Dukung Anak Indonesia Hidup Lebih Sehat, PT Nestlé Indonesia Komitmen Terus Lanjutkan Program Nestlé for Healthier Kids

Duta Nusantara Merdeka | Nusa Tenggara Timur

Menyadari pentingnya upaya bersama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas, PT Nestlé Indonesia terus menunjukkan komitmen nyata mendukung program percepatan penurunan angka stunting (tengkes) nasional dari pemerintah. Salah satunya dengan ambil bagian dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 24 Maret 2022 sebagai upaya percepatan penanggulangan prevalensi stunting di NTT, bekerja sama dengan BKKBN. Hal ini selaras dengan cita-cita besar Nestlé membantu 50 juta anak hidup lebih sehat, demi peningkatan derajat kehidupan dan berkontribusi pada masa depan dunia.

Data Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2021 menunjukkan, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% sehingga dapat dianggap kronis apabila mengikuti standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Karena itu, Presiden Joko Widodo telah menargetkan angka stunting nasional dapat diturunkan menjadi 14% pada 2024.

“Kita ketahui, hingga saat ini stunting masih menjadi tantangan bidang kesehatan yang memerlukan perhatian dan kolaborasi bersama dalam penanganannya. Untuk itu, Nestlé selalu berupaya memberikan aksi nyata dan kontribusi berkelanjutan terhadap program-program pemerintah Indonesia sebagai bagian dari Program Nestlé Dukung Anak Lebih Sehat di mana kami mengupayakan peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman akan nutrisi yang baik, serta mengoptimalkan potensi makanan sehat untuk meningkatkan status gizi dan kualitas hidup anak-anak,” papar Direktur Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia, Sufintri Rahayu dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (25/03).

Dukungan PT Nestlé Indonesia untuk membantu menekan angka stunting ini juga sejalan dengan komitmen melalui Nestlé Dukung Anak Lebih Sehat atau Nestlé for Healthier Kids (N4HK), sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk membantu 50 juta anak menjalani hidup lebih sehat di 2030. Di Indonesia, N4HK sudah diperkenalkan sejak tahun 2010 melalui program edukasi bertema gizi, kesehatan, dan gaya aktif. 

Melalui berbagai program yang bekerjasama dengan 289 sekolah di 23 kota di Indonesia sudah menjangkau lebih dari 3 juta anak Indonesia. Beberapa program yang pernah dijalankan termasuk di antaranya melalui:

1. Kerja sama dengan pemerintah NTT

Melalui pendidikan gizi dan gaya hidup sehat yang merupakan bagian dari program Nestlé for Healthier Kids (N4HK) dan Posyandu Tumbuh-Aktif-Tanggap pada 2014.

2. Meningkatkan aksesibilitas makanan bergizi

Nestle juga memberikan dukungan berupa produk bubur MPASI CERELAC yang mengandung berbagai zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak, protein serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang berperan penting untuk mendukung asupan gizi anak.

3. Membantu percepatan penurunan angka stunting di Jawa Timur

Melalui keterlibatan Nestlé dalam program Kasih Bersanding Mesra (Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera) yang akan diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada 24 Maret 2022.

“Nestlé percaya, pola makan dan gaya hidup yang sehat harus diperkenalkan sejak dini. Karena itu, kami selalu menyambut baik kesempatan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di seluruh Indonesia. Kami berharap, kolaborasi semacam ini dapat memberikan dampak nyata dan positif bagi anak bangsa, menuju kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera,” tutup Sufintri. (Lak)

Read More

BPKH Harus Susun Strategi Investasi yang Tepat Agar Dana Haji Dapat Memberikan Maslahat yang Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki fungsi layaknya manajer investasi atas dana haji yang dititipkan untuk dikelola. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi tersebut dengan baik, BPKH perlu menyusun strategi pengelolaan yang tepat agar dana yang dititipkan dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan.

“BPKH harus menyusun strategi investasi dana haji untuk menunaikan amanah tersebut, agar dana yang dikelolanya dapat memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan, baik bagi para jemaah haji maupun masyarakat secara luas,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Gala Dinner Global Islamic and Investment Forum 2022 melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (25/03/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian BPKH dalam merancang strategi investasi.

“Pertama, BPKH perlu mengkaji secara mendalam dan memilih berbagai opsi instrumen investasi haji yang betul-betul memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” ungkap Wapres.

Peningkatan dampak ini, tambah Wapres, dapat dilakukan pada sektor-sektor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yakni akomodasi, transportasi serta ready meal and services, juga terkait layanan kesehatan khususnya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan ibadah haji pascapandemi Covid-19.

“Kedua, saya minta BPKH untuk melakukan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif investasi yang berkelanjutan, aman, mengedepankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola, serta mendorong pengembangan keuangan sosial syariah, Islamic Social Finance,” papar Wapres.

Integrasi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik dalam sebuah keputusan investasi, lanjutnya, sangat penting untuk dapat memberikan manfaat jangka panjang yang besar bagi masyarakat. Prinsip tersebut juga selaras dengan semangat Presidensi G20 untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu agenda prioritas di jalur keuangan.

“Konvergensi antara prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola dengan keuangan Islam akan memungkinkan BPKH berinvestasi pada instrumen yang berbasis kepatuhan syariah dan memiliki manfaat berkelanjutan, sekaligus mendorong inisiatif amal,” imbuh Wapres.

“Oleh karena itu, instrumen investasi hijau maupun investasi biru seperti green atau blue sukuk perlu menjadi pilihan prioritas investasi BPKH ke depan. Saya menilai isu ini perlu menjadi agenda pembahasan lebih lanjut bersama Islamic Development Bank yang telah menerapkannya dalam kerangka Sustainable Finance Framework,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres berpesan agar seluruh aksi yang telah dilakukan BPKH baik dalam investasi dan strategi pengelolaan lainnya untuk dapat dilanjutkan sehingga memberikan dampak yang nyata tidak hanya bagi para Jemaah haji, namun juga masyarakat pada umumnya.

“Saya berharap investasi ini terus dilanjutkan dan dilakukan juga dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata kontribusi BPKH dalam pemberdayaan umat serta pengembangan keuangan sosial syariah di tanah air,” pungkas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sebagai bagian dari penanganan pandemi Covid-19, ekonomi dan keuangan syariah terbukti tangguh dan dapat menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Ia juga mengungkapkan, bahwa kebijakan tentang ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari kebijakan ekonomi nasional, diantaranya melalui pengembangan secara komprehensif dengan pendekatan ekosistem yang tidak hanya fokus pada sisi keuangan tetapi juga pada pengembangan pelaku usaha syariah di sektor ekonomi riil. Untuk itu, lanjutnya, sebagai bank sentral, Bank Indonesia mendukung pengembangan ini melalui tiga pilar utama. 

“Sebagai bagian dari kebijakan kami di Bank Indonesia, kami mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui 3 pilar berikut. Pertama, pemberdayaan usaha syariah, khususnya usaha mikro dan kecil. Kedua, pendalaman tentang keuangan syariah, dan ketiga penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ekonomi syariah,” tutur Perry.

Selain Gubernur Bank Indonesia, hadir dalam acara gala dinner President of Islalmic Development Bank Muhammad Sulaiman Al Jasser, Ketua Dewan Pengawas BPKH Yuslam Fauzi, Kepala BPKH Anggito Abimanyu, para anggota Dewan Pengawas dan para anggota Badan Pelaksana BPKH. 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, serta Lukmanul Hakim. (Lak/Ant)

Read More

Presiden Jokowi Tinjau Penataan Kawasan GWK di Bali, Kementerian PUPR: Tingkatkan Aksesibilitas Tamu G20

Duta Nusantara Merdeka | Bali 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penataan kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR saat kunjungan kerjanya di Bali pada Jumat (25/3/2022). Kawasan GWK merupakan salah satu tempat yang akan digunakan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan November 2022 mendatang. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan jalan untuk jalur masuk dan entrance gate. 

