Film Just Mom Siap Tayang 27 Januari di Bioskop

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Film ‘Just Mom’ yang diperankan oleh Cristine Hakim dan disutradarai oleh Jeihan Angga, diproduksi oleh Hanung Bramantyo dan Palwoto yang telah diputar pada Jakarta Film Week dan Jogja Netpac Asia Film Festival beberapa bulan lalu telah resmi merilis Official Posternya Official Trailernya.

Film yang merupakan hasil kolaborasi Taman Wisata Candi, Injourney dan Dapur Film ini menceritakan mengenai Siti yang diperankan oleh Christine Hakim, seorang ibu dengan rasa rindu mendalam terhadap anak-anaknya yang sudah tumbuh dewasa. 

Kemudian hadir seorang ODGJ yang diperankan oleh Ayushita W. Nugraha dalam keluarga ibu Siti yang mampu mengisi rasa sepi dan rindu Ibu Siti terhadap anak-anaknya meskipun pada akhirnya membawa keluarga tersebut pada keadaan yang berbeda.

“Film ini merupakan film yang personal karena kami secara kolektif mengumpulkan pengalaman pengalaman semuanya dengan ibunya masing-masing. Jadi harapan saya ketika nanti semua sudah selesai menonton filmnya, semua langsung ingin menghubungi ibunya. Itu tujuannya itu,” ungkap produser film ini, Hanung Bramantyo dalam keterangan tertulisnya. Jum'at (14/01).

Film Just Mom diperankan oleh Christine Hakim, Ayushita, Niken Anjani, Ge Pamungkas, Dea Panendra dan Toran Waibro akan tayang di Bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Januari 2022 . 

"Film ini diharapkan mampu menyampaikan kehangatan dan mampu membawa penonton merasakan kerinduan mendalam Ibu Siti untuk berkumpul dengan keluarga kecilnya," ujar Hanung.

“Saya berharap film ini dapat menjadi bahan renungan bagi anak-anak muda. Film ini seharusnya mengingatkan kita semua akan peran seorang ibu,” kata Ibu Christine ketika menceritakan harapan terhadap film ini.

So, Jangan lupa saksikan Just Mom di seluruh Bioskop Indonesia. (Arianto)

Read More

Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan *Ketua DPR RI Puan Maharani* pada Rabu (11/1) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. *Mika Simon Sibarani* yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika. 

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.  

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak. 

Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh *Usman Hamid*, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, *Nur Iman Subono*. Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya.  Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi *Budiman Sudjatmiko* pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya. 

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan. 

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Jaksa Agung Menerima Kunjungan Jenderal Andika Perkasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada Jumat 14 Januari 2022, Jaksa Agung RI Burhanuddin didampingi oleh Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Asisten Umum Jaksa Agung (ASUM), dan Asisten Khusus Jaksa Agung (ASUS) menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Jaksa Agung dalam konferensi persnya dihadapan awak media jurnalis cetak, televisi dan media online menyampaikan bahwa dalam kunjungan Panglima TNI pada hari ini dalam pokoknya tidak ada pembicaraan khusus tetapi pembicaraan yang sifatnya koordinasi dan sinergitas dalam penegakan hukum. 

Senada dengan hal tersebut, Panglima TNI mengatakan bahwa salah satu tujuan kedatangan hari ini adalah dalam rangka membuat dua institusi yaitu Kejaksaan RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saling memahami. 

“Jadi saya memberikan statement kepada Jaksa Agung bahwa kita siap mendukung semua yang menjadi kewenangan Jaksa Agung termasuk didalamnya pengadilan HAM, dimana ini juga ada kaitannya dengan TNI, kami akan all out mendukung termasuk proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung. Kita akan all out, jadi Bapak Jaksa Agung yakin bahwa kita mendukung apapun yang beliau minta, termasuk dalam penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 s/d 2020, kita siap mendukung apapun yang diperlukan mulai dari menghadirkan saksi, barang bukti dan lain sebagainya.” ujar Panglima TNI. 

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung juga menyampaikan perkembangan penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015, dimana bahwa pada sore nanti akan diumumkan kepada rekan-rekan media oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. 

Sementara itu, Panglima TNI menyatakan siap mendukung Keputusan Pemerintah dalam proses hukum Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015.

Mengenai perkembangan penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk., Jaksa Agung menyampaikan bahwa saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk menentukan apakah ini masuk dalam tindak pidana korupsi atau ada kelalaian bisnis maupun risiko bisnis, dan dalam waktu dekat, akan disampaikan pengembangan dalam penanganan kasusnya. 

Kunjungan Panglima TNI dan konferensi pers diadakan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. (Arianto)

Read More

Pengukuhan Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2021 - 2024 di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peran pemuda Katolik bagi perkembangan bangsa Indonesia ke depan begitu penting. Acara Pengukuhan Pengurus Pusat Pemuda Katolik 2021 - 2024 di bawah kepemimpinan Stefanus Asat Gusma di Jakarta Pusat, Senin (10/1/2022) diharapkan menjadi oase bagi kemajuan bangsa Indonesia.,

Pentingnya keberadaan pemuda Katolik dapat dilihat dari berjalan suksesnya acara tersebut dengan dihadiri oleh banyak komponen bangsa antara lain Uskup Agung Jakarta MGR. Ignatius Suharyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Pengamat Ekonomi Rizal Ramli, Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, Anggota DPR, Perwakilan dari Ormas Islam, dan perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Saya melihat sebagai hal yang sangat positif dan sekaligus embrio untuk bisa membawa pemuda Katolik lebih baik kedepannya," ujar Capt. Hakeng dalam keterangan persnya kepada media, Rabu (12/1/2022).

Dan mengenai terpilihnya Stefanus Asat Gusma sebagai Ketua Umum Pemuda Katolik saat ini, tambah Capt Hakeng sudah tepat.

"Asat Gusma merupakan sosok yang sangat humanis. Dia juga aktivis, sejak dulu terpilih sebagai Ketua PMKI beberapa periode. Itu membuktikan bahwa dia merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh pemuda Katolik. Jadi, ini saat yang tepat baginya untuk memimpin pemuda Katolik. Sebagai salah satu pengurus dibawah kepemimpinan Beliau, saya siap mengaktualisasikan Visi dan Misinya," tegas Capt. Hakeng yang pada kepengurusan kali ini dipercaya sebagai Kepala Departemen Penataan dan Distribusi Kader.

