Rayakan 50 Tahun di Indonesia, Nestlé Dukung Kemitraan Peternakan Sapi Perah Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | Malang

Dalam rangka perayaan 50 tahun Nestlé di Indonesia yang jatuh pada Jum'at (03/12), Nestlé memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para peternak sapi perah yang telah bermitra dan menghadirkan bahan baku setempat berkualitas untuk memenuhi kebutuhan produksi Nestlé di Indonesia.

Sejak 1975, Nestlé Indonesia telah bermitra dengan peternak sapi perah di Jawa Timur dengan memberikan pendampingan teknis dan bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi susu segar serta memastikan keberlanjutan lingkungan. Melalui tim Milk Procurement and Dairy Development (MPDD), Nestlé Indonesia juga memberikan pendampingan dan pelatihan, sejalan dengan misi jangka panjang Nestlé untuk mendukung dan mempercepat transisi ke sistem pangan regeneratif, yang tidak hanya melindungi tetapi juga memulihkan lingkungan untuk generasi mendatang.

​​Sampai saat ini, tim MPDD telah membina 27.000 peternak sapi di Jawa Timur, dengan memberikan pelatihan tentang praktik peternakan sapi perah yang baik dan berkelanjutan, untuk mengoptimalkan produktivitas, meningkatkan kualitas, serta memastikan penerapan yang lebih ramah lingkungan. 

Nestlé Indonesia juga membangun 8 akses air bersih di daerah peternakan sapi perah di Jawa Timur, yang tidak hanya mendukung peternakan-peternakan tersebut, namun juga komunitas sekitar, untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, sejak 2010 Nestlé Indonesia telah membantu membangun 8.400 unit kubah biogas untuk mengolah kotoran sapi menjadi energi terbarukan yang digunakan untuk memasak dan penerangan. 

Di samping itu, slurry yang dihasilkan dari proses pengolahan biogas dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan lahan pakan ternak. Ini menciptakan sistem sirkular pertanian terintegrasi di peternakan sapi perah di Jawa Timur, sejalan dengan ambisi Nestlé untuk mencapai emisi nol karbon (net zero emissions) pada 2050. 

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika yang turut hadir di acara ini, memberikan apresiasinya kepada Nestlé Indonesia atas kemitraan yang telah terjalin antara Nestlé Indonesia dengan komunitas peternak sapi perah Jawa Timur, sejalan dengan ambisi pemerintah untuk mendorong penggunaan bahan baku dan produk yang dihasilkan oleh produsen setempat. “Indonesia memiliki potensi besar sebagai penghasil susu segar, kami sangat mengapresiasi dan mendukung kerja sama antara Nestlé Indonesia dan peternak sapi perah di Indonesia. Saya percaya kerja sama yang telah terjalin dapat senantiasa mendukung dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” tutur Putu Juli Ardika. 

Setiap hari, Nestlé Indonesia membeli lebih dari 750.000 liter susu segar dari 27.000 peternak sapi perah yang tergabung di 40 koperasi dan kelompok peternak di 16 kabupaten di Jawa Timur. Pengembangan susu segar ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku susu segar bagi Pabrik Nestlé Kejayan di Jawa Timur yang menghasilkan produk-produk susu berkualitas seperti susu cair BEAR BRAND dan susu bubuk DANCOW. 

Pada kesempatan yang sama, Drs. H.M. Sanusi, M.M., Bupati Malang, turut menyampaikan apresiasinya kepada Nestlé yang telah memberikan pendampingan dan pelatihan guna mengelola peternakan sapi perah yang berkelanjutan kepada komunitas peternak sapi di Malang. “Selain meningkatkan produktivitas, menjaga lingkungan dan menerapkan praktik berkelanjutan merupakan sebuah prioritas yang harus dilakukan oleh para peternak agar bisa terus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, kami mengapresiasi kemitraan yang telah dibentuk oleh Nestlé selama kurang lebih 46 tahun bersama para peternak sapi perah di Malang.” 

Sementara itu, Ganesan Ampalavanar, Presiden Direktur Nestlé Indonesia menuturkan, Selama 50 tahun, kami berpegang teguh pada komitmen kami untuk berinvestasi di Indonesia, dengan fokus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menggunakan sebanyak mungkin bahan baku setempat, termasuk susu segar, dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia. 

Setiap tahun, kata Ganesan, Nestlé Indonesia membayar sekitar IDR 1,6 triliun untuk pembelian susu segar kepada para peternak sapi perah di pedesaan, yang mendukung pembangunan ekonomi pedesaan dan penghidupan para peternak sapi perah. "Kemitraan ini merupakan wujud nyata keyakinan kami bahwa untuk mencapai sukses jangka panjang, masyarakat sekitar di mana kami beroperasi juga harus sejahtera. Kami berharap kemitraan antara Nestlé Indonesia dan peternak sapi setempat dapat terus berjalan dengan baik," pungkasnya.

Asal tahu saja, di kesempatan ini Nestlé Indonesia bersama dengan Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, M.M., Deputi Perkoperasian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Ahmad Zabadi, dan Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika berkunjung ke kandang percontohan Nestlé di Koperasi Sae Pujon, Malang. (Lak)

Read More

Semarak HUT Armada Ke-76 Tahun 2021, Prajurit Jajaran TNI AL Sabang Gelar Olahraga Bersama

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Armada Ke-76 Tahun 2021, Prajurit Jajaran TNI AL Sabang menggelar olahraga bersama bertempat di Lapangan Dermaga Lanal Sabang, Jalan Malahayati, Gampong Kebun Merica, Kelurahan Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Jumat (3/12/2021).

Kegiatan olahraga bersama diawali dengan pemanasan dilanjutkan dengan Senam SKJ-88 yang dipandu oleh Sdri. Eka dan tim dari Sanggar Senam Sehat, dan diakhiri dengan ramah tamah menikmati sajian polopendem.

Selain menyemarakkan HUT Armada Ke-76, kegiatan olahraga bersama juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara Prajurit TNI AL Jajaran Sabang.

Kegiatan dihadiri oleh

Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., didampingi Ibu Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab I DJA I Lanal Sabang Ibu Novi Ardhi, Kafasharkan Sabang Letkol Laut (T) Teguh Sukrisno, S.T.,M.T., didampingi Ketua Jalasenastri Cabang 5 Korcab I DJA I Fasharkan Sabang Ny. Helga Dinavita, Palaksa Lanal Sabang Letkol Laut (KH) Hoesni, S.Ag., Kabagren Fasharkan Sabang Letkol Laut (S) Muhammad Aulia, Danlanudal Sabang Mayor laut (P) Nasrulloh M.Tr. Opsla., Ka. Akun Lanal Sabang Mayor Laut (S) Donny Anshar Fabrizani, S.E., M.M., BP. Akun Lanal Sabang Kapten Laut (S) Mahdani, S.H. Pgs. Pasminlog Lanal Sabang Kapten Laut (E) Punto Pandowo, Kaurgakkum Denpom Lanal Sabang Kapten Laut (PM) Hadi Kuswanto, Personel Gabungan Perwira Staf, Bintara, Tamtama, dan ASN Lanal Sabang, Rumkital J.Lilipory, Fasharkan Sabang dan Lanudal Sabang, Perwakilan Ibu Jalasenastri Gabungan, Jalasenastri Cabang 3 Korcab I DJA I Lanal Sabang dan Jalasenastri Cabang 5 Korcab I DJA I Fasharkan Sabang.

Rangkaian kegiatan olahraga bersama selesai dalam keadaan aman dan lancar, serta tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. (Arianto)

Read More

Terima ISKINDO, Wapres Dukung Pengembangan Potensi Kelautan untuk Mengurangi Angka Kemiskinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berdasarkan data, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrim di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai. Apabila potensi kelautan di daerah pesisir dapat dikelola dengan baik, besar kemungkinan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan. 

“Kita bisa jadikan satu, pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Kamis siang (2/12/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP ISKINDO Riza Damanik melaporkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pihak industri. 

