Dukung Pengelolaan Tuna, KKP Kembangkan Indikator Sosek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar membangun Harvest Strategy yang mengembangkan sistem pengelolaan perikanan tuna sesuai dengan kondisi di Indonesia atau berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), sebagai perwujudan program prioritas yang tengah digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. 

Dalam pengembangan Harvest Strategy perikanan tuna di Indonesia dipandang perlu untuk mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi. Guna menyusun indikator sosek perikanan tuna sebagai bahan pada pembangunan Harvest Strategy perikanan tuna Indonesia, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) menyelenggarakan Webinar ‘Perikanan Tuna dalam Perspektif Sosial Ekonomi’, pada 15 Desember 2021. Ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Pekan Webinar Hari Nusantara 2021. 

Dalam arahannya, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro, menerangkan bahwa tuna merupakan kelompok ikan dengan highly migratory fish stock yang praktik pengelolaannya harus berdasarkan resolusi Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), sehingga tindakan pengelolaannya dilakukan dengan penerapan Harvest Strategy. 

Di samping itu, tuna merupakan salah satu komoditas perikanan andalan Indonesia dengan nilai ekspor pada tahun 2020 mencapai US$ 724 Juta dengan market share sebesar 5,33% dan menduduki peringkat ke-enam eksportir tuna dunia setelah Thailand, Tiongkok, Spanyol, Ekuador dan Taiwan. 

"Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) berada di posisi kedua komoditas ekspor perikanan unggulan Indonesia setelah Udang, dengan volume ekspor mencapai 195,76 ribu ton pada tahun 2020 atau naik 6,32 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 184,13 ribu ton. Kontribusi komoditas tersebut sebesar 15,5 persen dari total volume ekspor hasil perikanan Indonesia," papar Kusdiantoro. 

Tentunya pengembangan Harvest Strategy perikanan tuna di Indonesia, lanjut Kusdiantoro, perlu untuk mempertimbangkan indikator sosial dan ekonomi mengingat berbagai aspek penting dari mata pencaharian atau usaha perikanan tangkap tuna sangat tergantung pada faktor sosial serta lingkungan. Sehingga dibutuhkan pendekatan spesifik dengan memasukkan indikator dan dampak sosial ekonomi dari tindakan pengelolaan perikanan tuna sehingga rancangan pengelolaan menjadi lebih sesuai dan dapat diterima oleh para pelaku usaha. 

“Saat ini BRSDM melalui BBRSEKP tengah melaksanakan kegiatan penelitian yang membutuhkan sintesis dari berbagai studi ke dalam kerangka yang lebih luas, sehingga monitoring dan evaluasi sosial ekonomi perikanan tuna di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara yang sistematis dan diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan tuna nasional,” ucapnya. 

Dengan adanya indikator aspek sosial ekonomi, Kusdiantoro pun berharap dapat digunakan sebagai referensi penting bagi Indonesia dalam negosiasi kuota penangkapan ikan tuna dalam forum perundingan RFMO, di antaranya Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) nantinya. 

“Melalui webinar ini kami berharap mendapat masukan serta sharing knowledge dan wawasan sosial ekonomi perikanan tuna dari seluruh perguruan tinggi pengampu perikanan tuna di Indonesia sehingga dapat saling mengisi dalam penyusunan indikator sosial ekonomi perikanan tuna ini sebagai bahan masukan pada pembangunan Harvest Strategy perikanan tuna Indonesia,” tandasnya. 

Webinar Perikanan Tuna dalam Perspektif Sosial Ekonomi menghadirkan beragam pakar dari perguruan tinggi di Indonesia, yakni Dr. Selvy Tebay, FPIK, Universitas Papua, (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Perairan Papua); Irdam Riani, M.Si, Universitas Halu Oleo (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Sulawesi Tenggara atau WPP 714/716); Prof. Dr. Mukti Zainuddin, FPIK Universitas Hassanudin, (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di di Sulawesi Selatan atau WPP 713).

Narasumber lainnya yakni Djuwita Rosthati Ruth Aling, Univeritas Samratulangi (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Sulawesi atau WPP 716); Dr. Luky Adrianto, IPB University (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Jawa Barat atau WPP 712); Haekal Azief Haridhi, M.Sc, Universitas Syiah Kuala (Kajian/Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Aceh atau WPP 571/572; Dr. Abdul Kohar Muzakhir, Universitas Diponegoro (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Jawa Tengah atau WPP 572); dan Dr. Rizky Agung L, Universitas Brawijaya (Kondisi Sosek Perikanan Tuna di Jawa Timur atau WPP 573). 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam berbagai kesempatan menyampaikan atensinya pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Dalam mengelola perikanan tuna, pihaknya pun menilai perlu memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, sosial dan ekonomi dalam upaya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. (Arianto)

Read More

Riset Qualtrics Bagikan Tips bagi Bisnis di Indonesia untuk Siap Melaju di 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hampir semua konsumen di Indonesia (96%) tidak puas dengan layanan pelanggan yang mereka dapatkan di tahun 2021. Data ini merupakan hasil riset Qualtrics 2022 Global Consumer Trends yang diluncurkan hari ini. Ketidakpuasan tersebut bisa merugikan perusahaan hingga USD 59 miliar per tahunnya. 

Selain harga dan biaya, dukungan layanan pelanggan menduduki peringkat ke-2 dari faktor-faktor yang harus ditingkatkan oleh bisnis menurut konsumen. Namun, mempermudah akses dan penggunaan terhadap produk serta layanan juga perlu ditingkatkan. Tiga perempat responden juga merasa bahwa bisnis perlu menunjukkan perhatiannya kepada pelanggan (72%) dan mendengarkan umpan balik mereka dengan lebih baik lagi (76%).  

Sekitar 75% responden menyatakan bahwa mereka akan menghabiskan lebih banyak uang dengan sebuah perusahaan jika mereka dihargai lebih. Pentingnya pengalaman pelanggan ini juga diteliti lebih lanjut dalam penelitian tambahan dari Qualtrics XM Institute, yang menunjukkan bahwa konsumen Indonesia 3x lebih berpotensi untuk membeli ulang, mempercayai, dan merekomendasikan perusahaan setelah pengalaman pelanggan yang positif. Setengah dari responden (50%) mengatakan mereka telah mengurangi pembelian mereka setelah pengalaman buruk.  

Tidak hanya bisnis konsumen yang perlu dikhawatirkan tahun 2022 

Pengalaman karyawan juga penting untuk menarik, mempertahankan, dan membentuk talenta untuk tahun depan. Dua pertiga orang Indonesia (64%) merencanakan untuk mencari pekerjaan baru pada tahun 2022 berdasarkan data dari riset Qualtrics’ Great Resignation or Great Opportunity?. Alasan utamanya adalah untuk mencari peluang berkembang (69%). Alasan lainnya juga termasuk gaji (48%), ingin mencari pekerjaan yang memiliki purpose (23%), atau ingin mengganti industri (22%).  

Bagi mereka yang tetap bertahan di pekerjaan saat ini, responden menyatakan bahwa keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi alasan mereka bertahan (61%). Pekerjaan yang memiliki purpose (43%) dan peluangn berkembang (33%) juga menjadi faktor penting.   

“Saat organisasi di seluruh Indonesia mempercepat investasi mereka dalam bidang teknologi, mengatasi kesenjangan antara apa yang diinginkan pelanggan dan karyawan dan apa yang sebenarnya disampaikan harus diprioritaskan. Pengalaman menjadi faktor penting di setiap fungsi dan departemen. Perusahaan yang cepat memulai perjalanan untuk mengubah pengalaman yang mereka berikan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang terus berkembang akan memenangkan pangsa pasar yang besar,” jelas Mao Gen Foo, Director of Sales for Southeast Asia, Qualtrics dalam keterangan tertulis. Kamis (16/12) 

“Dengan terus mendengarkan dan menjawab kebutuhan penting bagi pelanggan dan karyawan, bisnis dapat menjawab tantangan makroekonomi yang tengah dihadapi, misalnya keterbatasan talenta, disrupsi rantai pasokan, hingga peningkatan biaya dengan cara yang lebih bertanggungjawab dan bermakna,” jelas Foo.  

Inovasi Produk dan Investasi baru dari Qualtrics  

Menjawab meningkatnya permintaan akan teknologi manajemen pengalaman (experience management/XM) di seluruh Asia Pasifik dan Jepang, awal tahun ini Qualtrics membuka pusat data di Singapura. Qualtrics juga mengumumkan rencana untuk mempekerjakan 1.200 karyawan baru di seluruh wilayah pada tahun 2024.  

Qualtrics telah meluncurkan sejumlah inovasi baru untuk XM Platform™ dalam beberapa bulan terakhir untuk membantu organisasi membangun hubungan pribadi yang mendalam dengan pelanggan dan karyawan, secara otentik, dan dalam skala besar.  

