Mahfud MD Apresiasi Usulan Dewan Pers untuk Atur Platform Digital

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media melakukan audiensi dan berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka memaparkan usulan regulasi tentang Jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Usulan ini mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital. 

Menko Mahfud mengapresiasi usulan Dewan Pers ini, dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya di Kemenko Polhukam.

“Ini usulan yang bagus. Saya juga sempat berdiskusi dengan Menkominfo dan memang mengenai hal ini, Presiden juga punya perhatian, terutama nasib perusuhaan media dalam menghadapi platform digital,” ujar Menko. 

Demikian hasil pertemuan Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media dengan Menko Polhukam di Kantor Kemenkopolhukam pada Jumat sore (22/10). 

Hadir dalam Dialog ini adalah tim penyusun usulan regulasi ‘Jurnalisme berkualitas dantanggung jawab perusahaan platform digital’ yaitu: Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Kemal Gani, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred, Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia(SMSI), Neil Tobing, Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia(ATVSI), Arifin Asydhad, Ketua Dewan Penguus Forum Pemred, Indria Purnama Hadi, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI), Eduard Depari, Anggota Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Sasmito,  Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

Agus Sudibyo dari Dewan Pers mengatakan bahwa masalah yang muncul terkait platform digital ini adalah merupakan fenomena global. “Data menunjukkan bahwa 40 persen belanja iklan global dikuasai hanya oleh dua perusahaan dan berada di negara yang sama” ujar Agus yang menjelaskan antara lain pentingnya pengaturan soal platform digital selain mengenai ancaman menurunnya kualitas jurnalistik. 

Usulan ini akan mengatur antara lain: Platform digital sebagai entitas bisnis, perlu dibebani tanggung-jawab untuk turut mewujudkan kemerdekaan pers, iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media, serta ruang-publik yang beradab. 

Kemudian, usulan aturan ini memandang perlu dilembagakan proses perundingan untuk pemenuhan hak Perusahaan Media dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terkait dengan konten berita milik Perusahaan Media yang disajikan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital. 

Terhadap usulan ini, Menko menyambut baik dan pihaknya siap berkomunikasi lebih lanjut. Menurutnya, sejauh ini pilihannya ada tiga, Pertama, dijadikan UU tersendiri. kedua, merevisi UU yang ada. Lalu, ketiga, dibuat peraturan pemerintah. 

“Mari kita berkomunikasi lebih lanjut, lebih intens, mumpung masih punya waktu, silakan sambil berdiskusi. Alternatif-alternatifnya itu tadi,” ujar Menko Polhukam. (Arianto)

Read More

Luncurkan Logo Baru, Wapres Tegaskan Komitmen MES Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah dan Produk Halal Dunia

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan logo baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (22/10/2021). Pada kesempatan ini, selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa MES adalah mitra pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk membantu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 

"Sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, MES berkomitmen untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan produk halal dunia," tegas Wapres. 

Lebih lanjut, dihadapan Presiden, Wapres meyakinkan bahwa dengan logo yang baru akan semakin meneguhkan komitmen MES tersebut. 

"Komitmen ini akan terus diteguhkan, dikokohkan dengan peluncuran logo baru MES, setelah 20 tahun organisasi ini didirikan pertama kalinya pada 1 Muharram 1422 H atau 26 Maret 2001 silam," ungkapnya. 

Logo baru ini, kata Wapres, diharapkan menjadi pemantik semangat, menyegarkan spirit MES untuk terus berkontribusi bagi inklusi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah dan memperkuat perekonomian nasional. 

"Harapan kami Bapak Presiden berkenan terus memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," pintanya kepada Presiden.

Lebih jauh, Wapres melaporkan bahwa peran MES sangat krusial dan penting dalam upaya edukasi dan inklusi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

"Untuk itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil, serta ultra mikro harus kita perkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," ujarnya. 

Selain itu, kata Wapres, MES juga berkomitmen untuk aktif melahirkan dan menumbuh-kembangkan pengusaha-pengusaha syariah melalui pengembangan pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah di berbagai daerah melalui kolaborasi MES dengan KNEKS, pemerintah daerah, dan juga Kadin.

"Harapan kita, potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang sangat menjanjikan, dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat, dan Indonesia menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia," harapnya. 

Terakhir, atas nama segenap jajaran pimpinan pusat dan seluruh pengurus MES di seluruh Indonesia, Wapres mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas perkenan meluncurkan logo MES yang baru. 

"Semoga Bapak Presiden senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT," doanya. (Tha/Ari)

Read More

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Menetapkan dan Melakukan Penahanan Terhadap Tiga Orang Tersangka Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Tahun 2016-2019.

Dari 7 (tujuh) orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi panggilan sebagai saksi, dan 3 (tiga) diantaranya ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Tahun 2016-2019, yaitu:
NMB selaku Direktur PT. Prima Pangan Madani, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-35/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-31/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

LS selaku Direktur PT. Kemilau Bintang Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-34/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-30/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

WP selaku Karyawan BUMN/Mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perum Perindo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-29/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap 3 (tiga) Tersangka dilakukan penahanan yaitu:
NMB dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-23/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

LS dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-24/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

WP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Adapun kasus posisi singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa Perusahaan Umum Perikanan Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo).

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, pada tahun 2017 ketika Direktur Utama Perindo dijabat oleh SJ, Perum Perindo menerbitkan Surat Hutang Jangka Menengah atau Medium Term Notes (MTN) dan mendapatkan Dana sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), yang terdiri dari Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 – Seri A dan Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 – Seri B.

Adapun tujuan MTN tersebut digunakan untuk pembiayaan dibidang perikanan tangkap. Namun, faktanya penggunaan dana MTN Seri A dan seri B tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana prospek atau tujuan penerbitan MTN seri A dan seri B. MTN seri A dan seri B sebagaimana maksud sebagian besar digunakan untuk bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang dipimpin oleh WP.

Pada Desember 2017, Direktur Utama Perindo berganti kepada RS yang mana pada periode sebelumnya ybs merupakan Direktur Operasional Perum Perindo. Kemudian RS mengadakan rapat dan pertemuan dengan Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan (P3) Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang diikuti juga oleh IP sebagai Advisor Divisi P3 untuk membahas pengembangan bisnis Perum Perindo menggunakan dana MTN seri A dan seri B, kredit Bank BTN Syariah dan kredit Bank BNI.

Selanjutnya ada beberapa perusahaan dan perseorangan yang direkomendasikan oleh IP kepada Perindo untuk dijalankan kerja sama perdagangan ikan yaitu PT. Global Prima Santosa (GPS), PT. Kemilau Bintang Timur (KBT), S/TK dan RP. Selain beberapa pihak yang dibawa oleh IP juga terdapat beberapa pihak lain yang kemudian menjalin kerja sama dengan Perindo untuk bisnis perdagangan ikan antara lain : PT. Etmico Makmur Abadi, PT. SIG Asia, Dewa Putu Djunaedi, CV. Ken Jaya Perkara, CV. Tuna Kieraha Utama, Law Aguan, Pramudji Candra, PT. Prima Pangan Madani, PT. Lestari Sukses Makmur, PT. Tri Dharma Perkasa.

Metode yang digunakan dalam bisnis perdagangan ikan tersebut adalah metode jual beli ikan putus. Dalam penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan tersebut di atas, Perindo melalui Divisi P3/SBU FTP tidak ada melakukan analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha. Selain dari itu, dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo.

Akibat penyimpangan dalam metode penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan oleh Perum Perindo, sehingga menimbulkan verifikasi syarat pencairan dana bisnis yang tidak benar dan menimbulkan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan oleh mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo. Kemudian transaksi-transaksi fiktif tersebut menjadi tunggakan pembayaran mitra bisnis perdagangan ikan kepada Perum Perindo kurang lebih sebesar Rp.149.000.000.000,-.