"Kami akan melakukan perkuatan dan pengaspalan jalan untuk jalur masuk. Selain itu, lokasi entrance gate akan diperluas dan dipercantik dengan berbagai karya seni. Jalur ramp Taman Festival akan diperlebar dan dilandaikan agar lebih memudahkan pergerakan para kepala negara," kata Diana. 

Penataan kawasan GWK seluas 4.000 m2 akan meliputi pekerjaan penataan area Tirta Amertha, penataan entrance gate 3, dan pelandaian ramp Taman Festival. Pekerjaan penataan mulai dilakukan pada Maret 2022 dan ditargetkan selesai Agustus 2022. 

Selain untuk mempermudah aksesibilitas pengunjung dan tamu Presidensi G20 dari area Tirta Amertha menuju area Taman Festival, penataan kawasan GWK juga akan mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berstandar internasional dan berwawasan budaya di Provinsi Bali. 

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (Lak)

Read More

Irvan Agus Susanto: Dengan Vaksinasi Dapat Tercipta Herd Immunity secara Komunal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Pengelola Apartemen Kalibata City berkerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Rawajati kembali menggelar vaksinasi Covid-19 dosis ketiga (Booster) untuk warga sekitar Kalibata di Kalibata City, Jakarta, Jum'at (25/03/2022).

Berdasarkan Pantauan media Duta Nusantara Merdeka di lokasi, ratusan warga mengantri untuk mendaftarkan diri mengikuti vaksinasi booster. Mereka duduk di bangku yang telah disediakan oleh panitia.

"Bagi yang sudah vaksin dosis II melewati tiga bulan, tolong ikuti program vaksin Booster atau dosis III. Karena secara Ilmu Kedokteran atau teori dari para ahli, bahwa vaksin dosis III itu bisa meningkatkan kekebalan di atas 91 persen, dosis II bisa memberikan kekebalan di atas 71 persen. Dengan dosis III masyarakat akan miliki kekebalan dan imunitas yang lebih baik," kata Irvan Agus Susanto, Residence Manager Apartemen Kalibata City kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di sela-sela kegiatan pelaksanaan vaksinasi. 

Menurut Irvan, segala kesiapan dan antisipasi harus dipersiapkan untuk memastikan apabila terjadinya peningkatan aktivitas, masyarakat dalam keadaan sehat dan memiliki kekebalan terhadap virus corona. Dengan begitu, laju pertumbuhan Covid-19 dapat dikendalikan meskipun terjadi peningkatan interaksi sosial. 

Sebanyak 150 dosis disediakan dalam kegiatan vaksinasi tersebut. 

Dengan program vaksinasi itu, Irvan berharap dapat tercipta herd immunity secara komunal, terlebih sebentar lagi, akan memasuki bulan suci ramadhan. 

"Harapannya kita menjadi sehat, bisa terus produktif, tenang dengan situasi ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian disiplin kita semua menjadi tetap taat prokes yang pasti semua kita berharap bisa kembali normal," tuturnya. 

Disaat yang sama, warga yang ikut melakukan vaksinasi, Mila (36) mengaku mengikuti vaksinasi booster karena baru ada waktu. 

Dirinya yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan mengaku terbantu dengan adanya program vaksinasi booster tersebut. 

"Ya terbantu, jadi gak perlu cari tempat lagi buat vaksin dosis ketiga, soalnya saya kerja pagi sampai sore," ucapnya. 

Irvan menambahkan, jenis vaksinasi Covid-19 yang disuntikan ke peserta adalah Pfizer.

Sebelum disuntik, peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan setelah disuntik mereka diobservasi selama 30 menit. (Arianto)

Read More

Paviliun Indonesia Tarik Dua Juta Pengunjung Jelang Akhir Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai

Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) telah menarik hingga dua juta pengunjung dari seluruh dunia jelang Expo 2020 Dubai berakhir. Jumlah tersebut tercatat per hari Senin lalu (21/3). Paviliun Indonesia terus berupaya mencapai target sebanyak 2,5 juta pengunjung pameran di akhir Expo 2020 Dubai.

“Kami sangat berbahagia karena selama kurang dari dua minggu berakhirnya gelaran Expo 2020 Dubai, Paviliun Indonesia telah berhasil menarik dua juta pengunjung. Kami optimis, angkanya akan terus bertambah hingga gelaran ini berakhir,” tutur Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan sekaligus Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia Didi Sumedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/03).

Didi menyampaikan, keberhasilan menggaet dua juta pengunjung tidak lepas dari upaya Indonesia memberikan suguhan yang meriah, mulai dari pertunjukkan budaya, pameran produk lokal, hingga lokakarya yang sukses menarik hati para pengunjung Expo 2020 Dubai. Agenda-agenda forum bisnis yang digelar Paviliun Indonesia pun turut berperan menunjukkan daya tarik sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan di Indonesia.

Lebih jauh, Didi mengatakan, seperti halnya pada minggu lalu (13/3), Paviliun Indonesia diramaikan oleh Modest Fashion Day yang memamerkan 20 karya desainer Indonesia dan mendatangkan banyak pelaku fesyen dari Timur Tengah.

Coffee Cupping Paviliun Indonesia Suguhkan Kopi Petani Lokal.

Didi juga mengatakan, sebagai penghasil kopi terbesar keempat di dunia, Indonesia terus berupaya untuk memamerkan kopi petani lokal di gelaran Expo 2020 Dubai. 

Oleh karena itu, di pekan partisipasi Bank Indonesia dalam Expo 2020 Dubai, Paviliun Indonesia menggelar acara coffee cupping pada Kamis (17/3). Acara tersebut diselenggarakan sebagai upaya memperluas akses pasar kopi Indonesia hingga ke Timur Tengah.

“Di Gelaran Expo 2020 Dubai, Indonesia terus memperkenalkan kopi lokal Indonesia, mulai dari pameran hingga demo menyeduh kopi (coffee brewing) yang dapat ditemukan di area Pasar Malam Paviliun Indonesia. Kini, sebagai upaya untuk semakin menggencarkan promosi kopi lokal, Indonesia mengadakan coffee cupping yang dihadiri barista profesional asal Indonesia,” ujar Didi.

Melalui acara coffee cupping tersebut, pengunjung diajak untuk mencicipi tujuh sampel kopi yang ditanam dengan metode yang berkelanjutan sesuai dengan konsep ekonomi hijau dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan. Acara tersebut juga bertujuan untuk membangun kerja sama antarpetani lokal, pebisnis kopi, dan pedagang kopi dari UEA.

Coffee cupping merupakan aktivitas untuk mengobservasi rasa dan aroma pada kopi. Prosesinya pun harus mengikuti standar protokol dari Specialty Coffee Association (SCA). Sampel yang disiapkan harus dengan cara yang sama sehingga dapat melakukan evaluasi dengan baik. Sebagai negara produsen kopi terbaik keempat dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia; data Kemendag mencatat, ekspor kopi Indonesia secara keseluruhan pada 2021 adalah sebesar USD 851,72 juta.

Pembekalan Pekerja Migran

Selain memamerkan produk lokal, Paviliun Indonesia juga menggelar kegiatan untuk meningkatkan potensi kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tinggal di UEA pada pekan partisipasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Expo 2020 Dubai.

