Ketentuan PCR bagi Penumpang Pesawat Udara Disesuaikan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketentuan penerapan hasil tes PCR sebagai syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara kembali disesuaikan dengan kondisi dan dinamika terkini. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan tren kasus Covid-19 yang semakin melandai dan juga aspirasi publik, serta masukan konstruktif dari berbagai kalangan.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA. Dia mengatakan, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan pesawat udara harus menunjukkan PCR (H-3), baik yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali maupun antarwilayah Jawa dan Bali.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. “Di samping itu, setiap penumpang pesawat terbang harus sudah divaksin minimal dosis pertama dengan bukti vaksinasi yang ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi,” ujar Safrizal.

Sementara itu, bagi penumpang yang menggunakan pesawat terbang antarwilayah di luar Jawa dan Bali, selain bukti vaksinasi minimal dosis pertama, juga harus menunjukkan hasil PCR (H-3) atau antigen (H-1). Hal ini sebagaimana diatur melalui Inmendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rapat kabinet terbatas pada tanggal 25 Oktober 2021 bahwa hasil PCR test sebagai syarat perjalanan untuk pesawat terbang dilakukan penyesuaian berlaku selama 3x24 jam (H-3),” ujarnya.

Di samping itu, terkait tes PCR ini juga dilakukan penyesuaian tarif. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK 02.02/1/3843/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, harga maksimal tes PCR yaitu Rp275 ribu untuk wilayah Jawa dan Bali, dan Rp300 ribu untuk luar Jawa dan Bali. Adapun hasilnya mesti dikeluarkan dalam jangka waktu maksimal 1x24 jam. “Hal ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan reliabilitas PCR test bagi masyarakat,” kata Safrizal.

Selain itu, kebijakan perpanjangan masa berlaku PCR ini diharapakan dapat membantu kabupaten/kota yang belum memiliki Laboratorium PCR. Sebab, pada daerah tersebut, biasanya sampel pemeriksaan dikirim ke kabupaten/kota terdekat yang memiliki Laboratorium PCR untuk diuji. Dengan demikian, hal ini tentunya berdampak pada durasi waktu penyelesaian hasil tes. “Lebih lanjut, pemberlakuan tes PCR terhadap (penumpang) pesawat terbang akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Safrizal pun menekankan, pemerintah mengambil kebijakan tersebut secara cermat dengan berbagai pertimbangan, di antaranya: masih sangat terbatasnya laboratorium PCR yang ada di beberapa kabupaten/kota, terutama antarpulau di luar Jawa-Bali; untuk menerapkan prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menerapkan protokol kesehatan, karena mobilitas masyarakat yang meningkat melalui moda transportasi umum; dan untuk proses pengendalian dan antisipasi adanya potensi munculnya varian baru Covid-19.

Terakhir, Safrizal juga mengungkapkan, menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah masuk kategori rendah risiko. Namun demikian, kata dia, pandemi belum sepenuhnya selesai. Untuk itu, ia meminta agar penerapan disiplin protokol kesehatan terus ditingkatkan. “Tidak boleh kendor dan bahkan terus diperkuat, paralel dengan implementasi tracing dan tracking melalui aplikasi Peduli Lindungi,” tandasnya. (Tha/Lak)

Read More

Dukung Kebangkitan Ekonomi Umat, MES Harus Kawal Program Syariah yang Konkret dan Terukur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi umat pada masa pandemi Covid-19, pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus berkomitmen mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Program  ini fokus pada industri halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah. Untuk mendukung upaya tersebut, lembaga-lembaga mitra pemerintah seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) perlu bersinergi mengimplementasikan program-program kerja yang konkret dan terukur.

“MES harus dapat mengawal implementasi empat fokus tersebut dalam bentuk program kongkrit, yang nantinya setiap program bisa diukur kemajuannya dari waktu ke waktu,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara virtual Silaturrahim Kerja Nasional (Silaknas) MES 2021, dari Kediaman Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (29/10/2021).

Lebih jauh, Wapres mengharapkan MES secara khusus dapat memainkan peran sebagai motor penggerak dalam melahirkan pengusaha-pengusaha syariah di berbagai daerah, selaras dengan fokus keempat program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

“Kehadiran MES harus dapat dirasakan oleh masyarakat, menghadirkan solusi bagi kemaslahatan masyarakat, dan menjadi motor penggerak dalam pengembangan usaha masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” pesannya.

Oleh karena itu, Wapres menyambut baik dan mengapresiasi MES karena telah menginisiasi berbagai inovasi dan kolaborasi dengan KNEKS, IAEI, dan KADIN sebagai upaya membangun program pusat inkubasi dan pemberdayaan para pengusaha syariah di berbagai daerah. 

“Kunci utama keberhasilan dalam percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terletak pada sinergi dan kolaborasi yang terpadu antarlembaga ataupun organisasi,” imbuhnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, silaknas MES dengan tajuk “Mendorong Kebangkitan Ekonomi Umat melalui Penguatan Sinergi dan Optimalisasi Potensi Organisasi” ini dapat membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.

“Saya ucapkan selamat melaksanakan SILAKNAS MES 2021, semoga berjalan dengan lancar dan memberikan kemanfatan sebesar-besarnya bagi kemajuan bersama,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) MES Erick Thohir mengemukakan inisiatif-inisiatif yang telah dikolaborasikan MES dengan sejumlah kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swasta, ataupun organisasi/asosiasi. Inisiatif tersebut, antara lain, peluncuran indeks saham syariah IDX-MES BUMN 17 (kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia), pemberdayaan ekonomi pesantren melalui pengembangan program Pertashop (kerja sama dengan PT Pertamina dan PT Bank Syariah Indonesia), pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan balai latihan kerja/BLK komunitas (kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan), promosi dan pendampingan ekspor halal melalui Indonesia International Halal Fair (kerja sama dengan Bank Indonesia), pendampingan program vaksinasi COVID-19 (kerja sama dengan Pengurus Wilayah MES DKI Jakarta dan Enesis Group), pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM dan pengembangan Pasar Syariah/Pasyar sebagai platform promosi produk-produk halal UMKM binaan MES (kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan PT Surveyor Indonesia), serta kompetisi inovasi investasi keuangan haji (kerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji).

Selain itu, Erick menambahkan, kelembagaan MES juga terus dioptimalkan, baik melalui perluasan jaringan di luar negeri maupun penambahan dan/atau pembentukan baru badan-badan internal di bawah MES. Semua langkah dan kolaborasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia guna menyejahterakan umat.

“Semoga kerja sama yang dibangun ini dapat terus berlanjut serta turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia,” ujar Erick Thohir.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran PP MES beserta pengurus wilayah, pengurus daerah, dan pengurus wilayah khusus di luar negeri.

Sementara Wapres didampingi Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (Arianto)

Read More

Garuda Dipercaya untuk Kunjungan Luar Negeri Pertama Presiden di Masa Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Jokowi melakukan kunjungan luar negeri perdananya di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan pesawat Garuda. Pemilihan pesawat Garuda dalam kunjungan ke Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab ini didasarkan pertimbangan keamanan maupun efisiensi.

Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut mendampingi Presiden dalam lawatan itu menilai dipilihnya Garuda membuktikan kualitas protokol kesehatan yang baik dimiliki maskapai nasional tersebut. Erick pun mengapresiasi seluruh kru Garuda yang telah maksimal menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan edukatif pada setiap penumpang di Indonesia.

"Sebuah kehormatan tentunya bagi Garuda yang menjadi moda transportasi udara pertama yang digunakan Presiden dalam lawatan luar negeri pertamanya di masa pandemi. Ini membuktikan kualitas protokol kesehatan yang sangat baik. Apresiasi untuk seluruh awak Garuda," ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10).

