Duta Nusantara Merdeka

34 Narapidana Teroris Lapas Gunung Sindur Ikrar Setia NKRI

Redaksi DNM11/10/2021 08:26:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Gunung Sindur

Sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang narapidana tindak pidana khusus terorisme berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Selasa (9/11) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, ke-34 narapidana teroris berjanji setia berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945 serta turut serta melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia.

"Ikrar Setia NKRI bertujuan sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi, yang diucapkan sebagai bentuk kesungguhan serta pengikat tekad dan semangat untuk menegaskan bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan

negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Damari, Kepala Lapas Narkotika Gunung Sindur.

Adapun, kata Damari, tahapan pelaksanaan ikrar NKRI di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur telah dirumuskan sebagai suatu kegiatan yang utuh, intergratif dan berkesinambungan serta sinergitas antara Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Gunung Sindur dengan BNPT, Densus 88, BIN dan KODIM hingga Kementian Sosial.

“Ikrar Setia NKRI ini sebagai bentuk pembuktian pelaku individu dan kelompok untuk bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Sekaligus menjadi pencerah kepada orang-orang di sekitarnya dan membantu pemerintah dalam menghambat proses penyebaran radikalisme di masyarakat,” ungkap Damari.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo menerangkan bahwa dengan telah melaksanakan Ikrar setia ini, narapidana terorisme kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan meningkatkan kesadaran Bela Negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa ini.

Lebih lanjut, Ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Lapas Narkotika Gunung Sindur dalam melaksanakan Pembinaan kepada Narapidana Terorisme, sehingga pada hari ini mampu kembali melaksanakan Upacara Ikrar Setia NKRI kepada 34 (tiga puluh empat) orang Narapidana Terorisme.

“Semoga kedepannya, Lapas Narkotika Gunung Sindur tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum terkait seperti dengan Polres, Densus, BNPT, BIN, Kodim, dan Stake Holder lainnya dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi-nya, terutama dalam membina Napiter,” pesan Soejonggo.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Thurman Hutapea mewakili Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyatakan, ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembinaan kepada narapidana yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Narkotika Gunung Sindur. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai Ideologi Nasional,Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, dan Pemersatu Bangsa.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini, kami berharap hal ini mampu menjadi awal bagi saudara-saudara warga binaan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban baik sebagai individu, masyarakat, dan sebagai warga negara. Bersikap dan bertingkah laku sebagai insan hamba Tuhan, yang mampu menggunakan cipta, rasa, dan karsa secara tepat, sehingga dapat bersikap adil, beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,” pungkasnya. (Arianto)

HUT ke-10, Partai Nasdem Gelar Bakti Sosial di Dumai

Redaksi DNM11/10/2021 07:32:00 AMBakti Sosial, Partai Politik Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Memaknai HUT ke-10 Partai NasDem, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Dumai menggelar acara bakti sosial bersih-bersih di kelurahan Bintan dan kelurahan Sukajadi, kecamatan Dumai Kota. Kegiatan gotong royong tersebut diikuti oleh puluhan kader dan anggota DPRD Fraksi Partai NasDem Kota Dumai pada Selasa. (09/11) dy kelurahan Bintan.

Kegiatan itu dimulai sejak pukul 16.00 WIB di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kelurahan Bintan yang memiliki banyak sampah dari sampah plastik, kayu, daun, kain dan lainnya. Sekitar beberapa jam bergerak, dua mobil truck colt diesel sampah berhasil diangkut.

“Ini sesuai dengan himbauan dari DPP dalam rangka HUT ke-10 Partai NasDem yang diperingati setiap 11 November,” kata Ketua Umum Partai NasDem, Yusman.

Menurut Yusman, himbauan ini ditujukan dan dilaksanakan pengurus dan anggota Partai NasDem di Kota Dumai.

Selain itu, dikatakannya juga, di HUT ke-10 ini Partai NasDem tetap menggaungkan semangat restorasi.

“Restorasi memulihkan atau memajukan bangsa Indonesia sebagaimana visi dan misi Partai NasDem, Satu Dekade Membawa Gerakan Perubahan,” tandasnya.

“Semoga di HUT ke-10 ini, Partai NasDem makin jaya dan solid dalam segala hal yaitu dalam mencapai restorasi,” kata Yusman.

Turut hadir Lurah Kelurahan Bintan, Lurah Kelurahan Sukajadi, LPMK Kelurahan Bintan dan RT setempat. (Arianto)

Dewan Pers Akui Organisasi Wartawan Penyusun Peraturan Pers

Redaksi DNM11/10/2021 07:26:00 AMPers Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pers akhirnya mengakui swa regulasi atau self regulasi adalah azas yang memberikan kebebasan kepada organisasi pers untuk menyusun peraturan di bidang pers. Dewan Pers hanya melaksanakan memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers. Hal itu disampaikan secara tegas Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang dibacakan tiga orang kuasa hukum Dewan Pers secara bergantian pada sidang uji materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi, Selasa (9/11/2021).

Ketua Dewan Pers Mohamad Nuh hadir memberikan keterangan selaku pihak terkait dalam perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945. Dalam keterangan yang dibacakan kuasa hukumnya, Dewan Pers mengatakan, para pemohon mendalilkan Dewan Pers memonopoli peraturan di bidang pers adalah tidak berdasar sama sekali. “Bahwa tafsir yang pada pokoknya Dewan Pers memonopoli segala peraturan pers sebagai kesesatan pikir dari para pemohon,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Pers menyatakan, secara khusus ditetapkannya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan yang didalikan pemohon melanggar UU Pers dan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak berdasar. Karena menurutnya, pihak terkait diberi kewenangan oleh UU Pers untuk meningkatkan kualitas pers nasional.

“Secara demikian peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan diterbitkan sebagai wujud nyata dari fungsi Dewan Pers pada pasal 15 Ayat (2) huruf f,” ungkapnya. Ditambahkannya, apabila mengacu pada putusan pengadilan tinggi DKI sudah tidak relevan, karena mengenai Uji Kompetensi di BNSP sudah ada putusannya bahwa Pelaksanaan UKW dengan Standar Kompetensi Wartawan dinyatakan sah oleh putusan di PT DKI.

Menanggapi keterangan tertulis pihak terkait Dewan Pers dalam sidang kali ini, Hans Kawengian selaku Pemohon mengaku puas dan senang karena Dewan Pers sendiri sudah mengakui di depan Mahkamah Konstitusi dan masyarakat Indonesia melalui tayangan live chanel youtube MK RI, bahwa kewenangan membuat peraturan pers itu ada pada organisasi pers.

Kawengian yang menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah penyusun peraturan pers tentang standar organsiasi wartawan menegaskan, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan yang selama ini diterapkan adalah hanya berdasarkan keputusan sepihak oleh Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers yang ada selama ini, menurutnya, tidak sah karena itu domainnya organisasi pers.

“Sebab hasil keputusan bersama organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 yang disebut Dewan Pers sebagai konsensus, tidak ada satupun dari kami yang memberi kewenangan kepada Dewan Pers untuk merubah keputusan tersebut menjadi Peraturan Dewan Pers,” ungkap Hans Kawengian, selaku salah satu peserta yang ikut menandatangani kesepakatan membuat peraturan pers tentang Standar Organisasi Wartawan dan kesepakatan memberi Penguatan Dewan Pers.

Hans Kawengian yang kini menjabat Ketua Umum Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) menegaskan, seharusnya kesepakatan organisasi-organisasi pers tersebut dijadikan peraturan di masing-masing organisasi pers tentang Standar Oganisasi Wartawan. “Celakanya, peraturan yang kita buat itu dijadikan peraturan Dewan Pers secara sepihak pada tahun 2008, lalu dia (DP) secara sepihak pula menyatakan puluhan organisasi-organisasi pers itu bukan konstituen Dewan Pers karena tidak memenuhi standar organisasi wartawan tesebut,” Ujarnya.

