Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini seiring dengan perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah.

"Pola relasi hari ini tak lagi sama, karena menempatkan rakyat berada di atas, sementara pemerintah melayani masyarakat," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat kian kritis dan membutuhkan pelayanan serba cepat. Hal ini perlu direspons aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan responsif.

"Enggak bisa lagi zaman sekarang kita jadi pejabat ini nge-bos. Dari dulu pun sebenarnya tidak seperti itu, tapi orang tidak mengkritisi," ujarnya.

Oleh karena itu, segala dinamika perkembangan kasus dan isu hukum di daerah perlu direspons secara cepat tanpa memandang dari kalangan mana ia berasal.

"Kita harus mengubah kultur dalam pelayanan bahwa kita ini pelayan masyarakat walaupun baju kita lebih bersih dari rakyat kita, karena dia miskin (pakaiannya) tidak bersih, tidak tergosok dengan rapi, tapi dia adalah bos kita," tegas Suhajar. (Lak/Tha)

Read More

RMA Gelar Diskusi "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian"

Duta Nusantara Merdeka | Serpong 

Pancasila merupakan konsep ideologi yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yang sudah dipikirkan dengan matang oleh para pendiri bangsa. Demokrasi ekonomi kita juga harus sesuai Pancasila, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Syarat pencapaiannya adalah Pancasila harus menjadi ideologi dan rumah bersama, menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghormati Bhinneka Tunggal Ika," kata 

Zulfikar Dachlan, Pengamat Ekonomi dalam Gathering dan Diskusi Relawan Muda Airlangga (RMA) dengan tema "Anak Muda, Tantangan Ekonomi dan Politik Kekinian" di Serpong Tangerang, Rabu (28/09). 

Dan yang paling penting, Setiap produk kebijakan, regulasi, undang-undang harus mempunyai rasa atau mengandung ideologi Pancasila. 

RUU Cipta Kerja (Ciptaker), ujar Zulfikar, merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam penyederhanaan regulasi. Proses penyusunannya berpedoman kepada asas-asas Pancasila dalam setiap bab dan pasalnya. Nilai-nilai ideologi Pancasila pun menjadi dasar dalam perumusan Peraturan Pelaksanaan (PP dan Perpres) sebagai turunan dari UU Ciptaker tersebut.

Tujuan RUU Ciptaker itu, lanjutnya, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI untuk memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: kemudahan dan perlindungan UMKM dan koperasi, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Asas yang dianut oleh RUU Ciptaker yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dana kemandirian," ujar Zulfikar.

Untuk kemajuan UMKM, menurut Zulfikar, asas yang paling berhubungan ialah "kemudahan berusaha" yaitu proses berusaha yang sederhana, mudah dan cepat sehingga akan mampu memberdayakan UMKM yang akan dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja di masa depan.

"Lalu, asas "kebersamaan" yang akan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Serta, "kemandirian" yang bermaksud bahwa pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya," ucapnya. 

Sementara itu, Pengamat Politik/LIMA Ray Rangkuti mengatakan, Suasana cair ini menjadi penting agar Pemilu 2024 tidak dianggap semacam Pemilu yang benar-benar hitam putih.

"Jadi hubungan silaturahmi harus tetap dijaga meskipun di dalam pertemuan-pertemuan itu saling kritik, saling ejek, enggak apa-apa itu akan membuat kita makin dewasa, dan lebih dari itu akan membuat politik ini sesuatu yang biasa, jangan dibuat tegang dan seterusnya," ucapnya.

 

"Kita berharap dengan begini, ketegangan politik seperti yang kita alami di tahun 2019 yang lalu itu akan dapat dicairkan dengan peranan anak muda seperti Relawan Muda Airlangga," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Johan Aripin Muba Terpilih Kembali Pimpin MPW PP Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-V Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten yang digelar sejak Senin 26 September 2022 di Hotel Novotel Tangcity Superblock, Tangerang kembali mempercayakan tampuk kepemimpinan kepada Johan Aripin Muba, Selasa (27/09/2022).

Pasca terpilih kembali memimpin MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba menegaskan komitmennya untuk Membumikan Pancasila di tanah jawara.

“Terimakasih kepada para senior, pengurus MPN, MPW, MPC dan Seluruh kader Pemuda Pancasila terutama kader pemuda Pancasila Provinsi Banten. Bismilah, saya tegak lurus bersama rekan-rekan juang untuk membumikan Pancasila di tanah jawara,” tegas Johan Aripin Muba.

Ia mengungkapkan, saat ini eksistensi Pancasila sedang diuji, dimana banyak kasus-kasus pelanggaran hukum di Negara Indonesia. Hal ini menurutnya tidak lepas dari lunturnya nilai-nilai Pancasila disetiap pikiran warga negara tidak terkecuali warga di tanah Banten yang terkenal sebagai tanah jawara.

“Realitas saat ini, jauh berbeda dengan saat-saat awal kemerdekaan, dimana setiap warga negaranya menjunjung rasa persatuan yang berlandaskan sila-sila Pancasila,” ungkapnya.

Pancasila menurut Johan Aripin Muba mulai terkikis parah sejak teknologi digital berkembang sangat luar biasa.

Era dimana generasi muda kita mengalami benturan-benturan langsung dengan berbagai ideologi dan pemikiran yang tidak terbatas melalui media digital. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk kembali membumikan Pancasila, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kaum muda bagaimana seharusnya menjadi seorang Pancasilais.

“Jujur harus kita akui, saat ini nilai-nilai Pancasila sangat menyimpan banyak tangtangan. oleh sebab itu kini saatnya generasi muda dan kita tanpa terkecuali memiliki kemampuan digital literasi sehingga mampu menekan sisi negatif era digital yang banyak memproduksi hoaks dan fake news atau berita bohong yang berimbas kepada perpecahan antara kita,” beber Johan Aripin Muba.

Masih menurut Johan Aripin Muba, untuk mengatasi semua persoalan tersebut dibutuhkan langkah cepat dan tepat akan tetapi harus sistematis agar proses membumikan kembali Pancasila tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat kita.

“Di Banten, MPW Pemuda Pancasila sedang dalam proses membumikan Pancasila, dengan bantuan semua rekan-rekan juang. Bismillah kedepan, daerah lain akan menjadikan tanah jawara ini menjadi percontohan bagaimana seharusnya Pancasila tidak dijadikan slogan semata akan tetapi bagaimana Pancasila menjadi cara dan gaya hidup,” ungkap Johan Aripin Muba.

Sementara itu, Sekretaris Wilayah MPW Pemuda Pancasila Banten, Pujiyanto mengatakan, ia akan memberikan semua yang terbaik untuk membantu mewujudkan apa yang disampaikan Ketua MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba.

“Seluruh Pengurus Pemuda Pancasila yang ada di Banten harus satu komando, tidak ada kata tidak bisa, kita harus melangkah bersama, belajar bersama karena ini untuk kebaikan kita semua.” tegas Pujiyanto.