Kunjungan Presiden ke tiga negara membutuhkan pesawat yang memiliki kemampuan jarak tempuh yang jauh. Oleh karenanya Garuda tipe Boeing 777-300ER dipilih ketimbang pesawat kepresidenan.  Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa pemilihan pesawat maskapai nasional ini telah dipertimbangkan secara matang, seperti pertimbangan efisiensi waktu, penghematan anggaran, dan juga protokol kesehatan.

“Dengan menggunakan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju Roma selama 13 jam ini bisa dilakukan langsung tanpa perlu transit. Bila kita menggunakan Pesawat Kepresidenan BBJ, kita harus transit. Dan ingat, ini adalah kunjungan kerja pertama Bapak Presiden ke luar negeri di masa pandemi, kami harus sangat berhati-hati dalam menjalankan protokol kesehatan, termasuk pertemuan tatap muka di saat transit,” ucap Heru.

Apabila Presiden dan rombongan harus transit, ucap Heru, maka persiapan pelaksanaan protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, seperti sterilisasi ruang tunggu, tes PCR untuk pramusaji di tempat transit, dan juga makanan dan minuman yang disajikan harus dipastikan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Heru adalah efisiensi anggaran dimana semua menteri yang hadir dalam kunjungan tersebut, turut serta dalam rombongan Presiden di pesawat ini.

Selain Erick, ada lima menteri lain yang ikut dalam kunjungan presiden, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Namun Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negera berangkat terlebih dahulu ke Roma, guna menghadiri pertemuan tingkat menteri. (Arianto)

Read More

PMNA Gelar Donor Darah untuk Sesama di Taman Kedoya Permai Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka menyambut  peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021, Kolaborasi sejumlah elemen masyarakat antara lain: Pelayanan Misi Nafiri Allah (PMNA), PMI, Ranger 22, FKDM Kecamatan Kebon Jeruk dan Dewan kota menggelar kegiatan Donor Darah bertajuk Ayo Donor Darah untuk Sesama pada Kamis, (28/10) di Prisma Sport Club Taman Kedoya Permai Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum masuk, calon donor diwajibkan mengecek suhu, mencuci tangan dan mengganti masker. 

Data yang dihimpun PMI, hingga saat ini penurunan stok darah sekitar 80 persen. “Biasanya ketersediaan bisa untuk 4 hari. Saat ini hanya untuk 1 hari,” kata Drs. Baharuddin Z.M, Ketua PMI Kota Jakarta Barat saat jumpa awak media di Jakarta. Kamis (31/12)

Baharuddin membeberkan berbagai upaya yang dilakukan PMI untuk mempertahankan ketersediaan stok darah antara lain bekerja sama dengan perusahaan serta melakukan jemput bola bersama komunitas yang biasa melakukan donor darah secara rutin.

"Ketersediaan darah harus tetap terjaga karena masih banyak pasien yang membutuhkan tambahan darah," kata Baharuddin.

Selain itu, kata Baharuddin, Belum lagi penyakit-penyakit lain yang membutuhkan transfusi darah untuk proses pengobatan termasuk korban-korban kecelakaan lalu lintas yang harus segera ditolong. 

"Dan yang paling penting, Kesembuhan saudara-saudara kita ini sangat tergantung akan ketersediaan darah serta untuk membantu pasokan darah di DKI Jakarta selama pandemi Covid-19," ucapnya. 

Dalam kesempatan ini, Chyntia Hani Tjen, Ketua PMNA mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap volunteer dan juga kepada setiap pendonor yang turut andil dalam kegiatan Donor Darah ini. Tetesan darah saudara sangat berguna bagi kemanusiaan, terlebih di masa pandemi saat ini. 

Selain itu, kata Chyntia, Bersyukur kepada Tuhan dengan dilaksanakannya Donor Darah ini dan PMNA masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan membantu banyak jiwa.

 

Asal tahu saja, Dari setiap tetes darah yang kita sumbangkan akan menyelamatkan banyak nyawa dan kehidupan. "Semoga kolaborasi kita untuk saling bahu membahu, bergotong royong, dan saling tolong menolong terus menyala di kota kita tercinta Jakarta," imbuhnya. (Arianto)

Read More

Fraksi NasDem Dumai Ikuti Workshop Nasional di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai NasDem mengikuti kegiatan Workshop Nasional Fraksi Partai NasDem 2019-2024 pada Kamis (28/10) di Hotel Red Top, Gambir, Jakarta.

Anggota DPRD Kota Dumai dari Fraksi Partai NasDem yang ikut kegiatan Workshop Nasional Fraksi Partai NasDem 2019-2024  yaitu, ketua DPD Partai NasDem Dumai yang juga sebagai anggota DPRD Kota Dumai Komisi III, Yusman, anggota DPRD fraksi NasDem komisi III, Sutrisno, anggota DPRD komisi I, fraksi partai NasDem Sri Wanah, anggota DPRD Kota Dumai fraksi Partai NasDem, Hj Haslinar Zulkifli As.

Dalam kata sambutannya, Ketua Partai NasDem, Surya Paloh berpendapat bahwa mesin partai harus tetap berjalan, tanpa perlu menunggu jelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, sebagai partai politik tentu harus selalu menjalankan konsolidasi. Hal itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan kapan NasDem menggerakkan mesin partai untuk menuju Pemilu 2024.

"Ya saya sudah berulang kali mengingatkan ya partai itu begitu selesai pemilu dia sudah mulai dengan tahapan konsolidasi," ujar Paloh.

Karena itu, Paloh menilai partai politik tidak bisa menjalankan mesin partai hanya saat menjelang pelaksanaan pemilihan umum semata.

"Jadi tidak bisa dia hanya menunggu di ujung ya. Bagaimanapun juga kerja dan mesin partai itu harus tetap hidup dia tidak boleh tertidurkan," kata Paloh.

Di tempat yang sama, ketua DPD NasDem Dumai Yusman menyampaikan,“Untuk Kota Dumai semua anggota fraksi NasDem ikut, karena memang ini adalah wajib. Dan ini merupakan pendidikan politik dari Partai kepada seluruh kader yang duduk di lembaga legislatif,” kata Ketua DPD NasDem Kota Dumai, Yusman, yang juga sebagai anggota DPRD Kota Dumai fraksi NasDem

"Dalam pertemuan itu, telah dirumuskan sejumlah peran wakil rakyat dari Partai NasDem di setiap lembaga legislatif dan untuk melaksanakan peran serta fungsinya dalam tugas tugas di daerah sebagai wakil rakyat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Nestlé Indonesia dan IRRI untuk Kurangi Emisi Karbon Produksi Beras di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nestlé Indonesia baru-baru ini menandatangani kerja sama dengan International Rice Research Institute (IRRI), anggota CGIAR, yang akan memberikan bantuan teknis dalam pemantauan dan pengurangan emisi terkait produksi beras. Penandatanganan itu dilakukan secara simbolis oleh Ganesan Ampalavanar, Presiden Direktur Nestlé Indonesia dan Jean Balié, Director General IRRI.  

DIRECTION-Zero C, proyek kolaborasi Nestlé Indonesia dan IRRI berfokus pada pengurangan emisi karbon di produksi beras di Indonesia melalui pengelolaan nutrisi yang presisi dan pengelolaan air yang berkelanjutan. Proyek ini akan menggunakan beberapa inovasi dan alat digital yang dikembangkan oleh IRRI dan mitranya, di antaranya adalah Crop Manager for Rice-based Systems untuk pengelolaan nutrisi berbasis lokasi; sistem pengelolaan air yang disebut Alternate Wetting and Drying (AWD), dan Internet of Things berbasis AutoMon guna berbagi informasi untuk penjadwalan irigasi, pemantauan secara real-time, dan pelaporan. 