 

Selain itu, lanjut Riza, belum adanya standar pendapatan bagi para ahli kelautan serta akses pembiayaan untuk pengembangan di bidang kelautan yang masih sangat kecil turut menjadi faktor rendahnya pengembangan potensi kelautan di Indonesia.

Oleh karena itu, Riza menyampaikan tiga masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Kongres Nasional III ISKINDO pada September yang lalu. Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi profesi ahli kelautan. Lembaga ini perlu didirikan mengingat saat ini, sekitar 3 ribu alumni sarjana kelautan yang lulus tiap tahunnya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga asing.

“Untuk memastikan sarjana-sarjana kita bisa mendapatkan sertifikasi nya dalam rangka mengelola potensi kelautan di dalam dan luar negeri,” urai Riza.

Kedua, urai Reza, perlu adanya bursa tenaga kerja untuk menghubungkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan dengan para user pengelola potensi kelautan.

Dan yang ketiga, lanjutnya, perlu adanya afirmasi untuk menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang kelautan.

“Kalau sekarang, rata-rata hanya sekitar 2 persen KUR dari [sektor] kelautan. Padahal kalau kita lihat, 70% dari luas wilayah kita adalah lautan. Harusnya ini punya porsi pembiayaan yang cukup memadai,” terang Riza. 

Terhadap ketiga masukan  tersebut, Wapres menyambut baik dan  menurutnya, beberapa daerah yang memiliki kawasan industry cukup besar seperti Indramayu dan Karawang, seharusnya tidak termasuk kawasan dengan kemiskinan ekstrem apabila potensi kelautannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal.

 

Oleh karena itu, Wapres meminta ISKINDO menyiapkan konsep ekosistem pengelolaan potensi kelautan yang nantinya akan dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

“Saya butuh [konsep] pembangunan ekosistemnya [lebih detail] seperti apa. Supaya benar-benar menjadi potensi bagi Negara kita ini. Saya yakin kalau kita bisa mengembangkannya, bisa baik untuk semua,” pungkas Wapres. 

Selain, Ketum DPP ISKINDO, tampak hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal ISKINDO Ady Candra dan Dewan Pakar Hawisma Tupang serta Muhammad Ilyas.

Sementara dalam pertemuan siang itu, Wapres di damping oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (Lak/Tha)

Read More

Perayaan Akhir Tahun di Mercure Pantai Indah Kapuk Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mercure Pantai Indah Kapuk Jakarta kembali membawa semangat liburan. Hotel memutuskan untuk merayakan 'Natal bernuansa Emas' dengan dua warna Natal yang ikonik, merah dan emas. Warna emas di Natal melambangkan cahaya dan hangat di musim natal. Warna-warna tersebut melambangkan 'hari esok yang lebih cerah', sebuah nilai yang ingin ditanamkan oleh hotel.

Mercure Pantai Indah Kapuk Jakarta mengajak para tamu untuk merayakan keceriaan Natal bersama orang-orang terkasih dengan bersantap di NSNTR (Nusantara) Restaurant. Pilihan khusus masakan lokal otentik serta makanan tradisional yang meriah disajikan untuk menghadirkan semangat liburan.

“Hidangan utama perayaan akhir tahun ini adalah Seafood. Tidak seperti jamuan makan malam biasa, para tamu akan dapat menikmati kesegaran makanan laut ditemani dengan hidangan akhir tahun tradisional lainnya,” kata Chef Agus Stono dalam keterangan tertulis kepada media Duta Nusantara Merdeka. Kamis (02/12)

Selain itu, ujar Chef Agus, Beberapa menu termasuk makanan pembuka yang menggugah selera, kalkun panggang, pilihan Seafood segar, dan makanan penutup bertema perayaan akhir tahun.

Pada kesempatan yang sama, Sean Halpin, Cluster General Manager Mercure Pantai Indah Kapuk Jakarta mengatakan, Untuk menceriakan hari kemenangan, Hampers Natal juga tersedia untuk dibeli di Mercure Pantai Indah Kapuk.

Di musim pemberian hadiah ini, lanjut Sean, hotel menganjurkan para tamu untuk menghargai orang-orang terdekat melalui pemberian hampers. Dengan Rp 200.000 net para tamu akan mendapatkan kue dengan kemasan bertema Natal.

"Dengan harapan untuk tahun depan yang lebih cerah, kami ingin para tamu dapat menutup tahun 2021 dengan kehangatan dan kegembiraan." sebut Sean.

“Untuk membuat momen berkesan bagi para tamu, mulai dari makanan hingga suasana kami persiapkan dengan sepenuh hati. Ini adalah momen yang tepat untuk berkumpul bersama orang-orang yang terkasih dengan semangat liburan”
Christmas Eve Dinner 24 Desember 2021, tersedia mulai pukul 18.00 – 21.00 di NSNTR Restaurant Rp 328,000++ per orang. (Arianto)

Read More

Tips #BelanjaCantik Untuk Sambut Akhir Tahun, Manfaatkan Promo Menarik dari Sociolla

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Akhir tahun selalu dipenuhi berbagai kemeriahan diskon serta promo menarik yang terkadang justru bisa membuat bingung, apalagi ketika berbelanja produk kecantikan yang dibanjiri oleh ribuan brand dan produk dengan kegunaannya masing-masing. Selain tentunya memanfaatkan promo yang tersedia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa produk yang kamu beli itu cocok, bermanfaat dan worth it dengan nominal yang kamu keluarkan. Agar bisa memanfaatkan pengalaman #BelanjaCantik Road to 12.12 Sociolla Beauty Wonderland di Sociolla, aplikasi SOCO serta toko offline Sociolla dengan sebaik mungkin, berikut tips menjadi smart-shopper yang patut diperhatikan oleh para beauty enthusiasts!

Gali Tanggapan dari Beauty Enthusiasts Lainnya

Sebelum melakukan pembelian produk, sebaiknya mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan produk kecantikan yang dibeli akan bermanfaat dan cocok dengan kondisi kulit.  Agar pengalaman #BelanjaCantik jadi semakin mudah, aplikasi SOCO hadir untuk berikan berbagai insight terlengkap dan trusted review dari para SOCO members tentang produk yang diincar. Sekarang tidak usah takut rugi, tidak cocok atau bahkan salah beli produk saat #BelanjaCantik, karena semua informasi lengkap bisa didapatkan  melalui aplikasi SOCO, sociolla.com maupun di toko offline Sociolla.

Edukasi Diri Tentang Kegunaan Produk Incaranmu

Selain itu, para beauty enthusiasts yang sedang mengincar produk skincare berbahan aktif namun masih ragu produk apa yang cocok dengan kondisi kulitnya juga bisa mengunjungi laman “The Active Ingredients Guide” di aplikasi SOCO. Mulai dari fakta menarik mengenai bahan aktif, kelebihannya, cocok untuk jenis kulit apa saja, saran penggunaan, efek samping hingga cara mix and match bahan aktif, semuanya dapat dicari di laman ini. Adanya rekomendasi produk skincare berbahan aktif yang sesuai kebutuhan para beauty enthusiasts, #BelanjaCantik akan semakin mudah dan tidak ribet.

Siapkan Wishlist dan Budget Cukup

Setelah menyisihkan waktu untuk mencari tahu tentang produk-produk kecantikan incaran dan memastikan bahwa nanti akan cocok dengan kondisi, jenis serta warna kulit, saatnya untuk siapkan wishlist dan masukkan produk yang diinginkan ke keranjang belanja. Agar kamu juga tidak jadi over-spending dan dompet tipis setelah belanja, pastikan dulu bahwa memiliki budget yang cukup untuk belanja produk-produk yang ada di wishlist. Pikirkan kembali produk yang dibutuhkan serta nominal uang yang bisa  dikeluarkan tanpa mengganggu cashflow  agar tetap cermat dalam #BelanjaCantik kali in.

