Percepat Vaksinasi, Wapres Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dengan kekebalan kelompok (herd immunity), karena dapat memperkecil resiko masyarakat tertular Covid-19 saat beraktivitas. Bagi Indonesia, untuk mencapai herd immunity adalah 70% dari total penduduk yakni 208,5 juta jiwa dengan dua dosis vaksin. Namun, menurut data Kementerian Kesehatan, hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,03% dan untuk dosis kedua 25,29%. Untuk itu, pemerintah berharap TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat vaksinasi, terutama  di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi. 

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," pinta Wapres saat memberikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Rabu (06/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya extra ordinary dan masif guna merealisasikan pencapaian target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 1 tahun. 

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," tegasnya.

Pada seminar yang mengusung tema “Strategi Optimalisasi Peran TNI Polri Mempercepat Herd Immunity guna Pemulihan Ekonomi dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional” ini, Wapres mengungkapkan bahwa menurut catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

"Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan 7 bulan dari sekarang atau sekitar pertengahan tahun 2022 untuk mencapai cakupan 70%," ujarnya.

Namun, sambung Wapres, apabila proses vaksinasi ingin selesai pada akhir 2021, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari.

"Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan level PPKM di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan," tuturnya.

Di samping itu, sebut Wapres, prioritas sasaran vaksinasi juga perlu diberikan kepada kelompok lanjut usia (lansia), yang per 3 Oktober 2021 baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama, dan dosis yang lengkap baru 4,4 juta orang, dari jumlah sasaran lansia seluruhnya sebanyak 21,5 juta orang. 

"[Sedangkan] untuk mendukung dibukanya kembali pendidikan tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis yang ke-1, sedangkan yang telah mendapat dosis yang ke-2 adalah 2,1 juta orang," paparnya. 

Untuk itu, menurut Wapres, cakupan vaksin bagi tenaga pendidik, orang tua siswa, serta siswa yang memenuhi syarat perlu ditingkatkan untuk menghindarkan terjadinya kluster baru di sekolah. 

"Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus sudah dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka," pesannya. 

Mengakhiri sambutannya, Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan secara signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin. 

"Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah dilatih menjadi tracer. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau pelacakan penularan virus Covid-19 di masyarakat," pungkasnya. 

Sebelumnya Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel melaporkan bahwa seminar kali ini diikuti oleh peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021 yang telah menjalani pendidikan selama 7 bulan. 

 

“Adapun jumlah peserta didik Sespimti Polri Dikreg Ke-30 Tahun 2021 ini adalah sebanyak 150 orang yang terdiri dari 117 perwira menengan Polri berpangkat Komisaris Besar, 31 orang perwira menengah TNI yang berpangkat Kolonel, satu orang jaksa senior dari Kejaksaan Agung, dan satu orang staf senior dari Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan peserta didik Sespimmen Polri Dikreg Ke-61 Tahun 2021 ini jumlahnya 274 orang (yang) terdiri dari 252 orang perwira menengah Polri di mana 12 orang di antaranya adalah polisi wanita dan 22 orang perwira menengah TNI dari matra darat, lau, dan udara,” sebutnya.

Lebih lanjut, Rycko menuturkan bahwa pendidikan Sespimti Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan organisasi tingkat tinggi yang nantinya akan diproyeksikan sebagai pemimpin tingkat nasional dan manajer strategis yang profesional serta berintegritas.

“Sedangkan untuk pendidikan Sespimmen Polri bertujuan untuk menghasilkan para lulusan yang memiliki standar kompetensi sebagai manajer tingkat menengah yang nantinya diproyeksikan menjadi pemimpin di tingkat kesatuan operasional dasar (KOD) atau menjadi staf pemimpin di masing-masing satuan kerja yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Terakhir, Rycko menyebutkan bahwa seminar ini merupakan wujud dari harapan pimpinan negara terkait sinergisitas TNI-Polri dengan kementerian dan lembaga lainnya dalam mendukung pemerintah untuk mempercepat pencapaian herd immunity menuju endemi Covid-19. 

“Oleh karena itu, kami sangat berharap dapat memperoleh banyak wawasan dan pengetahuan dari materi yang akan disampaikan oleh para narasumber,” harapnya.

Hadir menjadi narasumber dalam seminar ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Wiku Bawono Adisasmito, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, dan Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugiyanto.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto (Arianto)

Read More

Buka Pelaksanaan SKD, Sekretaris MA Harapkan Semua Peserta Miliki Komitmen Serius

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2021 wilayah Jakarta pada Jum’at pagi (1/10) di Rindam Jaya, Jakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2021 ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  Formasi yang dibutuhkan yaitu 4 jabatan, pertama Analis Perkara Peradilan, kedua Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, ketiga Pengelola Perkara, dan keempat Pengelola Barang Milik Negara. Dari 4 formasi jabatan tersebut dibutuhkan sebanyak 3.337 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang. 

Hingga kini, terdapat 30.015 (tiga puluh ribu lima belas) peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar. Menurut Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, bahwa khusus untuk wilayah DKI Jakarta jumlah peserta yang akan mengikuti SKD sebanyak 5.456 (lima ribu empat ratus lima puluh enam) peserta.

Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa Mahkamah Agung berharap akan mendapatkan Calon-calon Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, memiliki kompetensi tinggi dan mampu berinovasi dalam memperkuat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen serius harus ditumbuhkan dari sekarang, “jika ingin mengundurkan diri, lakukan sedari dini, jangan ketika sudah mendapatkan SK baru mengundurkan diri, itu zolim namanya.” tegas pria kelahiran Lampung itu.

Pada kesempatan tersebut, ia berharap kepada seluruh peserta seleksi agar berkompetisi secara sehat. Ia menekankan bahwa seluruh proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan akuntable, “jadi yang menentukan kelulusan adalah kemampuan peserta sendiri, pihak lain tidak dapat melakukan intervensi apapun,” tegas Dr. Hasbi. 

“Akhirnya kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar untuk wilayah DKI Jakarta, semoga sukses memenuhi passing grade   dan dapat berlanjut hingga lulus,” kata Dr. Hasbi menyudahi sambutannya. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Kemampuan SDM Rehabilitasi, BNN Gelar Pelatihan Jabfung Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta        

Seiring berkembangnya teknologi, jumlah narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) didunia terus mengalami peningkatan. UNODC merilis adanya fenomena global temuan zat baru lebih dari 950 jenis di tahun 2019. Sementara di Indonesia, berdasarkan data Pusat Laboratorium BNN, hingga saat ini sebanyak 83 NPS berhasil dideteksi. Dari jumlah tersebut, 75 diantaranya telah masuk dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 22 Tahun 2020 tentang Penggolongan Narkotika.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), dr. Amrita Devi, Sp. KJ., M.Si., saat membacakan sambutan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, pada membuka Pelatihan Teknis Bidang Rehabilitasi BNN yang berlangsung secara virtual, Senin (4/9). Ini menjadi salah satu dasar, diselenggarakannya pelatihan bagi Jabatan Fungsional Kesehatan yang menjadi ujung tombak upaya rehabilitasi yang selama ini tengah diperjuangkan oleh BNN.

“Sebagai garda terdepan dalam upaya rehabilitasi, Jabatan Fungsional Kesehatan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan pelayanan terbaik dalam membimbing, membina serta membentuk prilaku para pecandu sehingga dapat dipercaya dan kembali ke lingkungan masyarakat”, ujar dr. Amrita dalam sambutannya.

dr. Amrita menambahkan mengacu pada profesionalitas Jabatan Fungsional Kesehatan, diperlukan pengembangan kompetensi profesi para Jabatan Fungsional Kesehatan dalam mencapai visinya membangun Indonesia Bersih Narkoba.

“Sehingga nantinya, Seluruh Jabatan Fungsional Kesehatan dapat melaksanakan pelayanan sesuai standar optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat” imbuh dr. Amrita.

Diselenggarakannya Pelatihan Teknis Bidang Rehabilitasi BNN ini merupakan bagian dari upaya pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kemampuan dibidang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Diikuti oleh 120 peserta Jabatan Fungsional Kesehatan, pelatihan ini akan berlangsung selama 24 hari, yakni sejak tanggal 4 hingga 27 oktober 2021.

Peserta merupakan tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai Dokter, Perawat, Psikolog Klinis serta Administrator Kesehatan di lingkungan BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi. Sebelumnya, peserta telah mengikuti proses Pelatihan Mandiri selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan halaman web berupa modul, presentasi, dan micro learning, yang telah berlangsung secara online tanggal 20 hingga 22 September 2021 lalu. (Arianto)

Read More

Menhub Minta Humas Sektor Transportasi Kompak Sampaikan Kinerja Baik di Tengah Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada para pelaku komunikasi publik atau Hubungan Masyarakat (Humas) di sektor transportasi kompak menyampaikan kinerja baik yang sudah dilakukan dalam rangka pengendalian transportasi di masa pandemi Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang selamat, aman, nyaman, sehat dan terjangkau.

“Sampaikan dan sebarkan itu dengan narasi, angle dan target yang jelas. Kita akan lebih mudah untuk menuju tahapan selanjutnya yaitu hidup di era endemi. Saya harap semua humas sektor transportasi kompak selalu,” demikian disampaikan Menhub dalam acara Forum Komunikasi Sektor Transportasi yang bertema “Public Relations Must Be A Hero In Pandemic Era” yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) pada Selasa (5/10).

Menhub menjelaskan, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi. Oleh karena itu, komunikasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Menurutnya, Humas memiliki peran untuk menyebarkan informasi terkait kebijakan, pembangunan, dan pelayanan transportasi, membangun optimisme, membangun citra dan reputasi, serta mengharmonisasikan kepentingan institusi dengan stakeholders.

“Acara ini messagenya dalam, yaitu bagaimana humas menjadi “hero” di masa pandemi. Ini tidak boleh hanya dibaca tapi harus dilakukan. Kalau Presiden punya filosofi, kita harus tetap melakukan upaya meski di tengah pandemi. Indonesia sekarang keren karena lebih baik dalam penanganan pandemi dibanding beberapa negara lain. Kita tetap harus kerja dan mengkomunikasikannya,” ujar Menhub Budi.

