KKP Siapkan Riset dan SDM Unggul untuk Sukseskan Program Terobosan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting riset inovatif dan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Sebagai Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) , Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) memiliki fungsi strategis dalam menyediakan dasar ilmiah dan sumber daya manusia kompeten dalam implementasi tiga kebijakan dan program prioritas KKP di bawah prinsip keseimbangan ekonomi dan ekologi yakni ekonomi biru.  

Memasuki penghujung tahun 2021, KKP melalui BRSDM menyelenggarakan Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022, Selasa 14 Desember 2021. Kegiatan ini terlaksana secara daring dan luring, dengan menghadirkan Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro; dengan didampingi para pejabat Eselon II lingkup BRSDM, yakni Kepala Pusat Riset Kelautan, I Nyoman Radiarta, Kepala Pusat Riset Perikanan, Yayan Hikmayani; Kepala Pusat Pendidikan KP, Bambang Suprakto; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Lilly Aprilia Pregiwati; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (BBRSEKP), Rudi Alek Wahyudin; dan Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (BBRP2BKP), Hedi Indra Januar, serta dimoderatori oleh Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin.

“BRSDM merupakan Eselon I KKP dengan jumlah pegawai terbanyak, mencakup 40 persen dari seluruh pegawai KKP dengan 41 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kami  membidangi riset kelautan, riset perikanan, riset pengolahan produk dan bioteknologi serta riset sosial ekonomi KP, pendidikan serta pelatihan dan penyuluhan KP yang mendukung terwujudnya program prioritas KKP yang digaungkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” ucap Kusdiantoro.                                                                                           

Lebih lanjut disampaikan, bahwa riset inovatif yang menjadi fokus BRSDM turut terlaksana guna mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penguatan SDM terlaksana sebagai modal utama pembangunan nasional yang akan meningkatan produktivitas dan daya saing nasional. 

Di bawah Pusat Riset Kelautan, selama tahun 2021, BRSDM telah melaksanakan serta menghasilkan beragam program inovasi dan mendiseminasikannya kepada masyarakat. Dengan program unggulan berupa Inovasi Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi berupa Teknologi Pengolahan Garam Rekristal Skala Rumah Tangga, untuk meningkatkan produktivitas industri garam masyarakat. 

Terdapat pula riset Kajian Terintegrasi Penanggulangan Abrasi dan Banjir Rob Pantura Jawa; pengembangan Kampung Perikanan berbasis 4.0; diseminasi hasil riset Kajian Arkeologi Maritim Situs ‘Kapal Tenggelam’ yang bertujuan untuk pengelolaan wisata bahari berkelanjutan dan penguatan narasi sejarah dan budaya maritim; hingga Aplikasi Laut Nusantara, yang dimanfaatkan oleh lebih dari 57.000 nelayan yang tersebar di 75 desa nelayan, untuk melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik. 

“Untuk mengawal program prioritas KKP, salah satunya penangkapan ikan terukur,  BRSDM melalui Pusriskel bersama dengan Eselon 1 KKP turut menggagas pembentukan data center yang memberikan data hasil analisis sebagai  dasar kebijakan untuk seluruh Eselon I lingkup KKP, berupa data oseanografi, budidaya laut, dan lainnya,” terang Kepala Pusriskel, I Nyoman Radiarta.

Di bawah Pusat Riset Perikanan, selama tahun 2021, telah menghasilkan 18 rekomendasi kebijakan hasil riset perikanan, 243 karya tulis ilmiah riset perikanan yang dipublikasikan, 17 teknologi hasil riset perikanan, hingga informasi stok sumber daya perikanan melalui riset stock assessment di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan 5 Kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPPPUD). 

Sebanyak 31 produk hasil riset Pusat Riset Perikanan juga telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Budidaya sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas perikanan budidaya. Selain itu juga telah dilaksanakan pendistribusi Calon Induk Varietas Unggul ke seluruh wilayah Indonesia, di antaranya yakni 8.961 paket Lele Mutiara kepada 218 kabupaten/kota di 31 provinsi; 87.400 ekor Nila Srikandi untuk 36 kabupaten/kota di 15 provinsi; 16.378 Ikan Mas Mustika kepada 25 kabupaten/kota di 12 provinsi; 13.902 ekor calon induk Udang Galah GI Macro II di 26 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta 33.000 calon induk dan 1.115 indukan Patin Perkasa untuk 11 kabupaten/kota di 7 provinsi,” papar Kepala Pusriskan, Yayan Hikmayani.

Melalui BBRP2BKP, pada tahun 2021, BRSDM telah mengembangkan produk turunan bioteknologi laut, di antaranya berupa Bioplastik Rumput Laut Merah yang merupakan produk inovasi plastik biodegradabel berbahan baku polimer alami lokal yang aman dan berdaya saing.  Produk inovasi lainnya yakni Kapsul Nutraseutikal Minyak Ikan yang merupakan hasil samping dari pengolahan ikan patin, yang dapat digunakan sebagai komposisi suplemen pangan.  

Inovasi lainnya adalah pengembangan metode dan aplikasi untuk deteksi penyalahgunaan formaldehida yang kerap ditambahkan sebagai bahan pengawet untuk ikan segar, sehingga pengawas perikanan maupun inspektur mutu perikanan ke depan memiliki tools untuk dapat medeteksi penyalahgunaan bahan pengawet berbahaya ini di produk perikanan segar.

Melalui BBRSEKP, BRSDM telah merilis Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) tahun 2020 yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP.  IKMKP dikembangkan mengacu pada konsep IkraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat) berdasarkan dua dimensi yaitu dimensi sosial dan kelembagaan dan dimensi ekonomi. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh IKMKP pada tahun 2020 naik menjadi 58,31 persen dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 57,66 persen. Merujuk pada kategori indeks IkraR, maka nilai IKMKP pada tahun 2020 masuk dalam kategori tinggi (>52). 

Dalam menciptakan SDM kelautan dan perikanan yang kompeten, KKP mendorong Pusat Pendidikan KP, untuk dapat meluluskan entrepreneur produktif dan inovatif yang mampu menguasai pasar nasional hingga mancanegara. Di mana pada tahun 2021, sebanyak 52, 56 persen lulusan satuan pendidikan KP terserap di dunia kerja bidang KP; 55,2 persen anak pelaku utama diterima sebagai peserta didik; dan 181 lulusan satuan pendidikan KP melakukan rintisan wirausaha di bidang KP.

Sementara itu, dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian masyarakat, BRSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP telah melatih hampir 48.000 kelompok usaha dari target 41.000 kelompok, melatih 14.900 masyarakat KP; tersebarnya 263 P2MKP di seluruh wilayah Indonesia; melatih 5.580 aparatur KKP, hingga melaksanakan Mega Pelatihan Masyarakat yang diikuti 10.660 peserta dari seluruh wilayah Indonesia hingga meraih Rekor MURI dengan kategori Pelatihan Kelautan dan Perikanan Secara Daring dengan Jumlah Peserta Terbanyak.  Di samping itu, saat ini Puslatluh KP tengah mengusulkan Paten atas Hasil Kaji Terap Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2021.

Di tahun 2022, Riset Kelautan dan Perikanan berupa dukungan dalam mewujudkan Blue Economy, dengan fokus riset pada Blue Carbon, Zonasi Budidaya, Pemetaan Wilayah Pesisir, serta Mangrove dan Terumbu Karang. Dalam hal pendidikan, BRSDM menargetkan penerimaan peserta didik sebanyak 8.535, dengan komposisi penerimaan sebesar 55 persen berasal dari anak pelaku utama; di bidang pelatihan dan penyuluhan, BRSDM menargetkan pelatihan untuk 25 ribu masyarakat KP serta 41.000 kelompok yang akan disuluh.

“Riset inovatif akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional akan meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Mari bersama wujudkan ekonomi biru, laut sehat, indonesia sejahtera,” tutup Kusdiantoro. (Arianto)

Read More

Kementan Sabet Peringkat Pratama KPPU Award 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menyabet peringkat pratama pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021 kategori kemitraan tingkat pusat. Penganugrahan ini diserahkan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin dalam kegiatan Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan yang dilaksanakan di Hotel Pullman,Thamrin, Jakarta,(14/12/21).