Proses penyidikan masih difokuskan kepada SBU Perdagangan Ikan, maka untuk SBU Penangkapan dan SBU Aquacultur penentuan perbuatan melawan hukum dan penentuan pertanggungjawaban hukum dilakukan seiring dengan penyidikan lanjutan.
Adapun peran masing-masing Tersangka yaitu:

Tersangka WP
Tersangka WP selaku Pimpinan Pengelola Divisi Penangkapan Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Procesing (FTP) tidak melakukan analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha sehingga penggunaan dana MTN seri A dan B tidak digunakan sesuai dengan peruntukan;
Melakukan pengajuan modal usaha perdagangan tanpa adanya proposal usaha, Analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangannya;
Melakukan pengajuan modal usaha pengolahan ikan tanpa adanya proposal usaha, Analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangannya;
Melakukan kerja sama pengolahan ikan tanpa ada studi kelayakan kerja sama;
Melakukan usaha perdagangan ikan tanpa ada berita acara serah terima barang dan tanpa ada laporan jual beli ikan;
Tidak melakukan pengecekan dan verifikasi kebenaran data supplier dalam melakukan pembayaran;

Tersangka LS
Tersangka LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN seri A dan B.
Membuat seolah – olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT. Kemilau Bintang Timur;
Membuat nota pembayaran / invoice fiktif;
Membuat surat jalan barang fiktif;
Tersangka NMB
Tersangka LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN seri A dan B;
Membuat seolah – olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT. Prima Pangan Madani;
Membuat nota pembayaran / invoice fiktif;
Membuat surat jalan barang fiktif;
Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana:
Primair:
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka NMB, Tersangka LS, dan Tersangka WP telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa pada hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dan memanggil 7 (tujuh) orang saksi, namun pada hari ini, salah satu saksi yaitu IP telah hadir pada pukul 11:04 WIB di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah saksi IP dijemput oleh Tim Penyidik dari ruang tunggu, saksi IP dibawa ke Ruang Pemeriksaan 10, dan dipersilahkan duduk oleh Tim Penyidik, namun saat Tim Penyidik sedang mempersiapkan berkas pemeriksaan, saksi IP mengalami sesak nafas hingga tidak sadarkan diri.

Selanjutnya, Tim Penyidik melakukan upaya dengan memanggil pihak keamanan dalam untuk menghubungi pihak petugas medis di Poliklinik Kejaksaan Agung, dan petugas medis datang ke Ruang Pemeriksaan 10 dengan membawa tabung oksigen untuk membantu pernafasan, dan melakukan upaya kepada saksi IP dengan memberikan bantuan pernafasan melalui mulut dan pijat dada pada bagian jantung, dan selanjutnya saksi IP segera dibawa dengan mobil ambulans milik Kejaksaan Agung menuju RSU Adhyaksa, namun saksi IP telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan saat ini almarhum berada di RSU Adhyaksa, yang nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga.

Pihak Kejaksaan Agung menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita kepada seluruh keluarga atas meninggalnya saksi IP. Semoga almarhum diterima sisi Allah SWT dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin. (Tha/Ari)

Read More

Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi Terpilih Sebagai Ketua Umum FORSESDASI Periode 2021-2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) lewat Musyawarah Nasional (Munas) FORSESDASI IV Tahun 2021. Ia terpilih menggantikan Sekda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar yang merupakan Ketua Umum FORSESDASI periode 2018-2021.

Lalu Gita Ariadi bersama kepengurusan barunya akan menjabat selama 3 (tiga) tahun ke depan, untuk periode 2021-2024. Ia terpilih lewat mekanisme pemilihan yang sah dalam forum yang ia pimpin bersama Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen, dan masing-masing 1 (satu) Sekda Provinsi dari 3 (tiga) wilayah. Setelah terpilih dan diumumkan, agenda Munas dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memorial jabatan, serta penyerahan bendera pataka FORSESDASI dari ketua umum lama kepada Sekjen Kemendagri untuk diserahkan kepada ketua umum terpilih.

Dalam laporannya, Ketua Umum FORSESDASI periode 2018-2021 Nasrun Umar mengungkapkan, masa jabatan kepengurusannya sebenarnya telah berakhir pada April 2021. Namun, karena pandemi Covid-19, lalu dilakukan penundaan Munas, sehingga baru bisa dilaksanakan pada Kamis (21/10/2021) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Kegiatan ini pun dilakukan dengan penerapan protokol kesehahatan yang ketat, dan pembatasan jumlah kehadiran fisik para undangan. Karena itu, sebagian peserta lainnya mengikuti Munas secara virtual.

“Kepengurusan FORSESDASI 2018-2021 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2018, sebetulnya ini sudah lewat April 2021, seyogyanya ini sudah dilakukan Munas, tapi dikarenakan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan pada hari ini,” kata Nasrun Umar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar FORSESDASI, pengurus FORSESDASI hanya mempunyai masa bakti 3 tahun. Dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar FORSESDASI perlu dilakukan Munas IV untuk memilih kepengurusan FORSESDASI yang baru, untuk periode 2021-2024.

“Mengingat kondisi pandemi Covid-19, Munas IV dilaksanakan secara virtual, yang dihadiri langsung oleh beberapa Sekda Provinsi se-Indonesia, sedangkan Sekda Kabupaten/Kota dan Kepala (Biro) Organisasi Setda Provinsi, serta Kabag Organisasi Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti acara Munas IV secara virtual di tempatnya masing-masing,” jelasnya.

Adapun berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor 01/DPP-Forsesdasi 2021 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi periode 2021-2024, yakni sebagai berikut:

Pengawas :
Ketua : Menteri Dalam Negeri
Wakil Ketua : Sekjen Kemendagri
Anggota : Gubernur NTB

Pengurus:
Ketua Umum : Sekda Provinsi NTB
Ketua I : Sekda Provinsi Papua
Ketua II : Sekda Provinsi Sulawesi Utara
Ketua III : Sekda Provinsi Sumatera Barat

Sekretaris Umum : Sekda Provinsi Sulawesi Barat
Sekretaris I : Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II : Sekda Provinsi Sulawesi Tengah. (Tha/Ari)

Read More

Kemendagri Uraikan Peran Strategis Sekda di Munas FORSESDASI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menguraikan sejumlah peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dalam sambutannya yang diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro pada Musyawarah Nasional (Munas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) IV Tahun 2021 dengan tema  “Kita Tingkatkan Peran Sekretaris Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju,” di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Melalui Suhajar, Sekjen Kemendagri juga menyampaikan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah atau Sekda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal ini pun diterjemahkannya dalam bahasa akademik seperti model organisasi Henry Mintzberg yang menggambarkan organisasi seperti tubuh manusia.

“Kalau kita lihat posisi Sekda adalah leher sampai ke dada itulah middle line. Sekda adalah lehernya Bapak Gubernur, kalau (Sekda) tidak berfungsi dengan baik, gubernur berjalan bagaikan tanpa leher,” katanya.

Ia melanjutkan, dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut Sekda ditempatkan sebagai mesin untuk memimpin jalannya Sekretariat di daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Karena itu, lanjut dia, seorang Sekda wajib memiliki hubungan baik dengan kepala daerah.

“Sekda juga harus mampu menjadi penghubung, katalisator, menjalin hubungan baik kepala daerah dengan wakil kepala daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sekda juga dituntut dapat menjaga hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. Langkah itu mesti dilakukan untuk menjamin kualitas koordinasi berjalan dengan baik. “Apabila hubungan kepala daerah dan DPRD tidak baik, kualitas koordinatif Sekda juga tidak bagus, dan sebaliknya,” bebernya.

Tak kalah penting, kualitas kepemimpinan Sekda juga dapat diukur dari kemampuannya menjaga kualitas hubungan antara kepala daerah dengan civil society atau masyarakat. Harapannya, Sekda dapat menjadi jembatan atau penghubung yang baik agar kualitas komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat terjalin harmonis.