Apa yang disampaikan oleh ketua MPW Pemuda Pancasila Banten menurut Pujiyanto adalah visi besar yang hanya bisa diwujudkan jika semua pengurus dan kader turut serta.

“Dalam proses membumikan Pancasila di tanah Jawara kita akan dihadapkan dengan orang-orang sampai kelompok-kelompok yang selama ini dikenal intoleran terhadap komunitas lain yang berbeda, dan kita Pemuda Pancasila harus siap,” tutup Pujiyanto. (Arianto)

Read More

Eddy Mursalim Hadiri Muswil Pemuda Pancasila Provinsi Banten

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Eddy Mursalim hadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Pemuda Pancasila Provinsi Banten ke-V mengusung tema "Mewujudkan solidaritas dan sinergitas kemandirian ekonomi struktural berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945" pada tanggal 26-28 Septemeber 2022 di Hotel Novotel Tangcity Superblock Tangerang, Selasa (27/09/2022).

"Kegiatan Muswil jangan hanya dimaknai sebagai kegiatan konsolidasi internal belaka, akan tetapi harus memberikan manfaat ekonomi untuk Masyarakat khususnya orang Banten," kata Eddy Mursalim Ketua Kordinator Daerah (KORDA) Partai NasDem Kota Tangerang.

Selain itu, ujarnya, Kegiatan Muswil harus dimaknai sebagai konsolidasi semua kader Pemuda Pancasila Provinsi Banten sebagai salah satu langkah berani Pemuda Pancasila untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, rumusan-rumusan kerja kedepan harus menitikberatkan pada pengembangan pelaku UMKM di Banten.

Lebih lanjut, Eddy menegaskan, Pemuda Pancasila Provinsi Banten akan mendorong agar pelaku usaha Minimarket di seluruh wilayah Banten harus mengakomodir produk-produk dari pelaku UMKM. "Hasil produksi UMKM di Banten tidak kalah kualitas maupun jenis dan bentuknya, sudah saatnya mereka (pengusaha minimarket) mengakomodir," ucapnya.

"Hasil Muswil ke-V Pemuda Pancasila Provinsi Banten diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemulihan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

10 Bank Jadi Peserta BI-FAST Batch IV Melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepuluh bank resmi menjadi peserta BI-FAST batch IV melalui Multi-tenancy Infrastruktur Sharing PT Rintis Sejahtera. Enam diantaranya merupakan bank konvensional yakni, Bank Index, BPD Sumsel Babel, BPD Nagari, BPD Kalbar, BPD DIY serta MNC bank. Sementara empat bank lainnya berasal dari bank Unit Usaha Syariah, yaitu BPD Sumsel Babel Syariah, BPD Nagari Syariah, BPD Kalbar Syariah serta BPD DIY Syariah.

Adapun peresmian kerja sama ini ditandatangani oleh bank peserta BI-FAST dengan PT Rintis Sejahtera selaku penyedia layanan Multi-Tenancy Infrastruktur Sharing.

Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan bergabungnya BPD DIY sebagai peserta BI-FAST merupakan bagian dari kontribusi bank daerah dalam percepatan digitalisasi sistem keuangan nasional. 

“Selain itu, BI-FAST akan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan sistem pembayaran ritel yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal) dan bisa

dilakukan kapan saja, 24/7,” kata Santoso di Jakarta, Selasa (27/09).

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Bank Nagari, Muhamad Irsyad menyampaikan pihaknya siap mendorong dan berkolaborasi dengan bank maupun non bank lain untuk mendukung akselerasi digital, salah satunya melalui BI-FAST yang resmi terafiliasi dengan Bank Indonesia, “Sehingga keberadaan BPD memiliki nilai lebih dari sisi perbankan, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kolaborasi perbankan serta mendorong masyarakat untuk mulai digital savvy dalam bertransaksi,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bank Index, Gimin Sumalim menyambut positif bergabungnya perseroan ke dalam layanan BI-FAST melalui infrastruktur milik PT Rintis Sejahtera. Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan efisiensi bagi Bank Index dalam mengimplementasikan BI-FAST.

”Tingginya biaya investasi yang dibutuhkan untuk menjadi peserta langsung BI-FAST, menjadi pertimbangan utama kami bergabung dengan multi-tenancy infrastruktur sharing yang diselenggarakan PT Rintis Sejahtera” .

Konsep multi-tenancy infrastruktur sharing milik PT Rintis Sejahtera, bisa menjadi solusi bagi bank mitra dalam mengimplementasikan layanan Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) sesuai dengan Blueprint Bank Indonesia (BSPI 2025). 

Sementara itu, Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat menyebut layanan sharing infrastruktur BI-FAST secara multi-tenancy infrastruktur yang dikembangkan PT Rintis Sejahtera dapat memberikan efisiensi layanan pembayaran digital dan service level yang tinggi bagi bank mitra di tengah disrupsi pandemi dan dampak ketidakpastian kondisi geopolitik global.

”Investasi Hardware/Software, termasuk untuk Data Center dan Disaster Recovery Center site, untuk layanan sharing infrastruktur secara Multi-Tenancy disiapkan oleh Rintis, sesuai dengan spesifikasi dari Bank Indonesia, sehingga lebih efisien bagi industri,” tutup Suryono Hidayat. (Arianto)

Read More

Peringati HANTARU 2022, Menteri ATR/Kepala BPN Harap Jajaran Semakin Tangguh demi Wujudkan Pelayanan yang Cepat dan Berkualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Upacara tersebut berlangsung di halaman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (26/09/2022). 

Upacara yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) tahun 2022 ini diikuti oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; beserta seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, pada peringatan HANTARU tahun 2022, Kementerian ATR/BPN mengusung tema "Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh". 

"Diharapkan tema yang diusung akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan _database_ yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif, dan efisien," tutur Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan ini, Hadi Tjahjanto kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran akan tugas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tiga program prioritas. Program tersebut adalah percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria serta pemberantasan mafia tanah, dan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL, namun yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan, sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari," tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto menyampaikan selamat kepada seluruh insan pertanahan dan tata ruang yang hari ini merayakan HANTARU. "Semoga dengan momentum peringatan HANTARU kali ini kita wujudkan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara tercinta, serta apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang," tutup Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai informasi, dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-62 UUPA, dilaksanakan juga penyematan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada sembilan orang perwakilan jajaran Kementerian ATR/BPN yang telah mengabdi dalam kurun waktu 10, 20, hingga 30 tahun. Salah satu yang menerima penghargaan tersebut, yaitu Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa. (Lak/Tha)

Read More

Mentan SYL Dorong Petani Terapkan Smartfarming Melalui Pelatihan Swadaya

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong petani khususnya yang tergabung di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) terapkan smartfarming hingga pelosok desa. Tidak hanya itu, peranan P4S akan terus diperkuat melalui akselerasi networking dan kolaborasi dengan pemerintah dan private sektor sehingga mampu mendongkrak pengembangan usaha tani di pedesaan sekaligus tumbuhnya petani milenial.

