Gibran Undang Puan Resmikan Pasar Legi

Duta Nusantara Merdeka | Solo 

Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan meresmikan Pasar Legi pada Kamis (20/1) atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

 “Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi”, ujar Gibran.

Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.

 Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.

Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu,  Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%. 

“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres”, jelas Puan saat itu.

Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.

Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar. Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1). Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.

Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo. (Arianto)

Read More

SDN 1 Sawahan Ngemplak Berikan Vaksinasi Kedua bagi Siswa

Duta Nusantara Merdeka | Boyolali 

Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini, Rabu (19/1) yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul. Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

 “Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu," tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. (Arianto)

Read More

Riang Berbincang dengan Para Siswa, Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali

Duta Nusantara Merdeka | Boyolali

Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya. 

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka*, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. 

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. 

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. 

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (Arianto)

Read More

Pendaftaran Tanah serta Perbaikan Internal sebagai Upaya Meminimalisir Sengketa dan Konflik Pertanahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Selasa (18/01/2022). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta ini membahas terkait Evaluasi Penanganan Permasalahan Pertanahan.

Membuka rapat, Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan berbagai regulasi telah dibuat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya dengan salah satu tujuannya yakni memberikan perlindungan secara adil atas kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Namun, ia menyayangkan mengapa sengketa dan konflik pertanahan masih terjadi di lapangan, terlebih ada keterlibatan dari oknum internal Kementerian ATR/BPN.

"Rapat kerja kali ini menyimpan banyak harapan masyarakat melalui Komisi II DPR RI sebagai wakil dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengurangi sengketa dan konflik pertanahan yang utamanya disebabkan karena mafia tanah kita perkuat kerja sama melalui Panja Mafia Tanah sebagai salah satu upaya. Juga kami harap tidak lahir lagi oknum internal dari Kementerian ATR/BPN yang terlibat kasus mafia tanah," imbau Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa salah satu upayanya telah dilakukan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, PTSL merupakan bentuk perbaikan yang dilakukan pada hulu permasalahan pertanahan, di mana hilirnya merupakan sengketa dan konflik.

"Persoalan di masa lalu banyak yang masih kurang sempurna sehingga banyak sengketa yang harus kami selesaikan. Oleh sebab itu, kita percepat pendaftaran tanah dan alhamdulillah hingga saat ini hampir 48 juta bidang tanah berhasil kita daftarkan kembali. Kalau tanah-tanah sudah terdaftar, maka sengketa akan berkurang," terang Sofyan A. Djalil.

Terkait dengan keterlibatan jajaran internal Kementerian ATR/BPN pada kasus mafia tanah, Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan sangat serius melakukan perbaikan internal dengan menindak tegas jajaran internal yang terlibat pada kasus mafia tanah. Hingga saat ini, terdapat 135 pegawai yang telah diberikan hukuman secara administratif. "Dengan perbaikan yang kami lakukan, alhamdulillah Kementerian ATR/BPN kini sudah lebih baik, ini adalah berkat kerja teman-teman dalam rangka memperbaiki diri, di samping tuntutan masyarakat yang semakin tinggi sekarang ini," tutur Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN memaparkan hasil penyelesaian kasus pertanahan pada tahun 2021. Ia mengungkapkan terdapat 751 kasus yang diselesaikan, di mana 319 kasus yang dikategorikan sebagai K1 yang artinya penyelesaiannya bersifat final, kemudian 310 kasus yang dikategorikan sebagai K2 di mana memiliki arti belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain, dan terakhir 122 kasus yang dikategorikan sebagai K3 yang artinya tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian ATR/BPN. (Lak/Tha)

Read More

Puan Persilakan Masyarakat Beri Masukan dan Kawal RUU TPKS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (Arianto)

Read More

Temui Wapres, Wiranto bersama 4 Anggota Wantimpres Beri Masukan Terkait Kebijakan Pemerintah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama  4 (empat) anggota Wantimpres menemui Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (18/01/22).

Mengawali pertemuan, Wiranto bersama 4 (empat) anggota Wantimpres melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat/pertimbangan mereka kepada Presiden pada tahun ini.

“Tahun ini, kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan Covid-19, juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti,” ungkap Wiranto.

Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang saat ini tengah dipersiapkan, diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan disosialisasikan kepada masyarakat, guna menghindari adanya respons negatif di waktu yang akan datang.

“Mungkin perlu sosialisasi, sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan,” saran anggota Wantimpres Agung Laksono.

Sementara itu, perihal penanganan Covid-19, para anggota Wantimpres saat ini tengah menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM. Dalam upaya pemberian kemudahan untuk mendorong pengembangan UMKM, masih kerap ditemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usahanya karena regulasi dan proses birokrasi yang masih cukup berat untuk dipenuhi.

Terakhir, Wiranto menambahkan terkait pembangunan SDM guna menghadapi bonus demografi di Indonesia. Dikhawatirkan, apabila tidak ditangani dengan baik, bonus demografi tersebut malah akan menambah beban perekonomian Indonesia.

“Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yg membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah, supaya tidak meleset,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wapres menyambut baik masukannya dan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani oleh Pemerintah.

Pertama, perihal pengembangan UMKM. Wapres berharap, kendala yang masih ditemui oleh pelaku UMKM, seperti perizinan, dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah hingga di tingkat kabupaten/kota. MPP nantinya akan menjadi sarana bagi masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya, memangkas proses birokrasi.