“Kami menyambut baik kerja sama dengan IRRI, karena langkah ini sejalan dengan ambisi kami untuk mengurangi separuh emisi pada 2030 dan mencapai net zero emisi karbon pada 2050. Kolaborasi ini sangat penting dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca, karena kami akan menggunakan beras yang dihasilkan sebagai bahan baku untuk produk-produk bubur bayi. Dalam kerjasama ini kami melibatkan 1.600 petani beras di sembilan kecamatan, diantaranya Daerah Istimewa Yogyakarta (Sleman, Kulonprogo, Bantul), Jawa Tengah (Magelang, Klaten, Sukoharjo, Purworejo), dan Jawa Timur (Madiun, Ponorogo),” ujar Jean-Luc De-Vuyst, Technical Director Nestlé Indonesia. Kamis (28/10) 

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Sudhir Yadav, Pemimpin Riset untuk Tanah, Air dan Lingkungan mengungkapkan proyek tersebut akan memanfaatkan inovasi mereka yang telah memberikan manfaat positif di negara Asia lainnya. “Misalnya, pengelolaan air menghasilkan 30% pengurangan konsumsi air dan 48% penurunan emisi metana. Melalui Rice Crop Manager, terjadi  peningkatan hasil panen rata-rata pada setiap musim tanam di beberapa negara. Sedangkan, AutoMon telah membantu pengelola irigasi dan kelompok petani dalam mengelola air secara efektif dan menghemat 10-15 persen air irigasi dalam uji coba yang mencakup sistem irigasi skala kecil dan besar di beberapa lokasi.”  

Laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change) mencatat bahwa cuaca panas ekstrem telah meningkat, sementara dingin ekstrem menurun. Tren ini diprediksi akan berlanjut hingga beberapa dekade mendatang di Asia. Proyek ini bertujuan untuk memvalidasi efektivitas jenis intervensi yang ada sebagai bagian dari ambisi Nestlé untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 

“Kami senang dapat berbagi solusi berbasis sains bersama Nestlé untuk mengurangi emisi,” kata Remy Bitoun, Head of IRRI Tech Transfer. “Perubahan yang krusial dalam praktik pertanian dan kemitraan inovatif diperlukan untuk mengurangi atau memitigasi pertukaran sambil memastikan sistem pertanian pangan yang berkelanjutan dan adil untuk semua,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Novel Diminta Stop Menggoreng Isu Soal Rapat Pimpinan KPK Di Hotel Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Akhir-akhir ini di media sosial sering kali terlihat  pernyataan dari Novel Baswedan yang secara terang-terangan menebarkan ujaran kebencian terhadap pimpinan KPK untuk membangun opini yang dapat menyudutkan KPK. Terkini yang menjadi sorotan tajam Novel adalah mengenai adanya pelaksanaan kegiatan rapat pimpinan KPK untuk melakukan harmonisasi pimpinan KPK yang di gelar di hotel Jogjakarta, Novel pun menuding bahwa pimpinan KPK berpotensi menghambur-hamburkan uang negara saat pandemi dan dapat  merugikan negara, justru tuduhan itu tidak benar dan bisa jadi sebaliknya, malah hal ini bisa berpotensi menimbulkan keuntungan naiknya  pendapatan daerah Jogyakarta.

Perlu di ingat bahwa Jokowi pun pernah menegaskan bahwa pemerintah tak melarang aparaturnya menyewa hotel untuk urusan kedinasan pejabat negara, Menurut kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi justru dengan adanya rapat pimpinan KPK di Jogyakarta sangat menguntungkan daerah, dan perlu diketahui bahwa 

pendapatan asli daerah terbesar Yogyakarta selama ini berasal dari pajak sektor perhotelan, di seluruh hotel banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan itu. kami mendukung rapat pimpinan KPK di Hotel Jogyakarta karena bagaimanapun Jogyakarta merupakan daerah tujuan wisata nasional dan memberikan pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah maupun UKM setempat. 

Pernyataan Novel seakan tidak pernah berhenti dari blunder dan selalu menyerang pimpinan KPK tanpa memikirkannya terlebih dahulu agenda KPK di Jogya serta manfaat untuk KPK dalam kegiatan pimpinan KPK di hotel Jogyakarta tersebut, tentunya Novel tidak selayaknya menebarkan kebencian dan menggoreng isu rapat pimpinan KPK  tersebut yang bisa memicu konflik dan kegaduhan. Isu tersebut santer terlihat di hampir seluruh media sosial, terlihat Novel pun secara intensif menggoreng isu ini di media untuk tujuan  mendiskreditkan pimpinan KPK, 

Kegiatan pimpinan KPK itu telah lama di agendakan, namun tertunda akibat covid 19, maka pasca pelantikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, kemudian pimpinan KPK perlu melakukan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan struktur organisasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sesuai UU" publik sangat mendukung KPK dalam melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi agar berjalan lebih efektif dan efisien dengan landasan regulasi yang kuat dan dukungan struktur organisasi yang tepat melalui penyesuaian dan penyempurnaan itu.

UU nomor 19 tahun 2019 diundangkan pada tanggal 16 oktober 2019, artinya sudah 2 tahun berlaku. Sesuai dengan amanat UU tentang peralihan pegawai harus selesai dalam 2 tahun. Dan KPK telah berhasil melaksanakan amanat UU terkait peralihan pegawai KPK. KPK tentu perlu melakukan evaluasi dalam 2 tahun pada  pelaksanaan UU 19 tahun 2019, maka perlu untuk mengetahui apa yg telah dicapai oleh KPK selama 2 tahun, apakah secara kelembagaan KPK sudah pas dengan tugas pokok, fungsi dan peran  untuk capai tujuan dan kinerja KPK. Serta KPK juga mengkaji dan mengevaluasi strategi pemberantasan korupsi dengan trisula, apakah perlu dilakukan penyempurnaan. Semoga KPK terus bergerak dinamis, KPK terus melakukan perubahan untuk perbaikan.

Jelas kelihatan sekali motif Novel seakan berkesan reaktif melakukan politisasi untuk kepentingan menyerang KPK, Novel sengaja menggoreng isu terkait rapat pimpinan KPK di hotel Jogyakarta, Sementara tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh pimpinan KPK, Sampai saat ini tidak ada aturan yang tegas melarang kegiatan maupun acara pejabat negara, dan pegawai instansi perusahaan pelat merah di laksanakan di hotel mewah. 

“Masyarakat sendiri sudah muak dengan pernyataan Novel di media yang selalu membangun narasi yang provokatif serta membuat keresahan di masyarakat. Masyarakat sudah muak sudah terjebak dalam permainan yang di buat novel cs yang hanya untuk mencari sensasi semata. **

Read More

Peringati Sumpah Pemuda, FSPPB Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ratusan anggota dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggelar aksi damai pada Kamis (28/10) di depan Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat. Mereka membentangkan bendera Merah Putih raksasa di Jalan Kramat Raya arah Senen tepat di depan Museum Sumpah Pemuda. Sehingga terjadi kemacetan lalulintas Jalan Kramat Raya arah Senen, namun acara tersebut khidmat karena juga ajakan masyarakat untuk menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

"Rencananya, Bendera Merah Putih raksasa yang berukuran 30x50 meter hendak kami bentangkan di area yang tidak menggangu lalu lintas. Hanya saja, terjadi spontanitas," kata Marcellus Hakeng Jayawibawa, Juru bicara FSPPB saat konferensi pers di Jakarta.

Dan yang pasti, kata Marcellus, aksi membentangkan bendera hanya berlangsung singkat dan lalu lintas kembali normal serta massa membubarkan diri dari depan Museum Sumpah Pemuda. 

Marcelus mengaku, Momen Sumpah Pemuda kali ini mengajak seluruh bangsa untuk kembali bersatu dan merajut kembali Merah Putih dari semua masalah yang telah koyak-koyak. Kami yakin apa yang jadi inisiasi kami, bermanfaat bagi bangsa dan negara.

"Kita hari ini memperingati hari Sumpah Pemuda. Biarlah semangat Sumpah Pemuda menjadi pemersatu bangsa bagi semua warga Indonesia," ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar saat berorasi.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman mengatakan bahwa Pertamina bukan milik rakyat lagi, karena sekarang dalam Sub Holding dan Pertamina dalam memasarkan produknya telah diserahkan ke Perusahaan.