"Dengan kerjasama di lapangan kita bisa akselerasi pertanian ini makin maju. Oleh karena itu, dengan hadirnya P4S ini tentu saja ini menjadi lembaga - lembaga swadaya masyarakat yang Insyahallah Kementerian Pertanian akan membackup dan konsepsinya akan diperkuat," kata Mentan SYL pada acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Senin (26/9/22).

SYL menambahkan dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan P4S ini, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendorong melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penguatan permodalan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang pertanian. Melalui program ini Petani dapat terbantu dalam mengembangkan budidaya pertanian mulai dari hulu hingga hilir.

"Kita bersyukur Pak Jokowi sudah siapkan KUR untuk permodalan. Tapi ini bukan bantuan tapi ini permodalan dengan hitung- hitungan yang jelas. Jadi kita bicara bahwa pertanian dalam konteks bisnis yang terus berputar," paparnya.

Dalam kesempatan ini, Mentan SYL juga turut melantik kepengurusan P4S periode 2022 - 2027. Ia meminta untuk segera mengimplementasikan berbagai inovasi pertanian yang sudah didapatkan dalam berbagai pelatihan yang diberikan Kementan. 

"Contoh yang ada di Bali sudah bagus, enggak usah pake teori -teori deh. Jadi yang pertanian yang bagus di suatu tempat, yang best practice langsung pindahkan juga ke tempat lain. Petani milenial yang bagus juga ayo kerja karena Tuhan sudah berikan kita alam, matahari selalu ada, angin bertiup dengan cukup, air setiap saat ada, tanah di dataran rendah, tinggi bahkan bukit kita punya," tandasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Kementan melalui BPPSDMP mendorong beberapa P4S untuk menjadi sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pertanian Presisi dan Regeneratif. 

"Kegiatan Fornas P4S dilakukan secara hybrid dihadiri terdiri dari forum komunikasi nasional, forum komunikasi P4S provinsi, P4S model, dan P4S swadaya dan bersamaan dilakukan kegiatan magang bagi petani," ucap Dedi.

Dedi mengatakan P4S tumbuh secara swadaya dengan dilatar belakangi oleh motivasi petani atau pelaku usaha agribisnis yang sukses dalam usahanya untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat keberhasilannya kepada sesama petani melalui proses pelatihan dan permagangan di bidang pertanian/perdesaan.

"P4S itu mitra Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian. P4S siap implementasikan smartfaming dan implementasi KUR di daerah masing -masing,"kata Dedi. 

Kegiatan Fornas P4S berlangsung pada tanggal 24–27 September 2022, sementara kegiatan magang petani penerima manfaat program READSI di P4S di Bali akan berlangsung sampai tanggal 9 Oktober 2022. Adapun rangkaian yang telah dilaksanakan dianataranya sosialisasi aplikasi tim lumbung In, Focus Group Discussion kemudian acara dilanjutkan musyawarah nasional P4S ke-5 dan lainnya.

"Melalui rangkaian pelatihan dan kegiatan ini, P4S siap menjadi pusat memperbaharuan pertanian di desa masing -masing,"tutup Dedi.

Diketahui, dalam acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Mentan SYL juga menerima 4 penghargaan sekaligus diantaranya penghargaan dari KTNA Nasional sebagai pelopor peningkat kapasitas petani melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh.

Selanjutnya, penghargaan DPM/DPA sebagai pelopor penguatan petani millenial melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluhan, penghargaan Forum Komunikasi P4S sebagai pelopor P4S sebagai pembaharuan pedesaan dan penghargaan dari DPP Perhiptani atas jasa sebagai inisiator pelatihan sejuta petani dan penyuluh secara hybrid. (Arianto)

Read More

Tanggapi Dugaan Kasus Suap dan Korupsi, Presiden: Semua Sama di Mata Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihormati oleh semua pihak karena semua warga negara sama di mata hukum. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah melepas bantuan kemanusiaan untuk Pakistan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 26 September 2022.

“Saya kira proses hukum yang ada di KPK semuanya harus menghormati, semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan juga agar semuanya menghormati panggilan dari KPK, menghormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas dugaan kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe dan juga dugaan kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menilai reformasi bidang hukum di Indonesia penting untuk terus dilaksanakan. Presiden telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk melaksanakan hal tersebut.

“Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita, dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Pak Menko Polhukam,” tandasnya. (Lak/Tha)

Read More

Tindak Lanjut Laporan Penahanan Produk Impor Hortikultura, Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif Kepada Kementan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan, tindakan korektif yang pertama, yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus - 30 September 2022.

“Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, Ombudsman memberikan waktu selama lima hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman,” ujar Yeka dalam konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Yeka mengungkapkan, pada Kamis (22/9/2022) lalu pihak Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan (Badan Karantina Pertanian),” jelas Yeka.

Tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait dengan prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di Pelabuhan. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman.

Lebih lanjut, Yeka menjelaskan, dalam kasus penahanan dan penolakan produk impor hortikultura ini pihaknya menyoroti adanya disharmoni regulasi kebijakan impor produk hortikultura. “Ombudsman berpendapat, RIPH memiliki tujuan yang baik atas keamanan pangan, akan tetapi RIPH tidak memiliki legal standing yang kuat. Karena PP Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur ketentuan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura apabila Neraca Komoditas belum tersedia. Hal ini menimbulkan disharmoni peraturan pelaksana lainnya,” ucapnya. 

Disharmonisasi peraturan ini, menurut Yeka, mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan standar pelayanan dalam kegiatan tata niaga importasi produk hortikultura yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya diundang oleh Ombudsman karena telah menyusun kajian terkait impor pangan. 

“Kami sudah sampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian pada Maret 2022, salah satu hasilnya bahwa RIPH perlu perbaikan. Karena ada UU Cipta Kerja, rekomendasi hasil kajian itu adalah memasukkan hortikultura ke dalam Neraca Komoditas mulai tahun 2022,” ungkapnya.

Neraca Komoditas merupakan sebuah sistem nasional data dan informasi yang akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait ekspor dan impor.

Pahala menambahkan, mestinya mulai Juni 2022 sudah mulai ada struktur nyata terkait produk hortikultura masuk ke Neraca Komoditas untuk disetor kepada Kemenko Bidang Perekonomian. “Dengan masuknya hortikultura ke dalam Neraca Komoditas maka peran Kementerian Pertanian akan semakin kuat dalam kontrol kualitas, keamanan pangan hingga fungsi pengawasannya,” tutur Pahala.