Wapres mengatakan saat ini seluruh sektor mengalami perubahan dan mengharapkan kekuatan pasar untuk memberikan insentif untuk beradaptasi dengan dunia baru dalam waktu yang cepat. Ini bertujuan agar jika dalam kondiai krisis tidak mengarah pada krisis sosial.

"Peran negara dalam transisi ini sangat besar, khususnya dalam meminimalisir dampak langsung dari krisis," demikian dikatakan Wapres dalam KPPU Award 2021 tersebut.

Peran persaingan dibutuhkan untuk jangka panjang, yakni untuk mencegah agar tindakan negara atas sektor atau pelaku usaha tidak mengarah kepada konsentrasi pasar yang tinggi paska pemulihan. Karena itu, Wakil Presiden menekankan peran KPPU sangat penting untuk mengingatkan Pemerintah dalam pengambilan kebijakannya. 

"Diharapkan KPPU terus meningkatkan pengawasan di sektor digital dan selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakan yang diambil di sektor tersebut, yang berpengaruh pada peta persaingan usaha," tegasnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyo yang mewakili Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerima KPPU Award 2021 ini mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari KPPU melalui penghargaan KPPU Award 2021 kategori kemitraan pusat peringkat pratama. Kedepan Kementan akan terus mengembangkan kemitraan di Kementan dan mengupayakan kemitraan pada target-target yang sudah ditetapkan.

"Oleh karena itu membangun kemitraan sangat penting karena kita ingin memajukan khususnya terkait dengan usaha - usaha yang dilakukan oleh para petani kita," ujarnya.

"Dan juga pengembangan usaha dalam bentuk usaha kecil menengah mikro untuk bisa dicarikan satu kemitraaan yang strategis. Ini untuk mengangkat usahanya melipat gandakan dari pada usaha usaha tersebut jadi nilai yang semakin besar dimasa mendatang," sambung Kasdi.

KPPU Award merupakan apresiasi rutin yang diberikan KPPU kepada Pemerintah yang mendukung KPPU dalam menjalankan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dukungan pengawasan pelaksanaan kemiteraan yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008.

Penilaian untuk KPPU Award didasari nilai Indeks Persaingan Usaha (Competition Index) yang telah dilakukan oleh oleh Center for Economics and Development Studies, Universitas Padjadjaran (CEDS UNPAD) dan pengukuran keterlibatan dengan KPPU berdasarkan koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang ada.

Khususnya, pelibatan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam kebijakan ekonomi yang diambil serta peningkatan tumbuh kembang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang dapat bermanfaat dan berdaya guna untuk masyarakat. (Arianto)

Read More

Lanal Sabang Mengikuti Rapat Secara Video Conference Dengan Kolat Koarmada I

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Bertempat di Lounge Room Perwira Teuku Umar Mako Lanal Sabang, Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., diwakili Palaksa dan Pgs. Pasops mengikuti rapat secara video conference dengan Kolat Koarmada I, yang dihadiri para Dansat Koarmada I, Asisten Lantamal dan para Danlanal jajaran Koarmada I, Selasa (14/12/2021).

Kegiatan diawali dengan Pembukaan Paparan oleh Dankolat Koarmada I Kolonel Laut (P) Ignatius Bayu Tri Kuncoro, S.E., M.M., CHRMP., diwakili Danpuslat Kaprang Kolat Koarmada I Letkol Laut (P) Tri Hermawan, M.A., M.Tr.Opsla.

Dalam paparannya, Danpuslatkaprang Kolat Koarmada I menyampaikan paparan tentang rencana pelaksanaan Uji Trampil Glagaspur LI/L2 unsur KRI dan P1/P2 untuk Pangkalan di jajaran Koarmada I, serta rencana Latihan Dinas Dalam (LDD) dan Latihan-latihan TA. 2022 yang akan dilaksanakan oleh Kolat Koarmada I.

Untuk Lanal Sabang, pelaksanaan Uji Trampil rencana akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

Kegiatan dihadiri oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., diwakili Palaksa Letkol Laut (KH) Husni, S.Ag., dan Pgs. Pasops Lanal Sabang Kapten Laut (P) Surya Darma. (Arianto)

Read More

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU Harus Perkuat Agenda Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam pengawasan iklim usaha dan kompetisinya agar berada di bawah prinsip _good corporate governance_. Menurut laporan KPPU, pada 2021 terdapat perbaikan Indeks Persaingan Usaha hingga mencapai 4.81, dimana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 4.67. Oleh karena itu, ke depan peningkatan ini perlu dilanjutkan, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.

“Secara khusus saya berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, serta Penganugerahaan KPPU Award Tahun 2021 di Grand on Thamrin, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Dalam acara yang bertema “Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi” ini lebih lanjut Wapres menyampaikan, penguatan agenda kerja dapat dilakukan melalui penguatan aspek pengawasan di seluruh sektor, khususnya persaingan usaha di sektor digital. Sehingga, besarnya potensi pasar digital ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha, baik usaha yang besar maupun kecil.

“Pertama, memperkuat aspek pengawasan di seluruh sektor. Salah satu yang perlu mendapat perhatian ialah persaingan usaha di sektor digital. Saat ini industri digital menjadi primadona di tengah gencarnya transformasi teknologi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Kita ingin agar buah ekonomi digital dinikmati juga oleh masyarakat dan pelaku UMKM, tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau pengusaha global saja,” urai Wapres.

Kedua, lanjutnya, dengan memperluas aspek kerja sama dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Langkah ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks, serta membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan.

“Sinergi KPPU dengan kementerian/lembaga perlu terus dibangun, utamanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” tegas Wapres.

Melalui dua langkah tersebut, Wapres berharap tidak akan lagi terjadinya monopoli dan ketimpangan usaha antara perusahaan besar dan UMKM sehingga kesejahteraan dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

“Iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang harapannya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Menutup sambutannya Wapres berpesan agar acara penganugerahaan hari ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait untuk semakin memberikan kontribusi terbaiknya dalam bidang usaha.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan KPPU Award 2021. Selamat atas kerja kerasnya meningkatkan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi seluruh pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyampaikan, persaingan merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terciptanya persaingan yang sehat merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan ini.

“Persaingan usaha dan pelaksanaan usaha yang sehat menjadi nilai penting bagi pemulihan ekonomi. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan terciptanya barang dan jasa yang kompetitif dan pada akhirnya masyarakat mampu mengonsumsi lebih baik lagi,” ungkap Guntur.

“Persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang sehat akan mampu menghasilkan pengusaha yang sehat agar ke depan pengusaha kita mampu bersaing secara kompetitif bahkan di luar negeri,” tambahnya.

KPPU Award 2021 diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemerintah provinsi yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. 

Adapun nama-nama penerima penghargaan KPPU Award 2021 di antaranya:

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kategori Kemitraan Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Keuangan.

Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

*Kategori Kemitraan Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian.

Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, para Gubernur dan perwakilan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan provinsi.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Lak/Ant)

Read More

Indosat M2 Tutup, ASPEK Indonesia Tuntut Kepastian Perlindungan Hak Pekerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  dan Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia turut bereaksi atas berhentinya layanan pelanggan dan operasional PT Indosat Mega Media (Indosat M2). "Sebab terdapat tidak kurang dari 500 pekerja di PT Indosat M2 terancam kehilangan pekerjaan tanpa adanya kepastian perlindungan hak-hak pekerjanya," kata Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (14/12)

Selain itu, kata Mirah, Aspek Indonesia sebagai federasi serikat pekerja yang menjadi induk organisasi dari Serikat Pekerja PT Indosat Mega Media (Indosat M2), akan terus mengawal perjuangan para pekerja Indosat IM2 dalam menuntut perlindungan hak-hak ketenagakerjaannya.

Jika PT Indosat Tbk sebagai pemegang saham mayoritas PT Indosat M2, dapat berkomitmen untuk melindungi hak-hak pelanggannya yang terdampak. "Maka sudah sepatutnya jika perseroan juga dapat berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja terdampak," ucapnya.

