Lantik Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat dan Wilayah, Menteri ATR/Kepala BPN Berharap Layanan Pertanahan Kian Membaik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menjalankan tugas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja bersama sejumlah mitra kerja. Satu di antaranya adalah para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada Kamis (14/07/2022) bertempat di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto memimpin penyelenggaraan Pengangkatan Sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) serta Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW).

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan harapan dapat terwujudnya kinerja yang semakin baik dalam layanan pertanahan dan tata ruang. “Sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN saya sangat mengharapkan Saudara-Saudara dapat membantu kinerja Kementerian ATR/BPN menjadi lebih baik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto di hadapan peserta pelantikan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang hadir secara luring dan daring.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, pada pelaksanaan jabatan PPAT diperlukan peningkatan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Menurutnya, PPAT dapat berkontribusi melancarkan tugas Kementerian ATR/BPN melalui beberapa cara. “PPAT dapat menyosialisasikan program prioritas kementerian. Mempercepat proses pendaftaran tanah, bukan malah menghambat layanan. Dan, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa jangan menjadi bagian dari mafia tanah. Saya tegaskan apabila ada yang masuk menjadi bagian dari mafia tanah, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan mafia tanah,” tegas Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (15/07).

Komitmen memberantas mafia tanah ini sejalan dengan amanat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri ATR/Kepala BPN, yakni penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. “Saat saya dilantik oleh Bapak Presiden, ada tiga hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama adalah percepatan atau akselerasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red); yang kedua adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, termasuk pemberantasan mafia; dan yang ketiga adalah mendukung pembangunan IKN (Ibu Kota Negara, red). Ini menjadi fokus kita semua,” jelasnya.

Dengan dilantiknya Majelis Pembina dan Pengawas PPAT baik pusat maupun wilayah, diharap dapat segera mengawal kerja para PPAT. Adapun tugas-tugas yang telah menanti usai pelantikan antara lain koordinasi antara Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan kabupaten/kota dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Hal ini guna menindaklanjuti pemeriksaan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT maupun pelanggaran kode etik terhadap PPAT.

Sebagai informasi, acara pengangkatan sumpah ini diselenggarakan secara luring dan daring dari Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia. Penandatanganan berita acara dilakukan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN serta secara daring di Kantor Wilayah BPN Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. (Lak/Tha)

 

Read More

Dalam 1 Bulan, BNN RI Sita 3 Kuintal Narkotika

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkap sebelas kasus tindak pidana narkotika periode Juni hingga Juli 2022 dengan jumlah barang bukti narkotika mencapai 3 kuintal.

Barang bukti narkotika yang disita merupakan 1,19 kuintal sabu dan 1,81 kuintal ganja dari 22 orang tersangka yang berhasil diamankan dan 3 orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari dua puluh dua orang tersangka, terdapat empat orang diantaranya yang merupakan aparat penegak hukum dengan status aktif, terlibat dalam upaya peredaran gelap narkotika tersebut.

Adapun kronologis kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap berkat sinergitas yang dijalin antara BNN RI dengan TNI, Polri, serta Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

Kasus 1 – LKN 18

Petugas BNN RI menangkap 5 orang tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,17 kilogram. Dua orang tersangka berinisial N alias ZAR (kurir) dan Z alias Deni (kurir) di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/6).

Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap tersangka lainnya pada Rabu (8/6), yaitu Na alias Nasrun (pemesan) di Medan, Sumatera Utara, dan TR alias Rey yang diketahui sebagai pengendali kurir serta MA alias Adnan sebagai perantara pemesan narkotika yang diamankan di Aceh.

Kasus 2 – LKN 19

Petugas BNN RI bekerjasama dengan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta berhasil mengagalkan upaya penyelundupan sabu dari luar negeri. Sebanyak 14,84 kilogram sabu berhasil diamankan dari dua orang tersangka, masing-masing berinisial MJS dan S.

Pengungkapan kasus ini berawal dari ditemukannya barang mencurigakan yang dikirim dari Afrika Selatan melalui cargo import Perusahaan Jasa Titipan (PJT) yang diselundupkan didalam 2 unit sparepart traktor.

Kasus 3 – LKN 20

Berdasarkan informasi yang diterima, petugas BNN RI berhasil mengamankan seorang pria berinisial EA saat menenteng kotak paket berisi sabu seberat 404,6 gram di daerah Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (8/6). Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui Ia dikendalikan oleh seseorang berinisial YA, seorang penghuni Lapas Pondok Rajeg Cibinong, Jawa Barat.

Kasus 4 – LKN 21

Berdasarkan informasi dari Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, petugas BNN RI

berhasil mengamankan 5,14 kilogram sabu asal Phuket, Thailand, dengan modus disembunyikan dalam water filter. Pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas Bea dan Cukai terhadap 2 buah paket atas nama Nutchaya Aengchount dari Phuket, Thailand yang ditujukan kepada seorang pria berinisial MA yang beralamat di Jalan Panda 3 No. 138, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang, Banten.

Kemudian pada Sabtu (11/6), petugas akhirnya menangkap tersangka MA als Mbe bin Hasim, sesaat setelah menerima paket tersebut. MA mengaku diperintahkan oleh seseorang berinisial B yang hingga kini masih dalam DPO.

Kasus 5 – LKN 22

Dua orang tersangka berinisial RS dan AK diamankan petugas BNN RI bersama 101,14 gram sabu, pada Selasa (12/6). Keduanya ditangkap usai melakukan serah terima narkoba dengan menggunakan modus sistem tempel. 

Tersangka RS dengan mengendarai sepeda motor membawa dua bungkus narkotika jenis sabu ke Jalan Pramuka Kav. 30 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Sabu tersebut diletakan oleh tersangka RS di sebuah pot yang kemudian diambil oleh tersangka AK yang datang dengan menggunakan jasa ojek. Kedua tersangka selanjutnya ditangkap petugas BNN R bersama dengan barang bukti narkotika.

Kasus 6 – LKN 23

Berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya dugaan peredaran narkoba di daerah Darul Aman, Aceh Timur, Petugas BNN RI bekerja sama dengan Bea dan Cukai selanjutnya melakukan penyelidikan di wilayah tersebut. Pada tanggal 18 Juni 2022,

petugas melakukan pengejaran terhadap seorang pengendara motor berinisial M yang diduga kuat membawa narkotika. Namun setelah dilakukan pengejaran pelaku meninggalkan motor, karung, dan ponselnya di pinggir jalan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap isi karung tersebut dan didalamnya ditemukan 24 bungkus teh China berisi sabu seberat 24,88 kilogram.

Kasus 7 – LKN 24

Petugas BNN RI mendapatkan informasi tentang adanya peredaran narkoba di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Bagansiapiapi, Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan sindikat tersebut.

Pada tanggal 29 Juni 2022, BNN RI menangkap seorang pria berinisial A alias MAN di sebuah rumah makan di daerah Rokan Hilir, Riau. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap tersangka dan mobilnya, petugas mengamankan tas ransel berisi sabu seberat 4,27 kilogram. Petugas terus melakukan pengembangan atas kasus ini untuk mengejar dua pelaku lainnya yang berstatus DPO.

Kasus 8 – LKN 25

Berdasarkan hasil analisa intelijen, pada Rabu (29/6), petugas BNN RI melakukan

surveillance terhadap seseorang berinisial IRA atas dugaan penyelundupan sabu dari Medan menuju Riau melalui jalur darat dengan menggunakan minibus. Pada pukul 10.15 WIB di Jalan Duri-Dumai, gerbang Tol Batin Solapan, petugas BNN menghadang mobil

tersebut serta melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 13 bungkus narkotika jenis sabu yang dikemas IRA dalam box speaker dan diletakkan di jok belakang mobil.

Jumlah barang bukti sabu yang diamankan dari kasus ini adalah sebanyak 13,74 kilogram. Tersangka IRA diduga dikendalikan oleh seseorang berinisial H yang merupakan WN Malaysia.

Kasus 9 – LKN 26

Pada Selasa (5/7), petugas BNN RI mengamankan seorang Kepala Gudang Ekspedisi berinisial L dan tiga orang anggota TNI, masing-masing berinisial MS, BH, dan J, di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Keempatnya diketahui terlibat dalam peredaran gelap narkotika jenis ganja lintas Provinsi Aceh – Jakarta yang dikendalikan oleh Jaringan Khairul Aceh. Barang bukti narkotika yang diamankan dari kasus ini adalah berupa 61,10 kilogram ganja yang dikemas menjadi 67 bungkus plastik dan disimpan kedalam tiga buah dus besar.

Kasus 10 – LKN 27

Petugas BNN RI mengamankan dua orang tersangka berinisial GH dan DNK di Kawasan Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (8/7). GH tertangkap tangan mengambil dua buah paket peti kayu di sebuah gudang ekspedisi, yang diketahui berisi ganja sebanyak 120,80 kilogram. Berdasarkan pengakuan GH, Ia diperintah oleh seorang pria berinisial DNK, yang selanjutnya diamankan petugas BNN RI di sebuah rumah kos yang berada di Kranji, Bekasi, Jawa Barat.

Kasus 11 – LKN 28

Pada Jumat (8/7) petugas BNN RI bekerja sama dengan Bea dan Cukai berhasil

mengamankan seorang anggota Polisi berinisial E dan seorang pria lainnya berinisial Y.

Keduanya diamankan di tempat yang berbeda namun masih di dalam kawasan hotel yang sama di Dumai, Riau. Tersangka E diamankan di dalam mobilnya yang Ia parkir di halaman hotel dengan barang bukti berupa 52,90 kilogram sabu yang dibungkus dalam kemasan teh China warna hijau dan dikamuflasekan kedalam kardus berisi rambutan.