Capt. Hakeng juga mengutip pernyataan yang disampaikan Uskup Agung Jakarta, MGR. Ignatius Suharyo saat mengukuhkan pengurus baru Pemuda Katolik. "Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab akan menyertai saudara saudari sekakian dalam menjalankan tugas itu. Semoga di dalam kerjasama saudara saudari sekalian tetap terus bergandengan tangan. Bergandengan tangan dengan siapapun yang berkehendak baik dan menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara saudari sekalian," ucap Capt. Hakeng.

Lebih lanjut Capt. Hakeng juga berharap dengan terpilihnya Asat Gusma dapat menjadi semacam role model bagi kehidupan bangsa Indonesia kedepan. "Kami berharap banyak dibawah kepemimpinan Bang Asat Gusma, Pemuda Katolik dapat menjadi lokomotif untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju serta mampu menghasilkan kader-kader pemuda Katolik yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Jadi, tidak berlebihan pula tema pengukuhan yang diangkat kali ini yakni Akselerasi Gerakan Pemuda Katolik Memasuki Tahun Toleransi dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Nasional dan sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Erick Thohir tadi bahwa pada tahun 2045, kita berharap bangsa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat terbesar di dunia. " jelasnya.

"Saya berharap seluruh Pengurus Pusat Pemuda Katolik yang baru dilantik dapat terus mengedepankan prinsip kita bahwa pemimpin adalah pelayan bagi sesama. Sehingga Kader- Kader Pemuda Katolik dimanapun ditempatkan akan bersinar dan menjadi garam serta terang bagi sesama, Pro Ecclesia Et Patria" pungkas Capt. Hakeng. (Arianto)

Read More

Aktifis 98 Dukung Ubedillah Badrun untuk Perkarakan Anak-anak Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berakhirnya Rezim Orde Baru tidak mengakibatkan berhentinya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di pemerintahan. Gerakkan Perubahan 98 yang memperjuangkan dihapuskannya KKN semakin hari semakin tidak menunjukkan kemajuan. 

Para oknum sipil, tentara & polisi telah memperluas KKN lewat pemerintahan dengan menjadikan diri mereka sebagai boneka para oligarki untuk merampok negeri ini. Bahkan kerakusan merampok negeri ini telah dilakukan dengan melibat anggota keluarga pimpinan bangsa ini.

"Secara umum, Sebagian besar perangkat kenegaraan menutup mata dan diam berjuta bahasa. Mereka tidak berani untuk berbicara dan bertindak mencegah KKN terjadi. Bahkan berlomba-lomba para oknum pejabat negara memperkaya diri dan keluarga serta kelompoknya dengan cara KKN yang paling memalukan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia," kata Yusuf Blegur (Untag-FKSMJ) dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at (14/01).

Dan ketika seorang dosen dari kampus negeri yang merupakan seorang ASN berani membawa permasalahan KKN yang dilakukan oleh anak-anak dari keluarga presiden kedalam ranah hukum dan bukan melakukan fitnah. "Maka kami para aktifis 98 mendukung sikap saudara Ubedillah Badrun untuk memperkarakan anak-anak presiden di KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mewujudkan cita cita kemerdekaan," ungkapnya.

Untuk menguatkan dukungan tersebut, aktifis 98 dari berbagai latar belakang dan organ pergerakan menyatakan bahwa :

1. Mendukung sikap Saudara Ubedillah Badrun dalam memperkarakan dua anak dari Bapak Presiden Joko Widodo yang bernama: Gibran Rangkabuming dan Kesang Pangarep.

2. Mendukung upaya berbagai pihak yang ingin mengurangi dan membasmi dengan signifikan perilaku KKN di berbagai sektor terutama di pemerintahan.

3. Meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum dan bersikap adil dalam menuntaskan kasus ini dan kasus-kasus KKN lainnya.

4. Mengajak semua elemen bangsa untuk terus berjuang melawan terhadap siapapun yg melakukan kejahatan KKN dalam pemerintahan siapapun.

5. Mengajak semua elemen untuk bersatu menjaga dan menyelamatkan bangsa ini dari kerusakan yang dibuat oleh para Olngarki ,Boneka Penguasa dan Penguasa Boneka.

"Dan yang pasti, dengan segenap kegelisahan dan kekuatiran kami atas perjalanan bangsa ini dan juga sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab kami aktivis2 98 dan sebagai generasi bangsa menjaga dan menyelamatkan Indonesia dari kerakusan penyelenggara negara dan kebiadaban oligarki," pungkasnya. (Arianto).

Read More

Komandan Lanal Sabang Beri Dorongan Semangat dan Motivasi Kepada Calon Prajurit TNI AL

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., meninjau pelaksanaan Tes Kesehatan Pertama Calon Prajurit TNI Angkatan Panitia Daerah (Panda) Sabang, bertempat di Rumkital J. Lilipory Sabang, Jalan Teuku Cik Ditiro, Gp. Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Kamis (13/01/2022).

Disela-sela pelaksanaan Tes Kesehatan Pertama Calon Prajurit TNI AL Panda Sabang, Komandan Lanal Sabang meninjau pelaksanaan seleksi yang diikuti sebanyak 70 orang peserta putra daerah Aceh yang terdiri dari 51 orang Calon Bintara dan 19 Calon Tamtama.

Dihadapan Calon Bintara dan Tamtama PK TNI AL Gelombang I TA 2022, Komandan Lanal Sabang memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada peserta agar dalam mengikuti proses seleksi harus tetap semangat dan berkompetisi secara jujur dan sehat, karena yang menjamin kelulusan kalian adalah diri kalian sendiri, oleh karena itu siapkan segalanya mulai pengetahuan, kesehatan, fisik, dan mental dalam menghadapi tes seleksi masuk TNI AL.

"Perlu kalian ingat bahwa penerimaan Prajurit TNI AL tidak dipungut biaya apapun dan dilaksanakan secara transparan tanpa adanya unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), jadi apabila ada oknum yang meminta sejumlah imbalan dengan menjanjikan kelulusan, hal tersebut merupakan modus penipuan, segera laporkan kepada panitia untuk diproses dan ditindaklanjuti," tegasnya.