Memanfaatkan Berbagai Promo dan Diskon Menarik

Menyambut akhir tahun, tentu saja akan tersedia berbagai promo menarik serta diskon besar-besaran yang bisa  dimanfaatkan untuk belanja produk kecantikan yang selama ini jadi incaran, baik di aplikasi SOCO, sociolla.com  serta toko offline Sociolla. Menuju 12.12 Sociolla Beauty Wonderland, beauty enthusiast dapat bersiap-siap untuk #BelanjaCantik sesuai kebutuhannya dengan berbagai promo yang tersedia secara online maupun offline. Mulai dari 2 hingga 10 Desember 2021, para beauty enthusiast bisa dapatkan diskon hingga 60% serta Daily Voucher untuk berbagai kategori produk berikut:

• 2-3 Desember 2021: Road to 12.12 Make up

• 4-6 Desember 2021: Road to 12.12 Skincare

• 7-8 Desember 2021: Road to 12.12 Personal Care

• 9-10 Desember 2021: Road to 12.12 Edit Special

Selain itu, para beauty enthusiasts juga bisa menikmati pesta #BelanjaCantik 12.12 Sociolla Beauty Wonderland dengan diskon hingga 90%, voucher ekstra 12.12 serta promo gratis ongkir tanpa syarat hanya di 11 dan 12 Desember 2021. Dengan memanfaatkan berbagai promo menarik ini, belanja semua kebutuhan kecantikan akan semakin mudah, nyaman dan penuh keseruan lagi.

“Sociolla senantiasa memberikan pengalaman #BelanjaCantik yang tidak terlupakan bagi para beauty enthusiasts melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland dari Oktober hingga Desember ini. Selain tentunya menghadirkan seleksi produk kecantikan dan perawatan diri yang aman, asli serta 100% bersertifikat BPOM, Sociolla ingin para beauty enthusiasts juga bisa menjadi smart-shopper yang tentunya memahami luar-dalam tentang produk yang dibelinya serta memanfaatkan promo diskon menarik agar kondisi kantong pun tetap aman meskipun telah belanja banyak”, ujar Chrisanti Indiana - Co-Founder & CMO Social Bella.

Melengkapi penawaran menarik 12.12 Sociolla Beauty Wonderland, Sociolla juga senantiasa mendukung industri kecantikan lokal yang semakin hari meningkat terus kualitasnya dan patut disandingkan dengan produk internasional. Melanjutkan komitmennya untuk dukung produk lokal, Sociolla  berkolaborasi dengan Tasya Farasya melalui kampanye Love Local yang mengkurasi produk makeup, skincare, serta body care lokal favoritnya dengan diskon hingga 50% mulai dari 1 hingga 15 Desember 2021 yang bisa ditemukan di Sociolla.

“Dengan berbagai fitur bermanfaat serta promo menarik yang bisa digunakan di aplikasi SOCO, sociolla.com maupun toko offline Sociolla yang kini sudah hadir sebanyak 30 toko yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dapat dipastikan bahwa pengalaman #BelanjaCantik 12.12 kali ini akan sangat worth it bagi para beauty enthusiasts yang sudah menantikannya”, tutup Chrisanti.

Kunjungi aplikasi SOCO, sociolla.com serta toko offline Sociolla terdekat di kotamu untuk dapatkan berbagai diskon dan promo menarik lainnya! (Arianto)

Read More

Buka Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021, Wapres Minta Pengawasan Kepatuhan Kesyariahan dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah Diperkuat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Selain menjadi kebutuhan yang tidak dapat terelakkan di tengah pandemi Covid-19, digitalisasi diyakini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, karena berpotensi menarik generasi muda sebagai penduduk mayoritas yang sudah melek teknologi informasi. Agar digitalisasi ekonomi syariah dapat menjadi pilihan rasional bagi semua orang, pelaku pasar pun dituntut untuk menyediakan produk dan layanan syariah yang lebih kompetitif, mudah diakses, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan penguatan aspek pengawasan kepatuhan kesyariahan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

“Fungsi dan peran DPS sangat vital dalam rangka memastikan dijalankannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah, yang dalam ekonomi digital permasalahannya pasti sangat berbeda dibanding sebelumnya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara daring _Ijtima Sanawi_ DPS se-Indonesia 2021, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (02/12/2021).

Dalam acara yang mengangkat tema “Penguatan Peran DPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam” tersebut, Wapres menekankan,  DPS harus terinformasi dengan baik mengenai digitalisasi ekonomi. Perangkat pengawasan yang menjadi alat DPS dalam bekerja pun harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

“Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini,” ujarnya.

“DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yang punya tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi penetapan fatwa yang sangat memungkinkan untuk cepat merespons kebutuhan tersebut,” imbuh Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta DSN-MUI untuk terus mengembangkan perangkat metodologi penetapan fatwa ( _manhajul ifta_) yang dimilikinya dengan mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama.

“Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah muamalah merupakan ladang yang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, kegiatan ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan lebih menguatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah.

“Saya berharap _Ijtima Sanawi_ DPS se-Indonesia tahun 2021 ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik di antara _stakeholders_ (pemangku kepentingan) ekonomi dan keuangan syariah, sehingga lebih mudah untuk melakukan upaya penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya. 

Sementara itu, mewakili Dewan Pimpinan MUI, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengharapkan semua pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap memiliki komitmen dan istikamah untuk mewujudkan nilai-nilai universal dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Untuk itu, acara ini perlu dioptimalkan bagi para DPS untuk meningkatkan ilmu dan kompetensinya.

“Khusus bagi para Dewan Pengawas Syariah atau DPS, agar dapat mengikuti Ijtima Sanawi ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan ilmu untuk melaksanakan tugas sebagai DPS,” ucap Anwar Abbas. 

Sebagai informasi, Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021 berlangsung pada 2–3 Desember 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pengetahuan para DPS di bidang industri keuangan syariah di lembaga bisnis dan ekonomi syariah. Acara ini tidak hanya diikuti oleh para DPS di seluruh Indonesia dan jajaran pimpinan MUI, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan lain, seperti direksi dan manajemen yang bergerak di bidang syariah, para pelaku yang tergabung dalam asosiasi dan perkumpulan di bidang syariah, dan mitra strategis, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga selaku regulator. Adapun rangkaian kegiatannya telah diawali dengan _Focus Group Discussion_ (FGD) Pra-Ijtima pada 4–11 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub. (Ari/Tha)

Read More

Jaksa Agung Launching Tim Insiden Siber

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada Rabu 01 Desember 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin memberikan sambutan pada Acara Launching Tim Insiden Siber Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Agung Computer Security Incident Response Team (CSIRT) secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta.

Hadir secara virtual dalam acara ini yaitu Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, SH. MH., Jaksa Agung Muda Intelijen Dr. Sunarta, Kepala Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Didik Farhan Alisyahdi, SH. MH., Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Bapak Letnan Jenderal TNI (Purn.) Hinsa Siburian, Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya.

Mengawali sambutannya, Jaksa Agung menyampaikan sebagaimana diketahui pada dewasa ini seluruh sektor kehidupan di dunia telah berubah menuju digitalisasi dan serba otomatis. Internet telah digunakan untuk segalanya (Internet of Things), hal ini ditandai jumlah penggunaan internet di seluruh dunia semakin hari semakin terus meningkat. Bahkan pada kondisi pandemi Covid-19 ini menyebabkan sebagian besar kegiatan manusia beralih dari cara konvensional menjadi modern dengan menggunakan internet. 

Untuk jumlah pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73% dari total 274 juta penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan Indonesia menjadi pengguna internet terbesar keempat dunia.

Jaringan internet saat ini telah tersambung ke seluruh dunia, yang telah memberikan manfaat berupa sarana konektivitas dan komunikasi serta telah memberikan kemudahan akses informasi, pengetahuan, edukasi, alamat, pemetaan, maupun kemudahan berbisnis ataupun hiburan.