Berdasarkan pengakuan E, petugas selanjutnya mengamankan Y di salah satu kamar hotel tersebut, atas perannya sebagai orang yang memerintahkan E untuk mengambil dan menerima narkotika tersebut. Narkotika jenis sabu miliki jaringan sindikat internasional PALAI ini dikirim dari Sungai Pelek Selangor, Malaysia, menuju Pelabuhan Laut Dumai, dan rencananya akan dibawa ke Pekanbaru, Riau.

ANCAMAN HUKUMAN :

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (2), pasal 112 (2) jo pasal 132 (2), Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 (2) Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Masih adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum pada kasus tindak pidana narkotika patut disayangkan. Pasalnya, aparat penegak hukum merupakan garda terdepan dalam memberantas narkotika di Indonesia.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi seluruh aparat penegak hukum dalam memelihara integritas individu agar tidak terpengaruh untuk melakukan pelanggaran hukum. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, BNN RI juga tak luput dari hal tersebut.

Selain memberlakukan sanksi yang keras dan tegas terhadap personel BNN RI yang

melakukan pelanggaran hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, BNN RI juga melakukan pengawasan internal terhadap setiap kegiatan dan pelayanan yang dilakukan, baik dalam bidang Pemberantasan, Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, serta Hukum dan Kerja Sama.

BNN RI mengajak seluruh elemen bangsa dan negara untuk terus bersatu padu dalam menggelorakan perang terhadap narkotika, War On Drugs. Speed Up Never Let Up. (Lak/Tha)

Read More

Kuartal I-2022, Laba Bersih Mitra Investindo Melesat 70,71 Persen

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Emiten Jasa Pengangkutan Laut PT Mitra Investindo Tbk ("MITI" atau "Perseroan") sepanjang Kuartal I-2022 membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp17.85 Milyar melesat 48,49% bila dibandingkan dengan Pendapatan Usaha sebesar Rp12.02 Milyar pada Kuartal I-2021. 

"Adapun, Laba Bruto per 31 Maret 2022  tercatat sebesar Rp6.50 Milyar atau naik 6,48% bila dibandingkan dengan per 31 Maret 2021 sebesar Rp6.11 Milyar," kata Direktur Utama MITI Andreas Tjahjadi dalam Public Expose di Jakarta, Kamis (14/07). 

Menurut Andreas, Peningkatan pendapatan dan laba yang signifikan tidak lepas dari pendapatan sewa kapal bukan milik yang mulai on hire Januari 2022 dan tidak terdapatnya rugi selisih kurs setelah penjualan anak usaha GWS pada akhir 2021.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, Laba Bersih perseroan naik 70,71% dari Rp 1,64 Miliar menjadi Rp 2,8 miliar.

Dari sisi aset, Andreas menuturkan, Total Aset Perseroan mengalami kenaikan 4,68% dari sebesar Rp157.27 Milyar per 31 Maret 2021 menjadi sebesar Rp164.63 Milyar per 31 Maret 2022 . 

Dan yang pasti, Perseroan akan melakukan Pengembangan Bisnis dengan penandatangan Perjanjian Jual Beli Bersyarat antara Perseroan dengan PT Pelayaran Samudera Karana Line tanggal 9 November 2022 dalam rangka rencana akuisisi PT Pelayaran Karana Line dan PT Karya Abdi Luhur. "Saat ini, masih menunggu hasil uji tuntas keuangan, operasional, teknis dan hukum. Pelaksanaan akuisisi diharapkan dapat dirampungkan selambatnya pada Kuartal I- 2023," ucapnya. (Arianto)

Read More

ILO Memperkenalkan E-learning dan Game Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PP 50 Tahun 2012). Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. 

Semua organisasi atau perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) makin hari semakin tidak dapat ditawar lagi. 

"Salah satu kegiatan kita di International Labour Organization (ILO) untuk proyek ini adalah membuat E-learning board game dan juga mobile game Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)," kata Mega Savitri Aniandari, National Project Officer ILO Jakarta kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela- sela kegiatan Pelatihan-Loka karya untuk Memperkenalkan E-learning dan Game Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Jakarta, Kamis (14/07).

Di sisi lain, Mega menuturkan, Hampir semua kegiatan memerlukan keselamatan kerja (K3). Makanya kita memperkenalkan K3 ini sedini mungkin ke siswa-siswa SMK dan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Supaya mereka bisa belajar yang  K3 sedini mungkin. "Jadi materinya kita bikin menarik dan dikemas dengan banyak interaksi serta ada workshop langsung untuk mahasiswa-mahasiswa," ucapnya.

Menurut Mega, Materi yang di pakai mulai dari level pengenalannya kita pakai pengetahuan global dari ILO dan PBB  serta pengetahuan nasional yang kita dapat dari diskusi dengan Kemendikbud. 

"Oleh karenanya, saya berharap pelatihan K3 ini diikuti secara tuntas sampai selesai. Dan ini merupakan kesempatan emas bagi guru yang dapat diaplikasikan sekolah masing masing serta dapat meningkatkan jumlah sumber daya manusia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gus Halim: 15 Provinsi Bebas Desa Sangat Tertinggal

Duta Nusantara Merdeka | Ubud

Indeks Desa Membangun (IBM) selama periode 2015-2022 terus tumbuh dan mengalami peningkatan pesat jumlah desa mandiri, desa maju, dan desa berkembang di Indonesia. Tercatat 15 provinsi saat ini sudah masuk dalam kategori bebas desa sangat tertinggal.  

Lima belas provinsi yang naik kelas dan bebas desa sangat tertinggal yakni Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Dari 15 provinsi itu, 5 di antaranya yakni Bali, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori lokasi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal telah terentaskan. 

Sedangkan 10 provinsi lainnya masuk katagori provinsi lokasi desa sangat tertinggal telah terentaskan. Di 15 provinsi itu sebanyak 122 desa tertinggal melompat menjadi desa mandiri. 

Hal ini disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim saat Konferensi Pers di Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (12/7/2022). 

“Kebijakan Presiden Jokowi yang konsisten menyalurkan dana desa sejak 2015 memberikan dampak nyata bagi perkembangan desa di Indonesia. Saat ini terjadi kenaikan signifikan jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang. Seiring dengan itu terjadi penurunan tajam desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal,” kata Gus Halim. 

Pada 2022 terdapat 6.238 desa mandiri. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan 2015 yang hanya terdapat 174 desa dengan status desa mandiri. 

“Ini artinya dalam tujuh tahun terakhir ada penambahan 6.064 desa mandiri. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar mencukupi, infrastruktur memadai, aksesibilitas/transportasi tidak sulit, pelayanan umum bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik,” papar Mendes PDTT. 

Jumlah desa maju dan desa berkembang pada tahun ini juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2015. Saat ini jumlah desa maju mencapai  20.249 desa dan ada 33.902 Desa Berkembang. 

Padahal pada 2015, jumlah desa maju hanya 3.608 desa dan desa berkembang ada 22.882 desa. Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal juga menurun signifikan. 

Jika di tahun 2015 desa sangat tertinggal ada 13.453 desa, maka saat ini tinggal 4.982. 

"Sedangkan desa tertinggal saat ini tinggal 9.584 desa dari sebelumnya berjumlah 33.592 desa. Jadi ada pengurangan 32.479 desa tertinggal dan sangat tertinggal,” katanya. 

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur menambahkan bahwa perkembangan status desa tersebut diukur berdasarkan IDM yang memuat tiga indikator yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan. 

Menurutnya, IDM ini merupakan potret kemandirian desa berdasarkan implementasi UU Desa dengan dukungan dana desa dan pendamping desa. 

“IDM ini berdasarkan indikator yang jelas bisa diukur. IDM ini tidak hanya menjadi patokan dari Kemendesa saja tetapi juga menjadi rujukan dari 24 gubernur dan 407 bupati/wali kota untuk mengukur tingkat kemandirian desa,” kata Mendes PDTT. 

Dengan capaian ini, percepatan pembangunan desa di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kemajuan nyata. (Lak/Tha)

Read More

BNN RI-Bareskrim Polri Teken Perjanjian Kerja Sama Untuk Laksanakan Rehabilitasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

BNN RI bersama dengan Bareskrim Polri melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan rehabilitasi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika. Naskah Perjanjian Kerja Sama tersebut ditandatangani langsung oleh Deputi Rehabilitasi BNN RI, Dra. Riza Sarasvita.,M.Si.,MHS.,Ph.D. dan Kabareskrim Polri, Drs. Agus Andrianto,S.H,M.H. yang disaksikan oleh Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose di Gedung Bareskrim Polri, Selasa (12/7).

Dalam kesempatan ini, Kabareskrim Polri mengungkapkan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama merupakan momentum luar biasa untuk menyamakan persepsi dalam upaya penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, Kabareskrim juga menilai Perjanjian Kerja Sama ini sangat penting, karena akan menjadi payung hukum bagi para petugas kepolisian di seluruh Indonesia dalam menangani para pecandu dan penyalah guna narkoba.

Kepada seluruh jajarannya di daerah, Kabareskrim menegaskan agar tidak perlu ragu-ragu lagi dalam menerapkan Pasal 127 junto Pasal 54 UU No.35 Tahun 2009 kepada para pecandu dan penyalah guna narkotika.

Upaya penyelamatan penyalah guna narkoba harus dilakukan dengan maksimal. Kabareskrim menyebutkan, angka prevalensi penyalah guna narkoba sebesar 1,95% tidak boleh dibiarkan agar Lapas tidak penuh sesak dengan kasus narkoba.

