Rapat Pengurus Cabang Persatuan Senam Indonesia Kota Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Rapat Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Senam Indonesia (Persani) Kota Dumai, saat ini sedang melakukan konsolidasi kepengurusan yang baru, melalui tahapan koordinasi melalui pertemuan terbatas seluruh pengurus

“Kami masih dalam posisi konsolidasi kepengurusan mulai dari mempersiapkan pelantikan pengurus baru dalam waktu dekat, hingga penyusunan program-program pokok pembinaan senam di Kota Dumai,” kata ketua Persani Kota Dumai, ibu Nita Ariani S.Kep,Ns,M.Kep saat di temui di sela rapat pengurus di Jalan Nangka, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai kota, Jum'at (21/01/2022).

Asal tahu saja, Pada rapat koordinasi dan sekaligus perkenalan bagi beberapa nama baru di kepengurusan Persani terungkap berbagai tahapan kegiatan dan juga muncul beberapa usul dan saran penguatan pembinaan Senam yang ada di kota Dumai.

Alhasil, Dari banyaknya pokok bahasan, Nita kembali mengingatkan bahwa seluruh pengurus Persani harus turut bekerja keras dari bidangnya masing-masing, agar organisasi ini berjalan sesuai yang diinginkan.

“Tentunya tidak mudah, memang harus ada kerjasama antara sesama pengurus, serta harus bersinergi. Saya yakin bila kolaborasi itu baik maka akan baik pula hasilnya,” kata Nita Ariani.

Editor : Arianto

Read More

Polsek Palmerah Berikan Sembako kepada Warga yang Terpapar Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polsek Palmerah memberikan sembako kepada warga yang terpapar Covid-19 di RW 02 dan RW 07 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis (20/1/2022).

Ada empat Kepala Keluarga yang diberi bantuan paket sembako oleh Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdulrohim.

Dodi menjelaskan, pemberian paket sembako ini merupakan program Empaty Building Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo.

Dengan adanya bantuan ini, maka akan meringankan beban warga yang sedang isolasi mandiri paska terpapar Covid-19.

"Paket sembako kami berikan ke masing-masing kepala Keluarga yang tinggal di RT03, 11 RW 07 dan RT 14/02," ucap dia.

Saat memberikan bantuan itu, kata dia, pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan yaitu memakai masker double dan jarak satu meter.

Ia pun meminta kepada seluruh warganya yang sedang isolasi untuk tetap semangat dan menjaga immunitas agar kondisi kesehatannya tetap stabil.

"Jangan sampai strees karena kalau strees akan membuat drop kondisi kesehatan, maka kami harap semua warga yang terpapar semangat sampai sembuh," jelas dia.

Dodi menambahkan, kegiatan empaty building ini akan dilakukan secara berkesinambungan oleh Polsek Palmerah.

Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan kepedulian Polri kepada warga yang terpapar Covid-19 ataupun yang terdampak.

"Jadi kami akan lakukan empaty building ini kepada seluruh warga di Palmerah, karena pandemi Covid-19 banyak warga yang butuh uluran tangan kita," ujar dia. (Arianto)

Read More

Srikandi Laut Lanal Sabang Uji Kemampuan Menembak

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Berdasarkan Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bahwa dalam rangka memperingati HUT Ke-75 agar seluruh Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) dimanapun berada dan betugas agar melaksanakan latihan menembak pistol.

Menindaklanjuti hal tersebut, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., memerintahkan Srikandi Korps Wanita TNI Angkatan Laut (Kowal) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang melaksanakan latihan menembak di Lapangan Tembak Abdullah Meuraxa, Gampong Ie Meule, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Kamis (20/01/2022).

Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan latihan menembak ini bertujuan agar Prajurit Kowal Lanal Sabang mampu meningkatkan kemahiran dalam menembak pistol. Selain itu, latihan menembak adalah kemampuan dasar serta salah satu keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh setiap prajurit hingga tingkat mahir, tidak terkecuali bagi para prajurit Kowal yang dihadapkan pada rutinitas serta kesibukan tugas sehari-hari yang diemban di kesatuan, hal tersebut guna mendukung tercapainya profesionalitas keprajuritan bagi perwujudan kesiapsiagaan satuan dalam rangka mendukung setiap tugas pokok yang diembannya.

"Diharapkan dengan latihan menembak terutama menggunakan senjata laras pendek yang rutin dan terprogram bisa meningkatkan naluri tempur prajurit serta memelihara profesionalisme Komando Wanita Angkatan Laut Lanal Sabang, sebagai penunjang profesionalitas prajurit TNI Angkatan Laut dalam setiap penugasan untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Danlanal Sabang.

Lebih lanjut disampaikan bahwa pelaksanaan latihan menembak pistol harus selalu memperhatikan dan mengedepankan faktor keamanan saat melaksanakan kegiatan menembak supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan selama dalam latihan tersebut.

