuk mengganti Kepala Desa yang kinerjanya sangat buruk.

“Ada mekanisme bahwa Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden itu berhak memberhentikan Bupati atau Wali Kota ketika kinerjanya sangat buruk. Nah, kalau Bupati dan Wali Kota saja bisa diberhentikan ditengah jalan apalagi Kepala Desa,” pungkas Gus Halim. (Arianto)

Read More

Nasabah Kresna Life Mohon Pra Peradilan Kurniadi Sastrawinata Dikabulkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Para Nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life yang datang dari beberapa daerah antara lain: Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta dan daerah lainnya menghadiri sidang pra-peradilan No.113/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL yang diajukan oleh Kurniadi Sastrawinata, Presiden Direktur Asuransi Jiwa Kresna (AJK) terhadap DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI sehubungan dengan ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka oleh Bareskrim.

"Tujuan para nasabah Kresna Life agar permohonan pra peradilan dikabulkan dan sekaligus mencabut pemblokiran rekening terutama rekening perusahaan," kata Kuasa Hukum Para Nasabah Asuransi Kresna Life, Benny Wulur kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Senin (16/01).

Menurut Benny, Dengan diblokirnya rekening perusahaan sangat merugikan nasabah, karena perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran ke nasabah.

"Karena sebelum diblokir, Kresna Life masih melakukan pembayaran yg jumlahnya mencapai 1.4T," ujarnya.  

Oleh karena itu, para nasabah Kresna Life memohon dengan sangat pertimbangan yang mendalam dari Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pra peradilan Kurniadi S dan segera membuka pemblokiran rekening perusahaan supaya Kresna Life dapat melakukan pembayaran kepada para nasabah.

"Disisi lain, memungkinkan masuknya investor baru dan menyetor dananya ke rekening perusahaan yang dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban Kresna Life kepada para nasabah," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Sidang Praperadilan Korban Mafia Tanah Budiardjo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Persidangan Pra Peradilan dengan pemohon SK Budiardjo dan Nurlela dengan termohon I. Dirreskrimun Polda Metro Jaya dan termohon II. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berlangsung Senin (16/1) pagi, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Sidang Praperadilan Korban Mafia Tanah berlangsung dengan pembacaan gugatan

Pemohon," kata Adv. M. Yahya Rasyid, S.H, Kuasa Hukum Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), SK Budiardjo kepada awak media di PN Jakarta Selatan.

Menurut Yahya, perkara ini bukan perkara normal sebenarnya perkara ini dipaksakan, di setting dan sengaja di tersangkakan karena tidak ada bukti unsur Pasal 263 dan Pasal 266. Kenapa saya bilang dipaksakan? Karena unsur delik pidana di Pasal 263 dan Pasal 266 itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan Tersangka.

Lebih lanjut, Yahya menjelaskan, Budiardjo selaku pembeli yang beritikad baik, malah pihak kepolisian memaksakan kehendaknya menangkap dan memaksa Budiarjo sebagai pemohon untuk dilanjutkan ke tahap 2.

"Jadi sebenarnya ini main kebut-kebutan atau dianggap ini main kejar-kejaran  karena kalau kemarin tidak dilakukan pemaksaan penjemputan untuk tahap 2 dia ketakutan juga mungkin bahwa pada peradilan ini bisa dibuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penetapan tersangka ini," ungkapnya.

Kemudian, Yahya menegaskan, saya yakin sekali karena perkara ini bukan perkara normal, perkara yang sangat direkayasa dan dipaksakan karena unsur deliknya kita melihat dan saya pertanyakan sama penyidik unsur itu di mana?

"Kalau mengenai surat yang dibikin Pak Budiharjo, mana surat yang dia bikin yang dianggap palsu dan siapa yang disuruh kalau menyuruh, kalau menggunakan di mana digunakan?," ucapnya.

"Dan yang pasti, Budiarjo tidak pernah menyuruh atau membuat maupun menggunakan, ketiga unsur delik itu sama sekali tidak ada karena Budiarjo hanya sebagai pembeli yang beretikat baik melalui APJB ini harus ditekankan yang mensyaratkan bahwa  jual beli ini harus diterima dalam bentuk sertifikat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: UU Desa Daulatkan Desa Sebagai Subyek Pembangunan

Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai subjek yang mampu mengatur dan mengelola dirinya sendiri. 

Itulah mengapa kelahirannya sedemikian istimewa terutama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, desa adalah fondasi Indonesia, desa adalah akar tunggang Indonesia, desa adalah jangkar Indonesia,” ungkap Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat peringatan sembilan tahun Undang-undang Desa di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao pada Sabtu (14/1/2022) malam.