“Menghadapi era digital ini, Kejaksaan juga terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Kejaksaan juga sudah menerapkan banyak aplikasi berbasis digital. Mulai penanganan perkara dalam Case Manajemen System (CMS), persuratan dengan Sipede, Kepegawaian dengan aplikasi Simkari, ada E-tilang, E-PNBP sampai Kejaksaan Mobile. Semua terintegrasi dalam program Kejaksaan Digital,” ujar Jaksa Agung.

Namun di sisi lain, Jaksa Agung mengatakan kemajuan dan manfaat penggunaan informasi teknologi tersebut ternyata banyak sekali terjadi insiden keamanan informasi. Baik berupa gangguan pada sistem komputer, serangan virus, akses illegal, kebocoran informasi dan lain sebagainya. 

Untuk merespon insiden keamanan informasi tersebut, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara telah membentuk Government- Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia yang disingkat Gov-CSIRT Indonesia yang memiliki tugas monitoring, menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

Selanjutnya untuk mendukung dan mengoptimalisasi perlindungan sistem atau data termasuk penyelidikan komprehensif atas insiden keamanan siber maka dibentuk Kejaksaan Agung-CSIRT.

“Untuk itu pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan jajarannya yang telah membantu terbentuknya Kejaksaan Agung-CSIRT,” ujar Jaksa Agung. 

Jaksa Agung mengatakan Tim Insiden Siber (CSIRT) Kejaksaan ini merupakan tim kolaborasi yang beranggotakan gabungan antara Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusat Daskrimti) dengan Direktur E Pada Jaksa Agung Muda Intelijen dan oleh karena itu diharapkan tim ini mampu menanggulangi setiap insiden keamanan siber pada sektor pemerintah, khususnya Kejaksaan secara cepat, terarah dan terintegrasi. Selain itu saya berharap tim ini mampu mengakselerasi terbangunnya sistem mitigasi, manajemen krisis dalam setiap penanganan insiden keamanan siber.

Mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung meresmikan Tim Insiden Siber Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Agung Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan mengucapkan selamat bekerja bagi kemajuan institusi, serta diberikan kekuatan, bimbingan, perlindungan untuk senantiasa dapat memberikan kerja dan karya nyata yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Lak/Tha)

Read More

Penerapan PPKM Level 1 Polres Kukar Bagikan Bansos Sembako

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Jajaran Polres Kutai Kartanegara (Kukar) membagikan bantuan sosial (Bansos) yang berupa beras kepada masyarakat yang terdampak wabah covid -19 dan penerapan PPKM level 1. Selasa (30/11/21).

Bantuan berupa paket sembako ini diberikan kepada Warga yang kurang mampu di wilayah kutai kartanegara.

Kegiatan ini merupakan bentuk peduli Polri terhadap masyarakat yang saat ini sedang dalam masa sulit di masa pandemi covid-19, dan inilah upaya kami untuk turut membantu dengan memberikan paket sembako, agar  meringankan beban mereka," ujar Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama melalui Kasi Humas AKP I Ketut Kartika.

Kasi Humas Juga menghimbau agar masyarakat senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5 M, Menggunakan Masker, Mencuci Tangan,  Menjaga jarak, dan Memobilisasi Kerumunan, dengan mengikuti anjuran pemerintah dimasa PPKM level 1. 

"Untuk masyarakat, mari kita berkerja sama melawan covid-19 agar cepat berlalu, Supaya  kita bisa bangkit dari pandemi atau wabah covid19, dan selalu patuhi protokol kesehatan," kata Kasi Humas. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Cak Nanto : Reuni 212 Silahkan Tapi Masih Pandemi ?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau biasa di kenal Cak Nanto menyampaikan di sela sela mengisi materi dalam webinar yang di adakan oleh Organisasi Kepemudaan DPP LIPPI " Yah terkait aksi alumni 212 Menurut saya itu sah sah saja, karena setiap orang punya hak,

sebelumnya ketua Pemuda Muhammadyah  menyatakan boleh boleh saja digelarnya Reuni 212 selama berjalan atas nama dakwah Islam dan silaturahmi antarumat Islam. Tapi kan ini masih pandemi yah gimana kata cak nanto dalam menjawab pertanyaan peserta Webinar pada minggu, 28/11/21/ pukul 16:35 wib 

seperti infomasi  yang beredar di publik 212 bakal di laksanakan pada tanggal 2 Desember 2021 mendatang,  Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali menegaskan bahwa rencana digelarnya Reuni 212 di Ibu Kota belum dapat terlaksana sekalipun kasus Covid-19 sudah melandai.

Kami ingin ada dukungan, bantuan, kesadaran dari teman-teman dari Panitia (Reuni) 212 untuk mempertimbangkan kembali (reuni).

"Seperti yang sudah kami sampaikan, tentu karena masih di masa pandemi, tentu tidak bisa kalau kita melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan penyebaran Covid-19," jelasnya.

Politikus Gerindra itu kemudian bicara bahwa pemerintah berharap supaya masyarakat terlibat membantu program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menekan penularan Covid-19. "Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan mohon ditunda dulu," ucap riza yang di kutip dari kompas.com. **

Read More

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 207 Ton Rotan di Laut Natuna

Duta Nusantara Merdeka | Natuna

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kegiatan Operasi Patroli Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ekspor rotan mentah dengan berat 207 ton pada hari Selasa (16/11) sekitar pukul 22:40 WIB di perairan sekitar Pulau Natuna. 

Rotan mentah yang diangkut KLM MUSFITA tersebut dibawa menuju Malaysia melewati perairan Mempawah, Kalimantan Barat dan dihentikan oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30004 yang saat itu sedang melakukan patroli rutin di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Rotan mentah merupakan barang dilarang ekspor bidang kehutanan sesuai Peraturan  Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang sering diselundupkan dengan modus antar pulau. 

Saat ini KLM MUSFITA beserta muatan rotan mentah dan seluruh awak kapal di atasnya dibawa ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat di Pontianak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atas dugaan tindak pidana Kepabeanan di bidang ekspor sesuai pasal 102A huruf (a) dan/atau Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. 

Sinergi Bea dan Cukai, Kepolisian Republik Indonesia, dan TNI Angkatan Laut senantiasa berkomitmen melakukan pengawasan perairan Indonesia untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal dan mengamankan hak – hak negara, termasuk pengawasan bersama pelayaran dan perdagangan antar pulau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan antar pulau yang resmi berlaku mulai bulan November 2021. (Ari/Tha)

Read More

Semarak Hari Penerbangan Internasional, Lion Air Buka Rute Baru: Surabaya - Labuhan Bajo

Duta Nusantara Merdeka | Labuhan Bajo

Lion Air (kode penerbangan JT) member of Lion Air Group menyampaikan dalam rangka momentum dan menjelang Hari Penerbangan Nasional yang diperingati setiap 7 Desember, hari ini (01/ 12) resmi membuka rute dan destinasi baru penerbangan penumpang berjadwal langsung dari Surabaya melalui Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur (SUB) ke Bandar Udara Internasioal Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (LBJ).

Terbang perdana dengan pilihan jadwal penerbangan terbaik merupakan fokus utama Lion Air dalam menjawab permintaan para penumpang antardestinasi (Surabaya dan Labuan Bajo) di jaringan domestik, dan bagian upaya dalam meningkatkan tren permintaan perjalanan udara serta mengembalikan kepercayaan bahwa terbang itu aman, sehat dan menyenangkan.

Jadwal penerbangan pergi pulang (PP), terdapat perbedaan waktu antara Surabaya dan Labuan Bajo sebagai berikut:

- Lion Air penerbangan nomor JT-810 berangkat dari Bandar Udara Internasional Juanda pukul 06.10 WIB (Waktu Indonesia Barat, GMT+ 07) dan tiba di Bandar Udara Internasional Komodo (LBJ) pukul 08.40 WITA (Waktu Indonesia Tengah, GMT+ 08).

- Lion Air bernomor JT-811 mengudara dari Bandar Udara Internasional Komodo pada 09.20 WITA dan mendarat di Bandar Udara Internasional Juanda pukul 09.50 WIB.