"Dan yang paling penting, energi harus dikembalikan dan dikelola oleh Negara, dan Pertamina dimaksimalkan untuk mengelola energi dan sumber daya dinegara tercinta ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Dorong Akselerasi Industri Halal melalui Literasi Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan peran industri halal agar dapat berkontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung penggunaan produk halal. Untuk itu, perlu adanya literasi masyarakat untuk mendorong akselerasi industri halal di Indonesia.

“Dengan meningkatnya literasi dan edukasi diharapkan penggunaan produk halal akan meningkat,” ucap Wapres saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden Jakarta secara hybrid, Rabu (27/10/21).

Wapres menuturkan adanya beberapa upaya lain yang dapat dilakukan secara masif untuk mengedukasi masyarakat, seperti meningkatkan kesadaran dan ketertarikan masyarakat terhadap industri dan produk halal. 

“Upaya lainnya adalah penguatan awareness, interest, dan aktivasi masyarakat dilakukan secara masif,” tuturnya.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa industri keuangan syariah telah menjadi pilihan gaya hidup, sehingga dapat diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat karena sifatnya yang inklusif.

“Ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif, diperuntukkan bagi semua masyarakat Indonesia maupun global, bahkan telah menjadi lifestyle sebagai pilihan kebutuhan hidup,” jelasnya.

Menurut Wapres untuk memperkuat industri halal diperlukan juga dukungan institusi pembiayaan syariah yang kuat. Berdasarkan data Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2021, saat ini Indonesia berada di peringkat 1 dari yang sebelumnya di peringkat 2.

“Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah di Indonesia telah menunjukkan kinerjanya,” ujar Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi kepada partisipan penyelenggara ISEF di tahun ke-8 yang secara konsisten mengikuti event tahunan ini.

“Apresiasi dan penghargaan saya sampaikan kepada Bank Indonesia, para menteri, pimpinan lembaga, para pegiat ekonomi dan keuangan syariah, serta masyarakat yang turut berperanserta atas penyelenggaraan acara ISEF yang konsisten setiap tahun,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan perkembangan hasil dari perluasan edukasi ekonomi syariah kepada masyarakat yang terus meningkat.

“Hasil edukasi yang semakin luas secara berjamaah, tahun ini menunjukkan peningkatan literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah dari 16,3% menjadi 20,1%,” papar Perry.

Selain itu, Perry menyitir data Indonesia Halal Market Report 2021 yang menyantumkan peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia, salah satunya yaitu peluang perdagangan internasional produk halal Indonesia yang diperkirakan mencapai 5,1 dolar AS per tahun.

“Penerbitan Indonesia Halal Market Report 2021 memaparkan peluang-peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia. Berdasakan estimasi, perdagangan internasional produk industri halal Indonesia dapat menyumbang 5,1 dolar AS per tahun,” jelasnya.

Turut hadir secara virtual Wapres ke-10 dan 11 M. Jusuf Kalla, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, serta duta besar negara sahabat.

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Ketua OJK Wimboh Santoso. (Arianto)

Read More

Polsek Tanah Abang Berhasil Amankan Pelaku Pelecehan Seksual Di Stasiun Sudirman

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Selepas membuat viral di media sosial, pengamen berinisial WYS (23) ditangkap oleh Polsek Tanah Abang dibantu oleh Polres Metro Jakarta Pusat akibat menunjukkan alat kelamin kepada seorang pekerja berinisial MS (25) yang merupakan karyawati BUMN di Sudirman Jakarta. 

“Kejadian tersebut terjadi pada Jumat (15/10/21) pukul 19.20. Korban setiap harinya selalu menggunakan moda transportasi kereta api dan selalu melewati jalan dan juga jam yang sama,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Jakarta. Rabu (27/10/21)

Menurut Setyo, pelaku secara tiba-tiba mengeluarkan alat kelaminnya dengan sengaja. Dari pengakuan tersangka, ia hanya iseng melakukan hal tersebut.

Dalam rekaman cctv, kata Setyo, korban terlihat melarikan diri akibat dari syok yang telah dialaminya. "Namun, Polisi tetap melakukan pemeriksaan terkait dengan psikologi dan kejiwaan pelaku," ujarnya. 

"Kami berterima kasih kepada korban yang telah sadar untuk melaporkan hal ini kepada polisi," ucap Setyo.

Asal tahu saja, Atas kejadian ini polisi akan melakukan antisipasi serta dibutuhkan peran masyarakat dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengatasi tindak kejahatan serupa.

Dan yang pasti, Pelaku telah diamankan di Polsek Tanah Abang dan dijerat UU Pornografi Pasal 36, Pasal 10 UU RI No 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara, dan Pasal 281 KUHP terkait kejahatan kesusilaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. (Arianto)

Read More

Sambut Natal 2021, Capital Bakery & Cake Buka Outlet ke 13 di Pluit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Menyambut akhir tahun, Capital Bakery & Cake secara resmi membuka outletnya yang ke-13 di Jl. Pluit Raya Putra No. 7, Jakarta Utara. Capital Bakery & Cake merupakan one-stop bakery yang menyediakan bermacam roti, kue ulang tahun dan bolu dengan mempertahankan 32 tahun resep legendarisnya. Sejalan dengan meluasnya ekspansi outlet, customer di sekitar daerah Pluit, PIK, dan Muara Karang dapat lebih mudah menjangkau Capital Bakery & Cake.

"Dengan hadirnya Outlet baru di daerah Pluit pada penghujung tahun, berbagai macam produk Natal akan hadir juga diikuti dengan banyak promo. Selama Pre Order bulan November, benefit yang diterima berupa Free Produk Natal dengan minimal pembelian 1 juta," kata Wakil Direktur Capital Bakery & Cake, Fransiska Jusep kepada awak media di Jakarta. Rabu (27/10)

Selain promo Natal, kata Fransiska, promo Grand Opening untuk memeriahkan peresmian ini juga tidak kalah menarik. Roti menjadi seharga Rp 6.000,- dari harga normal Rp 9.500,- di tanggal 29-31 Oktober 2021, dan diskon 10% untuk semua produk selama bulan November 2021.

"Guna memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Natal, Capital Bakery & Cake menyediakan Hamper dengan tiga jenis ukuran mulai dari harga Rp 220.000,- sampai Rp 780.000,- tersedia dengan beragam cookies, mug dan boneka Teddy Bear yang lucu," ungkapnya.

Menariknya, ujar Fransiska, Sebagai gift Natal ke sanak saudara atau orang-orang terdekat, Capital Bakery & Cake juga memberikan pilihan produk Natal lainnya seperti Roll Cake, Chiffon dan Cake edisi Natal yang akan menambah keceriaan dalam menyambut Hari Raya Natal tahun ini.

Tak hanya itu, Dengan tema Natal yang colorful, produk yang berkualitas tetapi dengan harga yang affordable, setiap keluarga tetap bisa merasakan keceriaan nuansa Natal di tengah pandemi. Sesuai dengan tagline nya “It’s All about Happiness”, Capital Bakery & Cake hadir untuk melengkapi momen kebersamaan dan kekeluargaan yang spesial bagi para pelanggannya.

Menurut Fransiska, Kemudahan pemesanan juga memberikan efisiensi untuk para pelanggannya, pemesanan dari website, aplikasi WhatsApp, GoFood, Grabfood, ShopeeFood, Traveloka Eats Delivery atau Tokopedia dan Shopee juga menjadi pilihan bagi sebagian orang yang tidak langsung datang ke outlet.

"Dan yang pasti, Untuk mewujudkan mimpi menjadi Top 5 Bakery di Indonesia dan sebagai bagian dari industri bakery & cake terpercaya, Capital Bakery & Cake tidak pernah merasa cukup puas untuk terus berinovasi dan turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan industri bakery & cake di Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sociolla: Pertumbuhan Pesat Brand Kecantikan Berbahan Dasar Alami Oleh Pecinta Kecantikan Indonesia di Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Seiring berkembangnya kebiasaan kecantikan serta perawatan diri  di Indonesia, tentu saja produk-produk serta brand favoritnya akan berubah. Beberapa tren kecantikan yang sedang naik daun dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini di antara para konsumen kecantikan Indonesia adalah ketertarikan terhadap produk brand asal Jepang dan Korea serta brand kecantikan berbahan dasar alami. 