Selain itu lanjut Gus Halim, Undang-undang Desa juga telah melahirkan paradigma baru pembangunan. Yakni pembangunan Indonesia mulai dari desa dan daerah pinggiran.

“Sejak awal kelahiran Undang-Undang Desa, mulailah  ada paradigma baru pembangunan Indonesia. Paradigma membangun dari beranda Indonesia, membangun dari desa, membangun dari pinggiran, membangun dari perbatasan Indonesia,” jelas Gus Halim.

Dalam peringatan yang digelar di pulau ujung selatan Indonesia tersebut, Gus Halim menyerahkan bantuan alokasi khusus untuk transportasi perdesaan senilai Rp10,9 Miliar untuk Kabupaten Rote Ndao.

Tidak hanya itu, Gus Halim juga menyerahkan bantuan berupa peralatan kesehatan antropometri kit untuk 12 puskesmas dan lampu tenaga air garam untuk desa pesisir yang belum berlistrik di Kabupaten Rote Ndao.

Penyerahan bantuan secara simbolis tersebut diserahkan Gus Halim kepada Bupati Rote Ndao, Paulina Haning-Bullu.

Adapun pusat peringatan 9 Tahun UU Desa ini digelar di Dermaga Pelabuhan Baa, Rota Ndao bersamaan dengan gelaran pameran produk-produk UMKM.

Untuk memeriahkan peringatan, juga diadakan Pesta Rakyat dengan menghadirkan Artis asal NTT Marion Jola dan Dina Sorowea.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Kepala Dinas PMD NTT mewakili Gubernur, Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.

Para Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa, Pegiat Desa, Tokoh Adat, Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa. (Arianto)

Read More

Lestarikan Budaya, Panglima Bersama Kapolri dan Kepala Staf Main Wayang Orang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh Kepala Staf TNI, untuk pertama kalinya ikut main atau tampil dalam pagelaran wayang orang bertema 'Pandawa Boyong' di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu, 15 Januari 2023 malam.

"Malam ini, pelaksanaan pagelaran wayang orang dengan lakon Pandawa Boyong. Dimana pada pagelaran ini luar biasa. Karena pemainnya Pak Kapolri, saya (Panglima TNI), KSAD, KSAL, dan KSAU," kata Yudo.

Yudo menjelaskan, pagelaran wayang orang ini juga gabungan dari pelestari budaya Indonesia. Diantaranya adalah, Barata dan Sanggar Budaya Laskar Indonesia Pusaka, dengan jumlah pemain sekitar 400 orang. 

Terkait hal ini, Yudo menyebut, diadakannya pagelaran wayang orang ini juga untuk ikut merawat serta melestarikan budaya asli Indonesia, salah satunya adalah wayang orang. Sekaligus, kata Yudo, kegiatan ini merupakan wujud dan bukti dari terwujudnya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat. 

 

"Sehingga dengan pagelaran ini harapan kita seluruh masyarakat yang nonton dapat terhibur juga dapat melestarikan budaya asli Indonesia, wayang orang," ujar Yudo. 

Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menceritakan awal mula dirinya diminta terlibat untuk tampil dalam pagelaran wayang orang tersebut. Ketika itu, Sigit mengaku mendapatkan undangan untuk ikut bergabung dalam pentas seni budaya tersebut oleh Panglima TNI. 

Kemudian, Sigit pun mengapresiasi tergelarnya pagelaran wayang orang bertema 'Pandawa Boyong' ini. Oleh karenanya, Sigit juga mengajak beberapa personel Polri untuk ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. 

"Beberapa waktu yang lalu saya dapatkan undangan dari beliau (Panglima TNI) untuk ikut gabung dalam latihan persiapan pagelaran wayang orang yang diselenggarakan dengan tema 'Pandawa Boyong'. Tentunya, kami, sangat mengapresiasi undangan Pak Panglima. Karena itu kami juga mengajak beberapa personel Polri ikut bergabung dalam kegiatan pagelaran wayang orang," kata Sigit. 

Lebih jauh, Sigit menegaskan, pagelaran wayang orang ini semakin membuktikan serta memperkokoh sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Ini juga tentunya untuk semakin meningkatakan sinergitas dan solidaritas TNI-Polri. Dan saya kira hari ini, pagelaran sangat luar biasa karena Pak Panglima, Kapolri, seluruh Kepala Staf dan teman-teman perwira tinggi lain dari semua angkatan ikut gabung. Ini sesuatu yang sangat luar biasa," papar Sigit. 

Menurut Sigit, dengan pagelaran seni budaya ini, banyak makna filosofi yang bisa diambil hikmahnya untuk diimplementasikan. Mulai dari nilai luhur, sikap kesatria, hingga jiwa kepemimpinan. 