Sebelum melaksanakan kegiatan latihan menembak pistol, Kowal Lanal Sabang terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mencoba pistol yang akan digunakan dengan dibekali 3 butir peluru percobaan. Saat pelaksanaan latihan, dilaksanakan 2 cara menembak pistol yakni slow fire jarak 15 meter dengan 10 butir peluru dan rapid fire dengan 10 butir peluru yang berjarak 15 meter dalam waktu 60 detik dengan menggunakan Pistol G2 Combat. (Arianto)

Read More

Fikri Desak Penyelesaian Guru Honorer Harus Menyeluruh, Tiga Opsi untuk Guru Honorer Agar Dimaksimalkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS DR. H. Abdul Fikri Faqih mendesak penyelesaian bagi guru honorer sejak era PP 48/2005 hingga sekarang yang masih berlarut-larut.  “Bagaimanapun opsi bagi honorer sudah disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, yakni diangkat PNS, rekrutmen PPPK, atau diangkat pegawai dengan honor sesuai UMP/K,” katanya dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Rabu (19/1/2022).

Fikri mengungkap sejak tahun 2014, ada 438 ribu tenaga honorer yang belum jelas penyelesaiannya. “Diantara mereka terdapat guru honorer sebanyak 157 ribu orang dan 86 ribu dosen honorer yang butuh kejelasan status,” kata politisi PKS ini.  

Ratusan ribu tenaga honorer tersebut masih terkatung-katung nasibnya sejak PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) diterbitkan.  Hingga 9 tahun kemudian, tepatnya pada 2014 penyelesaian tenaga honorer masih tersisa 438 ribu orang, tidak terkecuali guru honorer.   

“Jeritan para guru honorer sudah hampir tiap saat harus kita dengar di Komisi X, bagaimana kita mau melangkah untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, bila masalah guru honorer belum selesai juga,” ujarnya.

Dia menceritakan, di tengah gelombang aksi honorer menuntut status yang bertahun-tahun tidak jelas itu, pada 2018 silam, DPR bersama pemerintah sebenarnya telah menyepakati keputusan penting.   Menurut Fikri, sebanyak 438 ribu honorer yang masih tersisa diberi tiga opsi penyelesaian, yakni  mengikuti seleksi PNS, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau diangkat pegawai dengan honor sesuai UMP/K.  

 “Opsi ini tinggal dijalankan dan serius untuk selesai,” tegasnya.

Fikri menilai, bila revisi undang-undang ASN dijadikan alasan untuk menunda penyelesaian guru honorer, maka hal itu ibarat memberi harapan yang tidak jelas.  “Ini soal keseriusan kita dalam menyelesaikan, karena setiap kali penyelesaian honorer, malah timbul masalah baru,” terangnya.

Dia menyinggung soal permasalahan yang timbul dalam rekrutmen PPPK bagi guru honorer digelar. Guru honorer yang telah lama bertugas, kalah bersaing dan gagal lolos seleksi karena harus bersaing dengan guru-guru baru dan lulusan perguruan tinggi yang lebih muda usia dan kemampuan kognitifnya.  

“Akibatnya honorer lama tetap tidak terekrut, padahal rekrutmen PPPK seharusnya jadi prioritas untuk menyelesaikan status bagi honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun,” kata dia.

Selain itu yang terbaru,  guru-guru dari sekolah swasta yang lolos seleksi PPPK menyebabkan sekolah-sekolah swasta tempat asal mereka mengajar menjadi terancam kekurangan guru. “Ada sekolah yang dari guru totalnya ada 40 orang, tinggal 15 guru saja,” kisah dia mencontohkan.  Sehingga asosiasi pendidikan meminta agar guru-guru swasta yang lolos seleksi PPPK dikembalikan ke tempat asal dia mengajar.

Namun hal tersebut bakal melanggar ketentuan perundangan.   Pasalnya, UU nomor 5/2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN) menyebutkan definisi, bahwa PPPK digaji oleh pemerintah dan bekerja pada instansi pemerintahan.  

“Walaupun hal itu bisa saja disiasati dengan penerbitan aturan tambahan soal penugasan PPPK pada instansi swasta, nomenklatur itu pernah ada dengan nama guru bantu dan dosen bantu, yakni PNS guru dan dosen yang bekerja diperbantukan di instansi swasta,” urai Fikri. (Arianto)

Read More

Lurah Meruya Selatan Pantau Langsung Giat Vaksinasi Anak dan Lansia di RPTRA Manunggal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lurah Meruya Selatan M Ghufri Fatchani memantau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi anak - anak usia 6 - 11 tahun dan vaksinasi Booster untuk lansia di RPTRA Manunggal, Jalan Manunggal No 66, RT 01/07, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (20/01/2022).

Adapun target dalam vaksinasi tersebut sebanyak 1000 orang siswa/i dan lansia dengan tim vaksinator sebanyak 2 tim terdiri dari Puskesmas Meruya Selatan dan Lions Club dengan menggunakan Vaksin Sinovac dan Vaksin Pfizer.

Tampak Lurah Meruya Selatan M Ghufri Fatchani juga melakukan dialog kepada anak - anak sekolah dan lansia yang akan melakukan vaksinasi dan yang sudah di vaksin.