Produk baru termasuk Experience iD, yang menghadirkan kemampuan Clarabridge yang baru saja diakuisisi, perusahaan terkemuka di bidang analisis percakapan, dan Usermind, perusahaan terkemuka di bidang orkestrasi perjalanan, untuk memungkinkan perusahaan mempersonalisasi pengalaman dalam skala besar. Experience Design for Hybrid Work and Workplaces membantu organisasi menciptakan pengalaman kerja baru yang meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan di seluruh ruang kerja hybrid dan fisik. 

Bisnis-bisnis yang sukses bersama Qualtrics 

Untuk memberikan pengalaman pelanggan dan karyawan yang baru dan lebih baik sesuai harapan mereka, perusahaan terkemuka juga memanfaatkan Qualtrics untuk memberikan pengalaman pelanggan, karyawan, brand, dan produk yang baru dan lebih baik.  

Sebagai contoh, program umpan balik (feedback) pelanggan dan karyawan milik Amazon juga memanfaatkan Qualtrics untuk dapat menganalisa feedback dari pemangku kepentingannya. Melalui teknologi manajemen pengalaman dari Qualtrics, Amazon dengan cepat dapat memahami feedback dari pelanggan dan karyawan sehingga mereka dapat mengimplementasikan keputusan berbasis data di banyak departemen dalam rangka menjawab feedback tersebut.   

Selain itu, Qualtrics juga menjadi Experience Management Software Partner bagi klub bola asal Inggris, Manchester City. Mulai dari keseluruhan pengalaman matchday hingga katering, fasilitas, ritel, dan lainnya, Qualtrics dapat memberikan wawasan (insights) berharga dan data real-time dari penggemar untuk membantu Klub melakukan perencanaan strategis dan membuat keputusan.  

Dan yang menarik, Kemitraan ini rencananya akan mencakup aktivasi lebih lanjut di area organisasi yang lebih luas dalam beberapa bulan mendatang, termasuk menggunakan Qualtrics untuk mendengarkan feedback penggemar dan meningkatkan pengalaman digital untuk Cityzens di seluruh dunia. 

Selama pandemi, NBA bekerja sama dengan Qualtrics untuk mendefinisikan ulang pengalaman penggemar dan menghadirkan pengalaman virtual bagi penggemar di mana pun mereka menonton pertandingan, baik secara langsung di arena, di rumah, atau di perangkat seluler. 

Pada tahun 2020, NBA menstandarisasi Qualtrics sebagai platform manajemen pengalaman mereka untuk menciptakan satu platform di mana setiap departemen di seluruh organisasi — mulai dari HR hingga penjualan dan pemasaran — dapat mendengarkan masukkan penggemar dan karyawan untuk membantu membuat keputusan dan prioritas strategis. (Lak/Tha)

Read More

Sebanyak 442 Anak Telah Tervaksinasi Covid-19 di SDN 01 Jakarta Barat

Duta Nusantara Merdeka |Duta Nusantara Merdeka I Jakarta

Sebanyak 442 anak berusia 6 - 11 tahun telah tervaksinasi Covid-19 di SDN 01 Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, pada hari Rabu (15/12/2021).

Dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo bersama Dandim 0503 JB Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki melaksanakan peninjauan di lokasi vaksinasi.

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Metro Taman Sari, Jakarta Barat, Akbp Iver son Manossoh mengatakan, dalam pelaksanaan vaksinasi anak ini yang sudah teregistrasi terdapat 459 anak.

"Dari 459 anak tersebut yang telah tervaksinasi terdapat 442 anak, sedangkan sisanya ditunda," ujar Akbp Iver son Manossoh, saat di konfirmasi, Rabu (15/12/2021).

Akbp Iver menjelaskan, dalam pelaksanaan vaksinasi ini melibatkan 14 tenaga kesehatan yang dikoordinir oleh Dr Betrix.

'Hari ini merupakan pelaksanaan vaksinasi anak serentak, dimana di SDN 01 Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, menggunakan vaksin jenis Sinovac," kata Akbp Iver.

Kami juga memberikan pengarahan kepada anggota Polsek Metro Taman Sari, agar para siswa yang akan melaksanakan vaksinasi mengantri tertib. Sehingga proses vaksinasi dapat berjalan lancar dan tidak terjadi penumpukan.

"Binmas atur siswa agar tidak terjadi penumpukan," ucapnya. (Imam Sudrajat)

Read More

Mondar-mandir saat Sidang Munarman, Polisi Amankan 2 Pria Pengendara Mobil Pelat RFP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Petugas Polres Jakarta Timur mengamankan dua pria pengendara mobil Nissan berpelat B1989 RFP di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Keduanya diamankan lantaran terlihat mondar mandir saat jalannya sidang dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa mantan Sekretaris FPI, Munarman pada Rabu (15/12/2021).

Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan, kedua pria itu diamankan sekitar pukul 12.30 WIB saat melintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. “Ada satu mobil putih yang kemudian mengitari PN Jakarta Timur sebanyak tiga kali dan melakukan rekaman suasana di sekitar pengadilan menggunakan handphone,” kata Erwin di Jakarta Timur, Rabu (15/12/2021).

Polisi yang berjaga akhirnya mendekati mobil lantaran curiga dengan gerak-gerik dari pengendara mobil tersebut. Adapun dua pria yang diamankan bernisial R dan Y berusia sekitar 30 tahun.

Meski tidak ditemukan barang mencurigakan, namun kedua pria tersebut masih diamankan untuk dimintai keterangan terkait tujuan dan maksud mengitari PN Jakarta Timur saat sidang Munarman berlangsung.

“Kendaraan itu sedang diamankan di Polres Jaktim dan dua orang penumpang di dalamnya kita sedang melakukan interogasi awal tentang maksud dan tujuan,” ujarnya.

Erwin menuturkan, pria yang diamankan itu berprofesi sebagai wiraswasta. Kendati demikian, untuk memastikan identitas keduanya jajaran Polrestro Jakarta Timur masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Nopol (kendaraan) juga akan kita cek apakah benar peruntukkannya. Masih didalami mereka belum banyak memberi keterangan nanti kita ketahui setelah pemeriksaan,” tuturnya. (Arianto)

Read More

Pemkot Balikpapan Gelar Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan

Pemerintah Kota Balikpapan mulai melaksanakan vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 sampai 11 tahun, kegiatan Kick Off pemberian vaksin mulai dilaksanakan pada Rabu (15/12/2021) di sentra vaksinasi Balikpapan Sport and Covention Center (BSCC) Dome.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Drs. Hariyanto.S.H.,M.Hum., di dampingi Karo Ops Polda Kaltim Kombes Pol Fransiscus Barung Mangera.S.I.K., meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, dihadiri oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol V. Thirdy Hadmiarso.S.I.K.,MAP.,  dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda serta Kepala OPD yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Brigjen Pol Drs. Hariyanto.S.H.,M.Hum., memberikan apresiasi atas dilaksanakannya program vaksinasi untuk anak, dimana untuk Kota Balikpapam vaksinasi direncanakan akan diberikan kepada 81 ribu anak usia antara 6 sampai 11 tahun.

Sementara itu ditempat terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo.S.I.K.,M.T., menghimbau untuk tetap selalu waspada khususnya apabila berencana mengajak anak-anak berlibur, khususnya di luar daerah, karena dengan belum divaksin, maka anak-anak akan mengalami kerentanan untuk tertular Covid-19. (Imam Sudrajat)

Read More

Bertolak ke Lumajang, Wapres Tinjau Posko Pengungsian Erupsi Semeru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pagi ini bertolak ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur untuk meninjau posko pengungsi korban letusan Gunung Semeru, Kamis (16/12/2021). 

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma tinggal landas menuju Surabaya sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Wapres akan disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Danlantamal V Surabaya, dan Danlanudal Juanda.

Usai beristirahat sejenak, Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur dan sejumlah pejabat terkait melanjutkan penerbangan menggunakan Helikopter Super Puma VVIP menuju Kabupaten Lumajang untuk meninjau Posko Pengungsian Erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro.

Di posko ini, Wapres akan menemui para pengungsi di tenda-tenda darurat yang didirikan di antaranya oleh Kemensos, BNPB, PMI, TNI/Polri, BPBD Jawa Timur, termasuk meninjau posko penanggulangan bencana Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

Selain itu, di tempat ini Wapres juga akan menyaksikan pemberian bantuan dari RCEO BSI Regional IX Surabaya dan Ketua Baznas kepada Bupati Lumajang. Kemudian, Wapres beserta jamaah terbatas diagendakan melaksanakan Sholat Ghoib untuk arwah para korban erupsi Semeru. 

Setelah sekitar 45 menit meninjau Posko Pengungsian Desa Penanggal, Wapres bersama Gubernur Jawa Timur dan rombongan dengan berkendara mobil menuju Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro yang hancur terdampak erupsi Semeru.

Selesai menyaksikan secara langsung kondisi Kampung Renteng yang luluh lantak akibat diterjang awan panas dan abu vulkanik Semeru, Wapres kembali ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Provinsi Bali menjelang sore di hari yang sama. 