Acara yang difasilitasi Bank Mandiri melalui program “Mandiri Sahabatku” bertujuan untuk mengajak para PMI di Timur Tengah, khususnya di Dubai agar memiliki pola pikir untuk menjadi pengusaha di negeri sendiri. Pembekalan kewirausahaan tersebut juga melahirkan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Migran Indonesia di UEA yang merupakan kerja sama antara PT. Bank Mandiri dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Dubai.

“MoU ini adalah amanah untuk memperkuat kemampuan para Pekerja Migran Indonesia. Saya percaya melalui program ini, para pekerja kita di luar negeri, khususnya di Dubai, dapat menanamkan perencanaan finansial dan ketika pulang ke Indonesia dapat membuka lapangan pekerjaan atau menjadi wirausahawan,” tutur Konsul Jenderal Republik Indonesia di Dubai K. Candra Negara ketika membuka acara tersebut. (Lak/Ant)

Read More

Sambut Ramadhan 1443 H Partai Ummat Gelar Pawai Ta'aruf

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan menggelar Kegiatan dalam memeriahkan dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H yang akan jatuh pada Tanggal 2 April 2022.

Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan tersebut, Partai Ummat Menggelar Kegiatan Pawai Ta'aruf Kader dan Simpatisan serta Masyarakat Kota Medan dalam menyambut Bulan yang penuh dengan Keberkahan dan Ampunan tersebut.

Pawai Ta'aruf Partai Ummat Kota Medan ini akan digelar pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, nantinya Peserta Pawai Ta'aruf akan berkeliling Kota Medan dengan titik kumpul di Kantor Partai Ummat Kota Medan Jalan Setia Budi No. 65 G Tanjung Rejo Medan Sunggal. 

Seluruh peserta Pawai Ta'aruf diharapkan dapat menggunakan Atribut Partai Ummat maupun Kaos Berwarna Hitam, kegiatan ini terbuka untuk Masyarakat Medan yang atau Ummat Islam yang Bergembira Menyambut dan Memeriahkan Bulan Ramadhan 1443 H.

Untuk Menyemarakkan Kegiatan Pawai Ta'aruf Ummat Kota Medan ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan Menyiapkan Berbagai Hadiah Lucky Draw untuk Masyarakat Medan yang ikut Pawai Ta'aruf.  Ayo.. Ramaikan.. Dan Sambut Ramadhan Degan Kegembiraan.**

Read More

Kapolres Kukar AKBP Arwin Amrih Wientama Cek Ketersediaan Minyak Goreng Di Toko Ritel Dan Pasar

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Pastikan Stok Cukup, Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama Cek Ketersediaan Minyak Goreng di beberapa Toko Ritel dan Pasar, pada hari Selasa (22/3/22).

AKBP Arwin Amrih Wientama melakukan pengecekan stok minyak goreng dibeberapa lokasi pusat perbelanjaan Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran pengecekan yang dilakukan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama, yaitu di Pasar Mangkurawang, Indomaret (Jalan Akhmad Dahlan), Indomaret Jalan Stadion Rondong Demang dan di Eramart (Jalan Akhmad muksin), Timbau.

Dari hasil pengecekan tersebut, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengungkapkan bahwa harga penjualan minyak goreng berbagai merek dalam wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara saat ini, mengalami kenaikan dan untuk stok masih belum ada pendistribusian. 

Menurut para pelaku usaha, bahwa kenaikan harga tersebut dilatarbelakangi adanya pencabutan subsidi dari Pemerintah. 

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama juga mengingatkan masyarakat, agar tidak panik ataupun melakukan antrian pada setiap pusat perbelanjaan dalam mendapatkan minyak goreng.

"Polri khususnya Polres Kutai Kartanegara akan mendukung kebijakan pemerintah dalam kegiatan pendistribusian minyak goreng kepada masyarakat," tutup AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara Amankan Seorang ASN

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Tim Tiger Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara amankan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kutai Kartanegara (Kukar), karena tertangkap tangan mengantongi dua poket sabu-sabu seberat 0,74 gram.

Pelaku berinisial AA (36) ditangkap Tim Tiger Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara di Jalan Mangkuraja 1, Kelurahan Loa Ipuh, Jumat (18/3/2022) malam.

Menurut Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara (Kukar) AKP MP Rachmawan mengatakan, pelaku berinisial AA ditangkap polisi selepas membeli sabu di Samarinda.

“Kita dapati 2 (dua) poket (sabu-sabu) di kantong celananya,” terang AKP MP Rachmawan, Selasa (22/3/2022).

Dari hasil interogasi, AA mengaku barang tersebut digunakan untuk konsumsi sendiri, sebab sejak dua tahun belakangan dia sudah kecanduan sabu.

Terkait status pelaku AA yang merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) aktif disalah satu OPD,  AKP Rachmawan memastikan akan melaporkan kejadian ini ke Bupati dan Wakil Bupati agar segera disikapi.

Belajar dari penangkapan AA, bisa saja Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara akan berkoordinasi dengan Pemkab Kutai Kartanegara untuk melakukan tes urine.

Selain barang bukti 2 (dua) poket sabu-sabu, Tim Tiger Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara juga menyita barang bukti 1 (satu) unit smartphone milik pelaku. Akibat perbuatannya, AA terancam dengan Pasal 114 ayat 1 junto Pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman 5-20 tahun penjara serta terancam dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara. **

Wartawan DNM : Imam sudrajat

Read More

Satresnarkoba Polresta Serang Tangani Kasus Penyelundupan Sabu Ke Lapas

Duta Nusantara Merdeka | Kota Serang

Sat Resnarkoba Polresta Serang (Serkot) menangani kasus penyelundupan sabu ke dalam Lembaga permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang yang terjadi pada hari Sabtu (19/03/2022), pukul 11.45 WIB. 

Kasat Narkoba Polresta Serang Kota AKP Agus Ahmad Kurnia menjelaskan modus operandi penyelelundupan sabu ke dalam Lapas.

"Polres Serang Kota telah menanganani Kasus Narkoba dengan modus operandi memasukan sabu ke dalam bonggol jagung yang dicampur dalam sayur asem, hal tersebut diketahui saat petugas lapas memeriksa makanan yang dibawa oleh AH untuk warga binaan LI (32) dan HB (47)," kata AKP Agus Ahmad Kurnia, Rabu (23/03/2022).

Akp Agus Ahmad Kurnia menambahkan, setelah petugas Lapas kelas IIA Serang mengetahui kejadian tersebut kemudian melaporkan  ke Polresta Serkot maka Satnarkoba langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara).

"Dengan adanya laporan tersebut, Sat Resnarkoba langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan melakukan pemeriksaan terhadap AH yang membawa sayur asem yang berisikan sabu dan mengamankan 2 (dua) plastik kecil yang berisikan sabu dengan berat bruto 0,84 gram," ucapnya Akp Agus Ahmad Kurnia.

Akp Agus menjelaskanya, kronologi kejadian tersebut. "Dari hasil pemeriksaan LI dan HB memesan sabu dari OB  (DPO) dengan harga Rp 800 ribu selanjutnya OB memberikan sabu yang sudah dimasukan kedalam bonggol jagung pada sayur asem kepada AH kemudian memintanya untuk mengantarkan sayur asem ke lapas yang ditujukan kepada LI dan HB, setelah sayur tersebut diserahkan kepada petugas lapas dan diperiksa ditemukan sabu yang disimpan dalam 2 plastik kecil yang dimasukan kedalam bonggol jagung," jelas Akp Agus.

Akp Agus mengatakan, dalam kasus ini sudah menetapkan dua tersangka.. "Dari hasil penyelidikan dan penyidikan maka kami telah menetapkan dua tersangka yaitu LI dan HB sementara AH masih dalam penyidikan sebagai saksi  masih terus dikembangkan, sampai saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap OB yang diduga selaku pengedar narkoba jenis sabu yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang," jelas Akp Agus Ahmad Kurnia.