M Ghufri Fatchani mengatakan, kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan berkat kerja sama dengan Lions Club Distrik 307-A1, dalam rangka percepatan capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dan vaksinasi Booster untuk Lansia di Jakarta Barat.

"Kami targetkan sebanyak 1.000 anak usia 6 hingga 11 tahun dan lansia dapat divaksin dalam kegiatan ini," kata M Ghufri Fatchani di sela-sela pelaksanaan vaksinasi.

Dia menyebut, kegiatan vaksinasi ini dapat mendorong percepatan imunitas anak-anak di Jakarta Barat.

"Pelaksanaan vaksinasi terhadap anak - anak usia 6 - 11 tahun ini adalah Program Pemerintah yang harus kita tuntaskan di tahun 2022 ini, karena anak - anak akan mulai melaksanakan pembelajaran secara tatap muka," ungkapnya.

"Saya harapkan kegiatan vaksinasi terhadap anak - anak usia 6 - 11 tahun dan lansia ini dapat berjalan lancar "Ayo Kita Vaksin, Jangan Takut, Vaksin Untuk Kesehatan Kita Bersama," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Belanja di Pasar Legi Bisa Pakai QRIS, Pedagang Minta Disediakan WIFI

Duta Nusantara Merdeka | Solo 

Pasca kebakaran hebat 2018 lalu, Pasar Legi Kota Solo siap beroperasi kembali dengan tampilan gedung baru 3 lantai yang lebih luas. Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun melalui pembiayaan APBN multiyears ini menghasilkan sebuah gedung baru yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti area parkir, masjid, shelter angkutan umum hingga ruang laktasi.

Pasar Legi diresmikan Kamis (20/1/2022) oleh Ketua DPR RI Puan Maharani atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Pasar Legi yang baru akan terbagi dalam 4 blok, yakni blok A-D. Blok A difungsikan sebagai zona semi basah bagi pedagang buah dan sayur, blok B diperuntukkan bagi zona kering, sementara blok C dan D dialokasikan sebagai zona basah untuk lapak pedagang daging segar dan ikan asin.

Salah seorang pedagang, Katih Budiman mengaku senang dengan akan dibukanya kembali Pasar Legi. Selama masa pembangunan, penjual cabai dan bawang ini pindah ke tepi jalan. Katih yang sudah berjualan sejak sebelum Pasar Legi terbakar mengatakan gedung baru ini akan sangat membantu pedagang, “Gedungnya bagus, penataan rapi sehingga lebih nyaman," ujarnya.

Secara bertahap Pasar Legi akan mulai menerapkan teknologi dalam transaksi harian, salah satunya adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Pelanggan tinggal melakukan scan QR code menggunakan aplikasi m-banking atau fintech di ponsel untuk membayar. Di masa pandemi langkah ini secara masif diterapkan di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir peredaran uang tunai. 

Pasar Legi adalah pasar ke-13 di Kota Solo yang sudah menerapkan pembayaran non-tunai. Transaksi digital diperkenalkan di kota ini sejak 2018 dan rencananya tahun in 44 pasar tradisional di Kota Solo semua sudah bermigrasi ke pembayaran digital.

“Ini untuk mendukung Solo sebagai smart city, memudahkan transaksi, menghindari peredaran uang palsu dan supaya semua transaksi di pasar terekam, ada dokumennya”, ungkap Heru Sunardi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo. 

Menanggapi hal ini para pedagang memiliki respon beragam. Pedagang pasar tradisional yang sudah berusia lanjut umumnya lebih memilih transaksi tunai, sementara sebaliknya pedagang yang masih muda lebih suka dengan transaksi non-tunai. Namun mereka memberikan catatan, salah satunya agar masa tunda pencairan dana ke rekening bisa dipersingkat. 

Bagi Katih Budiman penggunaan QRIS di Pasar Legi memudahkan usahanya namun menurutnya para pedagang di pasar ini juga punya catatan tersendiri, “Para pedagang berharap agar ada WiFi di Pasar Legi karena sinyal HP susah, apalagi nanti pakai QRIS, kami sangat butuh akses jaringan”, ujarnya. 

Sebagai kawasan pasar induk, Pasar Legi terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya seperti sentra minyak dan sentra buah di sekitarnya. Pasar Legi juga memasok komoditas pangan hingga ke wilayah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Transaksi harian di Pasar Legi diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar. 

Pasca kebakaran akhir 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun kembali Pasar Legi dalam waktu 1 tahun. Pembangunan telah rampung dilakukan akhir tahun lalu dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Solo November 2021, hingga kemudian diresmikan kembali oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/01/2022). (Arianto)

Read More

Pasar Legi Beroperasi Lagi, Siap Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Solo

Pasar Legi Solo yang terbakar pada 29 Oktober 2018 lalu, telah selesai dibangun ulang dan Kamis (20/1) pagi tadi diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka.  Rehabilitasi Pasar Legi ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sejak sepekan sebelum peresmian Pasar Legi, para pedagang yang sejak lama berjualan di sana dan sempat terpaksa harus pindah karena kebakaran pada 2018 ini, telah kembali beraktivitas di pasar yang kini memiliki tiga lantai dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. 