"Bagi yang sudah mendaftar lebih dari satu kali jangan patah semangat, jadikan kegagalan sebelumnya sebagai pelajaran dan koreksi diri dalam menghadapi seleksi kali ini. Jangan lupa minta dukungam dan doa restu dari orangtua dan keluarga agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi seleksi ini," ujar Danlanal Sabang.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut, Palaksa Lanal Sabang Letkol Laut (KH) Husni, S.Ag., Dandenpom Lanal Sabang Mayor Laut (PM) Hengki Ade Setiawan, S.H., Karumkit J. Lilipory Sabang Mayor Laut (K) dr. Sofyan Ali Basit, Sp., BA., Pgs. Pasminlog Lanal Sabang Kapten Laut (E) Punto Pandowo, Dansub Unit Teknis Unit Intel Lanal Sabang Lettu Laut (KH) Rudi, Katim Penerimaan Werving Lanal Sabang Letda Laut (T) Muliadi, A.Md. (Arianto)

Read More

Bergulir Sejak 2016, RUU TPKS Mendapat Banyak Sorotan untuk Segera Dituntaskan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam forum audiensi sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Rabu (12/1/2022) poin figur pemimpin perempuan sebagai tumpuan harapan disampaikan oleh Lucky Nur Amalia, Peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

 “Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” kata Lucky.

Puan Maharani pastikan RUU TPKS disahkan menjadi inisiatif DPR pekan depan. Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan meresponi keresahan salah satu peserta audiensi, komika perempuan Sakdiyah Ma’ruf.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 mendatang akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (Arianto)

Read More

Ulama Perempuan: Jangan Khawatir, yang Mendukung RUU TPKS Lebih Banyak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI, Nur Rofiah dalam pertemuan dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama tokoh perempuan lain, menyebut penolakan terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) atas nama agama Islam hanya bersifat parsial.

Menurutnya umat Islam yang mendukung lebih banyak dari pada yang menolak RUU inisiatif DPR tersebut.

Nur mengaku telah menginisiasi istighasah virtual yang diikuti ratusan pesantren untuk mendoakan agar RUU TPKS segera disahkan. 

“Jadi kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS menjadi Undang-Undang atas nama Islam jangan khawatir Mbak Puan, karena yang mendukung jauh lebih banyak,” ujar Nur Rabu 12 Januari 2022.

Bagi Nur bagaimana seseorang dilahirkan adalah hal yang tidak bisa dipilih, termasuk dilahirkan sebagai perempuan.

 Namun perempuan kerap mendapat perlakuan yang tidak adil, karena hal yang berada di luar kuasa mereka.

“Perempuan sangat rentan mengalami ketidakadilan. Misalnya stigmatisasi, marginalisasi, suberinasi, kekerasan karena hanya ‘menjadi’ perempuan,” tuturnya.

Nur mengatakan RUU TPKS dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan Islam yakni sistem kehidupan yang adil bagi semua orang. Karena Islam melarang kedzaliman dan ketidakadilan, termasuk bagi perempuan.

“RUU TPKS dapat segera disahkan dan menjadi payung untuk tiap perempuan agar mendapat keadilan dan mendapat perhatian yang memadai. Tujuan Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta termasuk untuk perempuan,” pungkas Nur.

Dukungan serupa sempat dilontarkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua Korps PMII Putri Cabang Lamongan Rifa Nur Diana Arofa mengatakan RUU TOPS mendesak agar terbentuk jelas sistem yang bisa menghapus kekerasan seksual.

“Dengan disahkannya RUU ini, kita dapat melindungi bangsa kita dengan menciptakan sistem pencegahan, pemulihan, penanganan, dan rehabilitasi yang benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual,” ungkap Rifa dikutip dari beritajatim.com.

Menanggapi aspirasi Puan Maharani mengatakan dirinya memahami akan mendesaknya RUU TPKS. Namun ia menekankan agar semua pihak mengikuti prosedur dan memberi waktu untuk lebih luas menjaring aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan.

“Apa yang terjadi di agama Islam tentu beda dengan di agama Kristen, apa yang di agama Kristen tentu beda dengan apa yang biasa kita lakukan di agama Islam dan lain sebagainya. Masukan yang tadi sudah disampaikan oleh ibu, mbak, adik-adik, dan mas-mas ini semua tentu saja memberikan saya kekuatan untuk bisa melaksanakan ini sebaik baiknya,” kata Puan. (Arianto)

Read More

Bertemu Ketua DPR RI Aktivis Perempuan Sampaikan Dukungan untuk RUU TPKS: “Mbak Puan Tidak Sendirian”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berbagai lembaga dan komunitas kian merapatkan barisan untuk mendukung pengesahan RUU TPKS ini. Perwakilan dari beberapa lembaga dan komunitas bertemu dan berdialog dengan *Ketua DPR RI Puan Maharani* di selasar gedung Nusantara di kompleks DPR RI, Rabun (12/1) kemarin. 

Salah satu yang memberi dukungan kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam pertemuan Rabu kemarin adalah Jaringan Kongres Ulama Perempuan (JKUPI) yang diwakili oleh akademisi dan ulama perempuan *Nur Rofiah*. Ia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. “Perempuan itu memiliki system reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. 

Nur Rofiah juga menyampaikan salah satu poin yang menjadi hasil musyawarah keagamaan yang dilakukan dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia pertama yang diadakan pada 2017 silam, yakni menegaskan hukum melakukan ks adalah harambaik di dalam maupun di luar perkawinan. Dengan landasan tersebut, JKUPI sangat mendukung RUU TPKS karena merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Selain berupaya memberi dukungan secara intelektual melalui berbagai pemikiran, JKPUI, dikatakan Rofiah, juga melakukan dukungan spiritual. “Kami sudah membuat acara doa bersama, atau istigosah kubro via zoom untuk mendoakan agar RUU TPKS bisa segera disahkan. Pesertanya itu, Mbak Puan, kalau zoom meeting satu akun satu orang, di istigosah ini satu akun satu pesantren. Jadi, kalau sampai ada yang menolak RUU TPKS dengan mengatasnamakan Islam, percayalah, Mbak, yang mendukung jauh lebih banyak,” kata Rofiah dengan suara lantang.