Lebih lanjut, Menhub Budi menjelaskan sebagai humas perlu adanya kreatifitas dalam menentukan sudut pandang, narasi dan kata kunci di media sosial serta media massa. Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, lanjut Menhub, pemerintah harus selalu melakukan komunikasi di tengah pandemi secara konsisten dan jelas, namun harus tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan distorsi informasi kepada masyarakat.

Menhub Budi juga meminta para humas sektor transportasi untuk lebih menonjolkan sisi keberhasilan pembangunan dan dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya transportasi. Selain itu juga mengekspos insan transportasi yang berprestasi terhadap negeri.

Terakhir, Menhub juga menyampaikan apresiasinya atas kinerja Humas yang menjadi garda terdepan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat di tengah pandemi.

Sebagai informasi kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang peserta yang hadir secara luring dan secara daring dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang partisipan. Seluruh peserta adalah pengelola komunikasi atau Humas dari unsur: regulator di lingkungan Kementerian Perhubungan RI (pada Unit Kerja Eselon I baik kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis/UPT di daerah); unsur operator sarana dan prasarana transportasi dari BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Swasta; dan mitra kerja Kementerian Perhubungan dari Kementerian/Lembaga, seperti: Kementerian PU-PR, BASARNAS, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan lain-lain. (Arianto)

Read More

DPRD Donggala Ajukan Permohonan Uji Pendapat di Mahkamah Agung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

DPRD Kabupaten Donggala secara resmi mengajukan pendaftaran permohonan uji pendapat pada Selasa (05/10) terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh bupati Donggala Drs. Kasman Lassa, S.H., M.H di Mahkamah Agung Jakarta.

"Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendaftarkannya dan kita tinggal menunggu tanda terima berkas aja, satu minggu kemudian kita akan mendapatkan tanda bukti pendaftaran," kata Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Takwin kepada awak media di Jakarta. Selasa (05/10)

Secara umum, kata Takwin, Bupati Donggala telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu melanggar sumpah jabatan, antara lain salah satunya pelanggaran memutasi Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di kabupaten Donggala yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Secara prosedur, Takwin menambahkan, Kami sudah mengundang Bupati untuk menghadiri interpelasi, paripurna, angket, dan hak menyatakan pendapat DPRD, tapi sangat disayangkan Bupati tidak bersedia untuk hadir.

"Harapannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji  pendapat tersebut diatas," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sociolla Gelar Sociolla Beauty Wonderland

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Tren kecantikan selalu berubah, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, dimana kegiatan merawat diri dan kecantikan adalah salah satu alternatif kegiatan yang diminati. Namun, dinamika tren kecantikan ini terkadang membuat kebingungan, apalagi banyak produk baru yang bermunculan.

Untuk menjawab kebutuhan informasi mengenai tren kecantikan dan produk yang dibutuhkan, Sociolla mengadakan kampanye Sociolla Beauty Wonderland. Melalui kampanye ini, para beauty enthusiast bisa mendapatkan informasi terkurasi mengenai berbagai tren serta produk kecantikan dan perawatan diri yang kamu gemari secara lengkap dalam satu aplikasi bernama SOCO serta dimanjakan dengan berbagai promo menarik.

Salah satu tren kecantikan terkini adalah meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap brand kecantikan lokal. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK Indonesia) memproyeksikan adanya peningkatan penjualan brand kecantikan lokal di tahun 2021 ini hingga 7%.

Di Sociolla, penjualan brand kecantikan lokal turut meningkat hingga 66% di tahun 2021 ini. Bahkan belum lama ini, Mother of Pearl, brand lokal garapan beauty influencer ternama Indonesia, yaitu Tasya Farasya, berhasil terjual dalam waktu 8 jam sejak diluncurkan di Sociolla. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa benar adanya peningkatan tren brand kecantikan lokal serta rasa kepercayaan terhadap kualitasnya oleh para beauty enthusiasts di Indonesia.

Chrisanti Indiana - Co-Founder & CMO Social Bella mengatakan, “Sociolla tidak pernah berhenti melakukan yang terbaik untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan para konsumen ketika berbelanja produk kecantikan dan perawatan diri favorit mereka. Selain itu, kami juga turut membantu tumbuh kembang brand lokal agar mampu bersaing serta menjangkau pelanggan dengan lebih luas lagi. Memahami adanya peningkatan tren di kalangan para beauty enthusiasts, salah satunya adalah peningkatan ketertarikan terhadap brand lokal, kami turut menyajikan seleksi brand-brand lokal terbaik serta promo menarik setiap harinya melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland di bulan Oktober ini.”