“Ini juga yang sedang kita usahakan, MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor disitu, perizinan ya disitu. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan,” ujar Wapres.

Kendati demikian, lanjut Wapres, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut memerlukan waktu. Hingga saat ini, baru tersedia 45 MPP di Indonesia, atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP.

Kedua, terkait pembangunan SDM. Pemerintah sedang berusaha agar pendidikan kita ini dapat menghasilkan tenaga yang siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi, melalui program Kampus Merdeka. Diharapkan, dengan kualitas guru yang meningkat, diharapkan kualitas pendidikan, termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia juga akan meningkat. 

“Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri,” urai Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berharap, Wantimpres dapat turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi. 

“Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat, petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu,” ujar Wapres. 

“Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap,” pungkas Wapres. 

Turut hadir bersama Wiranto diantaranya; Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, dan Sidarto Danusubroto, serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo. 

Sementara itu, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar.  (Ari/Ant)

Read More

Terima Sertifikat CSFA dari BPK, Kapolri Ingin Personel Polisi Miliki Kemampuan Auditor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/1/2022). Pada kegiatan itu, BPK juga menyerahkan Sertifikasi profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) kepada Kapolri.

Dalam kesempatan ini, Sigit menekankan soal pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama di Polri. Menurutnya, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut  permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah.

Oleh karena itu, Sigit menginginkan adanya kegiatan supervisi antara Polri dan BPK terkait dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian. 

"Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi," kata Sigit dalam audiensi tersebut. 

Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum. 

"Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya," ujar Sigit.

Pihak BPK dalam audiensi ini juga memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.

"Kedatangan kami kesini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.

Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Sementara itu Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.

"Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit," tutur Bahrullah. (Ari/Ant)

Read More

300 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Disuntikkan Kepada Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Cakupan vaksinasi nasional COVID-19 tembus lebih dari 300 juta suntikan atau 72% dari total target 416,4 juta suntikan pada 18 Januari 2022. 

“Pada Selasa siang, 18 Januari 2022, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil menyuntikkan 300,239,385 dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. 

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan, total suntikan dosis pertama telah mencapai 177,577,002 suntikan atau 85,26%, sementara dosis kedua 120,985,959 suntikan atau sekitar 58,09% dan dosis ketiga 1,676,424 suntikan atau 0,80%.

Lebih lanjut, dr. Nadia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan vaksinasi bagi 208,2 juta penduduk Indonesia. Ada banyak pihak yang ikut membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi nasional COVID-19 diantaranya TNI, Polri, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisssi Keagamaan, dan para pelaku usaha.

Untuk kerja keras dan dedikasi yang diberikan, dr. Nadia menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya. Pihaknya ingin kolaborasi apik lintas sektor ini diperkuat agar cakupan vaksinasi COVID-19 bisa terus diperluas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, supaya semakin banyak masyarakat yang terlindungi.  

“Atas nama Kementerian Kesehatan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua komponen bangsa yang telah membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional COVID-19. Kami harapkan kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan meningkat, agar pandemi segera berakhir,” harapnya. 

dr. Nadia mengingatkan bahwa situasi pandemi dihadapkan pada kondisi yang terus berubah. Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman penularan varian Omicron yang sangat tinggi dan cepat. Hal ini berakibat pada melonjaknya kasus COVID-19 secara  global. 

Bahkan, sejumlah negara juga telah melaporkan puncak kenaikan kasus Omicron di wilayahnya. Sementara di level nasional, diperkirakan puncak kenaikan kasus terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret. 

Merespons hal ini, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan puncak Omicron. Salah satunya dengan meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 baik vaksinasi primer maupun booster. 

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster), yang ditujukkan bagi Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera melaksanakan vaksinasi booster sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan

“Kendati vaksinasi booster telah bergulir sejak 12 Januari lalu, vaksinasi primer tetap berlangsung seperti biasanya. Keduanya dapat berjalan beriringan guna menciptakan herd population terutama untuk menghadapi lonjakan kasus Omicron,” tutur dr. Nadia. 

Terkait dengan ketersediaan stok vaksin nasional, dr. Nadia memastikan jumlahnya mencukupi. 

Meskipun telah menerima vaksinasi dosis lengkap maupun booster, masyarakat diminta untuk tetap disiplin menegakkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas dalam praktik kehidupan sehari-hari untuk memberikan perlindungan yang optimal. (Ari/Tha)

 

Read More

Ketua BAZNAS RI: Islam Menempatkan Pemberantasan Kemiskinan menjadi Suatu Hal yang Sangat Penting

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta

Tahun 2021 menjadi momentum kebangkitan zakat nasional dimana telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup transformatif di bawah kepemimpinan BAZNAS Rl yang baru, lalu bagaimana dampak perubahan-perubahan tersebut bagi pengelolaan zakat nasional di tahun 2022, seperti apa tantangan dan peluangnya? 

Ketua BAZNAS RI Prof Dr KH Noor Achmad, MA dalam sambutannya mengatakan, Islam menempatkan pemberantasan kemiskinan menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini tercermin melalui rukun Islam ketiga, yaitu zakat. Fakir dan miskin merupakan golongan pertama yang disebutkan dalam ketentuan golongan penerima zakat (mustahik) di Al-Quran. 

