MIPI Dorong Internalisasi Kesadaran Etika dalam Penyelenggaraan Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mendorong terciptanya internalisasi kesadaran etika dalam penyelenggaraan negara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Pakar MIPI sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo. 

Ia menyatakan masalah etika belum menjadi concern dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Sebab itu harus mencari jalan untuk bisa menginternalisasi kesadaran beretika dalam penyelenggaraan negara. 

“Dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara, nilai-nilai etika itu, dan kewajiban-kewajiban moral itu hilang. Berhadapan dengan sistem yang formal dan juga mungkin norma hukum,” kata Eko dalam webinar MIPI bertajuk “Memahami Pentingnya Etika Penyelenggara Negara” pada Sabtu (9/10/2021). 

Lanjutnya, norma hukum dan etika saling bergandengan, serta merupakan pengejawantahan dari cita-cita berbangsa dan bernegara, sesuai dengan ideologi Pancasila dan mandat konstitusi berdasar UUD 1945. Menurutnya, untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara paling tidak dibangun oleh lima hal: meta norma, peraturan, etika, budaya, dan nilai dasar. Etika sendiri merupakan sistem atau kode perilaku yang berdasarkan pada tugas-tugas moral universal dan juga kewajiban-kewajiban yang mengindikasikan bagaimana seseorang dan penyelenggara negara seharusnya berperilaku. 

“Dan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan baik dan buruk, benar dan salah, layak dan tidak layak untuk dilakukan oleh seseorang individu. Apalagi seorang pejabat dalam tugas-tugasnya untuk menyelenggarakan negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan,” jelasnya. 

Eko menambahkan, etika tidak bisa berdiri sendiri, tapi juga ada dalam sistem. Sistem tersebutlah yang menekan, sehingga orang yang sangat religius pun bisa terjebak dalam godaan-godaan dan tak bisa membedakan benar dan salah. Selain penegakan etika, menurut Eko, juga mesti dibuat sistem etika. Berkaca pada negara lain, sejak awal abad ke-20 beberapa negara di Eropa telah memiliki kode etik penyelenggara negara, khususnya kode etik Pegawai Negeri Sipil, misalnya, yang terjadi di Prancis, Inggris, Polandia, dan Yunani. 

Sementara, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi MIPI Muhadam Labolo menjelaskan terkait alasan pentingnya etika dalam penyelenggaraan negara. Yaitu untuk mengendalikan kencenderungan munculnya egoisme/kepentingan pribadi di ruang publik. Perilaku tidak etis terjadi karena ada kencenderungan mengedepankan kepentingan personal ketimbang etika yang lebih besar (sosial), atau ada tekanan dari luar untuk berperilaku tidak etis. Padahal, penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis yang menimbulkan efek reputasi, sebabnya integritas berperan penting dalam penyelenggaraan negara. 

“Apa sih yang membuat negara-negara maju, karena value, kejujuran tadi dalam konteks integritas. Integritas ini menyangkut kejujuran, moralitas, disiplin, dan sebagainya,” tuturnya. (Tha/Lak)

Read More

DPD Partai NasDem Dumai Gelar Rakor Jelang Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Dumai menggelar Rapat Koordinasi dengan pengurus DPC dan DPRT se-kota Dumai, untuk persiapan menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. 

"Kita partai politik, semua yang kita kerjakan hari ini, tujuannya adalah untuk menghadapi Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah NasDem Kota Dumai, Yusman Di Dumai usai membuka Rapat Koordinasi Pengurus DPC Dan DPRT partai Nasional Demokrat se-kota Dumai, Kamis (07/10/2021).

Ada sejumlah hal yang ditekankan dalam Rapat Koordinasi kali ini, yaitu para kader NasDem harus memiliki bekal pelatihan untuk merealisasikan target kemenangan, baik Pileg maupun Pilpres 2024. "Namun, Harapan itu sering tidak sampai, karena kita memang tidak memberikan pelatihan-pelatihan, bagaimana cara untuk mencapai sasaran itu," ucapnya.

Kemudian untuk tahun 2024 nanti, kata Yusman, Ketua Umum, Surya Paloh sudah mengingatkan, kita harus mempunyai rencana kerja.

Ia menjelaskan mulai saat ini pengurus NasDem Dumai di tingkat paling bawah harus memetakan potensi yang ada di wilayahnya untuk mewujudkan kemenangan di 2024.

Tak cuma itu, ujar Yusman, Salah satu poin dalam rakor hari ini menekankan agar seluruh jajaran pengurus DPD, DPC dan DPRT untuk bisa merangkul ketua-ketua RT di lingkungan masing-masing untuk menghadapi pemilu 2024

"Siapa saja tokoh di tempat itu, ada berapa kelurahan di wilayah itu, itu harus dipetakan semua. Jadi kita tidak sekedar ngomong tapi dengan data. Bahwa kita sudah siap," tandas Yusman.

Turut hadir anggota-anggota DPRD Kota Dumai dari fraksi partai NasDem komisi III, Yusman, anggota DPRD Komisi III Sutrisno, anggota DPRD komisi I Sri Wanah, anggota DPRD Dumai Komisi I Hj. Haslinar, jajaran pengurus DPD partai NasDem, jajaran pengurus DPC dan DPRT se-Kota Dumai. (Arianto)

Read More

BASE Entertainment Luncurkan Film 'Akhirat: A Love Story'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

BASE Entertainment bekerja sama dengan Studio Antelope bersiap untuk meluncurkan film terbaru, “Akhirat: A Love Story”. Film “Akhirat: A Love Story” merupakan debut panjang pertama dari Jason Iskandar, sutradara yang sebelumnya telah banyak berprestasi di sirkuit film pendek. Setelah sebelumnya film arahan Jason Iskandar ini mengeluarkan foto-foto first look dan teaser poster, teaser trailer resmi dirilis hari ini. 

Film “Akhirat: A Love Story” berkisah tentang Timur, seorang akuntan muda yang jatuh cinta kepada Mentari, seorang seniman berjiwa bebas. Dengan perbedaan yang mereka punyai, mereka tetap teguh untuk bersama. Tapi lalu tragedi melanda, Timur dan Mentari mengalami kecelakaan mobil yang membuat mereka koma. 

Di dalam ketiadaan tersebut, mereka menemukan diri berada di persimpangan di antara alam manusia dan alam baka. Tak ingin dipisahkan, Timur dan Mentari kini menjelajahi ruang antar dunia akhirat dan bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang juga memilih nasib yang sama. Dengan akhirat yang tak sama, mereka harus berjuang untuk cinta yang mereka punyai.

Mengusung genre Fantasy Romance, film “Akhirat: A Love Story” akan memberikan warna baru untuk penonton film Indonesia. Meski begitu, ceritanya sendiri berangkat dari sesuatu yang personal. 