"Apalagi, para pekerja PT Indosat M2 adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi tinggi, yang selama ini terbukti mampu mengembangkan dan membangun industri telekomunikasi di Indonesia, khususnya dalam memberikan kontribusi kepada Indosat," ungkapnya.

Menurut Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera memanggil Direksi PT Indosat M2 dan Direksi PT Indosat Tbk guna mencari solusi terbaik bagi seluruh pekerja yang terdampak, mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di PT Indosat M2.

Pasalnya, tegas Mirah, ditutupnya operasional PT Indosat M2 bukan karena kesalahan pekerja, melainkan karena adanya kasus pidana yang dilakukan oleh perusahaan. Kasus tersebut berakibat dilakukannya sita aset dan pembekuan rekening perusahaan PT Indosat M2.

"Sebagai dampak dari eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 787 K/PID.SUS/2014 tertanggal 10 Juli 2014, di mana perusahaan harus membayar Uang Pidana Pengganti sebesar Rp 1,3 triliun," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Terkait Kasus Pengembang Jepang, HKHKI Desak Pemerintah dan DPR untuk BENAHI Aturan tentang Rumah Hunian dan Rusun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan pengembang nakal sudah melewati batas antara lain pelanggaran hak-hak pekerja, konsumen (pembeli) serta merusak lingkungan, secara terang-terangan harus segera dihentikan. Dimulai dari tidak didaftarkan pekerja dalam BPJS dan Disnaker setempat, pemotongan upah, pelanggaran jam kerja, dan lain lain. Pelanggaran terhadap konsumen seperti tidak dilakukan PPJB, serah terima unit, AJB, pengembang kabur, iklan yang tidak sesuai dengan ijin bangunan dilakukan juga oleh pengembang asing. 

Untuk itu, HKHKI mendesak pemerintah segera perbaiki pasal-pasal dalam Undang Undang Cipta Kerja (UUCK) terkait aturan hunian dan Rusun, selanjutnya agar pemerintah segera keluarkan aturan tegas dan menghukum pengembang nakal yang merugikan pekerja dan masyarakat Indonesia.

Sejak awal tahun 2000 jumlah pengembang berkembang cukup pesat, termasuk developer asing yang ikut serta mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya aturan tegas, memiliki kepastian hukum dan cukup melindungi masyarakat Indonesia. 

Pada tahun 2014, Kemenpera keluarkan daftar 60 developer/pengembang bermasalah. Pengembang tersebut masuk dalam kategori yang tidak taat hukum atau nakal. Tapi hingga 2021 jumlah kasus pelanggaran hukum tidak berkurang secara signifikan, malah bertambah. 

"Tidak sedikit kasus-kasus properti yang terjadi di Indonesia, mulai dari proyek bodong yang mengatasnamakan Down Payment (DP), apartemen yang tidak kunjung dibangun padahal sudah dibayar lunas. Atau kasus kerusakan alam, tidak diberikannya alat keselamatan dan Kesehatan kerja, pelanggaran jam lembur dan lain lain. Hingga proses perizinan yang tidak dimiliki, malah konsumen dituduh berbohong dan tidak melengkapi persyaratan pembelian properti," kata Putri Mega Citakhayana, Pengurus HKHKI di Jakarta. Senin (13/12) 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HKHKI Dr. Farida mengatakan, pelanggaran ini terkait 3 hal utama, yakni: 

1. Melanggar hak-hak pekerja seperti: tidak diikutsertakan dalam BPJS, upah dipotong, pelanggaran tentang ketentuan PKWT dan pekerja harian, dan lain lain;

2. Melanggar Hak-hak Konsumen (pembeli): tidak dilakukan PPJB dan AJB, rusun tidak dibangun hingga perijinan yang berbeda dari yang dijanjikan.

3. Merusak lingkungan dan tidak melakukan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan alat dan materi yang merusak keseimbangan alam, melanggar hak masyarakat untuk menikmati area yang ramah lingkungan.

Untuk itu, kata Farida, HKHKI akan mendesak pemerintah untuk benahi aturan tentang UU Rusun, termasuk rumah hunian. Surat sudah dikirimkan ke DPR, Gubernur, DPRD Komisi D dan instansi pemerintah terkait lainnya, agar pemerintah segera memberi tanggapan positif, kami sertakan data dan bukti awal.

"Sebagai contoh, kasus mega proyek Meikarta yang diduga telah merugikan ratusan korban, Proyek kota yang berada dibawah naungan PT Lippo Karawaci Tbk dan PT Lippo Cikarang Tbk ini menuai banyak kontroversi baik dari lembaga pemerintah maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan sempat berada dibawah radar Indonesia Corruption Watch (ICW) karena dugaan suap perizinan," ungkapnya. 

Kemudian, Farida menambahkan, PT Elite Prima Hutama (PT EPH) yang menjual apartemen dan Mall di Kota kasablanka juga memiliki masalah perijinan, diduga hingga sekarang belum bisa melakukan AJB padahal apartemen sudah dijual dan dihuni lebih dari 10 tahun. PT EPH telah diperintahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali untuk menyerahkan unit, melakukan AJB dan bahwa PT EPH melakukan wanprestasi, namun secara terang-terangan PT EPH menolak untuk patuh hukum. 

Begitu juga, lanjut Farida, Dugaan pelanggaran juga dilakukan oleh pengembang asal Jepang yang menjual apartemen dengan merek BRANZ, didaerah BSD, Simatupang dan Kuningan. HKHKI mendata adanya dugaan pelanggaran PT Tokyu Land Indonesia karena iklan yang disebar adalah“kondominium”, namun ternyata ijin yang dimiliki adalah Kondo Hotel (bukan kondominium). Ini masuk kategori pelanggaran serius karena pengembang incompliance. Direksi Tokyu berjanji pada pembeli akan membayar ganti rugi jika pihaknya telat serah terima, tapi ketika ditagih untuk tanda tangan PPJB pihaknya menolak membayar ganti rugi karena telat PPJB dan serah terima selama 3 tahun. 

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi HKHKI, Raditya, S.H menggarisbawahi bahwa perubahan terhadap

UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat seperti menghapus sanksi pidana, kewajiban dan perubahan sanksi bagi developer terkait pencantuman isi PPJB diubah menjadi sanksi administratif. Hilangnya sanksi pidana dalam angka 3 ini menyebabkan Developer bertindak semakin sewenang-wenang kepada Pembeli. 

Pada saat ini, ujar Raditya, sebagian besar Pengembang mendirikan bangunan dengan dana dari pembeli/calon pembeli. Yaitu berupa uang yang disetorkan oleh pembeli, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bangun cukup tinggi. Untuk mengindari hal tersebut, seharusnya Developer memiliki dana sendiri untuk membangun sarusun. 

Menurut Raditya, pemerintah perlu menyusun aturan agar pengembang memiliki modal yang cukup untuk membangun sarusun dengan dananya sendiri. “Pelanggaran ini menjadi semakin masif dari tahun ke tahun, jumlahnya luar biasa,” ucapnya. 

Asal tahu saja, Ketua Umum HKHKI mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dan melaporkan jika memiliki pengalaman, didalam keluarga atau teman, untuk melaporkan ke sekretariat HKHKI di email hkhki.indonesia@gmail.com (WhatsApp +62812-1282-0065). 

"Hal ini penting untuk menambahkan data kami yang akan kami paparkan di DPR RI nanti. HKHKI akan bekerjasama dengan organisasi lain untuk mendorong keseriusan pemerintah dalam benahi aturan, seperti organisasi masyarakat perkawinan campuran, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi lainnya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kemendikbudristek Tampilkan Pendidikan, Budaya, dan Bahasa Indonesia pada Gelaran Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab

Memasuki minggu ke-11 perhelatan Expo 2020 Dubai, Paviliun Indonesia akan diramaikan oleh kehadiran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Mulai 10 hingga 16 Desember 2021, Kemendikbudristek akan memperkenalkan bahasa, pendidikan, seni dan budaya Indonesia melalui pementasan berbagai karya tarian, musik, dan bahasa.