Para beauty enthusiasts dapat menantikan promo pada tanggal 1-17 Oktober untuk brand lokal nge-tren dan terkini yang terkurasi khusus. Di Sociolla Beauty Wonderland kamu bisa menemukan berbagai produk kecantikan serta perawatan diri apapun yang sudah jelas terjamin keasliannya melalui aplikasi SOCO maupun datang langsung ke gerai offline Sociolla setiap harinya. Selain itu, pengalaman belanja para beauty enthusiasts juga akan semakin menyenangkan dengan adanya berbagai promo menarik sebagai berikut:

1-9 Oktober: Diskon hingga 60% dan Voucher hingga Rp 150.000

10 Oktober: Diskon hingga 80%, Promo Pengiriman Gratis Tanpa Syarat, Voucher hingga Rp 1.000.000 serta 10.10 Flash Sale

12-13 Oktober: One Last Sale: Diskon hingga 80% serta Voucher hingga Rp 150.000

“Melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland yang tersedia di sociolla.com maupun gerai offline Sociolla serta aplikasi SOCO, diharapkan para beauty enthusiast dapat menunjukkan kecintaannya terhadap brand lokal serta terus up-to-date dengan tren kecantikan serta perawatan diri terkini tanpa ribet lagi”, tutup Chrisanti. (Arianto)

Read More

HUT TNI KE-76, Ketua KPK: Menjaga Kedaulatan Negeri Dari Korupsi 'Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang'

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Tidak terasa, Tentara Nasional Indonesia (TNI), anak kandung yang dilahirkan dan dibesarkan oleh rakyat Indonesia, hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, genap berusia 76 Tahun. 

'Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang' yang di usung sebagai tema besar peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat hanya dengan bersatu, berjuang bersama, Insya Allah kita pasti menang dalam menghadapi dan menyelesaikan ragam persoalan bangsa yang seolah datang silih berganti, seperti situasi pandemi (Covid-19) hingga kejahatan korupsi, yang telah berurat akar di bumi pertiwi. Demikian dikatakan ketua KPK H. Firli Bahuri dalam press releasenya yang diterima redaksi, selasa 05/10 pagi.

Ketua KPK juga menuturkan bahwasanya tema besar tersebut juga mengingatkan kita kembali bahwasanya TNI yang terlahir dari rahim rakyat Indonesia, sejatinya adalah pemersatu, pelindung dan penganyom segenap bangsa di republik ini. 

Saya jadi teringat masa-masa indah bersama para sahabat yang terpanggil menjadi bagian dari abdi negara, dengan mengikuti Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Angkatan 1990 (Tidar 90 Navati AD - Moro 36 AL - Kompak 90 AU - Dhira Brata Polri), yang sangat berkesan bagi kami hingga akhir hayat nanti. Ujarnya.

Masih terngiang ditelinga ini bisikan hingga lantang seruan 'Together Forever, Bersama Selamanya', semboyan AKABRI Angkatan 90 yang dikenal dengan sebutan GELAR 90 (Gema Lembah Tidar 90) yang senantiasa dipekikkan untuk membakar semangat juang kami, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan AKABRI.

"Semboyan inilah yang senantiasa mengiringi suka duka, mulai tangis, canda hingga tawa para taruna Gelar 90, saat jiwa dan raga digembleng oleh pendidik, pengajar dan pelatih serta senior di Akabri, untuk membentuk fisik, watak dan kepribadian kami sebagai seorang abdi negara, agar siap sebagai pemersatu, pelindung dan penganyom segenap bangsa dan rakyat Indonesia," ungkap Firli Bahuri.

"Alhamdulillah, tekad kuat, kerja keras, dedikasi serta pengabdian tanpa batas lulusan Taruna Akabri Angkatan 1990 kepada bangsa dan negara, dapat kita lihat dari capaian kinerja alumnus yang luar biasa, sehingga negara menyematkan pangkat serta menempatkan taruna GELAR 90 untuk memimpin sejumlah pos atau tempat strategis," tuturnya.

Firli juga mengungkap lulusan AKABRI Angkatan 1990, tercatat 90 alumnus menjadi Pejabat Tinggi (Pati) TNI AD dengan rincian 6 orang menyemat pangkat Mayor Jenderal (Mayjen⭐⭐) sebagai Pangdam (Kasuari dan Hasanudin), 1 orang sebagai Deputi 3 Bin, 1 orang menjadi Wadan Pussenif, 1 orang di Ir Kodiklat AD, 1 orang sebagai Pati Ahki Tk 3 dan 25 alumnus lainnya dapat meraih pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen ⭐) di lingkungan TNI AD. 

Untuk TNI AL, tercatat 3 orang alumnus Akabri 1990 menyemat pangkat Laksamana Muda (Laksda ⭐⭐) dan 30 orang sebagai Pati di TNI AL. 

Sedangkan di TNI AU, sebanyak 3 orang alumnus Akabri Angkatan 1990 menjadi Pati dengan pangkat Marsekal Muda (Marsda⭐⭐) dan 25 lainnya menyandang pangkat Marsekal Pertama (Marsma⭐) 

Sementara lulusan Akabri Angkatan 90 dari unsur Bhayangkara, tercatat 1 orang menyemat Pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol⭐⭐⭐), 17 berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol⭐⭐) dan 41 orang alumnus lainnya menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol⭐).

Kembali ke tema besar HUT TNI Ke-76, makna serta nilai-nilai kehidupan seyogianya dapat kita gali dari esensi lahirnya TNI di bumi pertiwi. 

Semangat dan tauladan baik dari figur seorang TNI, sepatutnya dijadikan role model dalam pembentukan sifat, watak dan karakter bagi setiap anak-anak bangsa di republik ini, agar memiliki pandangan serta wawasan kebangsaan yang luas dan senantiasa menjaga integritas sebagai bagian dari eksponen bangsa, yang turut andil dalam mewujudkan tujuan bernegara. 