"Fakir miskin menjadi penting dalam mustahik karena kemiskinan dapat menjadi awal dari permasalahan sosial lainnya seperti kejahatan, kurangnya pendidikan, kesehatan, bahkan kemurtadan," ujar Kyai Noor dalam Seminar Nasional Outlook Zakat Indonesia 2022 dengan tema "Peluang & Tantangan Pengelolaan Zakat 2022" di Gedung Kementerian Agama RI Jakarta, Selasa, (18/01/2022).

Menurut Kyai Noor, Zakat merupakan rukun Islam yang secara langsung berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi pemberantasan kemiskinan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. 

"Potensi keumatan ini idealnya dapat digunakan untuk membantu mengurangi berbagai masalah kemanusian, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011, BAZNAS sebagai lembaga amil negara berkomitmen mengelola zakat secara nasional, dari Aceh hingga Papua," ungkapnya.

Dalam situasi pandemi COVID-19, lanjutnya, BAZNAS sebagai Lembaga Amil Negara telah menunjukkan keterlibatannya secara aktif dalam ikut menangani dampak pandemi COVID19, baik melalui program pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui program kesehatan dan ekonomi yang berkaitan langsung maupun program peningkatan spiritual masyarakat.

Pada lima tahun kedepan, kata Kyai Noor, BAZNAS memiliki tujuan untuk dapat memperkuat posisi BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural (LPNS) pengelola zakat di Indonesia. Terdapat lima hal yang perlu dilakukan penguatan yaitu penguatan kelembagaan, penguatan manajemen, penguatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sarana prasarana, dan penguatan jaringan. Outlook Zakat Indonesia 2022 ini dibuat sebagai bentuk ikhtiar dalam penguatan kelembagaan BAZNAS dari sisi riset dan penelitian.

"Outlook Zakat Indonesia 2022 ini memuat gambaran umum perzakatan tahun 2021, statistik zakat, kajian strategis zakat dan tantangan perzakatan serta peluangnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran dari pelbagai pihak untuk menghasilkan Outlook Zakat Indonesia yang lebih bermanfaat untuk umat di masa yang akan datang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Buka Rapat Paripurna DPR, Puan Sambut Hangat Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna, Puan menyambut hangat para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. 

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan. (Arianto)

Read More

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan. 

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. 

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. 

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. 

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. 

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan. (Arianto)

Read More

Polsek Palmerah Gelar Vaksinasi Covid-19 Door to Door Anak Usia 6-11 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat menggelar vaksinasi Covid-19 door to door anak usia 6-11 tahun di Jalan Palmerag Utara II RW16 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa (18/1/2022) siang.

Meski hujan deras mengguyur Jakarta, tapi tidak menyurutkan langkah anggota Polsek Palmerah untuk menyuntikan vaksin dosis pertama.

Kapolsek Palmerah, Akp Dodi Abdulrohim mengatakan, pihaknya melaksanakan vaksinasi anak usai 6-11 tahun untuk percepat herd immunity anak.

"Karena kita ketahui bersama, saat ini anak-anak sudah sekolah tatap muka 100 persen," ujar dia.

Menurut Dodi, di wilayah RW 16 masih ada beberapa anak yang belum melakukan vaksinasi Covid-19 di sekolahnya.

Alasannya, pada saat akan disuntikan anak tersebut kondisi kesehatannya kurang sehat.

Kemudian, ada juga pada saat kegiatan vaksin di sekolah, anak tersebut takut dengan jarun suntik.

"Sehingga kami hari ini melakukan door to door untuk mempercepat capaian vaksin di Kecamatan Palmerah," jelas dia.

Selain vaksinasi Covid-19, pihaknya juga memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar mentaati protokol kesehatan.

Pasalnya, saat ini Jakarta sedang dihantui oleh varian baru Covid-19 yaitu Omicron.

"Karena varian Omicron ini penyebarannya lebih cepat dari varian lain meski tingkat kematiannya lebih rendah," ucap dia.

Oleh karenanya, dasar utama terhindar dari varian Omicron adalah memakai masker secara double, menjaga jarak dan sering cuci tangan.

Mengingat, warga yang abai dengan protokol kesehatan maka sangta mudah terpapat Covid-19 varian Omicron.

"Prokes adalah hal penting untuk kita semua terhindar dari Covid-19," tuturnya. (Arianto)

Read More

Barata Indonesia Pertahankan TKDN Produk Andalan Perseroan

Duta Nusantara Merdeka | Gresik 

PT Barata Indonesia ( Persero) terus mendorong pengoptimalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap produk yang dihasilkan oleh perseroan. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya sertifikat “Sah Tanda Capaian TKDN” dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia untuk produk andalan perseroan. Sertifikat tersebut terdiri dari produk komponen minyak dan gas hingga produk perkeretaapian memiliki TKDN sebesar 56,96%.

Direktur Pemasaran PT Barata Indonesia ( Persero) Sulistyo Handoko mengatakan bahwa pemenuhan TKDN dari setiap produk unggulan Barata Indonesia, merupakan upaya Barata Indonesia untuk mendorong produktivitas serta daya saing industri manufaktur nasional.

Menurutnya, dengan terus meningkatkan TKDN produk andalan, hal ini dapat mengurangi ketergantungan akan produk – produk asing yang membanjiri pasar saat ini.

