Kepala Badan Pangan Nasional Menghadiri Pembukaan Munas V APTRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Badan Pangan Nasional kunjungi sejumlah Stakeholders bertemu dengan perwakilan penggiling padi, peternak layer, dan asosiasi petani tebu rakyat Indonesia sebagai upaya menerima aspirasi guna mewujudkan transformasi ketahanan pangan di Indonesia. 

Selasa (22/02/2022).

Pada agenda kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menghadiri kegiatan pembukaan Musyawarah Nasional (MUNAS) V Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Yogyakarta secara luring bersama Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, turut hadir Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin secara daring sekaligus meresmikan pembukaan Munas V APTRI. 

Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengatakan Pemerintah terus berupaya memenuhi pasokan kebutuhan gula dalam negeri, komitmen ini terus diimplementasikan melalui program revitalisasi industri gula, dan berharap Indonesia dapat kembali meraih kejayaan dengan memperbaiki kondisi dan kualitas pabrik gula agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang juga akan berimbas pada kesejahteraan petani.

Pada kunjungan kerjanya, Kepala Badan Pangan Nasional menyatakan dukungannya terhadap APTRI guna mewujudkan kemandirian pangan swasembada gula di Indonesia.

Selain itu, Arief mengatakan bahwa Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) berencana akan bertransformasi dalam digitalisasi data stok dan harga pangan melalui dashboard neraca pangan, sehingga Badan Pangan Nasional menjadi sentral data untuk semua stakeholders.

“Untuk kemudahan masyarakat dalam mengakses ketersediaan pangan, Badan Pangan akan Transformasi digitalisasi dashboard pangan,”Jelas Arief. 

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yogyakarta turut bersilaturahmi serta mendengarkan aspirasi perwakilan peternak layer terkait kestabilan harga telur.

“Mengenai isu pangan telur, terdapat dua strategi yang akan ditempuh Badan Pangan Nasional dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga telur, yakni melalui penugasan kepada BUMN Perum Bulog serta skema komersial melalui Holding Pangan ID Food.” Pungkas Arief. 

Menurutnya, hal ini merupakan kolaborasi Antara Badan Pangan Nasional dengan Kementerian BUMN, sebagaimana yang dipesankan Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya untuk menciptakan Ekosistem di Indonesia. 

Arief menambahkan kolaborasi stabilisasi pangan juga selaras dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk dapat menjaga ketersediaan pasokan dan harga pangan melalui sinergi dengan Kementerian Perdagangan. 

Mengenai isu kenaikan harga tempe dan tahu di Indonesia, Arief menanggapi bahwa Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema kolaborasi berbagai lembaga Pemerintahan seperti Kemenko Perekonomian - Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi dan UKM dan non Pemerintah seperti Gakoptindo (Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia), Asosiasi lainnya guna solusi dari isu stabilisasi harga kedelai yang berdampak pada kenaikan harga Tempe dan tahu di Indonesia. 

“Skema penugasan pemerintah atau skema subsidi kepada pengrajin tempe dan tahu dapat dilakukan kepada Perum Bulog oleh Badan Pangan Nasional,” kata Arief.

Arief melanjutkan, skema tersebut tentunya akan diusulkan dan dibahas pada Rapat lanjutan sejumlah pihak dan persetujuan Presiden Joko Widodo. 

Kunjungan kerja pasca dilantik Presiden Jokowi beberapa hari lalu, Kepala Badan Pangan Nasional turut bersilaturahmi dan diskusi dengan DPD Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia DIY (DPD PERPADI DIY), sebagai langkah awal bentuk sinergi dan kolaborasi dari sektor hulu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan beras Nasional. (Arianto)

Read More

Apresiasi Ulama Di Banten Ikuti Vaksinasi, Kapolri: Kabar Baik dan Motivasi Bagi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Banten 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau akselerasi percepatan vaksinasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Badan Diklat Banten, Kabupaten Pandeglang, Selasa (22/2/22). Kegiatan ini, juga terlaksana secara serentak di 34 Provinsi Indonesia.

Akselerasi vaksinasi yang digelar di Banten ini disaksikan dan dihadiri langsung para ulama dan tokoh agama. Hal ini, kata Sigit menjadi motivasi untuk masyarakat yang masih ragu untuk melaksanakan vaksinasi.

"Saya dapat informasi bahwa rata-rata beliau-beliau (tokoh agama dan ulama) saat ini minimal sudah vaksin kedua dan bahkan rata-rata sudah mau masuk vaksin ketiga. Jadi ini tentunya kabar baik kita semua dan bisa menjadi motivasi bagi masyarakat yang masih ragu-ragu untuk bisa vaksin," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menegaskan, percepatan vaksinasi saat ini sangat penting dilakukan, mengingat angka Covid-19 khususnya varian Omicron masih tinggi. Hingga saat ini, angka harian Covid-19 masih berada di sekitar angka 34 ribu hingga 64 ribu.

"Tentunya kita harus tetap waspada tapi tak perlu takut dan salah satunya yang terus kita gencarkan bagi masyarakat yang belum vaksin agar mau melaksanakan vaksin," ujar Sigit.

Sigit mengimbau bagi masyarakat yang sudah vaksin pertama tapi belum melakukan penyuntikan vaksin dosis kedua agar segera datang ke gerai-gerai vaksin yang sudah disiapkan. Begitupun juga bagi masyarakat yang sudah waktunya melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster untuk disegerakan.

Apalagi, kata Sigit, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyatakan waktu pelaksanaan mendapatkan vaksinasi booster sudah bisa 3 bulan sejak dapatkan vaksinasi kedua bagi kelompok lanjut usia (lansia). 

Kementerian Kesehatan memperpendek jeda vaksinasi booster bagi warga usia 60 tahun ke atas. Warga lanjut usia bisa memperoleh vaksin dosis ketiga dengan jarak tiga bulan dari vaksin kedua.

Aturan itu termaktub dalam Surat Edaran bernomor SR.02.06/II/1123/2022 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu pada 21 Februari 2022.

"Ini sangat penting, khususnya bagi keluarga kita yang lansia harus betul-betul kita jaga karena memang kondisi tertentu varian delta dan omicron masih ada. Angkanya masih tinggi dan ada risiko yang harus kita hindari dan jaga," ucap Sigit. 

Sigit menekankan, seluruh pihak tidak boleh lengah ataupun abai dalam pengendalian Pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu soliditas dan kekompakan semua elemen, baik stakeholder terkait maupun masyarakat.

"Indonesia sudah berada di urutan keempat dunia untuk vaksinasi. Dan harapan kita sebentar lagi bisa ketiga atau kedua dengan kerja sama kita semua," tutur Sigit.

Akselerasi vaksinasi dilakukan guna membentuk kekebalan kelompok. Hal Ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi.

Ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ini bisa berada di angka 5 persen. Negara lain, kata Sigit, ada yang mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi, bahkan ada yang mengalami tingkat inflasi yang cukup dalam.

"Harapan kita dengan semua yang kita lakukan bisa menjaga ekonomi kita bertumbuh dengan baik, tingkat inflasi kita jaga dan ini perlu dukungan dari masyarakat dan seluruh stakeholder," papar Sigit.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan pengarahan terkait upaya dan strategi percepatan vaksinasi untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19 di seluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

198 Satuan Kerja di Mahkamah Agung Mendapatkan WBK Selama 2018-2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada Selasa, 22 Februari 2022 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Tahun ini, Laporan Tahunan Mahkamah Agung mengambil tema ”Akselerasi Perwujudan Peradilan Modern”. Tema ini merupakan rangkaian estafet dari tema-tema sebelumnya yang mengisyaratkan tentang sebuah tekad, semangat, serta optimisme dari seluruh aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk mampu bergerak cepat, merespons serta beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial itu menambahkan bahwa di bidang pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM capaian Mahkamah Agung dan badan   peradilan di bawahnya pada   tahun 2021, sebanyak 43 (empat puluh tiga) satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), salah satunya diraih oleh satuan kerja setingkat Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan 5 (lima) Satuan Kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), salah satunya diraih oleh satuan kerja setingkat Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

“Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 14 (empat belas) satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM dan atas capaian tersebut untuk kedua kalinya Ketua Mahkamah Agung dianugerahi sebagai Pemimpin Perubahan Tahun 2020 dan tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkap Guru Besar bidang Hukum Universitas Diponegoro tersebut.

