Investigasi Tipikor dan Perlindungan Jurnalis dalam Peliputan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Investigasi merupakan salah satu strategi atau cara seseorang ataupun sekelompok wartawan dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk mengetahui secara persis, detail, dan mendalam tentang suatu gejala, fenomena, fakta, kejadian, dan/atau perkara. Dalam implementasi di lapangan, investigasi dapat berbentuk peliputan terbuka, dapat juga dilakukan secara tertutup atau rahasia. Untuk yang terakhir ini, umumnya dilakukan oleh para jurnalis senior dan terlatih, karena resiko yang dihadapi umumnya cukup tinggi.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah salah satu obyek liputan yang cukup beresiko. Hal ini umumnya disebabkan oleh kesulitan mendapatkan narasumber yang dengan terbuka dan sukarela memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus tipikor. Perlawanan dari para terduga pelaku tipikor yang diinvestigasi tidak jarang dilakukan dengan tindak pidana kekerasan, pengancaman, dan bahkan pembunuhan terhadap wartawan yang melakukan investigasi.

Unsur-unsur tindak (delik) pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [1]. Kedua pasal itu selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut ini.

_“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”_ (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999)

_“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”_ (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999)

Merujuk kepada Firman Wijaya, unsur-unsur delik pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara itu, unsur delik pidana yang termasuk kategori korupsi sebagaimana pada pasal 3 UU PTPK, adalah:

1. Setiap orang;

2. Menyalahgunakan wewengan dan jabatan;

3. Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bagi seorang jurnalis, penting sekali artinya memahami pengertian unsur-unsur delik atau tindak pidana korupsi, antara lain untuk:

1. Untuk menyusun analisis awal dugaan adanya tipikor;

2. Dapat menguraikan perbuatan orang (orang-orang) yang diduga telah melakukan tipikor;

3. Merancang dan menyusun pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, pakar, para pihak terkait, dan orang/pihak yang diduga melakukan tipikor;

4. Menuntun seorang jurnalis/investigator dalam melakukan tugas investigasi;

5. Menyusun laporan hasil investigasi, baik dalam bentuk jurnal, essay, features, maupun hard-news, baik berbentuk karya tulis, karya foto, karya video, maupun pesan audio;

6. Membangun argumentasi ketika menghadapi pernyataan dan pertanyaan kritis, maupun komplain dari pihak-pihak tertentu.

Sebagaimana telah disinggung di atas tadi bahwa kegiatan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi memiliki konsekwensi dan resiko yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan peliputan lainnya. Untuk itu, seyogyanya para wartawan mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan setiap aktivitas kewartawanan, teristimewa pada obyek liputan yang memiliki resiko besar.

Peraturan perundangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis Indonesia dalam melakukan tugas-tugasnya sudah cukup memadai. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4- tahun 1999 tentang Pers sangat tegas menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum” [2].

Pelarangan wartawan atau jurnalis untuk melakukan peliputan terkait kejadian, peristiwa, fakta, dan fenomena di masyarakat dan dimanapun di negeri ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Yang dimaksud penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Lagi, dalam pasal 4 ayat (3), jelas ditegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Jika terjadi pelarangan, penghambatan, bahkan hanya berbentuk teguran untuk tidak melakukan peliputan, maka pihak-pihak yang menghambat wartawan melakukan tugasnya itu dapat diproses secara hukum. Mereka ibarat virus Corona yang sangat berbahaya, yang dengan ganasnya menggerogoti kehidupan demokrasi di negeri ini.

Sebagai saran yang cukup baik bagi para wartawan, khususnya jurnalis investigasi, sebaiknya Anda cetak (print-out) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan bawa serta kemanapun di saat liputan. Jika ada oknum petugas, warga masyarakat, atau aparat yang melakukan pelarangan atau penghambatan dalam peliputan, maka bacakan saja Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 itu, dan jelaskan isi Pasal 4 ayat (2) dan (3), serta Pasal 1 ayat (8) yang terkait dengan kata 'penyensoran'. Kita juga perlu melakukan edukasi terhadap aparat, petugas, warga, dan siapapun dimanapun tentang Pasal 18 UU Pers ini.

Selain itu, perlu juga dibudayakan sebuah pola kerja yang mendahulukan keselamatan dan kesehatan kerja dalam peliputan, terutama terhadap hal-hal yang beresiko tinggi seperti investigasi tipikor. Kerjasama dengan rekan sekerja, rekan sejawat, kerja dalam team, serta pelibatan pihak berwenang di wilayah peliputan sangat dianjurkan. Dengan demikian, kerja-kerja jurnalisme yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terjaga keselamatan diri para peliput-investigasi tipikornya. (Arianto)

Catatan:

[1] Pusat Edukasi Anti Korupsi; https://aclc.kpk.go.id/

[2] Undang-undang (UU) tentang Pers; https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45370/uu-no-40-tahun-1999

Read More

Tegas, Polri Akan Tindak Pelanggaran dan Penyimpangan Karantina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan pihaknya tidak segan-segan menindak pelaku pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Hal ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dedi menuturkan, Kapolri sudah memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk membentuk tim mengusut adanya dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan.

"Tim sedang bekerja, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, verifikasi, dengan berbagai pihak mulai keimigrasian, kekarantinaan kesehatan kemudian satgas covid, pengelola bandara hingga petugas di bandara, sampai dengan ke hulunya adalah pihak PHRI yang mengelola jasa hotel tempat WNA maupun WNI yang karantina," kata Dedi dalam acara Polri TV, dikutip Sabtu (5/2/2022).

Hingga kini, kata Dedi, penyidik masih melakukan penyelidikan apakah ada tindak pidana dalam proses kekarantinaan. Jika memang ada dan ditemukan alat bukti, maka penyidik tak segan menetapkan tersangka.

"Siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran kekarantinaan dari hulu hingga hilir akan dilakukan tindakan tegas," ujarnya.

Dedi menjelaskan, beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan terjadi karena adanya blank area dari seseorang baik warga negara asing (WNA) maupun warga negara Indonesia (WNI) saat keluar pesawat hingga menuju Imigrasi.

"Disitu blank area yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan kekarantinaan. Terjadi transaksional sehingga WNA dan WNI yang harusnya karantina di tempat yang sudah disiapkan tapi tidak dilakukan," katanya.

Untuk meminimalisir hal tersebut, jenderal bintang dua ini menuturkan Polri sudah melaunching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi. Namun, ia juga menuturkan perlu kerja sama dari stakeholders lainnya seperti Satgas Covid-19 dan TNI melakukan pengawasan secara konvensional.

Terkait dengan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi, Dedi mengatakan, aplikasi ini secara digital mengawasi WNA dan WNI yang masuk ke Indonesia dari mulai tiba hingga ke lokasi karantina.

Beberapa lokasi pintu masuk ke Indonesia baik Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah menerapkan aplikasi ini. Hasilnya, lanjut Dedi cukup efektif mengawasi WNA dan WNI yang melakukan karantina.

"Saat ini baik dan efektif aplikasi ini. Namun demikian perlu dicover pengawasan manual. Ada kebijakan dari BNPB setiap periode tertentu petugas menjaga di lokasi karantina harus diganti untuk meminimalisir pelanggaran kekarantinaan terjadi," katanya.

Ia pun menjelaskan beberapa keunggulan dari aplikasi Monitoring Karantina Presisi ini, dimana setiap orang yang melakukan karantina akan tercatat dalam sistem berapa lama melakukan karantina dan kapan sudah keluar karantina.

Bahkan, aplikasi ini bisa mendeteksi orang yang melakukan karantina jika kabur dari lokasi karantina. "Kalau keluar 200 meter dari lokasi karantina ada peringatan ke command center. Kemudian petugas bisa mencari dan menjemput orang tersebut agar menyelesaikan masa karantinanya," ujarnya.

Namun, ia mengakui beberapa kendala dari aplikasi ini yakni ketergantungan dengan internet. Sebab aplikasi ini bisa berjalan jika jaringan internet stabil. Kemudian, ia juga memaparkan kemungkinan adanya upaya pelanggaran seseorang yang melakukan karantina meninggalkan handphonenya untuk kabur dari karantina sehingga tak bisa terlacak.