Di Bali, Wapres dijadwalkan akan meresmikan Pembukaan Kongres dan Penyerahan Penghargaan "Outstanding Lifetime Achievement Award" Persatuan Insinyur Indonesia XXII Tahun 2021 kepada Insinyur Indonesia yang menjadi Bapak Bangsa, serta melakukan serangkaian agenda lainnya. 

Selain Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, turut mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jhon Wempi Wetipo, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, Tim Ahli Wapres M. Noor Marzuki, serta Ketua Baznas Noor Achmad. (Lak/Tha)

Read More

Avrist Health Starter, Wujud Kemitraan Avrist Assurance dan Lifepal Guna Jangkau Masyarakat Uninsured

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Avrist Assurance, perusahaan asuransi terkemuka dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di Indonesia, secara resmi menggandeng Lifepal.co.id, sebagai salah satu marketplace insurance terbesar di tanah air, untuk memasarkan produk terbarunya, yaitu Avrist Health Starter. Peluncuran dari produk merupakan wujud dari komitmen nyata usaha kedua belah pihak dalam menggenjot literasi asuransi dan menyediakan peluang proteksi asuransi seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Yasuo Sato, Direktur, PT. Avrist Assurance, menegaskan, “Kehadiran Avrist Health Starter, sebagai produk perdana hasil kolaborasi antara Avrist Assurance dan Lifepal.co.id, merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan kesadaran berasuransi dan lebih merambah pasar asuransi konvensional di Indonesia. Diharapkan bahwa produk ini dapat juga mendorong dan meningkatkan literasi asuransi masyarakat Indonesia. Kami melihat bahwa peluang yang tercipta dari produk ini sangat tidak terbatas, dan dapat diposisikan sebagai salah satu langkah cerdas bagi Avrist Assurance dalam merangkul potensi digitalisasi asuransi berskala nasional”.

Kemudian, Yasuo pun menambahkan bahwa kerjasama dengan Lifepal.co.id merupakan bukti nyata dalam pemanfaatan platform teknologi digital dalam memperluas akses layanan dan memaksimalkan jangkauan ke seluruh lapisan masyarakat. “Digitalisasi memiliki peran penting di industri perasuransian Indonesia. Hal ini karena digitalisasi memberikan banyak peningkatan kualitas dan efektivitas layanan. Digitalisasi asuransi tidak hanya membuat proses administrasi menjadi lebih efisien dan efektif, tetapi juga memberdayakan tenaga pemasar tradisional, seperti agen”.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2021 total aset industri asuransi mencapai Rp768,49 triliun atau tumbuh 11 persen (yoy) dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp692,36 triliun, maka sejalan dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, asuransi semestinya menjadi andalan bagi masyarakat Indonesia sebagai perlindungan dari berbagai risiko di masa depan yang dapat mengancam perencanaan keuangan. Diharapkan, peluncuran produk Avrist Health Starter dapat turut berkontribusi secara positif terhadapprogram literasi dan membesarkan penetrasi market asuransi yang saat ini masih di angka 2,92 persen, sebagaimana data per 2020.

Berdasarkan data Bank Dunia, penetrasi asuransi di Indonesia masih berada di tingkat rendah, lebih rendah daripada Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kondisi wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan, turut mempengaruhi percepatan penetrasi asuransi kepada seluruh lapisan masyarakat sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi industri asuransi.

Sesuai dengan tema utama Hari Asuransi Nasional yang jatuh pada tanggal 18 Oktober yang lalu, yaitu “Literasi Asuransi Untuk Negeri, Kenali - Pahami - Miliki”, semangat dan komitmen untuk senantiasa meningkatkan literasi asuransi serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas, terutama bagi masyarakat yang selama ini tidak memiliki proteksi asuransi kesehatan, akan pentingnya kesadaran berasuransi, menjadi salah satu penggerak pokok Avrist Assurance dan Lifepal dalam bermitra di akhir tahun ini.

Oleh karena itu, kata Yasuo, peluncuran dari produk Avrist Health Starter diharapkan mampu menjadi salah satu solusi guna meningkatkan tingkat literasi asuransi Indonesia, terutama kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki proteksi asuransi kesehatan.

Berikut manfaat bernilai lebih dari Avrist Health Starter:

● Manfaat rawat inap harian tertanggung oleh polis selama 365 hari per tahun polis. Selain itu, untuk manfaat Unit Perawatan Intensif (ICU), polis ditanggung selama maksimal 45 hari. Tidak hanya itu saja, manfaat santunan penggantian BPJS harian tetap diberikan apabila biaya rawat inap telah dibayarkan langsung menggunakan BPJS, sehingga peran polis ini dapat menjadi pelengkap BPJS.

● Manfaat pembedahan akibat cedera atau penyakit berdasarkan rekomendasi dari Dokter, maka polis akan menanggung biaya tertagih dengan batas maksimal limit tahunan. Hal ini juga termasuk kondisi komplikasi pada kehamilan sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam kontrak polis.

● Manfaat biaya medis seperti kunjungan dokter umum satu konsultasi per hari tanpa melebihi batas tahunan, kunjungan dokter spesialis satu konsultasi per hari tanpa melebihi batas tahunan, manfaat layanan ambulans per satu jenis kejadian yang tidakmelebihi batas limit tahunan serta biaya rumah sakit lainnya, seperti obat-obatan selama rawat inap, Termasuk di dalamnya pemeriksaan penunjang diagnosa, obat, peralatan medis, biaya administrasi Rumah Sakit, fisioterapi, perawatan di Unit Gawat Darurat, biaya jasa keperawatan dan biaya Pembedahan yang hanya bersifat pemeriksaan (diagnostic) dan tidak disertai dengan tindakan pengobatan (therapeutic).

● Manfaat rawat jalan dalam berbagai kondisi dan situasi pemegang polis, seperti manfaat konsultasi sebelum dan sesudah rawat inap, seperti konsultasi dokter, fisioterapi, obat, layanan diagnosa, dan tes laboratorium. Manfaat rawat jalan darurat akibat kecelakaan dalam kurun waktu 48 jam sesudah kecelakaan, manfaat rawat jalan umum, serta manfaat rawat jalan tambahan seperti kemoterapi dan cuci darah atau hemodialisis.

● Premi dikembalikan 50% pada tahun ketiga, jika selama 36 bulan, pemegang polis tidak mengajukan klaim.

Pada kesempatan yang sama, Benny Fajarai, Co-Founder sekaligus Chief Marketing Officer Lifepal mengatakan, “Dengan posisi sebagai salah satu insurtech terbesar di tanah air, Lifepal senantiasa mengembangkan jajaran produk asuransi tidak hanya dalam segi kuantitas, namun juga kualitas. Tersedianya produk dari Avrist Health Starter - dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan - menekankan komitmen Lifepal untuk terus berinovasi dalam memberikan pilihan yang lebih banyak bagi nasabah guna melindungi masa depan mereka”

Benny juga menyampaikan apresiasi kepada Avrist Assurance atas kolaborasinya bersama Lifepal.co.id. Dengan motto #TemanAndalanmu serta posisinya sebagai platform all-in-one dalam menawarkan ratusan pilihan proteksi asuransi, Lifepal semakin mengukuhkan posisinya sebagai pilihan masyarakat saat membandingkan dan membeli polis asuransi secara online.

Sementara itu, Vinia Lestianti Erwin, Head of Partnership Distribution, PT. Avrist Assurance, menyoroti keunggulan produk Avrist Health Starter, “ Dengan di luncurkan product kesehatan yang dapat di beli langsung tanpa ada unsur investasi di dalamnya, hal ini menjadi salah satu langkah Avrist dalam menjangkau segala lapisan dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dimana segala macam manfaat polis asuransi kesehatan basic berada digenggaman pemegang polis dengan harga yang sangat terjangkau. Kini, asuransi yang berkesan mahal pun sudah dapat dijangkau oleh segala lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mulai dari manfaat rawat inap, rawat jalan, kebutuhan pembiayaan medis, pembedahan, serta pengembalian 50% total nilai premi setelah 36 bulan berjalan tanpa pengajuan klaim menjadikan produk ini bermanfaat ganda, yaitu sebagai produk proteksi dan juga alternatif tabungan dana”.

Menurut Vinia, ada 5 Langkah mudah untuk aktivasi produk Avrist Health Starter di Lifepal

1. Klik https://lifepal.co.id/asuransi/kesehatan/ dan lengkapi data diri sesuai permintaan data dan keterangan secara baik dan benar.

2. Setelah itu, pilih kategori anggaran untuk asuransi, lalu klik Asuransi Avrist, dan pilih produk Avrist Health Starter. Terdapat juga opsi untuk melihat manfaat polis ketika klik “Lihat Manfaat Polis” dan “Lihat Detail”.

3. Klik “Beli” untuk melanjutkan prosesnya. Jika belum memiliki akun di Lifepal, maka akan dibawa ke laman pengisian formulir aplikasi.