Oleh karena itulah, melalui sinergi BNN RI dan Bareskrim Polri, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkoba tidak hanya menyelamatkan generasi bangsa namun juga mengurangi beban keuangan negara di tengah situasi saat ini.

“Semoga jadi ibadah Kita bersama untuk menyelamatkan pecandu dan penyalah guna yang merupakan korban dari narkoba,” imbuh Kabareskrim.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose juga menyampaikan, bahwa upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalah guna narkoba sangat penting untuk terus digencarkan. Jenderal bintang tiga ini menyebutkan angka prevalensi penyalah guna narkoba menyentuh angka 1,95% atau lebih dari 3,6 juta jiwa. Di samping itu, jumlah penyalah guna yang masuk ke dalam Lapas untuk di kota besar berada pada kisaran angka di atas 70%, dan di kota kecil sekitar 50%. Oleh karena itulah, diperlukan upaya yang lebih serius untuk mencegah kelebihan kapasitas lapas, yaitu dengan tidak menerapkan pasal pada para penyalah guna narkoba yang menuju kepada Criminal Justice System kecuali mereka memang benar-benar masuk ke dalam jaringan sindikat.

Kepala BNN : Narkoba Ancam Kelangsungan Bangsa

Terkait dengan komitmen dari Bareskrim Polri dan BNN RI dalam melaksanakan rehabilitasi, Kepala BNN RI sekali lagi menegaskan bahwa langkah tersebut semata-mata untuk menyelamatkan generasi emas bangsa ini.

Melalui kegiatan ini, Kepala BNN RI juga memberikan apresiasi kepada Bareskrim atas inisiasinya untuk mengoptimalkan upaya rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalah guna narkoba. Kepala BNN RI berpesan agar pecandu dan penyalah guna narkoba untuk berani melapor dan berani menjalani rehabilitasi.

Ketika disinggung tentang penerapan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Kepala BNN RI menjelaskan terdapat Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang berperan penting dalam melakukan pemeriksaan apakah penyalah guna tersebut masuk dalam jaringan atau hanya sebatas pengguna. Jika hanya seorang pengguna maka dia harus diselamatkan dengan rehabilitasi bukan masuk ke dalam Criminal Justice System.

Pelaksanaan Asesmen Terpadu oleh TAT merupakan salah satu point dari ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara BNN RI dengan Bareskrim Polri. Dalam naskah perjanjian tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu diajukan oleh penyidik ke sekretariat TAT paling lama 3×24 jam sejak dilakukan penangkapan. Sedangkan, pemberitahuan hasil rekomendasi TAT diterbitkan paling lama 6×24 jam sejak penangkapan oleh penyidik. Ketika terkendala geografis, maka petugas TAT dapat mendatangi lokasi pecandu dan korban penyalahguna narkoba atau melakukannya secara daring. (Lak/Tha)

Read More

Wali Kota Jakarta Barat Buka dan Kukuhkan Panitia Bulan Dana PMI Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko membuka dan mengukuhkan Panitia dan Pembukaan Bulan Dana PMI Kota Jakarta Barat Tahun 2022 serta melantik Pengurus PMI Kecamatan se-Kota Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2022 - 2027.

Kegiatan ini berlangsung di Ruang MH. Thamrin Lt. 2 Blok B Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (12/7).

Yani Wahyu Purwoko mengatakan, Bulan Dana PMI merupakan suatu agenda pada tiap tahun rutin dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung kegiatan kemanusiaan yang dijalankan PMI.

"Aktivitas Bulan Dana PMI ini merupakan kegiatan sosial yang harapannya dapat melibatkan seluruh sektor terkait. Baik dari sektor pemerintah, swasta, dunia akademik, usaha, dan masyarakat semua ikut ambil bagian," katanya.

Pada tahun ini, lanjutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat menargetkan 6 miliar ada peningkatan sekitar 13 persen pada Bulan Dana PMI Tahun 2022.

"Dari tahun ke tahun target dapat meningkat. Harapan kita di tahun ini jika target ditingkatkan dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kota Jakarta Barat H. Beky Mardani mengatakan, bulan dana dilakukan selama 3 bulan dari Juli hingga 30 September 2022.

Menurutnya, Warga yang telah menerima manfaat pelayanan dan di bidang pelayanan kesehatan sebanyak 63.000 warga yang merasakan keberadaan Palang Merah.

"Dengan dana ini nanti disalurkan pada berbagi program yang akan dilakukan PMI pada Tahun 2022. "Saya berharap target bisa dicapai dan dukungan dari wali kota, serta jajaran terkait karena dana ini untuk kita semua, untuk kemanusiaan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sikapi Cerita Prabowo Subianto, Adi Supriadi : Kebanyakan Memuji Diri Sendiri, Merasa Layak Melanjutkan Jokowi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Analis dan Pengamat Masalah Sosial Politik dan Keagamaan di Indonesia,  Adi Supriadi, MM mengungkapkan analisa melihat seringnya Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju memuji dirinya sendiri. Padahal Prabowo bekerja untuk atas nama Presiden Jokowi.

 

Menurutnya, Menjadi Menteri Pertahanan era Jokowi bukan bermakna bahwa Jokowi dan Prabowo sudah akur, karena saat ini istilah Cebong dan Kampret sudah bersatu menjadi Buzzer, Buzzer Rupiah bergabung membuat musuh baru yang mereka panggil " Kadrun", artinya BuzzeRp yang  merupakan gabungan Cebong dan Kampret inj akan bersatu membela Jokowi dan Prabowo, dan akan terus menyerang lawan mereka seperti Anies Baswedan yang mereka sebut "Kadrun".

Prabowo menjadi menteri tidak lain diduga merupakan bagian dari deal Politik kekalahan Prabowo 2019 silam, pada 2024 mendatang Jokowi sudah tidak lagi bisa mencalonkan diri kecuali Amandemen perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu benar-benar terjadi dan disahkan DPR MPRI RI. Maka Prabowo bersiap diri. 

 

“Tidak bisanya Jokowi maju 2024, memungkinkan Prabowo yang diduga masih perpanjangan Oligarki akan melanjutkannya pada Pemilu 2024 mendatang, Sangat mungkin Prabowo akan disandingkan dengan Puan Maharani dan PDI-P akan berkoalisi dengan Gerindra” Ujarnya sesaat setelah melakukan proses pemotongan Hewan Qurban di Kabupten Sumedang, Jawa Barat Minggu (10/7/2022).

 

Adi Supriadi melanjutkan Analisanya, Jika melihat syarat yang diberikan Golkar terkait Calon Presiden KIB adalah meneruskan Proyek IKN, maka sangat besar kemungkinan koalisi Partai 2024 tidak berubah, Partai-Partai di KIB akan merapat ke PDI-P dan Gerindra dan akan bersepakat mengusung Prabowo – Puan Maharani. 

 

Dugaan Saya, Politik Transaksional akan kembali terjadi dengan mementingkan Oligarki, Jika Oposisi tidak bersatu. Koalisi yang saat ini adalah koalisi dari 2014 hingga beberapa dekade kedepan tidak akan berubah banyak, setiap Capres diduga akan melindungi kesalahan dan dosa Presiden sebelumnya dan akan meneruskan proyek “bagi-bagi” jabatan di periode berikutnya. 

 

Pada Pemilu 2014, Posisi Partai Demokrat dengan Presidennya pada masa itu adalah SBY tersandera kasus Bank Century dan Hambalang, Masa itu baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama menemui SBY untuk mendapatkan dukungan, Pada saat itu SBY tidak memberikan dukungan kepada Prabowo melainkan ke Jokowi, Diduga syarat dengan kepentingan Politik SBY berkaitan dengan kasus Bank Century dan Hambalang.

Selain mengantongi dukungan SBY, Jokowi pun mendapat dukungan dari JK yang sekaligus menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jokowi pada tahun 2014 tersebut, Jokowi pun menang Pemilu. Dengan konsep Tiongkok Jokowi sudah menang sebelum bertempur. 

 

Pada Pemilu 2019, Jokowi percaya diri dengan melepas JK, setidaknya 5 tahun cukup sudah untuk menguasai sistem dan Pemerintahan agar bisa menang pada Pemilu 2019 tersebut, Keberanian inipun belajar dari SBY saat periode keduanya meninggalkan Jusuf Kalla dengan menggandeng Boediono sebagai Wapres SBY pada Pemilu 2009. 

" Terkait ucapan Prabowo yang mengatakan bahwa Politik Indonesia stabil sekarang dengan alasan banyak Negara bingung Prabowo Subianto rivalnya Jokowi bisa menjadi anak buah Jokowi “ Kata Adi Supriadi mengutip potongan video yang diunggah di akun instagram @fraksigerindra, Rabu (6/7/2022) yang lalu.

Prabowo mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) yang didalamnya ada Partai Demokrat dan Partai Republik tidak pernah bisa duduk satu meja, hal ini dinyatakan Adi Supriadi karena memang Antara kedua Partai memegang Prinsip, jika satu pemenang maka yang lain Oposisi, ini baru benar Demokrasi sehingga terlepas dari Politik Transaksional seperti yang terjadi di Indonesia.

Walau sesama Partai Demokrat, Obama dan Hillary Clinton pernah bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai Calon Presiden dari Partai Demokrat, Obama menjadi Pemenangnya, Sedangkan dalam hal ini Hillary yang menjadi lawan dalam Pertarungan Internal Partai Demokrat justru dijadikan Menteri Luar Negeri oleh Obama.