"Tentunya mudah-mudahan sinergitas TNI-Polri ini betul-betul bisa semakin memperkokoh program-program kebijakan dari Negara dari Pemerintah dalam rangka mengawal, mendukung dan mensejahterakan serta membangun Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera," ucap Sigit.

Dalam pagelaran wayang orang ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerankan sosok Bima Sena. Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai Prabu Puntadewa. 

Sedangkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memerankan sosok Batara Guru, KSAL Laksamana Muhammad Ali memerankan Batara Baruna, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo memerankan Eyang Abiyasa. (Lak/Tha)

Read More

Peringati Sembilan Tahun UU Desa, Mendes PDTT Gelar Selamatan Desa di Perbatasan

Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar peringatan sembilan tahun lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Desa di pulau paling selatan Republik Indonesia, tepatnya di kabupaten Rote Ndao, Sabtu (14/1/2022).

Digelarnya peringatan di perbatasan sebagai bentuk rasa syukur bahwa Undang-undang desa telah memfasilitasi kebangkitan desa-desa di daerah pinggiran Indonesia.

“Usia Sembilan tahun Undang-Undang Desa telah terbukti mampu torehkan prestasi, penuhi janji, dan berkontribusi bagi pertiwi. Inilah Nawa Warsa, Sembilan Tahun Undang-Undang Desa. Membangun dari perbatasan Indonesia,” ungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat berikan pidato peringatan di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengungkapkan, adanya Undang-Undang Desa, desa-desa di perbatasan Indonesia siap menjadi titik hubung kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing.

“Kini bukan lagi mimpi, desa-desa pinggiran Indonesia, membangun Indonesia, mewarnai dunia,” ungkap Gus Halim.

Saat ini lanjut Gus Halim, Undang-Undang Desa telah melebarkan kepak sayapnya. Dimulai dengan penggunaan 3 persen dana desa untuk operasional pemerintahan desa, hingga penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global. 

Langkah ini, telah dijalankan oleh BUM Desa Bersama dengan peternakan terpadu berkelanjutan. 

“Contohnya seperti desa-desa di Kabupaten Nganjuk, Kudus, hingga desa-desa di kawasan Transmigrasi Dadahup, Lamunti, Kapuas, Kalimantan Tengah,” ungkap Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Desa-desa di seluruh Indonesia tengah bersiap menjawab ancaman krisis energi dengan pengembangan energi baru terbarukan. Desa pun siap melesat berkomunikasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak melalui teknologi informasi.

Agar tata kelola pemerintahan desa semakin efektif, lanjutnya, saat ini juga sedang dipersiapkan kesempurnaan Undang-undang untuk masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun. 

“Karena itulah aspirasi dari desa dan diyakini dapat mengefektifkan pemerintahan desa,” jelas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Adapun pusat peringatan 9 Tahun UU Desa ini digelar di Dermaga Pelabuhan Baa, Rota Ndao bersamaan dengan gelaran pameran produk-produk UMKM.

Untuk memeriahkan peringatan, juga diadakan Pesta Rakyat dengan menghadirkan Artis asal NTT Marion Jola dan Dina Sorowea.

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Kepala Dinas PMD NTT mewakili Gubernur, Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu, Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.

Para Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengelola BUM Desa, Pegiat Desa, Tokoh Adat, Masyarakat Desa, dan Pendamping Desa. (Arianto)

Read More

Grand opening Gasoline Motoworld di Sawah Besar Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Saat berkendara dengan sepeda motor, ada beberapa riding gear yang bisa digunakan oleh pengendara motor untuk menunjang keselamatan selama berkendara. Selain helm, ada riding gear lainnya seperti sarung tangan, jaket, celana panjang dan sepatu. Saat akan memakai riding gear, pengguna motor harus memilih riding gear berdasarkan faktor keamanan dan juga kenyamanan saat dikenakan. 

Untuk kebutuhan perlengkapan berkendara, Gasoline Motoworld menggelar Grand opening toko ke-3 di bilangan Sawah Besar Jakarta hari ini, Minggu (15/01/2023).

Dalam acara grand opening ini, pihak Gasoline Motoworld mengundang sejumlah mitra bisnis, dan beberapa komunitas motor moge untuk meramaikan acara.

"Ini adalah tempat untuk perlengkapan berkendara mulai dari helm, jaket, celana, sepatu, sarung tangan, intercom dan lain-lain. Semua kebutuhan pengendara ada disini," kata Kristanto Ramli, Owner Gasoline Motoworld kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka.