“Sehingga sejak 2008 sampai sekarang kami organisasi pers berbadan hukum yang diakui pemerintah tidak lagi dilibatkan, atau hak konstitusi memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers telah dirampas dan dihilangkan secara sepihak oleh Dewan Pers,” tutur Hans, selaku salah satu pemohon dalam uji materi UU Pers di MK ini.

Di tempat terpisah, Hence Mandagi selaku pemohon lainnya, mengatakan, dalam sidang di MK sudah jelas dan terang benderang Dewan Pers menyatakan, atas dasar konsensus itu diterjemahkan keputusan bersama organisasi-organisasi pers tersebut menjadi Peraturan Dewan Pers. “Ini yang kami uji materi di MK mengenai kalimat memfasiltasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers, agar tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Mandagi di Jakarta.

Mandagi juga menanggapi miring keterangan Dewan Pers terkait peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan melanggar UU Pers dan UU Ketenagakerjaan adalah tidak relevan karena sudah ada putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan UKW di Dewan Pers sah dan tidak perlu melalui BNSP.

Karena menurut Mandagi, keterangan tersebut adalah tidak benar. Karena faktanya, Ia mengatakan, putusan Pengadilan Tinggi DKI justeru Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan peraturan Dewan Pers dan pelaksanaan UKW adalah sah dan merupakan bagian dari perundang-undangan telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI.

“Putusan PN yang menganggap peraturan Dewan Pers itu sah sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, meski permohonan kami untuk membatalkan peraturan Dewan Pers ditolak kerena dianggap itu kewenangan Mahkamah Agung,” ujar Mandagi. Menurutnya, putusan di PT itu tidak dikasasi oleh pemohon karena syarat pembatalan suatu peraturan di MA, peraturan tersebut yang diuji harus masuk dalam lembar negara dan dianggap sebagai peraturan perundang-undangan.

“Nah peratuan Dewan Pers bukan peraturan perundangan dan tidak ada dalam lembar negara. Jadi tidak mengikat, sehingga kami menganggap tidak perlu kasasi,” ungkap Mandagi yang juga adalah Ketua Dewan Pers Indonesia dan Ketua Umum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Sementara itu, pemohon lainnya, Soegiharto Santoso yang ikut hadir dalam sidang kali ini sempat menyapa Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Bahkan Hoky sapaan akrabnya, sempat pula menunjukan Mohammad Nuh ada pada Cover Majalahnya pada saat beliau menjabat Menkominfo.

Hoky yang berprofesi sebagai wartawan sejak tahun 2001, mengaku heran dengan pernyataan Dewan Pers yang meragukan legal standing pihaknya selaku pemohon. Menurut Hoky, bahwa Dewan Pers menyatakan pemohon merupakan pengurus organisasi pers dan individu yang jelas keberadaannya tidak menundukan diri pada hukum tersebut yaitu peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan atau tidak pernah ikut UKW di Dewan Pers.

“Kami justeru tidak mau tunduk pada ketentuan DP tersebut karena praktek UKW di Dewan Pers illegal dan tidak memiliki dasar hukum,” ungkap Hoky. Dia menambahkan, pihaknya kini telah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan.

“Kami memiliki tenaga asesor atau penguji kompetensi yang dilatih secara khusus oleh BNSP, dan Skema kompetensi sudah disahkan oleh BNSP. Selain itu standar kompetensi yang kami gunakan berbasis Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia yang sudah diregistrasi di Kemenaker,” bebernya.

Hoky juga menambahkan, Standar Kompetensi Wartawan yang digunakan Dewan Pers melakukan UKW tidak diakui negara dan tidak sah. “Kami memilih menentukan sikap untuk membentuk Dewan Pers Indonesia agar praktek tidak sah dan melanggar Undang-Undang di Dewan Pers tidak terjadi di Dewan Pers Indonesia. Dan peraturan pers benar-benar diserahkan kewenangannya kepada masing-masing organisasi pers,” pungkasnya.

Dalam sidang ini juga MK telah mengabulkan pemohonan PWI dan LBH Pers untuk menjadi pihak terkait, selanjutnya sidang perkara ini akan dilaksanakan pada 8 Desember 2021. Turut hadir dalam sidang ini kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, SH., MH dan Christo Laurenz Sanaki, SH. (Arianto)

Komisi Fatwa MUI Harus Konsisten Jalani Sistem dan Prosedur Pengambilan Keputusan

Redaksi DNM11/10/2021 07:23:00 AMMUI, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia merupakan forum yang sangat strategis. Sebab, selain melibatkan berbagai pihak penting dalam bidang keumatan, keagamaan dan kenegaraan, forum ini juga membahas berbagai isu strategis yang terjadi dalam aspek kebangsaan. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan kualitas keputusan yang baik, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia harus konsisten ikuti sistem dan prosedur (Sisdur) yang telah disepakati.

“Sudah menjadi keharusan bagi Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) di semua tingkatan konsisten menjalankan sisdur tersebut. Jangan sampai ada komisi fatwa MUI yang menetapkan fatwa tanpa berlandaskan sisdur tersebut,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke VII tahun 2021 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Dalam acara yang bertema “Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa” tersebut, lebih lanjut Wapres menyampaikan, terdapat tiga pedoman sisdur yang menjadi acuan Komisi Fatwa MUI dalam membuat keputusan.

“Berpegang teguh pada prinsip moderat (tawassuthi) yang dianut oleh MUI, dan tidak mengambil sikap keras (tasyaddudi) serta tidak mengambil sikap mempermudah (tasaahuli),” urai Wapres.

Ketiga pedoman tersebut, tambah Wapres, merupakan dasar kuat yang menjadikan seluruh keputusan yang dikeluarkan memiliki legitimasi kuat baik secara kelembagaan, keumatan, maupun kebangsaan. Apabila tidak, maka keputusan yang diambil tidak memiliki legitimasi hukum secara organisasi.

“Sehingga keputusan ijtima ulama ini akan mempunyai legitimasi kuat dan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah dan menjadi pedoman umat Islam,” ungkap Wapres.

“Jika hal itu terjadi (tidak mengikuti sisdur), maka tindakan tersebut menyalahi manhaj (mukholafatul manhaj) MUI yang sudah disepakati, dan keputusan hukumnya tidak punya legitimasi secara organisasi, serta bisa menimbulkan terjadinya perbedaan-perbedaan keputusan fatwa antar komisi fatwa di lingkungan MUI,” lanjutnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasinya kepada seluruh panitia penyelenggara acara atas dedikasi yang telah diberikan melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ini. Ia juga berpesan kepada seluruh ulama yang hadir agar terus berkontribusi dan bersama-sama pemerintah menyukseskan program-program nasional yang telah disusun untuk kemaslahatan umat.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengajak para ulama agar berperan lebih besar bersama Pemerintah dalam menyukseskan berbagai agenda nasional untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Fatwa M. Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari urusan kebangsaan dan keumatan. Karenanya, para ulama memiliki tanggung jawab dalam memberikan arah bagi perbaikan bangsa secara terus menerus seiring dengan peran dakwah yang berkelanjutan tanpa jeda.

Ia juga melaporkan bahwa seluruh keputusan yang akan dihasilkan dari forum ini akan dikaji dan diputuskan dengan memegang teguh prinsip wasathy (moderat) guna merangkul keberagaman yang ada di Indonesia. Sehingga nantinya, diharapkan keputusan yang dihasilkan dari forum ini dapat menjadi konsensus dari para ulama dan organisasi massa Islam dalam menyikapi berbagai permasalahan kebangsaan dan keumatan.

“Forum ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang akan bermanfaat bagi kebaikan bangsa. Mengoptimalkan peran fatwa untuk kepentingan kemaslahatan bangsa sebagaimana tema besar acara ini,” tandas Asrorun.