“Rakyat sangat luas, di dalamnya ada LSM, ada media segala macam, mahasiswa, organisasi-organisasi, jadi kalau dilihat, kerja Sekda ini luar biasa beratnya, semoga Sekda-Sekda se-Indonesia ini dapat bekerja dengan baik,” pungkasnya. (Tha/Ari)

Read More

Santri Harus Berperan Sebagai Penggerak Roda Perekonomian Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 4,76 juta santri di 34.652 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari jumlah tersebut, diketahui sekitar 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi, mulai dari potensi pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan maupun juga vokasional. Dengan melimpahnya sumber daya tersebut, maka peran santri sebagai komponen utama dari civitas pesantren sangat dibutuhkan pada berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

“Para santri harus siap berkontribusi, terus berusaha dan berkarya di berbagai bidang untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan pidato pembukaan pada Webinar/Diskusi Online GATRA Media Group melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jl.Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).

Pada webinar yang mengusung tema “Peran Positif Santri dalam Meningkatkan UMKM dan Koperasi selama Pandemi” tersebut, Wapres mengungkapkan pemerintah saat ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan pesantren di tanah air, diantaranya adalah penetapan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, penerbitan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan bahkan saat ini telah diterbitkan Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Selain itu, Wapres mengatakan Kementerian agama juga telah menyusun Kebijakan Kemandirian Pesantren serta telah menetapkan roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren 2021 – 2024 yang memberikan arah dan panduan dalam pengembangan kemandirian pesantren.

Di sisi lain, Wapres mengungkapkan Kementerian dan Lembaga lain pun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Pesantren.

“KNEKS bersama dengan Bank Indonesia dan K/L terkait saat ini tengah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dengan penguatan ekosistem Halal Value Chain. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengembangan Bank Wakaf Mikro di Pesantren,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Wapres, sejumlah Pemerintah Daerah juga telah mencanangkan Program One Pesantren One Product (OPOP) sebagai program unggulan, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Saya telah menyaksikan sendiri berbagai produk OPOP yang terbukti berkualitas dan beberapa di antaranya telah berhasil diekspor ke manca negara,” tuturnya.

Oleh karena itu, Wapres menekankan agar hal tersebut harus dimanfaatkan demi mengembangkan produktivitas para santri.

“Saya berharap berbagai kebijakan dan program tersebut hendaknya dijadikan modal awal yang harus terus dikembangkan secara optimal oleh pesantren dan para santrinya guna mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat,” harapnya.

Dalam rangka Hari Santri yang akan diperingati pada tanggal 22 Oktober ini, Wapres mengajak untuk mengimplementasikan semangat tema Hari Santri.

“Saya mengajak seluruh santri untuk betul-betul mengaplikasikan semangat tema Hari Santri tahun ini yakni “Santri Siaga Jiwa dan Raga” dalam seluruh gerak langkahnya baik pada aktivitas pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat,” ajaknya.

Lebih jauh Wapres menguraikan bahwa kata siaga jiwa mengandung makna yang dalam, bahwa santri harus senantiasa menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, serta ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin. Kemudian Siaga Raga mengandung makna yang tidak kalah penting. Dengan semboyan ini berarti badan, tenaga, dan hasil karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Siaga Jiwa Raga ini berkorelasi erat dan menjadi sangat penting di tengah upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dan pemulihan dampaknya terutama di bidang ekonomi saat ini.

Menutup sambutannya, Wapres mengimbau baik pesantren, santri, maupun Kementerian dan Lembaga yang terlibat untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi.

“Melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak maka fungsi pesantren dalam hal pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat akan dapat dijalankan secara lebih optimal, dan pada gilirannya akan dapat mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian nasional secara nyata dan berkelanjutan,” imbaunya.

Di akhir kalimat, Wapres mengucapkan terimakasih kepada Gatra Media Group selaku penyelenggara kegiatan, para instruktur dan seluruh peserta acara hari ini.

“Semoga berbagai pemaparan yang disampaikan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan tercipta diskusi yang produktif, menghasilkan pemikiran, ide atau sumbang saran yang akan mendukung peningkatan peran santri selaku motor penggerak sosial dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memberi pesan kepada para santri agar selalu disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas dengan tetap melaksanakan 5M dan berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan vaksinasi.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan potensi besar industri halal juga tidak bisa lepas dari keterlibatan kaum santri di dalamnya, salah satu langkah akselerasi sertifikasi halal yang dilakukan di Kementerian Agama adalah menyediakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema safe declare. Implementasi dari safe declare akan banyak melibatkan ormas keagamaan Islam, perguruan tinggi dan lembaga keagamaan Islam yang disebut Pondok Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan peran para santri dalam pengembangan ekonomi nasional.

“Para santri dalam kesempatan ini bisa menjadi pendamping bagi pelaku usaha agar mampu bersaing di kancah nasional, hingga global bahkan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, keterlibatan kaum santri sangat besar terlebih lagi dalam menyongsong Indonesia emas 2045. Oleh karena itu saya berpesan agar seluruh santri untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita dan berbakti untuk tanah air tercinta,” pintanya.

Selain Menteri Agama, Hadir pula dalam webinar tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, Owner dan Digital Marketing Adeeva Group, dan Pimpinan Redaksi Gatra Magazine Mukhlison Widodo.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. (Arianto)

Read More

Sawit Membawa Inovasi yang Dapat Mengubah Hidup di Perhelatan Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab

Setelah sukses memperkenalkan keanekaragaman hayati, potensi hutan Indonesia, serta kemajuan riset dan inovasi Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memperkenalkan inovasi terbarunya di Paviliun Indonesia.

“Expo 2020 Dubai merupakan perhelatan kelas dunia yang diadakan setiap lima tahun sekali. Melalui kesempatan ini, Indonesia dapat memperkenalkan potensi pariwisata, menjalin kerja sama perdagangan internasional, dan menarik investasi dari penjuru dunia. Setiap minggunya berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemda akan hadir untuk mengadakan forum bisnis untuk lebih jauh mengenalkan potensi Indonesia kepada dunia,” ungkap Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia, Didi Sumedi.

Melanjutkan antusias pengunjung dan investor terhadap Indonesia, pada 15-21 Oktober BRIN akan memperkenalkan inovasi satelit mini berukuran kurang dari 1 meter yang dapat berfungsi selayaknya satelit pada umumnya. Satelit yang dipanggil satelit Lapan A4 dan Lapan A5 ini diharapkan akan mengorbit pada tahun 2023, dimana satelit Lapan A4 dapat membantu untuk mengembangkan sistem keamanan kelautan hingga pelacakan jalur kapal sehingga dapat meminimalisir kecelakaan antar kapal. Sedangkan Satelit Lapan A5, akan difungsikan sebagai perangkat mitigasi bencana di daerah rawan bencana terutama untuk mendeteksi potensi tsunami.

“Satelit Lapan A4 dan Lapan A5 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengutamakan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang kita ketahui Bersama, sekitar 71% Kawasan Indonesia adalah lautan, dan dengan adanya satelit-satelit ini, kita bisa menjaga keamanan laut dan menyelamatkan banyak orang dengan adanya mitigasi bencana,” Ujar Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selain memperkenalkan satelit micro, para pengunjung juga dapat melihat replika satelit dengan ukuran asli (1:1) dan juga beberapa replika pesawat udara nirawak (PUNA) yang akan dipamerkan di area rolling exhibition, Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai. Pesawat udara nira wak ini terdiri dari 2 jenis, yaitu PUNA Alap-alap yang dapat menempuh jarak terbang hingga 100 km dan dapat digunakan untuk pemetaan serta pemantauan sebuah wilayah, serta PUNA Elang Hitam yang mampu terbang sejauh 250 km yang digunakan untuk pengintaian, kegiatan intelijen dan dapat dipersenjatai.

Program Nyata BPDPKS Untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dan Menyejahterakan Petani Sawit.