“Di Indonesia, Sangat sulit terjadi, misalnya ada Anak buah dalam satu Partai melawan Presiden Partai, Sangat besar dianggap pembangkangan dan berakhir dengan Pemecatan, Di Indonesia kondisi ini terjadi, tidak mungkin orang yang tiba-tiba mencalonkan presiden dari Internal Partai lalu melawan Ketua Partai dan akhirnya mendapat jabatan saat Ketua Partai menang Pemilihan Presiden misalnya, Sangat mungkin di PAW jika Di Parlemen atau di Pecat sebagai hukuman terhadap Pembangkangan” Papar Adi Supriadi. 

Jadi, Apa yang diceritakan Prabowo tentang Negara lain bingung itu bukan bingung soal bahwa Indonesia bisa akur antara Oposisi, justru bingung kok ada Oposisi tidak konsisten sebagai Oposisi, ini menggelikan bagi negara-negara tersebut. 

Jika ingin mengaca ke Amerika, Maka Jika Donal Trump bisa ditumbangkan oleh Parlemen karena oposisi bekerja sebagai Oposisi yang sebenarnya, di Indonesia tidak bisa karena hampir semua Partai yang awalnya Opisisi dirangkul kedalam Koalisi dan diberi “jatah” jabatan baik di Legislatif maupun Eksekutif, ini bertentangan dengan konsep demokrasi yang sebenarnya, Sehingga dampak buruknya apapun upaya untuk menumbangkan Jokowi akibat tidak melaksanakan janji-janji kampanyenya akibat Oposisi tidak punya kekuatan kecuali hanya mengkritik di Media Sosial saja, maka tidak akan pernah terjadi seperti yang dialami oleh Donald Trump. Maka, Terlalu lucu untuk ditertawakan cerita Prabowo tersebut. 

" Negara Asing yang dikunjungi Prabowo itu bingung bukan bingung kok bisa akur ya lawan Politik atau Oposisi, melainkan kok ada ya Oposisi bisa main mata dengan Pemerintah berkuasa, bukan membingungkan tetapi membagongkan” Ucapnya. 

Aktivis dan Penggiat Media Sosial ini melihat ada kemungkinan koalisi 2024 tidak akan berubah walau saat ini seperti punya capres masing-masing, Prediksi saya PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PPP akan kembali menjadi Koalisi yang akan diikuti PKB. 

" Lawan Pemilu 2024 nanti, tersisa PKS dan Partai Demokrat, Walau Partai Demokrat susah ditebak, seperti pada Pilkada Jabar yang merusak Pencalonan Gubernur dari PKS, Bahkan sudah mau di akhir-akhir Demokrat justru membuat Pencalonan sendiri setelah hampir mantap bersama PKS Pada Pilkada Jabar” Ungkap Adi Supriadi. 

Artinya, walaupun tetap berharap ada perubahan di Pemilu 2024, sepertinya sulit untuk berubah, Apabila kandidat Capres hanya 2 dan kembali dimenangkan PDI-P, Gerindra, Golkar, PPP, PKB dan PAN.

Sedangkan kandidat Capres lain hanya PKS dan Partai Demokrat. 

Adi Supriadi melihat apa yang dilakukan Prabowo tidak lebih sebagai bagian memuji diri sendiri untuk menyatakan bahwa dirinya layak meneruskan Jokowi pada Pemilu 2024 tanpa harus membongkar Koalisi yang telah ada, Tanpa harus kerja keras, sistem Pemerintahan dikuasai, Janji agar dosa-dosa Jokowi tidak diungkap maka Prabowo akan melenggang menjadi Capres PDI-P dan Gerindra dan Partai Koalisi Jokowi saat ini. 

" Saya berharap Analisa Saya salah, sehingga prediksi Saya tidak jadi kenyataan, tapi jikapun jadi kenyataan, Alhamdulillah Saya sudah diberitahu Kakek Saya pada tahun 1995, bahwa Sejak berakhirnya Raja Perempuan maka akan datang Raja yang zalim yang mana raja-raja tersebut akan panjang masa memerintahnya dan mereka saling menutupi kesalahan raja-raja sebelumnya, mereka tetap sama walau berganti-ganti orang” Kata Adi Supriadi mengutip Kata-Kata Almarhum Kakeknya Zubair pada tahun 1995. 

 

Adi Supriadi Sebut Kezaliman Terhadap Rakyat akan Terus Berlanjut Sampai Perang Dengan Tiongkok

 

Sebagai Aktivis, Adi Supriadi meningatkan bahwa kezaliman terhadap raykat akan terus berlanjut, krisis pangan dan Energi, Pemerintahan yang tidak amanah terhadap jabatan yang diembannya, sampai TKA-TKA Tiongkok akan terus berdatangan hingga setengah dari mereka memiliki istri dan memiliki tanah rumah di Indonesia, lahan dikuasai sehingga Pribumi akan menjadi Penonton. 

“Saya tidak kuat buat meneruskan cerita ini Terlalu sedih, tetapi begitulah yang dikatakan Kakek Saya Alm Zubair pada tahun 1995 yang lalu dimana semua yang diceritakannya dari keruntuhan Soeharto hingga kondisi saat ini semua Saya alami dan memang terjadi nyata, Intinya Pemimpin yang Amanah nanti akan datang setelah Negara ini kembali berperang, dan perkiraan Perangnya dengan Tiongkok, kapan itu terjadi? Wallahu alam” Ujar Adi Supriadi. 

Menurut Adi Supriadi, Jika Politik Indonesia terus menjadi Politik Transaksional, Pemilu dan Rakyatpun berkarakter Transaksional, Rakyat Memilih Kandidat Pemimpin karena merasa diberi uang maka Kezaliman dan Penderitaan rakyat akan terus berlanjut, Buzzer-Buzzer Rupiah akan terus berlanjut, Oligarki akan terus berlanjut dan Penistaan terhadap keyakinan akan terus berlanjut. 

" Semoga, Kita masih bisa menyaksikan era Pemimpin yang Adil dan Amanah itu terjadi, sehingga Kita bisa membuat anak cucu Kita tersenyum dimasa mereka menjalani hidup di Indonesia ini, Kapan itu? Hanya Allah SWT yang mengetahui pastinya " tutur Adi Supriadi. **

Read More

Publik Mendukung Perjuangan PSSI Untuk Melakukan Protes ke AFF

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PSSI resmi mengirimkan surat keberatan ke AFF hari ini, Selasa (12/7/2022). Federasi Sepakbola Indonesia itu menuntut AFF untuk melakukan investigasi terkait dugaan adanya dugaan match fixing, main mata di laga Vietnam vs Thailand. Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi mengatakan bahwa ada dugaan main mata di laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Thailand U-19). Dan "PSSI melihat di laga antara Thailand dan Vietnam ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya (fair play). Apakah pantas sebuah negara besar seperti itu melakukan hal itu. PSSI tidak menuduh, tetapi kita hanya mempertanyakan,” mengutip dari laman resmi PSSI.

Baik Vietnam dan Thailand dianggap telah mencoreng asas fair play terutama dalam kompetisi sepak bola kelompok umur. Pertandingan Vietnam U-19 vs Thailand U-19 berakhir imbang dengan skor 1-1. Imbas hasil tersebut, kedua tim lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2022.

Sedangkan timnas Indonesia U-19 harus tersingkir, meski punya poin sama dan unggul selisih gol dari Vietnam U-19 dan Thailand U-19. Namun, Garuda Nusantara kalah head to head dan harus gugur. Akan tetapi, gugurnya timnas Indonesia U-19 di anggap tidak adil. Pasalnya Vietnam U-19 dan Thailand U-19 dinilai main mata dalam laga itu yang merugikan Indonesia. 

Atas dasar itulah maka kami mendukung PSSI mengajukan Protes keras  terhadap laga aneh Vietnam vs Thailand ke AFF, karena menurut kami kita sudah di rugikan dan masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan PSSI dalam melakukan protes keras ke AFF. Menurutnya langkah yang diambil PSSI sudah melalui pertimbangan sebelum mengirim protes.

suporter Timnas Indonesia U-19 tentunya tidak bisa menerima kenyataan Indonesia tidak lolos semifinal. Karena telah di curangi oleh laga aneh Vietnam vs Thailand. Oleh karena itulah jika terbukti bersalah melakukan main mata dalam laga itu maka konsekuensinya  Thailand dan Vietnam mesti dicoret dari Piala AFF U-19 2022.

Read More

Ketua KPK H. Firli Bahuri: Momentum Baik Bagi Kebangkitan Umat Melawan Prilaku Koruptif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Syukur Alhamdulillah, Hari Raya Idul Adha 1443 H yang telah ditetapkan pemerintah pada Minggu 10 Juli 2022, dapat kembali kita rayakan bersama bukan hanya bagi kaum muslim, namun juga segenap umat beragama di tanah air.

Perayaan Idul Adha atau hari raya kurban bukan sekedar kegiatan yang menjadi rutinitas tahunan, apalagi hanya dianggap sebagai ceremony keagamaan semata, namun Idul Adha adalah ritualitas sekaligus aktualitas religi yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan dan tauladan yang baik, bagi segenap umat manusia serta alam semesta.

Nilai-nilai kehidupan dan tauladan baik bagi segenap umat manusia beserta alam semesta ini, dapat dipetik dari hikmah Idul Adha yang tak lepas dari peristiwa penting, yakni sejarah keluarga Nabi Ibrahim AS yang ANTIKORUPSI, akar diperintahkannya ibadah haji dan kurban oleh Allah SWT.