Puluhan buruh angkut, lelaki dan perempuan, gesit berseliweran di antara kios-kios berterali besi abu-abu yang masih cemerlang warnanya. Ibu Sukinem, buruh angkut yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Pasar Legi mengaku senang bisa kembali ke lokasi lama dengan kondisi pasar yang lebih baik dan bersih. 

Bawang merah, bawang putih, sayuran segar, bumbu dapur, rempah-rempah dan berbagai produk kebutuhan pokok tertumpuk berlimpah di tiap kios milik pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang salah satunya adalah Ketua DPR yang tak sungkan berjongkok untuk memilih tempe yang dijajakan di lantai oleh seorang penjual. Puan juga membeli beberapa kilo bawang merah, dan sayuran lain serta sohun di beberapa kios berbeda. 

"Beberapa waktu pasca kebakaran, saya pernah datang ke Pasar Legi dan setelahnya saya sampaikan pada Mas Walikota dan Pak Menteri PUPR, kita perlu menjaga komitmen untuk merenovasi Pasar Legi agar bisa lebih baik dari sebelum kebakaran terjadi," kata Puan. Pasar Legi, dikatakannya, sempat hendak dibuka kembali pada 2021. "Tapi kasus COVID-19 melonjak, jadi rencana pembukaan kembali harus ditunda dan baru hari ini bisa dilakukan," ungkapnya. 

Puan berharap Kementrian PUPR dan Pemerintah Kota Solo bisa bersama-sama menjaga dan merawat Pasar Legi. "Saya dengan, kalau hujan besar ada bagian-bagian pasar yang mengalami tampias dan menyebabkan genangan air yang dikhawatirkan bisa jadi banjir. Ini harus diantisipasi. Dicarikan solusinya supaya bisa teratasi," ia mengatakan

Pada para pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Puan menitip pesan untuk tetap menjaga prokes. "Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Pedagang pasar dan pembeli harus tetap jaga prokes, kesehatan, ketertiban ya?" cetusnya. Ia senang mendengar kabar kalau seluruh pedagang di Pasar Legi telah dua kali mendapat vaksinasi. 

Menurut Puan, pasar merupakan sebuah tempat di mana denyut kehidupan masyarakat dapat dilihat. "Di pasar kita bisa melihat apakah ekonomi berjalan atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana pedagang beraktivitas dan berinteraksi dengan pembeli, juga bisa mengevaluasi bagaimana harga-harga barang yang diperjualbelikan, stoknya ada atau tidak," Puan mengatakan. 

Ia juga menekankan, betapa pun kemajuan pembangunan berjalan serta digitalisasi masuk ke berbagai lini kehidupan, pasar trdisional harus tetap dipertahankan karena di situ rakyat bisa memasarkan hasil usahanya.

Selain kondisi bangunan yang jauh lebih baik dari sebelum kebakaran, Pasar Legi yang baru ini juga hadir dengan sentuhan modernitas melalui sistem pembayaran digital yang akan bisa diterapkan dalam transaksi. "Saya sudah mencoba pembayaran menggunakan pembayaran digital tadi saat belanja. Dipinjami ponselnya Mas Gibran," katanya. 

Dalam konferensi pers yang digelar di pelataran Pasar Legi setelah tinjauan ke dalam pasar dilakukan, Puan memberikan beberapa catatan yang ia harap bisa dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota. "Tadi waktu mencoba membayar non tunai di lantai dasar, ternyata tidak ada sinyal sehingga pembayaran harus dilakukan secara konvensional.  Mungkin ada baiknya seluruh area di Pasar Legi ini dipasangi wifi agar tidak menghambat transaksi," katanya.

Pada kunjungan ke Pasar Legi, perempuan yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manysia dan Kebudayaan itu juga sekaligus melakukan pengecekan harga-harga bahan pokok. "Harga minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar. Saaya akan meminta pemerintah menetralkan harga-harga supaya segera kembali normal," katanya.

(Arianto)

Read More

Resmikan Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy dan Sanggar Inklusi di Sukoharjo, Puan Maharani Harapkan Masa Depan Yang Baik Bagi Anak Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Sukoharjo

Gerimis, tak menyurutkan langkah kaki ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri tiga agenda kerja yang telah direncakan di Kabupaten Sukoharjo, pada Rabu (19/1) siang hingga petang hari. 

Didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayjen Rudianto, sejumlah kepada daerah tingkat 2 di Jawa Tengah dan beberapa koleganya di DPR RI, Puan meresmikan gedung Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Al-Quran Azzayadiy, Sanggrahan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Rusun yang pembangunannya dikerjakan oleh Kementrian PUPR terssbut, dibangun atas usul Puan ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Tentu saja, gotong royong dari kita semua untuk bisa membangun Rusun Ponpes Al Quran Azzayadiy ini merupakan niat baik.  Tentu saja rumah susun ini harus dijaga baik-baik. Jangan setelah diresmikan kemudian tidak dipelihara sehingga jadi cepat rusak," kata Puan. 