Seiring dengan peningkatan tren kecantikan ini yang tidak hanya mengalami kesuksesan secara global namun juga di Indonesia, Sociolla melanjutkan kampanye Sociolla Beauty Wonderland di Oktober ini dengan menghadirkan kurasi produk kecantikan Jepang, Korea melalui Asian Beauty Secrets dan kurasi produk berbahan dasar alami melalui Green Beauty Power yang paling digemari oleh konsumen kecantikan Indonesia  di tahun 2021 dengan berbagai promo menarik di aplikasi SOCO setiap harinya.

“Sebagai beauty platform terdepan di Indonesia, Sociolla senantiasa melakukan pendalaman serta inovasi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggannya, salah satunya adalah dengan mencari insight mengenai jenis produk serta brand terkini yang paling digemari oleh para konsumen kecantikan di Indonesia. Kami paham akan adanya peningkatan tren ketertarikan bagi brand kecantikan asal Asia seperti Jepang dan Korea serta brand kecantikan berbahan alami, sehingga melanjutkan kampanye Sociolla Beauty Wonderland, kami turut menawarkan pilihan kurasi produk kecantikan dan perawatan diri asal Jepang, Korea dengan Asian Beauty Secrets serta kurasi produk berbahan dasar alami melalui Natural Beauty Power untuk para konsumen kecantikan di Indonesia yang dijamin 100% keasliannya, bersertifikasi BPOM serta memberikan kenyamanan dalam berbelanja dengan berbagai promo menarik setiap harinya di aplikasi SOCO”, ujar Chrisanti Indiana, selaku Co-Founder & CMO Social Bella di Jakarta. Selasa (26/10)

Sebuah penelitian dari Allied Market Research memperkirakan penjualan brand kecantikan Korea akan meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 9% pada 2027. Berdasarkan data Sociolla di tahun 2021 ini, brand kecantikan asal Korea yang paling populer di kalangan para konsumen kecantikan diantaranya adalah COSRX, Mediheal dan Pyunkang Yul. Selain itu, data Sociolla juga menunjukkan bahwa brand kecantikan asal Jepang seperti SK-II, Senka dan juga Biore, tetap menjadi favorit para konsumen kecantikan di tahun 2021 ini.

Selain semakin meningkatnya ketertarikan terhadap brand Asia, ketertarikan konsumen pada produk kecantikan alami juga sedang meningkat dengan pesat, bahkan di saat pandemi ini. Di tahun 2019, GlobalData menemukan bahwa sebesar 39% konsumen di daerah Asia-Pasifik menginginkan produk kecantikan yang memiliki kandungan natural dan alami. Berdasarkan data Sociolla di tahun 2021, brand kecantikan berbahan alami yang paling populer di kalangan para konsumen kecantikan adalah Sukin dan NPURE. Selain itu, brand kecantikan berbahan alami lainnya seperti ESQA, Bhumi dan Helloganic juga turut mengalami peningkatan yang signifikan setiap bulannya di tahun 2021 ini. 

Agar senantiasa up-to-date dengan brand kecantikan asal Jepang, Korea serta brand kecantikan yang berbahan alami ini, para konsumen kecantikan juga dapat menantikan promo khusus Halloween Payday mulai tanggal 25 hingga 31 Oktober untuk mendapatkan diskon hingga 60%, Payday Voucher serta Payday Flash Sale yang dapat digunakan untuk berbelanja produk kecantikan serta perawatan diri favorit di aplikasi SOCO.

Kunjungi aplikasi SOCO, sociolla.com atau toko offline Sociolla untuk dapatkan berbagai diskon dan promo menarik Sociolla Beauty Wonderland lainnya! (Arianto)

Read More

Sejumlah Mantan Atlet Pelatnas Lapor Menpora dan KONI Pusat, Kasusnya Sangat Serius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Enam orang mantan Atlet Pelatnas Muaythai mendatangi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, pada Selasa, 26 Oktober 2021. Para atlet nasional dari cabang olahraga bela diri tersebut mendatangi kedua institusi ini untuk mengadukan nasib mereka yang diperlakukan kurang semestinya di saat menjadi Atlet Pelatnas Muaythai tahun 2013, 2017, dan 2019 lalu.

Keenam atlet Muaythai yang ikut dalam rombongan tersebut terdiri dari Raymond Robert Gazali, Sean Cristianto, Jalu Aji Darma Suseno, Suleman, Madlani, dan Irvan Aji Maulana Putra. Mereka datang dari berbagai daerah, antara lain dari Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah, 

Dalam press release yang disebarkan kepada wartawan, para atlet yang diproyeksikan untuk diikutsertakan dalam multi event Sea Games tahun 2017 dan Tahun 2019 ini menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka sangat bangga diberi kepercayaan untuk masuk dalam jajaran atlet nasional. Mereka bertekad kuat untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

“Kami merasa sangat bangga dipercaya untuk masuk dalam jajaran Atlet Nasional Muaythai Indonesia dan mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas). Kami sangat bersemangat membela Tanah Air Indonesia dengan harapan akan dapat mempersembahkan prestasi medali emas dalam ajang Multi Event Sea Games tahun 2017 dan 2019”. Demikian pernyataan para atlet tersebut sebagaimana tertulis dalam siaran pers yang dibagikan kepada para pewarta dan dipertegas lagi dalam konferensi pers usai pertemuan dengan pihak Kemenpora.

Namun ternyata, ujar juru bicara para atlet ini yang bernama Jalu Aji Darma Suseno, pelaksanaan program latihan Pelatnas yang dijalani tidak sesuai harapan mereka. Menurut Jalu, program peningkatan high performance secara teknik dan fisik yang prima untuk mencapai prestasi terhormat tidak berhasil karena program latihan jauh dari nilai-nilai sport science.

“Saya, mewakili Forum Komunikasi mantan atlet Muaythai 2013 dan 2019 menilai bahwa program latihan, konsumsi, akomodasi dan insentif tidak diberikan sebagaimana yang sudah ditentukan dan dijanjikan,” ungkap Jalu, atlet Muaythai dari Jawa Tengah.

Sebenarnya, tambah Jalu, dari pelatnas 2013, lanjut ke tahun 2014, sampai Pelatnas Filipina 2019, mereka tidak mendapatkan sepenuhnya hak atlet di Pelatnas. “Tidak transparan. Tapi kami tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PBMI) karena mendapat tekanan dari oknum PBMI, bahkan kami sering diintimidasi,” beber Jalu dengan nada kecewa.

Terkait dengan pemenuhan gizi atlet Pelatnas, para pengadu ini mengaku bahwa pemberian konsumsi jauh dari standar gizi atlet yang dipersyaratkan. “Makanan bagi atlet, khususnya yang kami terima selama di Pelatnas, tidak memenuhi standar nutrisi yang dibutuhan oleh seorang atlet. Menu makanan dengan kalori yang rendah, makan pagi, siang dan malam disajikan ala kadarnya. Misalnya untuk makan pagi hanya disediakan nasi goreng dengan satu butir telor, sangat tidak memenuhi ketentuan empat sehat lima sempurna,” jelas Jalu yang diiyakan oleh teman-temannya saat wawancara.

Dalam pelaksanaan Pelatnas para atlet juga sering diperlakukan tidak semestinya. Walaupun begitu, para atlet tidak berani melakukan protes keberatan tentang program latihan, pemberian konsumsi dan pemberian dana insentif yang tidak sesuai ketentuan yang ada.