4. Lengkapi data-data tertanggung, kemudian klik tombol ‘check out’ untuk membayar polis.

5. Transaksi selesai dan customer langsung mendapatkan notifikasi no. order ID dari Lifepal.

"Avrist Assurance senantiasa berupaya mewujudkan visinya, yaitu satu polis di setiap rumah tangga di Indonesia. Visi tersebut diwujudkan dengan menyediakan ragam solusi cerdas untuk perlindungan finansial keluarga Indonesia, mulai dari produk individu yang dipasarkan oleh kanal agency hingga produk asuransi kumpulan," ungkapnya.

"Selain itu, edukasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan pun menjadi salah satu strategi yang terus digencarkan dalam memperkenalkan ragam manfaat berasuransi. Kini, telah tersedia produk cerdas multimanfaat bernama Avrist Starter Health yang dapat menjadi pilihan masyarakat Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pertama Kali Dalam Sejarah KKP, PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai 700 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam perikanan tangkap terus mengalami kenaikan. Diperkirakan per hari ini, PNBP yang diterima mencapai Rp700 miliar melampaui capaian total PNBP pada tahun 2020 sebesar Rp 643, 60 miliar.

Peningkatan ini terjadi seiring dengan banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan 2.248 surat izin usaha perikanan (SIUP), 4.908 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 573 surat izin kapal pengangkut ikan sejumlah (SIKPI).

Plt. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda mengatakan usaha perikanan tangkap terus bergeliat meski dalam situasi pandemi. Adanya perubahan regulasi dan kenaikan pungutan hasil perikanan juga tidak membuat pelaku usaha perikanan tangkap lesu.

“Awalnya memang ada penolakan terhadap kenaikan pungutan hasil perikanan. Meski demikian, KKP gencar melakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Ini merupakan bukti keterbukaan KKP yang mau menerima masukan untuk merevisi beberapa peraturan dibantaranya harga patokan ikan dan produktivitas kapal penangkap ikan,” kata Trian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/12).

Catatan positif juga ditorehkan Ditjen Perikanan Tangkap pada kinerja tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Nilai tukar nelayan (NTN) mencapai angka 105,9 pada bulan November tahun 2021. Volume produksi perikanan pada triwulan III tercatat sebesar 5,80 juta ton dengan nilai produksi mencapai Rp168,2 triliun.

“Seiring perkembangan penanganan covid-19 termasuk berbagai kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan KKP, sejak bulan Mei 2020 NTN menunjukkan tren yang meningkat kembali. NTN telah mengalami rebound. Begitu pula volume, nilai produksi dan aktivitas usaha perizinan perikanan tangkap,” lanjutnya.

Adapun program prioritas untuk PEN yang telah digulirkan antara lain 14 unit kapal penangkap ikan, 12.525 paket bantuan alat penangkapan ikan, 1.875 sertifikasi awak kapal perikanan, 76.597 fasilitasi perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, 12.896 identifikasi dan fasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan.

Selain itu juga telah dilaksanakan 32 lokasi bakti nelayan,  pengembangan 17 pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan maju di 5 lokasi, 2 paket rumah ikan, pengembangan TPI perairan darat 1 lokasi, 200 paket bantuan alat bantu usaha perikanan dan perlindungan nelayan serta fasilitasi permodalan kepada 1.588 nelayan.

Sedangkan kegiatan prioritas melalui dana alokasi khusus kelautan dan perikanan 2021 yaitu 2.284 unit kapal laut <5GT, 612 kapal perairan darat <3GT, 24.182 alat penangkapan ikan, 11.550 paket sarana pendukung usaha (GPS, fish finder, lampu dan coolbox) serta pengembangan pelabuhan perikanan di 69 lokasi.

Di kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mansur menerangkan sepanjang tahun 2021 KKP juga telah mereformulasi sejumlah regulasi untuk mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Langkah ini diyakini dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga karena pemanfaatan sumber daya ikan dapat benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya.

“Salah satu reformasi peraturan di subsektor perikanan tangkap yaitu larangan penggunaan cantrang yang diatur dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pengajuan perizinan pengalihan cantrang menjadi jaring tarik berkantong pada kapal berukuran >30 GT telah mencapai 874 unit,” ungkapnya.

Untuk mendukung program pemberdayaan nelayan, petunjuk teknis bantuan pemerintah tahun 2022 juga telah diterbitkan pada tahun 2021 dan diharapkan penyaluran bantuan rampung pada pertengahan tahun 2022. Adapun bantuan tersebut berupa 75 unit kapal perikanan, 1.000 bantuan alat penangkapan ikan, 120.000 bantuan premi asuransi nelayan, 2 TPI perairan darat dan 10 paket rumah ikan.

Kegiatan pemberdayaan lainnya yaitu 55 lokasi bakti nelayan, 1 lembaga korporasi nelayan, 7.500 orang difasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, 2.000 orang diversifikasi usaha nelayan, 1.500 nelayan difasilitasi kredit perikanan tangkap, dan 2.500 peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama (KUB).

Sedangkan peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan yaitu sertifikasi 23.600 awak kapal perikanan, fasilitasi sertifikasi HAM perikanan pada 60 badan usaha, perjanjian kerja laut pada 12.350 awak kapal perikanan dan peningkatan kompetensi 6.490 nelayan.

Sementara kegiatan pemberdayaan nelayan melalui dana DAK 2022 yaitu 2.163 unit kapal laut <5 GT, 250 unit kapal perairan darat <3 GT, 46.931 alat penangkapan ikan, 3.291 unit mesin kapal, 7.580 unit sarana pendukung usaha (GPS, fish finder, lampu, coolbox) dan 12.136 sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.

KKP juga menyiapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan izin pusat yang akan dikembangkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya agar dapat menerapkan PNBP pasca produksi. Didukung pula dengan pengembangan 120 kampung nelayan maju termasuk dukungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di dalamnya.

Di samping itu, akan dilakukan pengembangan 4 pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port) dan 11 lokasi integrated fishing port & internasional fish market  melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan dari dana alokasi khusus (DAK) kelautan dan perikanan pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan pada 66 lokasi di 23 provinsi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono optimis melalui penangkapan ikan terukur, perekonomian di Indonesia akan meningkat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.  Selain itu, akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan dalam mewujudkan prioritas KKP tahun 2021-2024 yang keberlanjutan untuk kesejahteraan nelayan. (Arianto)

Read More

Kapolres Metro Jakarta Barat Apresiasi Tema Penguatan Keadilan Restoratife yang Diangkat Siswa Taruna Tingkat 4 Akademi Kepolisan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era perkembangan keterbukaan informasi publik adanya revolusi industri 4.0, permasalahan penegakan hukum sering menjadi wacana yang berkembang di tengah masyarakat.

Salah satu poin penting dalam hal tersebut adalah penerapan keadilan restorative.

Masyarakat menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dapat dikatakan tidak cukup adil, dan bahkan di rasa tidak adil, dikarenakan masih adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan yang diperlakukan dengan tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Berkaca akan hal tersebut, apa yang telah dibuat ESAI tentang Penguatan Keadilan Restorative Guna Menjamin Kepastian Hukum oleh 3 taruna tingkat 4 siswa akademi kepolisian diantaranya Evan adhi pratama, brigtar no akademi 18.099, Kurnia sobar darmawan, brigtar no akademi 18.169 dan Mahatir muhammad hidayat , brigtar, no akademi 18.202.

"Saya sangat mengapresiasi tentang tema yang telah disusun oleh 3 taruna tingkat 4 siswa akademi kepolisian," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo saat dikonfirmasi, Rabu (15/12/2021).

Menurutnya, tema tersebut sangatlah pas di angkat di era perkembangan jaman saat ini terlebih kita telah memasuki perkembangan keterbukaan informasi publik adanya revolusi industri 4.0.

"Masalah hukum di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum yang terjadi karena beberapa hal mulai dari sistem peradilan, perangkat hukum, inkosistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan maupun perlindungan hukum," ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Ady Wibowo, kita harus mulai memahami tentang era perkembangan jaman saat ini, apa yang diangkat tema ESAI yang disusun oleh 3 taruna tingkat 4 siswa akademi kepolisian sangatlah baik dan pas.

Selanjutnya, Poin poin penjabaran yang diangkat adalah kondisi riil dilapangan yang saat ini terjadi, penerapan model alternatif dalam peradilan pidana diperlukan kecerdasan penegakan hukum dalam menerjemahkan tujuan hukum sehingga hukum (undang undang) akan menjadi bermakna.

"Sebagaimana surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018 mengenai penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana," ucapnya.

Hal tersebut sangat lah pas dengan sesuai tema yang diangkat oleh 3 taruna tingkat 4 siswa akademi kepolisian tersebut.

"Penerapanan Restorative Justice dapat dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan penyelidikan / penyidikan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pemerintah Berhasil Lakukan Percepatan Penyelesaian 32 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 158,8 Triliun Selama Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak  pertama kali ditetapkan pada tahun 2016 sampai dengan November 2021, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berhasil melakukan percepatan penyelesaian 124 Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan nilai investasi Rp 626,1 triliun.