MAHKAMAH AGUNG RAIH REKOR MURI TERKAIT DIKLAT APARATUR TERBANYAK

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung memaparkan bahwa Mahkamah Agung melalui Balitbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui  pelatihan terhadap 17.722 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) aparatur yang terbagi kepada dua bidang kompetensi pelatihan, yaitu pelatihan di bidang teknis serta pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan.

Realisasi program pelatihan aparatur peradilan pada tahun 2021 telah mampu melampaui target yang direncanakan, yaitu untuk pelatihan teknis yudisial berhasil melatih sebanyak 4.244 (empat ribu dua ratus empat  puluh empat) aparatur atau  sebesar 115,64% dari target yang direncanakan, yaitu sebanyak 3.670 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh) aparatur.

Sementara itu, untuk pelatihan  manajemen dan kepemimpinan telah berhasil melatih sebanyak 13.478 (tiga belas ribu empat  ratus tujuh puluh delapan) aparatur atau sebesar 223,51% dari target yang direncakan, yaitu 6.030 (enam ribu tiga puluh) aparatur. Jumlah tersebut sekaligus telah mencatatkan rekor untuk kedua kalinya pada Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas prestasi dalam pelaksanaan Diklat Aparatur terbanyak sepanjang tahun 2021.

Terkait capaian tersebut, secara khusus Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih kepada Para Pimpinan Mahkamah Agung, Para Hakim Agung, dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, Sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, Para Direktur Jenderal dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Para Kepala Badan pada Mahkamah Agung, beserta seluruh warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas peradilan sehingga kita mampu meraih capaian- capaian yang sangat membanggakan ini. (Lak/Ant)

Read More

Peringati Pekan Sarapan Nasional, Nestlé Terus Ajak Masyarakat untuk Penuhi Sarapan Seimbang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nestlé Indonesia memperkuat komitmennya mengajak masyarakat terutama anak-anak untuk memenuhi gizi seimbang dengan mengawali hari dengan sarapan sehat. Dalam rangka Pekan Sarapan Nasional (PESAN) yang diperingati setiap tanggal 14-21 Februari, Nestlé melakukan rangkaian kegiatan untuk mengedukasi keluarga Indonesia tentang pentingnya memenuhi sarapan seimbang. Hal ini juga sejalan dengan program global Nestlé Dukung Anak Lebih Sehat (Nestlé for Healthier Kids) untuk membantu 50 juta anak hidup lebih sehat pada 2030.

Hal ini diungkapkan oleh Sufintri Rahayu, Corporate Affairs Director Nestlé Indonesia, “Nestlé senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat melalui produk-produk kami. Melalui berbagai kegiatan yang telah diinisiasikan oleh Nestlé, kami berharap dapat membantu keluarga-keluarga Indonesia memenuhi sarapan sehat dan seimbang, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat,” ujar Sufintri dalam keterangan pers, Senin (21/02)

Sarapan yang dilengkapi dengan gizi seimbang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi di pagi hari karena dapat memenuhi 25 - 30 persen dari total Angka Kebutuhan Gizi (AKG) setiap harinya. Maka itu, sejak 2019 Nestlé Indonesia telah memperkenalkan Prinsip ABC untuk menjelaskan tahapan sarapan yang seimbang dan bergizi, yaitu:

Atur porsi untuk memastikan jumlah asupan makanan cukup (tidak berlebih dan tidak kurang) sehingga mendukung aktivitas setiap hari.

Baca label kemasan makanan untuk memperhatikan kandungan gizi dan cara penyajian sehingga membantu masyarakat agar memahami produk yang mereka konsumsi dan dapat menikmati manfaat produk secara maksimal.

Cukupi asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan mengonsumsi beragam jenis makanan.

Corporate Nutritionist Nestlé Indonesia Eka Herdiana juga menjelaskan lebih lanjut mengenai ABC ini, “Pengetahuan tentang aturan porsi makan sangat diperlukan agar kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi dengan baik. Kami berkomitmen mengajak masyarakat untuk menanamkan kebiasaan sarapan sehat berprinsip ABC, yang sejalan dengan anjuran Isi Piringku oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai pedoman gizi seimbang bagi masyarakat.”

Selain Prinsip ABC, program Nestlé Dukung Anak Lebih Sehat mengajak keluarga Indonesia untuk menanamkan kebiasaan baik untuk pola hidup sehat sejak dini, seperti (1) makan makanan beragam dan bergizi seimbang, (2) mengatur porsi, (3) aktif bergerak, (4) minum air putih, dan (5) makan bersama keluarga.

Kepedulian Nestlé terhadap gizi anak-anak Indonesia juga ditunjukkan melalui berbagai kegiatan inspiratif, salah satunya kampanye sarapan bergizi KOKO KRUNCH Nutrismarta yang telah menjangkau 89,900 orang tua dan anak-anak melalui talk show. 

Dukungan Nestlé untuk membantu keluarga Indonesia memenuhi sarapan sehat juga berlangsung sepanjang tahun. Pada 2021, Nestlé Indonesia melalui kegiatan KOKO KRUNCH Olimpiade telah menjangkau lebih dari 37,000 anak-anak dan orang tua dalam kegiatan sarapan beserta kompetisi menggambar dan mewarnai secara virtual. Melalui brand MILO, Nestlé juga mengedukasi orang tua mengenai gizi seimbang melalui Kuliah WhatsApp. Hingga 2021, lebih dari 300,000 anak dan orang tua telah mendapatkan informasi melalui kegiatan ini.

Sebagai perusahaan yang mendukung pemenuhan gizi seimbang pada masyarakat, Nestlé menghadirkan berbagai rangkaian produk yang diperkaya untuk melengkapi sarapan seimbang. Nestlé telah melakukan fortifikasi gizi seperti zat besi, zink, vitamin A dan vitamin D dalam produk-produknya, termasuk untuk DANCOW, MILO, LACTOGROW, BATITA, NESTLÉ IDEAL, CERELAC dan KOKO KRUNCH. Sejak 2015, Nestlé telah mengurangi jumlah gula dan garam persajian serta fortifikasi kalsium dan vitamin D serta menggunakan gandum utuh dalam seluruh sereal Nestlé. (Lak/Tha)

Read More

PPKM Jawa - Bali Diperpanjang, 4 Kota Naik Status Menjadi Level 4

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 yang akan berlaku mulai tanggal 22 s.d. 28 Februari 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipatif penanggulangan Covid-19 ditengah merebaknya varian omicron di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari upaya transisi secara bertahap menuju endemi Covid-19 dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Di dalam pengaturan ini, berdasarkan hasil evaluasi atas Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, terdapat 4 (empat) kota di wilayah Jawa-Bali yang ditetapkan menjadi Level 4, yaitu Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Madiun.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA mengatakan di dalam keterangan persnya, bahwa perubahan jumlah daerah di dalam Inmendagri 12/2020 ini adalah tidak adanya daerah di Jawa Bali yang berada di Level 1 dari yang sebelumnya terdapat 4 daerah pada Inmendagri 10/2022. 

Penurunan jumlah daerah juga terjadi di Level 2, yang saat ini terdapat 25 daerah dari yang sebelumnya 58 daerah. 

Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi di Level 3, dimana sebelumnya terdapat 66 daerah, namun pada Inmendagri 12/2022 ini menjadi 99 daerah. 

Begitu pula dengan daerah di Level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah yang sebelumnya pada Inmendagri 10/2022 tidak ada.