Bersamaan dengan BRIN yang hadir di minggu ini, BPDPKS hadir dengan mengadakan berbagai forum bisnis, penawaran investasi dan kegiatan interaktif lain. Salah satu fokus BPDPKS dalam keikutsertaan di gelaran Expo 2020 Dubai ini adalah memamerkan hasil dari program nyata BPDPKS yang telah dilakukan untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia telah memposisikan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian penting dalam komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kami menyambut berita baik tersebut karena hal itu sejalan dengan semangat BPDPKS dalam menciptakan masa depan Indonesia dan dunia yang lebih baik,” ujar Eddy Abdurrahman, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, BPDPKS juga akan memamerkan potensi perdagangan dan investasi perkebunan kelapa sawit melalui forum bisnis, produk hasil perkebunan kelapa sawit siap ekspor hingga seminar tentang program peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Pada kesempatan tampil di Expo 2020 Dubai, BPDPKS juga menargetkan adanya kesempatan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya ke negara lain khususnya di kawasan teluk (Gulf country). Langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diadakannya partnership agreement antara PT Danu Arundaya Rajaswa Ulung dan House of Indonesia di Dubai yang akan memfasilitasi kegiatan marketing produk kelapa sawit dan turunannya. 

Perjanjian ini juga merupakan langkah nyata BPDPKS dalam merespon Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) yang baru saja dilakukan di awal bulan lalu di Bogor, Jawa Barat.

Secara keseluruhan, pada periode Januari-Juli 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 18,52 juta ton. Dimana terdapat kenaikan nilai ekspor minyak sawit pada bulan Juli 2021 mencapai 2,74 juta ton, naik 716 ribu ton atau 35,3% dari bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi di produk ekspor olahan minyak sawit sebesar 548 ribu ton menjadi 2,11 juta ton dari yang sebelumnya 1,56 juta ton. Uni Eropa, India, China dan Pakistan masih menjadi tujuan utama ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

Partisipasi Indonesia di Expo 2020 Dubai merupakan salah satu upaya pemerintah yang bersinergi dengan lembaga-lembaga dan pelaku industri dalam memamerkan keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia. Terdapat serangkaian kegiatan dan program yang siap digelar selama 6 bulan ke depan sejak 1 Oktober 2021 untuk memperkenalkan beragam potensi di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. 

Selanjutnya, akan banyak lagi program dengan tema mingguan yang berbeda untuk memikat perhatian para pengunjung Expo 2020 Dubai. (Tha/Lak)

Read More

Kemendagri Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Mendagri Nomor 188/1185/OTDA tanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021 dengan tema "Akselerasi Penetapan Perencanaan Produk Hukum Daerah Tahun 2022 dengan Mengintegrasikan Perda Dan Perkada Yang Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" pada Kamis (21/10) di Jakarta.

"Pemerintahan daerah perlu mengambil langkah cepat dan strategis dalam rangka melakukan “penyelarasan kebijakan daerah” berupa penyelarasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di daerah," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Akmal Malik.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Dr Akmal Malik, kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan:

a. Identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Melakukan perubahan, pencabutan, atau membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Menetapkan perencanaan peraturan daerah di luar propemperda dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lanjut Dr Akmal Malik, hasil pelaksanaan Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdampak dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota per tanggal 4 Oktober 2021, disampaikan dengan hasil sebagai berikut:

a. Terdapat 860 Peraturan Daerah Provinsi serta 870 Peraturan Gubernur yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

b. Terdapat 9.532 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta 5.960 Peraturan Bupati/Walikota yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

"Tak hanya itu, sejak Perda dan Perkada telah diinventarisasi sejauh ini, ditemukan beberapa permasalahan, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di daerah," ucapnya.

Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi serta Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Hadir juga Kepala Bagian Hukum Setda Kota dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten, serta Ketua Bapemperda DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia melalui virtual. (Arianto)

Read More

Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Joko Widodo Setuju Ekonomi Digerakkan dan Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam menggerakkan ekonomi daerah di tengah situasi pandemi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10/2021) didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. 

“Saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian di daerah melalui expo ini. Saya setuju bahwa perdagangan, turisme dan investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu,” pesan Jokowi.

Jokowi menambahkan perekonomian perlu diaktifkan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol dan juga vaksinasi yang harus cepat dilanjutkan. “Kemarin saya mendapatkan informasi kita sudah menyuntikkan 171 juta dosis dan target kita nanti sampai di akhir Desember minimal mencapai 270 juta dosis. Banyak sekali dalam dua bulan lebih ini yang harus kita lakukan, utamanya berkaitan dengan vaksin dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu Saudara Bupati semuanya dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan karena ini sudah hampir semuanya sudah mulai dibuka, sekolah mulai pembelajaran tatap, maka kontrol di lapangan harus terus dilakukan utamanya sekarang ini yang berkaitan dengan sekolah pembelajaran tatap muka, mohon diperhatikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan ini betul-betul dijalankan. Kepala Negara berujar, “Karena mengelola anak-anak SD ini bukan hal yang mudah, dan kemarin satu-dua ada yang terpapar lagi sehingga semua daerah diharapkan juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap hal ini.”

Jokowi juga menyampaikan beberapa negara lain sempat merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah dan tidak ingin itu terjadi di tanah air. Jokowi minta daerah memastikan kesiapan obat dan kesiapan Rumah Sakit meskipun saya tahu BOR-nya sekarang sudah rendah semuanya. 

“Kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keragu-raguan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China terjadi krisis energi yang semuanya tidak menduga-duga,” lanjutnya.

Jokowi mengakui dengan adanya krisis energi ini, Indonesia termasuk yang diuntungkan karena harga komoditas naik sehingga daerah yang memiliki kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas insya Allah akan merangkak naik. Potensi inilah yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri dan jangan sampai pasar yang besar ini justru diambil oleh negara lain. 

“Inilah perlunya diperkuat perdagangan antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi dan antar pulau. Hal ini penting sekali diperkuat segera dalam forum-forum Apkasi untuk perlu terus disampaikan. Perdagangan antar daerah, antar pulau harus terus dikembangkan dan setiap daerah sebaiknya fokus pada produk unggulannya, jangan semuanya dikerjain, sehingga nanti ke depan bisa saling menopang,” kata Jokowi mengingatkan.

 

Jokowi perlu menekankan hal ini karena bangsa kita ini senangnya latah, karena karet naik semua menanam karet, saat sawit ramai semua menanam sawit. “Saya mengingatkan agar daerah fokus pada produk unggulannya karena ketidakpastian tadi. Jangan sampai kita jatuh bareng-bareng. Sekali lagi setiap daerah harus fokus pada produk unggulannya sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dalam value chain nasional,” tambah Jokowi. 

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya otonomi expo 2021 yang diselenggarakan oleh Apkasi ini. “Hai ini merupakan ajang untuk saling tahu, saling bekerjasama, memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, sekaligus juga memperkuat expor kita ke negara-negara lain, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Serta jangan melupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial, sangat besar karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengahnya bertumbuh sangat pesat,” tambah Jokowi. 

Nilai eskpor Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2021, lanjut Jokowi mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka USD142 miliar atau tumbuh 37,7 persen year on year (YoY). Presiden Jokowi pun meminta daerah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekspor tersebut dengan sebaik-baiknya. “Hampir semua negara sekarang ini membutuhkan komoditas-komoditas kita sehingga jangan sampai ada daerah yang justru menghambat, membuat ruwet perizinan, tidak mendorong agar ekspor kita bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Presiden meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan volume ekspor dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang ekspor yang ada. “Mulai didorong, produk apapun didorong untuk berani berkompetisi memanfaatkan peluang ekspor yang ada sehingga membuat produk kita dikenal dan kompetitif di pasar global,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden yang tidak bosan-bosannya berkenan membuka acara Apkasi Otonomi Expo yang merupakan agenda tahunan Apkasi dalam membantu 416 pemerintah kabupaten mempromosikan komoditas berkualitas, peluang investasi dan sektor pariwisata unggulan. 

“Pada kesempatan ini pula kami atas nama rekan-rekan bupati ingin mengucapkan terimakasih kepada Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri serta semua pihak yang terlibat dalam mengakomodir penyaluran vaksinasi ke seluruh Indonesia sebagai bentuk ikhtiar kita dalam penanggulangan Covid-19. Kami di daerah akan siap mendukung penuh dalam penyebaran vaksinasi kepada masyarakat,” ujar Sutan lagi.