Dukungan penuh semangat tak hanya datang dari Rofiah dan JKUPI. Komika *Sakdiyah Ma’ruf* serta pekerja kreatif dan influencer *Renny Fernandez* juga menyatakan dukungan tegasnya untuk RUU TPKS. “Perempuan pekerja seni itu kerap dihadang banyak stigma dan halangan, Mbak Puan. Padahal, seni budaya itu potensi bangsa juga. Tapi dalam banyak kesempatan, kami tidak bisa lepas dari baying-bayang kekerasan seksual. Jadi, bagaimana menciptakan sebanyak mungkin ruang aman bagi perempuan untuk bisa berkembang dengan baik dan leluasa,” kata Sakdiyah. Ia menggaris bawahi urgensi RUU TPKS yang diharapkannya bisa membantu pencegahan, juga pemenuhan pemulihan korban. “Kita perlu menjamin tercapainya peningkatan kesadaran bersama. Enough is enough! Korbannya sudah terlalu banyak. Pekerjaan rumah generasi ini yang harus diselesaikan adalah penghapusan kekerasan seksual. Jangan sampai kekerasan seksual ini jadi hal yang diwariskan ke generasi berikutnya,” katanya dengan suara bergetar. 

Semangat berapi-api juga disampaikan Renny Fernandez kala memberi masukan. Pekerja kreatif yang juga influencer ini menceritakan tentang kegelisahan yang merebak di kalangan pegiat media karena belum kunjung disahkannya RUU TPKS. “Kami penasaran sekali, kendalanya apa sampai RUU TPKS belum kunjung disahkan. Siapa yang menjegal? Apa perempuan harus turun berhadapan dengan para penjegalnya? Ada sekitar 5000 orang jadi korban kekerasan seksual tiap tahun, bila merujuk data dari Komnas Perempuan. Sudah saatnya Indonesia punya Undang-undang TPKS. Kami semua mendukung Mbak Puan, dan kami ingin menegaskan, Mbak Puan tidak sendirian,” Renny menegaskan. (Arianto)

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani Tegaskan Komitmen Perjuangkan Pengesahan RUU TPKS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di hadapan perwakilan aktivis perempuan dari berbagai lembaga dan komunitas, Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan upaya percepatan pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang tengah mendapat sorotan tajam masyarakat pasca terbongkarnya beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan dengan korban anak-anak di bawah umur. 

“Memang RUU TPKS ini terus maju mundur pembahasannya, sampai kejadian beberapa waktu belakangan ini membuka mata, kita sudah sangat perlu ada payung hukum agar negara hadir. Saya juga punya dua anak, dan sangat paham kekhawatiran yang dirasakan oleh semua orang tua bila masalah kekerasan seksual ini tidak kunjung teratasi,” kata ketua DPR RI Puan Maharani dalam kesempatan dialog seputar Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di selasar gedung Nusantara pada Rabu (12/1) bersama sejumlah aktifis.

Puan menyimak dengan penuh perhatian dan mencatat semua masukan penting yang disampaikan oleh setiap aktivis yang mewakili antara lain  Komnas Perempuan, Lembaga Pendampingan Saksi dan Korban (LPSK), Institut Perempuan, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (JKUPI), Asosiasi Wanita, Gender dan Anak Indonesia (ASWGI) Universitas Kristen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Koalisi Perempuan, Jaringan Masyarakat Sipil, PERLUDEM dan Maju Perempuan Indonesia, Komika Perempuan Indonesia, akademisi dan BEM dari Universitas Diponegoro serta infulencer media sosial yang ikut mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS.

Kepedulian dan komitmen Puan Maharani untuk mengatasi masalah kekerasan seksual sangat tinggi dan telah ditunjukkannya dengan tegas sejak Ketua DPR RI itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). 

Keresahan Puan Maharani juga diungkapkan Valentina Sagala, pendiri Institut Perempuan yang bersama belasan aktivis perempuan lain bertemu dan berdialog dengan Puan. Menurut Valentina, RUU TPKS yang telah disusun sejak 2016 itu dari berbagai aspek, telah sangat mendesak untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR agar dapat segera dibahas bersama dengan pemerintah. 

“Namun kendati statusnya sudah sangat urgen dan mendesak, jangan sampai dianggap menjadi sebuah kondisi darurat dan ingin dipercepat sehingga hanya jadi perpu. Saya berharap RUU ini masuk dalam pembahasan prolegnas secara muslus sehingga Undang-undang yang dihasilkan pun bisa paripurna. Saya berharap, DPR akan benar-benar menjadi pemimpin dalam proses pembahasan RUU TPKS,” kata Valentina yang sudah sejak 2016 terlibat intensif dalam penyusunan RUU TPKS ini. 

 “RUU ini nantinya harus memandatkan Negara untuk hadir bagi korban kekerasan seksual,” pungkas Valentina. 

Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh PDIP, PKB dan Nasdem sejak 2016 silam ini memang menjalani proses pembahasan yang cukup dinamis yang membuatnya masih belum dapat disahkan hingga hari ini. (Arianto)

Read More

SDR Galang Konsolidasi Korban Investasi Bodong Melalui Hotline "SUARA KORBAN INVESTASI BODONG

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Praktik penipuan yang mengatasnamakan investasi, atau biasa dikenal dengan investasi bodong semakin beragam. Modus investasi bodong ini beraneka rupa, umumnya menggunakan modus investasi yang lazim di dunia keuangan. Bedanya adalah yield atau hasil investasi umumnya luar biasa atau di atas rata-rata. Di samping itu ada juga modus investasi bodong yang menggunakan pendekatan religius atau syariah. Mereka menggunakan idiom-idiom dan janji yang berkaitan dengan keyakinan. Namun, ujung-ujungnya duit nasabah tidak ada yang kembali.

Saat ini, dari investigasi di berbagai sumber, korban investasi bodong ditengarai mencapai 3 juta orang dengan kerugian lebih dari Rp110 triliun. Sebuah angka yang fantastis, bahkan nilainya lebih besar dari BLBI. Lebih memprihatinkannya lagi, korban investasi bodong ini tidak melulu orang berduit.

Tidak sedikit yang menggunakan tabungan pendidikan anak, uang pensiun, dan uang PHK. Bahkan berhutang untuk ikut dalam investasi karena janji bagi hasil yang memikat.

"Para korban, umumnya baru menyadari telah menjadi korban investasi bodong setelah masa jatuh tempo investasi, karena ternyata tidak ada kabar dari perusahaan. Sementara itu, pelaku ataupun perusahaannya sudah bersiap, misalnya dengan memindahkan dana nasabah, membuat layering, mempailitkan diri, hingga berkolusi dengan penegak hukum," kata Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) dalam konferensi pers "SUARA KORBAN INVESTASI BODONG" di Jakarta, Kamis (13/01).