Safrizal yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas Covid-19 menjelaskan secara detail bahwa pengaturan di dalam Inmendagri 12/2022 terdapat pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah dengan Level 4, yaitu:

1. Kegiatan pada sektor non esensial dapat beroperaasi 25% WFO (Work From Office) bagi pegawai yang sudah divaksin;

2. Industri orientasi ekspor dapat beroperasi 75% staf untuk setiap shift di fasilitas produksi/pabrik, dan 25% pelayanan administrasi perkantoran dengan menerapkan protokol kesehataan yang ketat;

3. Perhotelan non karantina dapat beroperasi dengan melakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan kapasitas 50%, serta 25% untuk penggunaan ballroom/fasilitas kebugaran/ruang rapat;

4. Restoran/rumah makan, kafe, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, hingga kegiatan pada pusat perbelanjaaan dapat beroperasi hingga Pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Khusus bagi supermarket, hypermarket dan pusat perbelanjaan, perlu dilakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan hanya pengunjung dengan kategori hijau yang dapat diijinkan masuk;

5. Sedangkan untuk restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional mulai dari Pukul 18.00 s.d. Pukul 00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%;

6. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari tetap diijinkan beroperasi namun hanya sampai Pukul 20.00;

7. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35%, kecuali untuk bioskop maksimal 25% dari kapasitas;

8. Pusat kebugaran/gym dapat beroperasi maksimal 25% dari kapasitas;

9. Fasilitas umum dan tempat kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan dapat beroperasi maksimal 25%, sedangkan untuk operasional tempat ibadah dapat melaksanakan aktivitas maksimal 50%;

10. Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

11. Anak-anak dibawah usia 12 tahun dapat melakukan aktivitas di tempat umum dengan didampingi orang tua, dan khusus bagi anak usia 6 s.d. 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama.

“Terhadap adanya kecenderungan peningkatan level daerah perlu disikapi dengan upaya 3T yang intensif, sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melalukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat, untuk memastikan kendali di sektor hilir rumah sakit tidak mengalami tekanan dan peningkatan yang eksponensial. Hal ini dapat terwujud bila Posko Desa/Kelurahan bergerak aktif di sektor mikro” tambah Safrizal.

“Mencermati kondisi dewasa ini, pemerintah daerah harus terus melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dan menggencarkan vaksin booster yang paralel dengan upaya edukasi berkelanjutan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Temui Sultan, Erick Thohir Bahas Tol hingga Candi Borobudur

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan rencana pengembangan infrastruktur yang dilakukan BUMN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus melalui proses bisnis yang baik agar menghasilkan output yang juga baik bagi masyarakat sekitar. Erick pun telah bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membicarakan proses pembangunan tol hingga pengembangan Candi Borobudur di kantor Gubernur DIY di Yogyakarta, Senin (21/2/2022).

"Dalam silaturahmi dengan Sri Sultan tadi, kami banyak berbicara mengenai progres pembangunan tol, termasuk persoalan pembebasan lahan," ujar Erick.  

Masih kata Erick, BUMN berkomitmen penuh dan berkoordinasi secara intensif dengan Pemprov DIY terkait pembangunan tol. Erick menilai hal ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, melalui Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah.

"BUMN dan Pemprov DIY juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat agar pengembangan jalan tol dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah, dan tentunya masyarakat itu sendiri," ucap Erick.

Erick berharap kehadiran jalan tol dapat semakin memperkokoh citra Jogja sebagai destinasi unggulan.

Erick meyakini keberadaan jalan tol juga akan mengurangi biaya logistik dan menimbulkan efek berganda dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Jogja.

Selain tol, Erick juga menyampaikan komitmen BUMN dalam pengembangan wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Erick menyampaikan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan

Ratu Boko (Persero) atau TWC saat ini telah bergabung dalam sebuah ekosistem holding pariwisata dan pendukung atau InJourney. Erick menyebut kehadiran InJourney akan memberikan wajah baru dalam model pariwisata Indonesia.

"Dengan adanya holding, TWC tak lagi berjuang sendiri dalam mengembangkan Candi Borobudur dan Candi Prambanan," ungkap Erick.

Nantinya, ucap Erick, InJourney akan berkolaborasi dalam memperkuat branding hingga, membuat paket bundling, hingga mengemas event di Candi Prambanan dan Candi Borobudur agar lebih menarik.

"Pengembangan wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan juga akan melibatkan pemerintah

daerah di sekitar Joglosemar agar efek berganda yang diciptakan bisa dirasakan bagi semua," kata Erick menambahkan. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo Lantik Gubernur Lemhannas dan Kepala Badan Pangan Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Februari 2022. Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas.

Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Gubernur Lemhanas dan Kepala Badan Pangan yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.

Selanjutnya, Andi Widjajanto akan menjalankan tugas sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Widjojo yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Pria kelahiran 3 September 1971 ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2014-2015.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Andi Widjajanto mengatakan bahwa Lemhannas akan melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21.

“Sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional, menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global, serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi.

Sementara itu, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional ke depan yaitu melakukan sinergi dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi baik peternak, nelayan, maupun petani.

“Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya, sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol. Purwadi Arianto. (Lak/Tha)

Read More

Dilantik Jadi Kasetwapres Definitif, Wapres Ucapkan Selamat kepada Ahmad Erani Yustika

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Plt. Kasetwapres) Ahmad Erani Yustika telah dilantik secara resmi menjadi Kasetwapres definitif oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Aula Serbaguna Gedung 3 Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat, Jum'at (18/02/2022). Mengetahui hal ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pun turut mengucapkan selamat atas pelantikan Kasetwapres baru tersebut. 

"Bapak Wapres mengucapkan selamat atas dilantiknya Prof. Erani sebagai Kasetwapres," ungkap Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya, Senin (21/02/2022).

Lebih lanjut, menurut Masduki, Wapres berpesan agar Prof. Erani terus mengedepankan kerja kolaboratif (collaborative working) dalam mendukung tugas-tugas Wapres. 

"Collaborative working penting karena tugas-tugas Wapres hampir semua melibatkan banyak kementerian dan lembaga," terang Masduki. 

"Sebut saja secara khusus Wapres ditugasi oleh Presiden sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dan lain-lain," imbuhnya. 

Di samping kerja kolaboratif, lanjut Masduki, Wapres juga berharap Kasetwapres baru terus berinovasi dalam memberikan dukungan teknis dan substansi kepada Wapres.

"Terutama agar tugas-tugas Wapres tersebut semuanya dapat membuahkan hasil nyata di akhir periode pemerintahannya pada 2024 mendatang, atau Wapres biasa menyebut dengan istilah _netas_ ," jelasnya.

Terakhir, Masduki menuturkan bahwa Wapres juga secara khusus meminta agar Kasetwapres baru terus melanjutkan program reformasi birokrasi di lingkungan Setwapres. 

"Pak Wapres berharap Setwapres harus menjadi contoh dalam penerapan sistem merit sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, Ahmad Erani Yustika diangkat sebagai Plt. Kasetwapres menggantikan Mohamad Oemar yang dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Perancis, pada Senin (25/10/2021). Sebelumnya, Ahmad Erani Yustika juga sempat menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi pada 2018 - 2019 sebelum diangkat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Setwapres. 

Sebelum berkecimpung dalam lingkungan pemerintahan, Ahmad Erani Yustika tercatat mengawali karirnya sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Pria kelahiran Ponorogo ini dikenal aktif menulis karya ilmiah, hingga sekitar 750 artikelnya dimuat diberbagai media massa dan jurnal ilmiah. Selain itu, sekitar 30 buku juga berhasil ia terbitkan. Aktivitas kepenulisannya tersebut, menjadikan Ahmad Erani Yustika terpilih sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya pada 2007, melengkapi gelar dosen berprestasi tingkat nasional yang diraihnya pada tahun yang sama. (Lak/Tha)

: 

Read More

Tengku Sayyed: Syaiful Amri Datuk Domo Sangat Tepat Jadi Wakil Walikota Dumai

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Milineal pendukung pasangan Paisal-Amris (PAS) di Pilkada Dumai 2020 lalu, Garda Muda PAS dan Poros Muda PAS memberikan dukungan kepada Syaiful Amri Datuk Domo untuk meneruskan perjuangan almarhum Amris sebagai Wakil Walikota Dumai. 

KOMUNITAS milineal pendukung pasangan Paisal-Amris (PAS) menilai sosok Ketua Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ka'bah, Syaiful Amri Datuk Domo dinilai layak dan pantas mendampingi Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS. Selain dekat dengan banyak kalangan, juga memahami dunia anak muda. 

"Menurut saya, sosok (Syaiful Amri Datuk Domo) ini sudah sangat tepat. Kepribadian beliau tidak jauh berbeda dengan almarhum Pak Amris. Dekat dengan banyak orang, dan punya kepedulian yang tinggi," ungkap Ketua Garda Muda PAS, Tengku Sayyed Hasrian Alhinduan kepada media Duta Nusantara Merdeka usai silaturahmi bersama Syaiful Amri Datuk Domo di Dumai, Senin (21/02/22). 