Tarif tiket spesial untuk satu kali terbang (one way) di rute Surabaya ke Labuan Bajo mulai dari Rp. 1.013.500. Untuk harga tiket satu kali penerbangan Labuan Bajo - Surabaya mulai dari Rp. 1.067.300. Dalam menyediakan penerbangan, Lion Air memberikan gratis bagasi 20kg.

Lion Air mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, regulator, pengelola bandar udara, pengatur lalu lintas udara AirNav Indonesia, UPBU Komodo, serta berbagai pihak terkait lainnya, sehingga penerbangan perdana Lion Air dapat berjalan lancar.

Pelepasan terbang pertama dari Bandar Udara Internasional Juanda diilakukan penguntingan pita oleh Area Manager Lion Air Group Jawa Timur, Dyfi Suciati, Plt. Station Manager Lion Air Group Juanda, Yogi Gemananda, serta seluruh awak pesawat: Capt. Rudi Ivan Pangemanan; Kopilot Chaerul Umam; pramugari Revian Erlinda, Annisa Amalia Hapipah, Isan, Brahmandawati Arimbawa dan Tusi Jayanti.

Pada jadwal penerbangan perdana, dilakukan tanda penda pendaratan dengan penyemprotan pada badan pesawat (water salute) setibanya Lion Air JT-810 di Bandar Udara Internasional Komodo. Para penumpang disambut langsung oleh Bupati Kabupaten Manggarai Barat Edistasius Endi, SE., Kepala UPBU Komodo Hariyanto SE., Plt. Kadispar Kabupaten Manggarai Barat Chrispinianus Mesima, Kepala Cabang Pembantu Airnav Labuan Bajo Razaliq, Kepala DPU Pertamina Komodo, Kepala BMKG Komodo, Kepala KKP Komodo, Komandan AURI Labuan Bajo, Komandan Kp3U Komodo, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Manggarai Barat.

Lion Air optimis, ketersedian rute penerbangan Lion Air akan mengakomodir kebutuhan calon penumpang khususnya masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor pariwisata di daerah ini.

Kemudahan Penerbangan yang Saling Terhubung 

Lion Air optimis, ketersedian penerbangan dengan jadwal yang tepat semakin membantu dan berkontribusi positif dalam perkembangan daerah sejalan dengan program pemerintah. Konektivitas “Jawa Timur dan NTT” semakin terbuka sebagai salah satu pusat ekonomi baru yang mempunyai sentra kerajinan, pariwisata, industri kreatif dan pertumbuhan sektor lainnya.

Harapan terbesar, guna mengakomodir kebutuhan wisatawan, pebisnis, dan masyarakat terhadap transportasi udara. Selain itu, dapat menyediakan pilihan penerbangan di dalam negeri (Indonesia) dengan penerbangan Lion Air Group yang saling terhubung.

Penerbangan Lion Air Group melalui Labuan Bajo menawarkan pilihan tujuan ke Denpasar, Alor, Atambua, Bajawa, Ende, Larantuka, Maumere, Tambolaka, Waingapu, Ruteng, Lewoleba, Kupang yang dioperasikan oleh Wings Air. Untuk layanan Batik Air ke Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta di Tangerang.

Lion Air Group di Bandar Udara Internasional Juanda memberikan alternatif rute ke berbagai destinasi antara lain Pontianak, Ketapang, Palangkaraya, Sampit, Banjarmasin, Kotabaru, Balikpapan, Berau, Samarinda, Tarakan, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Timika, Merauke, Bandung, Yogyakarta, Malang, Tanjung Karang, Pangkalpinang, Palembang, Bengkulu, Jambi, Batam, Padang, Pekanbaru, Medan, Banda Aceh, dan kota-ko talainnya.

Sistem Sirkulasi Udara Terjaga Baik 

Seluruh armada Lion Air dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat. HEPA filter membantu menjaga kebersihan udara di kabin dan menyaring lebih dari 99,9% jenis virus, kuman, serangga dan bakteri. Udara di dalam kabin pesawat diperbarui setiap 2-3 menit, sehingga lebih segar. Siklus udara dari toilet (lavatory) dan dapur (galley) langsung dialirkan ke luar pesawat.

Peningkatan kegiatan kebersihan dan sterilisasi pesawat udara Lion Air Group secara berkala dengan metode Aircraft Exterior and Interior Cleaning (AEIC) dijalankan di pusat perawatan pesawat Batam Aero Technic (BAT) dan di berbagai basis bandar udara (base station) dimana pesawat Lion Air Group berada.

Lion Air Group tetap menerapkan semua ketentuan penerbangan yang berlaku selama masa waspada pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini sesuai rekomendasi aturan dari regulator serta komitmen Lion Air Group beroperasi senantiasa mengedepankan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan (safety first) serta dijalankan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. (Arianto)

Read More

Penuh Keakraban, Wapres Terima Kunjungan Kehormatan Menteri Senior Singapura

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Republik Singapura Teo Chee Hean di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu pagi (01/12/2021).

Sekitar enam bulan lalu, Wapres juga sempat melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Menteri Teo tepatnya pada Jumat (21/05/2021).

Dengan demikian, tidak heran jika kedua tokoh ini terlihat begitu akrab saat dapat bersua langsung di Istana Wapres pagi ini. 

“Selamat datang di Indonesia, saya senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Teo,” ucap Wapres.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan rasa turut berbelasungkawa atas wafatnya Ibu Chew Poh Yim, istri Menteri Teo pada 31 Oktober 2021 lalu. 

“Perkenankan saya menyampaikan ucapan turut berduka atas berpulangnya Ibu Chew Poh Yim,” ungkapnya.

Terhadap sambutan hangat Wapres ini, Menteri Teo pun menyampaikan ucapan terima kasih dan mengungkapkan rasa gembiranya dapat bertemu dengan Wapres.

“Terima kasih Bapak Wakil Presiden telah menerima saya hari ini, saya juga menghargai sambutan baik Bapak. Senang dapat bertemu dengan Anda kembali Bapak Wapres,” ungkapnya.

Meski sebelumnya tidak bisa bertemu secara langsung karena situasi pandemi Covid-19, Menteri Teo mengapresiasi Wapres yang terus menjaga hubungan dan komunikasi baik dengan dirinya melalui telepon maupun jalur lainnya.

“Jika situasinya sudah memungkinkan saya ingin mengundang Bapak Wapres untuk bisa datang ke Singapura mengunjungi kami semua,” undangnya.

Selanjutnya, kedua tokoh ini melakukan pertemuan sekitar 30 menit untuk membahas berbagai upaya peningkatan hubungan dan kerjasama Indonesia - Singapura baik di tingkat ASEAN maupun secara bilateral, khususnya dalam bidang investasi, moneter, dan pendidikan. (Ari/Tha)

Read More

Membangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah daerah (pemda) harus membangun tata kelola pemerintahan dan infrastruktur wilayah yang bisa menjawab tantangan zaman. Upaya ini salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI). Dengan begitu, diyakini kebutuhan dan kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, seluruh kota di belahan dunia telah mengusung konsep dan merancang pembangunan wilayah dengan berbagai perangkat digital. Langkah ini untuk menjadikan wilayahnya sebagai kota pintar atau smart city. Upaya ini diyakini semakin mampu memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik. 

Penggunaan teknologi baru, lanjut Safrizal, juga bisa menjadi solusi terhadap sejumlah persoalan, seperti integrasi transportasi, kesehatan, energi, pengelolaan sampah, dan ekonomi. Dengan ekosistem digital ini, pemerintah pusat dan pemda bisa lebih mudah mengelola berbagai urusan seperti data kependudukan, tata kota, serta perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mendukung pembangunan big data pelayanan publik. Dengan demikian, berbagai data pelayanan publik tidak lagi menggunakan dokumen kertas, yang bila dibutuhkan memerlukan waktu pencarian tak sebentar. 

“Pemda jadi mudah memantau pergerakan penduduk dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pemanfaatan TI dan data digital, pemerintah bisa menunjukkan penggunaan anggaran. Ini akan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,” demikian disampaikannya melalui keterangan tertulis, Selasa (30/11/2021). 