“Kami tidak berani protes karena ada ancaman akan dikembalikan ke daerah masing-masing, dan tentu kami takut akan dipermalukan, dengan anggapan kami atlet yang tidak patuh dan tidak disiplin dalam latihan, dan sudah tidak mampu untuk berprestasi. Maka itu kami lebih baik diam dalam kondisi sangat tertekan. Saat inilah kami memberanikan diri untuk membuat aduan kepada pihak-pihak terkait,” kata Raymond Robert Gazali menambahkan penjelasan rekannya, Jalu Aji Darma Suseno.

Tidak hanya itu, sambung Raymond, uang insentif mereka juga selalu dipotong. “Uang insentif kami sebagai atlet juga selalu disunat, diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Pemotongan dananya sangat merugikan kami para atlet,” keluh Raymond.

Sehubungan dengan pengalaman pahit mereka ini, atlet-atlet itu berharap kiranya para pihak terkait, khususnya Menpora dan Ketua KONI Pusat berkenan menindak-lanjuti pengaduan mereka. “Kami berharap Bapak Menpora RI dan Bapak Ketua Umum KONI Pusat dapat melakukan evaluasi terhadap Ketum PB Muaythai Indonesia, Letkol DR. Sudirman, SH, MH, dengan melakukan audit investigasi laporan penggunaan anggaran dan penetapan program latihan,” ujar Jalu mengakhiri penjelasannya. (Arianto)

Read More

PT Jasa Raharja Berikan Santunan Korban Kecelakaan Transjakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Jasa Raharja Kantor Cabang DKI Jakarta memberikan santunan untuk korban kecelakaan Transjakarta atau busway. Kecelakaan tragis yang merenggut 2 orang meninggal yaitu 1 supir dan 1 penumpang. 29 orang yang mengalami luka-luka, 14 orang dirawat di RS Budi Asih, 14 orang dirawat di RS Polri dan 1 orang dirawat di MMC. Kecelakaan terjadi diduga sopir yang menabrak busway di depannya itu kurang konsentrasi.

Kecelakaan beruntun antara Bus Transjakarta nomor B 7477 TK dan Bus Transjakarta nomor B 7113 TGB terjadi pada Senin, 25 Oktober 2021 pada pukul 08.45 WIB di halte Cawang Ciliwung arah Pinang Ranti.

Akibat dari kecelakaan beruntun ini menyelesaikan pengurusan santunan akibat  laka lantas tabrakan beruntun Trans Jakarta BMP 240 dengan BMP 211 dihalte Cawang Ciliwung arah Pinang Ranti.

Untuk itu, PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melalui Kepala Bagian Pelayanan Nur Akbar dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Rhesa Amaldo H Sitompul memberikan santunan untuk korban yang meninggal dan dirawat.

Untuk dapat diketahui, korban meninggal dunia pengurusan santunannya telah dilimpahkan ke luar Jakarta karena Ahli Waris berada di luar Jakarta sedangkan untuk korban luka-luka pihak PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta memberikan Jaminan untuk korban kecelakaan tabrakan senilai maksimal Rp 20 Juta untuk korban luka-luka dan untuk korban meninggal dunia senilai Rp 50 Juta, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/pmk.010/2017 tahun 2017.

Untuk dapat diketahui bahwa korban meninggal dunia ada dua orang yaitu:
1. Jaenuri (Pramudi 810).
2. Dadang Suhendar (Penumpang). (Arianto)

Read More

Terkait Kepengurusan PSHT, Pengurus PSHT Temui Ketum KONI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka beraudensi untuk menyelesaikan polemik klaim kepengurusan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti turut mendampingi para pengurus PSHT untuk menemui Ketua Umum KONI Pusat pada Selasa (26/10) di Jakarta. 

"Kisruh kepengurusan yang terjadi di tubuh PSHT, karena ada yang pihak lain yang mengklaim sebagai pengurus PSHT yang sah. Padahal mereka yang mengklaim sebagai pengurus PSHT yang sah itu diketuai oleh Muhammad Taufik telah kalah di tingkat PTUN dan Pengadilan Negeri Niaga," kata Ketua Umum PSHT Moerdjoko HW kepada awak media di Jakarta.

Dan yang pasti, tegas Moerdjoko, mereka sudah tidak punya legal standing untuk bertindak, mengatasnamakan dan melakukan kegiatan atas nama PSHT.

Asal tahu saja, berdasarkan hukum yang berlaku maka keanggotaan PSHT di IPSI (Ikatan Pencak Silat Indonesia) Pusat (PB IPSI), IPSI Provinsi, IPSI Kota / Kabupaten seluruh Indonesia yang sah adalah PSHT yang diketuai oleh Ketua Umum Drs. R. Moerdjoko HW yang ditetapkan pada PARLUH 2021 PSHT.

"Harapannya, Insyaallah, Ketua Umum KONI melihat fakta-fakta hukum yang ada, serta turut mendukung kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk kemasyarakatan umat," ucap Moerdjoko. (Arianto)

Read More

Di Expo 2020 Dubai, Kemenperin: RI Siap Jadi Jendela Industri 4.0 Bagi Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perindustrian terus berupaya mempromosikan Indonesia sebagai jendela industri 4.0 bagi dunia. Langkah ini diwujudkan melalui kehadiran Kemenperin pada 22-28 Oktober 2021 di Paviliun Indonesia pada ajang bergengsi Expo 2020 Dubai.

“Pemerintah Indonesia terus mendukung setiap sektor manufaktur yang menerapkan industri 4.0. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Eko S.A. Cahyanto melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (26/10).

Dirjen KPAII menegaskan, Kemenperin konsisten untuk terus mendorong sektor manufaktur di tanah air dapat bertransformasi menuju industri 4.0. Upaya strategis ini diyakini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di kancah global karena dapat menghasilkan produk berkualitas dengan lebih efisien.

“Saat ini, berbagai sektor industri sudah menerapkan teknologi digital industri 4.0 dalam proses produksinya. Bahkan, digitalisasi mereka mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan skala global,” paparnya.

Melalui program asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0), Kemenperin telah menetapkan sejumlah sektor industri sebagai national lighthouse. Mereka diharapkan nantinya dapat menjadi global lighthouse yang mangadopsi industri 4.0.

“Mereka akan dijadikan contoh dalam bertransformasi digital atau menerapkan teknologi industri 4.0. Sebab, perusahaan-perusahaan ini dianggap layak menjadi role model bagi pelaku industri di sektornya serta dapat menjadi mitra dialog pemerintah dalam implementasi industri 4.0 di Indonesia,” ujar Eko.

Guna menjalankan Making Indonesia 4.0, saat ini telah dipilih tujuh sektor yang mendapat prioritas pengembangan dalam menerapkan digitalisasi, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, kimia, farmasi, serta alat kesehatan. “Melalui sektor-sektor ini, kami optimis bahwa Indonesia akan mampu berkompetisi secara global,” imbuhnya.

Lima sektor pertama dipilih karena mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan menyerap 60 persen tenaga kerja di sektor industri. Sedangkan sektor farmasi dan alat kesehatan didorong untuk mampu mewujudkan kemandirian di dalam negeri. “Dari sektor-sektor unggulan ini, kami juga optimistis, target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa terwujud,” tutur Eko.

Untuk mengakselerasi sasaran tersebut, menurut Eko, diperlukan upaya kolaborasi Indonesia dengan sejumlah negara mitra. “Tujuannya antara lain meningkatkan investasi dalam rangka penguatan struktur manufaktur di dalam negeri sekaligus mendorong substitusi impor,” tandasnya.

Duta Besar Indonesia untuk Abu Dhabi Husin Bagis menuturkan bahwa hubungan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab semakin berkembang dengan baik. “Kedua belah pihak telah membincangkan rencana peningkatan perdagangan dan investasi, bahkan hingga kerja sama di bidang ketahanan dan Kesehatan,” ungkapnya. 

Husin mengemukakan, akan terdapat kerja sama investasi senilai USD10 miliar antara perusahaan Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).  Rencananya MoU ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 3-4 November mendatang saat mengunjungi Abu Dhabi dalam rangka mengadiri Expo 2020 Dubai 2021 sekaligus juga akan mengunjungi Paviliun Indonesia.