"Semua orang mungkin pernah jatuh cinta, tapi kekuatan cerita fantasi adalah mengajak penonton membayangkan situasi yang lebih istimewa. Oleh karena itu Akhirat: A Love Story akan membawa penonton mengarungi kisah cinta yang lain daripada yang lain," kata Jason Iskandar selaku sutradara dalam keterangan tertulisnya. Jum'at (08/10)

Film yang direncanakan akan dirilis di akhir tahun ini diharapkan dapat menjadi pilihan bagi penonton Indonesia untuk kembali ke bioskop. Shanty Harmayn selaku produser mempersembahkan film ‘Akhirat: A Love Story’ untuk penonton Indonesia yang menyukai film romantis, namun juga mengajak untuk berpikir dalam lagi tentang cinta. 

Ia menyatakan bahwa, “Film ‘Akhirat: A Love Story’ bisa jadi pilihan yang cocok bagi mereka yang ingin ke bioskop lagi, karena dari awal film ini memang dikhususkan untuk layar lebar. Lewat film ini, semoga penonton terhibur dan dapat menjadi pengalaman yang meninggalkan kesan.”

Film “Akhirat: A Love Story” merupakan produksi BASE Entertainment bekerja sama dengan Studio Antelope. Film telah menyelesaikan proses syuting dari 2 - 26 September 2020 (21 hari syuting) dengan menjalankan protokol kesehatan ketat dan sekarang siap ditayangkan segera. (Tha/Lak)

Read More

Said Iqbal: Partai Buruh untuk Kesejahteraan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Partai Buruh kembali dihidupkan dan siap mengikuti Pemilu 2024. Partai buruh dibangun oleh 54 konfederasi serikat pekerja di seluruh Indonesia, termasuk forum guru hingga tenaga honorer. 

Pimpinan Sidang Kongres melantik pengurus Partai Buruh yang terdiri dari Komite Eksekutif, Badan Pendiri, Majelis nasional dan Mahkamah Partai. SK kepengurusan yang baru diserahkan dari Ketua Partai Buruh yang lama, Sony Pujisasono kepada Presiden Partai Buruh yang baru Said Iqbal.

Adapun susunan pengurus Partai Buruh yang dipilih dalam Kongres adalah:

Presiden : Said Iqbal

Wakil Presiden : Agus Supriyadi

Sekjen : Ferri Nuzarli

Bendahara Umum : Luthano Budyanto

Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat) : Sonny Pudjisasono

Ketua Majelis Nasional : Agus Ruli Ardiansyah

Ketua Mahkamah Partai : Riden Hatam Aziz

"Partai Buruh sudah tersusun kepengurusan di 34 provinsi 100 persen. Dan sudah ada di 409 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota, kalau dipersentasikan sekitar 80 persen," kata Said Iqbal di Jakarta. Jum'at (08/10)

Selain itu, Iqbal mengatakan, Partai Buruh juga sudah terbentuk kepengurusan kecamatan sebanyak 1450 kecamatan. Seperti disyaratkan UU Pemilu dimana harus memenuhi 50 persen. "Maka ada 40 persen kurang 10 persen lagi. Sedangkan kita atau jumlah anggota di tiap kabupaten/kota sudah merata di 409 kabupaten/kota. Bahkan di kota industri ada yang anggotanya 100 ribu bahkan 150 ribu," tandasnya. (Arianto)

Read More

Kolaborasi Pemerintah Kunci Sukses Penyelenggaraan Seleksi Pertama ASN PPPK Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (08/10). Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Dalam kesempatan berbahagia ini, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan laporan mengenai proses seleksi yang sudah dilakukan hingga sampai pada tahap pengumuman hasil hari ini, “Berdasarkan Peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021, Panitia Penyelenggara Seleksi mengumumkan hasil seleksi Kompetensi dan Wawancara, dalam hal ini oleh Kemendikbudristek. Peserta dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil pengumuman selama tiga hari dan panitia menjawab sanggahan tersebut tujuh hari setelah masa sanggah peserta.”

“Selanjutnya nilai pasca sanggah akan diolah kembali berdasarkan jawaban sanggah dari Panitia Penyelenggara Seleksi untuk disetujui oleh Ketua Panselnas dan diumumkan ulang hasil akhir Seleksi Kompetensi I. Ketua Panselnas menyampaikan hasil akhir Seleksi Kompetensi I kepada PPK Instansi Daerah untuk diusulkan penetapan Nomor Induk PPPK untuk peserta PPPK yang dinyatakan lulus,” tambah Bima.

Kemudian MenPANRB Tjahjo Kumolo yang diwakili oleh Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Alex Denni mengatakan, “Kami sangat mengapresiasi kerja sama banyak pihak terkait pelaksanaan seleksi ASN PPPK. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta yang telah sabar menunggu hasil ini, juga masyarakat yang memberikan masukan secara langsung atau juga melalui DPR sebagai upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan seleksi ini.”

Pengembangan sumber daya manusia merupakan satu dari lima prioritas presiden Jokowi, terutama kualitas guru akan menentukan kualitas anak didik kita yang kemudian akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia nantinya. Selamat kepada peserta yang lulus dan bagi yang belum berhasil tetap bersemangat mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Jadikan ini inspirasi juga untuk murid bahwa guru juga tidak henti belajar,” tutup Alex

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si mengatakan, “Kemendagri menyampaikan apresiasi dan terima kasih tulus kepada Panitia Seleksi Nasional. Pendidikan adalah garis lulus untuk keberhasilan pembangunan, karena kewenangan tata kelola guru ada di pemerintah daerah, maka ada kepentingan untuk mendukung kesuksesan tahapan seleksi ini sebagai upaya mengisi dan menata kebutuhan guru, yang sesuai dengan semangat otonomi daerah, dan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistik.”

Kemudian menanggapi keseluruhan proses hingga hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga menyampaikan apresiasinya yang mendalam, “Atas nama DPR RI, kami menyampaikan apresiasi atas kinerja Kemendikbudristek dalam memperjuangkan mandat dari diskusi dengan Komisi X kepada tim Panselnas. Selamat kepada seluruh guru yang lulus, dan bagi yang belum silakan bersiap mengikuti tahap selanjutnya. Kami harap proses pengangkatan guru yang lulus juga bisa berjalan lancar tanpa adanya penundaan. Kami juga menyampaikan catatan perbaikan untuk evaluasi pelaksanaan selanjutnya agar semangat kita sama untuk keberpihakan kepada guru honorer atas pengabdian mereka.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang mengatakan bahwa kabar gembira atas penantian panjang para guru honorer akhirnya tiba, “Saya mengucapkan selamat kepada para guru yang lulus seleksi PPPK tahap pertama. Dengan kelulusan ini, dunia pendidikan Indonesia mendapatkan manfaat besar, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga pemerataan jumlah guru di berbagai daerah. Dengan status baru ini saya berharap mengurangi kegelisahan dan teman-teman guru semakin bersemangat mendidik anak-anak kita.”