Esensi dan nilai plus inilah yang kami lihat dari TNI sehingga KPK memerlukan sinergitas dengan TNI dalam menjalankan tugas utama sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Beberapa waktu lalu (21/9) kami menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Gedung KPK, dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi 

Memang betul Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupai belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer, karena itulah KPK memiliki kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI. 

Akan tetapi, KPK dan Puspom TNI memiliki kaitan yang sangat erat dalam penanganan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP yang telah memberi ruang tentang peradilan koneksitas. 

Dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan tentang pembentukan tim koneksitas atau tim tetap. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI. 

Dengan kunjungan tersebut, akan dirumuskan kerjasama dalam bentuk MoU antara KPK dan Puspom TNI dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI. 

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui salah satu tugas pokok melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanaksn pemberantasan korupsi.

Maka  pelatihan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan unsur TNI adalah suatu keniscayaan dan wajib dilakukan.

Untuk tahap ini, KPK  akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanganan perkara ini terlebih dahulu mengingat pada praktiknya, ruang tersebut belum diberdayakan secara optimal, terangnya.

Baik KPK maupun TNI meyakini sinergitas semangat patriotisme TNI dengan nilai-nilai ANTIKORUPSI yang senantiasa di semai dan ditumbuhkan KPK dalam hati sanubari segenap anak bangsa di republik ini, tentunya akan mengakselerasi setiap upaya pemberantasan korupsi yang telah lama mengakar di NKRI. 

Dirgahayu TNI Ke-76, dengan semangat Bersatu, Berjuang, Kita pasti Menang. Berbekal Marwah TNI yang kuat, hebat, profesional dan menggelorakan selalu Ruh dan nilai-nilai ANTIKORUPSI.

Mari bersama kita jaga kedaulatan negeri ini dari ragam permasalahan bangsa, salah satunya korupsi yang menjadi musuh nyata dan utama dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tak lain untuk kesejahteraan dan kemakmuran segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote, pungkas Ketua KPK seranya mengucap salam. (Arianto)

Read More

Sinergi Bea Cukai dan Bareskrim Polri Amankan Sabu dan Ekstasi di Banten

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah terus berupaya melakukan law enforcement untuk melindungi masyarakat dari penyelundupan narkotika serta barang ilegal lainnya. Bersama Bareskrim Polri, Bea Cukai selaku leading sector dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kembali berhasil melakukan penindakan terhadap narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan sindikat narkoba Banten.

Sinergi pelaksanaan law enforcement “war on drugs” antara Bea Cukai dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam penindakan kali ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 silam di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Syarif Hidayat, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Bareskrim Polri pada Senin (04/10) mengungkapkan kronologi penindakan berawal dari informasi intelijen bahwa akan ada transaksi sabu dan ekstasi di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Atas informasi tersebut dilakukan surveillance terhadap terduga yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka ISP dan T yang sedang dalam perjalanan melintasi Jalan KH. Dewantoro, Ciputat menggunakan sepeda motor.

“Dari hasil penggeledahan terhadap kedua tersangka ditemukan barang bukti berupa sabu dan ekstasi di sepeda motor yang dikendarai yang disimpan di dalam kotak makan plastik,” tutur Syarif.

Dari penangkapan ini, petugas kemudian melakukan controlled delivery dan berhasil menahan tersangka SR di salah satu hotel di Serua Indah, Ciputat. Menurut keterangan tersangka, asal usul narkotika tidak diketahui dan pengendali menggunakan jasa kurir untuk melakukan pengiriman.

“Para tersangka diamankan dan dilakukan perhitungan terhadap barang bukti narkotika yang berjumlah 510 gram sabu dan 200 butir ekstasi. Selanjutnya para tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkap Syarif.

Syarif menyatakan bahwa dari penangkapan ini tim berhasil menyelamatkan + 510 (limaratus sepuluh) jiwa manusia, dengan asumsi per orang mengkonsumsi sebanyak  1 gram per hari dan + 200 jiwa manusia, dengan asumsi per orang mengkonsumsi sebanyak  1 butir per hari.

Diharapkan penangkapan semacam ini terus bisa dikembangkan secara profesional, sinergi dan kolaborasi dengan tetap memperhatikan dan mengapresiasi sumbangsih dan pengabdian masyarakat, untuk melindungi generasi penerus bangsa. (Arianto)

Read More

Partai Buruh Siap Ikut Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh menyelanggarakan Kongres IV pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Dalam Kongres yang diikuti perwakilan dari 34 provinsi dan perwakilan kabupaten dari seluruh Indonesia, berhasil menyurun kepengurusan Komite Eksekutif (Executive Committee – EXCO) untuk periode tahun 2021-2026.

Dalam Kongres Ir. H. Said Iqbal, ME sebagai Presiden Partai Buruh. Sedangkan Wakil Presidennya adalah Agus Supriyadi, SH.,MH, Sekretaris Jenderal adalah Ferri Nuzarli, SE.,SH, Bendahara Umum Luthano Budyanto, SE.Ak.CA. Sementara itu, Sonny Pudjisasono, SH sebagai Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat), Agus Ruli Ardiansyah sebagai Ketua Majelis Nasional dan Riden Hatam Aziz sebagai Ketua Mahkamah Partai.