Adapun selama pandemi Covid-19, yakni Januari 2020 - November 2021, terdapat 32 PSN yang berhasil diselesaikan senilai Rp 158,8 triliun. Bahkan hingga akhir 2021, diestimasi ada tambahan 8 proyek senilai Rp 94,3 triliun, sehingga total proyek yang berhasil diselesaikan selama 2020-2021 diperkirakan sebanyak 40 PSN senilai Rp 253,1 triliun.

Berdasarkan Permenko No. 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun.

"Mayoritas proyek-proyek berskala besar yang pembangunannya dimulai pada tahun 2016 saat ini sudah beroperasi secara penuh. Percepatan pelaksanaan PSN berdampak langsung terhadap penyerapan investasi dan tenaga kerja. Di tengah keadaan pandemi, PSN yang sudah selesai sejak 2016 telah menciptakan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Penyelesaian PSN sebagai agenda strategis dan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid – 19," kata Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenko Perekonomian RI : Akselerasi Pelaksanaan PSN Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi di Jakarta, Rabu (15/12).

Disisi lain, kata Wahyu, PSN merupakan proyek infrastruktur yang ditargetkan mampu meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wahyu, Dari keseluruhan 32 PSN  yang selesai tersebut, yakni ada 12 PSN pada 2020 senilai Rp 123,1 triliun, dan 20 PSN pada Januari – November 2021 dengan nilai Rp 35,7 triliun. Adapun sampai Desember 2021, KPPIP mengestimasi akan ada tambahan 8 proyek lagi didorong penyelesaiannya senilai Rp 94,3 triliun. Sehingga total menjadi 28 PSN yang akan selesai senilai Rp 130 triliun sepanjang 2021. Untuk tahun 2022, KPPIP mengestimasikan  akan ada 29 PSN dapat selesai.

"Proyek Strategis Nasional ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Pulau Jawa sebesar Rp 1.969,8 triliun atau 34,57%, Sumatera Rp 778,4 triliun  (13,66%), Maluku dan Papua Rp 566,6 triliun  (9,94%), Kalimantan Rp 505,8 triliun (8,87%), Sulawesi Rp 276,9 triliun (4,85%), Bali dan Nusa Tenggara Rp 58,6 triliun (1,03%), dan sisanya program dan proyek skala nasional Rp 1.542,4 triliun atau 27,06% dari keseluruh PSN," ujarnya.

Sepanjang periode 2016 hingga November 2021, tutur Wahyu, pengembangan infrastruktur di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Contohnya terdapat 3 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah selesai, sehingga menambah layanan pengadaan air bersih dan sanitasi kepada lebih dari 2 juta orang.

Begitu juga dengan proyek bendungan, ada 22 bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 1,56 Miliar m3, mereduksi potensi banjir sebesar 4.306,72 m3 /detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik, mengairi sawah seluas 206.000 hektar, dan memproduksi 123 MW listrik. Proyek irigasi, telah terbangun tambahan jaringan irigasi untuk mengairi sawah seluas 865.4 hektar.

Lebih jauh, Wahyu menambahkan, Berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis. Di antaranya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional  yang mengatur percepatan proses perencanaan hingga pengoperasian proyek PSN.

Selain itu, tegas Wahyu, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui creative financing untuk Proyek Strategis Nasional dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pemerintah tengah mengembangkan strategi dan rekomendasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur  melalui Land Value Capture (LVC). LVC ini diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan pada periode tahun 2020-2024.

"Dan yang pasti, Sinergi dan kolaborasi antar sektor dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendorong akselerasi penyelesaian Proyek Strategis Nasional sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Polres Metro Jakarta Utara Ikuti Vicon Bersama Kapolda Metro Jaya Bahas Vaksinasi Anak Serempak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada hari Selasa tanggal, 14 Desember 2021, pukul 08.00 WIB, bertempat dirupatama lantai III Polres Metro Jakarta Utara telah dilaksanakan Vicon dalam rangka Vaksinasi Anak oleh Kapolda Metro Jaya kegiatan di Mapolres Metro Jakarta Utara dipimpin  Kapolres Metro Jakarta Utara  Kombes Pol Guruh Arif Darmawan SIK MH M(han) dan dikuti oleh para PJU Polres Metro Jakarta Utara dan Kapolsek jajaran. 

Arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr M Fadil Imran M.Si. antara lain mengataakan :

Presiden akan mengecek Geray di sekitar halaman sebelum berangkat ke Kaltara dalam kunjungan kerja, pelaksanaan vaksinasi massal untuk anak-anak dilaksanakan secara serempak dan bersama-sama di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya, dalam pelaksanaanya :.

1.. Laksanakan di Sekolah Dasar. Masing-masing Polsek 1 Geray saja.

2.. Siapkan Vaksinatornya dimasing2 Gerey. kita yang siapkan gunakan anggaran Vaksin.

3.. Tidak perlu pakai Tenda cukup di kelas masing-masing saja.

Gray Vaksin TNI – POLRI Umur 6 – 12 Tahun buat spanduk belakang merah putih gambar Presiden.

Orang tua harus hadir karena harus ada persetujuan dari orang tua. (Arianto)

Read More

Diciduk di Rumahnya, Hasil Tes Urine Rizky Nazar Positif Ganja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Artis Rizky Nazar masih menjalani pemeriksaan intensif usai ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap di kediamannya Jalan Munggang, Balekambang, Jakarta Timur pada Senin (13/12/2021) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan menyebut Rizky Nazar ditangkap saat mengonsumsi ganja.

“Yang bersangkutan ditangkap saat sedang menggunakan ganja, dengan barang bukti yang diamankan berupa ganja 1 gram,” kata Zulpan kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).

Zulpan menyebut Rizky Nazar masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dengan darimana ia mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut.

Kekasih dari Syifa Hadju ini juga telah menjalani tes urine, dengan hasil positif mengonsumsi ganja.

“Urinenya positif ganja,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Zulpan mengungkap inisial artis RN yang diciduk terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Ia merupakan pesinetron muda, Rizky Nazar.

“Penangkapan artis, atas nama Rizky Nazar berusia 25 tahun,” tukas Zulpan. (Arianto)

Read More

Kemenperin Siap Gelar Puncak Acara Indonesia Halal Industry Award 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengembangan industri halal memiliki prospek cerah, seiring dengan tren dan kebutuhan produk yang diinginkan oleh para konsumen saat ini. Tidak lagi terbatas pada produk makanan dan minuman, isu halal juga meluas mulai meluas ke sektor lainnya seperti kosmetik, obat-obatan, barang gunaaan, mode dan busana, perbankan, hingga rekreasi wisata.

“Menurut data Dinar Standard, lembaga riset yang setiap tahunnya menerbitkan hasil riset acuan terkait pasar halal global, pada tahun 2020 total aktivitas ekonomi halal dunia, adalah sebesar USD1,9 triliun atau setara Rp 27.000 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Rabu (15/12).

Dengan peluang besar dari pasar halal global tersebut, menurut Dody, Indonesia perlu turut berkiprah di dalamnya. “Terlebih mengingat Indonesia merupakan rumah bagi pasar ekonomi halal domestik terbesar di dunia, yang memiliki potensi hingga Rp2.600 miliar,” ujarnya.

Untuk merespons perkembangan ekonomi halal dunia serta memposisikan Indonesia menjadi pemain besar didalamya, pemerintah telah merintis beberapa hal. Salah satunya adalah peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019, di mana sektor Industri menjadi bagian peran penting.

“Kemenperin terus fokus dalam pengembangan industri halal di tanah agar bisa lebih berdaya saing global,” tegas Dody. Wujud tekad dalam pembinaan industri halal, salah satunya melalui pembentukan unit satuan kerja khusus, yaitu Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH). 

Guna menjawab tantangan agar Indonesia bisa menjadi pemain ekonomi halal kelas global pada tahun 2024 sebagaimana target dari Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, beberapa upaya strategis telah dijalankan oleh Kemenperin dalam pengembangan industri halal. “Misalnya, pengaturan ketelusuran bahan halal, pembangunan infrastruktur industri halal, fasilitasi halal kepada industri, kerja sama industri halal, hingga promosi industri halal,” sebutnya.

Bahkan, sebagai bentuk pemberian apresiasi terhadap pelaku industri di tanah air yang telah berperan aktif dalam pengembangan produk halal, Kemenperin menggelar acara bertajuk Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2021. Dalam rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakan proses sosialisasi hingga terkumpul sebanyak 145 peserta. Adapun dalam proses penjurian, melibatkan juri dari kalangan pembina sektor, kementerian dan lembaga terkait, akademisi, serta organisasi masyarakat.

“Dalam rapat dewan pertimbangan, penjurian telah selesai dilakukan. Acara Penganugerahan IHYA 2021 Insya Allah akan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2021,” tutur Dody. Dalam acara puncak tersebut, rencananya Wakil Presiden bersama Menteri Perindustrian akan menganugerahkan sebanyak 14 penghargaan dari tujuh kategori dalam ajang IHYA. 