Hari mengaku prihatin dengan kondisi ini. Apalagi umumnya, korban investasi bodong ini berjuang sendiri sendiri atau dalam kelompok kecil dalam mencari keadilan. Sehingga, kerap tidak dianggap baik oleh oleh pelaku maupun penegak hukum.

Misalnya, kata Hari, sejumlah orang yang melakukan gugatan terhadap Yusuf Mansyur di PN Tangerang. Rata-rata nilai investasi mereka Rp12-17 juta per orang. Mereka hanya 12 orang yang melakukan gugatan ke PN Tangerang, umumnya domisili bukan di Jabodetabek. “Bisa dibayangkan upaya yang dilakukan para penggugat, buat ngejar duit segitu mesti wira-wiri ikut sidang ke Jakarta. Kalaupun mereka menang dan memperoleh hasil sesuai gugatan, tetap saja tidak imbang dengan effortnya. Mereka sudah sepuluh tahun menanam duitnya," kata Hari.

Dia menambahkan, maraknya investasi bodong dan seolah tak ada perhatian dari negara pada akhirnya harus menjadi perhatian korban sendiri. Mereka harus berjuang sendiri sendiri. hasilnya semakin jauh dari keadilan. Karenanya, Hari menyebutkan, SDR berinisiatif menyediakan wadah bagi korban investasi bodong untuk bersatu, bergerak dan berjuang bersama. Saat ini posko masih dalam format online, Korban bisa menghubungi HOTLINE SUARA KORBAN INVESTASI BODONG Pesan WA: 0813 9863 2377 atau Email korbaninvestasibodong@gmail.com.

Ide ini tercetus saat Tim SDR berinteraksi dengan Penggugat Yusuf Mansyur saat mereka memonitor persidangan. "Wadah ini terbuka bagi siapa saja yang menjadi korban investasi bodong. Juga perlu digarisbawahi, meskipun tercetus dari penggugat Yusuf Mansyur Cs, namun wadah ini terbuka untuk seluruh korban investasi bodong termasuk yang sedang ditangani oleh Mabes Polri," tandasnya.

Menurut Hari, korban harus bersatu, bangkit, dan tidak boleh diam. Jika mereka melakukan sendiri-sendiri mungkin tidak ada yang peduli. "Namun, bayangkan kalau 3 juta korban investasi bodong se-Indonesia bersatu dalam satiu barisan, tentunya akan memiliki bobot yang lebih kuat. Presiden pun pasti akan turun tangan," pungkasnya.(Arianto)

Read More

Artis Inisial AP Ditangkap Polisi Karena Narkoba

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Artis sekaligus musisi beken (AP) ditangkap polisi terkait kasus narkotika jenis ganja.

AP ditangkap saat berada di kediamannya kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada pukul 02.00 dini hari tadi. 

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara AP terbukti positif mengonsumsi narkoba.

"Yang bersangkutan masih diperiksa kesehatan dan hasil cek urin awal yang bersangkutan positif ya," katanya di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/1/2022).

Ady mengatakan, penangkapan yang dilakukan terhadap AP merupakan hasil pengembangan terkait penangkapan kasus narkoba sebelumnya di wilayah Jakarta Barat.

Saat diamankan polisi mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja.

Meski demikian, ia tidak menyebut secara rinci jumlah barang bukti yang diamankan.

"Yang bersangkutan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata dia. 

"Nanti akan dirilis oleh bapak kabid humas besok. Demikian," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Komitmen Kementerian ATR/BPN Perbaiki Tata Kelola SDA untuk Mengatasi Ketimpangan Akses dan Kepemilikan Tanah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/B Jakarta 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berkomitmen dalam memperbaiki tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) agar ada pemerataan, transparansi dan keadilan, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh. Hal demikian telah disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. 

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra menjelaskan bahwa evaluasi perizinan tersebut telah lama digaungkan untuk Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak digunakan secara efektif. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pemerataan SDA yang berkeadilan sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

"Jadi memang intinya itu agar sumber daya alam yang terbatas ini bisa betul-betul menjadi sumber untuk pemerataan, juga untuk keadilan, dan diproses secara transparan sesuai dengan amanat di Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujarnya dalam Diskusi Kopi Pahit: Jokowi Bongkar Ketimpangan SDA, Apa Selanjutnya? yang diselenggarakan Monitorday secara daring, Senin (10/01/2022). 

Surya Tjandra mengungkapkan, saat ini tengah dilakukan koordinasi lintas sektor oleh kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. "Memang perlu waktu untuk memilah mana saja wilayah, izin yang bermasalah, tidak digunakan secara efektif dan karena lintas sektor harus dibahas lintas sektor, karena konsekuensinya punya dampak kepada satu sama lain," tuturnya. 

"Karena melibatkan lintas sektor, harus Presiden yang menyampaikan secara langsung, tapi nanti detail-detail teknis harus dilakukan masing-masing kementerian terkait. Pegangannya ya hukum, kan sudah ada aturan. Mereka ketika mengajukan perizinan juga sudah setuju untuk mengikuti aturan yang ada. Pemerintah menegakkan aturan tersebut. Jadi ini mesti klop, pelan-pelan memang terjadi sinkronisasi, koordinasi dan rasanya sudah _on the track_ ya sekarang," tambah Surya Tjandra. 

Lebih lanjut, untuk mengatasi ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah di Indonesia, pemerintah menggencarkan Reforma Agraria yang telah menjadi Program Strategis Nasional (PSN). Kementerian ATR/BPN dalam hal ini sebagai salah satu _leading sector_ bertugas mengawal program Reforma Agraria ini. 

"Jadi tujuannya adalah tadi mengatasi ketimpangan. Reforma Agraria dilaksanakan dengan legalisasi aset dan redistribusi. Dan ini juga adalah amanat dari Undang-Undang Pokok Agraria, ada fungsi penyediaan. Ada tanah yang dimiliki hak oleh perusahaan, oleh individu tidak digunakan, itu yang kemudian dievaluasi. Dan Reforma Agraria menjadi salah satu strategi evaluasi ini adalah untuk memberikan ruang kita melakukan fungsi penyediaan tadi," papar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. 