"Untuk itu harus ada sinergi secara teknologi dan konvensional dalam pengawasan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Dedi pun berharap agar pelanggaran karantina bisa ditekan di tengah kasus Covid-19 yang kembali meningkat. Ia pun memperingatkan masyarakat ada konsekuensi hukum jika melanggar kekarantinaan.

"Ada berbagai macam regulasi dilanggar, yaitu pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan itu hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Kalau ada penyuapan lebih tinggi lagi bisa dikenakan pasal korupsi," katanya.

Tak lupa, Dedi pun mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan (prokes) dimanapun melaksanakan aktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan dan menghindari kerumunan.

"Satgas akan memperketat protokol kesehatan agar asesmen level di wilayah bisa dikendalikan. Silahkan laporkan ke polisi terdekat jika melihat penyimpangan kekarantinaan pasti dilakukan tindakan tegas," katanya. (Arianto)

Read More

Kapolsek Kembangan: Ini adalah Bentuk Kepedulian Kami kepada Masyarakat yang Mengalami Kesulitan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aksi Mulia di tunjukan oleh Personel Polsek Kembangan yang membantu pengendara mobil jenis suv mengalami mogok akibat kehabisan bensin.

Kejadian tersebut terjadi di Fly Over Kembang Kerep Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat pada Jumat (4/2/2022).

Dengan sigap personel Polsek Kembangan dari sat binmas polsek kembangan Iptu Edi Suriadi bersama anggota bintara muda yang melihat kejadian tersebut langsung turun membantu untuk mendorong.

"Anggota Binmas Iptu Edi Suriadi bersama empat anggota Bintara Muda mendorong mobil merk Nissan B 2296 XGW karena kehabisan bensin," kata Kapolsek Kembangan Kompol Binsar H Sianturi saat dikonfirmasi, Jumat (4/2/2022). 

Kompol Binsar H Sianturi menjelaskan aksi anggota nya yang membantu kendaraan mobil mogok tersebut lantaran jarak ke Pom bensin cukup jauh sekira satu Kilometer dan polisi mendorong sampai ke bawah fly over agar tidak menimbulkan kemacetan.

"Karena lantaran jaraknya jauh kemudian anggota membantunya dengan membelikan bensin jenis pertalite agar pengemudi tersebut bisa melanjutkan perjalanan menuju pomp bensin," katanya.

Lanjut Kapolsek Kembangan, Kompol Binsar mengatakan, Kebetulan mobil itu milik dealer PT. Indomobile dan rencananya akan diisi bahan bakar di pom bensin.

"Anggota kami mendorong mobil tersebut kelokasi yang lebih aman agar tidak terjadi kemacetan lalu lintas," kata dia.

Setelah dirasa aman, lanjut Binsar, anggotanya kemudian membelikan bahan bakar mobil tersebut di Pom Bensin.

Setelah membeli, bensin itu dituangkan ke dalam tanki mobil dan pengemudi bisa kembali melanjutkan perjalanan.

"Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat yang mengalami kesulitan saat di tengah perjalanan," tutur dia. (Arianto)

Read More

Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius Bersama dengan Sejumlah Pihak Gelar Vaksinasi Booster di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kasus harian Covid-19 meningkat pesat selama beberapa pekan terakhir. Peningkatan kasus ini menjadi peringatan untuk kita semua. Untuk itu, Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius (PAKK) bersama dengan sejumlah pihak menggelar vaksinasi booster di Kolese Kanisius Menteng Jakarta, Sabtu (05/02). Vaksinási ini di-geber guna mencegah meluasnya penyebaran varian baru Covid-19 jenis Omicron.

"Vaksinasi ini sebagai langkah untuk pencegahan terpapar dari varian baru Omicron. Dengan vaksinasi, kekebalan komunal akan meningkat, sehingga tidak tertular Covid-19," kata Oki Nuriko, Ketua Panitia Pelaksana Sentra Vaksinasi Kanisius kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka di sela-sela pelaksanaan vaksinasi.

Menurut Oki, Angka Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir menaik karena adanya varian baru Omicron. Untuk itu, Perhimpunan Alumni Kolese Kanisius turut berpartisipasi dengan menggeber vaksinasi di lingkungan gereja guna mencegah meluasnya penyebaran varian baru Covid-19 jenis Omicron.

Selanjutnya juga disampaikan, vaksinasi sebagai langkah untuk pencegahan terpapar dari varian baru Omicron. Dengan vaksinasi, kekebalan komunal akan meningkat sehingga tidak tertular Covid-19.

Oki yang juga Alumni Kolese Kanisius menyebut, vaksinasi dosis ketiga ini dapat mencegah penularan semakin meluas seraya mengingatkan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Kami targetkan sebanyak 1.200 orang dapat divaksin dalam kegiatan ini," kata Oki.

"Tentu harapannya kedepan dengan terlaksana Vaksinasi Booster ini depat meningkatkan Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) terhadap masyarakat, sehingga bisa menekan penyebaran Covid-19 terkhusus Varian Omicron," ucapnya.

Asal tahu saja,Selama kegiatan berlangsung, Kolese Kanisius tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan tetap melakukan 3M (Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Menggunakan Masker). (Arianto)

Read More

Agar Tak Terjebak Investasi Bodong, Polri Bakal Edukasi Masyarakat di 100 Pusat Perbelanjaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Arief Sulistyanto menjadi pembicara dalam dialog podcast di Polri TV dengan tema “Waspada Penipuan Bermodus Investasi”.

Bersama dengan narasumber lain yakni Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, Kabaharkam sekaligus memberikan edukasi masyarakat agar tidak terjebak investasi bodong dan pinjol illegal.

Dialog Podcast Polri TV ini sekaligus membuka rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi investasi kepada masyarakat yang akan digelar di 100 Mall Pusat Perbelanjaan di 15 Daerah se-Indonesia.

Dalam dialognya, Komjen Arief mengakui perlu adanya antisipasi atau pencegahan dini terhadap investasi bodong ini. Sebab kata dia, aparat kepolisian baru mengetahui ataupun korban baru melapor ketika jumlah korbannya sudah sangat banyak.

“Nah inilah yang harus kita antisipasi sejak awal. Karena kasus-kasus investasi (bodong) ini bukan hanya saat ini terjadi,” kata Komjen Arief dalam video dialog podcast di Polri TV yang diunggah, Jumat (4/2).

Arief kemudian menceritakan saat menjabat sebagai Kasubdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri tahun 2007, sudah menangani sejumlah kasus investasi bodong yang banyak memakan korban. Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, modus yang dipakai sama namun hanya caranya yang berbeda.

Oleh sebab itu, Arief mengingatkan agar masyarakat yang ingin melakukan investasi agar melihat terlebih dulu latar belakang perusahaan investasi tersebut. Karena biasanya, lanjut Arief, untuk mengiming-imingi korban, perusahaan investasi bodong itu menawarkan profit atau keuntungan yang tinggi.

“Yang kedua menggunakan modus MLM, skema ponzi yang semuanya sebenarnya permainan uang, bahwa itu sebenarnya uang-uang dari investor saja yang diputar dan ketika sudah cukup banyak dibawa kabur,” beber Arief.

Menurut Arief, upaya mengedukasi masyarakat akan bahayanya investasi bodong tidak hanya cukup pada sosialisasi. Melainkan dibutuhkan satu posko yang dapat memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat terhadap perusahaan yang menawarkan investasi. Dengan begitu, tidak lagi terjadi korbannya sudah banyak, aparat baru mengetahui maupun korban baru melaporkannya.

“Makanya setelah kita sosialisasi di 100 mall, kemudian kita akan membuka satu posko informasi untuk melayani masyarakat bertanya. Tentu tidak hanya dari Barhakam, kami menggandeng Kadin, OJK, BKPM, Bappebti. Sehingga kita akan memberikan kepada masyarakat jangan, ini (perusahaan investasi) bohong,” beber Arief.

“Yang saya tekankan disini, upaya melindungi masyarakat dari investasi ilegal ini harus dilakukan secara bersama-sama, kolaborasi,” imbuh Arief.

Terakhir, jenderal bintang tiga ini juga meminta untuk Satgas Waspada Investasi lebih responsif, terutama ketika mendapat laporan dari korban, melainkan cepat ketika ada promosi yang terkait investasi dari vendor-vendor yang baru.

“Harus sudah dilakukan penelitian, dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak menjadi korban,” tukas Arief.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan menambahkan bahwa pihaknya sudah memberikan perhatian terhadap investasi bodong yang belakangan melibatkan influencer. Jika memang influencer kedapatan sebagai afiliator investasi bodong tersebut, Kadin meminta agar ditindak tegas.