Atas perbuatan tersebut LI dan HB dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun penjara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsek Tambora Berhasil Menangkap Pelaku Jambret Wanita Lansia Yang Terekam CCTV

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepolisian Sektor (Polsek) Tambora, Jakarta Barat, menangkap pelaku jambret wanita lansia (lanjut usia) yang terekam CCTV di Jalan Pekapuran III, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada November 2021 lalu.

Pelaku berinisial RY alias J (32) ditangkap di Kawasan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, pada Rabu (23/3/2022), sekira pukul 13.00 WIB, saat sedang ngamen.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Tambora, Jakarta Barat, Kompol Rosana Labobar menjelaskan, pelaku berhasil menjambret kalung seberat kurang lebih tiga gram dari kalung wanita lansia (lanjut usia) berinisial PJ (91).

"Jadi dalam rekaman CCTV yang sempat viral itu terlihat pelaku di gang jalan terus balik lagi dan langsung menjambret kalung korban," tegasnya Kompol Rosana Labobar, Kamis (24/3/2022).

Polwan (Polisi Wanita) yang akrab disapa Ocha ini melanjutkan, pelaku mengaku menjual kalung itu ke orang tak dikenal dengan harga Rp 850.000.

Kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar uang kos kekasihnya berinisian SN sebesar Rp 460.000, dan sisanya digunakan untuk biaya hidup.

Namun, saat NY ditangkap di kawasan Glodok, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, SN tidak bersamanya.

"Jadi kami masih memburu pelaku SN dan sudah kami keluarga keterangan DPO," ucapnya Kompol Rosana Labobar.

Kompol Rosana Labobar melanjutkan, pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah dua kali dipenjara.

Pertama pada tahun 2016, pelaku menjambret di wilayah Jakarta Barat, dan divonis dua tahun penjara.

Kemudian pelaku kembali beraksi pada tahun 2020 lalu dan hanya mendapat kurungan penjara satu tahun.

"Pelaku baru keluar penjara pada tahun 2021 dan pada akhir tahunnya kembali beraksi jambret lansia (lanjut usia)," kata Kompol Rosana Labobar.

Kompol Rosana menambahkan, pelaku memang terbilang lincin usai beraksi langsung melarikan diri ke Daerah Tegal, Jawa Tengah.

Saat anggota mengejar kesana, pihaknya tidak menemukan pelaku dan dari keterangan keluarga sudah kembali lagi ke Jakarta.

"Jadi pelaku kami kenakan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan ancaman lima tahun penjara," ujarnya

Kompol Rosana Labobar. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsek Kembangan Bubarkan Aksi Balap Liar Amankan 42 Remaja 18 Unit Sepeda Motor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polsek Kembangan, Jakarta Barat, membubarkan aksi balapan liar di Jalan Baru Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis (24/3/2022) dini hari, sekira pukul 02.50 wib

Polisi mengamankan sebanyak 42 remaja berikut 18 unit sepeda motor, 4 diataranya sudah dimodifikasi untuk motor balap dan 5 unit mobil.

Kapolsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Kompol Binsar H Sianturi mengatakan, kami mendapatkan informasi akan keresahan masyarakat adanya sekelompok remaja yang hendak melakukan balapan liar.

"Kami menerima laporan bahwasanya di jalan baru taman aries kembangan Jakarta Barat telah berkumpul sekelompok remaja hendak melakukan balapan liar," kata Kompol Binsar saat dikonfirmasi, Kamis (24/3/2022).

Kompol Binsar menjelaskanya, menanggapi adanya informasi tersebut kemudian tim buser dibawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Kembangan Akp Reno Apri Dwijayanto langsung bergerak kelokasi.

"Alhasil, kami mengamankan sebanyak 42 remaja yang terdiri dari 38 pria dan 4 orang wanita berikut 18 unit sepeda motor, 4 diataranya sudah dimodifikasi untuk motor balap dan 5 unit mobil serta kamera sony @ 6000," ucapnya Kompol Binsar.

Lanjut Kompol Binsar menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga situasi Kamtibmas khususnya di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. 

Kami meminta untuk menjaga agar tidak terulang kembali adanya aksi balapan liar.

"Menurutnya balapan liar tersebut selain mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat juga dapat membahayakan keselamatan," kata Kompol Binsar.

Sementara dalam kesempatan yang sama Kanit Reskrim Polsek Kembangan Akp Reno Apri Dwijayanto setelah dilakukan pendataan para remaja ini mereka bukan berdomisili di wilayah Kembangan, Jakarta Barat, melainkan mereka berkumpul di Kembangan untuk melakukan aksi balapan liar

"Mereka bukan tinggal di wilayah kembangan melainkan diluar wilayah kembangan dan hanya datang untuk balapan," kata Akp Reno.

Selanjutnya mereka kami berikan sanksi tilang dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksi balapan liar kembali dan jika ingin mengambil kendaraan wajib membawa surat kendaraan.

"Kami beri sanksi tilang dan kami panggil orang tuanya untuk membuat surat pernyataan dan kami bersurat ke pihak sekolahan," tutupnya Akp Reno. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Wapres Optimis BLK Mampu Merespon Kebutuhan Dunia Kerja dan Kembangkan Kewirausahaan

Duta Nusantara Merdeka | Lembang

Bangsa Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil untuk dapat membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas kinerja yang berkualitas, salah satunya melalui sumber daya manusia unggul yang dibekali dengan pendidikan dan pelatihan berkualitas dan implementatif diantaranya melalui pelatihan vokasi di balai-balai latihan kerja (BLK).

“Saya optimis dan menaruh harapan bersama BLK-BLK di seluruh Indonesia akan semakin maju, mampu merespons kebutuhan dunia kerja, serta menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan para lulusannya,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam arahannya saat mengunjungi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jalan Tangkuban Parahu, Lembang, Jawa Barat, Rabu (23/03/2022).

Menurut Wapres, adanya tenaga kerja yang terampil dan produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menumbuhkan perekonomian.

“Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM berpandangan maju dan produktif, sehingga akan meningkatkan taraf hidupnya,” terang Wapres

Wapres turut mengapresiasi BPVP Bandung Barat yang telah secara konsisten mengelola dan mengembangkan pelatihan vokasi sehingga mampu menghasilkan SDM yang mumpuni dan cakap di bidangnya.

“Apresiasi saya sampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan segenap jajaran, khususnya para petugas Balai Latihan Kerja di tempat ini yang telah bekerja keras mengelola dan mengembangkan pelatihan vokasi agar tetap selaras dengan potensi dan kearifan lokal, khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut Wapres turut melakukan dialog interaktif secara virtual dengan peserta pelatihan dari 21 cabang BPVP yang tersebar di seluruh Indonesia. Ono Saefudin, seorang penyandang tuna daksa menceritakan pengalamannya mengikuti pelatihan kerja untuk pembuatan kue dan roti premium di BPVP Bandung Barat. Ia mampu menghidupi keluarganya melalui ilmu dan bekal yang diperoleh dari pelatihan tersebut.

“Dari hasil pelatihan kemudian dapat dilihat akan dikembangkan seperti apa. Alhamdulillah dari hasil membuat roti, saya bisa menghidupi keluarga saya,” tutur Ono.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan para peserta pelatihan BPVP disiapkan untuk dapat langsung bekerja di berbagai sektor, maupun adanya permintaan kualifikasi tertentu, sehingga kemampuan peserta dapat sesuai dengan industri pasar kerja.