“Posisi lengkap kepengurusan Partai Buruh akan disusun oleh tim formatur paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kongres,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Said Iqbal menjelaskan, bahwa konstituen dari Partai Buruh adalah buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, TKW, pekerja rumah tangga, supir angkot, supir truk, supir bus, supir kendaraan darat laut udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, PKL, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multi level marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marjinal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya.

“Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja adalah pemicu lahirnya Partai Buruh,” kata Said Iqbal. Dengan demikian, partai ini dilahirkan untuk berjuang di parlemen agar tidak terulang kembali kasus seperti omnibus law.

“Bahkan partai buruh akan berjuang membatalkan omnibus law,” tegasnya.

Disampaikan Said Iqbal, semua negara industri pasti memiliki partai buruh sebagai partai klas pekerja yang menggagas terwujudnya walfare state atau negara sejahtera.

“Gerakan buruh, serikat tani, serikat nelayan, forum guru honor, gerakan HAM, masyarakat adat, PKl, bidan, pelaku koperasi UMK, MLM, ojek dan sopir angkot, pedagang pasar, dan masyarakat kecil lainnya, selain bergerak di aksi lapangan juga masuk ke parlemen untuk menyuarakan aspirasasinya dalam mengimbangi kepentingan pemodal,” kata Said Iqbal.

“Partai Buruh sudah menyusun kepengurusan di 100% provinsi (34), 80% kabupaten/kota (409),  40% kecamatan. Sementara itu keanggotaan 1.000 orang di tiap-tiap kab/kota sudah menyebar merata,” lanjutnya.

“Negara sejahtera yang dibangun partai buruh menganut prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggungjawab publik yang diejawantahkan dalam 13 platfom partai buruh.”

“Kongres sudah memutuskan, keuangan partai buruh adalah sistem iuran. Di mana untuk tahap pertama, dari 10 juta buruh, tani, nelayan, guru, dan keluarganya, yang menjadi anggota serikat buruh dan serikat tani; Partai Buruh akan mendidik 100 ribu kader militan dan wajib membayar iuran 50 ribu rupiah setia bulan,” pungkas Said Iqbal. (Arianto)

Read More

Bareskrim Ungkap Peredaran 44 Kg Ganja, 29 Kg Sabu dan 1.300 Butir Ekstasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar operasi besar-besaran sejak 25 Agustus hingga 28 September di Aceh, Sumatera, hingga Jakarta dengan total 16 tersangka berikut barang bukti berupa 44 Kilogram (Kg) ganja, 29 Kg sabu dan 1.300 butir ekstasi.

"Kasus pertama, di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Bea Cukai berhasil diamankan barang bukti sebesar 500 gram sabu dan 200 butir ekstasi serta berhasil menangkap tiga orang inisial PSP, P dan SR," kata Direktur Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan. Senin (4/10)

Kasus kedua, di Utan Kayu, Jakarta Timur dengan satu tersangka yang merupakan seorang kurir online, AS dan berhasil diamankan 1.300 butir ekstasi atau beratnya 532,96 gram bruto. 

Kasus Ketiga, kami kerjasama dengan Polda Sumbar berhasil mengamankan tujuh orang di Bogor, Jawa Barat serta menyita 47 kilogram ganja dari jaringan Mandailing Natal dan Padang.

Perburuan tak sampai di situ. Brigjen Krisno menuturkan, kami lakukan pembuntutan dari Pulau Sumatera sampai di salah satu hotel daerah Serang, kami menangkap dua orang tersangka R dan WMP dan penerimanya di Jakarta dan pengendalinya di Aceh inisial HS. Kami kerjasama dengan Polda Aceh, dan terakhir kami tangkap pengendali di Jakarta inisial E dan berhasil menyita 29 kilogram sabu," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Startup Anak Bangsa, Klikdaily Memenangkan Lisensi Piala Dunia 2022 dan U-20 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyambut diselenggarakannya kompetisi sepak bola terbesar dunia, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memenangkan startup Klikdaily sebagai pemegang lisensi utama dari rangkaian FIFA World Cup 2022 dan Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022 - 2023. Dengan kemenangan ini, Klikdaily menjadi startup teknologi pertama di Indonesia yang memegang lisensi hak siar untuk Piala Dunia.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menjadi startup teknologi pertama di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh FIFA. Dengan lisensi ini, kami berharap FIFA World Cup dan Klikdaily bisa menjadi salah satu katalis dalam menghidupkan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemic di tahun 2022-2023 nanti”, ujar Amos Gunawan selaku founder dan CEO dari Klikdaily dalam keterangan tertulis. Jum'at (01/10)

Klikdaily merupakan platform teknologi yang mentransformasi UMKM/bisnis mikro di Indonesia. Klikdaily tidak hanya menyediakan platform digital, juga membangun platform fisik dan memberikan solusi end-to-end dari pendanaan, promosi pintar, hingga pemasaran.