Selain Ketua MUI Bidang Fatwa, hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum MUI K.H. Miftachul Akhyar, Ketua MUI K.H. Abdullah Jaidi, para Wakil Ketua MUI, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, dan Ketua Baznas Noor Achmad.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Tha/Lak)

Optimalkan Peran Bank Syariah melalui SDM Unggul

Redaksi DNM11/09/2021 12:38:00 PMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Industri halal terus menjadi fokus pemerintah dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Meningkatnya keterbukaan ekonomi membuat semakin terjalinnya hubungan ekonomi antarnegara sehingga bank syariah diharapkan mampu melayani transaksi bertaraf global. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan peranan bank syariah melalui penyiapan SDM yang mampu mendukung kemajuan layanan perbankan syariah.

“Agar peran bank syariah lebih optimal, maka diperlukan penyiapan SDM unggul untuk menciptakan produk dan layanan baru, memperluas jaringan layanan perbankan syariah, dan memperluas literasi kepada masyarakat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara The 2021 Sebelas Maret International Conference on Islamic Economics, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Selasa (09/11/2021).

Menurut Wapres, penguatan bank syariah telah dilakukan dengan mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) dikonversi menjadi bank syariah.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan syariah oleh bank syariah, baik yang sifatnya bank umum maupun bank daerah,” jelasnya.

Wapres pun menegaskan, bank syariah merupakan pilar penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, karena perannya sangat strategis dalam industri produk halal dan perluasan usaha syariah. Untuk itu, bank syariah memiliki peluang kontribusi dalam memajukan industri keuangan syariah.

“Bank syariah di masa depan setidaknya memiliki tiga peranan penting. Pertama, memfasilitasi permodalan kepada pelaku yang bergerak di industri produk halal. Yang kedua, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Ketiga, dapat melayani transaksi besar dan bertaraf global,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berharap kontribusi perguruan tinggi dalam memajukan industri keuangan syariah melalui beragam pemikiran dan SDM yang mumpuni.

“Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran, inovasi, penyiapan SDM, dan mendorong literasi dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Sebelas Maret Djoko Suhardjanto menyampaikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

“Sebagai populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki harapan besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, melalui adanya pesantren, UMKM, dan juga produk-produk halal,” ujar Djoko.

Turut hadir secara virtual Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Izza Mafruhah, Profesor Bidang Keuangan dari University of New Orleans Amerika Serikat Kabir Hassan, dan Malaysia Shariah Advisory Council Aishath Muneeza.

Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, dan Masykuri Abdillah, serta Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi (Arianto)

Lion Air Group Tambah 4 Jejaring RDT-ANTIGEN Tarif Rp 35.000

Redaksi DNM11/09/2021 09:51:00 AMPesawat Terbang Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung

Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group terus mengembangkan layanan pelaksanaan uji kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu “Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-ANTIGEN) tarif terjangkau Rp 35.000“

Lion Air Group bersama Daya Dinamika Sarana Medika (DDSM) meluncurkan lokasi dan layanan uji kesehatan terbaru di Batam, Kepulauan Riau; Bandar Lampung, Lampung dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Layanan 4 (empat) lokasi terbaru RDT-ANTIGEN efektif mulai berlaku pada Senin (08/ 09) mulai mengakomodir kebutuhan calon penumpang, sebagai berikut:

1. Klinik Utama Panacea DDSM RDT-ANTIGEN Rp 35.000 Jalan Tiban Bukit Asri Blok A No. 1 - 5, Tiban Baru, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau 29424 No. Telp. (0778) 801 3000 dan 083184039788

Waktu operasional:

 Setiap hari pukul 07.00 - 22.00 WIB

 Libur nasional – buka (tetap melayani) pukul 07.00 - 22.00 WIB

2. RSIA Bunda Asy-Syifa DDSM RDT-ANTIGEN Rp 35.000 Jalan Dokter Susilo No.54, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212 No. Telp. (0721) 256256

Waktu operasional:

 Setiap hari 24 jam

 Libur nasional – buka (tetap melayani) 24 jam

3. RSIA Ananda Makassar DDSM RDT-ANTIGEN Rp 35.000 Jalan Andi Djemma No.58, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222 No Telp. +62 812-2246-4706

Waktu operasional:

 Setiap hari 24 jam

 Libur nasional – buka (tetap melayani) 24 jam.

4. Klinik Azka Nadhifah Makassar DDSM RDT-ANTIGEN Rp 35.000 Jalan Wijaya Kusuma No.8, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222 No. Telp.: 082188190197

Waktu operasional:

 Setiap hari pukul 09.00 - 21.00 WITA

 Libur nasional – buka (tetap melayani) pukul 09.00 - 21.00 WITA.

Pemberlakuan tarif terjangkau RDT-ANTIGEN Rp 35.000 di lokasi terbaru uji kesehatan telah disesuaikan dengan permintaan dan dinamika pasar yang berkembang. Lion Air Group optimis, ketersediaan layanan uji kesehatan mampu memberikan nilai lebih dan kemudahan setiap calon penumpang agar bisa merencanakan perjalanan udara sehat, aman dan menyenangkan, sebagaimana ketentuan dan persyaratan penerbangan yang diberlakukan.

Lion Air Group bersama faskes tersebut bertujuan guna menyediakan kemudahan bagi penumpang di lingkup kota-kota tersebut dalam mempersiapkan dan melengkapi persyaratan dokumen perjalanan udara, yang akan bepergian menggunakan pesawat udara melalui keberangkatan dari:

1. Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepualuan Riau (BTH),

2. Bandar Udara Radin Inten II Tanjung Karang, Lampung (TKG),

3. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan (UPG).

Dalam menjawab kebutuhan perjalanan udara, Lion Air Group di bandar udara tersebut menawarkan pilihan penerbangan yang akan memberikan kesempatan bagi penumpang guna melanjutkan perjalanan udara secara langsung dan terkoneksi kota-kota lainnya.

Persyaratan RDT-ANTIGEN Lion Air Group bersama fasilitas kesehatan, sebagai berikut:

1. Khusus calon penumpang yang mempunyai tiket pada penerbangan Lion Air Group (Lion Air, Wings Air dan Batik Air), Pembelian tiket (issued ticket) dan informasi perjalanan udara diperoleh melalui: Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia; www.lionair.co.id ; www.batikair.com ; Aplikasi (mobile apps) Lion Air dan Batik Air (pembelian tiket Wings Air juga bisa melalui website dan aplikasi tersebut); Call center 021-6379 8000 dan 0804-1778899; mitra agen perjalanan (tour travel) dan online travel agent (OTA).

2. Voucher bisa dibeli bersamaan pada saat pembelian tiket (issued ticket), 3. Bagi calon penumpang yang sudah memiliki tiket pesawat Lion Air Group dan belum melaksanakan RDT-ANTIGEN, maka pembelian voucher RDT-ANTIGEN hingga 3 jam sebelum keberangkatan dengan menunjukkan kode pemesanan (booking code) melalui sales channel seperti call center, kantor penjualan Lion Air Group, www.lionair.co.id, www.batikair.com, agen perjalanan (tour and travel) dan lainnya.

3. Bagi calon penumpang yang belum memiliki voucher, dapat melakukan uji kesehatan di jejaring fasilitas kesehatan dengan menunjukkan tiket valid dan identitas resmi. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung kepada pihak fasilitas kesehatan.

4. Apabila hasil uji dinyatakan positif (+) Covid-19, maka calon penumpang mengajukan proses perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) atau pengembalian dana tiket (refund) tanpa dikenakan biaya.

Terbang Sehat dan Aman

Fasilitas kesehatan kerjasama Lion Air Group sudah terdaftar big data – new all record (NAR) Kementerian Kesehatan.

Uji kesehatan Covid-19 didukung tenaga medis profesional, kinerja serta tingkat kecepatan penanganan akurat, tepat waktu (real time), praktis, mudah, hemat waktu, efektif dan dikerjakan berdasarkan protokol kesehatan ketat.