Masih kata dia, Gasoline Motoworld ada 4 divisi yang bergabung yakni yang pertama showroom untuk motor gede second hand yang kebanyakan motor Harley Davidson, yang kedua Gasoline Rider Stadion yang menyediakan perlengkapan berkendara, seperti jaket, helm, sepatu, sarung tangan, interkom dan lain-lain. 

Kemudian, yang ketiga Gasoline Worldtour yakni provider tour dengan motor yang akan mengadakan World Tour Eropa melintasi 9 negara yang diawali dari negara Jerman dan yang keempat PT Roket Indonesia Maju yang bergerak di bidang event organizer. Rencananya, di tahun 2023 akan mengadakan event Jakarta Premium Motor Show 2023 di bulan puasa tahun ini. 

Yang menarik, Khusus di Grand Opening Gasoline Motoworld ada beberapa promo bagi konsumen diantaranya berupa potongan harga di beberapa item. 

"Harapannya, semoga teman-teman bikers seluruh Indonesia ini bisa mampir ke Gasoline Motoworld untuk ngobrol-ngobrol dan berdiskusi pasti akan kami sambut dengan baik," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rayakan HUT ke-3, Dinas Kebudayaan DKI Gelar Festival Budaya dan Khitanan Massal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggelar berbagai acara. Puncak acara 'Khitan Massal' dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan.6

Adapun rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pelestarian ngarak khitan massal, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan doa. Acara lain yang digelar seperti, perlombaan olahraga di lingkungan Disbud DKI, pertunjukan seni budaya Betawi serta launching aplikasi mobile 'BUJAKA' (Budaya Jakarta).

"Dinas Kebudayaan yang pada awal pembentukannya di tahun 2020 dan sekarang menginjak tahun yang ketiga, pada kesempatan ini kami ingin kembali mengupayakan dan melestarikan upacara atau tradisi masyarakat Betawi yaitu namanya dulu sunatan massal atau ngarak sunatan," kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana kepada awak media di Jakarta.

Dikatakan, beberapa waktu terakhir ini kita sering sekali melihat anak-anak melakukan upacara atau melakukan sunatan oleh orang tuanya dengan mudahnya langsung ke rumah sakit kemudian tidak dilakukan upacara-upacara atau tradisi Betawi atau kegiatan-kegiatan visual lainnya.

Disisi lain, sambung Iwan, Dinas Kebudayaan selaku satuan kerja pemerintah ingin melestarikan tradisi dari masyarakat Betawi, kita melaksanakan ngarak sunatan di mana pengantin sunat diarak dengan delman kemudian kita doakan dan kita arak hingga ke tempat khitanan.

 

Acara ini merupakan bagian dari upacara ulang tahun Dinas Kebudayaan ke-3. "Dinas Kebudayaan merasa senang dengan hadirnya 100 anak lebih yang ingin di khitan pada hari ini," ucapnya.

 

Selain sunatan massal, menurut Iwan, ada tiga acara lagi yaitu pelestarian seni budaya Betawi, gambang kromong, palang pintu dan lain-lain. Kemudian ada pembukaan aplikasi mobile apps yaitu Bujaka atau Budaya Jakarta, di mana masyarakat kesenian bisa masuk ke dalam sebuah portal berbasis web maupun aplikasi sehingga lebih mudah untuk menikmati ekspresi seni dari masyarakat Jakarta kemudian ada olahraga untuk mengikat kembali persaudaraan.

"Harapan ke depan, di tahun ketiga ini Dinas Kebudayaan akan selalu bersama-sama dengan Masyarakat khususnya para pekerja seni atau pekerjaan seni budaya terus bekerja sama untuk mengangkat kembali harkat martabat dan juga belajar bekerja seni sekaligus juga pembuktian atas pemulihan pasca pandemi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ketua MA Resmi Kukuhkan PERPUGAMA

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Pensiunan Pegawai Mahkamah Agung yang tergabung dalam organisasi PERPUGAMA (Perkumpulan Purnabakti Pegawai Mahkamah Agung), resmi dikukuhkan pada Jumat, 13 Januari 2023, bertempat di Auditorium Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Litbang Diklat Kumdil) Bogor.

Berdirinya PERPUGAMA dapat menjadi wadah bagi para purnabakti pegawai Mahkamah Agung untuk dapat menjalin tali silaturahmi, sekaligus sebagai sarana pertukaran informasi di antara para anggotanya, karena sesuai AD/ART organisasi bahwa PERPUGAMA dibentuk atas dasar kekompakan dan sifat gotong royong, sehingga semua itu akan menjadi modal utama untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam sambutannya saat menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PERPUGAMA Masa Bakti 2023-2026.