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari ini mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (Lak/Thalia)

Read More

Mendikbudristek Dorong Guru Honorer yang Lulus ASN PPPK untuk Berbagi Inspirasi dan Dukungan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (08/10). Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Setelah menyampaikan pengumuman hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK, Mendikbudristek berkisah tentang Bapak Sukardi, seorang guru honorer SMP Negeri 1 Praya Timur Lombok Tengah NTB, yang juga peserta seleksi ASN PPPK. Mendikbudristek saat berkunjung dan menginap di rumah Sukardi sehari sebelumnya mengatakan sangat tersentuh dengan kisah pengabdian Pak Sukardi selama 25 tahun mengajar karena meskipun sudah mencoba banyak profesi lain, panggilan hatinya adalah kepada murid-muridnya. Nadiem juga langsung menyampaikan  ucapan selamat hari ini karena Sukardi merupakan salah satu yang lulus seleksi tahap pertama.

Kemudian, Mendikbudristek juga menyempatkan diri berdialog secara virtual dengan tiga perwakilan guru honorer peserta seleksi yang dinyatakan lulus, yaitu Bapak Amri Saputra dari SLB Negeri Kota Langsa Provinsi Aceh, Ibu Siti Ratma Suryani dari SMP Negeri 5 Lingsar Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Bapak Ade Taufik Kurahman dari SMA Negeri 1 Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. 

“Selamat kepada Ibu Siti, Bapak Ade dan Bapak Amri yang sudah lulus dan mendapatkan formasi pada seleksi tahap pertama ini, sudah berapa lama bapak ibu menjadi guru honorer, dan bagaimana perasaannya dinyatakan lulus?” sapa Nadiem kepada perwakilan guru. 

“Saya sudah mengajar sejak 2005, jadi 16 tahun Pak Menteri,” jelas Ibu Siti. “Alhamdulillah perasaan saya senang sekali dan bersyukur bisa lolos dengan nilai bagus. Senada dengan Ibu Siti, Pak Ade juga menjelaskan, “Saya sudah mengajar selama 14 tahun dan bersyukur sekali dengan hasil membahagiakan ini.” Kemudian dilanjutkan oleh Pak Amri, “Saya 14 tahun sudah mengajar, bersyukur sekali dengan hasil ini dan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti seleksi ASN PPPK.”

Kemudian Nadiem melanjutkan pertanyaannya, “Bapak Ibu, bisa diceritakan persiapan apa saja yang dilakukan untuk mengikuti proses seleksi ini?” Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh Ibu Siti, “Saya belajar dari buku-buku terutama untuk materi pengajaran kelas 7, 8, 9, juga mengunduh soal-soal ujian yang ada di internet Pak Menteri.” 

Sementara Pak Ade menjelaskan, “Saya berusaha menjaga kesehatan, rajin membaca buku-buku dari Kemendikbudristek untuk kelas 10-12, juga dari internet. Pengalaman mengajar 14 tahun juga banyak yang keluar di ujian terutama bagian studi kasus pengajaran ke murid.” 

Pak Amri juga tidak ketinggalan menjelaskan strateginya, “Saya berusaha menjaga optimisme dan semangat Pak Menteri. Saya juga berlatih membaca cepat karena saya yakin manajemen waktu menentukan sekali pada saat ujian sehingga bisa lebih merasa rileks.”

Menanggapi hal ini, Mendikbudristek kemudian mengatakan, “Terima kasih bapak ibu, ini adalah masukan dan tips berharga untuk para guru yang belum lulus tahap pertama. Bahwa persiapan dan strategi itu sangat penting, berusaha semaksimal mungkin agar bisa lulus dengan mencari ilmu dari berbagai sumber. Bapak Ibu, saya juga minta tolong untuk mendukung dan membantu para guru yang belum lulus dengan berbagi inspirasi dan strategi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan bapak ibu.”

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari ini mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/ (Thalia F)

Read More

Darmadi Durianto Berkolaborasi dengan YRKI dan GPS Gelar Vaksinasi "Ayo Vaksin Warga Tambora dan Sekitarnya"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka mendukung Program Vaksinasi Covid 19 yang digalakkan oleh Presiden Joko Widodo guna percepatan kekebalan Komunal (Herd Immunity) dan menyongsong New Normal untuk Indonesia Sehat Indonesia Hebat. Yayasan Rumah Kebangsaan Indonesia (YRKI), Gerakan Pecinta Sosial bersama anggota DPR RI Darmadi Durianto menggelar kegiatan vaksinasi gratis bagi masyarakat umum dengan tema "Ayo Vaksin warga Tambora dan sekitarnya. Acara tersebut digelar di Food Garden Season City Jakarta Barat pada hari Jumat (8/10/2021).

"Syarat untuk mengikuti vaksinasi ini harus berbadan sehat, lolos screening dan memilki KTP Indonesia, jadi untuk semua KTP Indonesia berlaku pada acara vaksinasi hari in," kata Ketua Umum YRKI, Phang Mui Jun kepada awak media di Jakarta. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan Vaksinasi ini penting untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai herd immunity dan memutus penyebaran virus Covid-19. 

Asal tahu saja, Vaksin yang digunakan dalam kegiatan vaksinasi kali ini ada berbagai macam yakni Astra zeneca, Pfrizer dan juga Sinovac dengan kuota 2.000 dosis, acara ini berlangsung selama tiga hari yakni dari hari Jum'at sampai dengan hari Minggu. 

Phang Mui jun menghimbau untuk masyarakat yang belum melakukan vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi, karena menurut riset ada sekitar 30 persen masyarakat yang menolak untuk di vaksin. Tentu ini jadi tantangan kita bagaimana masyarakat bisa kita yakinkan soal pentingnya vaksinasi.

Jika kita sudah divaksin setidaknya masyarakat bisa terlindungi. "Selain itu kegiatan vaksinasi seperti ini. Kami selenggarakan untuk membantu target pemerintah dalam mencapai herd immunity. Kegiatan vaksinasi gratis bagi masyarakat ini akan terus dilakukan ke depannya hingga herd Imunity terbentuk," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ketua Mahkamah Agung Se-ASEAN Sepakat Lanjutkan Berbagai Kerjasama Yudisial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah Council of ASEAN Chief Justices (CAJC) Meeting yang ke-9, pada hari Kamis (7/10), yang melahirkan beberapa butir kesepahaman yang diperbaharui. Pertemuan virtual ini dihadiri oleh para Ketua Mahkamah Agung dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, delegasi dari Kamboja dan Sekretaris Jenderal ASEAN.

CACJ merupakan forum yang dibentuk oleh para Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN pada 23 Agustus 2013 di Singapura, dan setelahnya secara reguler mengadakan rapat/pertemuan setiap tahun. Forum CACJ secara resmi terafiliasi dengan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Sebelum CACJ terbentuk, forum tersebut bernama ASEAN Chief Justices Meeting namun belum terstruktur dan belum terafiliasi dengan ASEAN. 