“Untuk memastikan kesesuaian pelatihan dengan industri pasar kerja. Mereka yang dilatih akan siap diterima di pasar kerja atau didasarkan pada permintaan,” ungkap Ida.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Plt. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, serta para peserta pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas seluruh Indonesia yang hadir secara luring dan daring.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Lak/Tha)

Read More

Henry Saragih: Minyak Goreng Harus Kembali Menjadi Produksi Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah sebelumnya langka di pasaran, sejak pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan pada 16 Maret 2022, minyak goreng tiba-tiba hadir di pasaran namun dengan harga jual yang meroket. Per Senin (21/3) minyak goreng kemasan per liternya seharga Rp21.400, setelah seminggu sebelumnya per liter Rp16.300. Bahkan minyak goreng curah yang seharusnya disubsidi dan dijual seharga Rp14.000 juga mengalami kenaikan sehingga dijual di harga Rp17.700 per liter.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, petani sawit tidak sepenuhnya menikmati naiknya harga minyak goreng ini.

"Petani sawit juga konsumen minyak goreng. Kenaikan minyak goreng tetap menjadi beban bagi petani sawit,” tegas Henry di Medan, Rabu (23/03).

Henry menjelaskan, memang jika mengacu pada nilai tukar petani (NTP) Februari 2022 subsektor tanaman perkebunan tren positif masih terus berlanjut. Ada kenaikan sebesar 0,90 persen dibanding bulan sebelumnya. Nilainya pun berada di 133 hampir 1,5 kali lipat dari batas impas di 100. Kenaikan ini ditopang oleh naiknya harga tandan buah segar (TBS) sawit. 

"Laporan dari petani SPI di Riau TBS minimal di Rp3.550 per kg dan maksimal di Rp3.750 per kg, bahkan di Kabupaten Tebo, Jambi harga TBS tertinggi mencapai Rp3.800 per kg," terangnya.

Meski demikian Henry melanjutkan, kenaikan harga TBS juga diikuti dengan kenaikan harga saprodi.

"Harga pupuk ikut naik, seperti urea Rp400.000 per 50 kg karung; NPK Rp750.000; dan KCL Rp630.000," katanya.

"Artinya ketika terjadi kenaikan harga jual sawit, pada saat yang sama Biaya Produksi dan Penambahan biaya modal (BPPBM) dan biaya kebutuhan rumah tangga ikut naik," sambungnya.

Henry mengemukakan, meroketnya harga minyak goreng ini bukanlah yang pertama, tapi sudah pernah terjadi pada tahun 2008, ketika krisis pangan dunia terjadi akibat dari penggunaan bahan pangan untuk biofuel termasuk kelapa sawit.

"Jadi pemerintah selama ini berpedoman pada tata niaga minyak sawit mentah (CPO) -- yang jadi bahan baku minyak goreng -- berdasarkan pasar global. Tata niaga ini mendikte jumlah, jenis produksi (B20, B30, dll), sampai harga dan pasarnya. Akibatnya ketika harga CPO naik, harga minyak goreng berbasis sawit secara otomatis ikut naik. Dengan tidak berdaulatnya kita atas komoditas tersebut, maka gejolak yang terjadi di tingkat global akan sangat berpengaruh ke dalam negeri," paparnya.

Henry meneruskan, di dalam negeri sendiri, tidak ada kebijakan yang berpihak kepada perkebunan sawit rakyat. 

"Hingga saat ini petani sawit diperlakukan agar tidak menguasai setiap aspek sawit mulai dari hulu, pengolahan pasca panen yang mencakup pabrik kelapa sawit, penyulingan -- termasuk produksi minyak goreng -- sampai pemasaran dan distribusinya," tegasnya.

*Solusi*

Henry menyampaikan, SPI menilai kebijakan pangan dan pertanian nasional harus berdasarkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan berarti pemenuhan pangan melalui produksi lokal, mendorong produk pertanian nasional, serta mendorong pendirian dan penguataan kelembagaan ekonomi petani, yakni koperasi bukan korporasi. Melalui kedaulatan pangan, kebijakan pertanian Indonesia akan menempatkan kepentingan dan nasib petani, selaku produsen pangan, di atas kepentingan korporasi

maupun tuntutan pasar.

"Distribusikan tanah-tanah yang dikuasai, dimonopoli oleh korporasi menjadi milik koperasi melalui reforma agraria sejati dan penerapan pola pertanian yang tidak monokultur, kebijakan variasi sawit dan pangan," katanya.

"Kebun-kebun sawit yang dikuasai oleh korporasi-korporasi itu harus dijadikan objek reforma agraria. Perkebunan sawit yang dikuasai korporasi tidak mendorong pembangunan di daerah dan rakyat di daerah, merusak hutan dan lingkungan hidup bahkan infrastruktur yang ada," tegasnya.

Henry menerangkan, khusus untuk kasus naiknya harga minyak goreng ini, SPI menilai pemerintah harus segera merumuskan kebijakan agar tidak semuanya sawit diekspor. Pemerintah harus mengalokasikan produksi sawit untuk kebutuhan di dalam negeri. Pemerintah juga bisa mendorong dan membantu koperasi-koperasi petani untuk mampu membangun pabrik minyak goreng skala lokal. Tentunya pemerintah juga membantu proses distribusi dan pemasarannya juga.

"Koperasi perkebunan sawit rakyat, bukan korporasi, harus diperkuat agar menguasai hulu hingga hilir. Korporasi harus dibatasi. Produksi minyak goreng sangat berbahaya jika bersifat monopoli atau oligopoli," tegasnya.

"Fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) yang dibentuk melalui PP No. 24 Tahun 2015 untuk membangkitkan perkebunan sawit rakyat juga harus dikembaikan sesuai fitrahnya karena selama ini diduga kuat hanya menguntungkan kelompok tertentu dalam indsutri kelapa sawit," sambungnya.

Henry menambahkan, minyak goreng harus kembali menjadi produksi rakyat. Sawitnya dijual ke pabrik minyak goreng lokal dengan harga yang layak, minyak gorengnya dijual ke masyarakat lokal, hingga nasional dengan harga yang tidak memberatkan konsumen. 

"Idealnya sih seperti ini, kalo serius, insya Allah ini bisa kita lakukan, dan SPI siap bekerjasama dengan pemerintah untuk mewujudkannya melalui koperasi-koperasi petani SPI yang sudah tersebar di nusantara," tambahnya.

"Jangan lupa juga untuk menghidupkan kembali industri minyak goreng selain sawit berdasarkan komoditas yang dikuasai rakyat seperti kelapa, dan sebagainya," tutupnya. (Arianto)

Read More

Mantan Wartawan, Prof. DR. Sutan Nasomal: Dewan Pers Lakukan Kejahatan Sistematis Terhadap Kelompok Lain

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Prof. DR. Sutan Nasomal angkat bicara terkait perkembangan isu-isu dunia kewartawanan (pers) di Indonesia. Walaupun saat ini dia seorang akademisi, rektor di salah satu universitas swasta di Jakarta, dahulu Sutan Nasomal adalah seorang wartawan. 

Dia menilai ada perang dingin sesama elemen pers yang ada di Indonesia, seperti dikatakannya pada _sinarpagibaru.id_.

Ia menanggapi perkembangan pers dewasa ini dan juga adanya Koalisi Wartawan Bersatu yang dibentuk oleh para aktivis pers yang terdiri dari elemen-elemen pers diantaranya wartawan, industri pers (media) dan organisasi pers.

Dia mengatakan elemen itu adalah kekuatan bagi institusi Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers di Indonesia. 

"Kita mendukung apa yang menjadi tuntutan gerakan koalisi yang akan melakukan aksi secara berkesinambungan ke Dewan Pers dan Mabes Polri," katanya.

Dia berharap kedua pimpinan instansi itu mau menerima langsung perwakilan koalisi guna memahami kondisi dan situasi pers yang sebenarnya.