Lebih jauh, Pahala menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman yang merespons laporan masyarakat dengan cepat. Kasus ini menurutnya, merupakan pengingat agar Neraca Komoditas segera diwujudkan.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyampaikan, terkait adanya beberapa regulasi yang belum harmonis, pihaknya akan menindaklanjuti LAHP Ombudsman. 

“Kami dari Ditjen Hortikultura yang mendapatkan mandat dari Menteri Pertanian untuk menerbitkan dan menolak RIPH, siap bergandengan dengan Ombudsman dan Deputi Pencegahan KPK. Agar ke depan tidak terjadi lagi misinterpretasi, supaya lingkungan usaha tidak terganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2022 Ombudsman menerima laporan masyarakat dari para pelaku usaha (importir), yang menyampaikan pengaduan dan keberatan atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki RIPH di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan. Padahal mereka sudah memiliki SPI dari Kementerian Perdagangan. Pelapor merupakan pelaku usaha yang mengimpor produk hortikultura seperti jeruk mandarin, lemon, anggur, cabai kering, dan lengkeng.

Alhasil, Dampak ditahannya produk impor hortikultura telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Produk impor hortikultura yang tertahan hingga 14 September 2022 mencapai 1.477 ton dengan nilai barang mencapai Rp31,5 miliar. Selain itu, tertahannya produk tersebut, membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya penumpukan, biaya listrik dan biaya demurrage di pelabuhan yang mencapai Rp3,2 miliar. (Arianto)

Read More

Melalui Patroli Sepeda, Sat Samapta Polres Kukar Terus Berikan Edukasi Prokes Kepada Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Sat Samapta Polres Kukar terus melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap penyebaran Covid-19, salah satunya dengan memberikan edukasi protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat, jum’at (23/09).

Terlihat dilapangan, para personel Samapta dengan menggunakan sepeda turun langsung menemui warga untuk memantau situasi Kamtibmas dan memberikan himbauan Prokes.

Kasat Samapta AKP Salamun mengungkapkan, Patroli dengan menggunakan sepeda tersebut dilakukan untuk memantau Situasi Kamtibmas yang ada di Tenggarong, terlebih ke tempat-tempat ataupun gang-gang yang sempit. Dimana personel Samapta juga memberikan himbauan kepada masyarakat yang ditemui agar tetap taat dan disiplin prokes serta menjaga situasi Kamtibmas.

Dia juga mengatakan, selain di pemukiman yang tidak terjangkau sepeda motor maupun mobil, Patroli sepeda juga melakukan interaksi dengan masyarakat di tempat ramai, dan juga tempat-tempat titik kumpul masyarakat lainnya.

“Patroli ini dilakukan tidak lain untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap Aman dan kondusif, serta memberikan himbauan kepada warga terkait pentingnya Prokes di masa Pandemi saat ini yang belum berakhir,” pungkasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Hari Rosena Pimpin Pengambilan Sumpah Dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Tantama Polri

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara hari ini menggelar Penandatanganan Pakta Integritas Rekrutmen Penerimaan Anggota Tamtama Polri Tahun 2022 di Aula Bhayangkara Polres Kutai Kartanegara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara Hari Rosena, Kamis (22/9/22).

Dalam kegiatan ini dihadiri Wakapolres Kukar Kompol Angga Indarta, beberapa PJU Polres Kutai Kartanegara, serta perwakilan calon siswa (casis), dan orang tua atau wali dari para casis.

Kapolres Kutai Kartanegara dalam amanatnya didepan orang tua wali dan calon peserta penerimaan tamtama polri mengatakan bahwa pelaksanaan tes dilakukan dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH). Berbagai upaya dan pengawasan yang Polri lakukan akan semakin kuat bila dilandasi dengan nilai yang lebih hakiki yakni tegaknya komitmen dan moralitas dari seluruh pihak untuk mewujudkan penerimaan Polri yang clear and clean.

“Penerimaan Tamtama Polri tahun 2022 ini, sangat saya apresiasi pelaksanaannya, mulai proses seleksi penerimaan, dimana prinsip transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dilaksanakan panitia disetiap item tes,” Tandasnya.

Seluruh panita seleksi, orang tua wali, dan calon peserta diambil sumpah. Tak hanya itu pakta integritas ini juga diikuti oleh perwakilan orang tua/wali dan calon peserta tamtama Polri.

“Dan bagi para peserta saya berpesan yakinlah akan kemampuan kalian sendiri dan ikutilah seleksi ini dengan sportif serta banyaklah berdo’a dan mudah -mudahan apa yang kalian cita-citakan untuk menjadi anggota polri dapat tercapai, “ungkapnya

Kapolres Kutai Kartanegara, kepada panitia seleksi menekankan untuk memelihara integritas serta jaga nama baik pribadi dan institusi dalam menjalankan seluruh rangkaian seleksi penerimaan terpadu anggota Polri. “Junjung tinggi prinsip BETAH serta hindari perilaku koruptif sehingga seleksi penerimaan saat ini benar-benar berjalan dengan clear and clean,’’ Tegasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

AKBP Hari Rosena Dampingi Wadankor Brimob Polri Studi Kelayakan Pembentukan Pasukan Brimob II

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol. Drs. Setyobudi Moempoeni Harso melakukan  Studi Kelayakan Kesiapan Pembentukan Pasukan Brimob II Korbrimob Polri di wilayah hukum Polres Kukar, Kamis (22/09/2022).

Dalam hal itu Kapolres kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena turut mendampingi bersama dengan Brigjen Pol Edhy Moestofa Kepala BNN Provinsi Kaltim, Kombes Pol. Bambang Syafrianto Karorena Polda Kaltim, Kombes Pol. Andy Rifai Dansat Brimob Polda Kaltim, AKBP Hari RoSENA Kapolres Kutai Kartanegara, AKBP Suwinto Komandan Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Kaltim dan M. Andi faisal S.Si anggota Komisi 3 DPRD Kukar.

Kapolres Kukar mengatakan, “Kedatangan Wadankor Brimob Polri tersebut dalam rangka Studi Kelayakan Kesiapan Pembentukan Pasukan Brimob II Korbrimob Polri di Polda Kaltim.”

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa pembentukan Pasukan Korbrimob Polri di Polda Kaltim merupakan sikap Brimob Polri yang mendukung Program Pemerintah dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

“Brimob Polri sangat mendukung Program Pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur. Maka dibutuhkan SDM Brimob yang memadai, guna mengawal progres pembangunan serta menjaga keamanan Ibu Kota Negara Nusantara nantinya,” terangnya.

Pada kunjungannya itu Wadankor Brimob bersama dengan rombongan juga menyempatkan untuk meninjau SPN Sultan Haji Adji Muhammad Salehoeddin II.