Lebih lanjut disampaikannya, sosok Syaiful Amri Datuk Domo juga bukan orang yang baru terkenal. Pada masa Pilkada Dumai 2020 lalu cukup sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan kalangan anak muda. 

"Dan yang paling penting, Beliau bisa menyesuaikan, termasuk dengan anak muda. Waktu Pilkada lalu kami juga sudah bersama. Beliau orangnya punya komitmen dan tidak membeda-bedakan orang," tambah Tengku Sayyed Hasrian Alhinduan. 

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Poros Muda PAS, Muhammad Addhari bahwa Syaiful Amri Datuk Domo sangat layak dan pantas untuk mendampingi Walikota Dumai. Tinggal lagi memastikan sejauh mana dukungan partai pengusung PAS untuk mengusulkan namanya ke DPRD Dumai. 

"Soal kelayakan dan kepantasan tidak perlu diragukan, namun untuk bisa menjadi wakil walikota tentu butuh dukungan partai. Kita berharap partai bisa mempertimbangkan, untuk mengusulkan nama Syaiful Amri Datuk Domo," papar Muhammad Addhari. 

Pada kesempatan itu, Tengku Sayyed Hasrian Alhinduan dan Muhammad Addhari juga mempertanyakan visi misi Syaiful Amri Datuk Domo jika nantinya menjadi Wakil Walikota Dumai. Hal itu penting mereka ketahui mengingat sejumlah program sudah sempat dibahas bersama almarhum Amris sebelum beliau meninggal dunia. 

"Kami ingin tahu juga apa visi misi Datuk jika ditakdirkan Allah menjadi Wakil Walikota Dumai menggantikan almarhum Pak Amris," ujar mereka. 

Menyikapi hal itu, Syaiful Amri Datuk Domo menyampaikan dirinya tidak memiliki visi misi. Namun pihaknya memastikan akan melanjutkan program yang sudah disusun oleh pasangan Paisal dan Amris, serta merealisasikan janji-janji politik yang pernah disampaikan almarhum. 

"Termasuk mungkin ada janji almarhum untuk kalangan anak muda. Namun segala sesuatunya tentu tergantung ikhtiar yang sedang kita lakukan saat ini. Jika saya ditakdirkan Allah SWT menjadi Wakil Walikota Dumai, Kita akan bersama-sama merealisasikan visi misi almarhum bersama Walikota H Paisal, SKM, MARS," papar Syaiful Amri Datuk Domo. (Arianto)

Read More

Korban ‘Harimau Makan Anaknya Sendiri’ Menunggu Vonis Hakim, Wilson Lalengke: Semoga Harimaunya Berbahagia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Istilah ‘harimau makan anaknya sendiri’ ini digunakan Wilson Lalengke, Ketua Umum Persatuan Pewarta warga Indonesia (PPWI), dalam tulisannya berjudul ‘Oknum Aparat Kriminalisasi Bhayangkari, Ibarat Harimau Lahap Anaknya Sendiri’ yang dimuat oleh ratusan media pada Agustus 2021 lalu [1]. Dalam artikel opini tersebut tokoh pers nasional yang getol membela warga terzolimi itu mengkritik keras perlakuan oknum Polresta Manado yang mengkriminalisasi Nina Muhammad, seorang Ibu Bhayangkari Polda Sulawesi Utara. Peribahasa ‘Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan memakan anaknya sendiri’ tidak lagi berlaku belakangan ini. Demikian tulis Wilson Lalengke mengawali artikelnya itu.

Malangnya, nenek si anak harimau itupun tidak juga berbuat apa-apa untuk menyelamatkan cucunya yang sedang dilahap induknya. Mabes Polri sebagai unit tertinggi di institusi Kepolisian terkesan menikmati tontonan mengerikan itu dengan santai dan tidak melakukan apa-apa. “Bayangkan, laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan Nina Muhammad ke Bareskrim Polri sejak Juli 2021 hingga saat ini belum jelas juntrungannya [2]. Artinya apa? Ya, sangat mungkin si nenek juga kecipratan amis darah anak harimau yang sedang dimangsa induknya itu,” kata alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Minggu, 20 Februari 2022.

Nina Muhammad akhirnya harus jadi bulan-bulanan oleh oknum Kejari Manado, yang dapat diduga kuat mendapat bagian dari persengkongkolan dengan para pihak berkepentingan dalam kasus ini. Bagaimana tidak, untuk kasus receh soal perselisihan akibat celoteh emak-emak di facebook antara Nina Muhammad sebagai terlapor dengan Soraya Deitje Tanod sebagai pelapor, oknum Kejari Manado merasa sangat urgent untuk memenjarakan Ibu Bhayangkari itu.

“Bahkan, ketika Nina Muhammad mendapat penagguhan penahanan atas jaminan Senator Maya Rumantir, oknum JPU dengan atraktif mengantarkan istri anggota Polri itu ke rumahnya menggunakan mobil tahanan seraya membunyikan sirine. Tujuannya apa? Ya, apalagi kalau bukan untuk menunjukan kepada sang bohir kasus ini bahwa si terdakwa telah dinistakan sedemikian rupa dan tidak punya harga diri lagi sebagai manusia,” tambah Lalengke dengan nada sinis.

Tiba di meja hijau, giliran oknum hakim yang terindikasi mendapat bagian terbesar dari perselingkuhan berbalut pasa-pasal hukum ini, menjalankan perannya. Oknum ketua majelis hakim, yang diduga kuat sebagai pemilik gedung kos-kosan mewah bernilai miliaran tanpa IMB di Kecamatan Tikala, Manado itu [3], melarang wartawan melakukan peliputan persidangan Nina Muhammad secara live dan tidak boleh merekam jalannya persidangan.

“Apa yang disembunyikan dalam proses persidangan Ibu Bhayangkari itu sehingga tidak boleh dilakukan perekaman video jalannya persidangan? Ya, tentu saja agar tidak terlihat gelagat keberpihakan oknum majelis hakim di mata publik,” tegas Lalengke.

Esok, Senin, 21 Februari 2022, Nina Muhammad akan didudukkan kembali di kursi pesakitan untuk mendengarkan keputusan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Sebagaimana diketahui bahwa Ibu Bhayangkari itu didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi (media sosial facebook – red) alias melanggar UU ITE. Oleh JPU, Nina Muhammad dituntut hukuman penjara 6 bulan ditambah denda 50 juta rupiah.

Walaupun JPU kesulitan membuktikan dakwaannya karena kesalahan proses hukum sejak di Polresta Manado, namun banyak pihak amat pesimistis terhadap peradilan perkara Nomor: 313/Pid.Sus/2021/PN.Mnd ini akan berpihak kepada kebenaran. Jikapun lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) telah turun tangan mengawal proses hukum terhadap Ibu Bhayangkari itu, namun harapan menghadirkan keadilan bagi Nina Muhammad masih harus dipendam sejauh mungkin.

“Ibu Senator Maya Rumantir dua kali berkirim surat menggunakan kop surat DPD-RI ke ketua majelis hakim Djamaluddin Ismail terkait permintaan agar Nina Muhammad diizinkan ke Jakarta dalam rangka menghadiri undangan penyidik Bareskrim Polri untuk di-BAP. Hingga hari ini kedua surat itu tidak digubris. Apalagi hanya tulisan saya, tentu sangat tidak bermakna apa-apa bagi proses peradilan di PN Manado itu,” sungut Lalengke.

Dalam rekayasa hukum di kasus Nina Muhammad ini, imbuh pria lulusan program pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University itu, sekali lagi pernyataan KH. A. Mustofa Bisri bakal menemukan pembuktiannya. Gus Mus, sapaan akrab kyai ini, berkata dalam puisinya: ‘penegak keadilan jalannya miring, hakim main mata dengan maling, penuntut keadilan kepalanya pusing’ [4].