"Penyelesaian konflik agraria itu adalah gong-gong kecil yang sudah dibunyikan oleh Presiden. Kami para pembantunya harus terus menabuhnya sampai gong besar yang namanya Reforma Agraria terwujud. Penataan ulang kepemilikan akses terhadap tanah itu menjadi krusial. Kementerian ATR/BPN ini seperti jangkar, menghubungkan semuanya, perencanaan, pembangunan, eksekusi pembangunan itu melibatkan tanah. Oleh karena itu tidak bisa tidak, harus ada kerja kolaborasi dari semua pihak," pungkas Surya Tjandra. (Ari/Ant)

Read More

Aidil Fitri Ketua Umum Relawan Jokowi Foreder Nilai Laporan Gibran dan Kaesang, Bermotif Pembunuhan Karakter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aidil Fitri Ketua Umum DPP Forum Relawan Demokrasi (FOREDER) menanggapi soal Gibran dan Kaesang yang dilaporkan ke KPK. Dua putra Presiden ini dilaporkan oleh Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami sangat menyayangkan tuduhan KKN ini. Saya menilai Ubeidillah sangat jelas ingin membunuh karakter Gibran dan Kaesang. Laporan itu sangat tendensius dan tidak memilikk dasar kuat," kata Aidil Fitri dalam keterangan persnya, Kamis (12/01/2021) di Jakarta.

Katanya, pelapor hanya menghubung-hubungkan tanpa bukti-bukti yang kuat. Padahal apa yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang adalah murni merintis bisnis UMKM untuk naik kelas.

"Laporan itu hanya asumsi dan menghubungkan-hubungkan seolah-olah anak Presiden Jokowi berbisnis menggunakan jabatan ayahnya. Padahal faktanya mereka sudah merintis bisnis sebelum ayahnya Bapak Jokowi jadi Presiden," bantah Aidil yang juga mantan Kordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini 

Menurutnya, sudah jelas motif-nya adalah politik karena Ubaedilah adalah simpatisan PKS dan sangat mengagungkan PKS yang selalu berseberangan dengan Jokowi.

"Langkah Ubaedilah ini, sangatlah tidak elok dan penuh kebencian pada keluarga Jokowi," kata Aidil menambahkan.

Aidil juga menuding, apa yang dilakukan Ubeidilah adalah sekedar manuver agar dikenal. Akan tetapi, kata Aidil, Ubaedillah menggunakan cara pembunuhan karakter kepada Gibran dan Kaesang.

"Ada kekuatan tertentu yang ingin menjatuhkan jokowi dengan cara yang tidak sportif," tegasnya.

Sebelumnya berdasar info media, Laporan Ubaedillah ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dimana berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden Jokowi dengan grup bisnis PT SM, yang dinyatakan terlibat pembakaran hutan.

"Kita lihat saja, jika berujung fitnah dan hanya berdasarkan asumsi-asumsi halu belaka. Maka, kami akan berada di belakang Gibran dan Kaesang untuk membackup, bahkan melaporkan balik Ubaedilah karena melakukan fitnah," pungkas Aidil menegaskan.  (Arianto)

Read More

Polrestro Jakarta Barat Menangkap Seorang Artis Konsumsi Ganja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Artis sekaligus musisi beken (AP) ditangkap polisi terkait kasus narkotika jenis ganja.

AP ditangkap saat berada di kediamannya kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Ady Wibowo mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara AP terbukti positif mengonsumsi narkoba.

"Yang bersangkutan masih diperiksa kesehatan dan hasil cek urin awal yang bersangkutan positif ya," kata Kombes Ady Wibowo di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (12/1/2022).

Kombes Ady mengatakan, penagkapan yang dilakukan terhadap AP merupakan hasil pengembangan terkait penangkapan kasus narkoba sebelumnya di wilayah Jakarta Barat.

Saat diamankan polisi mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja.

Meski demikian, Kombes Ady tidak menyebut secara rinci jumlah barang bukti yang diamankan.

"Yang bersangkutan saat ini tengah dilakukan pemerisksaan kesehatan," kata Kombes Ady.

"Nanti akan dirilis oleh bapak kabid humas Polda Metro Jaya besok. Demikian," pungkasnya Kombes Ady Wibowo. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

DPP LIPPI : Penegakan Hukum Polri Terhadap Ferdinand Di Nilai Sudah Tepat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terhadap sosok Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean dan kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA mendapatkan apresiasi dari Organisasi Kepemudaan Seperti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Independen Pemuda Pemerhati Indonesia melalui Ketua Umum Dedi Siregar.

“Kami apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang mampu bertindak tegas kepada oknum yang berpotensi  menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat apalagi di anggap bermuatan bernuansa SARA " 

Kami menyatakan sikap mendukung penuh langkah Polri dalam upaya menjaga ketentraman masyarakat dengan menindak tegas secara hukum para pembuat gaduh di tengah masyarakat apalagi dengan bernuansa SARA, Ujaran kebencian 

Kami menilai penahanan yang di lakukan polri terhadap Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean sudah tepat dan patut di apresiasi oleh publik sehingga ini menjadi epek jera & kedepan ini menjadi pembelajaran bagi kita lebih hati hati dalam menyatakan kalimat kepada publik sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Dedi Siregar menambahkan Polri melakukan penahanan terhadap Ferdinand Hutahaean ini akan menjadi bukti keseriusan komitmen polri yang tidak pandang bulu dalam menindak pelaku yang berpotensi membuat gaduh di masyarakat, kami juga melihat Polri sangat cepat dan tegas menangani kasus tersebut. 

Kami juga mengajak masyarakat, mari kita hindari membuat stetmen yang menimbulkan kegaduhan di sosial media dengan narasi - narasi yang  meresahkan masyarakat, apalagi bernuansa SARA yang sangat jelas  mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu mari kita  hormati mekanisme hukum di Indonesia, artinya marilah kita hormati proses penegakan hukum yang sesuai dengan UU yang berlaku. Apa yang menjadi tugas kepolisian dalam menuntaskan kasus ini kita serahkan kepada pihak yang berwajib. **

Read More

Camat Medan Sunggal Terima Audiensi Pengurus Kwarran Pramuka

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Camat Medan Sunggal M. Odi Anggia Batubara SSTP. MM selaku ketua Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka kecamatan Medan Sunggal hari ini menerima audiensi pengurus kwartir ranting Medan Sunggal yang dipimpin oleh Kakak Ade Azmil Azhary Nasution. 