Untuk diketahui dalam kegiatan itu, Wadankor Brimob Polri juga didampingi oleh Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, Karo Lemtala Srena Mabes Polri, Kombes Pol Benny Iskanda Kabaganevgar Romonev Srena Polri, Kombespol John Huntal Sarjananto Sitangang Analis kebijakan madya bidang brigade mobil Polri. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

DPP LPPI : Mengecam Pernyataan Connie Rahakundini Terhadap TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia melakukan pernyataan sikap terhadap pernyataan Connie Rahakundini yang dinilai terkesan menyudutkan dan memprovokasi TNI dengan menyebutkan kembali pernyataan Effendi Simbolon adanya Disharmonisasi ditubuh TNI, padahal masyarakat sudah menyaksikan di antara Effendi Simbolon DPR RI, Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman sudah memaafkan satu sama lain atas pernyataan kabar yang tidak dapat dibenarkan itu 

Melalui Ketua Umum DPP LPPI Dedi Siregar mengatakan apa yang di sampaikan oleh Connie Rahakundini bahwa adanya Disharmonisasi di tubuh TNI adalah peryataan hoaks dan tendensius, karena pernyataan itu sudah terbantahkan dan berujung Effendi Simbolon meminta maaf kepada TNI atas pernyataan Disharmonisasi ditubuh TNI, masyarakat sudah menyaksikan diantara kedua belah pihak saling maaf memaafkan 

Kami menilai pernyataan Connie Rahakundini itu patut diduga dan dicurigai bermuatan politis karena terlihat adanya dugaan membuat Provokasi dan terkesan mencoba menimbulkan rekasi dari masyarakat agar membenci TNI, Connie adalah seorang pengamat Connie sangat tidak etis menyampaikan narasi provokatif apalagi kebenaranya tidak terbukti dan sudah selesai,

“Seharusnya Connie Rahakundini sebagai pengamat Analis militer yang menunjukkan sikap dan menyampaikan narasi yang membangun dan solid di dalam tubuh TNI dan menunjukkan sikap semangat patriotisme kepada TNI.

Menurutnya, isu yang disampaikan Bu Connie terkait Disharmonisasi ditubuh TNI itu seperti kotak kosong yang didalamnya tidak ditemukan apa aoa dan ketika dibuka tidak ada isi didalamnya, Sehingga hal itu patut dicurigai bermuatan politis kelompok tertentu atau individu, masyarakat harus waspada 

Atas dasar itulah kami melakukan pernyataan sikap atas pernyataan Connie terhadap TNI, kami mengecam tudingan connie dan kami menolak segala bentuk upaya provokasi terhadap TNI. **

Read More

Percepat RDTR Di Indonesia, Kementerian ATR/BPN Tambah Formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menambah formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama. Hal ini merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat pekerjaan tata ruang dan pertanahan, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto melantik Andi Tenrisau sebagai Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Jumat (23/09/2022). Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa saat ini sudah terisi empat formasi Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Tentu formasi Jabatan Fungsional ini menjadi kekuatan yang bagus, di mana tantangan terbesar kita adalah percepatan RDTR yang ada di Indonesia untuk dapat dilakukan sebaik mungkin. Tentunya dengan koordinasi dengan Ditjen (Direktorat Jenderal, red) teknis, seluruh jajarannya, pengendalian, tata ruang, dan lainnya," ujar Himawan Arief Sugoto.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menilai, Andi Tenrisau yang memiliki pengalaman menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN berkompeten untuk mengemban Jabatan Fungsional ini. "Kami mengucapkan selamat kepada Pak Andi Tenrisau. Beliau sebagai kader yang sangat mumpuni, yang telah melalui sebuah proses yang sangat profesional, berkarier, serta uji kompetensi beliau sebagai ahli penata ruang," ungkapnya. 

Himawan Arief Sugoto memastikan bahwa pengangkatan Andi Tenrisau sebagai Pejabat Fungsional sekaligus Plt. Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN telah mendapat persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto. "Ini suatu bentuk sikap profesional yang dilakukan oleh Saudara Andi Tenrisau, sehingga diberikan kepercayaan oleh pimpinan untuk terus berkontribusi hingga waktu yang akan datang," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, ia menerangkan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki tantangan untuk melaksanakan merit sistem, di mana organisasi harus terus tumbuh dan menunjukkan kinerja yang baik. Sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo, dengan adanya Jabatan Fungsional ini, Himawan Arief Sugoto berharap dapat mewujudkan Kementerian ATR/BPN sebagai institusi pertanahan dan tata ruang dengan kinerja yang sangat baik. 

"Mari kita kerja untuk membangun institusi kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Sekali lagi selamat Pak Andi Tenrisau atas pelantikan ini dan jalankan pekerjaan dengan baik, maka akan mendatangkan manfaat bagi kita semua," pungkas Himawan Arief Sugoto.

Turut hadir dalam pelantikan Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Lak/Tha)

Read More

Suriyono Adi Susanto (SAS) Bersama Charles Honoris Gelar Vaksin Booster di Vihara Kwan Sheng Tuah

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menghimbau masyarakat untuk segera mendapatkan vaksinasi tambahan alias booster. Vaksinasi terbukti efektif menjaga bahkan meningkatkan Kekebalan Tubuh. Pemberian Vaksinasi Covid-19 Lengkap yang dilanjutkan dengan Vaksinasi Booster ternyata mampu memberikan Perlindungan tubuh hingga 91% dari ancaman Penularan Covid-19. 

Sebanyak 500 dosis vaksin booster disiapkan bagi warga yang akan divaksinasi untuk mencegah penularan Covid-19.

Adapun, jenis vaksinasi kali ini adalah Astra Zeneca & Pfizer. Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) melakukan kegiatan ini untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan untuk memperoleh vaksin dan pelayanan kesehatan.

Selain itu, Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) juga berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan walaupun telah divaksin. "Saya menghimbau memperhatikan cara penggunaan seperti masker dan alat pelindung lainnya," ujar Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Vihara Kwan Sheng Tuah Jakarta, Minggu (25/09/2022).

"Upaya paling efektif saat ini untuk mencegah lebih banyak lagi kesakitan dan risiko kematian akibat terinfeksi COVID-19 adalah melalui vaksinasi lengkap diikuti dengan vaksinasi booster. Cakupan vaksinasi lengkap yang luas, ditambah pemberian booster sangat bermanfaat tidak hanya untuk individu tapi komunitas yang luas," tegas SAS.

 

Vaksinasi secara ilmiah terbukti mampu menekan risiko terburuk dari infeksi COVID-19. 

 

"Pemerintah sangat menganjurkan untuk terus disiplin menjalankan protokol kesehatan serta melindungi diri melalui vaksinasi terutama bagi lanjut usia dan memiliki komorbid," tutup SAS. (Lak/Ant)

Read More

Vihara Kwan Sheng Tuah Adakan Vaksinasi Booster di Teluk Gong

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk Percepatan Vaksinasi, Vihara Kwan Sheng Tuah Teluk Gong berkolaborasi dengan Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) beserta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menggelar Vaksin Booster di lingkungan RW 09 Vihara Kwan Sheng Tuah Teluk Gong Jakarta, Minggu (25/09).

"Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan sosialisasi sekaligus ikut vaksinasi booster. Karena dengan mengikuti vaksinasi booster, Bapak Ibu sudah ikut bergotong royong dalam upaya segera membawa Indonesia keluar dari pandemi covid-19," kata Vivi, Pengurus Vihara Kwan Sheng Tuah Teluk Gong, Jakarta.

 

Sebanyak 350 orang telah tervaksinasi Covid-19 dari 500 orang yang telah mendaftar.

"Hari ini dari target 500 orang, terdapat 350 orang yang telah berhasil tervaksinasi, Puji Tuhan, antusias masyarakat cukup tinggi," ucapnya.

"Harapan kita bersama bisa meningkatkan kesadaran kita untuk menjalankan pola hidup sehat. Kita harus lebih waspada, lebih aware, lebih waspada, dan lebih bisa untuk menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan, saat ini kita harus masih tetap memakai masker misalnya dalam ruangan, menjaga kebersihan dan kesehatan kita termasuk rajin makan makanan yang sehat dan juga rajin berolahraga," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Joko Wiyono Ketua RW 09 Teluk Gong Jakarta mengatakan, Kami selaku RW 09 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua PAC PDIP Penjaringan Suriyono Adi Susanto (SAS) berserta Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris dan jajarannya pengurus Vihara Kwan Seng Tuah atas terselenggaranya Vaksinasi booster di lingkungan RW 09.

 

Adapun, Persyaratan vaksin Booster sebagai berikut:

- Telah menerima vaksin dosis ke-2 minimal 3 bulan

- Telah menerima e-ticket vaksin ke 3 di Peduli Lindungi 

- Vaksin sebelumnya Sinovac, AstraZeneca, & Pfizer

- Membawa fotokopi KTP/KK

- Menerima vaksin ke-2 - Vaksin ke-3 menggunakan Astra Zeneca & Pfizer.

Sebelum mendapatkan vaksinasi tentunya para peserta akan dilakukan pendataan, pengecekan kesehatan hingga screening.

Kami menghimbau bagi yang belum pernah di Vaksinasi untuk segera vaksin baik Ke-1, 2 atau ke-3, silakan merapat ke Ke Vihara Kwan Seng Tuah RW 09 Teluk Gong. 

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Universitas IPWIJA Siap Laksanakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rektor Universitas IPWIJA (UNIP) Ir. Besar Agung Martono, MM., DBA, menyatakan pihaknya siap melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu model pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk program studi Manajemen dan  Magister Manajemen. Hal itu disampaikan Rektor UNIP Besar Agung Martono saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi perdana pimpinan UNIP dan jajaran Kepala Program Studi pada (23/9/2022)  di Kampus Universitas IPWIJA. 

Kewenangan pelaksanaan RPL di UNIP ini, kata Rektor Agung, diberikan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kepada Ketua Program Studi Manajemen S1 dan Ketua Program Magister Manajemen S2 untuk menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A pada semester Ganjil tahun akademik 2022/2023.

“Ada dua mekanisme dan skema penyelenggaraan RPL Tipe A yaitu terdiri dari Tipe A1 untuk pelaksanaan RPL Pendidikan formal danTipe A2 untuk pelaksaaan RPL Pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja,” terang rektor. 

Dalam kesempatan ini Universitas IPWIJA melaksanakan RPL Tipe A2 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu dalam menempuh pendidikan tinggi melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. 

“Manfaat utama dari RPL yaitu dengan total mata kuliah yang diperoleh melalui penyetaraan akademik dan pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikat, maka pemohon RPL dapat menyelesaikan perkuliahan dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan mahasiswa yang menempuh jalur reguler,” ujarnya lagi.

Selanjutnya Rektor Agung menambahkan, RPL merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian dituangkan dalam Implementasi Teknis RPL sesuai SK Dirjen Belmawa Nomor 123/B/SK/2017 tentang Penyelenggaraan RPL.

Dalam kesempatan yang sama Estuti Fitri Hartini, SE, MM sebagai Kepala Unit RPL Universitas IPWIJA  menjelaskan, tujuan RPL antara lain memberi  pengakuan seseorang terhadap pembelajaran lampau yang telah dijalani dan merupakan strategi untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan ketrampilan berharga yang sudah dimilikinya. 

“Untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran lampau maupun ketrampilan yang dimiliki oleh seserorang, Universitas IPWIJA melakukan asesmen dan validasi portofolio serta dokumen pemohon RPL. Selanjutnya Asesor akan menetapkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) atau jumlah mata kuliah yang dibebaskan dari yang seharusnya  ditempuh oleh pemohon RPL,” urainya.  

Ditambahkan pula, pemohon harus mengikuti pendidikan formal program studi Manajemen di UNIP sampai selesai dan mendapatkan ijasahnya. Hal itu menurutnya, dimaksudkan agar pemohon RPL tetap harus melaui pendidkkan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan capaian pembelajaran secara utuh.

“Untuk itu RPL wajib diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan berkesinambungan. Seluruh proses dan luaran dari program ini wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” imbuh Estu dalam mengakhiri paparannya.

Hadir dalam Rakor tersebut antara lain Ketua Yayasan IPWI Jakarta, Dr. Sri Lestari, MA, DBA, Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Pengembangan Dr. Heru Mulyanto, SE., MM dan para Kepala Program Studi. 

Penulis: Juniarto Rojo Prasetyo (Pendiri LSP Pers Indonesia)

Read More

Dr. Yanto Pejabat MA Jadi Dalang di Festival Mie Bakso

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tak terpengaruh dengan isu miring yang sedang menerpa institusi Mahkamah Agung, Direktur Tindak Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Yanto, SH, MH sibuk dengan kegiatan kemasyarakatan. Dr. Yanto ikut aktif berpartisipasi memeriahkan Festival Mie Bakso & Bazar UMKM serta Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Lahirnya Wisanggeni.

Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman parkir Gedung RRI, Semarang dalam rangka pengukuhan Pengurus Pusat APMISO Nusantara (Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso), dimana Ki Yanto tampil sebagai Dalang bersama Ki Sri Kuncoro Brimob pada Sabtu (24/09/2022).

Menariknya, pada kegiatan tersebut hadir pula Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) yang juga pemilik perusahaan MNC Group Hary Tanoesoedibjo serta tentunya Ketua Umum APMISO Nusantara Lasiman. Kegiatan ini makin meriah dengan kehadiran bintang tamu Endah Laras, Woro Mustiko, Cak Yudho Bakiak dan Cak Kaila.

Dalam kesempatan tersebut Mendag Zulhas mengukuhkan Pengurus Pusat APMISO Nusantara dan menegaskan tentang perhatiannya terhadap pedagang mi dan bakso yang harus mendapat perhatian lebih serta harus diberi dukungan, terutama soal harga bahan pokoknya.