"Karena bukan tidak mungkin perang dingin bisa menjadi konflik horizontal antar sesama elemen pers yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyedia jasa informasi publik di lapangan bila polemik terus dibiarkan,' ujarnya, Rabu (23/3/2022).

Melihat situasi saat ini, dia menduga ada oknum yang memanfaatkan program-program Dewan Pers untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, hingga menyulut api kemarahan para aktifis pers.

"Mengenai kebijakan Dewan Pers yang menjadi pro dan kontra, yakni pertama, tentang media terverifikasi.

"Media terverifikasi Dewan Pers adalah kegiatan Dewan Pers untuk PENDATAAN media terhadap industri pers yang masih eksis dan konsisten menjalankan tugas dan fungsi pers di lapangan," jelasnya.

"Dulu setiap redaksi wajib mengisi formulir dan melampirkan legalisasi badan hukum yang masih berlaku dan bukti tayang/ cetak penerbitan secara berkala, kemudian Dewan Pers mencatat nama-nama media tersebut dan menerbitkan Buku Data Media Dewan Pers," ungkapnya.

Namun belakangan ini, dikabarkan kuisioner formulir ditambah dan dianggap sebagai persyaratan mutlak, yakni sertifikasi kompetensi setiap jajaran redaksi mulai dari wartawan, redaktur hingga pemimpin redaksi. Bila tidak ada maka tidak terverifikasi atau tidak didata Dewan Pers.

'Kemudian kuisioner penepatan upah atau gaji wartawan yang diwajibkan memiliki SK Kementerian Ketenagakerjaan yang harus sesuai dengan standar UMR/ UMP nasional. Tentu ini dilema bagi media-media pemodal kecil dan menengah," lanjutnya.

Belum lagi, biaya untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi.

"Setiap tingkatan yang nilainya jutaan rupiah bahkan terdengar kabar ada yang mencapai belasan juta untuk uji kompetensi utama. Itu pun kalau lulus," imbuhnya.

Esensi dari kebijakan itu, media-media yang belum terverifikasi langsung dieksekusi dan dicap secara terbuka kepada publik sebagai media abal-abal, odong-odong, dan atau media liar.

"Padahal media yang belum terverifikasi sudah jauh eksis sebelum persyaratan itu ditambah-tambahi," jelasnya.

"Hal ini patut disebut sebagai kejahatan “genosida” secara sistematis untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok tertentu," tuturnya.

Kedua, tentang wartawan kompeten dan tidak kompeten. Hal ini juga sebagai pemicu konflik. Secara singkat Sutan memaparkan, bahwa banyak sekali wartawan senior atau yang sudah lama melakukan tugas jurnalistiknya baik itu yang populer maupun yang tidak populer di masyarakat.

"Sekarang terdengar gaung yang kuat di hadapan publik, bahwa wartawan yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi UKW adalah bukan wartawan ataupun wartawan liar," katanya.

Ini menimbulkan kesan bahwa Dewan Pers tidak punya etika dan moral terhadap para senior wartawan yang sudah bekerja sejak lama menjalankan tugas dan fungsi pers dalam memberikan informasi kepada publik selama ini. "Ini pun dapat dikategorikan kejahatan “Genosida”, tegas Sutan.

Ketiga, tentang organisasi wartawan konstituen Dewan Pers. Seingatnya, paska reformasi dulu banyak organisasi-organisasi wartawan yang turut serta membantu dan memperjuangkan Dewan Pers kala itu.

"Sekarang malah Dewan Pers mengklaim organisasi wartawan di Indonesia hanya tujuh organisasi. Di luar daripada itu dipropagandakan dan dibuat image sebagai organisasi liar, abal-abal, tidak sah dan sebagainya," sebutnya.

Di sisi lain, Dewan Pers tidak melihat nilai positifnya sama sekali. "Perjuangan mereka (organisasi pers yang dianggap tidak konstituen Dewan Pers-red) tengah berjuang mendidik, melatih dan membina para anggotanya untuk menjadi profesional," ungkapnya.

"Dewan Pers telah mempertontonkan perilaku yang buruk dihadapan aktifis pers. Ujung-ujungnya, figur jabatan Ketua Dewan Pers akan jadi kambing hitam perilaku jahat tersebut. Padahal ada oknum- oknum yang berkoar- koar merasa paling hebat dan berkuasa, yang lain harus tersingkir,"tegas Sutan.

Untuk itu, dia menghimbau Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, untuk mau membenahi penerapan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Dewan Pers dengan cara arif dan bijaksana, dan membuang oknum-oknum yang congkak dan angkuh. Agar, Dewan Pers mampu menjadi 'holding' yang kuat.

"Mempersatukan semua elemen-elemen pers, dan merangkul organisasi pers sebagai perpanjangan tangan Dewan Pers dalam menata dan membentuk Pers Indonesia yang berkualitas dan profesional, serta mampu bersaing dengan media-media di tingkat internasional," harapnya.

Sebagai penutup konfirmasi, Sutan Nasomal berceloteh, biarlah peserta ujian UKW itu buat anak-anak muda saja, sedangkan yang senior sudah tua di tidak usah lah. "Aturan ketat dikasih ke media dan organisasi pers pemula saja. Kue jangan dimakan sendiri, sesama bis kota jangan saling mendahului,” tutupnya. (Arianto)

Read More

Dewi Aryani: Jasa Raharja Gelar Pelatihan Safety Riding Wujudkan Budaya Berkendara yang Aman

Duta Nusantara Merdeka | Mataram 

Jasa Raharja menggelar sosialisasi keselamatan lalu-lintas dan pelatihan safety riding bagi perwakilan pengemudi ojek online (ojol) dan komunitas motor yang ada di wilayah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Mereka terdiri dari perwakilan pengemudi gojek/grab, perwakilan dari komunitas Honda, perwakilan komunitas Yamaha, dan perwakilan komunitas Suzuki.

Pelatihan safety riding ini bertujuan untuk membangun disiplin dalam berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara penyelenggara program perlindungan dasar kecelakakaan lalu-lintas jalan memiliki tanggung jawab tidak hanya pada penanganan pasca kecelakaan tapi juga pada program preventif pencegahan kecelakaan. 

Untuk itulah dilaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menurunkan angka kecelakaan salah-satunya adalah safety riding.

Pelatihan safety riding ini bertempat di Aula Kantor Cabang PT Jasa Raharja Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (19/03/2022). Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Dirkamsel Korlantas Polri) Brigjen. Pol. Chryshnanda Dwilaksana serta dihadiri Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana bersama Direktur Keuangan Myland didampingi Kepala Divisi Pelayanan Haryo Pamungkas dan Kepala Cabang NTB Emil F Latief.

“Jasa Raharja bersama Korlantas Polri tidak henti-hentinya melakukan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan dan keamanan berkendara. Kami berharap para peserta dapat menangkap dengan baik materi diberikan dalam pelatihan ini, sehingga pengetahuan yang sudah mereka dapatkan bisa dibagikan kepada rekan-rekannya atau komunitasnya, agar semakin banyak anggota masyarakat yang memahami etika dan sopan santun dalam berlalu lintas serta menguasai teknik berkendara secara aman,” ujar Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, saat ditemui di Mataram, NTB.

Pelatihan safety riding ini terbagi menjadi dua sesi yakni sesi teori dan sesi demo/praktik. Pada sesi teori peserta pelatihan mendapat materi soft skill berkendara seperti etika dan sopan santun di jalan, serta teknik atau cara untuk meminimalisir risiko kecelakaan. 

Selanjutnya pada sesi demo, peserta melihat secara langsung demo safety riding oleh Instruktur dari PJR Polda NTB dan trik-trik khusus cara menghindari potensi kecelakaan di jalan.