"Jika ditelaah dan dicermati dengan seksama, kisah keluarga Nabi Ibrahim AS ini memiliki esensi, nilai-nilai serta tauladan baik bagi segenap bangsa-bangsa di dunia khususnya Indonesia, dalam memerangi perilaku koruptif dan kejahatan korupsi yang menjadi persoalan umat manusia sejak dulu hingga masa kini," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri, Minggu (10/7/22).

Lebih lanjut, Firli menuturkan bahwasanya dirinya teringat cerita Nabi Ibrahim Alaihis Salam (AS) dan Ismail AS, kisah 25 nabi yang diceritakan ayah-ibu sewaktu ia kecil, sebagai dongeng penghantar tidur, dimana kisah menakjubkan ini, masih kuat melekat dalam benak dan ingatan saya.

Kisah kerelaan luar biasa Nabi Ibrahim AS dan istrinya Siti Hajar serta buah hati mereka, Ismail AS, seyogianya menggugah lebih tinggi sisi-sisi kemanusiaan kita sebagai hamba-NYA agar senantiasa ikhlas, patuh serta istiqomah menjalankan kewajiban dan menjauhi seluruh larangan-NYA.

Ingat, keluarga kecil Ibrahim AS tidak pernah sekalipun melakukan korupsi, termasuk disaat-saat krusial bagi kehidupannya, yakni sewaktu menjalankan perintah Allah SWT untuk menyembelih Ismail sang buah hati.

Bisa saja Nabi Ibrahim AS, istrinya Siti Hajar dan buah hati mereka Ismail AS, mengkorupsi perintah tersebut, mengingat selain mereka, tidak ada 1 manusiapun yang mengetahui takdir ini. Terlebih lagi setan yang terkutuk kala itu, sangat getol menggoda ketiganya.

Tidak terhasut dengan bujuk rayu setan, Nabi Ibrahim AS yang keukeuh melaksanakan perintah Allah SWT, melempari makhluk kekal neraka tersebut dengan batu sebanyak 7 kali di sekitar Jumrah Aqabah.

Setan yang belum menyerah, lantas merayu Siti Hajar, isteri Ibrahim AS, untuk membujuk suaminya agar tidak menyembelih putera mereka, Ismail AS. Setan membisikkan bahwa perintah tersebut adalah kekejian yang jelas dapat membunuh Ismail tercinta. Bukannya terhasut, Siti Hajar malah melempari setan dengan batu sebanyak tujuh kali di Jumrah Wustha.

Setan yang semakin kesetanan kemudian melakukan upaya terakhir, yakni membujuk Ismail AS agar tidak mau dikorbankan ayahnya dengan cara disembelih. Namun, Ismail AS yang memiliki sifat dan perilaku anti koruptif, tepat melempari setan dengan batu sebanyak tujuh kali di Jumrah Ula.

Keyakinan, keteguhan dan kerelaan luar biasa keluarga Nabi Ibrahim AS dijawab Allah SWT. Pisau untuk menyembelih Ismail AS mendadak tumpul meski berulangkali di asah. Kisah ibrahim menyembelih Ismail lalu diganti berkurban seekor hewan sembelihan, seperti termakjub dalam surat Ash-Shaffat Ayat 107: وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ

wa fadaināhu biżib-ḥin 'aẓīm yang artinya "Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." 

Tidak sedikit nilai-nilai dari tauladan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim AS, tentang teguhnya sebuah tekad, keyakinan, keikhlasan serta kerelaan luar biasa yang sejatinya dimiliki oleh setiap manusia, untuk menangkal semua bujuk rayu dan godaan setan agar kita berperilaku koruptif dan berani melakukan korupsi, kejahatan kemanusiaan.

Jelas, tauladan yang diberikan keluarga Nabi Ibrahim AS dan keutamaan Idul Adha, adalah momentum baik bagi kebangkitan umat melawan rasa tamak serta berperilaku koruptif, yang seyogianya kita mulai dari diri sendiri.

Dalam kacamata penanganan korupsi, tauladan kisah keluarga Nabi Ibrahim AS ditambah trisula strategi pemberantasan korupsi KPK yaitu pendekatan pendidikan masyarakat untuk membentuk mindset dan culture set baru anti korupsi, pendekatan pencegahan yang tujuan utamanya menghilangkan kesempatan dan peluang untuk korupsi, dan pendekatan penindakan di mana ketiganya adalah core business KPK dalam pemberantasan korupsi serta dilaksanakan secara holistik, integral sistemik, dan sustainable, adalah resep yang pas untuk mengentaskan kejahatan korupsi di bumi pertiwi.

Apalagi melihat tingginya animo serta dukungan segenap komponen bangsa kepada KPK, kami yakin, Insya Allah menjadi solusi terbaik agar Indonesia cepat terlepas dari laten korupsi yang menggurita di negeri ini.

Jangan lupa, korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, tapi juga termasuk kejahatan kemanusiaan dunia karena telah masuk sampai fase berjejaring, dimana dampak destruktifnya pada setiap tatanan kehidupan umat manusia, dapat meluluh lantakkan peradaban manusia. Harus diakui, kejahatan sangat hebat karena dapat dilakukan secara sistimatik, terstruktur dengan dampak sistemik.

Dari penelitian dan data empiris menyebutkan korupsi terbukti dapat menciptakan fantasi, mendorong kreativitas calon-calon koruptor untuk beradaptasi, berinovasi, dan memodifikasi modus-modus baru kejahatan korupsi, agar tidak terungkap apalagi tertangkap saat mereka beraksi.

Kita sebagai bagian dari umat manusia, seyogianya senantiasa waspada, mawas diri, saling mengingatkan serta menguatkan satu dengan lainnya, agar tidak tergoda apalagi larut dan tenggelam ke dalam surga fatamorgana korupsi yang dihembuskan saitan terkutuk. Ingat, dosa korupsi dunia-akhirat, bukan hanya bagi pelakunya, namun bagi siapa saja yang ikut turut serta menjadi bagian atau makan uang kejahatan korupsi.

Ibadah kurban seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk memenggal sifat-sifat binatang yang sejatinya ada namun terpendam dalam diri setiap manusia, yakni sifat tamak.

Mirip seperti binatang, sifat tamak manusia akan menjadi tabiat sehingga kita sudah tidak mampu lagi mengontrol dan mengendalikan hawa nafsu. Berperangai layaknya se-ekor tikus yang rakus, manusia yang memiliki tabiat tamak, tentunya memiliki perilaku koruptif, tidak akan puas dengan apa yang ada, selalu kurang terhadap apa yang telah dimiliki.

Bukan penyembelihan hewan kurban kambing ataupun sapi yang menjadi esensi dari perayaan Idul Adha, Hari Raya Kurban. Keikhlasan, pengorbanan dan konsistensi untuk tidak korupsi seperti di contohkan keluarga ANTIKORUPSI Nabi Ibrahim AS, sejatinya adalah esensi dari makna keutamaan Idul Adha dan berkurban yang sepatutnya kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari.

"Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah, mari kita rayakan Hari Raya Kurban dengan Semangat ANTIKORUPSI," pungkas Firli seraya mengucap salam. (Lak/Tha)

Read More

Memasyarakatkan Olahraga Melalui Hari Krida Olahraga Badan POM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito membuka pencanangan Hari Krida Olahraga Badan POM pada Jumat (08/07/2022) di Lapangan Upacara Badan POM. Kepala Badan POM menyampaikan Hari Krida Olahraga yang akan rutin dilakukan setiap Jumat ini bertujuan membangun budaya hidup sehat di lingkungan Badan POM.

“Olahraga memang seharusnya kita lakukan setiap hari, namun secara formal, setiap Jumat Badan POM akan melaksanakan Hari Krida Olahraga. Saya selalu memotivasi, olahraga adalah bagian dari hidup kita. Khususnya bagi yang berusia muda, olahraga merupakan investasi,” jelasnya.

Kepala Badan POM menambahkan bahwa selain menyehatkan, olahraga juga bermanfaat dalam membangun relasi serta kekompakan tim. “Dengan kita cinta olahraga, jiwa nasionalisme terbangun, kepercayaan diri juga akan terbangun. Jangan lupa juga pemanasan atau stretching agar tidak cedera,” terangnya.

Pada kegiatan ini, seluruh keluarga besar Badan POM melakukan berbagai aktivitas olahraga bersama, yaitu Senam Kesegaran Jasmani (SKJ), yoga, basket, bulu tangkis, tenis meja, fitness, lari, dan bersepeda.

Di samping itu, Badan POM mendukung kegiatan berolahraga pegawai dengan menyediakan fasilitas olahraga. Saat ini, kantor Badan POM telah memiliki ruang fitness yang terdapat di Gedung Merah Putih, dilengkapi dengan peralatan fitness yang bebas untuk digunakan oleh seluruh pegawai.

Kepala Badan POM mengapresiasi antusiasme keluarga besar Badan POM yang mengikuti kegiatan Hari Krida Olahraga ini. “Saya mengharapkan seluruh pegawai dapat memanfaatkan Hari Krida Olahraga. Kesehatan fisik dan mental pegawai yang terjaga dengan berolahraga teratur, pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan,” tutup Kepala Badan POM. (Lak/Tha)

Read More

Polda Metro Jaya Bagikan 11 ton Rendang dari 198 Ekor Sapi dan 60 Ekor Kambing Hewan Qurban

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Moh Fadil Imran, M.Si. bersama dengan Pejabat Utama Polda Metro Jaya, para UMKM dan Relawan hadir dalam acara Penyaluran 11 Ton Rendang Qurban Barokah 2022 M / 1443 H Polda Metro Jaya, turut hadir juga Bapak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam acara tersebut yang bertempat di Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Moh. Fadil Imran melaksanakan Idul Qurban sekaligus melaksanakan program dan mengembangkan ekosistem kurban Barokah yaitu ekosistem yang melibatkan UMKM dan para relawan kemudian ada anggota Polda Metro Jaya. 