”Karena itu, dukungan dari pemerintah baik itu dari segi regulasi maupun kebijakan akan penggunaan produk – produk yang memenuhi TKDN dalam proyek strategis , akan sangat membantu bagi industri manufaktur nasional agar dapat terus mengambil peran sekaligus meningkatkan kualitas industri manufaktur nasional itu sendiri, “ ujar Sulis dalam keterangan tertulisnya. Senin (18/01)

Untuk memenuhi persyaratan kualitas produk yang dihasilkan, Barata Indonesia tidak hanya melengkapi sertifikat TKDN dari Kemenperin RI dalam tiap produk andalannya. Untuk produk komponen kereta api, Barata Indonesia masih menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang memiliki sertifikat AAR (Association of American Railroads). Sertifikat tersebut ditujukan untuk kontraktor di Industri Kereta Api yang menyangkut, pembuatan, pengadaan, identifikasi bahan pengemasan dan juga penyimpanan. Dengan sertifikat tersebut, Barata Indonesia dapat melakukan ekspor dan memasarkan produk komponen kereta api hingga pasar Amerika Serikat.

Tak hanya itu, Barata Indonesia turut meningkatkan TKDN produk pembangkit listrik melalui Pabrik Komponen Turbin diantaranya Combustion Chamber, Condensor serta Blade Ring.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang manufaktur, Barata Indonesia terus berkomitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri dan juga melibatkan industri domestik dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.

Menurut Sulis, pencapaian Sertifikasi TKDN di atas 50 persen ini merupakan kekuatan bagi perseroan. Terutama dalam rangka mendorong pemanfaatan potensi dalam negeri pada proyek strategis nasional serta memperkuat daya saing industri manufaktur untuk menjadi pemain dalam Global Value Chains.

PT Barata Indonesia (Persero) perusahan BUMN yang bergerak di bidang manufaktur dan konstruksi mendukung sektor Pangan (Food), Pembangkitan (Energy), Sumber Daya Air (Water) serta Industri Komponen dan Permesinan (FEW+). (Arianto)

Read More

Pengadilan Negeri Subang dan Polres Subang Akan Resmikan PTSP Mandiri sekaligus Launching SIADIL

Duta Nusantara Merdeka | Subang 

Pada rabu tanggal 19 januari 2022 Pengadilan Negeri Subang akan mengadakan peresmian PTSP mandiri sekaligus peluncuran aplikasi digital SIADIL (Sistem Informasi Administrasi Digital). Dengan adanya keberadaan PTSP mandiri dan aplikasi digital SIADIL ini, Pengadilan Negeri Subang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan aplikasi digital SIADIL ini dimana saja karena aplikasi ini dapat diunduh melalui playstore https://bit.ly/EbookE-PeduliSIADIL dengan menggunakan PC, tablet atau hp. 

Pengadilan Negeri Subang selalu berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin modernisasi karena kemajuan tekhnologi yang begitu pesat sehingga Pengadilan Negeri Subang merubah PTSP konvensional menuju digitalisasi melalui aplikasi SIADIL untuk mempermudah masyarakat mengaksesnya serta menghemat waktu dan biaya.

 

SIADIL atau Sistem Informasi Digital Peradilan sebagai bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan publik oleh Pengadilan Negeri Subang.

Layanan yang disediakan pada SIADIL adalah Layanan Pidana berupa permohonan persetujuan penggeledahan, permohonan persetujuan penyitaan, Permohonan Ijin Penyitaan Khusus, Permohonan Upaya Hukum Banding, Permohonan Upaya Hukum Kasasi, Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Permohonan penetapan perpanjangan penahanan dari penyidik/penuntut hukum, permohonan grasi, penerimaan berkas perkara pidana singkat, penerimaan berkas perkara pidana cepat, kelengkapan permohonan penetapan diversi, permohonan ijin penggeledahan, permohonan penyitaan, permohonan penerimaan berkas perkara pidana biasa/khusus

Layanan Perdata berupa gugatan, gugatan sesehana permohonan, permohonan konsinyasi, permohonan pengangkatan anak, permohonan eksekusi berdasarkan putusan, permohonan eksekusi hak tanggungan, permohonan eksekusi hasil lelang dimana ketika jenis layanan perdata dipilih akan diarahkan ke aplikasi ecourt.

Layanan Hukum berupa informasi pendaftaran kuasa insidentil, informasi pendaftaran akta notaris, informasi pendaftaran kuasa pidana/perdata, informasi pendaftaran surat kuasa badan hukum/pemerintah, dan pendaftarab surat keterangan yang terhubung langsung dengan aplikasi eraterang badilum. Aplikasi SIADIL memuat aplikasi pengaduan EPEDULI yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Bandung. (Arianto)

Read More

Komandan Lanal Sabang Ikuti Acara Puncak HUT Ke-75 Yayasan Hang Tuah Secara Virtual

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Bertempat di Lounge Room Teuku Umar Mako Lanal Sabang, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., mengikuti Acara Puncak HUT Ke-75 Yayasan Hang Tuah Tahun 2022, yang dilaksanakan secara Virtual terpusat di Mako Koarmada II Surabaya, Selasa (18/01/2022).

Peringatan HUT Ke-75 Yayasan Hang Tuah Tahun 2022 mengangkat  tema "Dengan Karakter Jiwa Bahari Dalam Merdeka Belajar, Kita Bangun Sumber Daya Manusia Yayasan Hang Tuah Yang Unggul dan Tangguh".