“Indonesia memiliki visi besar, yaitu menjadi negara dengan ekonomi terkuat ke-5 di dunia. Sebagai Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia, kami mempunyai misi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan memperkenalkan seni budaya Indonesia yang begitu kaya dan beragam kepada warga dunia. Gelaran Expo 2020 Dubai merupakan momentum yang luar biasa karena ajang ini dapat menjadi jendela untuk memperkenalkan pendidikan, kebudayaan, dan bahasa Indonesia ke mata dunia,” tutur Suharti, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Senin (13/12)

Sebagai bahasa dari negara dengan populasi penduduk keempat terbesar dunia, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang banyak diminati oleh penutur asing, baik untuk kepentingan pendidikan, bisnis, maupun wisata.

Melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), kini bahasa Indonesia telah dipelajari oleh penutur asing di 47 negara melalui kursus dan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah di sekolah dan perguruan tinggi.

Program BIPA di Dubai sendiri sudah ada sejak tahun 2019 dan gelaran Expo 2020 Dubai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia yang lebih luas lagi kepada masyarakat Timur Tengah.

Hingga saat ini, terdapat 128 penutur asing di 46 negara yang telah mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Tes standar yang dikembangkan oleh Badan Bahasa tersebut nantinya akan dapat mengukur kemahiran berbahasa Indonesia, baik bagi penutur jati maupun penutur asing. Para pengunjung Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai kemudian diajak untukmengenal BIPA dan mengikuti tes UKBI yang nantinya mereka juga akan mendapatkan sertifikat kemampuan berbahasa Indonesia.

Selain memperkenalkan bahasa Indonesia, Kemendikbudristek juga menampilkan penguatan pendidikan di perguruan tinggi Indonesia, baik di bidang inovasi dan teknologi, pendidikan inklusif, serta seni dan budaya. Segala informasi terkait perguruan tinggi tersebut kemudian ditampilkan melalui konten digital. Salah satu perguruan tinggi seni dan budaya yang hadir untuk memeriahkan Paviliun Indonesia adalah Institut Seni Budaya (ISBI) Bandung dengan penampilan kesenian Jawa Barat.

“Pengunjung Expo bisa melihat kesenian kita yang sudah beradaptasi dengan teknologi modern, namun tidak melupakan khazanah budaya itu sendiri. Pertunjukan tari dan angklung yang dikombinasikan dengan teknologi modern, namun masih tetap kental dengan nuansa tradisional inilah yang relevan bagi para pengunjung Expo, khususnya untuk anak muda. Dan ini merupakan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek,” ujar Anang Ristanto, Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek.

Aneka kegiatan tersebut akan dikemas dalam talkshow yang bertajuk “Transformation of Art and Culture” dan “Innovation in Art and Culture” hingga workshop kesenian. Berbagai pertunjukkan budaya dari ISBI seperti pertunjukkan angklung, permainan kendang, dan tarian daerah tersebut dapat ditemukan di Paviliun Indonesia hingga 16 Desember 2021.

Paviliun Indonesia yang telah dikunjungi oleh lebih dari 410.000 pengunjung telah sukses memperkenalkan pertunjukkan budaya yang selalu dinantikan oleh para pengunjung. Pengenalan terkait pendidikan, budaya, dan bahasa Indonesia di Expo 2020 Dubai semakin membuka mata dunia akan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. (Lak/Ant)

Read More

Akademisi IPB: Anggaran Pertahun Menurun, Produksi Pangan Ke Depan Terancam

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengkhawatirkan produksi pertanian khususnya komoditas tanaman pangan ke depan terancam akibat alokasi anggaran dari APBN menurun tajam setiap tahunnya. Pasalnya, alokasi anggaran berkaitan langsung dengan volume alokasi bantuan prasarana dan sarana pertanian kepada petani yang dapat menjamin dan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani itu sendiri.

Dilansir dari data APBN, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) yang utamanya ditujukan untuk bantuan ke petani semakin menurun. Anggaran Kementan merosot tajam dimana tahun 2019 sebesar Rp 21 triliun menjadi Rp 14 triliun tahun ini. Khusus terkait produksi pangan pun demikian, anggaran tahun 2019 sebesar Rp 5,7 triliun, kini tahun 2021 Rp 3,6 triliun bahkan tahun 2022 tinggal Rp 2,1 triliun. 

“Ini sangat berbahaya, menurun drastis insentif bantuan benih bagi petani, sedangkan kebutuhan pupuk sudah dibantu dengan subsidi pupuk. Insentif input produksi bagi petani merupakan salah satu faktor utama menjamin dan mendorong produksi, selain di satu sisi kita tetap dorong kemandirian dan kemajuan petani,” demikian dikatakan Prima Gandhi, Senin (13/12/2021).

Dosen Program Studi Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB ini menegaskan pandemi covid 19 saat ini semakin memperpuruk perekonomian, sehingga insentif pemerintah kepada petani harus ditingkatkan. Akibat pandemi, sistem distribusi sarana produksi maupun hasil panen terganggu, bahkan saat ini petani mengeluhkan harga input semakin meningkat sementara harga hasilnya kurang signifikan akibat daya beli yang belum pulih.

"Oleh karena itu, petani membutuhkan perhatian dan insentif agar lebih semangat dalam proses produksi. Selama ini mereka memang sudah mendapat keringanan harga dengan adanya subsidi pupuk. Meskipun jumlah subsidi pupuk terbatas setidaknya sudah membantu petani, di saat harga pupuk komersial saat ini naik dua kali lipat dari kondisi normal sebelum pandemi,” tegasnya.

"Harusnya di saat petani membutuhkan jangan malah mengurangi bantuan pemerintah, ini kan kita maunya produksi terus naik, tapi kalau tidak didukung dananya ya akan percuma,” pinta Prima.

Prima menambahkan anggaran yang turun drastis berakibat pada alokasi bantuan benih yang juga berkurang. Bantuan benih padi di tahun 2021 seluas 1,7 juta hektar, namun untuk tahun depan hanya bisa 842 ribu hektar. Hal yang sama dengan bantuan benih jagung dimana tahun ini teralokasi seluas 1,4 juta hektar namun untuk tahun 2022 hanya bisa menyalurkan 352 ribu hektar. 

"Benih ini input produksi utama yang menentukan produktivitas dan tingkat penggunaan varietas unggul padi saat ini belum maksimal, sehingga masih perlu ditigkatkan. Penyediaan anggaran yang memadai salah satu solusi nyata menyediakan benih berkualitas bagi petani," cetusnya.

Perlu diketahui, mengingat keterbatasan anggaran tersebut, sejak dua tahun ini Kementan menggencarkan KUR bagi petani untuk dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga ringan. Target KUR pertanian tahun 2021 sejumlah Rp 70 Triliun dan realisasi sejumlah Rp 82,6 Triliun atau sebesar 118% dari target. 

Capaian keberhasilan peningkatan produksi pangan tetap ditunjukkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meskipun ada keterbatasan anggaran. Terbukti, dalam dua tahun terakhir, Kementan tidak memiliki catatan rekomendasi impor beras. "Yang tak kalah penting adalah ketersediaan alokasi pupuk karena pupuk memiliki peran strategis penentu keberhasilan produksi yang ujung untuk mencapai swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani," pungkasnya. (Lak/Ant)

Read More

131 Pekerja Migran Indonesia di Singapura Diwisuda

Duta Nusantara Merdeka | Singapura

Sebanyak 131 pekerja migran Indonesia di Singapura diwisuda setelah dinyatakan lulus Program Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, Minggu (12/12). Wisuda digelar virtual sehubungan peraturan pembatasan kegiatan yang masih diterapkan di Singapura. 

Para wisudawan, yang hampir semuanya terdiri dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Singapura, resmi diwisuda di hadapan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh, Suryo Pratomo yang hadir langsung memberikan sambutan dan ucapan selamat. Wisudawan terdiri dari 43 siswa Kejar Paket B dan 91 siswa Kejar Paket C. Acara dibuka oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura, Veronica Enda Wulandari, yang juga dihadiri oleh jajaran staf KBRI Singapura, Kepala Sekolah Indonesia Singapura, Guru PKBM, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan tamu undangan lainnya.