Selain itu, sambung Safrizal, sejumlah provinsi, kabupaten, dan kota secara perlahan telah mengonsep sendiri smart city dengan menyesuaikan kebutuhan wilayahnya. Ditjen Bina Adwil, tambahnya, telah menunjukkan tiga kota percontohan penerapan smart city, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Makassar. 

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara masih menjadi rujukan penerapan teknologi, pelayanan publik, pembangunan kota, dan integrasi layanan lainnya. Sebagai contoh, pemerintah pusat bersama DKI Jakarta dan daerah penyangga, saat ini tengah merancang integrasi berbagai moda transportasi, seperti Transjakarta, JakLingko, commuter line, moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan Transjabodetabek. Saat ini, para pemangku kepentingan terus merumuskan integrasi layanan tiket dan tarif sehingga mempermudah akses masyarakat dalam bepergian dan berbiaya murah. 

Selain itu, lanjut Safrizal, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kota Makkasar tak kalah kreatif dalam berinovasi memberikan pelayanan publiknya. Banyuwangi, misalnya, yang memiliki salah satu inovasi berupa mall pelayanan publik. Dengan fasilitas ini, masyarakat yang hendak mengurus segala keperluan terkait pemerintahan cukup mendatangi fasilitas tersebut. 

“Pemkab Banyuwangi pun telah mampu mengajak masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi. Lewat Smart Kampung, masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya untuk ke sana ke mari mengurus administrasi yang diperlukan. Segala potensi daerah bisa dicatat, dikembangkan, dan dipasarkan,” paparnya. 

Dengan satu data itu, kata Safrizal, Pemkab Banyuwangi dengan mudah memetakan kekurangan dan kelebihannya. Tak hanya itu, daerah tersebut juga mampu menentukan program dan kebijakan secara tepat untuk membenahi kekurangan yang masih dihadapi. Dengan demikian, upaya ini akan bermuara pada makin menggeliatnya perekonomian perdesaan. 

“Ini menjadi menahan laju urbanisasi karena masyarakat bisa mendapatkan penghidupan yang layak," imbuhnya. 

Kemudian, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah lama membangun War Room untuk memantau aktivitas dan menerima keluhan masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19, kota itu dengan mudah menambahkan layanan Makassar Recover dalam sistem yang sudah ada. Dengan langkah ini, Pemkot Makassar dapat memantau kondisi kesehatan masyarakat. 

“Praktik-praktik yang sudah ada dan baik ini bisa menjadi contoh bahkan direplikasi ke daerah lain. Pemda lain tidak perlu malu menduplikasi, daripada harus menciptakan sendiri dan menelan biaya yang mahal. Cara ini juga akan meminimalisir banyak aplikasi yang mubazir. Jika bisa diterapkan ke seluruh Indonesia, nantinya bisa dibuat superaplikasi. Tentu kita bicara dan bahas secara bersama-sama terlebih dahulu,” paparnya. 

Di lain sisi, kata Safrizal, sebenarnya sudah ada upaya mereplikasi praktik-praktik dan aplikasi yang sudah terbukti membantu pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Upaya itu dilakukan, baik dengan prakarsa pemerintah pusat seperti yang dilakukan Kemendagri, maupun secara mandiri melalui kerja sama di antara pemda. 

Safrizal menuturkan, untuk memberikan pengetahuan luas tentang smart city dan akses kepada berbagai pihak yang telah lebih dulu menerapkan, pihaknya akan menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 yang berlangsung di Surabaya dari 1 hingga 2 Desember mendatang. 

Gelaran ini merupakan kolaborasi dari tiga pameran dan forum, seperti Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) yang akan diselenggarakan untuk keempat kalinya. Forum lainnya, yakni Indonesia International Water Expo (IIWEX) dan Indonesia International Waste Expo (IIWAS). Selain itu, dalam acara ini akan digelar forum diskusi ihwal bagaimana merancang kota cerdas, pameran produk, dan layananan berbasis TI. 

“Kami juga siap membantu pemda-pemda untuk bekerja sama dengan kota-kota besar di dunia. Ingat, setiap wilayah punya persoalan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda. Jadi belum tentu satu teknologi berhasil di suatu tempat, bisa berguna di wilayah lain. Maka, pemda-pemda juga harus memperkuat dulu riset tentang kebutuhan dasar di masa sekarang dan depan untuk wilayahnya agar penciptaan layanan dan produk bisa tepat sasaran dan guna,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Terima Kepala BKKBN, Wapres Minta Percepat Penanganan Stunting untuk Capai Target Angka Prevalensi 14%

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo beserta jajarannya di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa sore (30/11/2021).

Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan _stunting_ untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024. 

“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan _stunting_), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dalam keterangannya usai turut mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut. 

Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus _stunting_ tinggi. 

“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.  

Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus _stunting_ tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.

“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi _stunting_-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya. 

Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan _stunting_ dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur. 

“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.

Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan _stunting_ sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan _Stunting_.

“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena _stunting_,” sebutnya.

Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022.

“Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang _stunting_-nya tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. 

“Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena _stunting_,” paparnya.

Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan.

“Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, _anemia_ atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini,” jelasnya.

Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” urainya.

Terakhir, Masduki menyebutkan bahwa kehadiran Kepala BKKBN di Istana Wapres selain melaporkan berbagai program penanganan _stunting_ juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Pengentasan _Stunting_ pada pertengahan Desember 2021. 

“Mulai pertengahan Desember nanti itu akan ada semacam peresmian, (sehingga) mengundang Wapres untuk melakukan Gerakan Pengentasan _Stunting_,” pungkasnya.

Turut hadir bersama Kepala BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti, serta Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah. 

Sementara, selain Jubir Masduki Baidlowi, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi. (Arianto)

Read More

Kolaborasi PDIP dengan PMI Gelar Donor Darah di GOR Matraman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kebutuhan darah di DKI Jakarta sangat luar biasa dalam satu hari itu bisa mencapai 1000 sampai 1200 kantong darah. Untuk itu, Dalam rangka mendukung PMI, PDIP bersinergi dengan PMI menggelar donor darah pada Minggu (28/11) di Gedung Olahraga (GOR) Matraman di Jakarta.

"PDIP itu sudah berkontribusi besar terhadap persediaan darah di Provinsi DKI Jakarta. Apalagi di masa pandemi, kebutuhan darah tinggi tetapi peminat untuk pedonornya berkurang, karena tidak boleh berkerumun, tidak boleh kemana-mana, Saya bersyukur PDIP sudah menggagas donor darah rutin di setiap Kecamatan dan mengerahkan semua ranting-ranting yang berada di Kelurahan," kata Drs, Uceng J, MM, Wakil Sekretaris Pengurus PMI Pusat kepada wartawan Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Selain itu, kata Uceng, PMI dengan PDIP sudah punya kerjasama yang luar biasa, PDIP sangat konsisten dengan kegiatan donor darah, dan sudah memiliki agenda dari kecamatan-kecamatan dan itu rutin dilakukan oleh PDIP, kami dari PMI Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kegiatan tersebut dan memfasilitasi dokter, tenaga dan semua perlengkapannya.

Bahkan, lanjut Uceng, Untuk memenuhi kebutuhan darah untuk PMI Provinsi DKI Jakarta yang seharinya 1000-1200 kantong darah. PDIP mengadakan edukasi kepada masyarakat manfaatnya donor darah, kenapa ikut donor darah? Manfaat donor darah buat  pemula antara lain, dia tahu golongan darahnya, HB dan tensinya, itu dari segi kesehatannya. PMI pada dasarnya mendukung semua yang dilakukan oleh PDIP demi kemanusiaan.