“Masyarakat kita harus terus diedukasi,” demikian Yukki Nugrahawan. (Arianto)

Read More

Kapolri Berkomitmen Beri Pelayanan Terbaik untuk Korban Perempuan dan Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan serta penegakan hukum tindak pidana dengan korban perempuan dan anak-anak. 

Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri saat menerima audiensi Komnas Perempuan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (4/2/2022).

"Jadi pertama terkait dengan concern kita terhadap masalah dan isu perempuan serta anak khususnya. Itu memang menjadi salah satu program yang kemudian saya ingin ditangani serius. Itu juga yang saya sampaikan saat fit and proper test di DPR," kata Sigit dalam audiensi tersebut. 

Dari segi kelembagaan, Sigit mengungkapkan bahwa, saat ini, Polri mengembangkan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat tersendiri di tingkat Bareskrim Polri dan Polda. Hal itu merupakan wujud keseriusan Korps Bhayangkara dalam rangka menangani kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak. 

"Karena itu saya sudah sampaikan, sekarang sedang berproses. Dari sisi penanganannya kita ingin ada Direktorat sendiri. Direktorat yang khusus menangani itu. Sehingga kemudian di tingkat Mabes ada bintang satu. Maka di Polda akan ada Direktorat tingkat Polda. Sampai di bawah," ujar mantan Kapolda Banten itu. 

Eks Kabareskrim Polri ini menyatakan, nantinya akan disiapkan personel Polri yang mampu dan mumpuni untuk mengawaki Direktorat tersebut. Dengan diisi jajaran yang profesional dan berintegritas, kata Sigit, hal itu akan menghindari perempuan dan anak mengalami peristiwa menjadi korban dua kali. 

"Manakala yang menginterogasi, kemudian yang menangani beda jenis kelamin, akan membuat masalah baru. Sehingga mereka merasa menjadi korban dua kali. Ini kedepan kita proses. Prosesnya memang sedang berlangsung oleh Kemenpan RB," ucap Sigit. 

Meskipun tak keseluruhan diisi wanita, dikatakan Sigit Direktorat PPA itu, nantinya akan didominasi oleh para Polisi Wanita (Polwan). Sehingga secara paralel, menurut Sigit, hal itu akan semakin membuka ruang dan kesempatan bagi para Polwan untuk mengisi jabatan di internal Polri. 

"Juga anggota-anggota yang bisa di rekrut mulai dari taruna dan bintara. Sehingga ruang-ruang itu bisa diisi untuk pengembangan karier juga lebih bagus. Dan kita punya bibit ke depannya secara bertahap akan diberikan posisi strategis. Ini bisa diisi jika ada bibit yang banyak. Karena kompetensinya penting. Ini konsep kita secara kelembagaan," tutur Sigit. 

Lebih dalam, Sigit melihat sejauh ini terkait kasus kejahatan dengan korban perempuan dan anak, masih adanya sumbatan komunikasi. Sigit pun memberikan solusi untuk memecah permasalahan tersebut dengan membentuk Liaison Officer (LO) di Komnas Perempuan. 

Dengan adanya pendamping itu, Sigit menyebut, kedepannya apabila ada pengaduan yang mengharuskan ditangani oleh Kepolisian maka LO tersebut yang menjadi penghubung informasi antara Komnas Perempuan maupun pihak Kepolisian. 

"Kalau memang setuju akan kami siapkan dan kirimkan. Jika ada pengaduan dan ingin meninjau satu tempat, maka LO ini membantu menghubungi Kapolda atau Kapolres. Saya harapkan dari sisi kepolisian bisa merespons isu-isu yang terjadi. Karena kita serius terhadap isu-isu perempuan dan anak," jelas Sigit. 

Lebih dalam, terkait proses peradilan, Sigit juga mengedepankan perlindungan dan kehati-hatian terhadap suasana kebatinan dari para korban. 

"Terkait proses peradilan mungkin sangat sensitif memang kita harus melindungi. Disatu sisi hal itu harus diselesaikan secara tuntas. Namun disisi lain suasana kebatinan korban harus dijaga," ujar Sigit. 

Tak hanya itu, Sigit juga mempersilahkan kepada Komnas Perempuan untuk memanfaatkan aplikasi yang telah disediakan oleh Polri dalam rangka perbaikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. 

"Kita tentunya di Propam ada Propam Presisi dan ada Dumas Presisi. Bisa diintegrasikan ke Komnas. Kalau mau dibuat MoU, kita siap," tutup Sigit. (Arianto)

Read More

Tahan 2 Tersangka, KPK Tuntaskan Perkara Pengadaan e-KTP Kemendagri TA 2011-2013

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penanganan pengembangan perkara pengadaan surat tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Bahwa KPK pada sekitar Agustus 2019 telah mengumumkan pengembangan perkara ini dengan meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut:

1. MSH Anggota DPR RI 2014-2019

2. PLS Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra

3. ISE Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

4. HSF Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT.

"Maka, untuk kepentingan penyidikan telah dilakukan penahanan terhadap tersangka ISE dan HSF untuk 20 hari pertama terhitung 3 Februari 2022 sampai dengan tangga 22 Februari 2022 dan kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Ketua KPK H. Firli Bahuri dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (3/2/22) malam.

Adapun setelah dilakukan gelar perkara Firli mengungkap bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan negara negara kurang lebih sebesar Rp2,3 Triliun.

Selanjutnya, Tersangka ISE dan HSF tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

KPK mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung proses penyelidikan dan penyidikan pada perkara ini. 

Hal tersebut sebagaimana konsep bahwa pemberantasan korupsi penting melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Pengadaan e-KTP merupakan salah satu proyek penting pemerintah yang membutuhkan dana besar, guna melakukan perbaikan administrasi

kependudukan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia," kata Ketua KPK H. Firli Bahuri.

Oleh karenanya, pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proyek ini seharusnya memegang teguh amanah rakyat dan mengerjakannya dengan penuh Integritas.

Bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi melalui cara-cara yang tidak jujur.

Perkara e-KTP memang  sudah cukup lama. Kerja KPK ini membuktikan bahwa KPK berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi hingga tuntas.

"Komitmen KPK untuk terus memberantas korupsi. Para Tetsangka KORUPSI  tidak ada tempat untuk bersembunyi," tegas Firli

Kami juga mengingatkan juga terkait masa kadaluwarsa perkara korupsi. KPK akan bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi asas tugas pokok KPK dan tentu berdasarkan bukti yang cukup dan kecukupan bukti.

"Siapapun jika cukup bukti, dipastikan akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa pandang bulu. Itu prinsip kerja KPK," tutup Firli Bahuri. (Arianto)

Read More

Peringati Hari Gizi Nasional, Nestlé: Pentingnya Asupan Gizi Baik Anak untuk Cegah Stunting dan Obesitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, Nestlé terus mengingatkan pentingnya asupan gizi pada anak Indonesia, dengan berkomitmen menyiapkan produk makanan dan minuman bergizi dan juga memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang gizi seimbang pada anak. 

Sejalan dengan tema Hari Gizi Nasional tahun ini yaitu ‘Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas’, Nestlé berupaya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan mengatasi masalah stunting dan obesitas melalui fortifikasi gizi dalam produk makanan dan minuman yang juga sejalan dengan misi Nestlé untuk menggunakan potensi makanan untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu, saat ini dan untuk generasi mendatang. Pada 2020, Nestlé telah menyediakan 4 miliar sajian produk yang telah difortifikasi dengan zat-zat gizi penting, seperti zat besi, zink, vitamin A dan vitamin D.

Corporate Nutritionist Nestlé Indonesia Eka Herdiana mengatakan, Asupan gizi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama untuk pertumbuhan fisik dan mental pada 1000 hari pertama kehidupan dan periode usia 5-10 tahun. Peran orang tua sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan gizi seimbang termasuk asupan makanan yang mengandung zat gizi makro seperti karbohidrat, lemak dan protein, dan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. 

"Selain itu, Zat gizi makro merupakan sumber energi yang dan bahan baku utama pembentukan sel dan juga beragam enzim, hormon, serta komponen pendukung lainnya dalam tumbuh kembang. Sedangkan zat mikro berperan dalam pengaturan metabolisme serta mendukung daya tahan tubuh," kata Eka dalam keterangan tertulisnya, Kamis (03/02).