Dituturkan Atdikbud Enda, tercatat Muhammad Dzikri Dzulqarnain dengan nilai rata-rata 86,3 dan Sisilia Bili dengan nilai rata-rata 80 dari Program Kejar Paket B serta Felly Sitta Maya Sari dengan nilai rata-rata 87,7 dan Menik Sugiyati dengan nilai rata-rata 83,5 dari Program Kejar Paket C menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan sertifikat penghargaan yang diberikan secara virtual oleh Dubes Suryo Pratomo, yang akrab disapa Dubes Tommy. 

Dubes Tommy berpesan agar para wisudawan tetap semangat belajar dan menggantungkan cita-cita setinggi langit.  “Saya bangga kepada para lulusan yang mau meluangkan waktu di sela-sela pekerjaan utama untuk mencari ilmu. Saya kagum dengan motivasi PMI untuk terus belajar sepanjang hayat dan bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja untuk tetap semangat belajar meskipun dalam keterbatasan waktu dan fasilitas,” ungkapnya. 

Diakui Dubes Tommy, dirinya sangat kagum dan terkesan atas semangat para siswa PKBM yang dapat mengambil manfaat pengalaman hidup di Singapura yang merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik nomor dua di dunia. “Semua orang didorong untuk terus mengembangkan diri  dan meningkatkan kualitas diri dengan belajar sepanjang hayat yang juga seiring dengan Program Pemerintah Singapura dalam mengantisipasi tantangan masa depan,” ucap Dubes Tommy. 

Dalam sambutan pembukaan, Atdikbud Enda menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C PKBM KBRI Singapura merupakan salah satu program KBRI dalam memberikan perlindungan WNI di Singapura. “KBRI Singapura menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang mengalami putus sekolah namun ingin meneruskan pendidikannya,” jelas Enda. 

Wisuda ditutup dengan pidato perwakilan dari salah satu siswa terbaik, Menik Sugiyati, yang memaparkan mengenai perjuangannya dalam mengikuti pembelajaran di PKBM, terutama membagi waktu untuk bekerja dan belajar. “Dukungan dari semua pihak terutama PKBM Singapura memberikan semangat yang saya butuhkan untuk menyelesaikan pembelajaran tepat waktu dengan nilai yang baik,” terang Menik. Dalam kesempatan ini, salah satu wisudawan, Sunarsih, membacakan puisi yang berjudul “Guruku”, karya Abdul Azis, A.

Kepala PKBM Singapura, Muhkam Hudaya, mengungkapkan saat ini terdaftar sebanyak 98 siswa pada lembaganya. “PKBM Singapura telah meluluskan ribuan siswa yang sebagian besar melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka (Kelompok Belajar (Pokjar) Singapura,” pungkas Muhkam. 

     

PKBM KBRI Singapura yang berdiri sejak tahun 2009 dan terdaftar di Kemendikbudristek sejak tahun 2017 telah mendapatkan nilai akreditasi A oleh BAN/PAUD Pendidikan Non Formal (PNF) pada tahun 2019 dan merupakan PKBM di luar negeri yang pertama kali melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada tahun 2018. Dengan mempertimbangkan hari libur bagi PMI Singapura, maka program belajar dilaksanakan setiap dua minggu sekali di Sekolah Indonesia Singapura, dan selama masa pandemi dilaksanakan secara daring. 

PKBM KBRI Singapura merupakan jalur pendidikan nonformal yang kehadirannya dirasakan sangat penting dan strategis dalam kerangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan belajar PMI di Singapura yang belum sempat menyelesaikan pendidikannya ketika berada Singapura. (Lak/Tha)

Read More

Refleksi 2021, KKP Buktikan Zero Tolerance Terhadap Illegal Fishing dan Jaga Ketat Pemanfaatan Laut Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penangkapan 167 kapal pelaku illegal fishing, 96 pelaku destructive fishing, dan penanganan berbagai kasus di bidang pemanfaatan laut selama tahun 2021.

“Selama tahun 2021, kami menangkap 114 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Selain itu, kami juga mengamankan 96 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Satu penangkapan kapal ikan asing asal Malaysia bahkan baru saja terjadi di WPP 571 Selat Malaka dan saat ini kapal tersebut sedang dalam proses ad hoc ke Pangkalan PSDKP Batam hari ini,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaluddin dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di Kantor KKP pada Senin (13/12/2021).

Lebih lanjut, Adin menjelaskan, proses penanganan kasus pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan juga dilaksanakan secara profesional oleh PPNS Perikanan. Dari 212 kasus yang ditangani, sebanyak 10 kasus dalam proses pemeriksaan pendahuluan, 36 kasus dikenakan sanksi administrasi, 9 kasus dikenakan tindakan lain dan 157 diproses hukum. 

“Untuk kasus yang diproses hukum, sebanyak 144 telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht),” terang Adin.

Terkait dengan pengawasan pelaku usaha dalam negeri, Adin menyampaikan bahwa secara umum tingkat kepatuhannya cukup tinggi yaitu mencapai 93,59%. Kepatuhan tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1.898 pelaku usaha penangkapan ikan, 599 pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, 665 pelaku usaha budidaya ikan dan 308 pelaku usaha distribusi hasil perikanan. 

Selain kasus illegal fishing dan destructive fishing, selama 2021, KKP juga menangani sejumlah kasus pelanggaran di bidang kelautan, di antaranya terkait dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil, penanganan pencemaran perairan, serta penyelesaian sengketa kapal kandas yang merusak terumbu karang di berbagai daerah.

“Pengawasan pemanfaatan ruang laut ini tidak kalah kompleks, tahun ini kami menangani beberapa kasus pencemaran dan kapal kandas,” terang Adin.

Menghadapi tahun 2022 ke depan, Adin menjelaskan bahwa kebijakan pengawasan akan didorong untuk mengawal program-program prioritas KKP khususnya penangkapan ikan terukur. Beberapa strategi operasional saat ini telah mulai disimulasikan untuk memastikan pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Prinsipnya kita akan awasi dari kapal sebelum berangkat (before fishing), pada saat di laut (while fishing) dan setelah ikan hasil tangkapan didaratkan (post landing),” jelas Adin

Sebelumnya, dalam pelaksanaan Apel Siaga Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Bitung, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menyampaikan pentingnya peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam mengawal program terobosan KKP. Menteri Trenggono juga menginstruksikan jajaran pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Arianto)

Read More

Ketua MPK21: Upaya Pencegahan Kebakaran Merupakan Tanggungjawab Semua Pihak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aspek persyaratan keselamatan bangunan gedung tidak boleh diabaikan oleh setiap pengembang maupun pemilik bangunan gedung. Salah satu persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 adalah kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran sehingga risiko kebakaran menjadi isu penting yang harus diperhatikan.

Kurangnya pemahaman terkait bahaya dan pencegahan kebakaran seringkali membuat sistem pemadam kebakaran tidak bekerja dengan baik. Untuk itu, MPK21, Kementerian Dalam Negeri melalui dinas pemadam kebakaran dan Edudamkar mengadakan acara webinar dengan tema "Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran Dan Sarana Penyelamatan pada Gedung di Gedung Alamanda Tower Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

Acara tersebut diawali dengan sambutan dari Drs.Edi Suharmanto, M,Si, Direktur MPBK Kementerian Dalam Negeri. Adapun, narasumber yang hadir yakni Purno Laskito S,Si. MT, Kasubdit Peningkatan Sumber Daya Pemadam Kebakaran Depdagri dan Mohamad Fahmi Najahi, Ketua MPK21 Indonesia serta dimoderatori oleh Singgih Usman Fuadi SIP, MPA. 

Kasubdit Peningkatan Sumber Daya Pemadam Kebakaran Depdagri Purno Laksito S.Si, MT dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran. Pasalnya jika kita ingin meminalisir bahaya kebakaran diperlukan tenaga terampil dan diperlukan jabatan fungsional.

Purno menyebut kemendagri telah menginisiasi adanya jabatan fungsional tersebut dan saat ini kemendagri di daerah sudah berhasil menerapkan jabatan fungsional tersebut didaerah-daerah.