“Kerja sama investasi tersebut akan meliputi sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur baik pelabuhan laut ataupun udara, energi terbarukan, kesehatan, telekomunikasi, startup, dan pariwisata,” sebutnya.

*Kawasan industri halal*

Sementara itu, Dirjen KPAII juga menyampaikan, Indonesia juga membuka jalur untuk berbisnis dan berinvestasi di sektor industri halal. Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga menjadi pasar yang potensial untuk pengembangan produk halal.

“Sesuai yang disampaikan Bapak Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, salah satu sektor utama yang kami fokuskan saat ini adalah industri halal, yang telah berkembang menjadi bisnis global dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia,” paparnya.

Untuk itu, sebagai bagian dari upaya penguatan daya saing industri halal, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Kawasan Industri Halal, di mana infrastruktur yang disediakan memiliki sistem dan fasilitas yang hanya memproduksi produk halal sesuai dengan Halal Product Assurance System.

“Saat ini terdapat tiga kawasan industri yang siap menyediakan kawasan halal di kawasan industrinya, yaitu Modern Cikande Industrial Estate, Bintan Inti Industrial Estate, serta Kawasan Industri Halal Safe & Lock, Sidoarjo, Jawa Timur,” sebutnya.

Dirjen KPAII berharap, dengan adanya kawasan industri halal yang terpadu, dapat menghasilkan strategi supply chain melalui Halal Traceability System. “Dengan begitu, dapat mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah pada kawasan industri halal di wilayah Indonesia,” tuturnya.

Prof. Dr. Marco Tieman selaku Advisor Modern Halal Valley mengemukakan, Indonesia merupakan pasar yang besar bagi produk muslim, karena sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mencapai 229 juta jiwa. “Angka ini mewakili 87,2 persen penduduk Indonesia yang berjumlah 276,3 juta jiwa atau 12,7 persen penduduk muslim dunia,” ungkapnya.

Modern Halal Valley, salah satu yang akan dijadikan kawasan industri halal terintegrasi pertama dan terbesar se-Indonesia dengan luas mencapai 500 hektare. Kawasan industri halal di KI Modern Cikande ini adalah klaster area yang di desain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai prinsip syariah. 

“Modern Halal Valley akan menyediakan ekosistem halal lengkap untuk menghasilkan produk halal bagi dunia,” ujar Marco. Klaster ini juga ditujukan sebagai tempat bagi industri kecil, yang dalam keberadaan industri halal memiliki peran strategis sebagai sektor pendukung bagi penyediaan bahan baku serta produsen produk konsumen hingga ke pasar internasional. (Arianto)

 

Read More

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Derasnya arus informasi di era digital saat ini menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan, karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi yang baik, antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

“Semua Badan Publik harus terus menggelorakan semangat keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat dalam mengukuhkan semangat bernegara dan berkebangsaan yang demokratis” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutan Acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jl Diponogoro No.2, Jakarta Pusat, Selasa (26/10/2021). 

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa setiap badan publik harus terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat serta mampu menyikapi kritikan dengan santun, baik, beretika, dan bernorma sesuai ketentuan dan adab yang berlaku dalam negara yang demokratis. 

“Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya adalah prinsip keterbukaan informasi sebagai perwujudan komitmen yang nyata dalam membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif” ujarnya.

Sebagai salah satu inisiator dan anggota _Open Government Partnership_ (OGP), Pemerintah Indonesia bersama organisasi masyarakat sipil dapat menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi secara luas terhadap kegiatan badan publik yang dibiayai negara serta pelayanan informasi publik yang terjangkau, mudah, dan berkualitas.

Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah juga berupaya melakukan pemenuhan dan pemerataan informasi di seluruh tanah air. Menurutnya, langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, seperti melakukan penguatan fasilitas, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem layanan informasi berbasis digital, serta mengedepankan sarana prasarana yang mudah diakses masyarakat.

“Komitmen ini tentunya harus menjadi perhatian bagi seluruh badan publik, untuk terus mengembangkan informasi baru agar masyarakat dan bangsa kita semakin cerdas dan lebih memahami berbagai perkembangan kebijakan pemerintah,” tegas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana melaporkan bahwa tahun ini, KIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi di 337 badan publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83 badan publik berhasil memperoleh predikat informatif, 63 badan publik menuju informatif, 54 badan publik cukup informatif, 37 badan publik kurang informatif, dan 100 badan publik tidak informatif.

“Secara garis besar harus digarisbawahi bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia menuju ke arah perbaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Gede.

Dalam acara tersebut, terdapat sejumlah badan publik yang mendapatkan penganugerahan klasifikasi informatif, salah satunya adalah kategori kementerian. Penerima penganugerahan untuk kategori informatif, antara lain Kementerian Pertanian dengan nilai 99,29; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan nilai 99,21; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan nilai 97,76; Kementerian Dalam Negeri dengan nilai 97,68; Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 97,48 Kementerian Keuangan dengan nilai 97,45; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan nilai 97,40; Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai 97,27; Kementerian Luar Negeri dengan nilai 97,25; dan Kementerian Sekretariat Negara dengan nilai 90,52.

Sedangkan, untuk kategori pemerintah daerah, klasifikasi informatif diperoleh antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Turut mendampingi Wakil Presiden dalam acara tersebut secara virtual, yaitu Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (Arianto)

Read More

Fachrul Razi Sambut Hangat Maya Rumantir Jadi Anggota Keluarga Besar PPWI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Sekretarias Jenderal Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Sekjend PPWI), H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P, menyatakan sangat gembira dan menyambut hangat keinginan Senator DPD RI asal Sulawesi Utara, Dr. Maya Rumantir, MA, PhD, untuk bergabung di organisasi PPWI. Hal itu disampaikan Fachrul sesaat usai menerima informasi dari Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, bahwa Maya Rumantir mau bergabung beraktivitas bersama di organisasi PPWI.

“Saya sangat senang dan menyambut hangat keinginan kolega saya sesama Senator DPD RI, Ibu Dr. Maya Rumantir, untuk gabung dengan kita-kita di PPWI. Dengan pengalaman Ibu Maya di berbagai organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan selama puluhan tahun ini, pasti akan menambah semangat kawan-kawan di PPWI untuk melakukan banyak hal bagi masyarakat di komunitas masing-masing,” jelas Fachrul, Minggu, 24 Oktober 2021.

Penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Maya Rumantir, sambung Ketua Komite I DPD RI ini, akan segera diproses. Fachrul juga mengatakan bahwa Maya Rumantir yang merupakan pendiri Yayasan Maya Bhakti Pertiwi itu akan didaulat sebagai Dewan Penasehat di Kepengurusan Nasional PPWI.

“Ibu Maya merupakan tokoh nasional yang sejak muda sudah mengukir banyak prestasi di berbagai bidang, dari mulai bidang olahraga, dunia artis, pendidikan, hingga politik. Jadi, sepantasnyalah Ibu Maya Rumantir diposisikan sebagai Dewan Penasehat PPWI di tingkat pusat,” ungkap Bang Fachrul, demikian Senator muda Aceh ini akarab dipanggil.

Sementara itu, Ketum PPWI, Wilson Lalengke menjelaskan bahwa keinginan Maya Rumantir bergabung ke PPWI disampaikan oleh artis top tahun 80-an itu saat dirinya bersama beberapa anggota PPWI Sulut melakukan audiensi ke kediaman Maya Rumantir di Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Sabtu, 23 Oktober 2021. Selain Wilson, hadir pada audiensi itu, Mbak Wina dari DPN PPWI dan Steven Pandeiroot dari DPD PPWI Sulut bersama beberapa anggota PPWI Sulut.