Dan yang pasti, Asupan gizi yang seimbang menjadi salah satu kunci untuk mencegah stunting, di mana pertumbuhan anak terganggu karena kekurangan zat gizi dan menyebabkan tinggi badan di bawah rata-rata. Data dari BKKBN menunjukkan bahwa 24,4 persen balita di Indonesia mengalami stunting di tahun 2021. Untuk mengatasi masalah stunting dan memperbaiki asupan gizi. 

Asal tahu saja, Nestlé telah melakukan fortifikasi gizi seperti zat besi, zink, vitamin A dan vitamin D dalam produk-produknya, termasuk DANCOW, MILO, LACTOGROW, BATITA, NESTLÉ IDEAL, CERELAC dan KOKO KRUNCH guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Selain stunting, obesitas pada anak juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. 

Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka obesitas anak di Indonesia berada di 3,8 persen. Oleh karena itu, Nestlé berupaya untuk memastikan kualitas serta pemberian gizi seimbang dengan mengurangi kandungan gula dalam produk kami dan mengaplikasikan logo “Pilihan Lebih Sehat” dari BPOM untuk produk-produk minuman kemasan siap konsumsi seperti BEAR BRAND, DANCOW UHT, MILO UHT dan NESTLÉ GOODNES. 

Disisi lain, tutur Eka, guna menjawab berbagai tantangan gizi di Indonesia, Nestlé secara global menciptakan program “Nestlé for Healthier Kids”, atau Nestlé Dukung Anak Lebih Sehat, sebagai upaya untuk membangun pola hidup sehat bagi anak-anak sejak dini melalui orang tua dan guru. 

Program ini hadir guna mengajarkan anak-anak kebiasaan baik dalam mengatur pola hidup sehat seperti (1) makan makanan beragam dan bergizi seimbang, (2) mengatur porsi, (3) aktif bergerak, (4) minum air putih, dan (5) makan bersama keluarga.

Masih kata Eka, Nestlé juga mengadopsi Isi Piringku dari Pedoman Gizi Seimbang oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai acuan dalam mengatur porsi makan sesuai kebutuhan gizi sehari-hari. Program ini telah disosialisasikan melalui berbagai kampanye produk Nestlé seperti MILO ACTIV Indonesia, DANCOW Siap Sekolah, DANCOW Nutritods, LACTOGROW Grow Happy, dan BATITA Kampung Tangguh. 

"Kami berharap dapat ikut berperan serta dalam memberantas stunting dan obesitas di kalangan anak-anak melalui berbagai program edukasi serta upaya penyesuaian kualitas gizi pada setiap produk Nestlé. Ke depannya, kami akan terus ikut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia serta menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk generasi selanjutnya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPC Gerindra Dumai Kunjungi Kampung Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Dumai, Idrus dan Yuhandri beserta sekretaris pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Deny Kurniawan, Bendahara Partai Gerindra melakukan peninjauan kelompok nelayan KUB Bakti di kampung Nelayan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Kamis (03/02).

Selain meninjau keadaan kelompok nelayan KUB Bakti, ada beberapa keluhan yang muncul di antaranya soal pendidikan, kondisi rumah, alat tangkap dan ketersediaan BBM bersubsidi. Selama ini warga harus memutar otak untuk mencari penghidupan setiap hari.

Nita Ariani, Bendahara partai Gerindra Kota Dumai sekaligus Ketua DPC HNSI Dumai mengapresiasi kedatangan pengurus partai Gerindra beserta Fraksi Partai Gerindra Kota Dumai yang berkunjung ke kampung Nelayan di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Hal itu dilakukan semata-mata guna menampung aspirasi masyarakat khususnya nelayan. 

"Ini sebagai bentuk kedekatan emosional kami dalam memberikan fasilitas dan akses untuk menyampaikan aspirasi nelayan ke pemerintah daerah, propinsi maupun pusat," tuturnya.

Masih kata Nita, Keberadaan nelayan dinilai merupakan salah satu ujung tombak ketahanan pangan negeri ini. Indonesia sebagai negara maritim, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka.

"Kami pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Dumai bersama rombongan anggota dewan Fraksi partai Gerindra hadir di kampung nelayan ini pengen mendengarkan aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat, karena memperjuangkan aspirasi nelayan ini hukumnya wajib," tegas Nita.

Nita berharap semoga aspirasi yang kita dengarkan hari ini akan kita bicarakan di Dewan dan kita limpahkan ke dinas terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Nelayan KUB BAKTI, Nasir mengucapkan terima kasih atas DPC HNSI Dumai dan anggota DPC partai Gerindra, Fraksi dan jajaran pengurus.

Selanjutnya, Nasir menyampaikan 3 point terkait keluhannya nelayan di Dermaga dan hal ini di perkuat dengan pernyataan Ketua HNSI ibu Nita Ariani bahwa keluhan yang dirasakan nelayan dan sedang diperjuangkan oleh HNSI, namun diharapkan Fraksi Gerindra dapat mendukung program yang HNSI sampaikan demi kepentingan nelayan.

"Semoga dengan kunjungan ke kampung nelayan KUB Bakti bisa memberikan manfaat terutama kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Cegah Omicron, Kapolri Minta Percepatan Booster Hingga Akselerasi Vaksinasi Lansia-Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kasum TNI Letjen Eko Margiyono meninjau akselerasi percepatan vaksinasi serentak se-Indonesia dengan hadir secara langsung di Balairung Budi Utomo, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Kamis (3/2/2022).

Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, target akselerasi vaksinasi ini sendiri ditargetkan sebanyak 1.419.110 dosis. Jumlah itu gabungan untuk menyasar masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis satu, dua dan tiga atau booster. 

"Kegiatan hari ini kita laksanakan vaksinasi serentak di 34 provinsi dengan target hari ini 1.419.110. Kemudian di wilayah Depok sendiri khususnya tempat ini 2.500 khusus vaksin ketiga atau booster," kata Sigit dalam tinjauannya. 

Mantan Kabareskrim itu meminta kepada seluruh stakeholder untuk terus melakukan akselerasi vaksinasi. Di tengah masuknya varian Covid-19 jenis Omicron, Sigit juga mengimbau untuk melakukan percepatan vaksin kepada masyarakat kelompok lanjut usia (lansia) dan anak-anak. 

"Dalam kesempatan ini saya ingatkan kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan yang bertugas, untuk membantu melaksanakan akselerasi, untuk mengingatkan kembali khususnya bagi berusia lansia dan kemudian anak-anak. Karena varian Omicron memang berjangkit ataupun menular disegala usia," ujar eks Kapolda Banten tersebut. 

Oleh karenanya, Sigit menekankan, kepada masyarakat khususnya untuk saat ini yang ada di Jabodetabek untuk mengikuti vaksin booster, apabila suntikan dosis keduanya sudah enam bulan. Hal itu, menurut Sigit, dapat meningkatkan imunitas terhadap virus Covid-19 varian Omicron. 

"Sehingga tentunya satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi varian yang ada adalah dengan mengikuti vaksinasi. Jadi yang sudah enam bulan dari vaksin kedua khususnya di wilayah Jabodetabek silahkan ikuti vaksin booster," ucap Sigit.

Selain Jabodetabek, kedepannya wilayah lain di Indonesia juga akan dilakukan percepatan akselerasi vaksinasi khususnya booster. Dengan begitu, Sigit menegaskan pentingnya proses sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan maupun antisipasi varian omicron melalui suntikan vaksin dosis tiga itu. 

"Untuk selanjutnya nanti akan diiikuti wilayah lain dan ini tentunya harus selalu diingatkan, perlu upaya untuk mensosialisasikan. Mohon untuk terus diinformasikan kepada masyarakat," tutur Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyampaikan bahwa, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan aturan-aturan soal pasien yang terjangkit. Dimana, warga yang positif Covid-19 dengan gejala sedang dan berat, akan dirawat di rumah sakit yang telah disiapkan. 

Sedangkan, pasien yang gejala ringan maupun tanpa gejala diperbolehkan untuk melakukan karantina di rumah dengan syarat pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. 

"Sehingga kemudian, bisa diikuti dengan Puskesmas terdekat terkait dengan obat-obat yang harus di konsumsi. Sehingga bisa cepat sembuh," ucap Sigit.