Pada peringatan HUT Ke-75 Yayasan Hang Tuah Tahun 2022 dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., didamping Ny. Novi Ardhi Sunaryo selaku Anggota Pengawas Perwakilan Sabang Yayasan Hang Tuah, diberikan kepada Pgs. Ketua Pengurus Perwakilan Sabang Yayasan Hang Tuah Letda Laut (K) Syafriwan Hamid Nasution, S.Farm., Apt., dan Kepala Sekolah TK Hang Tuah Sabang I u Siti Aminah, S.Pd.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan Pembacaan Sejarah Yayasan Hang Tuah, Sambutan Ketua Pembina Yayasan Hang Tuah Ny. Vero Yudo Margono, dan Penyerahan Beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang ekonomi rendah (tidak mampu).

Turut hadir mengikuti kegiatan Vicon di Lounge Room Teuku Umar Mako Lanal Sabang, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., Palaksa Lanal Sabang Letkol Laut (KH) Husni, S.Ag., Pasintel Lanal Sabang Mayor Laut (T) Rudi Amirudin, Kepala Rumkital J. Lilipory Sabang Mayor Laut (K) dr. Sofyan Ali Basit, Sp., BA., Pgs. Pasminlog Lanal Sabang Kapten Laut (E) Punto Pandowo, Kaurgakkum Denpomal Lanal Sabang Kapten Laut (PM) Hadi Kuswanto, Ketua Pengurus Perwakilan Sabang Yayasan Hang Tuah Letda Laut (K) Hamid Nasution, S.Farm., Apt., Aggota Pengawas Perwakilan Sabang  Yayasan Hang Tuah Ibu Novi Ardhi Sunaryo, Kepala Sekolah TK Hang Tuah Sabang Ibu Siti Aminah, S.Pd., Pengurus Jalasenastri Cabang, Ibu Guru Yayasan TK Hang Tuah Sabang, dan Siswa TK Hang Tuah Lanal Sabang. (Arianto)

Read More

Pengamat Maritim: Potensi Tawanan Perompak menjadi Tahanan Perang bagi Pelaut Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberontak Houthi Yaman menolak untuk membebaskan kapal barang Rwabee yang dibajak mereka semenjak 2 Januari 2022. Alasan penolakan tersebut menurut pejabat milisi Houthi, Hussein Al-Azzi yang dilansir media Arab News Sabtu (15/1/2022) lalu, karena kapal itu membawa senjata untuk Koalisi Arab untuk mendukung legitimasi di Yaman. Bahkan pejabat tersebut juga menyebutkan dalam cuitannya di twitter bahwa kapal itu juga tidak dimuati kurma atau mainan anak-anak, tetapi sarat dengan senjata. 

Dengan adanya penolakan dari petinggi Houthi untuk pembebasan kapal Rwabee, lalu bagaimana dengan nasib para awak kapal yang ikut ditahan, yang salah satunya WNI, Surya Hidayat Pratama, Chief Officer? Menurut berita yang dimuat beberapa media, kabarnya kondisinya baik dan berada di hotel di Yaman. Tapi hingga kini belum ada kepastian kapan akan dibebaskan. Lalu dalam situasi seperti ini, posisi awak kapal WNI tersebut sebagai apa jadinya?

Menilik peristiwa itu, Pengamat Maritim yang juga Mantan KaBais, Laksamana Madya  Sulaiman Ponto berpendapat bahwa Arab Saudi dalam kondisi berperang di wilayah tersebut dan kapalnya ditahan oleh pemberontak Yaman atau Houthi. Posisi awak kapal dapat sebagai tawanan kapal yang dibajak atau tahanan perang.

"Kapal Rwabee berbendera UEA dan disewa oleh Arab Saudi. UEA dan Arab Saudi masuk dalam koalisi yang berperang dengan pemberontak Houthi. Jadi bisa berbeda versi status dari awak kapal yang ditahan oleh Houthi. Apalagi menurut versi Arab Saudi kapal tersebut dibajak, jadi status awak kapal adalah disandera oleh Pemberontak Houthi. Sementara menurut versi Pemberontak Houthi kapal tersebut adalah kapal militer, karena mengangkut perlengkapan militer yang ditangkap dalam operasi militer, bukan tidak mungkin bila awak kapal berpotensi dianggap sebagai tahanan perang atau prison of war (POW)," kata Sulaiman Ponto kepada media Selasa (18/1/2022). 

Dan mengenai sampai kapan para sandera khususnya pelaut Indonesia dapat dibebaskan, menurut Sulaiman, "Sangat tergantung pendekatan dari pemerintah Indonesia. Yang menangkap harus dapat diyakinkan bahwa yang ditangkap itu bukan warga Arab Saudi."

Sementara itu, pendapat yang hampir senada mengenai penyanderaan awak kapal Rwabee juga datang dari  Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa S.SiT., Pengamat Maritim yang juga salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI). 

Menurutnya terdapat risiko yang dihadapi para pelaut ketika melewati daerah konflik seperti perang antara Koalisi Arab Saudi dan Pemberontak Yaman ini. Negara Indonesia pun memiliki Perpu No. 23. Tahun 1959 sebagai pengganti UU No. 74 tahun 1957 yang dapat sedikit banyak menjelaskan situasi tersebut.