Ia berharap, meski akan ada ribuan santri dan santriwati yang silih berganti menetap dan belajar di Ponpes Al Quran Azzayadi, gedung, ruangan, dan segala sesuatu yang berada di Rusun tersebut menjadi sebuah tempat yang bermanfaat dan dirawat dengan penuh tanggung jawab hingga masa yang akan datang.  

Puan juga menginginkan, para santri dan santriwati dapat belajar dengan tenang dan gembira di ponpes tersebut. "Santri dan santriwati di sini semoga akan bisa membangun bangsa Indonesia sesuai dengan harapan dan cita-cita Bapak pendiri bangsa, Bung Karno, bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia yang adil Makmur damai aman dan sejahtera," katanya.

Usai acara peresmian, Puan meninjau ruangan hunian di dalam Rusun tersebut, dan berinteraksi dengan para santriwati yang tengah mengaji di kamar yang telah rapi terisi ranjang susun dan area belajar yang menyenangkan. 

Dari Ponpes Al Quran Az-Zayadiy, Puan melanjutkan kunjungannya ke Gedung Serbaguna Cemani, di mana tengah dilangsungkan acara vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun, serta pemberian vaksin dosis ketiga atau booster, bagi 100 warga lansia di Kabupaten Sukoharjo. 

Meski kunjungan berlangsung cukup singkat karena masih ada agenda lain yang menanti,  Puan menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan anak-anak dan lansia yang tengah divaksin. Ia berkeliling menghampiri setiap meja vaksin dan dengan ramah menanyakan kabar dan menyampaikan bingkisan kecil yang ia bawa sebagai cinderamata bagi warga di gedung serbaguna Cemani itu. 

Setelahnya, Puan dan rombongan segera melanjutkan perjalanan ke Sanggar Inklusi Tunas Wijaya di Kecamatan Bendosari, untuk meresmikan dua Sanggar Inklusi paling baru yang dibangun di Kabupaten Sukoharjo, yakni Sanggar Inklusi Tunas Wijaya yang didatanginya itu, serta Sanggar Inklusi Permata Hati yang ada di Kecamatan Polokarto. "Jadi, prasastinya ada dua yang ditandatangani oleh Bu Puan," kata Bupati Etik Suryani sambil tersenyum. 

Ia kemudian menjelaskan pada Puan perihal Sanggar Inklusi yang merupakan sebuah program rintisan masyarakat yang kemudian didukung dan dikembangkan secara baik oleh Pemkab Sukoharjo untuk menciptakan ruang pelayanan kesehatan yang bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di 12 Kecamatan di seluruh Kabupaten.

"Jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di semua Sanggar Inklusi kami mencapai 475 orang. Alhamdulillah dari 12 kecamatan kami sudah mendirikan delapan gedung sanggar inklusi. Masih kurang empat tapi insyaallah tahun ini selesai, sudah terbangun semua," kata Etik.  

 

Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus  membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan khusus yang coba disediakan secara cuma-cuma oleh Pemkab Sukoharjo. "Berbagai terapi, yakni fisioterapi, okupansi dan terapi wicara kami sediakan secara gratis tidak dipungut biaya apapun" Etik menjelaskan. Selain itu, dikatakan Etik, di setiap Sanggar Inklusi pun diadakan pelatihan Bina Diri yang memberikan pelajaran keterampilan dasar seperti memakai baju sendiri, menyisir rambut, memakai sepatu, mandi dan sebagainya bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat melakukannya secara mandiri. 

Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemkab Sukoharjo, para terapis yang ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk memberi pelayanan kesehatan serta para relawan yang terlibat di semua Sanggar Inklusi atas kegigihan dan ketulusan mereka merawat dan memberikan terapi yang baik bagi semua anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. "Anak-anak betkebutuhan khusus ini juga anak-anak Indonesia yang harus kita berikan kesempatan untuk tumbuh dengan baik hingga bisa jadi manusia berdaya," kata Puan

Terdiri dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk membantu para anak berkebutuhan khusus untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik, relawan menjadi salah satu ujung tombak keberlangsungan Sanggar Inklusi di seluruh Kecamatan di Sukoharjo tersebut.  

Puan mengaku amat terperanjat ketika ia mendengar nominal honorarium para relawan di semua Sanggar Inklusi yang hanya 200 ribu per bulan. "Meski ketergerakan hati menjadi alasan para relawan membantu, tapi mereka, menurut saya, layak mendapatkan apresiasi yang lebih baik lagi," kata Puan. Ia mengatakan amat memahami bila Pemkab memang memiliki keterbatasan anggaran hingga belum dapat memberikan apresiasi yang lebih layak. Untuk itu, Puan menegaskan, DPRD harus bisa memperjuangkan dan membantu mencarikan jalan keluar. "Itu sebabnya saya ajak teman-teman dari DPR dalam kunjungan ke sini, agar bisa langsung dipikirkan, apa yang bisa kita lakukan untuk memberi apresiasi yang lebih layak bagi para relawan ini," ungkap Puan yang langsung memberi garis bawah dan cetak tebal dalam sambutannya terkait honorarium para relawan tersebut.  