Sutan juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan AOE 2021. “Keberhasilan kegiatan AOE 2021 ini diharapkan dapat menjadi kebangkitan perekonomian daerah, sesuai dengan tema kegiatan, yakni Daerah Bangkit Indonesia Maju,” sambung Sutan. (Tha/Lak)

Read More

Arief Rahman: Partai Golkar Optimis Menangkan Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memperingati Nabi Muhammad SAW yang juga berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Partai Golkar, Partai Golkar menggelar acara Tasyakuran HUT  Partai Golkar yang ke-57 pada Rabu (20/10) di Jakarta.

"Pertama-tama saya mengucapkan Selamat & Sukses Dirgahayu Partai Golkar Ke-57. 20 Oktober 1964-20 Oktober 2021. Golkar Kuat Bersama Masyarakat. Bersatu Untuk Menang," kata Arif Rahman Hasan, ST., MM, Ketua PDK KOSGORO 1957 Kabupaten Dompu Provinsi Nusantara Tenggara Barat kepada awak media di Jakarta.  

Dan yang pasti, kata Arief, Partai Golkar optimis akan memenangkan pemilu legislatif, pemilu pilkada dan pemilu pilpres tahun 2024.

"Untuk memenangkan pemilu 2024, seluruh kader Partai Golkar harus solid dan menjadikan Partai Golkar ini menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat," ungkapnya.

"Harapannya, dengan semakin bertambahnya umur Partai Golkar, Semua kader dan pimpinan partai diharapkan mampu menjalankan organisasi sesuai anggaran dasar rumah tangga dan peraturan yang berlaku di Partai Golkar," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Komitmen “War On Drugs”, BNN RI Musnahkan Ratusan Kilogram Barang Bukti Narkotika

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, Selasa (19/10). Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain 465.005,217 gram sabu, 113.710 gram ganja, 1001,7 gram MDMB-4-en-PINACA. Pemusnahan ke-8 ini merupakan hasil dari pengungkapan 10 (sepuluh) kasus yang berbeda. Adapun kronologis sepuluh kasus dari barang bukti narkoba yang dimusnahkan sebagai berikut :

1. Petugas Sita 2,2 Kilogram Sabu dalam Kantong Plastik Berwarna Hitam.
Berdasarkan Informasi dari masyarakat ditketahui akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Rempoa, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/8). Tim BNN kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial IT di rumah kontrakan di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.35 WIB. Tersangka ditangkap setelah tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika berupa sabu seberat 2.226,42 gram. Sabu tersebut ditemukan di dalam 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening dan 1 bungkus teh cina yang tergantung dalam kantong plastik warna hitam di dinding rumahnya.

2. Operasi Laut Interdiksi Terpadu Gagalkan Penyelundupan 218,8 Kilogram Sabu Jaringan Aceh
Salah satu kasus yang berhasil diungkap dalam operasi laut interdiksi terpadu yaitu pengungkapan jaringan Aceh dengan barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 218.801,2 gram. Kerja sama BNN dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menangkap 5 orang tersangka, masing-masing berinisial B alias YAT, M alias Su, T alias CM, ES alias E, AN alias WY, dan Ay alias R.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat, tim gabungan kemudian menangkap B alias YAT. Ia ditangkap dengan barang bukti 198 bungkus teh cina berisi sabu seberat 218.801,2 gram yang disembunyikan di sebuah kebun di Jl. Lorong Mawar Teunom, Desa Seurapong, Kab. Aceh Besar. Berdasarkan hasil introgasi tim kemudian menangkap 4 tersangka lainnya yaitu R, AN alias Wak Yong, ES alias Edi, dan T alis Cek Midi.

3. 105,6 Kilogram Sabu Berhasil Diamankan dari Jaringan Thailand – Aceh Timur
Berawal dari penyelidikan intelijen yang dilakukan, tim BNN menangkap seorang pria Aceh berinisial S alias Thailand alias Udir sekitar pukul 20.00 WIB. Ia ditangkap saat perjalanan menuju rumahnya. Usai menangkap tersangka tim kemudian mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 100 bungkus teh cina seberat 105.561,3 gram yang disimpan di halaman belakang gudang bengkel kapal di Desa Kampung Jalang Kecamatan Idi Rayeuk.

4. 22,3 Kilogram Sabu Gagal Edar di Provinsi Sulawesi Tengah
Tim BNN lakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial A, R dan I di jalan Poros Palu Sabang, Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Kamis (2/9) pukul 07.00 WITA. Selain menangkap para tersangka tim juga berhasil menyita sabu yang dibungkus dalam 20 bungkus kantong plastik berwarna coklat dengan berat total 22.308 gram. Berdasarkan hasil penyidikan tim kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M alias Anca, B, dan As sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun II Bontolugus Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil keterangan di ketahui peredaran gelap narkotika ini dikendalikan oleh AM narapidana Lapas kelas II-A Parepare.

5. Seorang Tersangka Diamankan Bersama 1 Kilogram Sabu
Seorang tersangka berinisial T alias Acong bin Timah ditangkap petugas BNN, Senin 13 September 2021 sekitar pukul 15.10 WIB. Ia ditangkap bersama barang bukti sabu sebanyak + 1.013 gram di depan PT Rimau Group, Jalan A.M. Sangaji Kel. Petojo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya petugas yang mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika melakukan pemantauan dan membuntuti T alias Acong bin Timah. Petugas BNN kemudian mendapati tersangka menaiki taxi dan berhenti di depan SPBU Shell Jembatan V, Tambora, Jakarta Barat untuk mengambil sesuatu dari tempat sampah di depan lokasi tersebut. Selanjutnya petugas menangkap tersangka dan mendapatkan barang bukti dari hasil penggeledahan di dalam mobil tersebut.

6.BNN Gagalkan Peredaran Ganja 114,7 kilogram di Bengkalis dengan dua tersangka berinisial MS dan AH di daerah jalan Rawa Panjang kabupaten Bengkalis pada tgl 3 September 2021 berkat laporan informasi dari masyarakat daerah Riau.

7. BNN dan Kantor Pos Pasar Baru ungkap 1 kilogram Paket Narkotika dari Belanda atas informasi Bea Cukai,setelah di lakukan pemeriksaan pada tgl 15 April Paket berisi narkotika jenis MDMB-4-en-PINACA seberat 1,001,7 gram.

8. Tim Operasi Laut Interdiksi Terpadu Amankan Sabu 105.93 kilogram di Rokan hilir dari laporan masyarakat daerah Riau, petugas BNN berhasil mengamankan tiga tersangka berinisial JP,AS dan DY di daerah Bagan Punak Pesisir Riau berikut barang bukti sabu seberat 105.926 gram.

9. Tim BNNP DKI Jakarta gagalkan Peredaran Sabu di wilayah depan pool taxi  Jakarta Timur berinisil DD dgn barang bukti 1 bungkus plastik bening sabu.selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mengamankan BS alias Kebo di jalan Telkom Kota Bekasi sekitar pukul 22.30 WIB dgn Barang Bukti 111.98 gram sabu.

10. 10.5 Kilogram Sabu dalam bungkus Teh Cina,Tim BNN RI menangkap dua orang laki-laki berinisial MS dan SB di gerbang Tol Gunung Sugih Lampung pukul 03.05 dini hari. Saat tim melakukan penggeledahan dalam bus yg mereka tumpangi  di temukan 10 bungkus Teh Cina berwarna hijau  yg di duga sabu dengan berat 10.519 gram.

Atas Perbuatannya, Para tersangka di jerat dengan Pasal 114 ayat 1 dan 2 Subsider Pasal 112 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU -RI  Nomor 35 Tahun 2009 .Kini seluruh tersangka beserta barang bukti yg di temukan telah di amankan dan di bawa ke kantor BNN guna penyelidikan lebih lanjut.