Lebih lanjut dikatakan, para Pengurus, Pembina, Penasihat, dan Pengawas PERPUGAMA yang dikukuhkan ini dapat mempersiapkan wadah yang nyaman bagi para Pegawai yang akan memasuki masa Purnabakti, karena, setelah menjalani masa pengabdian yang panjang tentu tidak mudah bagi sebagian orang untuk menjalani masa purnabakti. Oleh karena itu, PERPUGAMA dapat mengambil peran dalam melakukan pendampingan kepada para pegawai yang akan memasuki purnabakti, dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat.

“Dengan peran dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh PERPUGAMA ini maka Saya memiliki keyakinan bahwa para Pengurus, Pembina, Penasehat, dan Pengawas PERPUGAMA yang terpilih saat ini pastilah orang-orang yang memiliki kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama, sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan sepenuh hati, karena apa yang Bapak/Ibu lakukan ini didasarkan pada sebuah tujuan yang mulia, ujar KMA penuh semangat.

Pengukuhan oleh Ketua Umum PERPUGAMA, Dharsyi Akib, S.H., M.H ini, dalam sambutannya mengatakan PERPUGAMA merupakan organisasi diluar kedinasan, yang dirintis atau difasilitasi pembentukannya oleh unit organisasi Mahkamah Agung pada Tahun 2020. Untuk itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung beserta seluruh Pimpinan Mahkamah Agung atas segala dukungan yang diberikan.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pensiunan Indonesia, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung dalam organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia, kedudukannya adalah sebagai Pembina, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar, dan hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi PERPUGAMA.

Acara yang diikuti 105 anggota PERPUGAMA ini, dihadiri Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H beserta ibu Idayati, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H, serta undangan lainnya. (Lak)

Read More

Gus Halim dan Budi Arie Tinggalkan Jejak Kaki di Rote Ndao

Duta Nusantara Merdeka | Rote Ndao

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bersama Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi meninggalkan jejak kakinya di Taman Tapak Kaki Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pada Sabtu (14/1/2022).

Prasasti telapak kaki tersebut akan dipajang di Taman Tapak Kaki yang terletak di halaman kantor Bupati Rote Ndao bahwa ada pejabat pemerintah pusat yang melakukan kunjungan pertama kalinya  ke Kabupaten Rote Ndao.

Setelah dari kantor Bupati, Gus Halim beserta rombongan kemudian bertolak ke pelabuhan Ba’a untuk melihat langsung UMKM yan. Gus Halim juga sempat berbincang dengan pelaku-pelaku UMKM.

Sebelumnya, Mendes PDTT beserta rombongan tiba di Pelabuhan Ba’a, Kabupaten Rote Ndao pada Sabtu pagi dengan menggunakan kapal Expres.

Setibanya di Rote Ndao, Gus Halim beserta rombongan disambut dengan tarian adat khas Rote Ndao. Setelah prosesi penyambutan selesai, Gus Halim beserta rombongan menuju ke titik nol KM untuk meresmikan dsn menandatangani monumen di wilayah paling selatan Indonesia itu.

Setelah itu, Gus Halim kemudian berkunjung ke Desa Dodaek untuk bertemu dengan sejumlah kepala desa. 

Selanjutnya, Gus Halim akan memberikan pidato dalam rangka peringatan 9 tahun Undang-undang Desa di Mercusuar Kota Ba’a, Rote Ndao pada Sabtu malam. (Arianto) 

Read More

Badan Pengelola Apartment Kalibata City Gelar Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perayaan Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diselenggarakan oleh Badan Pengelola Apartment Kalibata City dan Warga Cinta Kalibata City pada Sabtu (14/1/23) di Lapangan Basket Tower Kemuning Kalibata City, Jakarta Selatan.

"Hari ini adalah acara puncak natal di Kalibata City dari beberapa rangkaian yang sudah dilakukan di Desember," kata General Manager Kalibata City Martiza Melati kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela-sela kegiatan perayaan Natal. 

Kegiatan natal tahun ini melibatkan komunitas penghuni dan karyawan yang beragama Nasrani.

Bertema ‘Hope in Crisis' (Harapan dalam Masa Krisis), Ps. Ridwan Hutabarat menyampaikan firman Tuhan dalam Roma 15:13 yang berbunyi "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan."

"Tema Natal dalam setiap tahun tentu saja akan berbeda. Namun tujuan utamanya adalah supaya dapat terjalin hubungan yang harmonis antara Badan Pengelola Apartemen Kalibata City dengan Warganya dan dapat membangun kepedulian terhadap sesama dengan berbagi rezeki untuk orang-orang yang membutuhkan," ujar Martiza.

Selanjutnya juga disampaikan, jika implementasi yang diharapkan dari tema perayaan Natal kali ini yaitu untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, serta untuk meningkatkan rasa kebersamaan diantara penghuni dan harmonisasi hubungan antara penghuni dengan Badan Pengelola.