Sebelum keberangkatan: calon penumpang diharapkan mengunduh (download) dan registrasi (pengisian) aplikasi PeduliLindungi melalui ponsel pintar (smartphone) masing-masing dari Google Play Store atau Apple Store atau dapat diakses https://pedulilindungi.id/ . Aplikasi ini akan menyimpan dan menunjukkan (terintegrasi) data digital (elektronik) dari setiap calon penumpang berupa:

1. Hasil tes pemeriksaan Covid-19

2. Kartu/ sertfifkat vaksinasi nasional.

Harapan terbesar pengembangan kerjasama faskes uji kesehatan dan inovasi layanan ini akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui transportasi udara, mendorong tren permintaan penerbangan, memenuhi kebutuhan pasar.

Lion Air Group dan faskes kerjasama mendukung program pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus korona (Covid-19) serta bagian usaha memastikan keamanan dan setiap calon penumpang dalam bepergian menggunakan pesawat udara telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Sistem Sirkulasi Udara Terjaga Baik Seluruh armada dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat. HEPA filter membantu menjaga kebersihan udara di kabin dan menyaring lebih dari 99,9% jenis virus, kuman, serangga dan bakteri. Udara di dalam kabin pesawat diperbarui setiap 2-3 menit, sehingga lebih segar. Siklus udara dari toilet (lavatory) dan dapur (galley) langsung dialirkan ke luar pesawat.

Peningkatan kegiatan kebersihan dan sterilisasi pesawat udara Lion Air Group secara berkala dengan metode Aircraft Exterior and Interior Cleaning (AEIC) dijalankan di pusat perawatan pesawat Batam Aero Technic (BAT) dan di berbagai basis bandar udara (base station) dimana pesawat Lion Air Group berada.

Lion Air Group tetap menerapkan semua ketentuan penerbangan yang berlaku selama masa waspada pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini sesuai rekomendasi aturan dari regulator serta komitmen Lion Air Group beroperasi senantiasa mengedepankan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan (safety first) serta dijalankan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. (Arianto)

Ketua MA: PTSP Komitmen Pengadilan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik

Redaksi DNM11/09/2021 09:06:00 AMHukum Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

“Hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pengadilan bertujuan untuk menjawab tantangan ke depan, sekaligus merespons kritik masyarakat terhadap pelayanan pengadilan yang dulunya dianggap kurang transparan dan tidak akuntable. PTSP merupakan komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan terbaik dimulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar, bukan hanya cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi pelayanannya pun mengacu kepada prinsip 5R, yaitu (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) serta 3S, yaitu (Senyum,Salam dan Sapa)”, ujar Ketua Mahkamah Agung dalam acara penyerahaan penghargaan lomba pelayanan terpadu satu pintu dilingkungan peradilan umum, pada hari kamis, 4/11/2021, bertempat diballroom hotel Trans seminyak.

Dalam sambutannya KMA mengatakan pengadilan saat ini telah menjadi tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi dan beberapa undang-undang bahwa kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan secara khusus, berkaitan dengan kekhususannya.

Sesuai dengan Nilai Utama Mahkamah Agung, yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, maka seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus bisa menjadi pengadilan yang “inklusif” dengan mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan, ungkap mantan Kepala Badan Pengawasan.

Acara lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dibagi menjadi enam katagori, yaitu:

Katagori Pengadilan Tinggi

Katagori Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

Katagori pengadilan Negeri Kelas IA

Katagori Pengadilan Negeri Kelas IB

Katagori Pengadilan Negeri Kelas II

Katagori Favorit.

Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat memacu seluruh pengadilan untuk selalu memberikan layanan yang prima dan berkeadilan bagi para pencari keadilan guna mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Penyerahaan penghargaan lomba PTSP ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pembinaan, Ketua kamar Pidana, ketua kamar Militer, Ketua kamar Perdata, Hakim Agung, Panitera, Plt Dirjen Badilum, dan Plt Kepala badan Pengawasan serta para ketua Pengadilan Tingkat banding. (Lak/Tha)

Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai Berbagi Kasih

Redaksi DNM11/09/2021 08:56:00 AMKepedulian Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu pengelola Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai bersama manajemen pun ikut membantu masyarakat yang kurang mampu.

”Setiap bulan, kami membagikan nasi Kotak makanan siap saji, biasa nya rutin hanya di panti asuhan – panti asuhan, namun kali ini sasaran kita ke pengguna jalan di Kota Dumai, mulai jalan Sultan Syarif Kassim, jalan Sudirman, jalan Sukajadi, jalan Budi Kemuliaan dan jalan Dock Yard,” ujar Vera, pengelola Crystal Sky Karaoke & Pub Kota di Dumai, Senin (08/11).

Tidak hanya membagikan nasi bungkus, kata Vera, kita juga membagikan Mukenah kepada kaum Dhuafa yang kurang mampu. "Sasaran kita tukang parkir dan masyarakat kurang mampu yang masih mengais rezeki hingga malam hari," ucapnya.

Vera berharap langkah kecil dan sapaan langsung ke masyarakat ini, dapat memberi sedikit hiburan, harapan, dan semangat untuk menghadapi pandemi yang sudah lama berjalan ini.

"Dengan semangat kebersamaan berbagi ini, Manajemen Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai dan masyarakat akan berjuang melawan Covid-19 hingga pandemi ini berakhir," tandasnya. (Arianto)

Suwarno: Muaythai Harus Terapkan Sistem Penilaian yang Baik

Redaksi DNM11/08/2021 01:23:00 PMOlahraga Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Cabang Olahraga (Cabor) Muaythai terancam tidak akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara (Sumut) tahun 2024.

Untuk itu, Koordinator Muaythai Indonesia menggelar Diskusi Nasional dengan tema "Standarisasi Nasional Tata Kelola Organisasi Modern dan Profesional serta Tata Kelola Pembinaan Prestasi Atlet, Pelatih, Wasit dan Kompetisi yang Bermartabat untuk Membangun Prestasi Internasional".

"Terkait hal tersebut, Pihaknya melakukan beberapa evaluasi pasca PON Papua 2021 kemarin," kata Wakil Ketua Umum I Koni Pusat, Mayor Jenderal TNI (Purn) Suwarno kepada Koran Duta Nusantara Merdeka di Hotel Santika, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Minggu malam (07/11/21).

Menurutnya, Evaluasi dihadapkan dengan penyelenggaraan, sehingga kita akan menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga kedepannya bisa lebih baik.

Mantan Pangdam V/Brawijaya itu juga mengatakan, cabang bela diri sudah banyak yang menerapkan sistem penilaian yang baik, sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan atau komplain dari kalangan atlet dan kontingen dari masing-masing provinsi.

"Kita melihat Taekwondo bagus, tidak ada masalah, Karate tidak ada masalah. Tapi khusus untuk cabang Muaythai ini kita melihat masih banyak yang harus diperbaiki," ucapnya.

Suwarno mengambil contoh, diawali dari sebelum bertanding, atlet sudah menolak untuk melakukan test antigen.

"Saya menyampaikan, kalau yang tidak mau test ya silahkan tidak usah bertanding, kalau seandainya seluruhnya tidak mau ditest antigen, ya silahkan Muaythai dicoret, tidak usah ikut bertanding di PON," tegasnya.

Selain itu, Suwarno juga menyampaikan edaran berdasarkan pengalaman dari PON sebelumnya, pihaknya mengupayakan tidak terjadi perolehan medali emas ganda.

"Ternyata terjadi lagi, masih juga terjadi protes dari Koni-Koni provinsi, yaitu dimenangkannya atlet DKI yang dengan atlet Kaltim," ucapnya.

Atlet tersebut, Suwarno bilang, sudah lempar handuk di ronde pertama, namun dilanjutkan kembali hingga ronde ketiga.