Sekjen Kemenperin optimistis, ajang IHYA 2021 bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi para pelaku industri dalam pengembangan produk halal. “Selain itu, akan menciptakan wirausaha dan inovasi baru di dalam pengembangan industri halal. Hal ini tentu sangat penting dalam mendorong Indonesia menjadi pemain halal tingkat global,” pungkasnya. (Lak/Ant)

Read More

KKP Siapkan Riset dan SDM Unggul untuk Sukseskan Program Terobosan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting riset inovatif dan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) , Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) memiliki fungsi strategis dalam menyediakan dasar ilmiah dan sumber daya manusia kompeten dalam implementasi tiga kebijakan dan program prioritas KKP di bawah prinsip keseimbangan ekonomi dan ekologi yakni ekonomi biru.  

Memasuki penghujung tahun 2021, KKP melalui BRSDM menyelenggarakan Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022, Selasa 14 Desember 2021. Kegiatan ini terlaksana secara daring dan luring, dengan menghadirkan Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro; dengan didampingi para pejabat Eselon II lingkup BRSDM, yakni Kepala Pusat Riset Kelautan, I Nyoman Radiarta, Kepala Pusat Riset Perikanan, Yayan Hikmayani; Kepala Pusat Pendidikan KP, Bambang Suprakto; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Lilly Aprilia Pregiwati; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (BBRSEKP), Rudi Alek Wahyudin; dan Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (BBRP2BKP), Hedi Indra Januar, serta dimoderatori oleh Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin.

“BRSDM merupakan Eselon I KKP dengan jumlah pegawai terbanyak, mencakup 40 persen dari seluruh pegawai KKP dengan 41 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kami  membidangi riset kelautan, riset perikanan, riset pengolahan produk dan bioteknologi serta riset sosial ekonomi KP, pendidikan serta pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya program prioritas KKP yang digaungkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” ucap Kusdiantoro.                                                                                           

Lebih lanjut disampaikan, bahwa riset inovatif yang menjadi fokus BRSDM turut terlaksana guna mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penguatan SDM terlaksana sebagai modal utama pembangunan nasional yang akan meningkatan produktivitas dan daya saing nasional. 

Di bawah Pusat Riset Kelautan, selama tahun 2021, BRSDM telah melaksanakan serta menghasilkan beragam program inovasi dan mendiseminasikannya kepada masyarakat. Dengan program unggulan berupa Inovasi Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi berupa Teknologi Pengolahan Garam Rekristal Skala Rumah Tangga, untuk meningkatkan produktivitas industri garam masyarakat. 

Terdapat pula riset Kajian Terintegrasi Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob Pantura Jawa; pengembangan Kampung Perikanan berbasis 4.0; diseminasi hasil riset Kajian Arkeologi Maritim Situs ‘Kapal Tenggelam’ yang bertujuan untuk pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dan penguatan narasi sejarah dan budaya maritim; hingga Aplikasi Laut Nusantara, yang dimanfaatkan oleh lebih dari 57.000 nelayan yang tersebar di 75 desa nelayan, untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik. 

“Untuk mengawal program prioritas KKP, salah satunya penangkapan ikan terukur,  BRSDM melalui Pusriskel bersama dengan Eselon 1 KKP turut menggagas pembentukan data center yang memberikan data hasil analisis sebagai  dasar kebijakan untuk seluruh Eselon I lingkup KKP, berupa data oseanografi, budidaya laut, dan lainnya,” terang Kepala Pusriskel, I Nyoman Radiarta.

Di bawah Pusat Riset Perikanan, selama tahun 2021, telah menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan, 243 karya tulis ilmiah riset perikanan yang dipublikasikan, 17 teknologi hasil riset perikanan, hingga informasi stok sumber daya perikanan melalui riset stock assessment di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan 5 Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPPUD). 

Sebanyak 31 produk hasil riset Pusat Riset Perikanan juga telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Budidaya sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas perikanan budidaya. Selain itu juga telah dilaksanakan pendistribusi Calon Induk Varietas Unggul ke seluruh wilayah Indonesia, di antaranya yakni 8.961 paket Lele Mutiara kepada 218 kabupaten/kota di 31 provinsi; 87.400 ekor Nila Srikandi untuk 36 kabupaten/kota di 15 provinsi; 16.378 Ikan Mas Mustika kepada 25 kabupaten/kota di 12 provinsi; 13.902 ekor calon induk Udang Galah GI Macro II di 26 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta 33.000 calon induk dan 1.115 indukan Patin Perkasa untuk 11 kabupaten/kota di 7 provinsi,” papar Kepala Pusriskan, Yayan Hikmayani.

Melalui BBRP2BKP, pada tahun 2021, BRSDM telah mengembangkan produk turunan bioteknologi laut, di antaranya berupa Bioplastik Rumput Laut Merah yang merupakan produk inovasi plastik biodegradabel berbahan baku polimer alami lokal yang aman dan berdaya saing.  Produk inovasi lainnya yakni Kapsul Nutraseutikal Minyak Ikan yang merupakan hasil samping dari pengolahan ikan patin, yang dapat digunakan sebagai komposisi suplemen pangan.  

Inovasi lainnya adalah pengembangan metode dan aplikasi untuk deteksi penyalahgunaan formaldehida yang kerap ditambahkan sebagai bahan pengawet untuk ikan segar, sehingga pengawas perikanan maupun inspektur mutu perikanan ke depan memiliki tools untuk dapat medeteksi penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya ini di produk perikanan segar.

Melalui BBRSEKP, BRSDM telah merilis Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2020 yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP.  IKMKP dikembangkan mengacu pada konsep IkraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi sosial dan kelembagaan dan dimensi ekonomi. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh IKMKP pada tahun 2020 naik menjadi 58,31 persen dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 57,66 persen. Merujuk pada kategori indeks IkraR, maka nilai IKMKP pada tahun 2020 masuk dalam kategori tinggi (>52). 

Dalam menciptakan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten, KKP mendorong Pusat Pendidikan KP, untuk dapat meluluskan entrepreneur produktif dan inovatif yang mampu menguasai pasar nasional hingga mancanegara. Di mana pada tahun 2021, sebanyak 52, 56 persen lulusan satuan pendidikan KP terserap di dunia kerja bidang KP; 55,2 persen anak pelaku utama diterima sebagai peserta didik; dan 181 lulusan satuan pendidikan KP melakukan rintisan wirausaha di bidang KP.

Sementara itu, dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian masyarakat, BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih hampir 48.000 kelompok usaha dari target 41.000 kelompok, melatih 14.900 masyarakat KP; tersebarnya 263 P2MKP di seluruh wilayah Indonesia; melatih 5.580 aparatur KKP, hingga melaksanakan Mega Pelatihan Masyarakat yang diikuti 10.660 peserta dari seluruh wilayah Indonesia hingga meraih Rekor MURI dengan kategori Pelatihan Kelautan dan Perikanan Secara Daring dengan Jumlah Peserta Terbanyak.  Di samping itu, saat ini Puslatluh KP tengah mengusulkan Paten atas Hasil Kaji Terap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2021.

Di tahun 2022, Riset Kelautan dan Perikanan berupa dukungan dalam mewujudkan Blue Economy, dengan fokus riset pada Blue Carbon, Zonasi Budidaya, Pemetaan Wilayah Pesisir, serta Mangrove dan Terumbu Karang. Dalam hal pendidikan, BRSDM menargetkan penerimaan peserta didik sebanyak 8.535, dengan komposisi penerimaan sebesar 55 persen berasal dari anak pelaku utama; di bidang pelatihan dan penyuluhan, BRSDM menargetkan pelatihan untuk 25 ribu masyarakat KP serta 41.000 kelompok yang akan disuluh.

“Riset inovatif akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional akan meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Mari bersama wujudkan ekonomi biru, laut sehat, indonesia sejahtera,” tutup Kusdiantoro. (Arianto)

Read More

Kementan Sabet Peringkat Pratama KPPU Award 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menyabet peringkat pratama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021 kategori kemitraan tingkat pusat. Penganugrahan ini diserahkan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dalam kegiatan Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan yang dilaksanakan di Hotel Pullman,Thamrin, Jakarta,(14/12/21).

Wapres mengatakan saat ini seluruh sektor mengalami perubahan dan mengharapkan kekuatan pasar untuk memberikan insentif untuk beradaptasi dengan dunia baru dalam waktu yang cepat. Ini bertujuan agar jika dalam kondiai krisis tidak mengarah pada krisis sosial.

"Peran negara dalam transisi ini sangat besar, khususnya dalam meminimalisir dampak langsung dari krisis," demikian dikatakan Wapres dalam KPPU Award 2021 tersebut.