"Inikan mi dan bakso usaha UMKM yang merata ada di seluruh Indonesia jadi harus mendapat perhatian, kita dukung terutama untuk bahan pokok tepung, daging, mi, bawang, hingga minyak goreng," kata Zulhas.

Sedangkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanusudibyo yang didaulat sebagai Dewan Pakar APMISO Nusantara mengatakan, UMKM adalah kunci kebangkitan ekonomi pada saat krisis pada tahun 1998.

"Oleh karena itu saya siap membantu pelaku UMKM utamanya APMISO agar naik kelas melalui jaringan MNC Group dan MNC Group, yang juga memiliki MNC Bank sehingga pedagang bakso yang kesulitan permodalan bisa mengajukan kredit, termasuk memberikan edukasi berupa cara pengolahan bakso yang enak, higienis, dan halal," urainya.

Di sela kegiatan, Ki Yanto bertutur : "Sejak dulu hiburan budaya akan menjadi magnet yang menarik perhatian banyak penonton, khususnya pagelaran wayang kulit akan menjadi hiburan sekaligus ada makna pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ada nilai-nilai edukasinya.” 

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini menghadirkan ratusan pegadang kecil kuliner UMKM untuk menjajakan dagangan masing-masing dan menariknya tak kurang dari 2.000 porsi bakso ikut digratiskan bagi warga pengunjung.

Hadir secara khusus Tim LSP Pers Indonesia dari Jakarta yaitu Soegiharto Santoso alias Hoky, Vincent Suriadinata, SH.,  MH., CTA dan Hendra Juenda, ikut menyaksikan pertunjukan ini. 

Dalam kesempatan tersebut Hoky, sapaan akrab Soegiharto Santoso, mengapresiasi penyelenggaran pergelaran wayang kulit di Semarang ini. Sebagai penggemar pertunjukan wayang, Hoky mengaku sebelumnya sempat pula menghadiri pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan cerita Semar Mbangun Kayangan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada 2 Juli 2022 yang lalu. Bahkan Hoky dan Vincent telah beberapa kali hadir saat Ki Dr. Yanto, pentas di TMII Jakarta.

“Saya sangat senang dan bangga diundang menyaksikan pertunjukkan wayang dengan penampilan Ki Yanto sebagai Dalangnya. Kami semua yang hadir sangat terhibur dan terpukau dengan penampilan beliau, dan ternyata beliau juga akrab dengan teman-teman wartawan di Semarang yang ikut menyaksikan pertunjukan,” ungkap Hoky.

Hoky juga mengapresiasi sikap pejabat MA yang satu ini dalam hal berkomunikasi dengan wartawan, termasuk dengan dirinya yang selalu dijawab ketika melakukan komunikasi lewat pesan singkat melalui aplikasi Whatsap. “Hingga saat ini beliau tetap berkenan melayani dan menjawab komunikasi teman-teman wartawan via WA, padahal dengan jabatan beliau saat ini sebagai Direktur (Panmud) Pidana Umum MA, pasti sangat sibuk sekali,” ungkap Hoky yang juga merupakan wartawan media online Biskom dan Guetilang.com.

Sosok Ki Yanto yang merupakan putra terbaik Gunung Kidul Yogyakarta ini didaulat sebagai Ketua Nasional Paguyuban Gunung Kidul Jateng, dimana sebelumnya sempat menjabat Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali dan pernah pula bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yanto juga dikenal luas sebagai hakim yang cukup ditakuti para koruptor, terbukti ketika dia menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, meski saat itu Setya Novanto dikawal sejumlah kuasa hukum terbaik di Indonesia. 

Selain Perkara Tipikor, Dr. Yanto juga pernah mengadili perkara terorisme yaitu pengeboman di Hotel JW Marriott Jakarta,  serta kasus pelik tentang pelecehan seksual di JIS (Jakarta International School).

Reputasi Dr. Yanto tidak hanya dalam menjalankan tugas utamanya sebagai hakim yang dihadapkan dengan puluhan perkara besar, namun dia juga menjabat sebagai Ketua Umum PMJB (Persatuan Masyarakat Jawa Bengkulu) serta sebagai akademisi atau Dosen S3 di Universitas Jayabaya Jakarta.

Saat menjabat Ketua PN Jakarta Pusat, Dr. Yanto berhasil membenahi perangkat sistem peradilan yang sangat berarti untuk peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat di PN Jakarta Pusat.

Terbukti sistem Pelayanan Hukum Relay ON (Registrasi dan Layanan Online), Program Integrated Crime Justice Online, Gugatan Online, dan 3 ruang sidang teleconference yang dibangun, serta fasilitas tercanggih Videotron ukuran 3 X 4 Meter semakin memudahkan proses hukum bagi para pihak yang berperkara.

Bahkan sempat membangun Masjid Al-Ihklas yang mewah dan artistik dua lantai dengan terselesaikan cepat, melakukan MoU dengan Mabes Polri, Kejagung, Densus 88, PPATK yang semuanya terkoneksi dengan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), mendapatkan Sertifikat Iso 4.0 dan Akreditasi Berskala Internasional.

Keunikan pejabat MA yang satu ini masuk kategori multitalented. Pejabat yang sangat familiar dengan kalangan wartawan ini ternyata piawai juga bermain gitar dan pandai bernyanyi. 

(Penulis : Soegiharto Santoso, Ketua Pendiri LSP Pers Indonesia dan Ketua OKK DPP SPRI)

Read More

Kapolda Sumut : Pentingnya Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) Lalu Lintas ke 67 bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (22/09)

Acara ini turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr. H. Dadang Hartanto, SH, SIK, M.Si, Irwasda Polda Sumut beserta para pejabat utama Polda Sumut,Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lantas Dishub Provsu, Sekretaris Bapeda Provsu, Sekretaris Dishub Kota Medan, Kepala Bapeda Kota Medan, Kacab PT. Jasa Raharja, Ka BPTD II Sumut dan Kapolrestabes jajaran beserta jajaran Satlantas

Adapun tema dari Perayaan HUT Lalu Lintas Bhayangkara Ke-67 Tahun 2022 yaitu "Polantas yang Presisi pulih dan bangkit bersama menuju Indonesia maju" yang yang terhubung dengan Kapolri via Zoom Meeting kemudian dilanjutkan dengan syukuran oleh Polda Sumut. 

Kapolda Sumut dalam sambutannya mengatakan pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga dapat mendukung program pemerintah menuju Indonesia maju

"Masalah lalulintas bukan masalah Polisi semata, namun tanggung jawab kita bersama melibatkan berbagai steakholder dan peran serta masyarakat", ujar Irjen Panca

Menurutnya, ETLE salah satu cara untuk mengurangi penyimpangan dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan ketertiban masyarakat di bidang lalulintas. 