            Audiensi tersebut dilaksanakan dalam rangka perkenalan pengurus Kwarran Medan Sunggal kepada Bapak Camat sekaligus menyampaikan program kerja serta meminta arahan dan bimbingan Majelis Pembimbing Ranting. Pada kesempatan itu Bapak Camat Medan Sunggal menyampaikan agar gerakan Pramuka dapat bersinergi dengan pemerintah Kecamatan dalam mendukung program Pemko Medan. Camat juga meminta Pramuka agar aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan seperti menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kebersihan, penanggulangan bencana, serta kampanye anti narkoba.

            Ketua Kwartir Ranting Medan Sunggal, Kak Ade Nasution menyerahkan kalender 2022, Surat Keputusan Kwartir Cabang kota Medan tentang kepengurusan Mabiran Medan Sunggal masa bakti 2021-2024. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kepada adik-adik penegak pandega yang telah bertugas pada pos pengamanan Operasi Lilin Toba tahun 2021. Dimana tugas tersebut merupakan amanah dari Kwartir Cabang Kota Medan yang diketuai Kakak H. Muhammad Husni SE, M.Si. 

Ketua Kwartir Ranting Medan Sunggal menyatakan siap mendukung semua program pemerintah Kecamatan Medan Sunggal dan mewujudkan Medan sebagai kota Pramuka. Hadir pada audensi tersebut Kak Nirwan (Seskwarran), Kak Ronny Irwanto (Waka Orgakum), Kak Siti Rahma (Waka Aset) beserta para Andalan Ranting dan Anggota Dewan Kerja Ranting Medan Sunggal.

Read More

Weni Junita Raih Predikat Relawan Pajak Terbaik 1 Se-Provinsi Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tuah Negeri Kota Dumai berhasil menorehkan prestasinya di kancah provinsi Riau sebagai peraih predikat relawan pajak terbaik 1 se-provinsi Riau. Dia adalah Weni Junita R mahasiswi STIE Tuah Negeri D3 akuntansi, sedangkan S1 manajemen di KANWIL DJP Riau, Pekanbaru.

Menurut informasi, Weni yang akrab disapa ini berhasil menyingkirkan 100 relawan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Riau.

Penyerahan penghargaan ini langsung dilakukan oleh Kepala Bidang Penyuluhan bapak Asprilantomiardiwidodo dan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat KANWIL DJP Riau.

Lailani Fitria SKom, MM selaku ketua jurusan prodi akuntansi STIE Tuah Negeri Kota Dumai sangat mengapresiasi prestasi yang diraih Weni Junita R. Menurutnya, mahasiswi STIE Tuah Negeri Kota Dumai dituntut untuk siap bersaing baik di tingkat lokal maupun nasional.

Untuk menjamin hal tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tuah Negeri Kota Dumai telah menyusun kurikulum dengan berbagai sarana pendukung seperti tax center, galeri investasi, laboratorium enterpreneur dan lain-lain. "Dengan demikian, mahasiswi tidak hanya dapat memahami secara konseptual namun juga memiliki kemampuan pada tataran teknis implementatif,” kata Lailani kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka. Rabu (11/01)

"Dan yang pasti, Tax center siap mengasistensi wajib pajak SPT tahunan dan PPS untuk periode tahun 2022 mulai bulan Maret hingga Juni di STIE-TN," pungkasnya. (Arianto)

Read More

180 Orang Putra Daerah Aceh Siap Mengikuti Seleksi Penerimaan Prajurit Tni Al Di Mako Lanal Sabang

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Panitia Penerimaan Calon Prajurit TNI Angkatan Laut melaksanakan validasi dan pendataan akhir jumlah animo masyarakat yang sudah melakukan daftar ulang di Mako Lanal Sabang, Jalan Yos Sudarso, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Rabu (12/01/2022).

Pada kesempatan tersebut, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., melalui Palaksa Lanal Sabang Letkol Laut (KH) Husni, S.Ag., menyampaikan beberapa penekanan kepada Calon Siswa Bintara dan Tamtama PK TNI AL Gelombang I TA 2022, yakni atas nama TNI Angkatan Laut mengucapkan terima kasih yang mendalam atas minat dan semangat untuk mendaftar sebagai Calon Prajurit TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut adalah salah satu medan juang dalam mengabdi kepada negara dan bangsa Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah Laut Yurisdiksi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Proses seleksi menjadi Calon Prajurit TNI Angkatan Laut dibiayai negara, oleh karena itu tidak dipungut biaya apapun, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi, sampai dengan pendidikan. Bila ada seseorang, baik militer maupun sipil, yang mendekati/membujuk anda dan keluarga serta menjanjikan atau menjamin anda akan lulus seleksi asalkan disediakan sejumlah uang, jangan percaya. Bila itu terjadi, catat nama dan alamatnya, bila militer, kenali pangkat dan identitas yang digunakan. Jangan ragu-ragu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak panitia pendaftaran di Lanal Sabang agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

“Siapkan diri anda sebaik-baiknya, percaya kepada kemampuan sendiri dan yakinlah bahwa yang menjadi anda lulus adalah anda sendiri bukan orang lain. Selamat berjuang dan semoga sukses, joint the navy to see the world (bergabunglah dengan TNI Angkatan Laut maka akan melihat dunia),” ujarnya.

Sampai dengan hari ini jumlah animo Calon Prajurit TNI AL yang sudah melaksanakan daftar online di Panitia Daerah (Panda) Lanal Sabang sebanyak 180 orang terdiri dari 137 orang Calon Siswa Bintara dan 43 orang Calon Siswa Tamtama. Namun sampai berita ini diturunkan baru 68 orang yang melaksanakan pendaftaran ulang terdiri dari 51 orang Calon Siswa Bintara dan 17 orang Calon Siswa Tamtama. Panitia masih akan menunggu hingga batas validasi daftar ulang berakhir hari ini tanggal 12 Januari 2022.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Palaksa Lanal Sabang Letkol Laut (KH) Husni, S.Ag., Pasintel Lanal Sabang Mayor Laut (T) Rudi Amirudin, Pgs. Pasminlog Lanal Sabang Kapten Laut (E) Punto Pandowo, Dansubunit Teknis Unit Intel Lanal Sabang Lettu Laut (KH) Rudi, Katim Penerimaan Werving Lanal Sabang Letda Laut (T) Muliadi, Amd. (Ari/Tha)

Read More

Reformasi Kepabeanan dan Cukai Ala Heru Pambudi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berbagai inovasi di bidang kepabeanan dan cukai telah lahir dari pemikiran Heru Pambudi. Setidaknya, ada empat inovasi yang berhasil Heru implementasikan semasa menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan periode 2015-2021.