Dalam sesi pembukaan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia terpilih menjadi Ketua CACJ untuk periode 2021-2022 menggantikan Ketua Mahkamah Agung Vietnam yang sebelumnya memimpin CACJ. 

“Saya sampaikan terima kasih kepada para Chief Justices dan kolega atas kepercayaan dan dukungan kepada saya memimpin CACJ 2020-2021, sebuah kesempatan yang terhormat bagi saya. Berdasarkan prosedur dalam Piagam CACJ, dengan ini saya menominasikan Ketua Mahkamah Agung Indonesia Yang Mulia Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua CACJ tahun mendatang,“ disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Vietnam Nguyen Hoa Binh dalam pidatonya.

Ketua Mahkamah Agung Indonesia Muhammad Syarifuddin dalam pidato pembukaan menyampaikan penghargaan kepada para Ketua Mahkamah Agung negara sahabat di ASEAN yang telah menyempatkan hadir dalam pertemuan meski masih di tengah pandemi dan bertemu secara virtual. Secara khusus Ketua Mahkamah Agung Indonesia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung Vietnam yang telah memimpin CACJ setahun belakangan ini. 

“Saya harap persahabatan dan komitmen kerjasama yang kokoh antara para Ketua Mahkamah Agung dalam CACJ dapat berdampak pada menguatnya kerangka hukum untuk mempromosikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang efektif serta pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN,” ungkap Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin.

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal ASEAN Dato' Lim Jock Hoi menyampaikan pandangannya terkait penguatan kerja sama dan kolaborasi dalam bidang hukum di kawasan ASEAN, di mana pengadilan di setiap negara berperan terhadap hal tersebut. Kerja sama ASEAN dalam bidang hukum terkait dengan rule of law, pencegahan kejahatan terutama transnasional dan penanganan perdagangan orang.  

Selanjutnya Sekjen ASEAN menjelaskan ada lebih dari 170 instrumen hukum di ASEAN untuk mendorong agenda komunitas ASEAN. 

“Saya berharap Sekretariat ASEAN dan Sekretariat CACJ dapat terus berkoordinasi untuk mempromosikan instrumen ASEAN yang sudah diberlakukan di setiap negara anggota, hal ini semoga membawa bermanfaat untuk kerja sama hukum dan kerja sama yudisial di ASEAN,” papar Sekretaris Jenderal ASEAN. 

Pertemuan CACJ tahun ini yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, terdiri dari beberapa sesi pembahasan, yang salah satunya adalah bertukar pengalaman terbaik dalam menjalankan kewenangan yudisial masing-masing peradilan  di tengah pandemi. 

Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa selama kurun waktu 2 tahun belakangan berupaya untuk melakukan modernisasi baik dari aspek hukum acara maupun infrastruktur teknologi untuk dapat beradaptasi dan terus memberikan pelayanan peradilan yang baik kepada masyarakat.  Penggunaan aplikasi e-court dan mekanisme pemeriksaan jarak jauh di persidangan pidana, terbukti secara drastis menurunkan tingkat kunjungan masyarakat ke pengadilan sehingga mengurangi dan menekan penyebaran virus.

“Kita bisa saling bersepakat bahwa kita tidak dapat memungkiri, dan bahkan mengambil manfaat, dari penggunaan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas yudisial kita di masa pandemi ini,” jelas Hakim Agung Ibrahim yang mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyampaikan perkembangan terkini. 

Sesi lainnya adalah penyampaian perkembangan agenda CACJ lainnya, yang salah satunya adalah agenda pendidikan dan pelatihan yudisial, yang mana Mahkamah Agung RI bersama Supreme Court of the Philipines bertanggung jawab terhadap agenda tersebut. Secara bersama kedua institusi peradilan tersebut melaporkan kepada CACJ bahwa masing-masing peradilan di ASEAN telah berhasil mengembangkan sarana pembelajaran jarak jauh dengan sistem e-learning. Hal ini dalam rangka memastikan para hakim terus mendapatkan pengetahuan terkini tentang hukum dan kasus-kasus. 

Butir-butir Kesepakatan Kerjasama

 Dalam Piagam CACJ, forum ini disepakati untuk dibentuk berdasarkan kesamaan pandangan untuk mengembangkan hubungan timbal balik dan kesepahaman bersama di antara Mahkamah Agung di setiap negara ASEAN. CACJ berisikan kerjasama di bidang yudisial dan kolaborasi untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan ASEAN. 

 

Tujuan CACJ disepakat untuk membangun kemitraan yang kuat di antara peradilan ASEAN berdasarkan rule of law dalam semangat kemandirian lembaga dan kemitraan. Oleh karena itu penting bagi para Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN untuk bertemu setidaknya sekali dalam setahun untuk merumuskan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan cita-cita CACJ.

Setiap tahunnya, beberapa butir kerjasama diperbaharui dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkini di kawasan ASEAN. Pada rapat virtual tahun ini, disepakati Jakarta Declaration yang berisi pokok kerjasama antara lain terkait pendidikan dan pelatihan yudisial, nilai dan standar minimum dalam penanganan sengketa lintas batas, dan perluasan kerjasama terkait ASEAN+ yang melibatkan yurisdiksi China, Jepang dan Korea Selatan, khususnya di bidang pengetahuan hukum, teknologi pengadilan, peningkatan kapasitas, dan saling berbagi pengalaman praktik terbaik.

Deklarasi Jakarta yang disepakati tahun mencerminkan komitmen dan optimisme yang kuat dari seluruh peradilan ASEAN untuk terus meningkatkan kerjasama peradilan di kawasan ASEAN dalam mewujudkan kemakmuran, keadilan dan keamanan di kawasan. 

“Pengambilan keputusan CACJ dilakukan berdasarkan mekanisme musyawarah dan mufakat (consultation and consensus), sehingga akan banyak hal untuk didiskusikan untuk terus memperkuat kerjasama antar para Ketua Mahkamah Agung ASEAN untuk mencapai mandat dan menyukseskan CACJ di masa mendatang,” harap Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato penutupannya. (Arianto)

Read More

Menperin Agus Optimistis Industri Tumbuh 5,5 Persen Tahun Depan

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan industri pada tahun 2022 akan mampu menyentuh di angka 5-5,5 persen apabila tidak terjadi gelombang besar kasus Covid-19 di tanah air. Oleh karena itu, berbagai program dan kebijakan strategis yang mendukung laju kinerja sektor industri terus digulirkan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Untuk tahun ini targetnya (pertumbuhan industri) sebesar 4,5-5 persen, sedangkan tahun depan 5-5,5 persen,” kata Menperin saat ditemui di Jakarta, Kamis (7/10). Pada triwulan II tahun 2021, sektor industri manufaktur berhasil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,91%, meskipun di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19.

Menperin menegaskan, pihaknya tetap fokus menjalankan program dan kebijakan unggulan yang dapat menopang performa sektor industri. Misalnya, pelaksanaan program substitusi impor 35 persen pada tahun 2022. Upaya strategis ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur di dalam negeri.