“Menariknya, FIFA World Cup tahun 2022 menjadi ajang yang unik karena pertama kalinya diadakan pada bulan Desember di Qatar. Sedangkan Piala Dunia U-20 merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena pertama kalinya sepanjang sejarah kita menjadi tuan rumah ajang FIFA World Cup. Klikdaily siap untuk memanfaatkan momentum dan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk berkolaborasi bersama dalam ajang ini”, tambah Amos.

Amos pun memprediksi FIFA World Cup 2022 dan FIFA U-20 World Cup 2023 akan menjadi ajang pesta olahraga terbesar sepanjang sejarah yang ditonton karena rekor tingginya jumlah penonton di kanal digital — didukung pertumbuhan pengguna internet dan smartphone di Indonesia. Proyeksi penonton  di Indonesia pun meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 200 juta penonton dengan total jam tayang sebanyak 34 miliar jam, ditonton dari 3 dari 4 penduduk Indonesia.

Sebagai catatan, ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi FIFA U-20 World Cup 2023. Pertandingan ini akan diadakan di 6 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Gianyar, dan Palembang. Dengan total 52 pertandingan, FIFA U-20 World Cup akan diikuti oleh 24 tim nasional. Timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan mendapatkan tempat sebagai tuan rumah.

Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinanti-nantikan dan memiliki jumlah penonton terbesar di dunia, bahkan melebihi Olimpiade. Sebagai perbandingan, Piala Dunia tahun 2018 yang mencatatkan total 3,5 miliar penonton – ditonton hampir setengah jumlah populasi manusia di dunia. Dalam penyiaran 64 pertandingan, rata-rata jumlah penonton untuk setiap pertandingan mencapai 191 juta. Di Indonesia sendiri jumlah penonton piala dunia 2018 adalah 162 juta untuk seluruh pertandingan.

Asal tahu saja, Piala Dunia 2022 di Qatar akan berlangsung selama musim liburan yaitu 21 November 2022 sampai 18 Desember 2022. Berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, FIFA World Cup 2022 akan tayang  di Indonesia pada jam-jam favorit (prime time), yaitu sekitar jam 5 sore hingga tengah malam. (Arianto)

Read More

Permata MHT Gelar Vaksinasi Covid-19 & Santunan Yatim Piatu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Persatuan Masyarakat Jakarta Moh. Husni Thamrin (Permata MHT) berkolaborasi dengan Dewan kota, Bank DKI, Telkom, puskesmas dan semua instansi terkait menggelar vaksinasi Covid-19 & Santunan Yatim Piatu, dalam upaya mendukung percepatan vaksinasi nasional pada Minggu (03/10) di Masjid Baitul Solihin Jagakarsa Jakarta Selatan.

"Percepatan vaksinasi yang digelar oleh Permata MHT adalah dalam rangka membentuk imunitas komunal di wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan, sehingga dengan semakin banyaknya warga Jagakarsa Jakarta Selatan yang sudah divaksin, akan segera terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di Jakarta Selatan," kata H. Marullah Matali, Lc, M. Ag, Ketua Umum Permata MHT Jakarta Selatan kepada awak media di Jakarta.

Menurutnya, Dalam Vaksinasi massal di Masjid Baitul Solihin Jagakarsa Jakarta Selatan menyediakan 150 dosis pertama dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer Dosis I hanya khusus untuk warga Jagakarsa Jakarta salatan..

Dalam kesempatan kali ini, Bang Zain, Dewan kota dan Sekretaris vaksinasi Covid-19 & Santunan Yatim Piatu menyampaikan,”Kegiatan vaksin kolaborasi ini sangat luar biasa. Saya melihat jiwa kemanusiaan anak bangsa yang besar dalam memberikan perhatian kepada anak bangsa yang lainnya sesuai tagline kegiatan "Peduli Sesama". 

"Dengan diberikan vaksin kami berharap dapat meningkatkan Imun para warga Jagakarsa, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan lebih terproteksi. Namun demikian meskipun telah divaksin, penerapan protokol kesehatan tetap wajib diterapkan dengan disiplin," kata Bang Zain.

"Program vaksinasi sekali lagi tidak bertujuan untuk membuat seseorang menjadi kebal dan terbebas dari Covid 19. Pelaksanaan Vaksinasi tetap harus diiringi protokol kesehatan dengan ketat. Kami berkomitmen untuk tetap membantu program pemerintah dalam melakukan kegiatan vaksinasi selanjutnya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Peringati HUT Ke-14, PPWI Bakal Adakan Konferensi Internasional Pewarta Warga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga _(International Conference on Citizen Journalism)_ pada tanggal 11 November 2021 mendatang. Konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 organisasi PPWI.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu, 2 Oktober 2021. “Dalam rangka HUT PPWI tahun 2021 ini, DPN bersama seluruh pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI, yakni tanggal 11 November 2021. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terkait dengan tema kegiatan dalam HUT PPWI tahun ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu mengatakan bahwa DPN menetapkan tema utama, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. “Sementara itu dari tema besar ini, Panitia Pelaksana kegiatan mengambil sub-tema: Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi Sesama,” ungkap Wilson Lalengke.

Informasi dan komunikasi, imbuhnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak kehadirannya di muka bumi ini hingga ke akhir hayatnya. Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang selama hidupnya, baik secara personal maupun dalam konteks hidup bersama di dalam suatu masyarakat.