Sementara yang paling terpenting saat ini, dikatakan Sigit adalah masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam aktivitas sehari-harinya. 

"Bahwa kita melihat disiplin terkait penggunaan masker, kemudian kegiatan-kegiatan yang selama ini dapat interaksi ini, banyak juga yang kemudian lupa dan buka masker. Tolong kali ini diingatkan kembali bahwa seluruhnya terutama untuk kegiatan yang memiliki interaksi tinggi, tempat kerumunan tolong betul-betul gunakan masker," papar Sigit.

Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, sampai dengan saat ini, Pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia maupun Indonesia. Sebab itu, Sigit berharap, masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada untuk tidak abai maupun lengah. 

"Sudah ada korban walaupun jumlahnya jauh. Namun demikian kita harus tetap jaga karena komorbid itu masih bisa mengalami fatalitas. Ini yang selalu kita ingatkan. Jadi protokol kesehatan, vaksin, yang belum dua kali segera kejar. Yang sudah dua kali, yang akan booster silahkan untuk diikuti di gerai-gerai yang sudah disiapkan," kata Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit juga menyempatkan untuk memberikan arahan kepada seluruh wilayah di Indonesia melalui sambungan virtual terkait dengan penanganan dan pengendalian Covid-19 dalam rangka pencegahan laju pertumbuhan virus corona. (Arianto)

Read More

Dandim 0503/JB Bagikan Paket Sembako kepada Warga Isoman Positif Covid-19 di Tamansari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Bentuk kepedulian TNI AD  kepada warga Isoman Positif Covid-19 dilinkungan Rw. 02, Kelurahan Krukut, Kec. Tamansari - Jakarta Barat dengan memberikan paket sembako. 

Komandan Kodim (Dandim) 0503/JB, Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa.S.sos.MM yang di dampingi Danramil 01/Tamansari, Mayor Inf Zulkarnaen Galib membagikan paket sembako kepada warga yang Isoman di lingkungan Rw. 02, Kel. Krukut, Kec. Tamansari. 

Kehadiran Dandim Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa.S.sos.MM dalam rangka memberikan edukasi, menghimbau dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan tidak panik dengan adanya pandemic serta terus menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

"Mari kita untuk selalu menjaga kesehatan, jangan  panik dan khawatir dengan adanya pandemic, tetap menjalankan Protokol kesehatan dengan  baik," kata Dandim, Kamis (03/02).

Masih kata Dandim, kami dari TNI khususnya Kodim 0503/JB sudah menginstruksikan kepada seluruh Koramil jajaran Kodim 0503/JB untuk langsung turun memberikan bantuan dalam hal apapun yang di butuhkan warga masyarakat di masa Pandemi ini.

"Dalam waktu dekat ini, Kodim 0503/JB melalui Koramil-koramilnya akan membagikan masker kepada warga masyarakat binaannya dan kami berharap agar warga binaan terus mengedepankan prokes dengan memakai masker dalam setiap aktivitasnya," himbau Dandim I Made Maha Yudhiksa.

Di tempat yang sama, Danramil 01/Tamansari, Mayor Inf Zulkarnaen Galib mengatakan kegiatan ini kami laksanakan sesuai atensi Komando Dandim 0503/JB dan kami khususkan dulu warga masyarakat yang isoman.

"Paket Sembako yang kita bagikan sebanyak 110 paket dan tentunya kami dari koramil 01/Tamansari terus melaksanakan giat Bakti Sosial ini sesuai atensi Dandim," kata Danramil saat di temui awak media.

Giat pembagian paket Kodim 0503/JB yang dilaksanakan Koramil 01/Ts ini juga di hadiri Camat Tamansari, Agus Sulaiman, Kapolsek Metro Tamansari, AKBP Rohman Yongky, Sip. Lurah Krukut, Ilham Imanuddin, para Babinsa Koramil 01/Ts serta Bhabinkamtibmas Polsek Metro Tamansari. 

Adapun 110 paket sembako yang di bagikan masing-masing berisikan, Beras 5 kg, Gula 1/2 Kg, Minyak Goreng 1 Ltr, Kacang Hijau 1 Kg, Sarden 1 Kaleng dan Kopi Bubuk 2 Sachet. (Arianto)

Read More

Pemuda Katolik: Perlu Serius dan Sinergi untuk Melindungi Pekerja Migran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keterlibatan Pemuda Katolik dalam mewujudkan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia adalah sebuah keharusan. Pemuda Katolik harus terlibat mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan menghargai martabat manusia.

Demikian pesan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam audiensi dengan perwakilan Pengurus Pusat Pemuda Katolik di ruang kerja Kantor BP2MI, Jakarta, Rabu, (2/2/2021).

Benny mengapresiasi kehadiran Pemuda Katolik sebagai bentuk dukungan nyata terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia mengakui BP2MI tidak bisa bekerja sendiri tetapi membutuhkan dukungan antar lembaga masyarakat, agama, dan instansi pemerintah lainnya, termasuk peran Pemuda Katolik. 

"Saya mengatakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada PMI butuh kolaborasi dan sinergitas. Dua hal ini akan membantu BP2MI menjadi lembaga pemerintah yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan kepada PMI," sebut Benny.

Benny menambahkan pemerintah terus berkomitmen melindungi PMI yang turut membangun negeri melalui devisa. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sudah diratifikasi oleh Indonesia. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Begitu pula, berbagai fasilitas VVIP di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah disiapkan sebagai simbol penghormatan dan dukungan kepada para pekerja migran Indonesia.

"Saya katakan pemerintah lewat BP2MI ingin memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya para PMI bahwa mereka adalah penyumbang terbesar kedua bagi devisa setelah bidang migas. Mereka tidak perlu malu menjadi migran tetapi berbangga kraena terlibat dalam perkembangan bangsa," Benny menjelaskan.

Ada beberapa penekanan penting yang diusulkan Pengurus Pusat Pemuda Katolik untuk mengatasi berbagai persoalan seperti legalitas, pengupahan, jam kerja, tindakan kekerasan dari pemberi kerja, hingga masalah anggota keluarga para pekerja migran yang tinggal di kampung.

Marcelus Hakeng selaku Ketua Departemen Penataan Jaringan dan Distribusi Kader berharap BP2MI perlu bersinergi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor ini, termasuk penerapan regulasi yang lebih baik serta inovasi dan terobosan dalam tata kelolanya. "Khususnya kepada para pelaut yang mengalami berbagai persoalan kekerasan, upah tidak dibayar, dan lainnya juga harus mendapat perhatian," harap Hakeng.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan OKP dan Antar Lembaga Bondan Wicaksono. Menurutnya pertemuan bersama BP2MI adalah untuk membangun sinergitas antar Pemuda Katolik dan BP2MI dan berharap program-program pendampingan dan perlindungan kepada para migran bisa membuat mereka memiliki keterampilan dan tersertifikasi secara internasional. 

Bondan juga mengapresiasi langkah dan terobosan baru dari BP2MI dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan kepada para migran. "Kami memberi apresiasi kepada BP2MI atas langkah dan terobosan baru dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan kepada para migran," ujar Bondan.

Selain Bondan dan Hakeng, mewakili Pengurus Pusat Pemuda Katolik Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan Beny Wijayanto serta Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik Yustinus Wuarmanuk. Hadir juga Deputi Bidang Penempatan Dan Perlindungan Kawasan Asia Dan Afrika Agustinus Gatot Hermawan, S.H., M.H dan Deputi Bidang Penempatan Dan Pelindungan Kawasan Eropa Dan Timur Tengah, Irjen Pol. Achmad Kartiko, S.I.K., M.H.

Di akhir audiensi diajak untuk berkeliling ke beberapa ruangan seperti Command Center dan ruang Big Data yang selalu update kondisi dan situasi para pekerja migran terkini. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan kehadiran Benny Rhamdani di Sekretariat Pusat Pemuda Katolik untuk membicarakan program pengembangan bersama Pemuda Katolik. (Arianto)

Read More

Buat Laporan ke Polisi Cukup ke Mobil Pelayan Keliling Polres Jakpus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polres Metro Jakarta Pusat menggelar pelayanan masyarakat untuk membuat laporan dengan mobil keliling (Yanling) di West Mall Grand Indonesia Tanah Abang Jakarta Pusat, Rabu (02/02/2022).