Pemusnahan barang bukti Narkotika yg dilakukan oleh BNN RI ini telah menyelamatkan jutaan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. (Arianto)

Read More

Peringati Maulid Nabi, Wapres Tegaskan Kewajiban Pemberdayaan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan umat yang merupakan kewajiban dari agama.

“Pemberdayaan ini harus menjadi bagian daripada tugas kita karena kita memang diperintahkan untuk membangun [umat] ini dan ini juga bagian dari agama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara daring Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Dalam acara yang digelar secara hybrid (perpaduan luring dan daring) di Masjid Istiqlal, Jakarta tersebut, Wapres mengungkapkan bahwa pemberdayaan dimaksud semakin terbuka bagi kalangan umat Islam seiring dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dijalankan pemerintah saat ini. 

Dunia pesantren secara khusus memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pemberdayaan ekonomi, baik di sektor keuangan maupun riil.

“Saya bergembira bahwa di kalangan masyarakat sudah mulai dikembangkan, di kalangan pesantren sudah muncul gerakan OPOP (One Pesantren One Product),” ungkap Wapres senang. 

“Di pesantren sudah mulai dikembangkan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya sektor keuangan, seperti bank wakaf yang diinisiasi pemerintah dan BMT-BMT, maupun yang sektor riil dengan berbagai produk-produk. Saya lihat di beberapa daerah bahkan sudah banyak yang mulai diekspor,” sambungnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul 

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menyinggung pentingnya SDM unggul sebagai salah satu kunci kemajuan. Untuk itu, umat harus terus didorong mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. “Membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat bagian daripada kewajiban,” ucap Wapres.

“Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya kita melakukan pengembangan inovasi dan teknologi,” lanjutnya.

Pemerintah sendiri mengupayakan terwujudnya SDM unggul, antara lain, dengan membangun balai-balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah di Indonesia sebagai tempat masyarakat belajar dan mengasah keterampilan tertentu. BLK juga sudah mulai dibentuk di lingkungan pesantren agar para santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keahlian tertentu. 

“Saya senang sekarang di beberapa pesantren sudah dikembangkan BLK-BLK, yaitu balai latihan kerja, dengan berbagai profesi,” ujarnya.

Pendidikan vokasi tersebut melengkapi pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam upaya menghasilkan SDM berkualitas. Untuk itu, Wapres pun bangga dengan peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU).

“Saya kira ini penting yang kita kembangkan, selain pendidikan formal pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi,” tutur Wapres.

“Saya menjadi bangga sekali karena sekarang pendidikan tinggi di NU (UNU-UNU) mulai tersebar dan juga sudah mulai menjadi pendidikan yang memiliki tingkat kualitas yang baik,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap peringatan maulid kali ini dapat menjadi momentum meningkatkan semangat untuk memberdayakan dan membangun ekonomi umat.  

“Mudah-mudahan peringatan maulid ini juga memberikan kepada kita semangat dan inspirasi untuk bekerja lebih baik dan juga dengan barakah,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Agus Salim mengharapkan maulid yang dirayakan dengan bergembira akan meningkatkan imunitas umat Islam di tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Bukan hanya imun dhohir kita, kuat dari penyakit fisik, di samping itu imun batin kita, kuat dalam menahan penyakit-penyakit hati,” ucap Agus Salim.

Tampak hadir langsung di Masjid Istiqlal, jajaran pengurus PBNU, antara lain, Rais ‘Aam Miftachul Akhyar, Katib Aam Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Selain itu, hadir pula secara daring Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Arif Rahman Hakim. Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (Arianto)

Read More

Kapolri Tegur Kapolda dan Kapolres di Seluruh Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas.

Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” jelas Sigit. (Tha/Lak)

Read More

Sepeker Kampung Gelar Literasi dan Gathering Jurnalisme Warga

Duta Nusantara Merdeka |Lotim -NTB

Media komunitas merupakan gambaran ideal ruang publik. Berbeda dengan media korporasi, media jenis ini terkondisikan sebagai ruang di mana setiap individu dalam anggota komunitas bisa bersuara, terlibat dan berinteraksi sehingga mendorong penciptaan tatanan masyarakat yang demokratis. 

Peluang dominasi wacana satu kelompok atas yang lainnya dieliminasi secara sistemik dengan terbukanya ruang komunikasi dua arah, bahkan multiarah. Dengan demikian, media tidak akan menjurus menjadi alat kekuasaan segelintir pihak seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini, namun menjadi milik semua warga. 

Untuk itulah, salah satu Media Komunits  Speaker Kampung Indonesia bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram. Menggelar literasi Gathering Jurnalisme Warga (GJW), mengangkat tema "Warga bersuara, Warga berdaya", berlangsung di Kebun Raya Lemor, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Sabtu (16/10), Dua hari yang lalu. 

Kegiatan tersebut, diikuti oleh 30 orang peserta perwakilan dari delapan Kecamatan yang ada di Lotim yakni. Kecamatan Lenek, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Suela, Sembalun, Suralaga dan Sambelia. 

Sementara yang menjadi narasumber dalam giat tersebut yakni. Muhamad Kadrim (Bang Cem) dari AJI, Bang Eros Direktur Sepeker Kampung. Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber, tentang teknik dasa jurnalistik dan mengenal apa itu media komunitas. 

"Sebagai seorang jurnalis, harus tahu dasar teknik jurnalis dan kode etik sebagai jurnalis. Kita harus tau dulu fungsi dan tugas kita, supaya menjadi jurnalis yang profesional", terang M Kadri, saat mengisi acara GJW tersebut. 

Bukan hanya itu, lanjut Bang Cem sapaan akrabnya. Sebagai seorang jurnalis juga mempunyai wawasan yang luas, bukan hanya sekedar tau dasar dan kode etik saja. Yang tidak kalah pentingnya yang dimiliki oleh seorang jurnalis itu etika. 

"Selain itu, menjadi jurnalis itu harus memiliki wawasan yang luas, dengan sering membca berita atau buku. Tidak cukup berbekal teknis dasar dan kode etik saja", ucap bang Cem.

Waratawan senior ini, juga pada kesempatan tersebut menceritakan sejarah jurnalisme itu sendiri. Pada zaman Romawi kuno, seorang penguasa bernama Julies Caesar pada zamannya bahwa, Apapun bentuk produk-produk jurnalisme saat itu tidak boleh keluar tanpa persetujuannya. 

"Makaknya pada zaman itu, ada istilah disebut akta the urna mengandung rangkaian kata. Bahkan orang pertama yang dinobatakan menjadi jurnalis di dunia ini adalah, Nabi Nuh AS karena beliau pertamaka kali menyebarakan informasi ke kaumnya waktu itu", jelas Bang Cem. 

"Ini penring diketahui oleh peserta, karena jurnalime itu sebuh karya seni yang maha dahsyat. Kan yang kita harapkan dari tulisan kita itu, bukan hanya banyak pembacanya. Tapi output dari tulusan kita itu sendiri", imbuhnya.

Sebenarnya dari sebuah tulisan, sambung bang Cem. Output dari sebuah tulisan, ketika menulis berita ada yang diharapkan dengan tulisan tersebut adalah perubahan sikap dan pendapat perilaku masyarakat halayak. 

"Yang kita harapkan dari tulisan kita itu, ada dampak sosial dimasyarakat. Karena salah satu pungsi jurnalis itu, sebagai konterol sosial masyarakat", pungkas bang Cem. 

Selain itu, Direktur Sepeker Kampung, bang Eros menambahkan. Media komunitas itu adalah, sebagai wadah tempat semua unsur lapisan masyarakat untuk berbagi informasi. Dengan kata lain, memiliki akses atau menciptakan alternatif lokal untuk penyiaran. 

"Memudahkan masyarakat untuk, berbagi informasi tentang apa saja disekitarnya. Serta membantu dalam proses membangun masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial. Itulah tujuan kita membangun media ini", Kata Eros. 

Media komunitas dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat, dimana selama ini masyarakat khususnya yang ada di pedesan atau di daerah terpencil jarang sekali diekpos oleh media-media lain. 

"Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Itulah ciri khas media komunitas, atau istilah lain jurnalisme akar rumput", ujar Eros. 

Meski demikan lanjut Eros, tentu para jurnalis media komuniatas dibekali dengan keahlian menulis maupun teknis dasar observasi, investigasi mengutamakan rumus 5 W+1 H. 

"Paling tidak memiliki dasar itu, supaya narasi beritanya tidak tumpang tindih. Bisa dipahami oleh pembaca", kata Eros. 

Media komunitas Sepeker Kampung, sambungnya. Salah satu media yang di akui oleh Dewan Pers Indonesia, artinya dibawah naungan Dewan Pers sama dengan media-media lain yang ada di Indonesia. 

"Itulah kennapa dinamakan media kita ini, Sepeker Kampung Indonesi. Jadi saatnya warga bersuara", tegasnya. 

Untuk diketahui, dalam giat GJW tersebut, selain peserta diberikan pemahaman tentang Jurnalistik dasar, apa itu Media Komunitas. Peserta juga diajak peraktik langsung cara menulis dan wawancara dengan narasumber. 

"Sesuai dengan konsep acara yakni, Gathering atau rekreasi. Peserta diajak bebas dalam pelatihan, karena tempat kita pelatihan diluar runagan dan tidak pormal", ujar Eros. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Polda Sumut Gelar Konferensi Pers Ungkap Kasus Pembunuhan Sadis di Labura

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Sat Reskrim Polres Labuhanbatu dalam tempo 24 jam berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis di Labuhanbatu utara.

Dalam pengungkapan itu, Tim Jatanras mengamankan seorang tersangka berinisial AN (30) karyawan swasta dikediamannya.

"Tersangka ditangkap karena melakukan Pemerkosaan dan pembunuhan terhadap ibu rumah tangga (IRT) berinisial S di Perumahan PT HSJ, Desa Sidomulyo, Kabupaten Labuhanbatu," kata Direktur Reskrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Senin (18/10/2021).

Dijelaskannya, kasus pembunuhan itu terjadi pada Kamis (14/10) lalu. Pelaku awalnya masuk ke dalam rumah untuk mencuri barang berharga milik korban. 

"Saat berada di dalam rumah pelaku melihat korban dalam kondisi tidak memakai celana dalam langsung melakukan tindak perkosaan," jelasnya.

Setelah Puas melampiaskan nafsu bejatnya, Tatan mengungkapkan pelaku pun meminta sejumlah uang dan meminta perhiasan kepada korban karena permintaan itu tidak dituruti pelaku langsung membunuh korban dengan parang yang telah disiapkan.

"Usai membunuh pelaku pun membawa kabur uang dan perhiasan milik korban. Pelaku membunuh korban agar tidak diketahui warga lainnya karena bertetangga dengan korban," ungkapnya.

Tatan mengungkapkan, Tim Buser Labuhanbatu dibantu Jatanras Polda Sumut bergerak cepat menyelidiki laporan adanya penemuan

mayat di dalam rumah bersimbah darah

"Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan informasi yang dikumpulkan Tim berhasil mengidentifikasi Pelaku dan dalam tempo 24 Jam dapat menangkap pelaku di Desa Sidomulyo, saat ditangkap pelaku sempat melakukan perlawan dan hendak melarikan diri, sehingga kita berikan tindakan tegas untuk melumpuhkan." ungkapnya.

Sementara itu pelaku mengakui nekat melakukan pembunuhan karena butuh uang untuk membayar utang.

"Atas perbuatannya terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup," pungkasnya. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Dp 0 Persen Yang Tengah di Periksa KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tindak pidana korupsi telah merampas hak dasar rakyat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini merupakan ujung tombak dari pemberantasan korupsi di Indonesia yang menjadi musuh utama rakyat karena dengan korupsi akan dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Proyek perumahan DP 0 persen adalah salah satu proyek dan program yang digaungkan oleh Anies Baswedan sejak kampanye pilkada 2017 silam. Namun pada pelaksanaannya mengalami permasalahan yang cukup menyita perhatian publik karena banyak terjadi kejanggalan dalam proses pengadaan anggarannya dan pengadaan lahannya dan terkesan sangat di paksakan untuk sebuah program yang sebenarnya tidak begitu meyakinkan, sehingga aroma busuk tentang manipulasi anggaran dana daerah ahirnya tercium oleh KPK.

PT. Pembangunan Sarana Jaya diduga membeli lahan di Pondok Ranggon dan Munjul seluas 4,2 hektare pada akhir 2019. Lahan yang akan digunakan untuk proyek rumah DP nol persen itu diduga bermasalah karena berada di jalur hijau dan harganya bermasalah. Kasus korupsi pengadaan lahan perumahan DP 0 persen dinilai menjadi momentum penelusuran transaksi ganjil selama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat.

Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut dalam surat dakwaan eks Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/10/2021). Kami menilai adanya peranan penting dari Gubenur DKI Anies yang telah merestui penyertaan modal daerah (PMD) untuk Sarana Jaya sebesar Rp1,8 triliun untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 rupiah. Dengan persetujuan dari Gubenur DKI Anies, pada November 2018, Yoory menyampaikan kepada Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian bahwa Sarana Jaya akan memperoleh PMD yang digunakan dalam rangka pembelian tanah untuk melaksanakan program rumah DP 0 rupiah. 

Selanjutnya pada saat dilakukan survei, tidak dapat diketahui batas-batas tanah karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan yang diberikan pihak PT Adonara Propertindo kepada Sarana Jaya. Selain itu, diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil atau row jalan tidak sampai 12 meter. Namun, Yoory tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian. "Hal ini melanggar ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengenai operasional BUMD harus berdasarkan standar operasional prosedur," 

Oleh karena itu kami sangat mendukung KPK untuk terus berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dalam pengadaan lahan yang juga melibatkan Gubenur Anis, dan jangan pernah lelah untuk menuntaskan korupsi DP 0% tersebut, KPK jangan gentar dengan siapa pun pelakunya, dan KPK juga jangan pandang bulu jika cukup bukti, karena rakyat selalu akan mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan korupsi sesuai prinsip kerja KPK," 

Rakyat berterima kasih kepada ketua KPK yang sampai saat ini masih berjuang dalam jalur yang benar dalam berkomitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berhadapan dengan lingkaran elit penguasa.

Melalui Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam rilisnya menyatakan terus mendukungan KPK dalam menjalankan tugas utama nya melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa KPK masih sangat di percaya dan menjadi tumpuan dari harapan rakyat dalam menjaga negara dari jurang kehancuran akibat praktek-praktek korupsi. **

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Tangkap Pelaku Investasi Bodong Mencapai 1 Milyar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta Barat

Unit Kriminal Khusus (Krimsus) Satreksrim Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku investasi bodong yang menipu para nasabahnya mencapai Rp 1 Milyar lebih.

"Kami menindaklanjuti laporan warga soal penipuan investasi ilegal, dan kami bersama anggota langsung melakukan penyelidikan," tutur Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo, Selasa (19/10).

Lanjut Kombes Pol Ady mengatakan, "Pengungkapan ini karena adanya keresahan warga yang merugi akibat praktik investasi ilegal."

Warga yang merugi pun melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. 

Tak lama berselang setelah menerima laporan dan menyelidiki kasus ini, penyidik dari Unit Krimsus menangkap seorang perempuan berinisial PAN.

"Kami berhasil mengamankan seorang pelaku, Ia diduga terlibat dalam investasi ilegal yang merugikan warga," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono. 

Dikesempatan yang sama, Kanit Krimsus Polres Metro Jakbar AKP Fahmi Fiandri yang juga memimpin operasi penangkapan bersama Ipda Leo J Sitepu.SH., Kasubnit 2 Ekonomi Unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menyebut PAN ditangkap di suatu lokasi di Jakarta Selatan. 

Namun, saat ditanya merinci soal jumlah korban, total kerugian serta modus, Fahmi belum ingin menjelaskan karena masih dalam pengembangan. 