"Perang pemberontakan di Yaman sudah berlangsung selama 6 tahun. Artinya, setiap Pelaut WNI yang sign on di kapal-kapal negara-negara yang terlibat pertempuran di Yaman dan berlayar di area pertempuran atau konflik tersebut, tentunya memahami risiko yang akan dihadapi, bila kapalnya terlibat langsung dalam konflik tersebut. Bila berkaca kepada kita, apa yang dilakukan oleh para Pemberontak Houti di Yaman patut saya duga adalah bagian dari strategi perang mereka saat ini. Kenyataan bahwa hanya kapal-kapal berbendera koalisi yang menjadi target para Pemberontak Houti di Yaman menjadi penguat dasar berfikir kita, bahwa apa yang dilakukan oleh Para Pemberontak Houti di Yaman adalah bagian dari startegi perang mereka. Kita harus berkaca bahwa Negara Indonesia pun memiliki Perpu No. 23. Tahun 1959 sebagai pengganti UU No. 74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya dimana pasal 37 di Perpu tersebut menggambarkan bahwa pemerintah dalam situasi perang dapat mengambil langsung Kapal-Kapal niaga berbendera Indonesia dan dijadikan sebagai kapal perang Indonesia (Kapal untuk keperluan perang)," tuturnya kepada media selasa (18/1/2022)

Karena itu sambung Capt. Hakeng, "Kedepan perlu ada edukasi khusus saya kira bagi para Pelaut Indonesia, supaya mereka paham risiko yang mereka hadapi."

Disamping itu, menurut Capt Hakeng pula para pelaut Indonesia yang bertugas di daerah rawan konflik yang dilalui harusnya mendapatkan tambahan kompensasi dari luar penghasilan pokok yang diterima. "Selain itu premi asuransi juga bertambah bila melewati wilayah konflik (war risk zone). Karena faktor risiko bertambah, tapi kebanyakan asuransi kapalnya yang bertambah sedangkan tambahan penghasilan bagi pelautnya seringkali dilupakan," jelasnya.

Capt. Hakeng mengingatkan hal itu sesuai dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, BAB III Perekrutan dan Penempatan Pelaut Ke Tempat Tujuan Atau Ke Kapal Dan Pemulangan (Repatriasi) Bagian Kedua Pasal 20 yang menyebutkan: "Apabila perusahaan keagenan awak kapal menempatkan pelaut di atas kapal yang berlayar melalui wilayah rawan konflik, maka pemilik dan operator kapal melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib memberi kompensasi tambahan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama antara pemilik operator kapal dengan serikat pekerja."

Hal lain yang dicermati oleh Capt. Hakeng mengenai tanggung jawab agen kapal yang mempekerjakan awak kapal WNI bernama Surya Hidayat Pratama, Chief Officer untuk membebaskan pelaut Indonesia tersebut.  

"Saya mendesak Agen kapal yang memberangkatkan Surya Hidayat Pratama secara intensif melakukan komunikasi dengan Pemerintah RI dalam hal ini Kementrian Luar Negri, agar Kemenlu dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Yaman. Saya juga mendesak agar Agen Kapal dapat memberikan informasi up to date perihal perkembangan situasi terkini yang diketahuinya serta dapat melakukan komunikasi dengan perusahaan UEA selaku pemilik kapal (negara bendera kapal). Upayakan semaksimal mungkin dapat membebaskan awak kapal WNI dari tahanan pemberontak Houthi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Suriyono Adi Susanto (SAS) Bersama Charles Honoris Gelar Vaksinasi Anak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Untuk percepatan vaksinasi covid-19, Charles Honoris bersama Suriyono Adi Susanto (SAS) PDI Perjuangan, berkolaborasi dengan Puskesmas Kecamatan Penjaringan menggelar Vaksinasi Covid-19 Usia 6 -11 tahun di SD Kristen Yusuf Jakarta Utara, Selasa (18/01).

"Masyarakat jangan menganggap remeh bahaya virus corona, yang kini telah bermutasi menjadi varian baru bernama omicron. Terlebih, kalangan anak-anak dan para lanjut usia (lansia), dianggap lebih rentan terjangkit virus ini," kata Suriyono Adi Susanto (SAS), Ketua PAC Penjaringan PDI Perjuangan kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka di Jakarta. 

SAS menegaskan, vaksinasi menjadi isu pertama untuk semua kalangan untuk menyelamatkan mereka dari tranmisi covid-19 yaitu omicron.  

Kita tidak boleh underestimate (meremehkan, red). Apalagi untuk anak-anak dan orang tua kita. SAS menyampaikan semua harus bekerja dengan semangat dan ikhlas tentunya dengan kebersamaan guna memutus penularan covid-19.

Lebih jauh, Dirinya menyatakan, akan terus ikut mendorong percepatan vaksinasi. Target tentunya akan bisa dicapai jika semua bekerjasama dengan baik.

SAS berharap, target vaksinasi bagi anak dan lansia, sebelum masuk Februari mendatang sudah bisa tercapai.

"Semua masyarakat kita imbau untuk menjaga diri dari penularan covid-19 dengan vaksinasi," pungkasnya.

Dalam kegiatan vaksinasi ini, diwajibkan:

1. Untuk anak usia 6-11 tahun, harus membawa KK DKI Jakarta

atau dokumen lain yang mencantumkan NIK anak.