 “Sesuai data angka kecelakaan di jalan raya didominasi oleh sepeda motor. Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran pengendara untuk bisa tertib saat berkendara dan juga kurangnya pengetahuan akan cara berkendara yang baik dan benar. Pelatihan safety riding ini diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman dan mengutamakan keselamatan. Dalam acara ini kami juga memberikan perlengkapan keselamatan berkendara berupa rompi, helm standart SNI dan sarung tangan. Jadi tidak hanya mendapatkan edukasi tapi juga sekaligus perlengkapan safety. Kami berharap perlengkapan ini dapat dimanfaatkan oleh masing-masing peserta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari terutama saat berkendara di jalan raya,” tutup Dewi. (Lak)

Read More

Heintje Mandagie: Mandat yang Disepakati, Tidak Semua Dilaksanakan Dewan Pers

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekilas ke belakang, Dewan Pers membujuk 29 pimpinan organisasi pers untuk membahas konsep tentang penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers. Sesudah itu terbitlah Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/111/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers Indonesia, Heintje Mandagie menyayangkan penerapan atau implementasi dari penguatan kelembagaan Dewan Pers ini salah diterjemahkan oleh pengurus Dewan Pers di tahun-tahun berikutnya. 

“Bahkan ketentuan yang disepakati justru tidak dilaksanakan secara menyuluruh oleh Dewan Pers hingga saat ini. Ada beberapa poin penting dalam isi penguatan kelembagaan Dewan Pers ini justru dilanggar oleh Dewan Pers,” kata Heintje di Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Salah satunya adalah pada poin ke 10, Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal yang mendukung dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik atau tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan.

Pada poin ke 10 huruf d, diatur tentang penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik dan hendaknya berupa denda proporsional yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pembredelan terhadap media pers.

“Sayangnya poin yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya jurnalistik ini tidak dijalankan sesuai mandat dan amanah yang diberikan kepada Dewan Pers,” ungkapnya.

Contoh kasus yang menghebohkan jagad pers tanah air, Muhamad Yusuf yang bekerja di media Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru, dikriminalisasi akibat berita yang ditulisnya tentang rakyat yang terzolimi oleh perlakuan perusahaan, justru direkomendasi Dewan Pers untuk diproses dengan ketentuan hukum lain di luar UU Pers.

“Almarhum Yusuf pun dikriminalisasi dan ditahan, dan akhirnya tewas dalam tahanan. Dia harus menerima nasib sebagai wartawan yang berita kontrol sosialnya direkomendasi Dewan Pers sebagai “kejahatan” dan layak diteruskan dengan hukum di luar Undang-Undang Pers,” jelasnya.

Pengingkaran terhadap kesepakatan penguatan peran Dewan Pers juga adalah mengenai pembentukan Perwakilan Dewan Pers di berbagai daerah sebagaimana diatur dalam poin ke 2.

“Sampai sekarang nyaris tidak ada perwakilan Dewan Pers di daerah yang terbentuk. Kondisi ini yang menyebabkan semua pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas pemberitaan di media akan lebih memilih melaporkan wartawan atau media ke pihak Polisi jika ada sengketa pers, bukannya ke Dewan Pers,” ungkapnya. (Arianto)

Read More

LQ Indonesia Lawfirm Tuding Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Tidak Profesional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Advokat Jaka Maulana, S.H. dan H. Alfan Sari, S.H,. M.H., M.M. dari LQ Indonesia Lawfirm menuding Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah bersikap tidak profesional dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana perampasan tanah yang diduga dilakukan oleh para Tersangka Welly Mokoginta dan kawan kawan. 

“Tudingan ini bukan tanpa dasar. Kami selaku Kuasa Hukum Prof. Ing Mokoginta dan dr. Sientje selaku Pelapor dalam LP Nomor 451 di Polda Sulut, bahkan telah melakukan klarifikasi ke Jaksa pada Kejati Sulawesi Utara” ungkapnya, Selasa (22/3/2022).

Berdasarkan informasi yang telah dia terima, lanjut Jaka, SPDP atas nama Tersangka Welly Mokoginta, dkk telah dikirimkan dan telah pula diterima oleh Kajati Sulawesi Utara pada bulan April 2022. Namun, hingga pada saat kami menghadap kemarin, berkas perkara belum juga diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa. 

“Padahal kita sama-sama tahu bahwa ada batas waktu untuk melakukan penyelidikan. Bahkan secara SOP, dalam hal penyidik belum menyerahkan berkas kepada Jaksa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka SPDP itu akan dikembalikan” terangnya. 

Menurut Jaka, hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa pihak Kepolisian, dalam hal ini Penyidik Polda Sulawesi Utara seolah tidak serius bahkan terkesan tidak profesional dalam penanganan perkara ini. 

“Sungguh sangat disayangkan, ternyata slogan Presisi yang digaungkan oleh Kapolri tak lebih dari sekadar slogan saja. Gaungnya pun seolah tidak sampai ke Sulawesi Utara. Karena pada prakteknya, tidak ada yang berubah. Penanganan perkara yang sudah begitu terang dan jelas pidananya saja ternyata masih bergerak sangat lambat,” ungkapnya. 

Penasihat Hukum Pelapor, H. Alfan juga akan menempuh upaya hukum guna menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran penyidikan dalam masalah ini. 

“Pasti. Kami sudah mengendus adanya dugaan itu. Saat ini kami tengah mengumpulkan data dan bukti pendukung sebagai bahan laporan kami ke bagian terkait, namun demikian kami tetap akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk memastikan perjalanan kasus tersebut ditangan para penyidik,” ujarnya. 

LQ Indonesia Lawfirm meminta agar Kapolda Sulut menjalankan amanah Kapolri yaitu Presisi Berkeadilan agar penyidik dapat profesional dan menjalankan proses hukum sesuai Hukum Acara yang ada dan jangan ada permainan oknum yang nantinya akan merusak integritas dan reputasi Polri. 

"Apalagi Presiden Jokowi sudah menekankan agar POLRI segera berantas Mafia Tanah yang menyusahkan masyarakat," tegas Advokat Alfan Sari. 

Dalam perjalanan di Manado, Advokat Alfan Sari dari LQ Indonesia Lawfirm sempat dicegat dan dikeroyok 3 preman tidak dikenal, untung dengan ilmu bela dirinya bisa mengalahkan dan membuat jatuh 3 pengeroyok. "Jika seorang lawyer LQ tidak bisa membela diri sendiri, bagaimana mau membela orang lain," ucapnya. 

Video pengeroyokan 3 oknum preman terhadap rekan Advokat dari LQ Indonesia Lawfirm dapat dilihat di kanal Youtube LQ Indonesia Lawfirm:  https://youtu.be/cUnFtKTzgaw. (Arianto)

Read More

Restoran Padang Sari Ratu ke-21 Buka di Sarinah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gedung Sarinah kini resmi dibuka kembali untuk umum pada Senin (21/3/2022) pukul 09.00 WIB. Paska renovasi, Sarinah akan beroperasi setiap hari mulai pukul 10.00 hingga pukul 21.00 WIB. Nampak pandangan Gedung Sarinah tampil lebih indah dan nyaman menjadi daya tarik tersendiri sebagai tempat salah satu tongkrongan favorit kaum muda ataupun komunitas.

 

"Bersamaan dengan peresmian Sarinah, kami menggelar opening Restoran Padang Sari Ratu ke-21 di Gedung Sarinah Thamrin Jakarta pada hari ini," kata Inna Rossaria Auwines, Owner Sari Ratu kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka usai penguntingan pita, Senin (21/3/2022). 

Suatu kebanggaan bagi Sari Ratu, karena terpilih oleh Bapak Menteri BUMN yang menjadi satu-satunya Restoran padang yang mendapatkan kehormatan untuk menempati Gedung Sarinah.