“Strategi ini ditempuh guna merangsang pertumbuhan investasi di sektor industri substitusi impor dan peningkatan utilitas industri domestik,” tutur Menperin. Kebijakan tersebut akan didukung dengan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Agus menyampaikan, berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, awalnya terdapat lima sektor yang menjadi prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0. Namun, di tengah pandemi Covid-19, Kemenperin menambahkan dua sektor lagi untuk menopang perekonomian nasional.

“Ketujuh sektor potensial itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, kimia, alat kesehatan, serta farmasi,” sebutnya. Aspirasi besarnya, dari kinerja tujuh sektor tersebut, Indonesia bisa menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Target yang ditetapkan itu masih realistis untuk diwujudkan,” tegasnya. Menperin menambahkan, capaian substitusi impor hingga saat ini pada sejumlah direktorat yang membawahi sektor-sektor prioritas tersebut masih berada pada jalur yang benar untuk mencapai target. 

“Kami terus memantau dan mengevaluasi capaian substitusi impor ini, karena semua sektor sudah diberikan targetnya masing-masing. Beberapa kendala yang dihadapi, terus dicarikan solusinya. Apabila, program ini bisa tercapai sesuai target secara kuantitatif, kami optimis target pertumbuhan industri sebesar 5-5,5 persen pada tahun depan bisa terwujud,” paparnya. (Arianto)

Read More

Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah, Pemerintah Berikan Tambahan Bantuan Sosial Tunai

Duta Nusantara Merdeka | Semarang 

Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024. Sebagai upaya mewujudkan misi tersebut, di tahun 2021 ini, terdapat tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten di dalamnya yang akan menjadi fokus penanggulangan. Data provinsi dan kabupaten ini diambil dari hasil SUSENAS yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2020.

Namun, dengan jarak waktu yang tinggal tiga bulan lagi sampai akhir tahun 2021, diperlukan upaya percepatan untuk menangani hal ini. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan tambahan Bantuan Sosial Tunai untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia.

“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan Gubernur dan 5 Bupati Kabupaten Prioritas di Provinsi Jawa Tengah, secara luring di Gedung Gradhika Bakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).  

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, ia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” tegas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga menjelaskan bahwa skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Mulai tahun depan, pemerintah akan menekankan kembali pada pelaksanaan program-program yang bersifat pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kapasitas rumah tangga miskin ekstrem.

Untuk itu, Wapres meminta kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan. Ia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat. 

“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas,” pungkas Wapres.

Sebagai informasi, pada tahun 2021, total jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Tengah mencapai 581.968 jiwa, yang tersebar di 5 kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Kelima kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa; Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa; Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa; Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa. 

Selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tampak hadir dalam rapat diantaranya Bupati Brebes Idza Priyanti, Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat, Bupati Banyumas Achmad Husein, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin. 

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar,  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (Arianto)

Read More

Mendikbudristek: Kampus Merdeka untuk Pembelajaran yang Lebih Menyenangkan dan Relevan

Duta Nusantara Merdeka | Mataram

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa tujuan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah membuat pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan bagi mahasiswa dan dosen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya menghadirkan simulasi dunia kerja bagi mahasiswa Kampus Merdeka. 

“Kita ingin membuat pembelajaran di perguruan tinggi merupakan simulasi dunia nyata," disampaikan Mendikbudristek mengawali dialog dengan para rektor serta perwakilan dosen dan mahasiswa di depan halaman Auditorium Universitas Mataram (Unram), Kota Mataram, Rabu (6/10). 

"Dosen harusnya tidak hanya ceramah di depan kelas, dosen bisa membuat rekaman pembelajaran kemudian ketika masuk ke kelas mahasiswa perlu diarahkan untuk lebih banyak berdiskusi, kerja kelompok, mengasah presentasi dan berdebat,” imbuh Nadiem. 

Mendikbudristek mengapresiasi perguruan tinggi negeri dan swasta yang antusias mengimplementasikan program Kampus Merdeka dengan berbagai tantangan di masa pandemi COVID-19. 

“Terima kasih kepada Bapak Ibu Rektor yang telah bekerja keras mengimplementasikan MBKM, tentu saja kemerdekaan bagi mahasiswa, itu berarti kerumitan bagi perguruan tinggi. Namun, kita perlu untuk terus mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam sistem pendidikan tinggi dan kualitas lulusannya,” tutur Nadiem. 

Dalam kesempatan ini, Selasih Oktarini, salah satu mahasiswi yang mengikuti program Kampus Mengajar mengaku mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga ketika mengajar di daerah tertinggal. Dirinya membantu guru-guru di sekolah dasar tertinggal untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa dan meningkatkan animo siswa mendaftar di sekolah tersebut. 

"Bangga sekali menjadi bagian dari program yang sangat bagus ini, Kampus Mengajar," kata Selasih dengan bersemangat. 

Sementara itu, Lalu Darmawan Bakti, Rektor Universitas Teknologi Mataram percaya bahwa potensi mahasiswa di NTB tidak kalah dibandingkan mahasiswa dari kota-kota besar di Indonesia jika diberikan kesempatan bersaing secara terbuka. Ia memuji sistem daring dalam program MBKM yang memungkinkan persaingan secara adil bagi seluruh mahasiswa. 

Menutup dialog, Mendikbudristek bertanya mengenai harapan peserta yang hadir mengenai program Kampus Merdeka. "Jadi, apakah kita perlu melanjutkan Kampus Merdeka?" kata Nadiem yang disambut dengan seruan setuju oleh para hadirin yang hadir secara tatap muka. (Arianto)

Read More

Penayangan Spesial Film NUSSA Dibuka untuk Ke-3 Kalinya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Terjual habis di banyak kota pada penayangan spesial sebelumnya, NUSSA terbukti menjadi film animasi karya anak bangsa yang paling dinanti penayangannya. Demi memenuhi rasa penasaran para penggemar, Visinema Pictures dan The Little Giantz kembali menggelar penayangan spesial NUSSA secara eksklusif untuk ketiga kalinya sebelum tayang di bioskop pada 14 Oktober 2021.

Kesempatan terakhir untuk nonton duluan film NUSSA ini hanya berlangsung dua hari di 10 kota pada 9 dan 10 Oktober 2021. Di hari pertama penayangan 9 Oktober, film NUSSA akan hadir di Cinépolis Palembang Icon, Cinépolis Pejaten Village (Jakarta), Cinépolis Mall of Serang (Banten), Cinépolis Istana Plaza (Bandung), dan Cinépolis Living World (Pekanbaru). 

Sedangkan untuk hari kedua 10 Oktober, bioskop yang akan disambangi Nussa dan Rarra adalah Cinépolis Java Supermall (Semarang), Cinépolis Malang Town Square (Malang), Cinépolis Plaza Renon (Bali), dan Cinépolis Citimall (Sampit).