"Yang itu ujung-ujungnya sampai tingkat PB PON, yang mestinya ini tidak boleh juga terjadi, sehingga kami melihat bahwa salah satu sistem yang digunakan (Muaythai) untuk penyelenggaraan pertandingan itu tidak bagus," pungkasnya. (Arianto)

Ke Qatar, Erick Jajaki Sejumlah Kerjasama Investasi Qatar dengan BUMN

Redaksi DNM11/08/2021 09:19:00 AMKunjungan Kerja, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir melanjutkan lawatan kerjanya ke Qatar, Ahad (7/11). Dalam lawatan itu, Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Sheikh Faishal Bin Thani Al Thani, Chief of Asia-Pacific & Africa Investments di Qatar Investment Authority (QIA). Lembaga investasi terbesar dunia yang dimiliki negara Qatar dan juga otoritas yang memiliki saham klub sepak bola Paris Saint Germain (PSG) itu menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Kepada Erick, QIA mengaku terkesan dengan potensi dan perkembangan bisnis di Indonesia. Ini terutama potensi di bidang pariwisata, energi, dan lain-lain, "Syukur Alhamdulillah pertemuan tadi menghasilkan sejumlah poin-poin penting, yang salah satunya minat QIA (Qatar Investment Authority) berinvestasi di bidang pariwisata, energi, dan lain-lain" ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Ahad (7/11).

Menurut Erick, Qatar sangat terkesan dengan pembangunan yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun terakhir di bawah kepempinan Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan potensi sumber daya, baik alam maupun manusia, yang dimiliki Indonesia, para investor percaya untuk berinvestasi. Kepercayaan itu, kata Erick, menjadi bukti bahwa bangsa ini memiliki segala prasyarat untuk terus bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitatas perekonomian. "Ini menandakan betapa besarnya potensi Indonesia di mata dunia. Tentu kerja sama bisnis yang dibangun dengan prinsip saling percaya dan menghormati. Tentu pula dengan prinsip utama kerja sama yang tak sekadar dihitung dari sisi finansial, tapi dampaknya bagi pembangunan manusia," kata Erick.

Dalam lawatannya ke Qatar, Erick juga menyempatkan diri bertemu dengan Menteri Pertahanan Qatar Khalid bin Mohammad Al Attiyah. Pertemuan ini melanjutkan pertemuan awal yang dirajut Menhan Prabowo Subianto. "Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Qatar, Dr. Khalid bin Mohammad Al Attiyah, sebagai follow up kerjasama antara Pindad dengan Barzan Holding Qatar, yang telah dirajut oleh Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo" ujar Erick.

Pertemuan kedua Menteri ini menghasilkan komitmen bersama untuk memajukan industri Pertahanan Indonesia. “Alhamdulillah, dalam pertemuan ini Barzan menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dengan Pindad untuk memajukan industri pertahanan Indonesia. Barzan menyatakan bahwa kerjasama ini nantinya bukan hanya bisnis, namun juga mencakup alih teknologi dan pengembangan SDM Pindad agar dapat bersaing dalam rantai nilai global” kata Erick

Asal tahu saja, Lawatan ke Qatar menjadi lanjutan dari safari Erick ke sejumlah negara. Sebelumnya Erick mendampingi presiden dalam forum G20 di Roma. Di susul dengan pertemuan di Glasgow Skotlandia untuk menghadiri COP26. Lawatan berlanjut ke Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan UEA. (Arianto)

Launching Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan"

Redaksi DNM11/07/2021 12:58:00 PMLaunching Buku Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam Rangka Memperingati 100 Tahun Hoegeng Iman Santoso, Keluarga Besar Hoegeng menggelar Bincang-Bincang dan Launching Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" pada Minggu (07/11) secara offline dan online di Balai Sarwono, Jeruk Purut Jakarta.

"Ide penulisan buku ini muncul saat bertemu Drs. Nanan Soekarna (Purn) dan Komjen Arief Sulistyanto, dirinya disarankan menulis buku yang berisi tentang sosok Kapolri ke-5," kata Putra Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng saat launching buku di Jakarta.

Sekilas isi buku tersebut menceritakan tentang Hoegeng Iman Santoso, salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 pada periode 1968-1971. Namanya mahsyur karena dikenal memiliki pribadi yang cakap dalam bertugas, baik di mata masyarakat dan rekannya, serta memiliki catatan bersih ketika berkarier di kepolisian.

Asal tahu saja, Buku "Dunia Hoegeng, 100 Tahun Keteladanan" setebal 339 halaman karya wartawan senior Farouk Arnaz berdasarkan hasil wawancara terhadap keluarga dan kerabat Hoegeng.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pembicara Bincang-Bincang: Mayjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Watimpres, sahabat Pak Hoegeng; Farouk Arnaz, Penulis Buku dan Aditya S. Hoegeng, Keluarga Hoegeng dengan Moderator Asri Hadi serta Pembawa Acara Ferdy Hasan. (Arianto)

AMH 2021, Menkominfo Dorong Humas Ciptakan Konten Kreatif Berbasis Digital

Redaksi DNM11/07/2021 07:28:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong optimalisasi peran kehumasan dan komunikasi publik dalam mendiseminasi informasi kepada masyarakat. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan peran media kehumasan sangat penting dalam menciptakan konten-konten kreatif agar bisa menjangkau semua masyarakat di semua generasi, baik Generasi Baby Boomers, Generasi Milenial, Generasi Z hingga Post Generasi Z.

“Kita tidak bisa lagi hanya membuat rubrik di media cetak konvensional, namun juga menciptakan konten kreatif berbasis digital seperti video, infografis, podcast hingga virtual reality di kanal komunikasi publik baik media mainstream, media sosial, hingga media online,” ujarnya dalam Acara Malam Anugerah Media Kehumasan 2021 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (04/11/2021).

Menurut Menteri Johnny pelaksanaan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah harus menerapkan inovasi. “Agar konten-konten yang dirilis dapat menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas dengan demografi yang lebih beragam,” paparnya.

Menkominfo menjelaskan inovasi berbasis digital diperlukan seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat di ruang digital terutama generasi milenial dan generasi Z. Menurut Menteri Johnny, sejak pandemi Covid-19, sebanyak 50% generasi milenial dan generasi Z menghabiskan waktu lebih banyak di YouTube, 47% di Facebook, dan 34% di Instagram. Menurutnya, tren komunikasi media digital ini diperkirakan akan terus meningkat bahkan setelah pandemi mereda.

“Dengan semakin beragamnya kelompok sasaran yang berpartisipasi di ruang digital, semakin besar juga ruang kreativitas bagi humas dalam berkarya,” tuturnya.

Menkominfo mengharapkan ajang Anugerah Media Humas tahun 2021 dapat menjadi wadah untuk berkompetisi secara positif di antara insan Humas.

“Saya ucapkan selamat bagi para pemenang pada Anugerah Media Humas tahun 2021 malam ini. Terus semangat untuk para nominator dan instansi humas pemerintah dalam menciptakan karya-karya kreatif Pranata Humas. Mari terus manfaatkan kemajuan teknologi digital dalam praktik kehumasan menuju Indonesia makin digital semakin maju,” ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, komunikasi publik dan kehumasan pemerintah merupakan instrumen-instrumen vital untuk mendiseminasikan informasi kebijakan serta program-program pemerintah dalam menangani Covid-19 secara cepat juga secara efektif.

“Jika kita menilik perjalanan penanganan pandemi Covid-19 di negeri kita, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Humas adalah kinerja yang dituntut untuk terus adaptif dan responsif terhadap perkembangan yang ada,” jelasnya.

Sebagai orkestrator komunikasi publik dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Menkominfo menilai berbagai capaian komunikasi publik selama ini, tidak terlepas dari kerjasama pentahelix yang dibangun, termasuk media kehumasan pemerintah.

“Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Insan Humas pemerintah baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD hingga Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Meski demikian, Menteri Johnny mengingatkan, di era disrupsi Informasi saat ini, data dan informasi yang faktual menjadi semakin esensial untuk menjaga kepercayaan publik dalam upaya komunikasi publik dan kehumasan pemerintah. Merujuk pada pesan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menegaskan arti penting wise journalism bagi para jurnalis dalam mewartakan kabar-kabar terkini, terlebih yang berkaitan dengan Covid-19.

“Hal yang sama juga dapat kita terapkan terhadap upaya komunikasi publik dan kehumasan kita agar tidak hanya sebatas mengungkapkan fakta tetapi juga senantiasa memperhitungkan dampak serta membangun humanisme dari informasi yang dipublikasikan,” tandasnya.