2. Dosis 1 dan 2 menggunakan Sinovac.

3. Wajib memakai seragam sekolah.

Para peserta vaksin sebelum disuntik, harus menjalani skrining kesehatan terlebih dahulu. Selain untuk anak-anak dan lansia, vaksinasi juga terbuka bagi masyarakat umum dari semua umur. (Arianto)

Read More

Sisca Rumondor: Bunda Milenial Akan Terus Perluas Jejaring

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki awal tahun 2022, komunitas ibu-ibu berkebaya yang di bawah komando Bunda Milenial mengadakan kegiatan yang di awali dengan Pelantikan pengurus dan anggota Bunda Milenial di Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/01) dengan ketuanya, Bunda Arni Yuliati, S.KM.M. Kes.

"Perluasan jejaring ini agar semakin banyak perempuan Indonesia dapat mencintai budaya nusantara tercinta, sesuai dengan visi dan misi Bunda Milenial adalah untuk Budaya, Sosial,Kemanusiaan dan Pendidikan," ujar Presiden Sisca Rumondor kepada awak media, 17 Januari 2022 di Restoran handayani Prima, Jakarta. (Presiden adalah istilah untuk pimpinan atau ketua dalam Lions Club-Red).

Ke depannya, kata Sisca, Bunda Milenial akan terus memperluas jejaring organisasi ke kota lainnya.

"Khusus kegiatan kemanusiaan, Bunda Milenial bersinergi dengan Lions Club, organisasi dunia yang memang focus untuk melayani kemanusiaan, di hampir 200 negara," ucapnya.

"Hari ini, adalah Reguler Meeting LCJ Bunda Milenial perdana. Kami melaporkan dan juga membahas rencana kegiatan selama tahun 2022, salah satu rencananya adalah membentuk LCJ Bunda Milenial Cyber Sulawesi Tenggara," ungkap Sisca. 

Selain itu, Rapat Reguler ini di hadiri juga oleh District Governor Jessica Budiman, untuk distrik 307-A1, Sekretaris Kabinet Anthony Salim, Bendahara Kabinet Soedarminto, Ketua Wilayah Jenny dan Ketua Daerah-A4 Peni Santoso  serta fellow Lions Bunda Milenial.   

Untuk memperkuat organisasi Bunda Milenial, lanjut Sisca, kami menambahkan posisi di dewan Penasehat, yaitu Bunda Liana Yunis Suprapto, yang juga menjabat sebagai Ketua Hipmi Kementara yang nantinya akan berkolaborasi dengan Bunda Milenial untuk UMKM Go Digital, terutama saat ini sedang merangkul para pengrajin, penenun dan produk yang berkaitan dengan budaya dan pemberdayaan perempuan di seluruh Indonesia.

"Tak berhenti sampai disitu, untuk penyerahan SK (Surat Keputusan) di sampaikan oleh Ketua Pembina, Ir Rini Susilowati, yang di damping juga oleh penggagas/pendiri sekaligus ketua umum Bunda Milenial, Sisca Rumondor, dan para pendiri Bunda Milenial lainnya, Hj. Sarida Minarni, SE, M.Si dan Kurnia Sari Dewi," pungkasnya. 

Asal tahu saja, Semua anggota Bunda Milenial yang hadir mengenakan kebaya dan kain  nusantara yang indah dan penuh corak warna cantik. Penampilan seperti ini adalah ciri khas dan di lakukan dengan konsisten oleh kelompok Bunda Milenial. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Percaya BAZNAS Bisa Menjadi Motor Utama Mensejahterakan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya percaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan tumbuh semakin maju dan modern menjadi institusi yang terpercaya dalam pengumpulan zakat dan menjadi motor utama untuk mensejahterakan ummat. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan secara virtual pada BAZNAS Award 2022 yang merupakan rangkaian HUT BAZNAS ke-21, di Jakarta, (17/1/2022). 

Turut hadir Wapres RI KH. Ma'ruf Amin secara virtual, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1998-1999 Ilham Ali Habibie, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1999-2021 Alisa Wahid dan Yeni Wahid, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. KH Muhadjir Efendy MA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Gubernur/Bupati/Walikota dari berbagai wilayah di Indonesia, Pimpinan BAZNAS RI, Pimpinan BAZNAS se-Indonesia, para tokoh, lembaga negara, organisasi masyarakat Islam, dan seluruh penerima BAZNAS Award 2022.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat ulang tahun ke-21 kepada BAZNAS. “Semoga di usia yang terus bertambah BAZNAS akan tumbuh semakin kuat, terpercaya dan modern.”

Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS yang terus mengajak dan memfasilitasi masyarakat untuk berzakat, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas masyarakat dengan saling berbagi dan peduli, serta memperkuat ekonomi ummat. 

“Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, saya yakin potensi zakat kita yang masih belum tergali masih sangat besar. Di tengah distrupsi teknologi yang sangat pesat, BAZNAS harus melakukan lebih banyak terobosan-terobosan, mengembangkan cara-cara baru untuk menarik minat masyarakat untuk berzakat, menciptakan berbagai inovasi dan pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, mempercepat digitalisasi sehingga layanan zakat semakin cepat dan semakin mudah,” jelas Presiden Jokowi yang juga sebagai penerima BAZNAS Award sebagai Presiden Inklusif Indonesia. 