"Pelaku kami amankan ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan. Kami masih lakukan pengembangan mohon doanya. Nanti secara lengkap akan disampaikan saat rilis dalam waktu dekat," tegas AKP Fahmi Fiandri. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

TMII Gelar Gebyar Pesona Museum Nusantara ke-7

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Museum memainkan peran penting dalam melestarikan warisan budaya dan hayati. Koleksi museum tetap harus diperhatikan walaupun di masa yang sulit dan terkendala pengurangan anggaran perawatan. Kegiatan pertunjukan virtual atau konten media sosial juga menjadi bentuk pelestarian. 

"Tak seperti pameran museum lainnya, Gebyar Pesona Museum Nusantara ke-7 menggelar acara pameran yang dikemas dengan suasana fun, meriah, dan berwarna selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19-21 Oktober 2021 di Gedung Sasono Adiguno Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dalam event ini, berbagai kegiatan menarik bisa dinikmati pengunjung," kata Hetty Herawati saat memperingati Hari Museum Indonesia 2021 di Jakarta. Selasa (19/10)

Selain acara pameran bersama, kata Hetty, digelar pula berbagai kegiatan edukasi. Di antaranya talk show, workshop, Webinar, Temu pers dan lain-lain. Kegiatan ini juga bisa diikuti melalui virtual zoom.

Asal tahu saja, Didalam TMII ada 21 museum, dan museum ini merupakan summary dari semua museum yang ada di TMII.

Disisi lain, lanjut Hetty, Edukasi museum dipastikan tetap berjalan dengan pendekatan yang baru. "Begitu juga, TMII akan menggelar Pameran Virtual, tur museum virtual, webinar dan workshop online," ucapnya.

"Kedepan kita berharap, Program ini sebagai sebuah pemicu untuk bersatu, bergotong royong dan bersinergi dengan banyak pihak, agar museum ini menjadi sebuah industri, museum ini bisa dibuat se aktratif mungkin, promosi-promosi kegiatan harus dilakukan sekreatif mungkin agar museum ini benar-benar hidup," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Bea Cukai dan BNN Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Jenis Sabu, Ganja, dan Tembakau Gorila

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai turut andil dalam pemusnahan barang bukti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diantaranya 465kg sabu, 113kg ganja, dan 1.001 gram MDMD-4en-Pinaca (bahan baku tembakau gorila). Pemusnahan ini merupakan hasil dari pengungkapan 10 kasus yang berbeda. Hal ini juga merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya War on Drugs yang giat digalakkan oleh BNN melalui program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Teranyar, sinergi Bea Cukai dan BNN direalisasikan dalam operasi laut interdiksi terpadu dengan sandi PURNAMA “Gempur Narkotika Bersama” yang berhasil mengamankan total 122kg methamphetamine (sabu).

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Bea Cukai, Cerah Bangun, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BNN pada Selasa (19/10) mengungkapkan kali ini terdapat lima kasus pengedaran narkoba yang sukses digagalkan berkat hasil sinergi Bea Cukai dan BNN, dua diantaranya termasuk hasil sinergi dalam operasi PURNAMA.

Pada kasus pertama, dalam operasi PURNAMA dilakukan penindakan terhadap 22kg sabu di Toli-toli, Sulawesi Tenggara. Pada kasus ini ditangkap 6 orang tersangka, dan sindikat ini dikendalikan oleh seorang warga binaan lapas kelas II-A Parepare.

Sinergi dalam operasi PURNAMA juga berhasil menggagalkan kasus yang kedua, dimana dilakukan penindakan terhadap 105,6kg sabu di Rokan Hilir, Riau. Pada kasus ini ditangkap 1 orang tersangka.

Tidak hanya itu, sinergi Bea Cukai dan BNN juga berhasil menggagalkan upaya pengedaran narkoba di Aceh. Tim melakukan penindakan terhadap 218,8kg sabu di Aceh Besar dan menangkap 5 orang tersangka. Kemudian pada kasus selanjutnya tim melakukan penindakan terhadap 105,6kg sabu di Idi Rayeuk, Aceh Timur dan menangkap 1 orang tersangka.

Selanjutnya, pada kasus yang kelima, Bea Cukai Pasar Baru memberikan informasi kepada BNN terkait sebuah paket yang mencurigakan asal Belanda, setelah pemeriksaan mendalam kedapatan 1.001,7 gram narkotika jenis MDMB-4-en-PINACA.

Dikatakan Cerah bahwa hingga 2021, hasil kerja sama Bea Cukai dan BNN telah sukses menggagalkan 296 kasus peredaran gelap NPP dengan jumlah berat mencapai 1.123.828 gr.

Terakhir, Cerah kembali menyampaikan komitmen dan kesiapan Bea Cukai dalam memberantas peredaran gelap narkotika terutama dalam kerangka sinergi dengan BNN dan aparat penegak hukum terkait. “Bentuk kerja sama seperti operasi PURNAMA harus kita pelihara dan perkuat untuk menunjukkan kesamaan langkah kita dalam War on Drugs,” pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Teladani Akhlak Rasulullah dengan Bangun SDM Unggul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam adalah uswah hasanah (teladan yang baik) yang diturunkan Allah untuk memandu kehidupan umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keteladanan beliau yang paling utama adalah konsistensi dalam  menyempurnakan akhlak umat manusia  agar mampu memakmurkan bumi, salah salah satunya dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

“Untuk memakmurkan bumi itu diperlukan kunci-kuncinya, mafatihul imara, diperlukan sebab-sebabnya. Salah satu sebab yang paling penting yaitu Sumber Daya Manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam Tingkat Kenegaraan Tahun 2021 M/1443 H secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa mencetak SDM unggul merupakan salah satu prioritas program nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat mendukung generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta akses teknologi yang baik.

“Oleh karena itu, kita harus mendorong semua anak-anak kita, generasi muda kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa memakmurkan bumi ini, dan inilah yang menjadi salah satu prioritas program nasional kita yaitu membangun SDM,” tegasnya.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya makna Iqro Bismirobik (bacalah dengan nama Tuhanmu). Membaca di sini, bermakna tidak hanya membaca secara harfiah, namun juga membaca berbagai masalah dalam  kehidupan melalui riset yang dilakukan.

“Melakukan penelitian-penelitian, melakukan riset sehingga kita bisa memahami berbagai masalah di dalam tata kehidupan supaya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan juga melakukan riset dan inovasi. Itulah yang sebenarnya kita kembangkan sekarang ini dan menjadi target pemerintah,” imbuh Wapres.

“Walaupun kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi tapi kita harapkan pandemi ini segera berlalu dan kita tidak hanya ingin mengembalikan keadaan selamat dari pandemi, tapi kita ingin membuat lompatan-lompatan untuk menuju kemajuan setelah pandemi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar generasi penerus di masa mendatang dapat menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia, serta dapat menjaga keseimbangan hubungan baik antarsesama manusia dan dengan penciptanya.

“Kita harapkan bahwa kita dapat membagun generasi yang akan datang yaitu generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi SDM yang unggul tetapi  memiliki akhal yang mulia, akhlakul karimah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, bahwa acara peringatan Maulid Nabi ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan sosok Rasulullah terutama kepada para generasi penerus tentang kemuliaan akhak dan kepemimpinannya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa semangat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassallam mengajak umat Islam untuk maju dengan berani dalam mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Sehingga, Islam dan pembangunan dapat saling mendukung untuk kemajuan bangsa dan negara. 

“Mari kita tingkatkan kualitas keberislaman dalam rangka mendukung langkah nyata pembangunan nasional. Islam dan Indonesia adalah dua sisi yang telah banyak melahirkan ragam pencapaian dan prestasi. Karena itulah, sebagai penerus bangsa mari kita jaga keduanya untuk terus saling beriringan dan mengisi,” tandas Yaqut.

Selain Menteri Agama, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Habib Nabiel Al Musawa, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah Abdul Ghafur Maimoen, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Agama dan para undangan dari kalangan alim ulama. Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin. (Tha/Lak)

Read More