"Kedepan, strategi dari PMI Provinsi DKI Jakarta ingin bertemu dengan Pengurus ranting PDIP, ingin memberikan workshop terhadap pengertian manfaat donor darah bagi pedonor," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Peringati Maulid Nabi SAW, BKMT Dumai Gelar Lomba Rebana

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, Pengurus Daerah (PD) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) menggelar lomba Rebana Antara Pengurus Cabang Badan Kontak Majelis Taklim (PC- BKMT) Se-Kota Dumai, Selasa (30/11) di Gedung Sri Bunga Tanjung, Dumai. 

"Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, diikuti 17 grup Rebana yang terdiri dari peserta Ibu-Ibu yang berasal dari kota Dumai dalam rangka perayaan hari Maulid Nabi Muhammad," kata ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Dumai ibu Hj Haslinar S,Sos M,Si di dampingi Bendahara, ibu R. Dona Fitri dan Sekretaris, ibu Yuli.

"Lomba rebana antar kecamatan se-Kota Dumai pada hari ini, akan menjadi suatu kesempatan dimana kita dapat memperbanyak rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga keimanan dan tingkat spiritual kita terhadap Allah semakin bertambah," sebutnya.

Menurut Hj. Haslinar, tujuan dari kegiatan ini pada intinya selain melestarikan kesenian yang bernafaskan Islami juga untuk membangkitkan Seni dan Budaya di kota Dumai melalui kreasi, Inovasi dan kolaborasi yang diharapkan terwujud dan terbentuknya karakter dan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Patriotisme.

"Nilai - nilai yang terkandung dalam seni budaya seperti Rebana ini sangat relevan untuk dikembangkan menjadi bagian dari pembangunan karakter bangsa. Kadang - kadang seni budaya kita sarat dengan pesan, ajaran yang berdaya guna untuk menangkal penetrasi budaya asing yang tidak atau kurang sesuai dengan Jati diri kepribadian bangsa kita. Sebab fenomena tersebut apabila kita tidak antisipasi, besar kemungkinannya akan berpengaruh terhadap bergesernya sendi-sendi pranata kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan bernegara," katanya.

Selain itu, sambungnya, Rebana digunakan sebagai sarana dakwah para penyebar Islam. Dengan Lantunan syair-syair Indah diiringi Rebana, pesan-pesan Mulia agama Islam mampu dikemas dan siap disajikan lewat sentuhan seni artistik musik Islami Yang khas. 

Sampai sekarang kesenian Rebana pun sudah melekat pada masyarakat. Khususnya para pecinta sholawat dan Maulid Nabi SAW atau sebagai sebuah eksistensi budaya Islam yang harus selalu dijaga dan dikembangkan, khususnya di kota Dumai yang kita cintai ini.

"Mudah-mudahan dengan acara ini, membawa keberkahan bagi kita semua. Saya berharap setiap peserta dapat tampil dengan sebaik-baiknya. Dalam arti penuh semangat, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas Dan nilai nilai Persaudaraan, sehingga keberadaan seni budaya Rebana semakin digemari oleh masyarakat luas dan generasi muda kita," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kemendagri Evaluasi Progres Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dilakukan 34 Pemerintah Provinsi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi progres pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilakukan 34 provinsi seluruh Indonesia. Evaluasi tersebut untuk memastikan proses pengukuran di setiap dimensi IPKD telah berjalan baik. Selain itu, langkah ini untuk memonitor kendala apa saja yang dihadapi pemerintah provinsi dalam mengukur IPKD di kabupaten/kota melalui sistem aplikasi yang telah dibangun. 

Dalam evaluasi tersebut diketahui bahwa progres pengukuran IPKD belum optimal. Kondisi ini terjadi karena masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum lengkap menginput data dan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi. 

“Oleh karena itu, peran aktif yang menyuluruh dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan dalam proses pengukuran ini. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah juga telah menyebutkan bahwa pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat memiliki wewenang melakukan pengukuran hasil penginputan IPKD oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya,” ujar Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro saat membuka Rapat Fasilitasi Koordinasi Evaluasi Pelaporan Progres Pengukuran IPKD secara virtual, Senin (29/11/2021). 

Eko menjelaskan, dari hasil pengukuran IPKD tersebut nantinya akan ditetapkan satu daerah terbaik nasional dari masing-masing klaster baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang dikategorikan berdasarkan kemampuan keuangan tinggi, sedang, dan rendah. 

“Daerah yang mendapat predikat terbaik nasional akan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus diusulkan untuk memperoleh insentif sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya. 

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Sumule Tumbo menekankan, pengukuran IPKD sangat diperlukan bagi daerah. Alasannya, pengukuran tersebut dinilai akan mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Selain itu, upaya ini juga diyakini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dapat menyukseskan pengukuran IPKD tersebut. “Dengan begitu, melalui ikhtiar ini pula, berbagai masalah yang menyangkut tata kelola keuangan daerah juga akan dapat dicegah,” terangnya. 

Di sisi lain, Sumule juga menyampaikan agar daerah dapat mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pengukuran IPKD. Ia meminta daerah untuk tidak segan menanyakan berbagai hal yang belum dipahami pada proses pengukuran IPKD kepada tim Badan Litbang Kemendagri. Hal itu terutama menyangkut aspek-aspek teknis yang terdapat di dalam sistem aplikasi. 

“Dimohon agar dalam melakukan pengukuran IPKD, apabila ada kesulitan, pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan kami. Karena sesuai Radiogram Kepala Badan Litbang Kemendagri kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bernomor 070/8750/LITBANG, keseluruhan hasil pengukuran IPKD akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada 6 Desember 2021,” pungkasnya. (Ari/Ant)

Read More

Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021 Jadi Ajang Pertukaran Gagasan dan Teknologi untuk Kota Cerdas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pembangunan kota cerdas atau smart city tidak bisa dilakukan pemerintah semata. Namun, langkah ini memerlukan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat terus mendorong daerah-daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi (TI) dalam berbagai kepentingan.

Gayung pun bersambut, pemerintah daerah (Pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi. Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pada pemecahan masalah di enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal.

Beberapa inovasi yang dinilai baik, kemudian direplikasi oleh daerah lainnya. Di sisi lain, pemerintah pusat tidak ingin kota cerdas hanya sebagai jargon atau perlombaan menciptakan aplikasi. Sedangkan pemanfaatan dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Semangat itulah, yang mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama PT Napindo Media Ashatama dan PT Mavic Media Indonesia menggelar Integrated Technology Event (ITE) Hybrid Event 2021. Gelaran bertajuk “Pembangunan Infrastruktur Cerdas Terpadu untuk Kota Cerdas” ini, akan berlangsung di Grand City Convex Surabaya dari 1 hingga 2 Desember mendatang.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA mengatakan, inovasi dan penerapan teknologi dalam upaya membangun kota cerdas sebaiknya dilakukan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak. Tentu saja, Pemda juga harus mendengar keluhan dan masukan dari masyarakat agar inovasinya tepat sasaran.

“Jangan sampai menciptakan berbagai inovasi dan aplikasi dengan investasi yang besar hanya untuk mengejar titel kota cerdas, tetapi tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kepala daerah harus melihat kebutuhan masyarakat di lapangan. Jika pelayanan dasar sudah disentuh, mulailah beralih ke sektor yang meningkatkan mobilitas dan kelayakan hidup masyarakat,” demikian disampaikan Safrizal melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Dia menjelaskan, saat ini Ditjen Bina Adwil terus mendorong agar seluruh Pemda dapat memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian, terutama sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Pemda-pemda tidak boleh ketinggalan terhadap kemajuan teknologi terbaru yang bisa membantu tata kelola pemerintahan dan pelayanan. Kepala daerah harus mendorong para birokratnya untuk kreatif dan inovatif dalam merancang dan menciptakan layanan. Libatkan pula masyarakat karena terkadang mereka telah berinovasi untuk memenuhi menopang berbagai kegiatannya, seperti usaha, pertanian, dan sebagainya. Pemerintah harus membantu untuk pengembangan yang lebih besar dan bermanfaat luas,” tandasnya.