Peran persaingan dibutuhkan untuk jangka panjang, yakni untuk mencegah agar tindakan negara atas sektor atau pelaku usaha tidak mengarah kepada konsentrasi pasar yang tinggi paska pemulihan. Karena itu, Wakil Presiden menekankan peran KPPU sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakannya. 

"Diharapkan KPPU terus meningkatkan pengawasan di sektor digital dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang diambil di sektor tersebut, yang berpengaruh pada peta persaingan usaha," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyo yang mewakili Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerima KPPU Award 2021 ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari KPPU melalui penghargaan KPPU Award 2021 kategori kemitraan pusat peringkat pratama. Kedepan Kementan akan terus mengembangkan kemitraan di Kementan dan mengupayakan kemitraan pada target-target yang sudah ditetapkan.

"Oleh karena itu membangun kemitraan sangat penting karena kita ingin memajukan khususnya terkait dengan usaha - usaha yang dilakukan oleh para petani kita," ujarnya.

"Dan juga pengembangan usaha dalam bentuk usaha kecil menengah mikro untuk bisa dicarikan satu kemitraaan yang strategis. Ini untuk mengangkat usahanya melipat gandakan dari pada usaha usaha tersebut jadi nilai yang semakin besar dimasa mendatang," sambung Kasdi.

KPPU Award merupakan apresiasi rutin yang diberikan KPPU kepada Pemerintah yang mendukung KPPU dalam menjalankan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dukungan pengawasan pelaksanaan kemiteraan yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008.

Penilaian untuk KPPU Award didasari nilai Indeks Persaingan Usaha (Competition Index) yang telah dilakukan oleh oleh Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran (CEDS UNPAD) dan pengukuran keterlibatan dengan KPPU berdasarkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang ada.

Khususnya, pelibatan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan ekonomi yang diambil serta peningkatan tumbuh kembang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat. (Arianto)

Read More

Lanal Sabang Mengikuti Rapat Secara Video Conference Dengan Kolat Koarmada I

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Bertempat di Lounge Room Perwira Teuku Umar Mako Lanal Sabang, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., diwakili Palaksa dan Pgs. Pasops mengikuti rapat secara video conference dengan Kolat Koarmada I, yang dihadiri para Dansat Koarmada I, Asisten Lantamal dan para Danlanal jajaran Koarmada I, Selasa (14/12/2021).

Kegiatan diawali dengan Pembukaan Paparan oleh Dankolat Koarmada I Kolonel Laut (P) Ignatius Bayu Tri Kuncoro, S.E., M.M., CHRMP., diwakili Danpuslat Kaprang Kolat Koarmada I Letkol Laut (P) Tri Hermawan, M.A., M.Tr.Opsla.

Dalam paparannya, Danpuslatkaprang Kolat Koarmada I menyampaikan paparan tentang rencana pelaksanaan Uji Trampil Glagaspur LI/L2 unsur KRI dan P1/P2 untuk Pangkalan di jajaran Koarmada I, serta rencana Latihan Dinas Dalam (LDD) dan Latihan-latihan TA. 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kolat Koarmada I.

Untuk Lanal Sabang, pelaksanaan Uji Trampil rencana akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

Kegiatan dihadiri oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., diwakili Palaksa Letkol Laut (KH) Husni, S.Ag., dan Pgs. Pasops Lanal Sabang Kapten Laut (P) Surya Darma. (Arianto)

Read More

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU Harus Perkuat Agenda Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam pengawasan iklim usaha dan kompetisinya agar berada di bawah prinsip _good corporate governance_. Menurut laporan KPPU, pada 2021 terdapat perbaikan Indeks Persaingan Usaha hingga mencapai 4.81, dimana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 4.67. Oleh karena itu, ke depan peningkatan ini perlu dilanjutkan, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.

“Secara khusus saya berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, serta Penganugerahaan KPPU Award Tahun 2021 di Grand on Thamrin, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Dalam acara yang bertema “Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi” ini lebih lanjut Wapres menyampaikan, penguatan agenda kerja dapat dilakukan melalui penguatan aspek pengawasan di seluruh sektor, khususnya persaingan usaha di sektor digital. Sehingga, besarnya potensi pasar digital ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha, baik usaha yang besar maupun kecil.

“Pertama, memperkuat aspek pengawasan di seluruh sektor. Salah satu yang perlu mendapat perhatian ialah persaingan usaha di sektor digital. Saat ini industri digital menjadi primadona di tengah gencarnya transformasi teknologi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Kita ingin agar buah ekonomi digital dinikmati juga oleh masyarakat dan pelaku UMKM, tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau pengusaha global saja,” urai Wapres.

Kedua, lanjutnya, dengan memperluas aspek kerja sama dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Langkah ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks, serta membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan.

“Sinergi KPPU dengan kementerian/lembaga perlu terus dibangun, utamanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” tegas Wapres.

Melalui dua langkah tersebut, Wapres berharap tidak akan lagi terjadinya monopoli dan ketimpangan usaha antara perusahaan besar dan UMKM sehingga kesejahteraan dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

“Iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang harapannya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Menutup sambutannya Wapres berpesan agar acara penganugerahaan hari ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait untuk semakin memberikan kontribusi terbaiknya dalam bidang usaha.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan KPPU Award 2021. Selamat atas kerja kerasnya meningkatkan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi seluruh pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyampaikan, persaingan merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terciptanya persaingan yang sehat merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan ini.

“Persaingan usaha dan pelaksanaan usaha yang sehat menjadi nilai penting bagi pemulihan ekonomi. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan terciptanya barang dan jasa yang kompetitif dan pada akhirnya masyarakat mampu mengonsumsi lebih baik lagi,” ungkap Guntur.

“Persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang sehat akan mampu menghasilkan pengusaha yang sehat agar ke depan pengusaha kita mampu bersaing secara kompetitif bahkan di luar negeri,” tambahnya.

KPPU Award 2021 diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemerintah provinsi yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. 

Adapun nama-nama penerima penghargaan KPPU Award 2021 di antaranya:

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kategori Kemitraan Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Keuangan.

Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

*Kategori Kemitraan Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian.

Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, para Gubernur dan perwakilan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan provinsi.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Lak/Ant)

Read More

Indosat M2 Tutup, ASPEK Indonesia Tuntut Kepastian Perlindungan Hak Pekerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  dan Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia turut bereaksi atas berhentinya layanan pelanggan dan operasional PT Indosat Mega Media (Indosat M2). "Sebab terdapat tidak kurang dari 500 pekerja di PT Indosat M2 terancam kehilangan pekerjaan tanpa adanya kepastian perlindungan hak-hak pekerjanya," kata Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/12)

Selain itu, kata Mirah, Aspek Indonesia sebagai federasi serikat pekerja yang menjadi induk organisasi dari Serikat Pekerja PT Indosat Mega Media (Indosat M2), akan terus mengawal perjuangan para pekerja Indosat IM2 dalam menuntut perlindungan hak-hak ketenagakerjaannya.

Jika PT Indosat Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT Indosat M2, dapat berkomitmen untuk melindungi hak-hak pelanggannya yang terdampak. "Maka sudah sepatutnya jika perseroan juga dapat berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja terdampak," ucapnya.

"Apalagi, para pekerja PT Indosat M2 adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi tinggi, yang selama ini terbukti mampu mengembangkan dan membangun industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya dalam memberikan kontribusi kepada Indosat," ungkapnya.

Menurut Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera memanggil Direksi PT Indosat M2 dan Direksi PT Indosat Tbk guna mencari solusi terbaik bagi seluruh pekerja yang terdampak, mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di PT Indosat M2.

Pasalnya, tegas Mirah, ditutupnya operasional PT Indosat M2 bukan karena kesalahan pekerja, melainkan karena adanya kasus pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus tersebut berakibat dilakukannya sita aset dan pembekuan rekening perusahaan PT Indosat M2.

"Sebagai dampak dari eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014, di mana perusahaan harus membayar Uang Pidana Pengganti sebesar Rp 1,3 triliun," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Terkait Kasus Pengembang Jepang, HKHKI Desak Pemerintah dan DPR untuk BENAHI Aturan tentang Rumah Hunian dan Rusun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengembang nakal sudah melewati batas antara lain pelanggaran hak-hak pekerja, konsumen (pembeli) serta merusak lingkungan, secara terang-terangan harus segera dihentikan. Dimulai dari tidak didaftarkan pekerja dalam BPJS dan Disnaker setempat, pemotongan upah, pelanggaran jam kerja, dan lain lain. Pelanggaran terhadap konsumen seperti tidak dilakukan PPJB, serah terima unit, AJB, pengembang kabur, iklan yang tidak sesuai dengan ijin bangunan dilakukan juga oleh pengembang asing. 

Untuk itu, HKHKI mendesak pemerintah segera perbaiki pasal-pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) terkait aturan hunian dan Rusun, selanjutnya agar pemerintah segera keluarkan aturan tegas dan menghukum pengembang nakal yang merugikan pekerja dan masyarakat Indonesia.