Gerak hati memang melandasi digagas dan berkembang baiknya Sanggar Inklusi di Sukoharjo. "Kami ingin membantu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Senang rasanya kalau mereka mengalami perubahan yang lebih baik setelah bergabung dalam Sanggar Inklusi," Endang, Kepala Sanggar Inklusi Tunas Wijaya mengatakan. (Arianto)

Read More

Percepat Herd Immunity, Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Gelar Vaksinasi Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Percepat Herd Immunity, Polsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat melakukan vaksinasi anak usia 6-11 tahun secara door to door di Kp Gaga RT 02/09, Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dalam kegiatan tersebut anak yang divaksin didampingi para orang tua masing-masing.

Kapolsek Kalideres Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan kegiatan ini dalam rangka untuk mempercepat heard immunity anak.

"Tujuanya kita lakukan vaksinasi dari rumah ke rumah selain mempermudah pelayanan bagi masyarakat juga untuk mempercepat Herd immunity," ujar Hasoloan dalam keteranganya, Rabu (19/1/2022).

Dia menuturkan, dari sekian banyak anak yang mau divaksin tentu tidak semua dapat tervaksin karena takut dengan jarum suntik.

Oleh karena itu dengan cara door to door maka diharapkan capaian vaksinasi dapat memenuhi target

Pelaksanaanya, petugas kepolisian bekerjasama dengan tenaga medis. 

"Vaksin yang diberikan jenisnya sinovac. Dengan cara door to door sehingga vaksinasi dosis pertama diharapkan dapat mencapai target yang telah ditentukan, terutama bagi anak yang takut disuntik, maka kita bekerjasama dengan tenaga medis," tambahnya.

Adapun jumlah anak tervaksin ada 19 anak dengan target sebanyak 36 anak dari Total vial 25 dan yang terpakai 17 vial.

Kegiatan tersebut tidak lupa dengan menjalani protokol kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kapolsek Kalideres Kompol Hasoloan, Lurah Semanan Bayu Padeha Ganta, Waka Polsek AKP Suparno, Kasie Kesra Elan, Kapolsubsektor Terbus IPTU Tugiran, Kapolsubsektor Semanan IPTU, Rijal, Bhabinkamtibmas AIPTU Eka Prasetia, Dawis Rw 09 Kelurahan Semanan. (Arianto)

Read More

Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat Tinjau Lokasi Banjir di Masjid An Nur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat meninjau lokasi banjir di Masjid An Nur Komplek KFT RW 11 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (19/1/2022).

Dalam kunjungan tersebut Kapolsek Cengkareng memberikan bantuan berupa sembako ke warga korban banjir.

Kapolsek Cengkareng Kompol Endah Pusparini mengatakan, kedatanganya untuk memonitoring 

Lokasi banjir yang ada di wilayah Cengkareng Barat.

"Kedatangan kami melihat lokasi dan mendata korban banjir dan memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak banjir," kata Kapolsek.

Kapolsek juga menjelaskan, adapun bantuan yang ia berikan berupa beras dan mie Instan.

"Ini ada 50 karung beras dan 10 dus mie instan, dengan adanya bantuan ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak banjir," ujarnya.

Dirinya juga berpesan kepada warga masyarakat, agar tetap melarang anak-anaknya dalam bermain air.

"Tolong anak-anaknya jangan dikasih bermain air, takutnya terbawa arus atau terkena penyakit, karena air tersebut tanpak kotor," tuturnya.

Kapolsek Juga berpesan Kepada Warga Yang Mengungsi Agar tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Agar terhindar dari Penyebaran Wabah Covid 19. (Arianto)

Read More

Rutan Perempuan Medan Gelar Pelatihan dan UKS Jasa Boga

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP), Rutan Perempuan Medan Kelas II A Medan, menggelar pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi (UKS) jasa boga di Garuda Plaza Hotel Medan, (19/01/2022).

Rutan Perempuan Medan Selalu melakukan upaya dalam peningkatan pelayanan tersebut, baik secara fasilitas maupun kompetensi pegawai.

Dalam bidang Layanan makan, Rutan Perempuan Medan melakukan peningkatan pelayanan makanan melalui kegiatan peningkatan kompetensi yaitu pelatihan food handling dan cook kepada pegawai pengolahan bahan makanan .

Pelatihan Ini dilakukan sesuai dengan surat edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan tentang himbauan kepemilikan sertifikat layak higiene.

Dalam kegiatan ini Rutan Perempuan Kelas IIA Medan mengirim 3 pegawai pengolah bahan makanan yaitu Maria Ginting, Fitrilia Syahdilla dan Mika Barus.

Kegiatan Ini dilatih langsung oleh Chef Yusuf Kesuma yang merupakan Chef di Garuda Plaza Hotel yang berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga sore hari.(Arianto)

Read More

Gibran Undang Puan Resmikan Pasar Legi

Duta Nusantara Merdeka | Solo 

Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan meresmikan Pasar Legi pada Kamis (20/1) atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

 “Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi”, ujar Gibran.

Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.

 Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.

Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu,  Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%. 

“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres”, jelas Puan saat itu.

Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.

Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar. Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1). Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.

Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo. (Arianto)

Read More

SDN 1 Sawahan Ngemplak Berikan Vaksinasi Kedua bagi Siswa

Duta Nusantara Merdeka | Boyolali 

Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini, Rabu (19/1) yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul. Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

 “Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu," tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. (Arianto)

Read More

Riang Berbincang dengan Para Siswa, Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali

Duta Nusantara Merdeka | Boyolali

Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya. 

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka*, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. 

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. 

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. 

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (Arianto)

Read More

Pendaftaran Tanah serta Perbaikan Internal sebagai Upaya Meminimalisir Sengketa dan Konflik Pertanahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (18/01/2022). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta ini membahas terkait Evaluasi Penanganan Permasalahan Pertanahan.

Membuka rapat, Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan berbagai regulasi telah dibuat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya dengan salah satu tujuannya yakni memberikan perlindungan secara adil atas kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Namun, ia menyayangkan mengapa sengketa dan konflik pertanahan masih terjadi di lapangan, terlebih ada keterlibatan dari oknum internal Kementerian ATR/BPN.

"Rapat kerja kali ini menyimpan banyak harapan masyarakat melalui Komisi II DPR RI sebagai wakil dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan yang utamanya disebabkan karena mafia tanah kita perkuat kerja sama melalui Panja Mafia Tanah sebagai salah satu upaya. Juga kami harap tidak lahir lagi oknum internal dari Kementerian ATR/BPN yang terlibat kasus mafia tanah," imbau Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa salah satu upayanya telah dilakukan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, PTSL merupakan bentuk perbaikan yang dilakukan pada hulu permasalahan pertanahan, di mana hilirnya merupakan sengketa dan konflik.

"Persoalan di masa lalu banyak yang masih kurang sempurna sehingga banyak sengketa yang harus kami selesaikan. Oleh sebab itu, kita percepat pendaftaran tanah dan alhamdulillah hingga saat ini hampir 48 juta bidang tanah berhasil kita daftarkan kembali. Kalau tanah-tanah sudah terdaftar, maka sengketa akan berkurang," terang Sofyan A. Djalil.

Terkait dengan keterlibatan jajaran internal Kementerian ATR/BPN pada kasus mafia tanah, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan sangat serius melakukan perbaikan internal dengan menindak tegas jajaran internal yang terlibat pada kasus mafia tanah. Hingga saat ini, terdapat 135 pegawai yang telah diberikan hukuman secara administratif. "Dengan perbaikan yang kami lakukan, alhamdulillah Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik, ini adalah berkat kerja teman-teman dalam rangka memperbaiki diri, di samping tuntutan masyarakat yang semakin tinggi sekarang ini," tutur Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN memaparkan hasil penyelesaian kasus pertanahan pada tahun 2021. Ia mengungkapkan terdapat 751 kasus yang diselesaikan, di mana 319 kasus yang dikategorikan sebagai K1 yang artinya penyelesaiannya bersifat final, kemudian 310 kasus yang dikategorikan sebagai K2 di mana memiliki arti belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain, dan terakhir 122 kasus yang dikategorikan sebagai K3 yang artinya tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN. (Lak/Tha)

Read More

Puan Persilakan Masyarakat Beri Masukan dan Kawal RUU TPKS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (Arianto)

Read More

Temui Wapres, Wiranto bersama 4 Anggota Wantimpres Beri Masukan Terkait Kebijakan Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama  4 (empat) anggota Wantimpres menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (18/01/22).

Mengawali pertemuan, Wiranto bersama 4 (empat) anggota Wantimpres melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini.

“Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” ungkap Wiranto.

Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang saat ini tengah dipersiapkan, diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari adanya respons negatif di waktu yang akan datang.

“Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” saran anggota Wantimpres Agung Laksono.

Sementara itu, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres saat ini tengah menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, masih kerap ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.

Terakhir, Wiranto menambahkan terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Pertama, perihal pengembangan UMKM. Wapres berharap, kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM, seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota. MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.

“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres.

Kendati demikian, lanjut Wapres, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP.

Kedua, terkait pembangunan SDM. Pemerintah sedang berusaha agar pendidikan kita ini dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka. Diharapkan, dengan kualitas guru yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat. 

“Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,” urai Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berharap, Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi. 

“Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu,” ujar Wapres. 

“Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap,” pungkas Wapres. 

Turut hadir bersama Wiranto diantaranya; Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo. 

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.  (Ari/Ant)

Read More

Terima Sertifikat CSFA dari BPK, Kapolri Ingin Personel Polisi Miliki Kemampuan Auditor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Pada kegiatan itu, BPK juga menyerahkan Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) kepada Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama di Polri. Menurutnya, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut  permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah.

Oleh karena itu, Sigit menginginkan adanya kegiatan supervisi antara Polri dan BPK terkait dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian. 

"Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi," kata Sigit dalam audiensi tersebut. 

Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum. 

"Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya," ujar Sigit.

Pihak BPK dalam audiensi ini juga memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.