Terkait menu, Inna menjelaskan, Sari Ratu menyediakan: Kepala ikan kakap, Gule, kepala ikan kakap, Sate Padang, ayam pop, rendang, Gule kikil, sambal ijo, sambel merah, pete goreng, dan juga ada nasi pulen.

Dari segi branding, lanjut Inna, Sari Ratu fokus memposisikan brand-nya untuk kalangan atas. Sari Ratu ada di mal-mal kelas atas seperti di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, Sarinah, Singapura dan Malaysia.

Dengan menyasar kalangan menengah atas, maka makanan dijamin bersih, menu komplit, dan tentulah rasanya enak dengan harga yang di atas rata-rata. "Walau harganya diatas rata-rata, Sari Ratu selalu ramai dikunjungi oleh konsumen kelas menengah atas," ucapnya.

"Insyaallah, pandemi Covid-19 segera mereda, kita bisa kembali berusaha dan meningkatkan perekonomian yang sedang terpuruk," pungkasnya. (Arianto)

Read More

YASMIN Gelar Acara Ngobrol Radikalisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

10 thn terakhir ini Intoleransi dan Radikalisme muncul membesar, menjadi sebab timbulnya kegaduhan di negara kita. Tidak terhitung hinaan dan persekusi terhadap kaum minoritas dan orang2 yang tidak seiman dan sepemahaman. Belum lagi berbagai penyelewengan dana2 masyarakat yang diketahui ujungnya bermuara pada pembiayaan terorisme atau aksi makar terhadap negara.

Terkait hal diatas, Yayasan Amalbhakti Sahabat Madani Indonesia (YASMIN) menggelar acara NGOBRAL (Ngobrol Radikalisme) bersama Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, mantan Kapolda Jabar serta Arif Fadil alias Basorudin alias Abu Amal, mantan Imaroh NII Pamekasan Madura.

"Bahaya Intoleransi dan Radikalisme ini sudah sangat meresahkan, dimana berbagai lapisan masyarakatpun berpotensi terkena paparan paham Intoleransi dan Radikalisme ini," kata Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, Ketua Dewan Pembina YASMIN dalam acara NGOBRAL, "Ngobrol Radikalisme" di Jakarta, Selasa (22/03).

Oleh karena itu, ujar Ketua Dewan Pembina YASMIN, kami pada hari ini merangkul dan menjadikan para eks yang terpapar Paham Radikalisme dan Intoleransi ini sebagai partner dan anggota, terutama pada agenda kali ini, dimana Pak Arif Fadil sebagai mantan anggota Negara Islam Indonesia (NII) pada perekrutan tahun 1993 dan telah keluar dan bergabung kembali serta mengakui NKRI sebagai Negara yang mana beliau adalah sebagai warga negara yang taat dan patuh serta tunduk pada hukum dan norma yang berlaku serta sudah menyadari bahaya dari Paham Radikalisme dan Intoleransi ini menjadi salah seorang pembicara pada agenda NGOBRAL hari ini.".

Terutama di wilayah Jawa Barat, lanjutnya, dimana Paham Radikalisme dan Intoleransi ini berkembang dengan pesat dan berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas bagi NKRI, maka kami beserta beberapa tokoh agama bersatu padu dan berkoordinasi untuk mencegah penyebaran paham Radikalisme dan Intoleransi baik secara masif dan terencana melalui pembagian buku-buku keagamaan dan hal yang lainnya maupun secara senyap, sebab mereka-mereka itu (Penganut dan Penyebar paham Radikalisme dan Intoleransi-Red) melakukan penyebaran paham inipun secara senyap.

Disaat yang sama, Arif Fadil, mantan anggota NII Tahun 2001 menjelaskan, "Perlu banyak bantuan dan sinergi dari berbagai pihak agar tetap bersinergi dalam rangka menjadi sebuah hal yang memiliki mata rantai dalam rangka mengkondisikan hal-hal bersifat saling berkaitan dan tetap dapat mencegah penyebaran paham Radikalisme dan Intoleransi di NKRI.

Anton Charliyan memanggil rasa peduli dari segenap elemen bangsa untuk tetap melakukan dukungan bagi pencegahan penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi ini, seraya menyebutkan, "Kami akan tetap berjuang dan konsisten dalam melakukan tindakan yang bersifat damai dan sinergis bersama berbagai stakeholder dan menghimbau bilamana ada yang tergerak untuk mendukung agenda yang bersifat penting dan bermanfaat ini secara moril maupun materiil," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Formasu Jakarta Apresiasi Terhadap Kapolda Sumut Yang Telah Berhasil Mengungkap Kasus Kerangkeng Manusia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Forum Mahasiswa Sumatera Utara yang berada di Jakarta memberikan apresiasi terhadap Kapolda Sumut beserta jajaran atas keberhasilan mengungkap menetapkan 9 orang tersangka pada kasus tempat kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin di langkat, Sumut ( sumatera utara ), kasus kerangkeng yang sempat menghebohkan publik di ungkap dengan cepat yang pasalnya Formasu Jakarta menyebut kasus kerangkeng ini terbilang cepat berhasil terungkap oknum - oknum yang terlibat di dalamnya 

Ketua Umum Formasu Jakarta Dedi Siregar mengatakan kepada rekan-rekan media hari ini terkait keberhasilan Kapolda Sumut dalam mengungkap berbagai kasus terutama yang menjadi sorotan publik soal kerangkeng manusia di Langkat, melalui siaran persnya kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan jajarannya yang telah berhasil mengungkap kasus kejahatan terkait ditemukannya tempat kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, Sumatera Utara. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami pelanggaran hukum lainnya terkait kasus kerangkeng manusia tersebut.

Dedi Siregar mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan bentuk prestasi Kapolda Sumut Irjen.Pol.Panca Putra Simanjuntak, M.Si. beserta jajaran yang patut kita apresiasi, mengingat angka kejahatan di Sumut sudah sangat berkurang berkat kesiagaan aparat kepolisian di daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Para tersangka juga terancam hukuman 15 tahun pidana. Bahkan yang terlibat hingga menyebabkan korban meninggal dunia, bisa mendapatkan hukuman pidana tambahan sepertiga dari pidana pokok," 

" dengan keberhasilan Kapolda Sumut Irjen.Pol.Panca Putra Simanjuntak, M.Si. dan jajaran pengungkapan kasus kerangkeng dugaan perbudakan dalam kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin dengan menetapkan 9 (sembilan) orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perbudakan kerangkeng manusia tersebut patut di ajungi jempol " 

Sebagai informasi bahwa saat ini pihak Polda Sumut telah berhasil mengungkap dan  menetapkan sebanyak 9 orangb tersangka kesembilan tersangka tersebut berinisial, HS, IS, TS, RG, JS, DP, HG, SP dan TS. Adapun ke tujuh tersangka ditetapkan karena diduga terlibat penganiayaan hingga korban kerangkeng manusia tersebut tewas.

Sementara itu, dua tersangka lainnya SP dan PS diduga sebagai pelaku kerangkeng.

Selain itu, kinerja Kapolda Sumut dinilai signifikan dalam upaya untuk  memberantas kejahatan di Sumut. Kami sangat mengapresiasi kinerja dan respons cepat dari jajaran Polda Sumut yang bekerja cepat untuk  mengungkap kasus ini secara tuntas. Kami juga  mengucapkan banyak  terimakasih kepada Kapolda Sumut yang terus bekerja tanpa lelah untuk melakukan penyidikan kasus ini, dan kami juga mendoakan agar polisi dapat menuntaskan kasus ini secara tuntas dan sesuai harapan masyarakat. Xx

Read More