Sejak awal tahun 2000 jumlah pengembang berkembang cukup pesat, termasuk developer asing yang ikut serta mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya aturan tegas, memiliki kepastian hukum dan cukup melindungi masyarakat Indonesia. 

Pada tahun 2014, Kemenpera keluarkan daftar 60 developer/pengembang bermasalah. Pengembang tersebut masuk dalam kategori yang tidak taat hukum atau nakal. Tapi hingga 2021 jumlah kasus pelanggaran hukum tidak berkurang secara signifikan, malah bertambah. 

"Tidak sedikit kasus-kasus properti yang terjadi di Indonesia, mulai dari proyek bodong yang mengatasnamakan Down Payment (DP), apartemen yang tidak kunjung dibangun padahal sudah dibayar lunas. Atau kasus kerusakan alam, tidak diberikannya alat keselamatan dan Kesehatan kerja, pelanggaran jam lembur dan lain lain. Hingga proses perizinan yang tidak dimiliki, malah konsumen dituduh berbohong dan tidak melengkapi persyaratan pembelian properti," kata Putri Mega Citakhayana, Pengurus HKHKI di Jakarta. Senin (13/12) 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HKHKI Dr. Farida mengatakan, pelanggaran ini terkait 3 hal utama, yakni: 

1. Melanggar hak-hak pekerja seperti: tidak diikutsertakan dalam BPJS, upah dipotong, pelanggaran tentang ketentuan PKWT dan pekerja harian, dan lain lain;

2. Melanggar Hak-hak Konsumen (pembeli): tidak dilakukan PPJB dan AJB, rusun tidak dibangun hingga perijinan yang berbeda dari yang dijanjikan.

3. Merusak lingkungan dan tidak melakukan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan alat dan materi yang merusak keseimbangan alam, melanggar hak masyarakat untuk menikmati area yang ramah lingkungan.

Untuk itu, kata Farida, HKHKI akan mendesak pemerintah untuk benahi aturan tentang UU Rusun, termasuk rumah hunian. Surat sudah dikirimkan ke DPR, Gubernur, DPRD Komisi D dan instansi pemerintah terkait lainnya, agar pemerintah segera memberi tanggapan positif, kami sertakan data dan bukti awal.

"Sebagai contoh, kasus mega proyek Meikarta yang diduga telah merugikan ratusan korban, Proyek kota yang berada dibawah naungan PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk ini menuai banyak kontroversi baik dari lembaga pemerintah maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan sempat berada dibawah radar Indonesia Corruption Watch (ICW) karena dugaan suap perizinan," ungkapnya. 

Kemudian, Farida menambahkan, PT Elite Prima Hutama (PT EPH) yang menjual apartemen dan Mall di Kota kasablanka juga memiliki masalah perijinan, diduga hingga sekarang belum bisa melakukan AJB padahal apartemen sudah dijual dan dihuni lebih dari 10 tahun. PT EPH telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali untuk menyerahkan unit, melakukan AJB dan bahwa PT EPH melakukan wanprestasi, namun secara terang-terangan PT EPH menolak untuk patuh hukum. 

Begitu juga, lanjut Farida, Dugaan pelanggaran juga dilakukan oleh pengembang asal Jepang yang menjual apartemen dengan merek BRANZ, didaerah BSD, Simatupang dan Kuningan. HKHKI mendata adanya dugaan pelanggaran PT Tokyu Land Indonesia karena iklan yang disebar adalah“kondominium”, namun ternyata ijin yang dimiliki adalah Kondo Hotel (bukan kondominium). Ini masuk kategori pelanggaran serius karena pengembang incompliance. Direksi Tokyu berjanji pada pembeli akan membayar ganti rugi jika pihaknya telat serah terima, tapi ketika ditagih untuk tanda tangan PPJB pihaknya menolak membayar ganti rugi karena telat PPJB dan serah terima selama 3 tahun. 

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi HKHKI, Raditya, S.H menggarisbawahi bahwa perubahan terhadap

UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat seperti menghapus sanksi pidana, kewajiban dan perubahan sanksi bagi developer terkait pencantuman isi PPJB diubah menjadi sanksi administratif. Hilangnya sanksi pidana dalam angka 3 ini menyebabkan Developer bertindak semakin sewenang-wenang kepada Pembeli. 

Pada saat ini, ujar Raditya, sebagian besar Pengembang mendirikan bangunan dengan dana dari pembeli/calon pembeli. Yaitu berupa uang yang disetorkan oleh pembeli, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bangun cukup tinggi. Untuk mengindari hal tersebut, seharusnya Developer memiliki dana sendiri untuk membangun sarusun. 

Menurut Raditya, pemerintah perlu menyusun aturan agar pengembang memiliki modal yang cukup untuk membangun sarusun dengan dananya sendiri. “Pelanggaran ini menjadi semakin masif dari tahun ke tahun, jumlahnya luar biasa,” ucapnya. 

Asal tahu saja, Ketua Umum HKHKI mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dan melaporkan jika memiliki pengalaman, didalam keluarga atau teman, untuk melaporkan ke sekretariat HKHKI di email hkhki.indonesia@gmail.com (WhatsApp +62812-1282-0065). 

"Hal ini penting untuk menambahkan data kami yang akan kami paparkan di DPR RI nanti. HKHKI akan bekerjasama dengan organisasi lain untuk mendorong keseriusan pemerintah dalam benahi aturan, seperti organisasi masyarakat perkawinan campuran, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi lainnya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kemendikbudristek Tampilkan Pendidikan, Budaya, dan Bahasa Indonesia pada Gelaran Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab

Memasuki minggu ke-11 perhelatan Expo 2020 Dubai, Paviliun Indonesia akan diramaikan oleh kehadiran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mulai 10 hingga 16 Desember 2021, Kemendikbudristek akan memperkenalkan bahasa, pendidikan, seni dan budaya Indonesia melalui pementasan berbagai karya tarian, musik, dan bahasa.

“Indonesia memiliki visi besar, yaitu menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-5 di dunia. Sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, kami mempunyai misi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan memperkenalkan seni budaya Indonesia yang begitu kaya dan beragam kepada warga dunia. Gelaran Expo 2020 Dubai merupakan momentum yang luar biasa karena ajang ini dapat menjadi jendela untuk memperkenalkan pendidikan, kebudayaan, dan bahasa Indonesia ke mata dunia,” tutur Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Senin (13/12)

Sebagai bahasa dari negara dengan populasi penduduk keempat terbesar dunia, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang banyak diminati oleh penutur asing, baik untuk kepentingan pendidikan, bisnis, maupun wisata.

Melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), kini bahasa Indonesia telah dipelajari oleh penutur asing di 47 negara melalui kursus dan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah di sekolah dan perguruan tinggi.

Program BIPA di Dubai sendiri sudah ada sejak tahun 2019 dan gelaran Expo 2020 Dubai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia yang lebih luas lagi kepada masyarakat Timur Tengah.

Hingga saat ini, terdapat 128 penutur asing di 46 negara yang telah mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Tes standar yang dikembangkan oleh Badan Bahasa tersebut nantinya akan dapat mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, baik bagi penutur jati maupun penutur asing. Para pengunjung Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai kemudian diajak untukmengenal BIPA dan mengikuti tes UKBI yang nantinya mereka juga akan mendapatkan sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia.

Selain memperkenalkan bahasa Indonesia, Kemendikbudristek juga menampilkan penguatan pendidikan di perguruan tinggi Indonesia, baik di bidang inovasi dan teknologi, pendidikan inklusif, serta seni dan budaya. Segala informasi terkait perguruan tinggi tersebut kemudian ditampilkan melalui konten digital. Salah satu perguruan tinggi seni dan budaya yang hadir untuk memeriahkan Paviliun Indonesia adalah Institut Seni Budaya (ISBI) Bandung dengan penampilan kesenian Jawa Barat.

“Pengunjung Expo bisa melihat kesenian kita yang sudah beradaptasi dengan teknologi modern, namun tidak melupakan khazanah budaya itu sendiri. Pertunjukan tari dan angklung yang dikombinasikan dengan teknologi modern, namun masih tetap kental dengan nuansa tradisional inilah yang relevan bagi para pengunjung Expo, khususnya untuk anak muda. Dan ini merupakan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek,” ujar Anang Ristanto, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek.

Aneka kegiatan tersebut akan dikemas dalam talkshow yang bertajuk “Transformation of Art and Culture” dan “Innovation in Art and Culture” hingga workshop kesenian. Berbagai pertunjukkan budaya dari ISBI seperti pertunjukkan angklung, permainan kendang, dan tarian daerah tersebut dapat ditemukan di Paviliun Indonesia hingga 16 Desember 2021.

Paviliun Indonesia yang telah dikunjungi oleh lebih dari 410.000 pengunjung telah sukses memperkenalkan pertunjukkan budaya yang selalu dinantikan oleh para pengunjung. Pengenalan terkait pendidikan, budaya, dan bahasa Indonesia di Expo 2020 Dubai semakin membuka mata dunia akan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. (Lak/Ant)

Read More