Program tersebut agar memudahkan masyarakat untuk membuat laporan dan tidak perlu repot-repot ke kantor polisi.

Adapun pelayanan yang telah disiapkan melalui mobil yanling yaitu Pembuatan Surat Kehilangan (KTP, SIM, Simcard, STNK, Ijazah, BPJS, KK, KTP dan lain lain kecuali BPKB, Surat Tanah dan Surat berharga lainnya) dan Pelayanan Problem Solving Kamtibmas (Tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan, premanisme, mata elang dan lain lain).

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Yulies Andri Pratiwi. S.I.K. selaku penyelenggara kegiatan saat ditemui dilokasi menyampaikan bahwa sasaran adanya mobil yanling untuk memudahkan masyarakat dan pengunjung Mall apabila ada kehilangan dan gangguan Kamtibmas yang terjadi.

"Sasaran pengunjung Mall Grand Indonesia, diharapkan warga dapat melaporkan kehilangan barang, seperti dompet, surat-surat penting, buku tabungan, KTP dan sebagainya," ucap Yulies.

Jam pelayanan dimulai jam 10.00 - 16.00 WIB pada hari Rabu s/d Jumat, 2 s/d 4 Februari 2022, diharapkan dengan adanya mobil yanling dapat memudahkan masyarakat atau warga untuk membuat laporan secara cepat.

"Hal ini dapat sangat membantu masyarakat apalagi yang tinggal cukup jauh dari kantor atau pos polisi akan sangat terbantu dengan kehadiran mobil pelayanan keliling ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Klikdaily dengan Distributor Terkemuka NNA untuk Ekspansi Bisnis di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Klikdaily sebagai perusahaan consumer goods berbasis teknologi dan data, berkolaborasi dengan  PT Niaga Nusa Abadi (NNA), membentuk kemitraan dagang berbasis teknologi bernama TokoNiaga. TokoNiaga merupakan aplikasi pemesanan barang untuk UMKM yang terintegrasi dengan sistem supply chain digital yang dibentuk oleh Klikdaily. TokoNiaga akan menjadi proyek ekspansi bisnis NNA dan Klikdaily.  Sebagai langkah awal, Klikdaily bersama NNA akan melakukan kick off proyek ini di kawasan Denpasar, Bali, dengan melakukan proses penandatanganan MoU pada 26 Januari 2022.

Melalui TokoNiaga, bisnis distribusi NNA akan diperluas diversifikasi produknya, diantaranya produk bahan pokok. Kerjasama ini juga makin menguatkan posisi strategis Klikdaily yang telah menyediakan sistem distribusi digital untuk banyak perusahaan FMCG dan ritel di Indonesia. Melalui end-to-end supply chain management, Klikdaily dapat mengoptimalkan utilisasi gudang hingga pengolahan data penjualan secara riil dan akurat yang dapat digunakan brand principal untuk menentukan strategi penjualan yang tepat. Lebih dari itu, data transaksi juga dapat digunakan untuk menjual produk white-label yang memiliki permintaan pasar yang tinggi di masing-masing kota.

“Klikdaily berhasil menyediakan sistem teknologi terintegrasi yang mudah digunakan oleh semua partner bisnis, mulai dari brand principal, distributor hingga ritel. Kolaborasi ini, selain membantu pada proses bisnis NNA dan mitra UMKM, juga akan semakin menguatkan posisi Klikdaily dan NNA di industri ritel” ujar Amos Gunawan, CEO dan Founder dari Klikdaily dalam keterangan tertulisnya, Rabu (02/01).  

Senada dengan Amos, Daniel Dani, selaku Distribution Director NNA juga menambahkan, “NNA berkolaborasi dengan Klikdaily untuk mendigitalisasikan proses distribusi bisnis kami. Tidak terbatas hanya sistem distribusi barang saja, kedepannya akan ada beberapa rencana bisnis strategis yang akan kami jalankan bersama. Harapannya, dengan integrasi bisnis berbasis sistem digital yang didukung oleh Klikdaily, menjadi salah satu kekuatan kami dalam ekspansi bisnis.” 

Sementara itu, Arief Goenadibrata selaku Managing Director PT Nojorono Tobacco International yang dikenal sebagai pemegang merek dagang Clas Mild dan Minak Dinggo serta saat ini menjadi principal brand utama NNA, menyambut baik joint operation ini. “Kami mengucapkan selamat kepada PT Niaga Nusa Abadi dan Klikdaily atas terjalinnya joint operation ini, dan kami berharap dapat menitipkan salah satu brand terbaik kami; Class Mild, untuk dapat didistribusikan secara masif khususnya di Bali.". 

Seperti diketahui bersama, perekonomian Bali mulai merangkak naik di akhir tahun 2021. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, ekonomi Bali triwulan II-2021 tercatat tumbuh sebesar 5,73% jika dibandingkan pada triwulan I-2021. Persentase kenaikan ini memberikan angin segar pada pertumbuhan ekonomi Bali. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antar Klikdaily dan NNA ini, akan memberikan dampak positif pada perekonomian Bali khususnya dari UMKM. (Arianto)

Read More

Presiden Resmikan 7 Pelabuhan Penyeberangan dan 4 Kapal di Kawasan Danau Toba

Duta Nusantara Merdeka | Toba 

Presiden RI Joko Widodo meresmikan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan dan 4 (empat) kapal penyeberangan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu (2/2).

Prasarana dan sarana transportasi yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan ini dibangun dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung sektor pariwisata di kawasan Danau Toba.

Ketujuh pelabuhan penyeberangan yang diresmikan yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Ajibata dan Balige (Kabupaten Toba), Simanindo (Kab. Samosir), Tigaras (Kab. Simalungun), Muara (Kab. Tapanuli Utara), Baktiraja (Kab. Humbang Hasundutan), dan Tongging (Kab. Karo). 

Sedangkan empat kapal penyeberangan yang diresmikan yaitu: Kapal Motor Penumpang (KMP) Pora-Pora berkapasitas 180 penumpang dan 21 kendaraan, KMP Kaldera Toba berkapasitas 152 penumpang dan 15 kendaraan, Bus Air KMP Asa-Asa dan KMP Jurung-Jurung yang masing-masing berkapasitas 150 penumpang.

Presiden Joko Widodo mengatakan keberadaan pelabuhan dan kapal penyeberangan sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-hari masyarakat di sekitar Danau Toba.

“Keberaan kapal juga sangat penting karena selama ini masyarakat menggunakan kapal rakyat yang standar keselamatannya kurang bisa diandalkan,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo berharap dengan beroperasinya pelabuhan dan kapal ini, akan mendukung kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan juga semakin memperlancar konektivitas di kawasan Danau Toba.

Sebelumnya Menhub menjelaskan, ketujuh pelabuhan penyeberangan dan empat kapal telah diselesaikan pembangunannya dan sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. 

"Keberadaan pelabuhan dan kapal penyeberangan ini akan semakin meningkatkan konektivitas dan keselamatan pelayaran. Dengan desain pelabuhan dan kapal yang mengusung kearifan lokal, diharapkan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba,” kata Menhub.

Menhub menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak, baik dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba, DPRD, dan unsur terkait lainnya yang telah mendukung terselenggaranya pembangunan pelabuhan dan kapal.

Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan Danau Toba, Kemenhub membangun sebanyak 13 Pelabuhan Penyeberangan yang tersebar di 7 Kabupaten di Sumut yaitu : Kabupaten Toba (4 Pelabuhan), Kab. Samosir (4 Pelabuhan), Kab. Simalungun (1 Pelabuhan), Kab. Tapanuli Utara (1 Pelabuhan), Kab. Humbang Hasundutan (1 Pelabuhan), Kab. Karo (1 Pelabuhan), dan Kab. Dairi (1 Pelabuhan).

Prasarana dan sarana transportasi penyeberangan tersebut akan melayani 7 (tujuh) Kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba, yaitu: Kabupaten Toba, Samosir, Simalungun,, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Karo, dan Dairi.

Sementara, 6 (enam) pelabuhan penyeberangan yang tengah dibangun yaitu: Pelabuhan Penyeberangan Silalahi (Kab. Dairi), Ambarita, Onan Runggu, dan Sipinggan (Kab. Samosir), Sigapiton dan Porsea (Kab. Toba).