"Kegiatan ini memiliki dampak yang positif dari hulu ke hilir, dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga protokol dalam mencegah terjadinya PMK," ujar Fadil saat dikonfirmasi. Minggu, (10/7/2022).

Lebih lanjut, Fadil menuturkan, Polda Metro Jaya membagikan 11 ton rendang dari 198 ekor sapi dan 60 ekor kambing hewan qurban yang dikelola oleh UMKM dikemas secara higienis dan besok mulai dibagikan oleh para relawan ke seluruh wilayah Polda Metro Jaya melalui sistem yang sudah dikembangkan oleh anak-anak muda yang namanya aplikasi “Siap Bergerak”. 

Sementara itu, Bapak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memberikan apresiasi Bagaimana pendekatan kolaboratif pembangunan ekosistem dari beberapa subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner yang dilakukan oleh Pak Kapolda dengan 18 UMKM dan juga melibatkan Aplikasi yaitu ekosistem ekonomi digital.

“Saya melihat inilah Tata ekonomi baru yang akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan berdasarkan apa yang saya dengar dari masyarakat ini sangat dibutuhkan karena masyarakat menghadapi tekanan yang sangat berat dengan kenaikan dari biaya hidup harga-harga pada naik jadi bantuan yang kita lakukan ini 11 ton rendang akan sangat dirasakan manfaatnya di momen Idul Adha ini,“ kata Sandiaga Uno. (Tha/Lak)

Read More

ASDP Gandeng Pelindo dan Pelni Demi Tingkatkan Layanan Penyeberangan dan Pelabuhan Bermutu Prima

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tiga BUMN yaitu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, berkolaborasi untuk meningkatkan jasa pelayanan penyeberangan dan pelabuhan yang bermutu prima kepada seluruh pengguna jasa.

Kolaborasi ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara ASDP dengan Pelindo tentang Kerja Sama Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Pemanfaatan Aset, dan dengan Pelni tentang Kemitraan Strategis dan Sinergitas BUMN yang disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Jumat (8/7).

"Ini merupakan sinergi yang baik dari tiga BUMN. Dimana ketiganya memiliki mandat yang tidak ringan, untuk melayani baik penumpang maupun barang ke pulau-pulau sampai ke pelosok wilayah Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub berharap melalui kolaborasi ini, pergerakan penumpang maupun barang dapat semakin efisien dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. “Kita ingin ada kegiatan end to end yang baik. Pelni memiliki rute kapal sampai ke Papua, nanti ASDP yang meneruskannya sampai ke titik akhir. Kemudian, Pelindo memiliki pelabuhan yang memberikan dukungan kepada Pelni dan ASDP. Kita ingin semua kegiatan supply chain ini berjalan dengan baik,” tutur Menhub.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya kerja sama dan sinergi BUMN antara Pelindo dan Pelni yang didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan khususnya dalam mewujudkan percepatan konektivitas transportasi di Indonesia yang lancar, andal, aman dan selamat.

"Alhamdulillah, kerjasama dan sinergi ini dapat terwujud berkat dukungan regulator Kementerian BUMN dan juga Kementerian Perhubungan, yang tentunya dengan semangat untuk terus menjaga keterhubungan seluruh wilayah Indonesia melalui layanan transportasi yang bermutu prima," tutur Ira.

Ira menuturkan, ASDP sepakat menjalin kerja sama strategis dengan Pelindo terkait pengoperasian dermaga Pelabuhan Ciwandan dan Panjang milik PT Pelindo sebagai alternatif pelabuhan untuk mengantisipasi layanan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta kegiatan Nasional lainya sesuai dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

"Kerja sama ini tentu berangkat dari suksesnya inisiasi Kementerian Perhubungan dalam pengoperasian Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif yang membantu mengurai kepadatan saat Angkutan Lebaran 2022 kemarin. Selanjutnya, kami berharap rencana kerja sama ini dapat segera berlanjut ke tahap PKS, dan selain dapat mendukung kelancaran layanan penyeberangan dan pelabuhan bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan keunggulan layanan baik dari ASDP dan Pelindo," tutur Ira lagi.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan, “Menindaklanjuti hal tersebut, kami menyepakati pemanfaatan dermaga Pelindo khususnya Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Panjang sebagai alternatif untuk mengantisipasi arus Lebaran, Nataru dan kebutuhan lainnya sesuai arahan Pemerintah yang secara formal dituangkan dalam MoU ini,” ucapnya.

Sebelumnya, pada arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1443H/2022 lalu, Pelindo turut mendukung program Pemerintah dengan menjadikan Pelabuhan Ciwandan, Banten dan Pelabuhan Panjang, Lampung sebagai pelabuhan alternatif untuk aktivitas mudik guna mengurai kepadatan jalur penyeberangan Merak-Bakauheni.

Sedangkan terkait pemanfaatan aset, rencananya diimplementasi pada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dari Pelindo di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Bitung oleh ASDP, yang kedepan akan dilakukan pengembangan lanjutan sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal.

Disamping kerjasama di atas, Pelindo dan ASDP juga memiliki hubungan pelayanan jasa kepelabuhanan di wilayah timur Indonesia seperti Pelabuhan Waingapu – Pelabuhan Sumba dan Pelabuhan Ende – Pelabuhan Flores, dimana ASDP menggunakan Pelabuhan dari Pelindo untuk mendukung kegiatan dari ASDP.

“Sebagai partner yang sinergis, tentunya Pelindo siap mendukung berbagai kebutuhan operasional ASDP yang tidak terbatas pada kegiatan pelayanan kepelabuhanan, tetapi juga pada pelayanan kapal, bongkar muat, maupun penjualan tiket dan lainnya di Pelabuhan-Pelabuhan yang kami kelola,” tutup Arif.

Selain dengan Pelindo, ASDP juga menjalin kerja sama yang strategis dengan PT Pelni

yang mencakup penjualan tiket kapal, penggunaan space dock galangan, kerja sama pemanfaatan learning center sebagai penunjang pendidikan dan latihan, serta kerja sama terkait potensi bisnis yang dapat memperkuat dan menguntungkan kedua belah pihak.

Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani menyambut baik kerjasama antara PT Pelni dengan PT ASDP Indonesia Ferry. Menurutnya dengan adanya kerjasama kedua belah pihak ini nantinya akan semakin mempermudah masyarakat pengguna angkutan laut.

“Dengan adanya kerjasama antara Pelni dengan ASDP dalam hal ticketing dan konektivitas trayek kapal, diharapkan mempermudah para pengguna jasa transportasi laut untuk berpindah dari satu Pelabuhan ke pelabuhan lain dengan menggunakan satu aplikasi yang terintegrasi,” ungkap Andayani. (Tha/Lak)

Read More

DAMRI Sukses Berangkatkan 66 Ribu Calon Jamaah Haji

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bertepatan dengan hari raya idul adha dan bulan haji 2022, DAMRI melayani pemberangkatan Angkutan Haji dengan proses keberangkatan dari beberapa kantor cabang DAMRI.

Sampai dengan hari ini, DAMRI telah melayani sebanyak 66.396 calon jamaah haji yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya embarkasi yang dilayani oleh cabang Bandara Soekarno Hatta, Aceh, Padang, Jakarta, Makassar, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, Yogyakarta, Palembang, Surabaya, dan Medan, dengan total perjalanan mencapai 3.683 rit.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri mengatakan bahwa DAMRI sangat antusias dalam berkontribusi mengantar calon Jamaah Haji sampai proses embarkasi. Harapannya calon Jamaah Haji dapat menikmati fasilitas yang aman dan prima saat melakukan perjalanan bersama DAMRI.

“148 unit armada bus besar dikerahkan DAMRI pada Angkutan Haji ini, terdapat penambahan 3 unit jika dibandingkan dengan pemberangkatan pada awal Juni lalu, yaitu 145 unit armada,” tambahnya. 

Saat ini terdapat daerah yang dilayani oleh Angkutan Haji DAMRI, yaitu cabang Aceh yang melayani calon Jamaah Haji dari Daerah Istimewa Banda Aceh, cabang Medan melayani calon Jamaah Haji dari Sumatera Utara, cabang Padang melayani calon Jamaah haji dari Sumatera Barat dan sekitarnya.

Selanjutnya Angkutan Haji DAMRI juga hadir di cabang Jakarta, yakni melayani calon Jamaah Haji dari Banten dan DKI Jakarta. Hadir pula di cabang Yogyakarta, yang melayani calon Jamaah haji dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kemudian dari cabang Samarinda melayani calon Jamaah Haji dari daerah Balikpapan dan Samarinda, sedangkan cabang Banjarmasin melayani calon Jamaah Haji dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Lalu cabang Makassar melayani calon Jamaah Haji dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Hadir juga di cabang Mataram, yakni melayani calon Jamaah Haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian, cabang Bandara Soekarno Hatta melayani calon Jamaah Haji dari Jawa Barat, seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Terakhir adalah cabang Surabaya melayani Jamaah Haji provinsi Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

“DAMRI bersama seluruh stakeholders terus berusaha memaksimalkan layanan Angkutan Haji. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah memastikan penumpang calon Jamaah Haji mendapatkan fasilitas yang aman, nyaman, dan selamat sesuai standar keselamatan transportasi. Selain itu DAMRI juga terbuka akan masukan dan saran demi menunjang kinerja yang lebih baik kedepannya,” ucap Fikri.