Jadi, kata Purno, didalam jabatan fungsional itu ada 3 tingkatan yaitu ahli analisis pertama, ahli analisis utama dan ahli analisis madya. "Tugas para ahli ini adalah mempelajari dan menerapkan tentang upaya-upaya preventif atau pencegahan bahaya kebakaran seperti pemeriksaan gedung, penyuluhan dan lain sebagainya," ucapnya. 

Selain itu, Purno menegaskan, Upaya pencegahan kebakaran sangat penting hanya saja kadang perilaku masyarakat kita masih kurang aware padahal pencegahan kebakaran itu dapat dikatakan investasi. Contohnya, "Apabila terjadi kebakaran, karena masih banyak rumah yang belum memiliki APAR (Alat Pemadam Api Ringan), maka kerugian yang dialami akan sangat besar, padahal jika ada APAR maka kerugian atau kerusakan akibat kebakaran bisa ditekan," ungkapnya. 

"Kami ingin terus bersinergi bersama masyarakat, komunitas seperti Edudamkar dan MPK21 untuk membangun kesadaran masyarakat untuk lebih aware terhadap bahaya kebakaran. Salah satu upayanya adalah dengan edukasi yang dilakukan secara terus menerus," ungkapnya.

Sementara itu, Mohammad Fahmi Najahi, Ketua MPK21 menyebut bahwa upaya pencegahan kebakaran merupakan tanggungjawab semua pihak. Kami dari Asosiasi memang sejak awal konsen untuk melakukan edukasi terkait pemadam kebakaran. 

Jadi, Sasaran kami ada di akar rumput yang mana kami memberikan edukasi kepada praktisi dan masyarakat. "Tujuan kami hanya satu yakni agar kebakaran di Indonesia ini bisa turun apalagi jangan sampai ada korban sampai fatality," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tutup Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI, Wapres Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah yang Inklusif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang apabila direalisasikan dengan baik akan dapat menjadi arus baru perekonomian bangsa. Hal ini diharapkan dapat mebawa perubahan secara signfikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dikembangkan ekonomi syariah yang inklusif agar mampu menyentuh segala aspek ekonomi masyarakat.

"Ekonomi syariah yang ingin kita bangun adalah ekonomi yang inklusif. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah," ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin saat menutup Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, agar usaha syariah dapat lebih berkembang, diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu.

Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah, tambahnya.

Wapres menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekomoni dan keuangan syariah sangatlah penting, oleh karena itu ia berharap MUI dapat turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.

"Ketersediaan infrastruktur ekomoni dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Dengan demikian maka salah satu yang harus dilakukan oleh MUI adalah mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah," harapnya.

Dalam acara yang mengangkat tema Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia tersebut, Wapres berpendapat bahwa pembangunan ekonomi ke depan juga harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan, termasuk mencegah perubahan iklim terjadi.

"Perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada banyak sektor perekonomian, seperti terjadinya bencana alam, yang kemudian dapat menimbulkan penyakit, migrasi penduduk, dan efek domino lainnya," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, melalui acara ini dapat memberikan manfaat bagi ekonomi umat dan perekonomian Indonesia secara luas.

"Semoga Kongres ini membawa banyak kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi umat, ekonomi dan keuangan syariah, dan ekonomi Indonesia secara luas," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Harapan untuk Tetap Berjuang dan Melanjutkan Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setiap orang biasanya punya suatu harapan yang tersimpan dalam hatinya. Bahkan terkadang, berkat harapan itu seseorang bisa tetap berjuang untuk melanjutkan hidup. Sayangnya, beberapa harapan tak selalu sesuai dengan ekspektasi. Tentu ada rasa sedih yang muncul, tapi tentang harapan yang belum tercapai kita tak boleh berhenti untuk terus berjuang. 

Harapan yang tak sesuai ekspektasi itu identik dengan kegagalan yang biasanya bermuara ke rasa putus asa. Namun, jika kita percaya dan terus berjuang dalam apa yang kita inginkan, maka akan terbentuk pula pikiran positif bahwa kita pasti bisa bangkit lagi. Menghadapi situasi yang dipenuhi kesedihan dan membingungkan memang tak mudah. Namun, bukan berarti kita harus larut di dalamnya. Masih ada pilihan lain yang lebih bijak, yaitu dengan mencoba bangkit lagi.

Saat pandangan kita terasa buram karena banyak kegagalan yang harus dihadapi, tak ada salahnya untuk berhenti. Berhenti di sini bukan berati berhenti untuk selamanya, tapi hanya untuk istirahat dan merenungkan kembali harapan kita agar timbul motivasi. Dalam perenungan, kita juga harus bisa mengasah pikiran kita agar apa yang di harapkan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kita tidak boleh mengeluh atau menyerah. Istirahat ini untuk menghilangkan sedikit rasa penat dalam pikiran kita. 

Harapan dalam kehidupan kita itu merupakan cita-cita, keinginan, penantian, kehidupan agar sesuatu itu terjadi. Dalam mengharapkan sesuatu yang terjadi di harapkan, manusia melibatkan manusia lain atau kekuatan lain di hasil yang telah di lakukan dan di tunggu hasilnya. Jadi, yang di harapkan itu adalah hasil jerih payah dirinya dan bantuan kekuatan lain. 

Besar-kecilnya harapan sebenarnya tidak di tentukan oleh luas atau tidaknya wawasan berpikir seseorang, tetapi kepribadian seseorang dapat menentukan dan mengontrol jenis, macam, dan besar kecilnya harap tersebut. Bila kepribadian seseorang kuat, jenis dan harapan akan berbeda dengan orang yang berkepribadiannya lemah. Pribadi yang kuat akan mengontrol harapan yang seefektif dan seefesien mungkin sehingga tidak merugikan bagi dirinya atau bagi orang lain, untuk masa kini atau masa depan, bagi masa di dunia atau di masa akhirat kelak.

Harapan seseorang juga di tentukan oleh kiprah usaha atau kerja kerasnya seseorang. Orang yang berkerja keras akan memiliki harapan yang besar. Untuk memperoleh harapan yang besar, tetapi kemampuannya kurang, biasanya di sertai dengan bantuan tak terduga, yaitu berdoa. 

Sebagaimana kita tahu, ekspektasi adalah suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang. Tentu saja, dalam mencapai ekspektasi tersebut harus melalui tindakan nyata. Pasalnya, banyak orang memiliki ekspektasi tinggi di dalam hidupnya, namun tidak dilalui dengan usaha-usaha yang maksimal.

Kata "ekspektasi" sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu expectation dengan kata dasar expect yang memiliki arti menyangka atau mengharapkan. Dengan kata lain, ekspektasi adalah harapan besar bahwa sesuatu akan terjadi atau menjadi masalah di masa mendatang. 

Ekspektasi menurut para ahli.

Boeree (2005), Ekspektasi adalah harapan kesenangan yang tidak konstan, yang timbul dari gagasan tentang sesuatu di masa mendatang. Adapun kesenangan tersebut ada yang diwujudkan dengan tindakan, namun juga ada yang tidak diwujudkan.

Misalnya, dalam kehidupan kampus seseorang mempunyai harapan akan mendapatkan nilai yang baik pada saat menerima nilai ujian di akhir semester. 

pada waktu kuliah dia dituntun untuk selalu mengikuti perkuliahan, dia pasti akan dihadapkan dengan tugas- tugas, menghadapi ujian, dan lain sebagainya. 

Sebagai seorang mahasiswa, dia pastinya melewati proses-proses tersebut untuk memperoleh nilai di akhir semester. Dibalik proses yang banyak itulah , terkadang sebesar apapun perjuangan kita, tidak semua yang kita harapkan sesuai ekspektasi.

Seperti yang saya alami pada saat pembagian nilai di semester lalu. Padahal menurut perkiraan, saya pasti akan mendapatkan nilai yang memuaskan, tetapi pada kenyataannya apa yang saya dapatkan? Sungguh tidak sesuai dengan perjuangan saya di waktu sebelumnya. Hal tersebut membuat saya menjadi kurang bersemangat dalam hal belajar, saya menjadi putus asa dan kehilangan gairah untuk belajar, akan tetapi saya mencoba untuk menepis apa yang saya pikirkan dan mencoba untuk bangkit lagi. Saya kembali rajin belajar, mengerjakan tugas -tugas yang di berikan .