Produser film Nussa, Ricky Manoppo meyakini bahwa film NUSSA dapat diterima di pasar internasional. Adapun dua faktor utama yang membuat Ricky percaya dengan kualitas film Nussa adalah cerita dan animasinya. Visinema bersama The Little Giantz sangat memperhatikan dua faktor ini sampai akhirnya film NUSSA tayang di BIFAN.

"Selain itu, Film NUSSA adalah karya besar yang kami produksi bersama ratusan kreator berbakat asli Indonesia. Hasil dari kerja keras yang kami lakukan hampir 3 tahun ini, diharapkan dapat menggairahkan dunia animasi yang berkualitas di Indonesia. Jadi, inilah saat yang tepat bagi masyarakat untuk mendukung kreasi karya anak bangsa dengan cara menonton film NUSSA di bioskop," kata Ricky di Jakarta. Rabu (06/10)

Untuk pembelian tiket penayangan spesial NUSSA kali ini, masyarakat dapat mengakses website atau membuka aplikasi Cinépolis. Mengingat di periode penayangan spesial pertama dan kedua tiket film NUSSA terjual habis, masyarakat yang ingin menonton duluan film NUSSA diharapkan untuk segera membeli dan mengamankan tiket.(Arianto)

Read More

Chinese National Hadirkan Konsep Baru Masakan Cantonese Moderen Terbaik di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

The Chinese National secara resmi memperkenalkan konsep baru mengarah kepada masakan Cantonese moderen, dimana dengan dihadirkannya pembaharuan konsep dan beberapa pilihan menu yang tersedia, diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bersantap terhadap para tamu dan penikmat makanan Cantonese.

"Konsep baru dari The Chinese National ini memberikan nilai tambah pada pengalaman bersantap bagi para pecinta kuliner dengan berbagai suguhan aneka macam makanan Cantonese dengan metode memasak khas Cantonese dan bahan-bahan pilihan yang segar," kata Luh Maharani, Director of Marketing Swissôtel Jakarta PIK Avenue & Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk saat konferensi pers di Jakarta. Rabu (06/10)

Selain itu, kata Rani, Masakan Cantonese berasal dari provinsi Guangdong Cina. Ini terdiri dari hidangan sederhana yang semuanya alami dan natural, dimana cita rasa ini adalah cerminan dari makanan laut dan produk pertanian yang melimpah di wilayah tersebut. "Bedanya dimana juru masak di provinsi Sichuan dan Dongbei menggunakan bumbu yang kuat, justru juru masak Cantonese hanya menggunakan sedikit bumbu untuk membuat cita rasa daripada bahan utama lebih terasa dan menonjol," ungkapnya.

Asal tahu saja, The Chinese National buka setiap hari untuk makan siang 11.30 - 14.00 WIB dan makan malam 18.30 - 22.00 WIB, menampilkan beberapa outlet Paperduck, Black Powder Red dan Iron Needle yang menyajikan aneka masakan Cantonese. Letterpress buka setiap hari untuk minum teh sore pukul 14.00 - 17.00 WIB dan Bar buka dari pukul 18.00 - 24.00 WIB.

Dalam rangka perayaan HUT ke-2 Swissôtel Jakarta PIK Avenue. The Chinese National memberikan penawaran spesial kepada para tamu dengan pilihan sebagai berikut: program makan siang sepuasnya prasmanan harga mulai dari IDR 198,000++/orang yang disajikan dengan semua menu baru Cantonese, beserta makan malam A-la carte harga mulai IDR 60,000++/porsi. Promosi makan sepuasnya hadir dengan lebih dari 50 hidangan yang bisa dipilih, mulai dari hidangan dimsum, mie lamian, abalone, dan hidangan laut yang disajikan langsung dari chef ahli di The Chinese National. 

Teristimewa, Pada menu makan malam menyajikan pilihan masakan Cantonese moderen terbaik yang secara kreatif disiapkan oleh Chef Kong Fook Sin. Ramuan unik ini sangat cocok dengan hidangan istimewa di The Chinese National yang tersedia untuk dinikmati mulai tanggal 6 Oktober 2021 dan seterusnya.

Sementara itu, Chef Kong Fook Sin, Chinese Executive Chef dari The Chinese National mengatakan, Sebagai seorang Koki Cantonese, adalah tugas saya untuk menyediakan cita rasa Cantonese yang otentik. "Tujuan saya adalah untuk menonjolkan cita rasa asli dari bahan - bahan sayuran, daging, maupun buah. "Menyajikan makanan terbaik kepada tamu adalah apa yang saya inginkan di The Chinese National," ucapnya.

Menariknya, The Chinese National memberikan spesial diskon untuk para tamu antara lain: diskon 20% untuk anggota ALL, diskon 25% untuk Accor Plus dan diskon 20% untuk tamu yang menginap di Swissôtel Jakarta PIK Avenue. (Arianto)

Read More

Bea Cukai-DJKI Teken Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (04/10). 

Perjanjian kerja sama yang ditandatangani langsung oleh masing-masing Direktur Jenderal ini merupakan pedoman dan payung hukum yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi di antara kedua pihak dalam melaksanakan penegakan hukum kekayaan intelektual yang efektif dan efisien, serta untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia terkait rezim anti pelanggaran kekayaan intelektual antara lain agar Indonesia dapat keluar dari status Priority Watch List United States Trade Representative (USTR). 

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang memuat ruang lingkup tentang pertukaran data dan/atau informasi, peningkatan koordinasi antar instansi terhadap pengawasan ekspor dan/atau impor atas pelanggaran kekayaan intelektual dalam lingkup peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, pemeriksaan fisik bersama sebagai tindak lanjut dari perintah penangguhan sementara, serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Para pihak juga memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di masing-masing bidang.

Dalam perjanjian kerja sama ini, pihak Bea Cukai dan DJKI berkewajiban memberikan informasi, materi, narasumber, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan terkait border measures, dan menghadiri pemeriksaan fisik barang bersama sebagai tindak lanjut dari perintah penangguhan sementara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak. Selain itu, keduanya berhak mendapatkan akses dari masing-masing pihak untuk menggunakan data terkait pencatatan hak cipta, dan permohonan merek yang telah terdaftar dalam rangka penegakan hukum kekayaan intelektual. 

Hal ini juga dilakukan sehubungan dengan rencana untuk menambah perusahaan yang melakukan pendaftaran merek/rekordasi di Bea Cukai, melakukan pertukaran data dengan DJKI yang me-maintain data-data terkait pemegang HKI di Indonesia. Berdasarkan data permohonan rekordasi hingga bulan Juni 2021, telah terdaftar sebanyak 18 HKI dengan berbagai jenis produk.