Sedangkan, empat kapal yang diresmikan hari ini, melengkapi keberadaan kapal penyeberangan yang sudah selesai dibangun yaitu KMP Ihan Batak, yang sebelumnya telah beroperasi bersama dengan KMP Sumut I, KMP Sumut II, dan KMP Muara Putih. Sehingga total kapal penyeberangan yang beroperasi di KSPN Danau Toba saat ini sebanyak 7 kapal, yang terdiri dari 5 unit KMP dan 2 unit bus air.

Pembangunan 13 pelabuhan penyeberangan menelan dana sebesar Rp. 596 Miliar dan 5 (lima) unit kapal sebesar Rp. 122 Miliar. Sehingga total anggaran yang dialokasikan Kemenhub mencapai Rp. 718 Miliar sejak tahun 2018 s.d 2021. (Arianto)

Read More

Kapolri: Profesi Satpam Mulia, Sangat Penting Membantu Tugas Kepolisian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-41 Satuan Pengamanan (Satpam) di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022).

Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkapkan bahwa, Satpam merupakan profesi yang mulia dan merupakan bagian dari mitra Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

"Bahwa Satpam merupakan profesi yang mulia dan menjadi bagian dari mitra Polri yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian terbatas sebagai bagian dari kegiatan Pam Swakarsa yang telah dibina. Dan tentunya ini sangat penting dalam ikut membantu tugas-tugas kepolisian," kata Sigit usai memimpin Upacara HUT ke-41 Satpam. 

Mantan Kapolda Banten tersebut menjelaskan, kehadiran Satpam diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Mengingat, kata Sigit, Polri tak bisa bekerja sendirian tanpa adanya dukungan dari masyarakat, khususnya pada satuan pengamanan yang diatur dalam Undang-Undang. 

Satpam, dikatakan Sigit, memiliki peran besar dalam rangka mencegah dan mengamankan keamanan di lingkungan masyarakat. Tentunya, hal itu semakin menciptakan rasa aman bagi para warga. 

"Saat ini satpam sudah berjumlah kurang lebih 1 juta. Dan tentunya menjadi potensi besar yang bisa berkontribusi untuk ikut menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di bidang-bidang tugas terkait pencegahan terhadap potensi-potensi kejahatan yang ada di wilayah tugas masing-masing," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain menjaga kamtibmas, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada Satpam lantaran telah ikut berkontribusi serta berperan aktif dalam rangka pengendalian Covid-19 di Indonesia. 

"Mulai dari penanganan Covid-19, pendisiplinan protokol kesehatan dan tugas-tugas bagaimana menjaga kamtibmas di wilayah kerja masing-masing agar tidak terjadi gangguan kejahatan," ucap Sigit.

Di tengah momentum peringatan HUT ke-41 ini, Sigit juga telah memberikan penghargaan berupa Pin Emas kepada seseorang yang bernama Kosmos yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa orang. 

Kosmos merupakan Satpam di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia dikenal sebagai sosok yang heroik lantaran mencegah pelaku bom bunuh diri beberapa waktu lalu, masuk ke dalam tempat ibadah. 

"Tentunya itu menyelamatkan banyak nyawa. Hal-hal heroik seperti ini kita harapkan terus bisa dikembangkan. Prestasi Satpam di lingkungan tugas masing-masing betul-betul bisa dilaksanakan optimal. Sehingga Satpam memiliki peran dan posisi penting dalam menjaga situasi kamtibmas agar kondusif. Sebagai mitra kepolisian, ini tentunya kita harapkan kedepan akan terus bisa dikembangkan untuk bisa mengisi ruang kosong di masyarakat. Jumlah personel Polri yang sangat terbatas yang bisa diisi dengan mitra-mitra kita," papar Sigit.

Oleh karenanya, di momentum HUT ke-41, Sigit berharap Satpam dapat bersinergi dengan aparat kepolisian dalam memberikan rasa aman, damai dan nyaman terhadap masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. 

"Selamat HUT Satpam ke-41. Kita harapkan kedepan sinergitas dan kemudian dukungan dari rekan-rekan Satpam dalam melaksanakan tugas kepolisian terbatas betul-betul bisa ditingkatkan dan dioptimalkan," kata Sigit. 

Pada kesempatan itu, Kapolri juga melakukan dialog interaktif secara virtual dengan di beberapa wilayah yang menggelar Upacara peringatan HUT ke-41 Satpam. (Arianto)

  

Read More

Grand Prize Gelegar Cuan PLN Mobile Diumumkan, Ini Dia Pemenang Hadiah Mobil Listrik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT PLN (Persero) mengundi pemenang program Gelegar Cuan PLN Mobile pada Senin, 31 Januari 2022 secara langsung yang juga disiarkan melalui aplikasi Vidio dan Youtube PLN. Acara pengundian _Grand Prize_ dengan hadiah 1 mobil listrik Hyundai Kona, 5 motor listrik dan ratusan hadiah lainnya.

  

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengucapkan selamat kepada para pemenang undian Gelegar Cuan dari tahap 1 dan 2, hingga undian _Grand Prize_ yang dilakukan pada malam ini. Dia pun berharap hadiah yang didapatkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pemenang.

  

"Karena ini adalah bentuk rasa cinta kami, apresiasi kami kepada seluruh pelanggan setia PLN," ucap Darmawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (01/02).

  

Gelegar Cuan PLN Mobile adalah program dari PLN untuk mendorong peningkatan _awareness_ masyarakat, maupun pelanggan untuk memanfaatkan kemudahan mendapatkan layanan dari PLN Group melalui aplikasi PLN Mobile. Kupon undian sendiri didapatkan pelanggan dengan mengajak keluarga, saudara, tetangga, dan teman-temannya untuk mengunduh PLN Mobile, maupun melakukan beragam aktivitas melalui aplikasi PLN Mobile sejak pertengahan tahun lalu.

  

"Tujuannya yaitu agar semua orang dapat merasakan berbagai fitur yang sudah kami hadirkan dalam _superapps_ ini," papar Darmawan.

 

PLN Mobile merupakan salah satu dari upaya PLN untuk menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai bagian dari transformasi layanan digital PLN. Melalui PLN Mobile, Darmawan menyebutkan, masyarakat dapat merasakan pengalaman terbaik ketika membutuhkan layanan PLN di masa pandemik saat ini di mana masyarakat dianjurkan untuk menghindari kerumunan.

  

"PLN selalu berusaha untuk dapat hadir memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dengan mudah dan praktis. Dan apapun kebutuhan pelanggan, kini dapat diakses dalam _superapps_, PLN Mobile," jelas Darmawan.

  

_Super apps_ yang diluncurkan PLN pada 18 Desember 2020 ini merupakan salah satu terobosan penting perusahaan untuk menjawab tantangan zaman yang menuntut kecepatan, kemudahan dan efisiensi dalam genggaman tangan pelanggan.

  

Aura kegembiraan pun tak bisa disembunyikan dari raut wajah Maya Orifta, pemenang _Grand Prize_ mobil listrik Hyundai Kona. Dirinya pun tidak menyangka mendapatkan hadiah utama mobil listrik yang akan sangat berguna bagi dirinya.

 

"Mobil listrik ini kan tidak kena ganjil-genap, jadi saya tak perlu khawatir lagi untuk berangkat ke kantor," ujarnya.

 

Bagi Maya, awalnya dirinya mengunduh aplikasi PLN Mobile agar dapat lebih mudah untuk mengisi token listrik di rumah. Terlebih, PLN Mobile ada fitur notifikasi saat token listrik sudah mau habis sehingga dirinya dapat segera mengisi token sebelum meteran berbunyi.

 

"PLN Mobile juga sangat mudah untuk tambah daya. Hari ini klik, petugas datang dan langsung selesai," imbuh Maya. 

Untuk mengetahui informasi pemenang hadiah Program Gelegar Cuan PLN Mobile lainnya, barupa motor listrik, TV, AC, kompor listrik, dan token listrik bisa mengakses PLN Mobile.

 

Hingga saat ini, tercatat sudah lebih dari 16 juta pengguna yang terdaftar pada _super apps_ PLN Mobile dengan tingkat kepuasan 4,9 dari skala 5. Bagi pelanggan yang ingin menikmati seluruh fitur PLN Mobile, dapat mengunduhnya melalui Google Play Store pada perangkat Android atau melalui Apple Play Store pada perangkat iOS. (Arianto)

Read More

Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai Sukses Tarik Ribuan Pengunjung

Duta Nusantara Merdeka | Dubai

Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai telah sukses menarik 750 ribu pengunjung di bulan keempat perhelatannya. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya Indonesia yang terus menampilkan potensi bangsa kepada dunia. Paviliun Indonesia sebagai miniatur negeri berhasil menceritakan kemajuan Indonesia di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata.