Penulis: Ermelinda Sima

Editor: Arianto

Read More

Jasa Raharja Fasilitasi Silaturahmi Online Nataru 2021 untuk Mencegah Covid-19 dan Tekan Angka Laka Lantas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Jasa Raharja meluncurkan program silaturahmi online bertajuk “Sayang JR - Silaturahmi Online bersama yang Tersayang Bareng Jasa Raharja”, untuk liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengatakan, program tidak mudik pada libur Nataru dibuat sebagai bentuk dukungan Jasa Raharja terhadap kebijakan pemerintah membatasi mobilitas orang di masa pandemi. Sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan memfasilitasi masyarakat untuk bersilaturahmi secara online dengan keluarga di kampungnya.

“Mudik online merupakan solusi bagi masyarakat untuk tetap bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halamannya, tanpa melakukan perjalanan fisik yang berisiko di masa pandemi covid-19,” kata Dewi Aryani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Untuk silaturahmi online bersama keluarga/kerabat, Jasa Raharja akan memberikan kuota data internet senilai Rp150.000 secara gratis kepada 5.000 pendaftar.

 

Adapun, kata Dewi, pendaftaran dilakukan melalui aplikasi JRku dengan mengikuti syarat antara lain; melampirkan KTP, memiliki nomor pra bayar, wajib membantu sosialisasi kegiatan Sayang JR melalui Instagram dengan menyampaikan kepada minimal 3 orang teman dan mengunggah bukti berupa screen shot pada saat melakukan pendaftaran

Selain itu, lanjutnya, pendaftar harus berada di kota domisili pada saat melakukan pendaftaran, mengisi data diri pendaftar dan keluarga/kerabat di formulir pendaftaran dengan benar dan jujur, domisili pendaftar dan keluarga yang didaftarkan tidak boleh dalam kota yang sama, peserta menyatakan setuju untuk tidak melakukan mobilitas selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

"Data pendaftar akan diverifikasi tim Jasa Raharja sesuai ketentuan yang berlaku. Masa pendaftaran berlangsung hingga Jumat 17 Desember 2021.Sedangkan pembagian pulsa kepada masyarakat yang terpilih akan dilakukan seluruhnya pada 22-23 Desember 2021," ungkapnya.

Disisi lain, Dewi menambahkan, peserta silaturahmi online juga berhak mengikuti puncak acara Sayang JR “Extravaganza” yang diselenggarakan secara live streaming di Youtube pada 23 Desember 2021 dengan total hadiah Rp10 juta.

Asal tahu saja, Acara puncak Sayang JR diisi dengan talkshow dan quiz, serta yang paling menarik adalah Silaturahmi Online antara 5 orang terpilih dengan keluarganya di kampung halaman secara live. Peserta juga akan mendapat hadiah menarik dengan total Hadiah 10 juta Rupiah dari Jasa Raharja. Acara ini akan dipandu Surya Insomia dan Nabila Putri, dengan nara sumber Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwanto. (Arianto)

Read More

Kriteria Berita Hoax Versus Faktual, Ini Jawaban Wilson Lalengke

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Berikut ini adalah tanggapan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, terkait pamflet berisi "ajaran sesat" tentang cara menentukan sebuah berita hoax atau bukan hoax yang diperkenalkan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia dan Mabes Polri. Menurutnya, kebenaran sebuah berita atau informasi bukan ditentukan dari medianya, tapi dari konten dan pihak yang menyampaikan informasi tersebut.

Oleh sebab itu, setiap pewarta diwajibkan untuk menyampaikan berita dengan melengkapi semua unsur yang diperlukan dalam sebuah berita atau artikel. "Setiap berita yang ingin ditayangkan harus memenuhi unsur 5W tambah 1H, yakni: Who, What, When, Where, Why, dan How. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut: Siapa, Apa, Dimana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana," tutur tokoh pers nasional ini dalam sebuah wawancara dengan media Arus News di Jakarta, Rabu (08/12/2021) lalu.

Selain berpedoman kepada rumus 5W plus 1H, Wilson Lalengke juga menekankan pentingnya setiap pewarta dan jurnalis menggunakan filter 3B sebelum menayangkan berita atau artikelnya. “3B itu adalah Benar, Baik, dan Bermanfaat. Setiap berita yang ingin ditayangkan atau disebarluaskan ke publik, semestinya melalui saringan atau filter 3B ini,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu berpesan. (Arianto)

Read More

Menkes Budi Jadi Pemimpin Terpopuler di Media Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terpopuler di media sosial oleh PR Indonesia. Ia dinilai mampu membawa reputasi positif Kementerian Kesehatan di masyarakat. 

Hal itu merupakan hasil dari monitoring Kazee Digital Indonesia. Proses monitoring berlangsung sepanjang 1 Januari sampai 30 September 2021 melalui Twitter, Instagram, dan Facebook. 

Penentuan pemenang didasarkan pada kuantitas ekspos perbincangan positif netizen dan mempertimbangkan konten pemberitaan yang dianalisis secara manual oleh PR Indonesia dan Kazee Digital Indonesia. 

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan Widyawati mengatakan penghargaan tersebut merupakan bukti dari upaya Menkes Budi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sektor kesehatan, serta bekerja sama dengan seluruh jajaran pegawai di Kementerian Kesehatan serta tenaga kesehatan untuk membangun citra positif kementerian di mata publik. 

"Kerja nyata Pak Menkes memang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Penghargaan ini adalah cerminan dari upaya yang dilakukan beliau bersama dengan seluruh tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19," kata Widyawati. 

Pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam forum Jambore PR Indonesia (Jampiro) ke-7 yang digelar oleh Majalah PR Indonesia, Jumat (10/12) di Hotel Aryaduta, Bali. 

Selain Menkes, ada 116 pemimpin organisasi dan public relations lainnya yang mendapatkan predikat Terpopuler dan Berpengaruh di Indonesia. 

Founder dan CEO PR Indonesia Group Asmono Wikan mengatakan dimasa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi dan disrupsi digital ini setiap pemimpin di level apa pun perlu selalu mengevaluasi agenda-agenda komunikasi kepada publik. 

"Dunia berubah, pandemi mengajarkan banyak hal kepada kita semua termasuk para pemimpin bahwa cara dan metode komunikasi harus selalu disesuaikan dari waktu ke waktu. Tujuannya agar upaya menggapai reputasi dapat dicapai," kata Asmono. 

Oleh sebab itu, lanjut Asmono, pencapaian para pemimpin organisasi atau korporasi dan public relation diharapkan mampu menginspirasi banyak pemimpin lain tentang pentingnya komunikasi atau public relation. 

"Jika setiap organisasi ingin meraih prestasi yang lebih gemilang dan semakin dipercaya publik, maka perkuat dan berdayakan tim komunikasi," ucapnya. (Lak/Ant)

Read More

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmi Dilantik Jadi Ketum PB ISSI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) periode 2021-2025.

Sigit dilantik melalui Rapat Kerja Nasional PB ISSI yang digelar pada salah satu Hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (11/12/2021). 

Eks Kabareskrim itu dilantik oleh Ketum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Letjen TNI (P) Marciano Norman. 

Selain Listyo, terdapat perwira tinggi Polri lainnya yang juga turut dilantik menjadi pengurus PB ISSI.

Ia adalah Asrena Kapolri Irjen Wahyu Hadiningrat yang dilantik sebagai Ketua Harian PB ISSI. 

Selanjutnya, Ketua KONI juga melantik sejumlah pengurus ISSI yang berada di daerah.

Para pengurus pun diminta mengucapkan janji prasetia untuk dikukuhkan sebagai anggota ISSI.

"Saya berjanji bahwa saya, senantiasa tunduk dan setia kepada negara kesatuan republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945," kata Letjen TNI (P) Marciano Norman saat membacakan janji prasetia yang diikuti Listyo bersama pengurus PB ISSI lainnya.