“Dalam keputus-asaan ini, jika nanti Nina Muhammad diputus bersalah, saya hanya dapat berucap ‘semoga harimau itu bahagia telah melahap anaknya sendiri’,” kata Wilson Lalengke masgul. (Ari/Ant)

Catatan:

[1] Oknum Aparat Kriminalisasi Bhayangkari, Ibarat Harimau Lahap Anaknya Sendiri; https://pewarta-indonesia.com/2021/08/oknum-aparat-kriminalisasi-bhayangkari-ibarat-harimau-lahap-anaknya-sendiri/

[2] Jadi Makelar Kasus, Pegawai Bank Sulutgo Rolandy Thalib Dilaporkan ke Bareskrim Polri; https://pewarta-indonesia.com/2021/07/jadi-makelar-kasus-pegawai-bank-sulutgo-rolandy-thalib-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/

[3] Gedung Kos-kosan Mewah Ketua PN Manado Diduga Tidak Memiliki IMB; https://pewarta-indonesia.com/2021/12/gedung-kos-kosan-mewah-ketua-pn-manado-diduga-tidak-memiliki-imb/

[4] Negeri Haha Hihi; http://gusmus.net/puisi/negeri-haha-hihi. 

Read More

Penuhi Janji, Kapolri Jenguk Sinta Aulia Anak yang Sakit Tumor Kaki

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memenuhi janjinya untuk menemui langsung Sinta Aulia seorang anak perempuan penderita tumor kaki yang viral di media sosial (medsos). 

Sigit beserta istri sekaligus Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, menjenguk Sinta Aulia untuk melihat kondisinya secara langsung saat menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (20/2/2022).

"Dik Sinta. Sekarang sudah ada Pak Kapolri. Tetep semangat ya. Nanti di kasih obat, di minum ya," kata Sigit saat menjenguk Sinta Aulia di kamar perawatan RS Polri, Kramat Jati. 

Untuk memastikan kesembuhan Sinta, Sigit pun langsung menanyakan perawatan yang diberikan oleh RS Polri kepada Sinta. Ia menekankan kepada Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri untuk memberikan pengobatan terbaik untuk anak perempuan tersebut. 

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Sinta untuk menyampaikan apa saja kebutuhan yang diinginkan dan kondisinya setiap saat kepada tim Dokter.

"Kalau ada apa-apa bilang sama Pak Dokter. Pak Dokter saya ingin begini, ngomong gitu ya. Ingin makan, sebelah sini kok rasanya tidak enak, gitu nanti disampaikan ke Pak Dokter ya. Nanti Dokternya bisa ambil langkah," tutur Sigit.

Dikesempatan yang sama, Ayah Sinta, Muhlisin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri beserta jajarannya, karena telah memberikan kepedulian dan bantuan yang luar biasa demi kesembuhan putri tercintanya. 

"Saya mewakili. berterima kasih semuanya kepada Pak Kapolri, Pak Listyo Sigit yang sangat peduli sama keluarga saya. Sehingga anak saya bisa berobat disini dengan layak, baik. Dan saya berterima kssih kepada semuanya. Saya matur nuwun sanget atas semuanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa hanya bisa saya doakan bapak-bapak semua saya yang tak bisa sebutkan satu-satu namanya semoga panjang umur," papar Muhlisin. 

Mendengar ucapan terima kasih itu, Kapolri menyebut bahwa, pihaknya akan berusaha secara maksimal dan memberikan yang terbaik demi kesembuhan Sinta. 

"Kita semua sama-sama berdoa berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada perbaikan dik Sinta. Disini yang penting kerasan. Ada perubahan yang penting. Gausah mikirin yang lainnya," ujar Sigit. 

Sigit dan Istri kembali memberikan pesan kepada Sinta agar rajin mengonsumsi obat yang diberikan tim Dokter. Ia berharap, dengan begitu, anak perempuan yang bercita-cita menjadi Polwan itu akan segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. 

"Makannya yang banyak ya Dik Sinta. Kita tengokin lagi nanti. Yang penting semangat biar cepat sehat dan cepat sembuh ya," ujar Sigit.

"Iya terima kasih Bapak Kapolri," jawab Sinta. 

"Nggih," ucap Kapolri dengan diakhiri mengelus kepala Sinta. 

Sinta Aulia viral dalam videonya di media sosial. Dengan mengenakan seragam polisi cilik serta memajang foto Kapolri disampingnya, ia meminta bantuan kepada Kapolri untuk bisa berobat atas penyakit yang dideritanya. 

Kapolri pun merespon video itu dengan langsung melakukan Video Call bersama dengan Sinta. Mendengar keinginan Sinta, Sigit menugaskan jajarannya untuk membawa Sinta dengan Helikopter menuju RS Polri, agar mendapatkan penanganan dari tim Dokter terbaik.

Dalam perbincangannya di Video Call, Sigit pun berjanji akan menjenguk Sinta ketika dirawat di RS Polri. Akhirnya, hari ini, janji itupun terpenuhi. (Lak/Ant)

Read More

Kasus Konfirmasi COVID-19 Menurun Signifikan, Pemerintah Terus Mengimbau Disiplin Prokes dan Vaksinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kemenkes hari ini (20/2) mencatat penurunan signifikan kasus konfirmasi menjadi 48.484, dibanding kasus konfirmasi kemarin (19/2) yang mencapai 59.384. Selain itu, kasus aktif sedikit melambat Kasus Konfirmasi COVID-19 Menurun Signifikan, Pemerintah Terus Mengimbau Disiplin Prokes dan Vaksinasi penambahan di angka 15.448 per hari. Di sisi lain, Pemerintah terus memperkuat fasilitas layanan kesehatan secara nasional menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang didominasi varian Omicron saat ini. Sebagai hasilnya, pasien yang dirawat di rumah sakit hingga hari ini (20/2) masih bisa dikendalikan di angka 38% dari total kapasitas nasional, hanya meningkat 1% dari posisi sebelumnya di 37% pada Sabtu (19/2) kemarin. Angka pasien sembuh hari ini juga telah mencapai 32.873 per harinya.

“Hari ini kasus konfirmasi harian berkurang hingga 10.900 dari hari sebelumnya, dan kasus aktif sedikit melambat dengan penambahan di angka 15.448 per hari. Penambahan angka bed occupancy ratio (BOR) secara nasional juga masih terkendali naik hanya 1% hari ini dibanding kemarin. Kita akan terus memprioritaskan pelayanan kesehatan rumah sakit hanya untuk pasien COVID-19 bergejala sedang hingga kritis dan yang memiliki komorbiditas saja, untuk menahan tekanan pada rumah sakit sampai kita melewati puncak gelombang Omicron nantinya,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes.

Tidak hanya memperkuat dengan strategi triase seperti mengutamakan pelayanan kesehatan bagi pasien yang paling membutuhkan, pemerintah juga terus menjaga angka testing dan tracing agar tetap tinggi. Hingga Sabtu (19/2) jumlah spesimen yang diuji berada di posisi 489.780. Kemudian stok kebutuhan oksigen di 10 Provinsi yang mencatat kenaikan kasus tertinggi juga tetap terjaga di angka hingga lebih dari 48 jam.

“Selain penanganan kasus, pemerintah juga terus melakukan upaya pencegahan seperti meningkatkan vaksinasi dosis lengkap ke lebih dari 208 juta penduduk Indonesia. Ini sangat penting untuk mencegah agar penduduk terhindar dari kesakitan atau risiko kematian akibat terinfeksi virus COVID-19,” jelas dr. Nadia.

Hingga Minggu (20/2) pukul 18.00 WIB, 189.658.351 penduduk (91,07%) telah mendapat dosis 1, dan 140.311.077 penduduk (67,37%) telah mendapat vaksinasi dosis 2. Program percepatan vaksinasi agar masyarakat segera mendapat dosis lengkap terus dilakukan. Sementara itu yang sudah mendapatkan dosis ketiga (booster) sampai saat ini sudah 8.459.050 penduduk (4,06%).

“Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan dosis kedua minimal enam bulan, bisa mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Aturannya belum berubah hingga saat ini. Apabila ada informasi bahwa vaksin booster bisa didapatkan kurang dari enam bulan setelah dosis kedua, itu tidak benar,” kata dr. Nadia.

Selain percepatan vaksinasi lengkap dan booster, masyarakat juga diharapkan senantiasa memperketat kembali protokol kesehatan untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas lagi. (Lak/Ant)

Read More

Amsar: Kita Dukung Syaiful Amri Jadi Wawako Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

AMSAR, Purnawirawan TNI ini dikenal sangat dekat dengan almarhum Amris, mantan Wakil Walikota Dumai. Sejarah perkenalan mereka sangat panjang dan melahirkan kenangan yang tak bisa dilupakan. Perjuangan almarhum Amris untuk menjadi Wakil Walikota Dumai tidak terlepas dari campur tangannya. Saat almarhum berpulang ke rahmatullah, dirinya mengaku sangat terpukul sekali. 