Pemenang AMH 2021

Kompetisi Anugerah Media Humas 2021 terdiri dari 4 kategori yang meliputi; Kategori Siaran Pers (Media Online), Kategori Media Sosial, Kategori Website, dan Kategori Komunikasi Publik.

Kompetisi tersebut melibatkan Humas kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil penilaian para juri, terdapat tiga pemenang dalam setiap kategori.

Kategori Siaran Pers (Media Online) untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Kementerian PUPR, Terbaik II Kemenko Bidang Perekonomian dan Terbaik III Kementerian Ketenagakerjaan.

Kategori Siaran Pers untuk Kelompok Pemerintah Provinsi; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov NTB. Selanjutnya Kategori Siaran Pers untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Kediri, Terbaik II Pemkab Garut dan Terbaik III Pemkab Bogor.

Kategori Media Sosial untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Sekretariat Kabinet, Terbaik II Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Terbaik III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pemenang kategori Media Sosial untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, Terbaik II Pemprov DKI Jakarta dan Terbaik III Pemprov Maluku. Selanjutnya pemenang kategori media sosial untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkab Gunungkidul, Terbaik II Pemkot Tangerang dan Terbaik III Pemda Kabupaten Gowa.

Kategori Website untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Terbaik II Badan Pusat Statistik, Terbaik III Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kategori Website untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov Bali. Selanjutnya kategori website untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Malang, Terbaik II Pemkot Surabaya, Terbaik III Pemkab Gunungkidul.

Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Kementerian dan Lembaga, BUMN, BUMD dan PTN yakni; Terbaik I PT Pertamina, Terbaik II Kementerian Keuangan, Terbaik III Kementerian Pertanian.

Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Provinsi yakni; Terbaik I Pemprov DKI Jakarta, Terbaik II Pemprov Jawa Barat, Terbaik III Pemprov Nusa Tenggara Timur.

Kategori Komunikasi Publik untuk Kelompok Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni; Terbaik I Pemkot Surabaya, Terbaik II Pemkot Tangerang, Terbaik III Pemkab Sumbawa Barat.

Penilaian setiap kategori dilakukan beberapa juri yang kompeten, antara laihn Juri Komunikasi Publik, Emilia Bassar; Juri Siaran Pers, Alfito Deannova; Juri Media Sosial, Wicaksono; dan Juri Website, Metta Dharmasaputra.

Acara itu juga dihadiri Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong; Asisten III Administarsi Umum Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Sunartha. Hadir pula undangan dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, PTN dan perwakilan nominator dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. (Tha/Lak)

FH Unkris Gelar Tasyukuran Sekaligus Mengesahkan 2 Program Unggulan

Redaksi DNM11/07/2021 07:20:00 AMUniversitas Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwiyana (Unkris) menyelenggarakan Acara Pertemuan dan Tasyakur Keberhasilan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2021-2022 di Aula Fakultas Hukum (FH) Unkris, Sabtu, 06/11/2021.

Acara dibuka oleh Dr. Drs. HR. Muchtar Herman Putra, SH., MH selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Unkris, sekaligus dia juga menyampaikan laporan kinerja Plt. Dekan dihadapan pertemuan dosen.

Dalam Laporan Kinerja itu disampaikannya, bahwa FH Unkris telah banyak menyelenggarakan Webinar Nasional baik bidang hukum perdata, pidana maupun tata negara dengan menggandeng narasumber-narasumber yang memiliki nama besar.

FH Unkris secara resmi telah mengesahkan kurikulum baru dengan program unggulan yakni konsentrasi hukum kesehatan dan program PKPA, terang Muchtar.

Lebih lanjut, DR. Mucthar memaparkan, nantinya setiap mahasiswa FH Unkris akan mendapatkan setifikat PKPA setelah lulus tanpa perlu mengikuti pelatihan lagi.

Disamping penyampaian laporan kinerja Plt. Dekan, dalam acara tersebut juga dilaksanakan tasyakur atas keberhasilan Pantita Penerimaan Mahasiswa FH Unkris dalam melaksanakan Promosi dan PMB FH Unkris tahun 2021.

Pencapaian panitia Sipenmaru FH Unkris melampaui target yang diitentukan. Dalam PMB Tahun 2021, FH Unkris berhasil mendapatkan 260 mahasiswa baru.

Terkait hal itu, secara khusus Wisnu Nugraha, SH., MH selaku Ketua Lembaga Promosi dan Informasi Fakultas Hukum Unkris menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada unsur Mahasiswa hingga pegawai promosi yang terlibat secara langsung dalam PMB FH Unkris.

Acara pertemuan dan taysakur ditutup dengan ramah tamah seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Unkris. (Tha/Lak)

STIE Tuah Negeri Kota Dumai Gelar Wisuda ke-III Tahun 2021

Redaksi DNM11/07/2021 07:00:00 AMUniversitas Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Ketua yayasan Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Tuah Negeri Kota Dumai ibu Hj Haslinar S.Sos, M.Si menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda ke III Tahun 2021 pada Sabtu (06/11) di Ballroom The Zury Hotel, Dumai. Kegiatan wisuda Sekolah Tinggi Ekonomi dilaksanakan dengan mematuhi Protokol Kesehatan (ProKes)

Lailani Fitria S.Kom, MM selaku Ketua Prodi Akuntansi STIE - Tuah Negeri Dumai menyampaikan, tahun 2021 Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Tuah Negeri mewisuda mahasiswa yang berasal dari S1 Manajemen ter-akreditasi B.

Melalui wisuda diharapkan para alumni dapat terbentuk menjadi generasi muda yang unggul dan utuh, berperan dalam memajukan bangsa serta memiliki mental yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan perkembangan zaman.

Tentunya, kata Lailani, mahasiswa yang diwisuda harus bersyukur karena apa yang telah dicapai merupakan bantuan dari Allah SWT.

Sementara itu, Ketua Yayasan STIE - Tuah Negeri Dumai ibu Hj Haslinar Zulkifli As, S.Sos, M.Si dalam sambutannya menyampaikan, agar lulusan STIE Tuah Negeri Dumai dapat menerapkan ilmu ekonominya yang telah di dapat untuk lebih mengembangkan perekonomian di Kota Dumai. “Mudah-mudahan lulusan STIE Tuah Negeri ini dengan ekonomi-ekonominya dapat menjadikan Kota Dumai lebih baik lagi,” ucapnya.

Disisi lain, Ia menegaskan, Ini merupakan tantangan bagi adik-adik untuk mengembangkan perekonomian di Kota Dumai mudah-mudahan apa yang di dapat bisa bermanfaat bagi diri saudara khususnya berguna untuk masyarakat Kota Dumai.

Ia berharap, Semoga lulusan dari STIE Tuah Negeri ini bisa menciptakan generasi muda SDM yang unggul sebagai motor penggerak laju pembangunan daerah.

Hj Haslinar meyakini dengan kemampuan yang telah dimiliki selama menimba ilmu, para alumni akan mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, menjadi suatu yang bermanfaat baik dilingkungan kerja maupun masyarakat, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada terbukanya lapangan pekerjaan dan dapat menjadi indikator peningkatan taraf hidup masyarakat di kota Dumai.

Asal tahu saja, Wisuda merupakan upaya kerja keras dari mahasiswa dan para dosen. Wisuda merupakan tahapan awal dalam menggapai jenjang pendidikan selanjutnya, maupun masuk didalam dunia kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Hj Haslinar, skill yang telah dimiliki harus dikemas dengan suatu kecerdasan yaitu disisi emosional dan sprititual, sehingga kemampuan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan.