"Saya berjanji bahwa saya, senantiasa melaksanakan, patuh dan taat kepada hukum, serta menjunjung tinggi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Komite Olahraga Nasional Indonesia," lanjut dia. 

Selain itu, ada pula nama Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat PB ISSI.

Berikutnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menjabat sebagai Anggota Dewan Penasehat PB ISSI. 

"Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetia yang telah diucapkan, atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia dan selaku pimpinan KONI Pusat secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai PB ISSI masa bakti 2021-2025," tutur Marciano.

Dengan pelantikan ini, Kapolri akan menjabat sebagai Ketua Umum PB ISSI hingga April 2025 mendatang.

Adapun pengukuhan itu berdasarkan hasil Munaslub PB ISSI di FX Tower, Jakarta, Sabtu (3/4/2021).

Jenderal Listyo Sigit yang merupakan calon tunggal terpilih secara aklamasi.

Penetapan tersebut merujuk pada Surat Keputusan yang ditetapkan pada 24 Mei 2021 lalu. (Lak/Tha)

Read More

Promosikan Rempah dan Kuliner Indonesia di Manca Negara Lewat Kampanye Spice Up The World

Duta Nusantara Merdeka | Parapat

Indonesia memiliki anugerah kekayaan alam yang sangat besar berupa rempah-rempah yang kualitasnya sudah diakui di dunia internasional. Ekspor rempah pun telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama tujuan pembeli. Oleh karena itu, potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak, salah satunya melalui kampanye Spice Up The World agar rempah dan kuliner Indonesia dapat semakin mendunia.

“Pemanfaatan komoditas rempah erat kaitannya dengan perkembangan kuliner. Dalam kesempatan ini, saya ingin kita semakin gencar mempromosikan Indonesia dalam kampanye Spice Up The World,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World (ISBFE) 2021 di Hotel Niagara Parapat, Jalan Pembangunan 1 Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (10/12/2021). 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kampanye ini menjadi penting agar citra kuliner Indonesia berbasis rempah dapat lebih dikenal lagi di manca negara. Sebab, tidak dipungkiri saat ini banyak sekali warga asing yang menyukai makanan dan minuman khas Indonesia.

Namun Wapres juga mengingatkan, bahwa peningkatan citra ini perlu diiringi dengan konsistensi dalam kualitas produk yang ditawarkan. Sebab, kualitas tersebut akan menjadi ciri khas yang diingat dan diminati oleh masyarakat luas.

“Kekuatan branding kuliner ini perlu dibangun dengan tetap menonjolkan kualitas produk yang mencerminkan kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kinerja, serta kualitas hidup bangsa Indonesia,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran otoritas untuk bahu membahu mengelola kekayaan bumi non migas ini agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga semakin membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

“Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bangkit untuk mengelola kekayaan bumi kita Indonesia secara bijak, karena itulah keunggulan komparatif kita yang diakui dunia,” pungkas Wapres. 

Tampak hadir dalam acara ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Pangdam I Bukit Barisan Hassanudin, Kapolda Sumatera Utara Panca Putra Simanjuntak, dan Ketua Dewan Rempah Indonesia Gamal Nasir.

Sementara Wapres didampingi oleh  Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Nasir serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, dan Fadhil Hasan. (Lak/Tha)

Read More

Tim Penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Serahkan 17 orang Tersangka ke Rutan Salemba

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyerahkan sebanyak 17 orang hasil Operasi Komplek Permata Cengkareng Jakarta Barat Ke Rutan Salemba Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

Penyerahan tersangka tersebut dilakukan setelah mendapatkan putusan ingkrah dari pengadilan negeri Jakarta Barat

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Akp Moch Taufik Iksan menjelaskan Hari ini kami membawa sebanyak 17 tersangka hasil tangkapan komplek permata beberapa waktu lalu

"Setelah mendapatkan hasil ingkrah dari pengadilan kami menyerahkan tersangka ke rutan salemba, " ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Barat Akp Moch Taufik Iksan saat dikonfirmasi.

Taufik menjelaskan dimana setelah mendapatkan putusan hasil dari pengadilan negeri Jakarta Barat kami langsung menyerahkan ke Rutan salemba sesuai penunjukan dari pihak pengadilan

"Artinya ke 17 tersangka tersebut sudah selesai diputus perkara nya oleh pengadilan dan menjadi tanggung jawab dari pihak rutan," kata Taufik

Dimana hasil putusan hukuman dari pengadilan tentunya berbeda beda sesuai dengan perkara nya mulai dari putusan pengguna narkoba hingga peran pelaku sebagai bandar narkoba.

Seperti diketahui, sebanyak 17 orang terjaring dalam operasi di Komplek permata (kp ambon) yang digelar oleh pihak kepolisian dari polres metro jakarta barat pada bulan agustus 2021 yang lalu.

Operasi tersebut dalam rangka untuk membersihkan dari para penyalahgunaan narkoba dan merubah stigma komplek permata dari daerah yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba.

Selain itu, bapak kapolda metro jaya, Irjen Pol Dr M Fadil Imran membuat terobosan inovasi berupa posko kampung tangguh Jaya dilokasi komplek Permata Kedaung Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat.

"Hal itu sebagai langkah upaya untuk menekan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba dan sebagai tempat untuk Percepatan penanganan Covid-19, dengan menempatkan personel gabungan dan Brimob Polri di posko kampung tangguh Jaya di komplek permata dan melaksanakan piket patroli selama 1x24 jam,"tutupnya.(Arianto)

Read More

Hadiri HUT Ke-45 KPR BTN, Menteri Basuki Ajak Perbankan Aktif Promosikan Program Perumahan Bersubsidi dan Jaga Kualitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak melalui bantuan pembiayaan perumahan. Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu pelaku utama ekosistem perumahan di sisi demand, khususnya dalam penyaluran program bantuan perumahan didorong untuk lebih aktif mempromosikan program penyediaan perumahan bersubsidi dari pemerintah.

Pada tahun 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan direncanakan sebesar Rp28 triliun yang disalurkan melalui empat program subsidi perumahan yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200,000 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 24.426 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) 769.903 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 200.000 unit.

"Untuk penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi pada tahun 2022, Kementerian PUPR akan lebih fokus untuk mendorong para stakeholder, khususnya perbankan dan pengembang agar memperhatikan kualitas perumahan, yang bisa dituangkan dalam perjanjian kerjasama," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutan HUT KPR BTN Ke-45 di Jakarta, Jumat (10/12/2021).

Menurut Menteri Basuki, untuk mewujudkan perumahan yang berkualitas dibutuhkan ddukungan BTN sebagai Lembaga Jasa Keuangan serta BUMN yang sejak awal berkomitmen mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan. Presiden Joko Widodo berpesan dalam memberikan ucapan selamat Hari Bakti PU Ke-76, bahwa ke depan pemerintah akan terus membangun infrastruktur yang lebih berkualitas, smart, dan ramah lingkungan, termasuk juga sektor perumahan guna meningkatkan akses masyarakat mendapatkan hunian yang layak.

"Saya juga berharap Bank BTN dapat bersama-sama mengawasi kualitas dan menyediakan perumahan yang layak huni, serta melakukan pengawasan dan evaluasi dalam proses kepemilikan rumah melalui KPR yang dijalankan," tutur Menteri Basuki.

Kementerian PUPR mengalokasikan pembiayaan perumahan pada 2021 melalui dana FLPP sebesar 157.500 unit, SSB untuk 859.582 unit, SBUM 157.500 unit, dan BP2BT sebanyak 18.950 unit. Kinerja Program Sejuta Rumah menunjukkan trend yang semakin postif setiap tahunnya, kecuali 2 tahun terakhir akibat Pandemi Covid-19.

Menteri Basuki mengucapkan terima kasih kepada BTN sebagai salah satu bank penyalur subsidi pemerintah di sektor perumahan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya pada masa perlambatan sektor properti akibat Pandemi Covid-19.

Turut hadir dalam acara Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja, Komisioner BP Tapera Adi Setianto, Komisaris Utama Bank BTN Chandra Hamzah, dan Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo. (Arianto)

Read More