“Kami bangga Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai berhasil menarik 750 ribu pengunjung selama empat bulan. Ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antar-kementerian dan lembaga yang selalu menyajikan kegiatan menarik di setiap minggunya,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia Didi Sumedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (01/02)

Didi mengungkapkan, Paviliun Indonesia juga telah dihadiri 21 kementerian dan lembaga yang menampilkan peluang investasi melalui 193 kegiatan berupa forum bisnis, one-on-one meeting, serta seminar bagi para pelaku usaha pasar Timur Tengah dan dunia. Selain itu, Paviliun Indonesia juga telah memamerkan lebih dari 595 produk usaha kecil dan menengah (UKM) siap ekspor. Beragam pertunjukan budaya setiap hari juga diselenggarakan di panggung Paviliun Indonesia. 

“Penyelenggaraan aneka forum bisnis dan seminar setiap minggunya merupakan bentuk konsistensi Indonesia untuk terus mengenalkan potensi bangsa yang luar biasa di kancah dunia. Paviliun Indonesia juga menjadi salah satu paviliun yang direkomendasikan untuk dikunjungi di area Opportunity District Expo 2020 Dubai,” kata Didi.

Menurut Didi, salah satu area yang membuat para pengunjung Paviliun kagum adalah area zona Yesterday yang mnampilkan 23 jenis rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah tersebut ditampilkan melalui ribuan resin dalam The Great Wall of Spice. Kemudian, para pengunjung dapat menyelami lebih dalam rempah-rempah Indonesia melalui area Indonesia Spice Up the World.

“Kami sangat kagum dengan keindahan dan budaya Indonesia. Kami melihat potensi rempah yang sangat besar di Indonesia. India juga identik dengan bumbu dan makanan berempah. Kami tertarik untuk memperkenalkan rempah-rempah Indonesia yang berkualitas ke negara kami suatu hari nanti,” ucap pengunjung Paviliun Indonesia asal India, Sharad dan Sonel.

Didi optimis testimoni para pengunjung Paviliun Indonesia yang tertarik dengan keindahan alam budaya serta potensi perdagangan yang menjanjikan akan terus mendorong Paviliun Indonesiauntuk konsisten menampilkan potensi-potensi bangsa yang luar biasa ke mata dunia. (Arianto)

Read More

Danramil 01/TS Dampingi Dandim 0503/JB Pantau Pengamanan Perayaan Imlek 2573 Tahun 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat 

Dandim 0503/JB, Letkol Kav I Made Maha Yudhiksa.S.sos.MM yang di dampingi Danramil 01/Tamansari, Mayor Inf Zulkarnaen Galib sambangi beberapa vihara di wilayah Tamansari dalam rangka pengecekan pengamanan 

Pelaksanaan Sembahyang Perayaan Imlek Gong Xi FA CAI 2573 tahun 2022, Selasa (01/02/22).

Titik pertama yang di kami kunjungi bersama Dandim 0503/JB di Vihara Avalokiteswara Jalan Mangga Besar Raya, No. 58, Rt 05/01, Kel.Tamansari, Kec.Tamansari, Jakarta Barat yang di sambut dengan Suhu Beny/Maha Bhiksu Dutavira Sthavira (Ketua Vihara Avalokiteswara).

Danramil 01/Tamansari, Mayor Inf Zulkarnaen Galib menjelaskan, hari ini ada tiga titik lokasi yang kami kunjungi dalam memonitoring/pengecekan pengamanan pelaksanaan Sembahyang Perayaan Imlek Gong Xi FA CAI yang ke 2573 di wilayah binaa kami Koramil 01/Tamansari Kodim 0503/JB.

"Titik Pertama di Vihara 

Avalokoteswara Mangga besar Tamansari, Vihara 

Dharma Bhakti, Kel. Glodok Kec. Tamansari dan Vihara Dharma jaya Toasebio," kata Danramil.

Masih kata Mayor Galib, kunjungan kami ini dalam rangka pengecekan pengamanan agar yang merayakan imlek hari ini dapat sembahyang dengan khusyuk, begitu pun dengan penerapan protokol kesehatan di masa pandemic ini tentunya itu sasaran utamakan kami selaku pengamanan agar seluruh yang hadir dapat menerapkan protokol kesehatan.

Sesuai hasil pantauan kami awak media, Selain Dandim 0503/JB dan Danramil 01/Tamansari, turut 

hadir Walikota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo, Camat Tamansari, Agus Sulaeman,vbapak Arifin  (Ketua Yayasan Vihara Dharma jaya Toasebio). (Arianto)

Read More

Penularan Omicron Tidak Menentu, Menkes Budi Perkirakan Puncak Kasus di Akhir Februari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Omicron ini masih banyak ketidakpastian soal penularannya. Ada sejumlah negara dengan kasus Omicron yang tinggi daripada varian Delta ada pula sejumlah negara dengan kasus Omicron di bawah kasus varian Delta. 

Di Amerika, kasus Omicron puncaknya mencapai 800 ribu per hari, puncak kasus varian Delta 250 ribu per hari. Di Prancis puncak kasus Omicron dan sekarang masih naik tembus di angka 360 ribu kasus per hari, sementara puncak kasus varian Delta 60 ribu per hari. 

Kasus Omicron di Brazil sampai saat ini masih naik di kisaran 190 ribu per hari sementara puncak varian Delta 80 ribu per hari. Kasus Omicron di India saat ini mencapai 310 ribuan per hari, sedangkan varian Delta 380 ribu per hari. Jepang 65 ribu kasus per hari sedangkan Delta 25 ribu kasus per hari. 

Di samping itu, ada sejumlah negara dengan kasus Omicron justru lebih rendah dibandingkan kasus Delta. Menkes Budi mengaku masih banyak data yang belum diketahui dengan pasti. 

Misalnya di Afrika Selatan jumlah yang masuk rumah sakit jauh di bawah kasus Delta. Di Inggris pun kasus Omicron jauh di bawah Delta. Di Amerika secara persentase kasus aktif di bawah Delta tetapi secara nominal jumlah orang yang yang masuk rumah sakit lebih tinggi dari kasus Delta. 

"Melihat kasus seperti ini karena banyak ketidakpastiannya lebih baik kita hati-hati, kita waspada, kita tidak usah jumawa, laksanakan protokol kesehatan, hindari kerumunan dan kurangi mobilitas," kata Menkes pada konferensi pers secara virtual, Senin (31/1). 

Jadi, lanjut Menkes, penularan Omicron tinggi sekali dan Indonesia pasti akan mengalami puncak kasus. Masyarakat Indonesia mesti waspada mengingat kasus varian Omicron di negara lain bisa mengalami puncak kasus 2-3 kali di atas kasus Delta. 

"Kita masih belum tahu berapa jumlahnya pada saat puncak kasus akan terjadi di Indonesia. Perkiraan kami puncak akan terjadi di akhir Februari," ucap Menkes Budi. 

Masyarakat diminta tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan. Kurangi mobilitas, hindari kerumunan, dan  jaga kesehatan. 

Pemerintah memastikan ketersediaan obat dalam penanganan pasien COVID-19 tetap lengkap. 

"Kita sudah memastikan bahwa obat-obatan itu lengkap kalau tanpa gejala pasien cukup minum vitamin, kalau dengan gejala bisa dengan obat anti panas dan lewat telemedisin, juga bisa mendapatkan obat antivirus," tutur Menkes Budi. 

5 organisasi profesi dan para ahli kedokteran sudah merekomendasikan anti virus yang untuk digunakan, yakni favipiravir dan molnupiravir. Kemenkes sudah menyiapkan lebih dari 20 juta dosis, tapi obat tersebut harus dengan resep dari dokter. 

"Kami harapkan mudah-mudahan dengan semua yang sudah kita lakukan dapat terhindar dari COVID-19. Pesan saya waspada, tetap hati-hati, batasi mobilitas, jangan terlalu banyak mobilitas," ucap Menkes. (Arianto)

Read More