"Kedepannya, semoga kita tidak perlu takut atau khawatir lagi, mudah-mudahan keluarga Kalibata City penuh dengan damai dan kasih," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pembina Warga Apartemen Kalibata City Hj. Musdalifah Pangka menyampaikan pesannya bahwa Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini menjadi momentum dalam menjalin persatuan antar sesama Warga Cinta Kalibata City, serta menghadirkan semangat perubahan untuk pribadi yang lebih baik lagi.

"Perayaan Natal ini bisa menjadi momentum penting bagi kita semua untuk melakukan introspeksi diri tentang apa yang telah dilaksanakan dalam satu tahun kemarin. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi agar di tahun 2023 bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan semangat perubahan," katanya.

Acara ini turut dimeriahkan dengan nyanyian rohani. Perayaan puncak Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 ini juga ditandai dengan menyalakan lilin pada sesi Malam Kudus bersama Ps. Ridwan Hutabarat, Ketua Panitia, Bp. Fritz Pelenkahu; Pembina POUK Kalibata City, Bp. Suprobo; Ketua POUK Kalibata, Bp. Rudi, dan Badan Pengelola, Bp. Willy.( Arianto)

Read More

Partai Buruh Gelar Aksi Unras di Istana dan Deklarasi Darah Juang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara di Irti Monas, depan Balaikota DKI dan Deklarasi Darah Juang  serta Pembukaan Rakernas Partai Buruh di Sport Mall kelapa gading Jakarta, Sabtu (14/01/2022).

"Hari ini kita bisa berkumpul dalam satu momen yang sangat penting yaitu pelaksanaan Rakernas yang pertama partai buruh semenjak tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu," kata Yoshi Erlina Wasekjen Partai Buruh kepada awak media.

Dikatakan, Kita sudah melaksanakan kongres Partai Buruh, Partai Buruh lahir atas kesadaran penuh para pekerja untuk melakukan perubahan nasib dirinya kepada yang lebih baik.

Menurut dia, Partai Buruh lahir akibat undang-undang Cipta Kerja, kita sebagai kelas pekerja buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin, dan juga kelompok kelompok miskin yang lainnya merasa dirugikan negara, sebab negara lebih berpihak terhadap kekuatan modal liberalisasi di semua sektor diberikan karpet merah di dalam undang-undang Cipta kerja. 

Dan yang pasti, Kita sebagai kelas kerja berkomitmen bersama-sama untuk melawan dan membentuk partai buruh sebagai alat perjuangan untuk merebut kekuasaan secara konstitusional.

"Kita punya komitmen, punya tujuan yang kuat bagaimana kelas pekerja bersatu untuk melakukan perubahan melalui partai buruh," ungkapnya.

Selanjutnya juga disampaikan, Kita akan menyatukan komitmen serta merumuskan suatu strategi dan besok kita akan merumuskan poin-poin penting kerja-kerja serta langkah-langkah strategis kemenangan hari ini, dan mendeklarasikan.

 

Kita optimis Partai buruh akan menang dan masuk di dalam parlemen dengan lolos dalam parlemen Threshold 4% dengan menargetkan sekitar 6 juta suara.

Bahkan, Yoshi menambahkan, Partai Buruh akan tetap melakukan aksi-aksi di parlemen, partai buruh lahir harus bisa memperkuat organisasi, tanpa organisasi, partai buruh tidak ada apa-apanya maka dari itu tidak bisa dipisah-pisahkan, kita adalah satu kelas pekerja yang siap melawan dan merebut kekuasaan secara konsisten.

"Semoga kita bisa merumuskan poin-poin langkah-langkah strategis untuk kerja kerja pemenangan kita bersama," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sekjend ASEAN Apresiasi Inisiatif Gus Halim Optimalkan Pembangunan Desa Perbatasan dengan SDGs Desa

Duta Nusantara Merdeka | Kupang 

Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN untuk komunitas sosial budaya, Ekkaphab Phanthavong, mengapresiasi inisiatif yang diambil oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), dalam optimalisasi pambangunan desa di wilayah perbatasan berbasis SDGs Desa. 

"Mengapresiasi Indonesia (Kementerian desa, red) untuk mengimplementasikan SDGs Desa," kata Ekkaphab Phanthavong secara daring dalam sesi, International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, di Hotel Aston, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/1/2023) pagi.

Phanthavong mengatakan,  pambangunan desa lintas negara yang digagas oleh Gus Halim perlu dukungan dari semua pihak. Tak hanya itu saja, pihaknya juga mengingatkan untuk semua negara yang masuk kawasan ASEAN perlu ada jalinan kemitraan. 