"Almarhum Amris itu orang baik. Kepeduliannya dengan sesama sangat tinggi sekali. Niatnya maju sebagai Wakil Walikota Dumai untuk memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat. Namun Allah ternyata lebih sayang dengan beliau," ujar Amsar dengan suara bergetar. 

Sejak kepergian almarhum itu, Amsar mengaku tidak banyak lagi ikut pertemuan dan bertatap muka dengan banyak orang. Rasa kehilangan yang mendalam itu membuatnya lebih banyak berada di rumah. 

"Tapi begitu saya mendengar ada yang ingin melanjutkan perjuangan beliau, dan orangnya adalah Syaiful Amri Datuk Domo, semangat saya muncul kembali. Kalau Datuk Domo jadi Wakil Walikota Dumai, serasa Pak Amris hidup kembali," sebut Amsar sedikit terisak. 

Menurut Amsar, sosok dan kepribadian Syaiful Amri Datuk Domo dengan almarhum Amris tidak jauh berbeda. Sama-sama memiliki jiwa sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat. Apalagi di kalangan masyarakat kurang mampu. 

"Sosok Datuk Domo dan almarhum tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama mudah tersentuh hatinya, terutama saat melihat orang susah. Saya do'akan semoga Datuk Domo bisa melanjutkan perjuangan Pak Amris dan bersama Walikota H Paisal mewujudkan Dumai yang lebih baik kedepan," ujar Amsar. 

Sebelumnya, Kalangan emak-emak yang berasal dari berbagai latar belakang suku di Kota Dumai itu berharap Syaiful Amri Datuk Domo bisa mendampingi Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS untuk melanjutkan perjuangan almarhum Amris. 

"Apapun kondisinya, sebagai pendukung yang mengantarkan pasangan Paisal-Amris ke kursi Walikota dan Wakil Walikota Dumai, kita semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk suksesnya agenda pembangunan kedepan. Melihat beban berat walikota yang hari ini bekerja sendiri, mungkin butuh wakil pengganti almarhum. Kita berharap Pak Syaiful Amri bisa melanjutkan perjuangan almarhum Pak Amris," kata Emak-emak dari suku Jawa, Yutiansi saat silaturahmi, Minggu (20/02/22) di Lantai II Fedia Food Jalan Jenderal Sudirman Dumai. 

Hal sama diungkapkan Emak-emak dari suku Melayu, Fatimah yang menyampaikan pada masa Pilkada lalu almarhum Amris sempat memdatangi kediamannya di Pelintung. Saat itu almarhum berjanji akan kembali datang jika terpilih dan dilantik sebagai Wakil Walikota Dumai. 

"Namun Allah SWT maha berkehendak, almarhum berpulang ke rahmatullah 2 bulan setelah dilantik. Beliau belum sempat menunaikan janjinya. Semoga kalau Pak Datuk jadi wakil walikota, janji almarhum bisa ditunaikan. Kami doakan semoga Pak Datuk diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan yang dilakukan," ucap Fatimah. 

Senada, Erdasanti, Emak-emak dari suku Minang menyampaikan hingga saat ini kekompakan tim PAS masih terjaga dengan baik. Kalaupun ada yang belum terakomodir, hal itu bisa dipahami. Apalagi dengan bekerja sendiri, beban walikota tentu bertambah berat. 

"Biar beban itu bisa sedikit ringan, sepertinya perlu ada wakil beliau. Kita sepakat dan mendukung penuh jika Pak Datuk (Syaiful Amri,red) bisa menjadi wakil walikota untuk meneruskan perjuangan almarhum Pak Amris. Apalagi Pak Datuk bukan orang baru bagi kalangan emak-emak," ungkap Erdasanti. 

Dalam kesempatan yang sama, Agung yang merupakan putra kandung almarhum Amris juga angkat bicara. Dirinya menyampaikan soal pengganti almarhum orang tuanya merupakan ranah partai politik. Terutama partai yang mengusung pasangan Paisal-Amris (PAS) di Pilkada Dumai 2020 lalu. 

"Itu ranah partai politik, kita tentu tidak berhak mencampurinya. Namun kalau Syaiful Amri Datuk Domo memang diberikan kesempatan, kami keluarga almarhum sangat merestuinya. Semoga Dumai kedepan menjadi lebih baik dan kita semua tetap solid," ungkap Agung. 

Disisi lain, Tokoh Masyarakat Melayu yang akrab disapa dengan panggilan Ngah Fendi saat ditemui Kupas Media Grup secara tegas menyatakan dukungannya kepada Syaiful Amri Datuk Domo untuk mengisi kursi Wakil Walikota Dumai. 

"Sudah cocok itu. Syaiful Amri Datuk Domo ini orangnya nasionalis, bisa diterima oleh seluruh suku yang ada di Dumai. Tipikal dan sifatnya juga tidak  jauh berbeda dengan almarhum Pak Amris. Memiliki kepedulian dengan sesama dan jiwa sosialnya sangat tinggi. Saya yakin Datuk Domo bisa membantu tugas-tugas Walikota Dumai H Paisal. Apalagi mereka berdua juga sangat dekat,"pungkasnya. (Arianto)

Read More

Publik Dukung Ditlantas PMJ Menindak Plat Nomor Sakti Yang Melanggar Aturan Lalu lintas

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi mengatakan mendukung penuh langkah Ditlantas PMJ yang akan menindak tegas pelanggaran lalu lintas yang kerap di lakukan oleh pengguna kendaraan dengan plat nomor "sakti" nantinya polantas akan menindak  pengendara mobil berpelat khusus atau rahasia seperti RFS, RFO hingga RFK yang melanggar hukum. 

Menurut kami kebijakan  Ditlantas PMJ mencerminkan azas keadilan bagi masyarakat, karena selama ini terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh pengendara plat kendaraan sakti tidak di tindak oleh polantas,  seperti melanggar ganjil genap, melewati bahu jalan, dan juga sampai pakai lampu rotator yang kerap di lakukan oleh pengguna plat nomor sakti, oleh karena itu maka kebijakan ini sangat di apresiasi oleh publik. 

Bahwa semua plat kendaraan tidak ada yang istimewa sekarang ini dalam artian sama saja di mata hukum. Sebenarnya tidak ada yang istimewa selama mereka menggunakan pelat hitam maka hak dan kewajiban nya sama di muka hukum artinya mereka mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak dibolehkan menggunakan sirine, tidak boleh menggunakan bahu jalan, dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan,” 

Oleh karena itu upaya Ditlantas PMJ yang berjanji bakal melakukan razia kepada pengguna  kendaraan dengan pelat dewa yang melanggar aturan sangat di dukung publik, saatnya semua pengendara patuh pada aturan yang berlaku. Sehingga nantinya  muncul kesadaran publik bahwa semua pelat nomor hitam wajib menaati aturan lalu lintas.

Mengacu pada Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas. Urutan pertama adalah pemadam kebakaran, kedua ambulans yang mengangkut orang sakit, dan ketiga kendaraan yang hendak memberikan pertolongan kecelakaan lalu lintas. 

Pemadam kebakaran adalah golongan mobil yang wajib diprioritaskan di jalan

Keempat kendaraan pimpinan lembaga negara RI, kelima kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, keenam iring-iringan pengantar jenazah, ketujuh konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang mendapat pengawalan dari kepolisian. Semua jenis kendaraan tadi berhak menggunakan rotator dan strobo, sehingga harus diprioritaskan. 

Jadi sudah jelas, kelompok kendaraan yang tidak termasuk ke dalam golongan tersebut, tak perlu diberi hak utama. Dalam artian manakala macet ya harus tetap mengantre, tidak perlu membunyikan strobo seraya meminta jalan. "Tidak ada prioritas dibanding pengguna jalan lainnya," 

Dengan adanya sosialisasi ini, kami sangat mendukung agar terciptanya kedisiplinan pengguna jalan, selain itu juga masyarakat tidak perlu takut jika ada mobil pelat dewa yang memaksa minta jalan. Karena semua mobil dengan pelat hitam memiliki hak yang sama di jalan. Semoga dengan adanya terobosan ini dapat di ikuti oleh semua pengguna kendaraan plat nomor sakti. **

Read More

Polres Kutai Kartanegara Juara Laga Torneo Eksibisi Sepakbola HPN 2022

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil merebut kemenangan pada laga Torneo Eksibisi Sepakbola, yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2022, bertempat di Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, pada hari Sabtu (19/2/2022).