"Kedatangan kami kesini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sementara itu Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.

"Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit," tutur Bahrullah. (Ari/Ant)

Read More

300 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Disuntikkan Kepada Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Cakupan vaksinasi nasional COVID-19 tembus lebih dari 300 juta suntikan atau 72% dari total target 416,4 juta suntikan pada 18 Januari 2022. 

“Pada Selasa siang, 18 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil menyuntikkan 300,239,385 dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. 

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, total suntikan dosis pertama telah mencapai 177,577,002 suntikan atau 85,26%, sementara dosis kedua 120,985,959 suntikan atau sekitar 58,09% dan dosis ketiga 1,676,424 suntikan atau 0,80%.

Lebih lanjut, dr. Nadia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan vaksinasi bagi 208,2 juta penduduk Indonesia. Ada banyak pihak yang ikut membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi nasional COVID-19 diantaranya TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisssi Keagamaan, dan para pelaku usaha.

Untuk kerja keras dan dedikasi yang diberikan, dr. Nadia menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya. Pihaknya ingin kolaborasi apik lintas sektor ini diperkuat agar cakupan vaksinasi COVID-19 bisa terus diperluas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, supaya semakin banyak masyarakat yang terlindungi.  

“Atas nama Kementerian Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua komponen bangsa yang telah membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional COVID-19. Kami harapkan kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan meningkat, agar pandemi segera berakhir,” harapnya. 

dr. Nadia mengingatkan bahwa situasi pandemi dihadapkan pada kondisi yang terus berubah. Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman penularan varian Omicron yang sangat tinggi dan cepat. Hal ini berakibat pada melonjaknya kasus COVID-19 secara  global. 

Bahkan, sejumlah negara juga telah melaporkan puncak kenaikan kasus Omicron di wilayahnya. Sementara di level nasional, diperkirakan puncak kenaikan kasus terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. 

Merespons hal ini, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan puncak Omicron. Salah satunya dengan meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 baik vaksinasi primer maupun booster. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster), yang ditujukkan bagi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan vaksinasi booster sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan

“Kendati vaksinasi booster telah bergulir sejak 12 Januari lalu, vaksinasi primer tetap berlangsung seperti biasanya. Keduanya dapat berjalan beriringan guna menciptakan herd population terutama untuk menghadapi lonjakan kasus Omicron,” tutur dr. Nadia. 

Terkait dengan ketersediaan stok vaksin nasional, dr. Nadia memastikan jumlahnya mencukupi. 

Meskipun telah menerima vaksinasi dosis lengkap maupun booster, masyarakat diminta untuk tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dalam praktik kehidupan sehari-hari untuk memberikan perlindungan yang optimal. (Ari/Tha)

 

Read More

Ketua BAZNAS RI: Islam Menempatkan Pemberantasan Kemiskinan menjadi Suatu Hal yang Sangat Penting

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan zakat nasional dimana telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup transformatif di bawah kepemimpinan BAZNAS Rl yang baru, lalu bagaimana dampak perubahan-perubahan tersebut bagi pengelolaan zakat nasional di tahun 2022, seperti apa tantangan dan peluangnya? 

Ketua BAZNAS RI Prof Dr KH Noor Achmad, MA dalam sambutannya mengatakan, Islam menempatkan pemberantasan kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. 

"Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan," ujar Kyai Noor dalam Seminar Nasional Outlook Zakat Indonesia 2022 dengan tema "Peluang & Tantangan Pengelolaan Zakat 2022" di Gedung Kementerian Agama RI Jakarta, Selasa, (18/01/2022).

Menurut Kyai Noor, Zakat merupakan rukun Islam yang secara langsung berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. 

"Potensi keumatan ini idealnya dapat digunakan untuk membantu mengurangi berbagai masalah kemanusian, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga amil negara berkomitmen mengelola zakat secara nasional, dari Aceh hingga Papua," ungkapnya.

Dalam situasi pandemi COVID-19, lanjutnya, BAZNAS sebagai Lembaga Amil Negara telah menunjukkan keterlibatannya secara aktif dalam ikut menangani dampak pandemi COVID19, baik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program kesehatan dan ekonomi yang berkaitan langsung maupun program peningkatan spiritual masyarakat.

Pada lima tahun kedepan, kata Kyai Noor, BAZNAS memiliki tujuan untuk dapat memperkuat posisi BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) pengelola zakat di Indonesia. Terdapat lima hal yang perlu dilakukan penguatan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sarana prasarana, dan penguatan jaringan. Outlook Zakat Indonesia 2022 ini dibuat sebagai bentuk ikhtiar dalam penguatan kelembagaan BAZNAS dari sisi riset dan penelitian.

"Outlook Zakat Indonesia 2022 ini memuat gambaran umum perzakatan tahun 2021, statistik zakat, kajian strategis zakat dan tantangan perzakatan serta peluangnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran dari pelbagai pihak untuk menghasilkan Outlook Zakat Indonesia yang lebih bermanfaat untuk umat di masa yang akan datang," pungkasnya. (Arianto)

Read More