"Memperkuat kemitraan dan kerjasama untuk mengubah desa agar lebih baik lagi sesuai tujuan pambangunan," terangnya. 

Phanthavong juga menegaskan, masih ada waktu yang cukup untuk merealisasikan tujuan pambangunan berbasis SDGs. Bahkan, kata dia, pihaknya akan ikut ambil peran untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal terkait pembangunan berkelanjutan tersebut. 

"Tujuh tahun yang tersisa untuk mecapai SDGs, kami akan bekerja untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal," imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Gus Halim juga mengatakan pembangunan berbasis SDGs Desa memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Indonesia. 

"Berbasis pada SDGs Desa yang mampu berkontribusi 84 persen pada pembangunan Indonesia berkelanjutan," tambah Politisi PKB asal Jawa Timur tersebut. 

Bagaikan menyambut gayung, Gus Halim berkomitmen melalui konferensi internasional tersebut, akan menjalin kerjasama dengan desa yang berada di kawasan Regional Asia Tenggara. Hal itu dilakukan karena pihaknya meyakini melalui jalinan kemitraan tersebut mampu mempercepat kebangkitan desa. 

"Kolaborasi lintas negara ini akan mempercepat kebangkitan desa dan capaian SDGs di masing-masing nagara," tutup cicit pendiri NU, Kiyai Bisri Syansuri tersebut. (Arianto)

Read More

Mendes PDTT Gandeng ASEAN Optimalkan Pembangunan Desa di Perbatasan

Duta Nusantara Merdeka | Kupang 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum kolaborasi antar negara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan.

Membangun jaringan lintas negara antar desa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran terutama dalam pencapaian tujuan SDGs di masing-masing negara.

“Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus menjadi langkah awal, khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan dalam membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals dari desa, berbasis data desa, berdasar potensi desa,” ungkapnya saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas  pada Jumat (13/1/2022). 

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim, dari forum ini secara bersama-sama dapat memulai sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antardesa di Kawasan regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung merupakan wilayah lintas batas, maupun dengan desa-desa lain di Kawasan regional kita.

Gus Halim mengatakan kolaborasi ini sangat pentig. Pasalnya berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

“Dalam lingkup ASEAN, Indonesia memiliki lima titik hubung dengan lima negara anggota ASEAN lainnya. Ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya, dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing,” ucapnya.

Pada lima titik hubung ini, tambahnya, beranda Indonesia setidaknya ada 1.899 desa. Titik ini sekaligus menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.961 desa seluruh Indonesia dengan 74 ribu lebih desa di Thailand, 11 ribu lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di Kawasan regional kita.

Selain itu, untuk mencapai Sustainable Development Goals pada tahun 2030 dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk konesivitas ekonomi, berbagi praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi dan, bahkan menginisiasi dan mengimplementasikan project bersama, berdasar data mikro desa, berbasis potensi desa-desa. 

Sebagai jalan untuk mempermudah itu semua, Gus Halim pun tak segan menawarkan SDGs Desa sebagai langkah taktis dan sistematis agar pembangunan tepat sasaran.

“SDGs Desa memberi jalan untuk semua itu. Dengan berbasis pada SDGs Desa, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi 84 persen bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs Desa memastikan keselarasan langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

Saat ini, sebanyak 931.846 warga pendata, 77.723 admin pengelola di desa, berhasil mengumpulkan data, hingga menghasilkan 62.395 rekomendasi kegiatan pembangunan level desa.

“Capaian indeks SDGs Desa, mencerminkan capaian indeks komposit IDM, dengan capaian tertinggi, adalah SDGs Desa tujuan ke 7; Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, SDGs Desa tujuan ke 16; Desa Damai dan Sejahtera, serta SDGs Desa tujuan ke-1; Desa Tanpa Kemiskinan,” ujarnya.

Gus Halim menegaskan, penggunaan data mikro berbasis individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa, memastikan rekomendasi kegiatan pembangunan desa, tidak melewatkan seorang pun lepas dari aktivitas pembangunan.

Menurutnya perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi data SDGs Desa, memastikan dampak dan manfaat pembangunan, dirasakan oleh setiap warga desa atau No One Left Behind. (Arianto)

Read More

Daniel Saputra Jadi Mualaf, Kajati Riau Bersama Ketua PWNU Riau Jadi Saksi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Ketua PWNU Riau H.T. Rusli Ahmad bersama Kajati Riau Dr Supardi,SH,MH dan dihadiri oleh Wakajati Riau menjadi saksi Daniel Saputra yang ingin menjadi seorang Mualaf. Kegiatan yang berlangsung setelah ibadah Sholat Jumat tersebut berlangsung di Mesjid Al Mizan Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat (13/1/23).