Polres Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai juara setelah berhasil mengalahkan kesebelasan DPRD Kutai Kartanegara dan menahan imbang kesebelasan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kutai Kartanegara.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama  mengatakan laga persahabatan itu bertujuan untuk mempererat silaturahmi.

"Harapannya di tahun berikutnya bisa dilaksanakan agenda dan kreatifitas lainnya," ucapnya AKBP Arwin.

AKBP Arwin bersyukur atas telah suksesnya kegiatan HPN 2022 ini.

"Kegiatan sebelumnya kita laksanakan yaitu lomba karya foto. Alhamdulillah, berjalan lancar dan tentu dengan protokol kesehatan. Untuk kegiatan eksibisi juga kita laksanakan dengan protokol kesehatan dan tentunya tanpa penonton. Alhamdulillah, lancar dan aman," kata AKBP Arwin yang memang gemar berolahraga sepakbola ini.

AKBP Arwin mengharapkan dengan aktivitas seperti ini bisa dipertahankan untuk tahun berikutnya karena event seperti ini yang tentunya sangat penting dan berguna bagi jajaran Polres dalam rangka mempererat tali silaturahmi dengan kalangan pers dan semua teman-teman media di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Mengingat kami tidak bisa bekerja sendirian tentu salah satunya adalah wujud dukungan koordinasi kolaborasi dengan teman-teman media dalam hal ini adalah PWI Kutai Kartanegara," tutur Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama.

Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Desman Minang Hendianto mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama  yang telah mensupport penuh agenda HPN 2022 ini.

"Semoga berikutnya bertemu lagi di HPN 2023," kata Desman Minang Hendianto, Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia).

Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid memberikan apresiasi kegiatan HPN (Hari Pers Nasional) 2022 ini.

"Ini momen yang sangat penting sekali guna kita melakukan keakraban baik itu di teman-teman media, pihak Polres Kutai Kartanegara maupun dengan anggota DPRD Kutai Kartanegara. Kita berharap kegiatan seperti ini sering kita agendakan," kata Abdul Rasid, Ketua DPRD Kutai Kartanegara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Pemikiran Smart Kapolda Banten dalam Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Universitas Lampung.

Duta Nusantara Merdeka | Serang - Banten

Prosesi Pengukuhan Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto berjalan dengan khidmat pada Sabtu (19/02), dihadiri tidak hanya Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Yunianto dan Ketua MUI Banten KH. TB. Hamdi Ma'ani, namun juga oleh pejabat tingkat pusat yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, beberapa Anggota Komisi III dan Komisi VII DPR RI serta Komisioner Kompolnas Dr. Wahyu Rudanto. Pengukuhan gelar Guru Besar Ilmu Mediasi Kepolisian tersebut juga dihadiri oleh Ketua Bhayangkari Daerah Banten Ny. Wie Rudy Heriyanto dan kedua putranya. 

Berangkat dari 3 problematika awal tentang kebutuhan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan terutama oleh Polri sebagai pelaksana tugas penyelidikan dan penyidikan, kualitas penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh Polri yang harus berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat serta adaptasi Polri terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui online dispute resolution, Kapolda Banten menggunakan beragam teori dan konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu Konsep Negara Hukum Kesejahteraan.

 Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Das Sein dan Das Sollen, Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Penegakan Hukum. “Selain teori dan konsep tersebut, pengalaman berdinas selama 29 tahun yang dominan di fungsi penyidikan dengan penanganan ribuan kasus yang berbeda karakter antara satu kasus dengan kasus lainnya, menjadi modal besar bagi saya untuk menganalisa lebih tajam tentang peluang penyelesaian perkara di luar pengadilan bagi Polri,” kata Rudy. 

Pelaksanaan penyelesian perkara di luar pengadilan atau restorative justice oleh Polri sesungguhnya memberikan banyak manfaat tidak hanya bagi masyarakat namun juga bagi institusi kepolisian. Keadilan restoratif tentu saja lebih memenuhi rasa keadilan masyararakat, hubungan silahturahim antar pihak berpekara tetap terpelihara, tergantikannya kerugian pihak korban dalam pemberian kompensasi, juga dapat mengurangi beban pengeluaran negara untuk menangani setiap kasus yang dilaporkan. “Bagi Polri sendiri, pelaksanaan keadilan restoratif dapat mengurangi beban tunggakan perkara serta meningkatkan citra serta wibawa Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan mitra masyarakat,“ tegas Rudy. 

Keadilan restoratif menjadi fenomena yang menjadi kebutuhan saat ini, tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat namun juga oleh aparatur penegak hukum termasuk Polri. Pada tahun 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri telah menyelesaiakan 11.811 perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, bahkan Kapolri juga menegaskan bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, ke depan akan semakin diprioritaskan untuk dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. “Kapolri telah menegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui restorative justice tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan” kata Rudy. 

Menyikapi hal ini, Kapolda Banten telah melihat dengan jernih perkembangan operasionalisasi keadilan restoratif dengan sumbang saran pemikiran tentang pentingnya peran mediasi kepolisian sebagai alternatif dispute resolution atau ADR, yang dalam posisi awal dianggap sebagai dilema, satu sisi beresiko mendapat teguran dari atasan dan APH lainnya jika menghentikan penyidikan, atatu dapat mengecewakan masyarakat jika perkara dilanjutkan ke penuntut umum. Mediasi kepolisian sesungguhnya dapat menghadirkan keseimbangan peran polisi sebagai penyedia jasa penegakan hukum dan sebagai pengawas masyarakat, menyelesaikan masalah sosial dan hukum dengan memberdayakan kemitraan (partnership) dan problem solving.

 “Mediasi kepolisian sesungguhnya menjadi kewajiban umum kepolisian atau plichtmatigheids beginsel dalam Pasal 18 ayat 2 UU Kepolisian, yaitu azas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka menjaga, memelihara, dan menjamin keamanan umum. Secara praktis, mediasi kepolisian juga telah diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga penting bagi personel untuk menjadi terampil memainkan peran mediasi,” jelas Rudy. 

Selain pemikiran smart tentang mediasi kepolisian, Kapolda Banten juga mempelopori ide tentang online dispute resolution atau ODR, sebuah konsep keadailan digital yang adaptif dengan perkembangan teknologi informasi menuju Police 4.0. Teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan dan ke depan ODR dapat berkembang menjadi mekanisme yang paling efisien dalam ADR, selain karena dapat mengurangi hambatan akses, juga dapat meningkatkan efektivitas para pihak termasuk APH. Secara bertahap, teknologi telah mengubah pendekatan hukum termasuk berkontribusi dalam cara penyelesaian suatu sengketa hukum. “Online Dispute Resoultion merupakan produk dari relasi antara hukum dan teknologi yang dapat mengubah cara kita berpikir tentang apa yang perlu dan apa yang bisa kita lakukan. Dalam perkembangannya ADR tidak hanya melibatkan alat dan teknik baru, tetapi juga asumsi, prinsip, dan nilai yang berbeda, dan begitu pula ODR,” kata Rudy. 

Pada bagian akhir orasi ilmiah, Rudy menyimpulkan bahwa mediasi kepolisian merupakan upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi kepolisian oleh Polri yang menjadi harapan sebagian besar masyarakat dimana keadilan tidak lagi dilihat sebagai pembalasan, tetapi telah bergeser menjadi keadilan sebagai langkah untuk perbaikan atau pemulihan keadaan. “Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui diskresi kepolisian oleh Polri yang berkepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat dilakukan dengan tetap memperhatikan asas legalitas yang ada, namun lebih mengutamakan prinsip keadilan,” tutup Rudy. (Redaksi)

Read More

Dalam Rangka KRYD Diwilayah Hukum, Polres Kukar Patroli Antisipasi Premanisme.

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Personel jajaran  Polres Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Patroli Antisipasi Premanisme di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. Kamis (17/2/22).