Adapun upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bea Cukai dan DJKI diantaranya pemeriksaan bersama atas penegahan barang yang diduga melanggar HKI berupa ballpoint di Tanjung Perak, Surabaya pada Januari 2021 silam dengan jumlah barang tegahan sebanyak 858.240 pcs ballpoint. Sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan bersama atas penegahan barang yang melanggar HKI berupa alat pisau cukur di Tanjung Emas, Semarang pada Oktober 2020. 

Melalui penandatanganan kerja sama ini, kedepannya diharapkan perusahaan dapat melakukan rekordasi dengan mendaftarkan merek/hak ciptanya di Bea Cukai agar dapat dilindungi dari pelanggaran HKI oleh oknum yang tidak bertanggunjawab guna melindungi produk serta mendorong perekonomian Indonesia. (Arianto)

Read More

Fahira Idris berikan Piagam Penghargaan DPD RI pada Guru SMK PGRI 4 Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Rabu (6/10) berkunjung Ke SMK PGRI 4 Jakarta di Jl. Percetakan Negara XI A, Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat. Kunjungan kerja kali ini dihadiri oleh Drs. H. Tatang Sutarsa,M.Pd  Sekretaris Yayasan YPLP Dikdasmen PGRI, Kasatlak Cempaka Putih Lukman,M.Pd, Kepala Sekolah SDN Rawasari 02 Efii Harmida,S.Pd.,MM, Kepala Sekolah Asnan Muhayat,M.Pd, Wakil Kepsek Bidang Kurikulum Rita Defi,SH, Wakil Kepsek Bidang Sarana dan Prasarana Tri Handayani,S.Sos.,SE.,M.Pd dan Bapak/Ibu Guru SMK PGRI 4 Jakarta. 

Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah para Guru di DKI Jakarta, khususnya SMK PGRI 4 Jakarta yang telah membantu mencerdaskan Anak Bangsa selama Pandemi Covid-19. Terima kasih Bapak/Ibu Guru, selama Pandemi Covid-19, terus mengajar para generasi bangsa melalui daring, langkah taktis untuk tetap menjadi Pahlawan tanpa tanda jasa. 

"Bapak/Ibu Guru, terima kasih, atas nama DPD RI, saya (Fahira Idris) memberikan Piagam Penghargaan DPD RI atas dedikasi, perjuangannya Bapak/Ibu Guru dalam mencerdaskan Generasi Bangsa kedepan, semoga Piagam ini menjadi semangat dan motivasi untuk terus menjadi Pahlawan tanpa tanda jasa", ujar Fahira Idris dalam sambutannya. 

Pada kesempatan yang sama, Asnan Muhayat,M. Pd Kepala Sekolah SMK PGRI 4 Jakarta merasa bersyukur dan bangga pada Ibu Fahira Idris, Alhamdulillah, kali ini, kami dapat semangat dan energi baru untuk terus berdiri dan bermimpi.

"Sebelum Pandemi Covid-19, kami SMK PGRI 4 Jakarta sudah diajak keliling di DPD / MPR RI oleh Ibu Fahira Idris, Alhamdulillah, terima kasih ibu, hari ini kami berbahagia ibu berkenan hadir dan memberikan Piagam Penghargaan DPD RI, ini menjadi Penyemangat kami, dan kami akan terus berkreasi dan menjadi Pendidik yang Handal, Profesional dan Terpercaya. Terima kasih ibu Fahira Idris atas perhatian dan kebaikannya selama ini pada kami di SMK PGRI 4 Jakarta", ujar Asnan Muhayat dalam sambutannya.

Selanjutnya para dewan Guru Bapak/Ibu berfoto bersama Ibu Fahira Idris sekaligus berdoa, semoga SMK PGRI 4 Jakarta segera bisa PTM di semester mendatang. Alhamdulillah. SMK Bisa. (Arianto)

Read More

Percepat Vaksinasi, Wapres Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular Covid-19 saat beraktivitas. Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70% dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin. Namun, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,03% dan untuk dosis kedua 25,29%. Untuk itu, pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama  di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi. 

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," pinta Wapres saat memberikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (06/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun. 

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," tegasnya.

Pada seminar yang mengusung tema “Strategi Optimalisasi Peran TNI Polri Mempercepat Herd Immunity guna Pemulihan Ekonomi dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” ini, Wapres mengungkapkan bahwa menurut catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

"Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan 7 bulan dari sekarang atau sekitar pertengahan tahun 2022 untuk mencapai cakupan 70%," ujarnya.

Namun, sambung Wapres, apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari.

"Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan," tuturnya.

Di samping itu, sebut Wapres, prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang. 

"[Sedangkan] untuk mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang," paparnya. 

Untuk itu, menurut Wapres, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah. 

"Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka," pesannya. 

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin. 

"Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan virus Covid-19 di masyarakat," pungkasnya. 

Sebelumnya Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel melaporkan bahwa seminar kali ini diikuti oleh peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021 yang telah menjalani pendidikan selama 7 bulan. 

 

“Adapun jumlah peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 Tahun 2021 ini adalah sebanyak 150 orang yang terdiri dari 117 perwira menengan Polri berpangkat Komisaris Besar, 31 orang perwira menengah TNI yang berpangkat Kolonel, satu orang jaksa senior dari Kejaksaan Agung, dan satu orang staf senior dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan peserta didik Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun 2021 ini jumlahnya 274 orang (yang) terdiri dari 252 orang perwira menengah Polri di mana 12 orang di antaranya adalah polisi wanita dan 22 orang perwira menengah TNI dari matra darat, lau, dan udara,” sebutnya.

Lebih lanjut, Rycko menuturkan bahwa pendidikan Sespimti Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan organisasi tingkat tinggi yang nantinya akan diproyeksikan sebagai pemimpin tingkat nasional dan manajer strategis yang profesional serta berintegritas.

“Sedangkan untuk pendidikan Sespimmen Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki standar kompetensi sebagai manajer tingkat menengah yang nantinya diproyeksikan menjadi pemimpin di tingkat kesatuan operasional dasar (KOD) atau menjadi staf pemimpin di masing-masing satuan kerja yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Terakhir, Rycko menyebutkan bahwa seminar ini merupakan wujud dari harapan pimpinan negara terkait sinergisitas TNI-Polri dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mendukung pemerintah untuk mempercepat pencapaian herd immunity menuju endemi Covid-19. 

“Oleh karena itu, kami sangat berharap dapat memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan dari materi yang akan disampaikan oleh para narasumber,” harapnya.

Hadir menjadi narasumber dalam seminar ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Wiku Bawono Adisasmito, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugiyanto.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto (Arianto)

Read More

Buka Pelaksanaan SKD, Sekretaris MA Harapkan Semua Peserta Miliki Komitmen Serius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2021 wilayah Jakarta pada Jum’at pagi (1/10) di Rindam Jaya, Jakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2021 ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  Formasi yang dibutuhkan yaitu 4 jabatan, pertama Analis Perkara Peradilan, kedua Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, ketiga Pengelola Perkara, dan keempat Pengelola Barang Milik Negara. Dari 4 formasi jabatan tersebut dibutuhkan sebanyak 3.337 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang. 