Acara dipimpin Dr. KH,Hasyim Spdi MA, kemudian meminta kepada Daniel Saputra untuk membaca ikrar sebagai Mualaf dan dilanjutkan dengan pembacaan dua kalimat syahadat.

Kepada awak media, Daniel Saputra menyampaikan harapannya setelah menjadi seorang mualaf, semoga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengerti dan memperdalam agama. Memang dari kecil saya sudah berkeinginan menjadi mualaf dan di keluarga sayapun ada yang memeluk agama islam.

Ketua PWNU Riau H.T.Rusli Ahmad,SE,MM juga turut menyampaikan rasa bahagia atas niat tulus Daniel Saputra untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf.

"Saya menyampaikan rasa bangga saya kepada Bapak Kajati Riau dan Wakajati yang bersedia menjadi saksi dari niat tulus seorang Daniel Saputra untuk menjadi seorang mualaf. Juga terima kasih saya untuk jajaran Kejati Riau dan pengurus PWNU Riau dan sekalian yang hadir untuk acara yang sangat berbahagia ini. Semoga ini dapat menjadi amal ibadah bagi kita semua," sebut ketua PWNU Riau.(Arianto)

Read More

KPK Tahan Lukas Enembe 20 Hari Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tersangka kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan Gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Papua, Lukas Enembe (LE) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tim Penyidik KPK akan menahan LE untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, LE saat ini masih menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto karena yang bersangkutan sebelumnya diduga sedang sakit.

Dari pemeriksaan fisik tanda vital, laboratorium dan jantung yang kemudian pendapat dari Dokter menyimpulkan bahwa Tersangka LE diperlukan perawatan sementara di RSPAD.

“Sejak hari ini sampai dengan kondisi membaik sesuai dengan pertimbangan Tim Dokter,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1).

Firli mengatakan, dalam proses pemeriksaan kesehatan ini, LE ditangani langsung oleh Tim Dokter dengan pendampingan Tim Penyidik dan Dokter KPK.

Lebih lanjut, Firli juga menyampaikan bahwa selama proses penangkapan, LE dinilai tidak kooperatif.

Diketahui, LE diduga ikut terlibat hingga berperan aktif dalam beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua dengan memenangkan perusahaan tertentu di antaranya perusahaan milik Tersangka RL (Rijatono Lakka), yaitu PT TBP untuk mengerjakan proyek multi years. 

Agar dimenangkan, Tersangka RL diduga melakukan komunikasi, pertemuan hingga memberikan sejumlah uang sebelum proses pelelangan berlangsung. 

Adapun pihak-pihak yang ditemui Tersangka RL diantaranya adalah Tersangka LE dan beberapa pejabat di Pemprov Papua. 

Sebelum maupun setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka LE diduga menerima uang dari Tersangka RL sebesar Rp 1 Miliar.

Tersangka LE diduga juga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya yang berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 Miliar.

Hingga sekarang Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi 76 orang, penggeledahan di 6 tempat di daerah papua, jakarta, sukabumi, bogor, tangerang, batam dan melakukan penyitaan aset antara lain berupa emas batangan, perhiasan emas dan kendaraan mewah dengan nilai sekitar Rp4,5 Miliar.

KPK juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76.2 Miliar.

Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lak/Tha)

Read More

Ketua Mahkamah PBB: Rakernas ini Penting untuk Bisa Lolos Ambang Batas Parlemen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan 11–13 Januari 2023.

"Rakernas ini untuk menyongsong Pemilu 2024 mendatang," kata Ketua Mahkamah PBB, Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. kepada awak media di Jakarta, Kamis (12/01).

Ia meminta semua elemen partai untuk memberikan masukan dalam rangka pemenangan PBB.

Menurut dia, kita memberikan masukan terkait bagaimana PBB bisa menghadapi pemilu kedepan. Ini penting supaya PBB bisa memperoleh kemenangan dan lolos ambang batas parlemen.

Dikatakannya, kontalasi Pemilu yang akan datang tentu berbeda dengan yang sebelumnya.

Hal ini bisa dilihat dari karakteristik pemilih yang lebih dominan anak muda atau generasi milenial.

"Sebab itu diperlukan strategi khusus bagaimana PBB digandrungi dan dipilih anak muda di pemilu 2024," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, sebagai partai islam tertua di Indonesia bagaimana PBB bertahan dan tetap mengisi kursi di legislatif.

"Setiap daerah atau wilayah pasti berbeda, wilayah satu dengan lainya tidak sama kulturnya sehingga perlu cara yang beda pula disetiap wilayah untuk memenangkan PBB," katanya. (Arianto)

Read More