Salah satu inovasinya adalah National Logistic Ecosystem atau NLE yang merupakan inovasi penataan sistem logistik. NLE memfasilitasi perdagangan internasional dengan tata kelola yang mempermudah lalu-lintas perdagangan internasional.

“NLE merupakan ekosistem yang mengolaborasikan sistem-sistem di bidang _supply chain_ impor dan ekspor dari hulu ke hilir dan sebaliknya, mulai dari _shipping_, _loading_, pengeluaran dari pelabuhan, _trucking_, hingga _warehousing_, dan juga sebaliknya. NLE tidak menghilangkan sistem yang telah ada, melainkan kolaborasi menyambungkan sistem-sistem tersebut,” jelas Heru yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dalam keterangan tertulisnya. Rabu (12/01)

Dengan adanya NLE, pengguna layanan hanya perlu melakukan _single transaction_ saja. Heru menjelaskan bahwa terdapat empat area perbaikan yang dilakukan melalui NLE, yakni proses bisnis, platform, pembayaran, dan tata ruang.

NLE ini juga telah dilembagakan dalam Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Kebijakan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. 

Sebelum ada NLE, sistem logistik dari perdagangan internasional yang masuk Indonesia melalui bandara dan pelabuhan laut menempuh sistem yang rumit, lama, dan menelan banyak biaya. Bahkan, pengguna layanan perlu melakukan lebih dari 17 transaksi layanan agar urusannya selesai. 

“Hadirnya NLE ini mampu menurunkan _cost_ logistik Indonesia dari 23,5 persen dari PDB pada tahun 2017 menjadi 21,3 persen pada tahun 2020,” ungkap pria kelahiran Bondowoso ini.

Selain NLE, Heru juga menginisiasi penertiban impor borongan. Impor borongan adalah cara pengambilan barang yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dengan sistem borongan. Penertiban dilakukan untuk mencegah transaksi yang dokumen impor dan fisik barangnya tidak sesuai.

Melalui penertiban ini, Heru bersama DJBC mendorong importir agar tertib administrasi, karena jika tidak, maka barang impor masuk yang tidak sesuai dengan dokumen akan dibasmi. Penertiban impor borongan ini bersinergi dengan berbagai instansi, antara lain Polri, TNI, PPATK, KPK, hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Penertiban ini dilakukan dengan memodernisasi sistem informasi pengawasan impor melalui manajemen risiko. “Dengan adanya penertiban impor borongan ini, maka target penerimaan DBC tercapai dan _tax base_ naik hingga 61 persen pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2017,” tambahnya.

Pria yang telah mengabdi pada negara sejak 1989 ini juga berupaya melakukan penertiban rokok ilegal melalui Operasi Gempur. Melalui operasi serentak, terpadu, dan terkoordinasi, Operasi Gempur memberantas mafia dan rokok ilegal.

Rokok ilegal merupakan rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, dan rokok dengan pita cukai berbeda. Melalui operasi ini, peredaran rokok ilegal telah turun dari 12,1 persen menjadi 4,9 persen dalam kurun waktu lima tahun dan berindikasi pada tercapainya penerimaan cukai rokok oleh negara.

Reformasi kepabeanan dan cukai selanjutnya dari Heru Pambudi adalah revitalisasi pengawasan laut yang merupakan sinergi pengawasan laut dan kegiatan intelijen serta patroli bersama antarwilayah yang dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai Malaysia, serta Polisi Singapura. Pengawasan laut pun memanfaatkan teknologi Automatic Identification System (AIS) sebagai penguatan pengawasan dalam penertiban.

Revitalisasi pengawasan laut ini pun telah berhasil menekan kerugian pendapatan negara. Sejak diimplementasikan, penertiban yang dilakukan di Pantai Timur Sumatra telah berhasil berbagai penyelundupan ekspor dan impor ilegal, yang terdiri dari bahan bakar, hasil tembakau, pakaian bekas, perikanan, minuman beralkohol, narkotika, mineral dan batu bara, pupuk/bahan peledak, sembako, kayu dan rotan, hingga perdagangan hewan dan tumbuhan langka.

Selain empat inovasi kepabeanan dan cukai tersebut, masih banyak lagi terobosan yang lahir di masa kepemimpinan Heru. Antara lain adalah Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT), pembangunan Indonesia Single Risk Management (ISRM), Pusat Logistik Berikat, hingga pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitas khususnya untuk Industri Kecil Menengah (IKM) melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada masa pandemi Covid-19.

Belum sampai setahun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, lulusan Master of Law dari University of Newcastle upon Tyne ini telah membuat gebrakan dalam pembenahan budaya organisasi di Kementerian Keuangan melalui program Kemenkeu SATU.

“Kemenkeu SATU merupakan penguatan kolaborasi budaya dan sistem dimana Sekretariat Jenderal menjadi katalisator dalam mengembangkan dan mengaplikasikan penguatan budaya untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan APBN,” ujar Heru.

Inovasi-inovasi tersebut membuat sosok Heru dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berkomitmen, berintegritas, persisten, namun juga hangat dan memiliki koneksi yang luas. Hal tersebut juga diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Heru telah berkontribusi dalam mengawal program intensifikasi objek cukai selama menjadi pimpinan DJBC dan saat ini sebagai Sekretaris Jenderal, Heru bertanggung jawab untuk terus menggerakkan perubahan dan transformasi Kemenkeu dalam menghadapi perubahan,” ungkap Sri Mulyani.

Sepak terjang Heru pun berhasil mengantarkan dirinya meraih berbagai prestasi dan penghargaan. Pada 2017, Heru dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Awards serta mendapat Exemplary Excellence Medal - Pingat Tauladan Terbilang yang merupakan penghargaan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Kerja keras Heru pun juga diganjar dengan mendapatkan Anugerah ASN Tahun 2021. Heru berhasil membawa pulang Piala Adhigana sebagai Tiga Terbaik dalam kategori Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan dalam ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). (Ari/Tha)

Read More