Guna menindak lanjuti tugas Kepolisian tersebut, Kasi Humas AKP I Ketut Kartika memerintahkan Personilnya untuk melaksanakan Patroli dan Penertipan Premanisme di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara yang mana dalam kegiatan tersebut tidak ditemukan preman yang melakukan pungli ataupun kekerasan yang dapat meresahkan masyarakat.

Anggota Kepolisian yang melaksanakan patroli antisipasi premanisme memberikan himbauan agar apabila melihat ada aktifitas preman di lingkungan sekitar agar segera melaporkan kepada pihak Kepolisian. Kapolres Kutai Kartanegara Arwin Amrih Wientama berharap rangkaian tugas yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Kutai Kartanegara dalam rangka Penertipan Premanisme ini bisa terwujud, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

ATR/BPN Kota Bekasi Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menghadiri penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bekasi, Jumat (18/2/2022).

Pencanangan pembangunan ZI-WBK-WBBM telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Andi Bakti bersama Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Iwan Aprianto, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Laksmi Indriyah Rohmulyati.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Andi Bakti mengatakan bahwa deklarasi adalah bentuk komitmen menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam menciptakan aparatur yang berkomitmen dan berintegritas.

"Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama anti korupsi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan menerapkan birokrasi yang mudah dan bersih," tutur Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Andi Bakti.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam sambutannya mengatakan, kerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah terjalin dengan baik.

"Terimakasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi beserta jajaran yang telah mendedikasikan diri dalam melayani masyarakat Kota Bekasi secara luar biasa," tutur Tri Adhianto.

Kemudian Tri juga menyampaikan, keberhasilan pembangunan ditentukan dari kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Juga diperlukan sinergisitas dan integritas agar visi misi dalam membangun wilayah bebas korupsi terwujud.

"Integritas dan sinergisitas merupakan implementasi dari sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkannya diperlukan SDM yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. **

Wartawan DNM : (Imam Sudrajat)

Read More

Peninjauan kegiatan vaksinasi secara serentak seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Kegiatan tersebut yang akan dipantau langsung melalui zoom oleh Bapak Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari Magelang Jawa Tengah.

IRJEN. POL. Dr. MOHAMMAD FADIL IMRAN.S.I.K.,M.Si., Kapolda Metro Jaya menyampaikan bertempat di Pusat pemerintahan Kota Tangerang Kapolda Metro Jaya bersama Walikota Tangerang, Danrem dan Kapolres Tanggerang melaksanakan percepatan vaksinasi dan secara umum capaian vaksinasi di kota Tangerang, Jumat (18/2/2022).

Dosis 1 dan dosis 2 itu sudah di atas 100% dilihat dari datanya. Namun demikian memang vaksinasi untuk lansia (lanjut usia) ini yang perlu terus dimaksimalkan, vaksinasi untuk lansia sampai dengan hari ini di Kota Tangerang itu dosis 1 mencapai 84%, kemudian dosis 2 mencapai 72% dan untuk semaksimal mungkin dilakukannya vaksinasi dilakukan nya berbagai macam upaya seperti hari ini dilaksanakan di 104 titik di semua Puskesmas bekerjasama dengan Polsek bekerjasama dengan Koramil Babinsa Bhabinkamtibmas para Lurah untuk melakukan identifikasi warga-warga yang rentan agar bisa divaksin lengkap.

Khusus di tempat ini targetnya sebanyak 1300 lansia anak dan umum dan Kapolda mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada forkopimda Kota Tangerang dibawah pimpinan Walikota Tangerang Kota, Dandim Tanggerang kota, Kapolres metro Tanggerang kota dan tentunya di bawah supervisi dari Danrem 052 dan dari Polda Metro Jaya dan Alhamdulillah cukup baik.

Kami selalu mengingatkan dan menghimbau agar masyarakat yang belum vaksin lengkap untuk segera vaksin lengkap dan sarana akses sudah cukup tersedia di Kota Tangerang dan akan membuat terobosan seperti ada dua vaksin lansia dan aa dua vaksin anak yang setiap hari berusaha mengingatkan kita semua.

Kedua penggunaan masker dan protokol kesehatan khususnya karena masker ini yang bisa melindungi kita dan teman-teman Tolong bantu sosialisasikan tentang program vaksinasi ini khususnya kelompok rentan lansia (lanjut usia) dan mereka yang memiliki komorbid 60% kematian itu akibat karena belum di vaksin, belum di vaksin pada lansia (lanjut usia) Tolong disampaikan.

Forkopimda, Kodim dan Polres bertugas melayani dan melindungi masyarakat sekalian melayaidan melindungi tidak semata-mata menertibkan dan yang dimaksud melayani dan melindungi seperti kegiatan patroli pasti akan memberikan sosialisasi membagikan masker membagikan hand sanitizer dan jika ada yang rentan biasanya diberikan obat diberi vitamin A di masyarakat.

Silakan beraktivitas, dengan catatan seperti itu kami Polri selalu berupaya untuk memberikan perlindungan dalam bentuk vaksin dan pembagian masker dan melayani kalau ada yang sakit pasti dilayani dengan fasilitas kesehatan. Dan tenaga kesehatan yang akan disiapkan oleh pemerintah.

Banyak yang punya aplikasi pedulilindungi, tetapi pedulilindungi jarang dicheck-in kan dan semuanya jika mengunjungi suatu tempat gunakan aplikasi pedulilindungi nya betul-betul di manfaatkan supaya kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya dikerumunan itu dilakukan testing dan positif nanti akan terdata dengan baik di peduli lindungi dan agar orang-orang yang berada di saat yang sama di tempat yang sama bisa mengambil langkah-langkah pencegahan dengan melakukan testing sweb antigen maupun swab pcr dan omicron bisa segera melandai. (Redaksi)

Read More

Ops Musang Nala I 2022, Subdit 3 Jatanras Polda Bengkulu Capai Hasil Tangkapan TO 100 Persen.

Duta Nusantara Merdeka | Bengkulu

Polda Bengkulu selama menggelar ops musang nala I 2022 berhasil mengamankan sebanyak 6 tersangka berikut barang bukti hasil tangkapan ops musang nala 1 2022, Rabu (16/2/2022).

Sebanyak 6 tersangka merupakan hasil tangkapan dari target TO sebanyak 4 orang dan Non TO sebanyak 2 orang hasil Operasi musang nala I 2022 yang digelar selama 15 hari dari tanggal 27 januari - 10 februari 2022.

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno didampingi Kasubdit 3 / Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu AKBP Lambe P. Birana.S.I.K.,M.H., Kombes Pol Sudarno mengatakan bahwa Subdit III Jatanras Polda Bengkulu berhasil melakukan pengungkapan TO dan NON TO dengan hasil capaian 100 persen. 

"Hasil Capaian Sudah Mencapai target yaitu 100 persen," kata Kombes Pol Sudarno saat press conference 

Sementara Kasubdit 3 / Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu AKBP Lambe P. Birana.S.I.K.,M.H., menjelaskan dari hasil tangkapan ops musang nala I 2022 pihaknya berhasil mengungkap beberapa kasus baik TO maupun Non TO.

"Kasus TO sebanyak 4 orang kami berhasil amankan diantaranya berinisial AO, JI, IU dan HL," kata AKBP Lambe.

Dari hasil ungkap TO Benda kami mengamankan barang bukti berupa 4 unit diantaranya mesin molen, Hp merk Iphone, Selimut dan motor Jenis Suzuki FU.

Sementara untuk TO lokasi terdapat 4 tempat yakni Desa Sri Kuncoro, Desa Linggar Galing, Kecamatan Ratu Samban dan Kecamatan Selebar.

Lebih jauh AKBP Lambe mengatakan, Sementara untuk hasil tangkapan Non TO pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 2 orang yakni berinisial YI dan LO.

Dimana untuk hasil tangkapan NON TO pihaknya turut mengamankan 2 barang bukti yakni Handphone Vivo dan 1 unit sepeda motor jenis honda beat.

Dimana hasil capaian tangkapan ini sesuai atensi dari pimpinan kami yaitu bapak ditreskrimum polda bengkulu Kombes Pol. Teddy Suhendyawan Syarif.S.I.K.,M.Si., untuk menjaga situasi Kamtibmas di provinsi bengkulu yang aman dan kondusif. Tutupnya AKBP Lambe P. Birana. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More