“Manajemen DAMRI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan menggunakan armada DAMRI untuk melakukan Ibadah Haji tahun ini, harapannya tahun-tahun mendatang DAMRI juga mampu hadir dalam memberikan pelayanan Angkutan Haji yang aman dan prima kepada seluruh masyarakat Indonesia.” tandasnya. (Lak/Tha)

Read More

Pemerintah Terus Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan tumbuh secara optimis. Hal itu dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1-2022 yang dapat tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year/yoy), lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat.

Bahkan sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi dan Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori negara berpendapatan menengah ke atas.

“Seiring kian terkendalinya pandemi COVID-19, arah kebijakan Program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran Program PEN terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/07).

Di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.

Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6 persen dan 2,9 persen, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.

Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.

“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.

Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM. Peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat

Berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi sebagai upaya pengembangan industri manufaktur, dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Di samping itu, hilirisasi juga terus didorong agar industri dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan.

“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. (Lak/Tha)

Read More

Wapres Kurban Sapi Simmental Seberat 1 Ton di Istiqlal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin dan Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah, Arab Saudi. Namun, pada perayaan hari raya Iduladha 1443 H ini, Wapres tetap berkurban juga di beberapa wilayah di tanah air. 

Salah satunya, Wapres berkurban seekor sapi berjenis Simmental seberat 1 ton yang diserahkan kepada panitia kurban Masjid Istiqlal Jakarta. Sapi ini diserahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setwapres Purwono Prihantoro dan diterima oleh Kepala Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat Masjid Istiqlal Laksma TNI (Purn) Asep Saipudin pada Sabtu (09/07/2022).

"Sapi tersebut diperoleh dari peternakan di Bogor, Jawa Barat untuk diserahkan kepada panitia kurban Masjid Istiqlal," jawab Purwono saat ditanya oleh Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Setwapres Rusmin Nuryadin.

Sebagai informasi, pada Iduladha kali ini Wapres menyerahkan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Adapun berat sapi kurban Wapres berkisar antara 780 kilogram hingga 1 ton dengan jenis bervariasi seperti Limousine dan Simmental.

Seluruh hewan kurban Wapres telah diperiksa oleh Dinas Peternakan atau Dinas Ketahanan Pangan setempat dan dinyatakan sehat, sehingga memenuhi syarat untuk menjadi hewan kurban. Selanjutnya, hewan-hewan kurban tersebut di antaranya didistribusikan ke Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Majelis Ulama Indonesia, PBNU, PP Muhammadiyah, serta beberapa masjid di wilayah Jabodetabek.

Saat menyampaikan ucapan selamat Iduladha kepada segenap umat Islam, Wapres menegaskan bahwa menyembelih hewan kurban merupakan pelaksanaan tuntunan agama sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, berkurban juga mengandung dampak sosial yang positif karena dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kurban dapat menjadi bukti kepekaan sosial bagi kita untuk berbagi dan peduli kepada sesama apalagi pasca pandemi seperti sekarang ini," ungkapnya.

Untuk itu, kata Wapres, menyembelih hewan kurban hukumnya _sunnah muakkad_ (sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan), bahkan ada ulama yang mewajibkan karena besarnya manfaat yang dihasilkan.

"Umat Islam sangat dianjurkan setidak-tidaknya sebagai _sunnah muakkadah_ untuk menyembelih kurban. Bahkan di antara ulama ada yang mewajibkan untuk menyembelih kurban," tuturnya. (Lak/Tha)

Read More

Peduli Sesama, Vihara Indra Loka Gelar Donor Darah untuk Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan donor darah merupakan wujud kepedulian terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan akan sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Donor darah tidak hanya bermanfaat untuk orang yang membutuhkan transfusi darah, donor darah juga bermanfaat bagi pendonor, yaitu bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, dan untuk mendeteksi penyakit serius.

Sebagai wujud kepedulian kepada sesama, dan untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI), Vihara Indra Loka menggelar donor darah untuk kemanusiaan di Vihara Indra Loka Jl. Benteng Jaya no. 29, Benteng Makasar Tangerang, Sabtu (9/7/2022).

"Kegiatan donor darah kali ini diikuti oleh ratusan pendonor merupakan sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat yang sedang membutuhkan darah di rumah sakit dan rumah bersalin," kata Ketua Vihara Indra Loka kegiatan donor darah, Miko Marselo kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela sela kegiatan donor darah.

"Kegiatan seperti ini jika dilakukan secara konsisten maka kebutuhan darah akan terjamin. Bagi pendonor juga akan lebih sehat lagi. Oleh karena itu mari kita berpartisipasi mendonorkan darah untuk membantu sesama," ujarnya.

Kegiatan ini disambut positif salah satu pendonor, Eko Haryanto (34). Ia menilai, kegiatan ini menjadi ajang untuk menumbuhkan sikap peduli dengan mendonorkan darah. "Setidaknya kita membantu orang yang membutuhkan sekaligus menyukseskan program pemerintah. Yang terpenting kita sudah ada dalam bagian orang yang peduli terhadap sesama,” katanya. (Arianto)

Read More

Makin Kuat, Implementasi ESG Pertamina Diakui Sejumlah Lembaga Internasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Implementasi ESG (Environmental, Social, & Governance) Pertamina yang semakin kuat di tahun ini menjadi sorotan mancanegara. Hal ini terlihat dari pengakuan sejumlah lembaga dan penghargaan internasional yang didapat Pertamina secara berturut-turut.

Yang terbaru adalah pengakuan dari JP Morgan yang memasukkan Pertamina dalam JESG EMBI (JP Morgan ESG Emerging Market Bond Instrument) Index dengan skor 44.2 di Juni 2022, atau lebih tinggi dari batas (threshold) yang ditetapkan JESG EMBI yakni 20. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pertamina telah berhasil menjalankan bisnisnya lebih baik terutama dalam kaidah yang berwawasan lingkungan, keberlanjutan, serta aspek tata kelola yang baik. Dengan pengakuan ini, maka Pertamina mendapatkan peluang akses pendanaan yang lebih luas di pasar termasuk bunga yang lebih kompetitif. 

Posisi Pertamina pun menjadi lebih diakui di mata dunia sebagai motor yang mendorong keberlanjutan di Indonesia, terlebih Indonesia juga berkomitmen untuk menjalankan perjanjian Paris dalam pengurangan emisi karbon.

"Sejalan dengan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi global yang berkelanjutan, kami senantiasa meningkatkan aspek ESG perusahaan sesuai dengan praktek sustainability internasional sehingga inisiatif yang kami lakukan sesuai dengan standard-standard ESG," ujar Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, yang sekaligus merupakan Komite Keberlanjutan Pertamina dalam keterangan persnya, Jum'at (08/07). 

Beberapa hal yang sudah dilakukan Pertamina antara lain berkontribusi dalam penurunan emisi karbon, menjaga keberagaman Hayati hingga penerapan aspek Good Corporate Governance (GCG).

Dalam hal penurunan emisi karbon, hingga tahun 2021 Pertamina berhasil menurunkan 7,4 Million Ton of Equivalent (MTOE) karbon atau sekitar 29% dari baseline 2010. Sementara untuk menjaga keberagaman hayati atau biodiversity, dalam 5 tahun terakhir Pertamina melakukan konservasi untuk sekitar 30 spesies hewan endemic dan sekitar 24 spesies tanaman yang sebagian besar diantaranya hampir punah. 

Khusus terkait penerapan GCG, di awal 2022 Pertamina kembali mengantongi sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang menandakan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kerja yang bersih.

Selain pengakuan dalam Index JP Morgan tersebut, Pertamina juga menerima sejumlah penghargaan terkait dengan Sustainability. Pada Juni 2022, Pertamina dan afiliasinya, Pertamina Hulu Rokan berhasil mendapatkan Sustainability Business Awards (SBA) Indonesia dalam kategori Highly Commended. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen keberlanjutan yang sangat kuat dan menunjukkan usaha yang konsisten dalam berbagai area keberlanjutan serta memiliki roadmap yang baik. 

SBA Indonesia diselenggarakan oleh Global Initiatives, sebuah perusahaan internasional yang sangat concern terkait sustainability berbasis di Singapura, bersama mitra lokal PwC Indonesia, Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Control Union dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). SBA sendiri dilaksanakan di beberapa Negara lainnya selain Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, The Philippines and Thailand.

Sebelumnya, Pertamina juga telah menerima skor ESG 28.1 dari Sustainalytics pada 2021 yang menunjukkan tingkat risiko sedang, sejajar dengan perusahaan lain seperti Repsol dan ENI.

Selain itu, World Benchmarking Alliance (WBA) juga menempatkan Pertamina pada ranking 49 dari 100 perusahaan migas di topik Climate & Energy WBA.

"Kami juga mendorong seluruh subholding dan afiliasi Pertamina untuk meningkatkan implementasi aspek ESG, sehingga program-program operasional dan bisnis perusahaan menerapkan kaidah yang berlaku sesuai best practice ESG," tambah Emma. (Lak/Tha)

Read More

Bedah buku "Hancur Bangun rumah Ibadah" di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia bukan negara agama. Akan tetapi, negara memberikan jaminan perlindungan hak kemerdekaan beragama bagi seluruh warganya. Semua umat beragama dan penghayat kepercayaan berhak melakukan ibadah di rumah ibadah mereka. Negara penting memfasilitasi pendirian rumah ibadah bagi semua warga tanpa kecuali sebagai bentuk implementasi nilai spiritualitas bangsa dalam Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Stop semua bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis agama karena hal itu menodai kesucian semua agama dan kepercayaan.