Hj Haslinar berpesan kepada para alumni jangan pernah lupa kepada orang tua, semua capaian berkat doa kedua orang tua, untuk itu berikanlah yang terbaik kepada orang tua didalam momentum apapun.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kabag Kelembagaan dan Sistem Informasi ibu Tetri Aida, SE, MM, ketua STIE Tuah Negeri beserta jajaran, Dosen, wisudawan, wisudawati, mahasiswa dan mahasiswi. (Arianto)

Wisata Sejarah, Wapres Kunjungi Tugu MacAthur

Redaksi DNM11/06/2021 10:55:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura

Tugu MacArthur yang terletak di atas Gunung Ifar dan berjarak sekitar 15 menit dari Bandara Sentani atau 1 jam dari Kota Jayapura jika ditempuh dengan kendaraan mobil menarik perhatian Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin.

Menggunakan batik warna coklat senada, Wapres dan Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin mengunjungi tugu MacArthur dipandu oleh Ondoafi (Pimpinan Adat) Pendeta Abihud Yakadewa. Tugu MacArthur berbentuk segi lima bercat warna kuning dan hitam, serta terdapat tulisan sejarah tugu tersebut.

Di pagi yang cerah itu, Pdt. Abihud menjelaskan dengan rinci bahwa Tugu MacArthur didirikan oleh pasukan sekutu di bawah komando Jenderal MacArthur saat perang melawan fasisme Jepang pada Perang Dunia II.

"Jenderal Douglas MacArthur adalah seorang jenderal bintang 5 yang meninggal dunia pada 5 April 1964 dalam usia 84 tahun," jelasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu sebelumnya, saat memberikan pidato perpisahan di Kongres Amerika Seriat, MacArthur mengucapkan ungkapan terkenal, yakni _"Old soldiers never die, they just fade away"_ atau berarti "Prajurit tua tidak akan pernah meninggal, dia hanya berangsur menghilang".

Usai mendapat penjelasan tentang sejarah MacArthur, Wapres dan Ibu Wury duduk santai di kursi yang menghadap panorama Danau Sentani dari Puncak Gunung Ifar. Sesekali Wapres menggunakan teropong untuk melihat keseluruhan panorama dari kejauhan.

Usai menikmati panorama Sentani, Wapres dan Ibu beranjak ke Bandara Sentani untuk kembali ke Jakarta. (Lak/Tha)

Anggota KPU dan Bawaslu Bukan Sekadar Penyelenggara Pemilu, Melainkan Juga Penyelenggara Negara

Redaksi DNM11/06/2021 07:41:00 AMKPU Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bahtiar menyampaikan, calon anggota KPU dan Bawaslu bukan sekadar penyelenggara Pemilu, melainkan juga penyelenggara negara. Hal tersebut disampaikannya dalam webinar bertajuk “Sosialisasi Seleksi Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan Tahun 2022-2027”, Jumat (5/11/2021).

Bahtiar mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya berkecimpung selama kurang lebih 20 tahun menjadi mitra KPU-Bawaslu, saat seorang penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) menempatkan dirinya sebagai penyelenggara negara, maka levelnya akan meningkat. Untuk itu, ketika penyelenggara Pemilu telah terpilih, harus tertanam betul dalam dirinya bahwa dia memiliki peran sebagai penyelenggara negara.

“Jadi kualitasnya sebagai negarawan juga harus ada. Jadi bukan hanya orang yang memahami pemilihan,” kata Bahtiar yang notabene Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.

Selain itu, penyelenggara Pemilu juga harus independen. Menurut Bahtiar, independen bukan berarti sendiri, tetapi harus mampu bersenyawa dengan sistem hidup bernegara yang lainnya atau dengan kondisi objektif negara.

“Penyelenggara negara itu kebenarannya tidak tunggal. Dia harus mampu memahami situasi kenegaraan, hukum-hukum kenegaraan yang lainnya, kekuasaan negara yang lain, dan harus bisa bekerja sama,” ungkapnya pada acara yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pol & PUM Kemendagri itu.

Dalam kesempatan itu, Bahtiar pun menegaskan, Timsel membuka kesempatan dan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berinteraksi langsung dengan Timsel. Hal-hal yang kurang lengkap dalam pengumuman bisa ditanyakan langsung kepada Timsel, sehingga masyarakat yang ingin mendaftar dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya.

Langkah itu, kata Bahtiar, juga sebagai upaya agar sistem demokrasi dan kualitas penyelenggaraan Pemilu semakin baik dari hari ke hari, karena digawangi oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi yang juga semakin baik. “Dengan demikian, mudah-mudahan proses ini benar-benar bisa menghasilkan kebaikan dan ada kemajuan dalam rekrutmen,” harapnya. (Lak/Tha)

Tedy Martadila: Kelurahan Angke 0 Kasus COVID-19

Redaksi DNM11/06/2021 07:37:00 AMVaksinasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemenuhan vaksin terhadap masyarakat di berbagai pelosok tanah air Indonesia terus dikebut oleh para satgas gugus Covid-19 di DKI Jakarta. Vaksin jenis Sinovac, Pfizer dan Astrazeneca disiapkan pada pelaksanaan vaksinasi di JL H.Jamhari No.25, Kelurahan Angke Jakarta, Jum'at (05/11).

"Para tenaga kesehatan dari Puskesmas Kelurahan Angke bersama Camat didampingi TNI Polri serta perangkat desa setempat melaksanakan kegiatan vaksinasi di Kantor Kelurahan Angke. Para warga yang mengikuti vaksin di kelurahan tersebut mengaku sangat senang sekali, karena untuk mendapatkan vaksin cukup datang dengan membawa KTP atau KK," kata Lurah Angke Tedy Martadila kepada awak media di Jakarta.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga bernama Anthony, mengaku senang adanya perhatian khusus terhadap warga yang tinggal di Kelurahan Angke. Adanya vaksinasi tersebut disambut gembira dengan antusias warga yang rela antri dengan tetap mematuhi Prokes Covid-19.

Tedy mengatakan, Dirinya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak atas terlaksananya kegiatan vaksin. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Angke, Kelurahan Jembatan Lima dan Kelurahan Jembatan Besi. Bukan hanya itu, warga kelurahan lain dibolehkan juga ikut bergabung mendapatkan vaksinasi.

Selain itu, kata Tedy, Antusias warga sangat tinggi, sehingga pada acara vaksinasi massal yang digelar di Kelurahan Angke tersebut disambut baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan mengikuti vaksinasi.

Alhamdulillah, di Kelurahan Angke sampai hari ini terkonfirmasi Nol kasus Covid-19, ini terjadi karena kerja sama para pihak, baik petugas kesehatan maupun Tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi Covid-19.

"Setidaknya dalam pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Angke tersebut petugas menargetkan minimal 750 Peserta vaksin selama tiga hari dari tanggal 05 - 07 Nopember 2021," pungkasnya. (Arianto)

Jakarta Film Week Bakal Digelar 18-21 November 2021

Redaksi DNM11/06/2021 06:53:00 AMFestival, Film Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Week, festival film berskala Internasional di Jakarta, yang akan berlangsung pada 18 - 21 November 2021 mendatang. Penyelenggaraan Jakarta Film Week dilakukan baik secara online maupun offline. Kegiatan festival secara offline akan diadakan di CGV, Cinema XXI dan Hotel Ashley, sedangkan pemutaran film secara online eksklusif tayang hanya di Vidio.com. Tiket dapat diakses mulai tanggal 10 November melalui Loket.

Turut hadir Andhika Permata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Rina Damayanti selaku Direktur Festival, Shenina Cinnamon selaku Festival Ambassador, Ismail Basbeth selaku Juri, Lisa Siregar selaku Program Coordinator dan Andhy Pulung selaku Board Festival di Jakarta Film Week.

Hadirnya Jakarta Film Week, diharapkan membuka kesempatan dan peluang baru untuk berkarya. Juga diharap bisa menjadi bagian penguatan ekonomi pasca pandemi. Karena itu, Disparekraf ikut memberikan dukungan atas berlangsungnya festival berskala internasional ini.