Safrizal menjelaskan, pada ITE Hybrid Event 2021 akan digelar beberapa forum diskusi dengan beragam tema, seperti “Work Effectively with the Utilization of Collaboration”, “Smart Monitoring System for Waste Management”, dan “Smart Infrastructure (Smart Water)”. Sejumlah kepala daerah akan menjadi pembicara pada forum diskusi tersebut, seperti Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, dan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Sementara narasumber dari pemerintah pusat, yakni Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari. Tak ketinggalan perwakilan dari pihak swasta, seperti Expert and Supervisory Board of Indonesia Water Associaton (IdWA) Sakti Azhar Siregar dan Senior Manager Smart City Development PT Telkom Indonesia Wahyudi.

Pada kesempatan itu juga akan ditampilkan berbagai produk dan layanan dari industri teknologi dan peserta kegiatan lainnya. Safrizal menerangkan, forum dan pemeran ini bisa menjadi ajang mengeluarkan gagasan, pemetaan masalah saat ini dan masa yang akan datang. Kegiatan itu juga dapat menjadi ajang kerja sama dalam menyiapkan teknologi yang tepat untuk pelayanan kepada masyarakat.

(Arianto)

Read More

Terkait Test PCR dan Antigen, Kaukus Masyarakat Sipil Siap Audit PT GSI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi covid-19 membuat rakyat menderita, menelan korban materi serta jiwa. Banyak pihak kehilangan mata pencaharian serta kehilangan penghasilan. Dalam kondisi seperti ini pemerintah wajib mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat umum. 

"Pemerintah tidak boleh membiarkan pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan sepihak dari kondisi pandemi. Pemerintah wajib melindungi masyarakat dari eksploitasi yang merampas keuangan masyarakat atas nama pandemi," kata Ferry Juliantono, Kaukus Masyarakat Sipil dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/11).

Namun, sambung Ferry, faktanya mengenaskan. Pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintah membiarkan pihak swasta menguasai bisnis barang publik seperti test PCR dan test antigen yang seharusnya dikuasai oleh negara. Pemerintah bahkan membiarkan pihak swasta mengeksploitasi pasar untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, dengan cara mengenakan harga yang sangat tinggi dan abnormal.

Ironisnya, lanjut Ferry, perampasan uang masyarakat ini difasilitasi pemerintah dan pejabat negara, dengan membiarkan dan bahkan menetapkan kebijakan harga sangat tinggi. Dengan terbongkarnya keterlibatan pejabat negara yang diberi wewenang atas kebijakan pengendalian pandemi yang juga merangkap sebagai pemilik atau terafiliasi dengan perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen, yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir.

"Maka kami berpendapat bahwa ini adalah tindakan KKN yang bukan saja merugikan masyarakat secara langsung tetapi juga merugikan keuangan negara bila Kementerian Kesehatan, Dinas-Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia membeli PCR dengan harga yang sangat tinggi tersebut," ungkapnya.

Disatu sisi, Luhut Binsar Panjaitan secara terbuka mengakui keterlibatannya di salah satu perusahaan pelaksana test PCR dan Antigen tersebut, yaitu PT GSI. "Namun dia mengaku PT GSI didirikan bukan untuk mencari untung, tetapi untuk tujuan sosial dan membantu masyarakat. Untuk meyakinkan masyarakat, Luhut Binsar Panjaitan bahkan menyatakan perusahaannya, PT GSI, siap di audit," ucapnya.

Asal tahu saja, Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (atau singkatnya Kaukus Masyarakat Sipil) mendukung pernyataan Luhut untuk diaudit, dan mendorong masyarakat agar tidak menduga-duga dan berprasangka buruk terhadap PT GSI yang katanya didirikan untuk aktivitas sosial. Pelaksanaan audit ini menjadi satu-satunya jalan keluar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir.

Selain itu, tegasnya, Untuk mendukung rencana yang sangat baik ini, Kaukus Masyarakat Sipil siap bekerja sama dengan Luhut Binsar Panjaitan, serta sudah menyiapkan Auditor resmi dari KANTOR AKUNTAN PUBLIK.

"Semoga rencana audit ini dapat dilaksanakan secepatnya agar masyarakat Indonesia dapat segera memperoleh kejelasan atas dugaan perampasan uang masyarakat dan negara triliunan rupiah yang dilakukan oleh pengusaha, dan difasilitasi pemerintah melalui penetapan kebijakan harga yang abnormal tinggi," imbuhnya. 

"Kami berharap bahwa rencana audit ini dapat dilakukan secepat mungkin agar masyarakat luas segera mendapat informasi yang lebih valid akan kasus PCR ini," pungkasnya.

Untuk mendorong kelancaran proses pengungkapan Kasus PCR ini, Ferry mengaku, kami siap melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuka Posko Pengaduan Masyarakat, yaitu tempat masyarakat melaporkan atau menyampaikan bukti-bukti terkait kasus PCR ini.

2. Menyiapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang siap ditunjuk oleh Luhut Binsar Panjaitan cq. PT. GSI untuk mengaudit PT. GSI sehingga bisa diketahui jumlah pasti aliran uang dan keuntungan perusahaan tersebut.

Selain Ferry Juliantono, hadir juga dalam kegiatan ini, Novel Baswedan, Anthony Budiawan, Boyamin Saiman dan Refly Harun. (Arianto)

Read More

Hindari Mobilitas di Tengah Pandemi, Kemendagri Membagi Lokasi SKB CPNS Sesuai Domisili Peserta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membagi lokasi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 sesuai dengan domisili peserta. Upaya ini untuk mengurangi mobilitas para peserta di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Kepegawaian Rahajeng Purwianti mewakili Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dalam sambutan pembukaan pelaksanaan SKB Pengadaan PNS Kemendagri Tahun 2021 di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Minggu (28/11/2021).

Rahajeng menjelaskan, peserta yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengikuti tes SKB di Kantor Pusat BKN. Adapun jumlah peserta yang berhak mengikuti tes di Kantor Pusat BKN ini sebanyak 240 orang. Sementara peserta yang berdomisili di luar wilayah Jabodetabek mengikuti tes SKB di 4 Kantor Regional BKN dan 7 Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN dengan jumlah peserta sebanyak 202 orang.

Ia menjelaskan, untuk menghindari penularan Covid-19 pelaksanaan tes ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu seperti mengenakan masker, pelindung wajah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Para peserta juga diwajibkan membawa alat tulis pribadi.

Selain itu, para peserta wajib menunjukkan hasil tes usap PCR dalam kurun waktu 3x24 jam atau tes cepat antigen 1x24 jam dengan keterangan negatif. Mereka juga wajib mengisi dan membawa bukti pengisian formulir deklarasi sehat pada portal https://sscasn.bkn.go.id.

“Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah,” tutur Rahajeng.

Rahajeng berharap, para peserta SKB dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan tim seleksi. Selain itu, para peserta diimbau agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, kejujuran, percaya pada diri sendiri, dan memberikan kemampuan terbaik. Selain itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh panitia, terutama Tim Fasilitasi Computer Assisted Test (CAT) BKN yang telah mendukung sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

”Semoga pelaksanaan seleksi kompetensi bidang pada hari ini dapat berjalan secara baik dan lancar sesuai prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak dipungut biaya,” harapnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan SKB ini merupakan tahapan lanjutan dari Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Administrasi. Dari 8.755 orang yang mengunggah dokumen pendaftarannya melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) hanya 6.286 orang yang lulus administrasi dan berhak mengikuti tahapan SKD. Kemudian dari jumlah itu, sebanyak 442 orang yang dinyatakan lulus tahapan tersebut.

Sedianya, peserta yang dinyatakan lulus SKD sejumlah 591 orang. Angka itu sesuai dengan hitungan 3 kali jumlah formasi jabatan yang dibutuhkan Kemendagri tahun 2021, yakni sebanyak 197 formasi. Namun dari jumlah kebutuhan itu, 17 formasi tidak ada pendaftar, 4 formasi tidak ada peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD, dan 2 formasi tidak hadir mengikuti tahapan SKD. (Arianto)

Read More