“Pada kunjungan ke Sulawesi Utara baru-baru ini, saya bersama team PPWI Nasional dan Sulawesi Utara mendapat kesempatan beraudiensi ke kediaman Ibu Maya Rumantir dalam kapasitas beliau sebagai Senator DPD RI yang sedang reses di daerah pemilihannya, Sulawesi Utara. Setelah berbincang tentang berbagai hal, termasuk tentang keberadaan PPWI dan kegiatannya, Ibu Maya menyampaikan ingin bergabung bersama di PPWI. Apalagi setelah tahu bahwa Sekjend PPWI adalah Senator DPD RI juga, beliau senang bisa bergabung di PPWI,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Minggu, 24 Oktober 2021. (Arianto)

Read More

Tuduhan Novel Soal Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Ngawur dan Tendensius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi di Jakarta, mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang di sampaikan oleh Novel kepada publik soal adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, laporan Novel kepada Dewas KPK di nilai halusinasi dari orang yang gagal move on, ada kesan Novel sakit hati karena tergusur dari KPK. 

Menurut kami pernyataan Novel soal adanya pelanggaran kode etik itu absurd, dan ngawur tidak sesuai dengan konteks saat ini apa yang tengah di lakukan oleh KPK, publik menilai KPK saat ini sedang bekerja keras menuntaskan berbagai kasus hukum, maka dari itu kami merasa aneh dengan berbagai tuduhan yang di sampaikan Novel Baswedan, kami lihat laporan itu tidak di sertai dengan bukti, keterangan, dan fakta yang akurat, maka wajar apabila laporan itu tidak di tanggapi serius oleh Dewas KPK.

Menyikapi pernyataan dan laporan Novel di berbagai media, soal adanya pelanggaran etik dari wakil ketua KPK, maka publik sudah paham betul dengan kelakuan dan perbuatan Novel selama ini yang di nilainya hanya mencari sensasi saja, tanpa bisa di buktikan dengan data, selain itu Novel selalu mencari cara untuk  menjelek-jelekan dan mencari-cari kesalahan dari pimpinan KPK untuk  tujuan menjatuhkan citra KPK di mata publik, pernyataan Novel di media mengandung unsur penyebaran berita hoax, bohong dan ujaran kebencian terhadap wakil ketua KPK. 

Dari awal kami tidak percaya dengan semua opini dan narasi yang sengaja di bangun oleh Novel mengenai adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, menyikapi persoalan tersebut maka kami sarankan agar Dewas KPK tidak perlu merespon dan menindak lanjuti segala tuduhan yang telah di laporkan oleh Novel kepada Dewas KPK, Karena  tuduhan soal adanya praktek pelanggaran etik dan perilaku itu hanya rekayasa dan tidak benar adanya.

"Kami menilai tuduhan tersebut tidak berdasar, keliru, menyesatkan, dan bisa diduga sebagai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian kepada wakil ketua KPK," ungkapnya.

Selain itu, kata Azmi, kami menduga bahwa laporan itu sengaja di sampaikan oleh Novel untuk menggiring opini masyarakat agar dapat mengganggu proses persidangan di KPK dalam menuntaskan kasus hukum yang sedang di tangani oleh KPK dalam kasus Azis S dan kasus Bupati Tanjung Balai. Perlu kami jelaskan bahwa sampai hari ini kenyataannya proses hukum dan persidangan yang di lakukan oleh KPK sudah sangat transparan dan objektif, sehingga KPK dalam melakukan penuntasan berbagai kasus hukum tidak terpengaruh dengan berbagai intervensi dan tekanan dari pihak mana pun untuk dapat mempengaruhi proses hukum.

KPK bekerja tentunya dengan bukti, dan buktinya Aziz syamsudin menjalani proses hukum, sampai sekarang penanganan perkara berjalan tanpa pengaruh dari kekuasaan apapun. Maka disitulah sejatinya independensi penegakan hukum yang di jalankan oleh KPK. 

Tentunya apa yang di lakukan oleh Dewas KPK selama ini sudah benar karena tidak begitu saja mudah percaya dengan informasi sumir yang di sampaikan oleh Novel Baswedan, karena Dewas KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk menggelar sidang perkara dalam memberikan sangsi etik tentunya harus memiliki bukti-bukti pendukung yang kuat, sedangkan laporan yang di sampaikan Novel kepada Dewas KPK tidak di sertai data, fakta dan keterangan yang benar yang dapat di pertanggung jawabankan.

Asal tahu saja, KPK dalam bekerja sangat didasarkan dengan alat bukti sekaligus fakta,  bukan dari sebuah opini yang belum tentu valid kesahihannya, maka dari itu kepada Novel agar stop melakukan fitnah dan caci maki di media sosial mengenai adanya  pelanggaran kode etik dan perilaku yang di tuduhkan kepada wakil Ketua KPK, laporan dugaan pelanggaran etik yang di laporkan oleh Novel tidak dijelaskan secara rinci mengenai pelanggaran etik apa yang dilakukan oleh wakil ketua KPK, Novel hanya melakukan tuduhan sumir yang akan  menimbulkan ujaran kebencian di masyarakat, bahwa masyarakat sudah bosan dengan berbagai upaya rekayasa yang dilakukan Novel dalam rangka menjatuhkan KPK, maka dari itu sudahlah  melakukan provokasi kepada masyarakat untuk tujuan menjatuhkan citra KPK. (Tha/Lak)

 

Read More

Apresiasi AICIS Promosikan Indonesia Sebagai Pusat Kajian Islam Moderat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pagi ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin membuka secara resmi Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Senin (25/10/2021). 

Pada kesempatan ini, Wapres mengungkapkan apresiasinya atas penyelenggaraan AICIS yang dinilai merupakan wujud promosi Indonesia sebagai pusat kajian Islam moderat dunia. 

"Salah satu peran penting AICIS ini, menurut saya, tidak saja mampu menguatkan kajian Islam di tanah air, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tetapi juga mempromosikan Indonesia sebagai pusat kajian Islam dunia yang mengusung gagasan Islam Indonesia yang moderat," tuturnya. 

Hal ini sangat penting, sambung Wapres, karena Islam moderat _(wasathiyah)_, memiliki posisi sentral dan dibutuhkan oleh masyarakat dunia dalam mengatasi konflik dan berbagai permasalahan lainnya.

Terlebih, saat ini dunia membutuhkan gagasan-gagasan baru untuk mengatasi tantangan (seperti) pandemi Covid-19, baik dari aspek medis maupun aspek-aspek non medis yang meliputi semua bidang yang terdampak wabah ini. 

"Di sinilah peran syariah Islam sangat diharapkan untuk memberikan solusi yang kontekstual agar kebijakan yang terbaik dapat diambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa syariah Islam diletakkan untuk memastikan terwujudnya tujuan syariah dalam membangun kemaslahatan baik di dalam masalah agama maupun masalah dunia secara simultan. 

"Setiap ketentuan hukum syariah dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang primer, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta maupun yang sifatnya sekunder seperti hal-hal yang menyangkut aspek _muamalah_ yang apabila diabaikan maka akan terjadi berbagai kesempitan dan kesulitan, maupun yang sifatnya melengkapi kesempurnaan hidup," paparnya.  

Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT tidak untuk menyulitkan pemeluknya. Bahkan, ia yakin fikih Islam dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi krisis pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya yang terjadi saat ini.

"Saya juga merasa yakin karena fikih Islam dimaksud untuk memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Fikih Islam tidak dimaksudkan untuk menyulitkan kehidupan, namun sebaliknya fikih Islam merupakan solusi bagi kehidupan umat manusia, termasuk solusi untuk menangani pandemi Covid-19 ini," ujarnya. 

Untuk itu, Wapres kembali mengapresiasi penyelenggaraan AICIS yang mengusung tema “Islam in A Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy”. Menurutnya, tema ini sangat tepat dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia. 

"Saya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan produktif, memunculkan rekomendasi serta temuan-temuan yang bermanfaat dan dapat menjadi solusi bagi bangsa dan umat manusia," pungkasnya. (Arianto)

Read More