“Jakarta Film Week dapat menjadi media apresiasi dan edukasi yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan industri film. Inilah saatnya ibukota memiliki ajang apresiasi dan edukasi film yang berkelanjutan,” ungkap Andika Permata, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta saat virtual meeting. Jumat (5/11)

Dalam penyelenggaraannya, Jakarta Film week juga memiliki festival ambassador, yaitu Shenina Cinnamon, yang akan mengajak penonton film, khususnya generasi muda untuk lebih mengenal tentang sebuah festival film.

“Sebagai festival ambassador saya ingin mengajak semua, khususnya generasi muda untuk lebih mengenal apa itu film festival. Bagaimana berjalannya dan ada apa aja di dalamnya. Buat khalayak ramai, mungkin bisa jadi tertarik dan ikut terjun ke industri perfilman setelah ikut hadir. Sementara untuk aktor dan sineas, ini adalah kesempatan untuk mempertemukan film dengan para penontonnya,” ucap Shenina.

Program Jakarta Film Week

Jakarta Film Week akan dibuka dengan world premiere dari film Indonesia yaitu Ranah 3 Warna, produksi MNC Pictures yang disutradarai Guntur Soeharjanto. Sementara Whether The Weather is Fine karya sutradara asal Filipina, Carlo Francisco Manatad akan menjadi film penutup. Sebelumnya film produksi Globe Studios ini tayang perdana di Locarno Film Festival ke-74 dan berkompetisi di The Script Development Fund, Asian Cinema Fund dari Busan International Film Festival 2014.

Program film lain yang akan hadir yaitu Global Feature yang berisi pemutaran film panjang, Global Short yang berisi pemutaran film pendek, dari Indonesia, FIlipina, Malaysia, Thailand, China, Perancis, Jepang, Myanmar, Italia, Kanada, New Zealand, Hongkong, dan Korea Selatan.

Film panjang dan pendek terpilih akan berkompetisi untuk memenangkan Global Feature Award dan Global Short Award. Hadir pula Direction Award, kompetisi khusus untuk film-film Indonesia yang diputar selama festival. Selain itu, para pelaku industri juga berkesempatan untuk memamerkan karya-karya mereka di ruang exhibition dan showcase yang terletak di lokasi utama festival.

Program lain yang fokus pada pendanaan yaitu Jakarta Film Fund. Tim program Jakarta Film Week akan memilih lima ide cerita film pendek yang akan mendapatkan dana dukungan

produksi dan mentoring dari pembuat film professional, movielab penyutradaraan, penulisan naskah dan penyuntingan gambar. Semua film yang telah selesai diproduksi akan ditayangkan pada saat festival berlangsung.

Program lain yang diselenggarakan selama Jakarta Film Week antara lain Masterclass untuk pekerja film profesional, Talks untuk diskusi isu terkini dalam industri film, dan juga Community sebagai wadah bertukar pengalaman dan memperkuat jaringan.

Sementara itu, Rina Damayanti selaku direktur festival mengungkapkan, “Sebagai festival film berskala internasional, Jakarta Film Week menjadi ruang pertemuan filmmaker dan film-film dariberbagai negara untuk memupuk dan mengembangkan jaringan industri kreatif dalam rangka membangun kebersamaan dalam beradaptasi dengan perkembangan baru dunia perfilman pasca pandemi,” ungkap Rina.

Jakarta Film Week diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku industri film Indonesia, terutama di Jakarta agar semakin berkembang baik secara wacana, keterampilan juga pengembangan jaringan. Selain itu dapat menjadi pemicu bagi industri film di daerah lain untuk semakin berkembang sehingga bisa meningkatkan kualitas industri film di Indonesia secara keseluruhan. Seluruh program dan informasi terkait Jakarta Film Week sudah dapat diakses di laman www.jakartafilmweek.com. (Arianto)

APTP Tuntut Transisi yang Adil untuk Pekerja Transportasi Perkotaan

Redaksi DNM11/05/2021 02:10:00 PMBuruh Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aliansi Pekerja Transportasi Publik (APTP) yang terdiri dari Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi (SPDT FSPMI), dan Serikat Pekerja Trans Jakarta (SPT) menggelar konferensi pers sebagai bagian dari Global Week of Action for Urban Transport Workers pada Selasa, 5 November 2021 di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta.

Global week ini merupakan rangkaian dari agenda International Transport Federation (ITF) bersamaan dengan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 1ahun 2021 yang dikenal sebagai COP26 di Glasgow.

Ketua Umum SPKA Edi Suryanto menyampaikan, konferensi pers ini akan dihadiri para jurnalis di Jakarta untuk menyuarakan pentingnya transisi yang adil untuk pekerja transportasi perkotaan. Setidaknya ada 10 (sepuluh) poin yang disuarakan serikat pekerja transportasi dalam momentum COP26 dalam rangka mewujudkan transisi yang adil untuk pekerja transportasi.

Pertama, berkaitan dengan tantangan pekerjaan rentan dan informal. Di sini, harus ada pengakuan terhadap kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Di samping memperluas/mengakui jaminan sosial dan jaminan kesehatan, penyediaan upah layak, dan adanya peta jalan formalisasi bagi pekerja transportasi informal.

Kedua, ketika terjadinya cuaca ekstrem, maka harus ada kenaikan upah dan perlindungan bagi pekerja trasnportasi.

Sedangkan point berikutnya, adalah jaminan pekerjaan untuk pekerja transportasi perkotaan. "Harus ada jaminan pekerjaan tetap dan berkelanjutan selama transisi, termasuk mempertahankan kesempatan tugas-tugas baru, seperti relokasi ke sektor lain dalam sistem transportasi perkotaan, tegasnya.

Ditambahkan Edi, pihaknya juga mendesak agar tidak ada akuisisi di perusahaan kereta api. Slogan SP KA berbunyi: Integrasi, Yes. Akuisisi, No.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SPDT Iswan Abdullah melanjutkan, point keempat adalah adanya dukungan bagi para pensiunan dan pekerja menjclang pensiun yang tidak lagi dipekerjakan oleh perusahaan.

Sedangkan point kelima, harus ada hak sehat dan selamat dari sudut pandang krisis iklim. "Di sini perlu adanya ruang perlindungan bagi pekerja berbasis aplikasi di seluruh kota untuk memberikan perlindungan dari peristiwa cuaca ekstrem dan ruang untuk mengisi daya ponsel, beristirahat, dan memarkir kendaraan mereka. Termasuk adanya sanitasi, meningkatkan cakupan perawatan kesehatan untuk penyakit yang berhubungan dengan paparan polusi udara, dan upah buruh tetap dibayar ketika tidak masuk bekerja karena sakit," ujar Iswan.

Sementara itu, point berikutnya adalah pentingnya untuk mewujudkan transportasi perkotaan yang demokratis. Menyantukan pekerja dan penumpang dalam mendesain, membuat keputusan dan proses pelaksanaan. Termasuk memprioritaskan kerja sama dengan pekerja dan adanya keterwakilan serikat pekerja dalam pembuatan kebijakan.

Sedangkan point ketujuh, lanjut Ketua Umum SPTJ Iyan Oratmangun, perlu adanya keterlibatan sektor publik dengan mempromosikan operator milik publik dan integrasi urban transportasi dengan sektor public.

"Berikutnya, kami meminta adanya kedaulatan teknologi. Dengan artian, pekerja harus tahu dan paham data yang dimiliki melalui penggunaan teknologi baru. Di samping itu, inovasi teknologi harus memperbaiki kondisi kerja, mendukung pekerja selama terjadi cuaca ekstrim memberi stabilitas lebih besar, serta mempromosikan teknologi baru yang dibuat dan pemelîharaannya secara lokal.

Hal lain yang didorong oleh serikat pekerja transportasi adalah perubahan moda transportasi. Transisi itu makin banyak angkutan umum, makin sedikit angkutan pribadi. Rendah emisi harus dipadukan pelayanan yang lebih baik serta tarif yang lebih murah.

Sedangkan yang kesepuluh, perlu ada kesetaraan gender transisi yang adil. Dalam hal ini, pekerja perempuan ditempatkan di pusat transisi, prioritas peluang kerja, formal serta akses layanan bagi perempuan. (Arianto)