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan, BAZNAS juga harus membangun tata kelola yang semakin terbuka, profesional dan akuntabel yang didukung oleh SDM yang profesional dan kredibel. “Saya yakin dengan adaptasi teknologi yang cepat, juga pembangunan budaya kerja yang profesional, BAZNAS akan tumbuh semakin maju dan modern menjadi institusi yang terpercaya dalam pengumpulan zakat dan menjadi motor utama untuk mensejahterakan ummat."

“Penyaluran zakat juga harus dilakukan dengan tepat sasaran agar memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat, meningkatkan aktifitas perekonomian dan mengatasi berbagai masalah-masalah sosial termasuk membantu mengetaskan kemiskinan,” kata Presiden Jokowi.

Saat ini, menurut Presiden Jokowi, pemerintah sedang fokus dalam mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan kerja baru yang sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak dalam menurunkan ketimpangan sosial dan angka kemiskinan, terutama angka kemiskinan ekstrim yang saat ini berada di kisaran 4% atau 10,4 juta yang akan diturunkan dengan target menjadi nol persen di tahun 2024. 

“Saya berharap BAZNAS mampu menciptakan program-program yang relevan dalam meningkatkan ekonomi umat, ikut berperan dalam pengembangan UMKM, sehingga mereka bisa naik kelas. Selain itu, di masa Pandemi, BAZNAS harus menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk membantu umat dalam mengatasi situasui yang sulit,” katanya.

Presiden juga mengucapkan selamat kepada para penerima award Life Time Achievement Zakat Indonesia dan Kategori lainnya.”Semoga bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semuanya.”

Perhelatan HUT BAZNAS ke-21 dan penyelenggaraan BAZNAS Award didukung oleh BSI, BMI, BJB Syariah, CIMB Niaga Syariah, PT Paragon, Indomaret, Go Pay, BNI, Asuransi Jasa Raharja, PT Pegadaian (Persero), Bank DKI, BP Jamsostek.

Seluruh proses penyelenggaraan BAZNAS Award 2022 mematuhi protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penyebaran virus Covid-19. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Apresiasi Walikota Jakbar dalam Pembentukan Sekterariat Bersama Pelayanan Dasar Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Undangan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal ini Walikota Jakarta Barat Bang Yani Wahyu Purwoko, S.AP, M.Si di Kantor Walikota Jakarta Barat lantai 2 bersama dengan beberapa SKPD teknis yang melayani pelayanan dasar masyarakat.

Hadir Walikota Jakbar, Asisten Kesra Jakarta Barat beserta jajaran Pl. Kasudin Kesehatan, Kasudin Sosial, Kasudin Pendidikan Wilayah 1, Kasudin Pendidikan Wilayah 2, Kabag Kesra, Koordinator Baznas Baziz, BPJS Kesehatan, Ketua Forum RT RW, Ketua Bang Japar, dan beberapa Relawan Lainnya seperti KPD Rekan dan Sohib Indonesia.

Yani Wahyu Purwoko Walikota Jakarta Barat menyampaikan terima kasih kepada para Organisasi dan Relawan yang selalu terjun kemasyarakat dalam mengadvokasi berbagai layanan di Jakarta Barat. Hari ini, kita samakan persepsi dan kolaborasi untuk meningkatkan Pelayanan di Jakarta Barat. Saya undang para SKPD terkait untuk mempercepat layanan dasar masyarakat di Jakarta Barat.

"Kedepan, jika ada permasalahan dan aduan dari warga melalui Sekretariat Bersama, maka saya tinggal instruksikan SKPD Teknis terkait atasi dan berikan solusi, misalnya : ada laporan di Sekber dari yang Piket hari itu, maka SKPD terkait tinggal TUNTAS kan apa yang menjadi permasalahan warga, semisal ada warga yang sakit, masuk Rumah Sakit meminta pelayanan dasar di RS, maka Sudinkes Jakbar dan BPJS Jakbar bisa tuntaskan sebagai wujud melayani warga yang melapor dan hasilnya dilaporkan kembali sebagai tanggung jawab jawaban kepada masyarakat", ujar Yani Wahyu Purwoko dalam arahannya kepada Tim Sekretariat Bersama SKPD Jakbar di Jakarta, Senin (17/01)

Dalam kesempatan yang sama, Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi dan berterima kasih kepada Walikota Jakarta Barat atas Gerak Cepat dan Langkah Taktis yang baik untuk meningkatkan Pelayanan Prima dibidang Pelayanan Dasar di Masyakarat Jakarta Barat.

"Ide dan Gagasan Baik dari Walikota Jakarta Barat ini, sangat perlu didukung dan di Apresiasi yang tinggi, karena beliau (red: Walikota Jakbar) benar-benar berdiri diatas kepentingan masyarakat, yang penting masyarakat mendapatkan Pelayanan yang Terbaik, Pelayanan yang Prima dan Pelayanan yang Cepat untuk semua jenis layanan Kesejahteraan Masyarakat," ungkapnya. 

"Kedepan, Jakarta Barat akan cerah dan baik, serta menjadikan Jakarta yang Maju Kotanya, Bahagia Warganya, karena Walikotanya baru saja di lantik Bapak Gubernur DKI Jakarta langsung berfikir akan pelayanan dasar masyarakat. Selamat Bekerja Bapak Walikota, kami Keluarga Besar Bang Japar di semua wilayah Jakarta Barat akan mendukung, mensuport dan berada dalam ketiap kebijakan baik Bapak Walikota untuk masyarakat di Jakarta Barat", pungkasnya. (Arianto)

Read More