Hingga kini, terdapat 30.015 (tiga puluh ribu lima belas) peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar. Menurut Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, bahwa khusus untuk wilayah DKI Jakarta jumlah peserta yang akan mengikuti SKD sebanyak 5.456 (lima ribu empat ratus lima puluh enam) peserta.

Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa Mahkamah Agung berharap akan mendapatkan Calon-calon Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, memiliki kompetensi tinggi dan mampu berinovasi dalam memperkuat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen serius harus ditumbuhkan dari sekarang, “jika ingin mengundurkan diri, lakukan sedari dini, jangan ketika sudah mendapatkan SK baru mengundurkan diri, itu zolim namanya.” tegas pria kelahiran Lampung itu.

Pada kesempatan tersebut, ia berharap kepada seluruh peserta seleksi agar berkompetisi secara sehat. Ia menekankan bahwa seluruh proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan akuntable, “jadi yang menentukan kelulusan adalah kemampuan peserta sendiri, pihak lain tidak dapat melakukan intervensi apapun,” tegas Dr. Hasbi. 

“Akhirnya kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar untuk wilayah DKI Jakarta, semoga sukses memenuhi passing grade   dan dapat berlanjut hingga lulus,” kata Dr. Hasbi menyudahi sambutannya. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kemampuan SDM Rehabilitasi, BNN Gelar Pelatihan Jabfung Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta        

Seiring berkembangnya teknologi, jumlah narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) didunia terus mengalami peningkatan. UNODC merilis adanya fenomena global temuan zat baru lebih dari 950 jenis di tahun 2019. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN, hingga saat ini sebanyak 83 NPS berhasil dideteksi. Dari jumlah tersebut, 75 diantaranya telah masuk dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dr. Amrita Devi, Sp. KJ., M.Si., saat membacakan sambutan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, pada membuka Pelatihan Teknis Bidang Rehabilitasi BNN yang berlangsung secara virtual, Senin (4/9). Ini menjadi salah satu dasar, diselenggarakannya pelatihan bagi Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi ujung tombak upaya rehabilitasi yang selama ini tengah diperjuangkan oleh BNN.

“Sebagai garda terdepan dalam upaya rehabilitasi, Jabatan Fungsional Kesehatan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan terbaik dalam membimbing, membina serta membentuk prilaku para pecandu sehingga dapat dipercaya dan kembali ke lingkungan masyarakat”, ujar dr. Amrita dalam sambutannya.

dr. Amrita menambahkan mengacu pada profesionalitas Jabatan Fungsional Kesehatan, diperlukan pengembangan kompetensi profesi para Jabatan Fungsional Kesehatan dalam mencapai visinya membangun Indonesia Bersih Narkoba.

“Sehingga nantinya, Seluruh Jabatan Fungsional Kesehatan dapat melaksanakan pelayanan sesuai standar optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat” imbuh dr. Amrita.

Diselenggarakannya Pelatihan Teknis Bidang Rehabilitasi BNN ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kemampuan dibidang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Diikuti oleh 120 peserta Jabatan Fungsional Kesehatan, pelatihan ini akan berlangsung selama 24 hari, yakni sejak tanggal 4 hingga 27 oktober 2021.

Peserta merupakan tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai Dokter, Perawat, Psikolog Klinis serta Administrator Kesehatan di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi. Sebelumnya, peserta telah mengikuti proses Pelatihan Mandiri selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan halaman web berupa modul, presentasi, dan micro learning, yang telah berlangsung secara online tanggal 20 hingga 22 September 2021 lalu. (Arianto)

Read More

Menhub Minta Humas Sektor Transportasi Kompak Sampaikan Kinerja Baik di Tengah Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada para pelaku komunikasi publik atau Hubungan Masyarakat (Humas) di sektor transportasi kompak menyampaikan kinerja baik yang sudah dilakukan dalam rangka pengendalian transportasi di masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang selamat, aman, nyaman, sehat dan terjangkau.

“Sampaikan dan sebarkan itu dengan narasi, angle dan target yang jelas. Kita akan lebih mudah untuk menuju tahapan selanjutnya yaitu hidup di era endemi. Saya harap semua humas sektor transportasi kompak selalu,” demikian disampaikan Menhub dalam acara Forum Komunikasi Sektor Transportasi yang bertema “Public Relations Must Be A Hero In Pandemic Era” yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) pada Selasa (5/10).

Menhub menjelaskan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi. Oleh karena itu, komunikasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Menurutnya, Humas memiliki peran untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan, pembangunan, dan pelayanan transportasi, membangun optimisme, membangun citra dan reputasi, serta mengharmonisasikan kepentingan institusi dengan stakeholders.

“Acara ini messagenya dalam, yaitu bagaimana humas menjadi “hero” di masa pandemi. Ini tidak boleh hanya dibaca tapi harus dilakukan. Kalau Presiden punya filosofi, kita harus tetap melakukan upaya meski di tengah pandemi. Indonesia sekarang keren karena lebih baik dalam penanganan pandemi dibanding beberapa negara lain. Kita tetap harus kerja dan mengkomunikasikannya,” ujar Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub Budi menjelaskan sebagai humas perlu adanya kreatifitas dalam menentukan sudut pandang, narasi dan kata kunci di media sosial serta media massa. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, lanjut Menhub, pemerintah harus selalu melakukan komunikasi di tengah pandemi secara konsisten dan jelas, namun harus tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan distorsi informasi kepada masyarakat.

Menhub Budi juga meminta para humas sektor transportasi untuk lebih menonjolkan sisi keberhasilan pembangunan dan dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya transportasi. Selain itu juga mengekspos insan transportasi yang berprestasi terhadap negeri.

Terakhir, Menhub juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Humas yang menjadi garda terdepan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di tengah pandemi.

Sebagai informasi kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang peserta yang hadir secara luring dan secara daring dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang partisipan. Seluruh peserta adalah pengelola komunikasi atau Humas dari unsur: regulator di lingkungan Kementerian Perhubungan RI (pada Unit Kerja Eselon I baik kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis/UPT di daerah); unsur operator sarana dan prasarana transportasi dari BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Swasta; dan mitra kerja Kementerian Perhubungan dari Kementerian/Lembaga, seperti: Kementerian PU-PR, BASARNAS, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

DPRD Donggala Ajukan Permohonan Uji Pendapat di Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

DPRD Kabupaten Donggala secara resmi mengajukan pendaftaran permohonan uji pendapat pada Selasa (05/10) terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, S.H., M.H di Mahkamah Agung Jakarta.

"Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendaftarkannya dan kita tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kita akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran," kata Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin kepada awak media di Jakarta. Selasa (05/10)

Secara umum, kata Takwin, Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Secara prosedur, Takwin menambahkan, Kami sudah mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir.

"Harapannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji  pendapat tersebut diatas," pungkasnya. (Arianto)

Read More