"Diharapkan aplikasi ETLE ini terus dikembangkan, tidak hanya di Kota Medan saja, namun juga diKab/Kota lain diantaranya Pematangsiantar, Deli Serdang, Binjai dan Tebingtinggi", ucap Jenderal bintang dua tersebut 

Selain itu, seluruh jajaran dorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan guna mendongkrak pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk memberikan pelayanan masyarakat khususnya pada bidang Lalulintas. 

"Manfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan pengawasan guna menekan berbagai permasalahan lalu lintas di Sumatera Utara", pungkas Irjen Panca. **

Read More

Pansus BLBI DPD RI Tegaskan Penjualan BCA Rugikan Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Penjualan 51 persen saham pemerintah di Bank Central Asia (BCA) melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu sangat tidak tepat dan terlalu murah. Penjualan saham murah ini diduga kuat atas intervensi Badan Moneter Internasional (IMF) yang pada akhirnya justru merugikan negara triliunan rupiah. 

Hal ini disampaikan Ketua Pansus BLBI DPD RI, Bustami Zainudin disela-sela Rapat dengan  Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, Burhanudin Abudllah Harahap di Gedung Nusantara III Jakarta, pada Kamis (22/9).

Burhanudin Abdullah hadir memenuhi undangan Pansus BLBI DPD RI untuk didengar pendapatnya terkait divestasi BCA beberapa waktu lalu.

Hadir dalam rapat ini yakni, H. Sukiryanto (Wakil Ketua Pansus BLBI); H. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim (Wakil Ketua Pansus BLBI), Ajbar (Wakil Ketua Pansus BLBI); KH. Ir. Abdul Hakim, M.M (Anggota Pansus BLBI); dan  Hardjuno Wiwoho (Staf Ahli Pansus BLBI).

Dalam Rapat kali ini, Pansus BLBI menyampaikan beberapa pertanyaan kunci terkait pengucuran BLBI, penjualan BCA pada 2003 dan kemungkinan moratorium obligasi rekap ex BLBI yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Bustami dalam pernyataannya memaparkan konteks pembelian 51% saham BCA pada tanggal 31 Desember 2002 , dimana value asset BCA berdasarkan laporan keuangan auditor independen tercatat Rp 117 Triliunan. 

Namun saat transaksi penjualan Saham BCA yang patut diduga terjadi suatu rekayasa intelektual dalam buku BCA ada Obligasi Rekap Pemerintah yang senilai Rp 60 Triliunan yang ditempatkan oleh Menkeu RI tersebut. Padahal, saham pemerintah yang dimiliki 93% berasal dari pemilik saham BCA lama yakni Anthony Salim. 

Hal tersebut sebagai sisa pelunasan utang Fas BLBInya yang Rp 33 Triliun hanya mampu membayar Rp 8 Triliun saja. 

Dengan demikian harga saham BCA 93% = Rp 25 Triliunan, sehingga sesungguhnya value BCA tahun 2003 saat dijual dalam posisi profit atau keuntungan Rp 4 Triliunan.  

Rinciannya, riil net value BCA = Rp 60 Triliun + Rp 25 Triliun + Rp 4 Triliun = Rp 89 Triliunan. Namun anehnya, transaksi penjualan 51% saham BCA kepada Farallon (owner PT. Djarum Budi Hartono) hanya dengan harga Rp 5 Triliun saja. 

Menurut Bustami, transaksi ini sangat janggal. Sebab, BCA menerima Bunga Obligasi Rekap Pemerintah Rp 7 Triliunan sejak tahun 2003 sampai tahun 2009. 

Hal ini diakui oleh Direktur BCA Subur Tan. 

“Atas pengakuan tersebut ditemukan fakta suatu kejanggalan kasus kerugian keuangan negara senilai Rp 49 Triliun (subsidi Bunga OR ex BLBI + Rp 89 Triliun (nilai BCA tahun 2003 di luar profit BCA yang diterima oleh Budi Hartono sebagai pemegang saham pengendali BCA sejak tahun 2003) = Rp 138 Triliunan. 

Bagaimana menurut saudara?” tanya Bustami.

Menjawab pertanyaan tersebut, Burhanudin Abudllah Harahap mengatakan pada dasarnya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan kepada BPPN oleh bank direncanakan akan diserahkan atau dijual kepada pemilik lama. 

IMF menyarankan agar bank-bank itu untuk dijual ke pemilik lama meski akhirnya akan mengalami kerugian 30%. 

Sebab, jika dijual ke pemilik baru harganya akan lebih murah. 

“Namun ironisnya, faktanya dibeli oleh pemilik lama yang menggunakan baju baru,” kata Burhanudin.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BLBI DPD RI, Sukiryanto mempertanyakan pembayaran bunga Obligasi Rekap jaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Sebab faktanya sampai tahun 2014, dana APBN yang dialokasikan untuk membayar bunga Obligasi Rekap pemerintah Ex BLBI sebesar kurang lebih Rp 930 Triliun. 

Dan hingga tahun ini (2022) Menkeu RI masih menganggarkan dana APBN Rp 48 Triliunan untuk bunga Obligasi Rekap kepada bank-bank rekap atau para pemegang Obligasi Rekap yang membelinya di pasar sekunder.

Mirisnya, pembayaran bunga obligasi rekap ini terus digelontorkan saat APBN mengalami defisit.

Di sisi lain subsidi untuk BBM, pangan, kesehatan, pendidikan yang dihapuskan atau dibatasi oleh pemangku kebijakan.

“Apakah mungkin kita melakukan moratorium pembayaran bunga rekap BLBI ini?,” tanyanya.

Burhanudin Abdullah mengatakan sebenarnya menginginkan adanya moratorium. 

Namun lingkungan waktunya tidak tepat.

Alasannya:

Pertama, situasi global sangat sulit seperti yang terjadi inflasi di Amerika dan Eropa. 

Kedua, inflasi di dalam negeri juga meningkat dengan adanya kenaikan BBM, pangan, dan energi.

“Maka di saat kita melakukan moratorium kita akan dianggap default. Jadi terlihat akan aneh,” katanya.

Lebih lanjut, Bustami menjelaskan jawaban Burhanudin ini akan menjadi bahan bagi Pansus untuk memanggil stakeholder terkait BLBI lainnya.

Sebelumnya, Pansus BLBI DPD RI sudah mengundang Anthony Salim, Budi dan Robert Hartono, serta Sjamsul Nursalim.

“Yang harus diketahui kita bertindak berdasar temuan BPK dan bukti-bukti berikutnya bersama dengan undangan kita pada semua pihak yang tahu duduk persoalan BLBI dan obligasi rekap. Kita akan jalan terus, pantang mundur karena rakyat sedang susah, konglomerat hitam yang rugikan negara ribuan triliun ini harus kita hentikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapa pun itu sama di mata hukum,” pungkas Bustami. (Lak/Tha)

Read More