Menteri Agama RI Yaqut Cholil Quomas mengatakan, Kita kaji mana yang terbaik untuk kehidupan umat beragama. Jika ada pasal-pasal yang perlu dipertahankan, jika ada pasal-pasal yang jadi hambatan mendirikan tempat ibadah, akan kita drop, kita perjelas, tambahi, agar kita makin mudah jalankan ibadah. Tidak boleh, menurut pandangan saya, pendirian tempat ibadah tanpa aturan. Tetap harus diatur, bukan dalam kerangka mempersulit." (Sambutan Menag tentang Perber 2 Menteri, PGI, 25/1/2021).

"Persoalan dasar dari pendirian rumah ibadah terkait dengan deal politik makanya kita umat Kristiani harus mengerti dengan kontek politik global," kata Rohaniawan Katholik Romo Benny Susetyo dalam bedah buku "Hancur Bangun rumah Ibadah" Pergumulan umat Kristen ditengah masyarakat Intoleran yang digelar Persatuan wartawan Nasrani Indonesia (Pewarna), Yayasan komunikasi Indonesia dan GMKI di Jakarta, Jum'at (08/07).

Selain itu, ujar Romo Benny, Dari riset yang sudah banyak saya lakukan yang namanya kaum mayoritas banyak dimenangkan dan kita juga harus tahu dengan adanya kontek umat Kristiani dan umat non Kristiani.

Menurut Romo Benny, Agama tidak boleh dibangun dengan kontek politik dan dari buku ini kita sadari harus bisa membangun kesadaran umat Kristiani mulai dari cinta kasih dan mengerti arti dari Pancasila.

Dalam kesempatan yang sama, Staff Ahli Kemendagri RI, Tumpak H. Simanjutak mengatakan, pemerintah itu merupakan urusan absolut salah satunya terkait agama karena agama menyangkut hak-hak masyarakat.

"Agama itu memang menjadi wewenang pusat, tidak bisa tanya ke orang dan jelas dalam buku ini diuraikan dari mulai permasalahan HAM, Undang-undang sampai pancasila," ungkapnya. 

Sementara itu, Pdt. Ronny Mandang, Ketum PGLII mengatakan, Permikiran pertama saya lihat buku ini adalah Pergumulan umat Kristen ditengah masyarakat Intoleran, jika kita lihat dari yang daerah toleran untuk pembangunan rumah ibadah tidak ada masalah tetapi permasalahannya suka terjadi pada pembangunan rumah ibadah yang daerahnya intoleran. 

Yang ditulis dalam buku ini sebuah keprihatinan, menurut Pdt. Ronny, permasalahannya bukan pada rumah ibadahnya tetapi masyarakat disekitarnya yang intoleran.

Hadir dalam kegiatan ini para narasumber Romo Benny Susetyo, Staff Ahli Kemendagri RI Tumpak H. Simanjutak, Ketua Umum PGLII Pdt. Ronny Mandang, Pdt. Henrek Lokra dari PGI dengan moderator Ashiong Munthe. (Lak/Tha)

Read More

BNSP dan LSP Pers Indonesia Resmi Terbitkan Sertifikat Kompetensi Wartawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akhirnya menerbitkan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) untuk 4 buah Skema pada Jumat (8/7/2022) di Jakarta. Atas nama BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia resmi mengeluarkan sertifikat berlogo burung Garuda kepada puluhan Pemimpin Redaksi, Redaktur, reporter, dan kameramen.yang sudah dinyatakan kompeten oleh asesor penguji. 

Empat Skema Kompetensi yang disertifikasi itu adalah Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Reporter, dan Wartawan Muda Kameramen. 

"Ini merupakan sejarah baru bagi pers di Indonesia. Wartawan kini sudah bisa memiliki sertifikat kompetensi yang diakui negara," ujar Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim redaksi Kamis (8/7/2022) di Jakarta. 

Hence Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia- SPRI- menuturkan, perjalanan panjang pengurusan lisensi LSP Pers Indonesia di BNSP yang cukup menyita waktu, tenaga, dan kesabaran, akhirnya tuntas pasca terbitnya Sertifikat Kompetensi ini oleh BNSP. 

 

Polemik seputar pernyataan Dirjen IKP Kementrian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong terkait kewenangan sertifikasi wartawan, menurut Mandagi, tidak perlu diperdebatkan. 

Dia juga menegaskan, tekanan Dewan Pers terhadap Kementrian Kominfo agar mendapatkan pengakuan pemerintah terkait kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Dewan Pers boleh saja dilakukan namun seharusnya tidak menabrak norma hukum dan perundang-undangan di negara ini. 

Ditambahkan pula, pengakuan negara seharusnya tidak cukup hanya dengan pernyataan seorang pejabat negara bahwa Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi wartawan. 

"Sebaiknya Dewan Pers mengikuti prosedur hukum dan administrasi pemerintahan untuk urusan sertifikasi profesi di BNSP dan tidak mengambil jalan pintas," saran Mandagi. 

Mandagi juga menyatakan siap mendukung dan membantu Dewan Pers melanjutkan proses Harmonisasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan di BNSP. 

Hasil pertemuan Dewan Pers dan Menteri Ketenagakerjaan RI, bersama jajaran Komisioner BNSP beberapa waktu lalu di Kantor Kemenaker Jakarta, seharusnya ditindaklanjuti dengan besar hati oleh Dewan Pers. 

"Itu saja yang seharusnya dikerjakan oleh Dewan Pers yakni melakukan harmonisasi di BNSP  dan mengurus registrasi Standar Kompetensi Wartawa  di Kemenaker. Dan tidak perlu meminta legitimasi dari kementerian lain yang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan domain pelaksaan SKW," ujarnya. 

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso menandaskan, terbitnya sertifikat kompetensi bagi wartawan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia seharusnya bisa mengakhiri diskursus tentang kewenangan pelaksanaan sertifikasi wartawan. 

Apalagi sebelumnya LSP Pers Indonesia telah memperoleh surat dukungan regulator nomor: B- 263/BLSDM/HM.03.04 /08/2021, tertanggal 24 Agustus 2021 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang isinya berbunyi : "Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika menyambut baik pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia dalam upaya mendukung peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi Industri 4.0. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis Pembina sektor komunikasi dan informatika, dengan ini menyatakan mendukung pemberian lisensi LSP Pers Indonesia dengan harapan lembaga tersebut dapat berperan dalam peningkatan daya saing dan produktivitas SDM tenaga kerja di bidang ini." 

Dan mengenai sikap Kemenkominfo terkait LSP Pers Indonesia, belum ditanggapi karena pihaknya mengaku belum diundang secara resmi untuk membahas permasalahan SKW secara langsung antar para pihak. 

Selain itu, lanjutnya, Dewan Pers pernah membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan oleh lembaga di luar Dewan Pers melalui surat keputusan Ketua Dewan Pers No. 20/SK-DP/IV/2022 tertanggal 27 April 2022 setebal 4 halaman dengan lampirannya setebal 3 halaman. 

Dalam keputusan itu dicantumkan Dewan Pers memperhatikan tentang Rapat Dewan Pers dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada Rabu, 6 April 2022.

Kemudian dalam keputusannya menetapkan Tentang Penegasan Fungsi Dewan Pers Dalam Standar Kompetensi Wartawan. 

Pada poin kesatu disebutkan, Dewan Pers mengeluarkan Surat Keputusan yang menegaskan fungsi Dewan Pers dalam Standar Kompetensi Wartawan, terkait pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana sudah ditetapkan dalam Peraturaan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X2018 tertanggal 8 Oktober 2018. 

Dan di poin kedua Dewan Pers menyatakan  tidak bertangung jawab atas kegiatan dan hasil lembaga profesi wartawan di luar yang telah diatur di dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. 

Oleh karena itu, Dia mengatakan, persoalan ini telah menjadi jelas dan terang, bahwa tentang Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) yang diterbitkan oleh LSP Pers Indonesia yang terlisensi oleh BNSP menjadi tanggung jawab pihak LSP Pers Indonesia dan bukan menjadi tanggung jawab pihak Dewan Pers. 

"Sehingga sertifikat kompetensi wartawan (SKW) yang diterbitkan oleh BNSP melalui LSP Pers Indonesia patut dihormati oleh semua pihak, terutama oleh para pejabat pemerintahan dan swasta." kata Hoky sapaan akrabnya. 

Atas nama LSP Pers Indonesia Hoky tak lupa menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensuport berdirinya LSP Pers Indonesia selama ini, terutama kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Kominfo Jhonny Plate, dan kepada Ketua BNSP Kunjung Masehat beserta  seluruh jajarannya. 

Menanggapi terbitnya sertifikat kompetensi ini, Pemimpin Redaksi Duta Metro Mairizal, sebagai salah satu peserta pertama penerima Sertifikat Wartawan Utama,

mengaku senang dan merasa bangga. 

"Ini adalah sertifikasi wartawan yang berkelas karena berdasarkan Standar Kompetensi yang diregistrasi Kemenaker. Sertifikatnya pun dicetak dan diterbitkan oleh pemerintah makin menambah kualitas kami selalu pemegang sertifikat," ungkap Mairizal, peserta witness SKW asal Kota Padang, Sumatera Barat.  

Sementara itu, Dedik Sugianto selaku asesor penguji mengajak seluruh wartawan di Indonesia tidak perlu ragu atau bimbang menentukan pilihan dalam mengikuti SKW di LSP Pers Indonesia. 

"Kalau negara sudah melegitimasi dan mengakui, kepada siapa lagi kita harus percaya bahwa sertifikat maupun proses sertifkasi mana yang bonafid dan berkelas," pungkas Dedik yang juga menjabat Ketum Sindikat Wartawan Indonesia-SWI. (Arianto)

Read More