“Pada tataran yang lebih luas, mencakup orang banyak dengan berbagai dinamika persoalan publik, jurnalisme hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan komunikasi. Jurnalisme berkembang sesuai tingkatan zamannya, dari yang paling sederhana melalui lambang dan symbol di bebatuan dan/atau dedaunan, hingga ke zaman media massa modern menggunakan fasilitas teknologi canggih berbasis internet saat ini,” tutur tokoh pendiri organisasi jurnalisme warga PPWI di Indonesia itu.

Ketersediaan fasilitas komunikasi publik berbasis internet memungkinkan semua orang dapat melibatkan diri menjadi jurnalis, yang dalam istilah populernya disebut jurnalis warga atau pewarta warga _(citizen journalist)_. Dalam konteks ini, setiap orang dapat berbagi informasi dari, oleh, dan untuk komunitasnya masing-masing; juga untuk masyarakat suatu bangsa dan komunitas internasional. Jurnalisme warga membuka ruang tak terbatas bagi setiap orang di muka bumi ini untuk saling terhubung tanpa sekat-sekat apapun, baik secara geografis-politik maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada dasarnya, secara sadar atau tidak, jurnalisme merupakan alat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang diinginkan. Dengan kata lain, jurnalisme adalah alat rekayasa sosial _(social engineering)_. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) lahir sebagai sebuah wadah bagi penyemaian, penumbuhan, dan pemeliharaan idealisme yang dikandung oleh jurnalisme berbasis warga masyarakat agar alat rekayasa sosial ini dapat berfungsi dan mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, bukan semata hasil pemikiran dan kehendak sekelompok orang atau pihak tertentu.

“PPWI yang dideklarasikan pada 11 November 2007 di Jakarta mengusung visi untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cakap-media atau cerdas informasi, yakni warga yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Bagi PPWI, media massa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah dalam berbagi informasi kepada khalayak ramai, termasuk di dalamnya media sosial dan peralatan elektronik yang digunakan dalam jejaring komunikasi massa, seperti handphone beraplikasi komunikasi massal,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Dalam perkembangannya, sambung Lalengke, PPWI tidak saja bergerak dalam bidang komunikasi dan media massa ala jurnalisme warga, tetapi juga mengimplementasikan berbagai informasi yang diberitakan atau disebarluaskannya melalui media kepada publik. Para anggota dan pengurus PPWI adalah perencana, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan produktif di tengah-tengah komunitasnya di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut menjadi sumber utama informasi dan data yang akan diberitakannya di media masing-masing.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung media massa pewarta warga, tahun 2021 ini PPWI telah merambah ke manca negara. Saat ini, telah ada 8 (delapan) Kantor Perwakilan PPWI di luar negeri, yakni Lebanon, Arab Saudi, Oman, Mesir, Libya, Chad, Somalia, dan Iraq. Selain itu, para anggota PPWI juga telah ada di puluhan negara sahabat, antara lain di Jepang, Hongkong, Taiwan, Belanda, dan Prancis. Teman-teman pengurus dan anggota PPWI di luar negeri itu nanti akan ikut serta dalam konferensi internasional perwarta warga yang bakal diselenggarakan nanti,” tutup Wilson Lalengke yang mengaku ingin agar setiap orang di permukaan bumi ini dapat saling mengenal dan membantu satu dengan yang lainnya. (Arianto)

Read More

Hari Jadi Bea Cukai ke-75, Menteri Keuangan Sri Mulyani Beri Apresiasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai kembali memperingati hari jadinya yang ke-75 pada tanggal 01 Oktober 2021. Peringatan ulang tahun kali ini, dimeriahkan dalam acara virtual bertajuk “Menampi Masa Kumpulkan Asa, Bea Cukai Untuk Indonesia” yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, Direktur Jenderal Bea Cukai, serta pejabat dan pegawai dari Kantor Bea Cukai seluruh Indonesia, pada hari Sabtu (02/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengapresiasi peran dan tugas penting Bea Cukai pada tahun ini khususnya dalam masa pandemi Bea Cukai sebagai institusi yang bekerja di garis depan terus melakukan tugas pelayanan, menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat serta industri.

“Bea cukai sebagai salah satu institusi di garda depan terus memperlancar arus barang terutama barang-barang di bidang kesehatan yang dibutuhkan dalam peran menghadapi pandemi Covid-19. Impor alat kesehatan, vaksin, oksigen dan obat-obatan semuanya difasilitasi dengan cermat dan baik oleh jajaran Bea Cukai,” ujar Sri Mulyani.

Meskipun masih di situasi pandemi, Sri Mulyani juga menghargai langkah-langkah seluruh Kanwil dan kantor pelayanan Bea Cukai yang terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi dengan membangun dan mendorong ekspor dari seluruh komoditas yang ada di Indonesia pada saat pemulihan ekonomi dunia terjadi. Menurutnya, hal ini membutuhkan suatu kecermatan di dalam memberikan pelayanan. Momentum pemulihan ekonomi secara dunia sedang terjadi dan oleh karena itu permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi Indonesia juga akan mengalami kenaikan. 

“Dapat dilihat pertumbuhan ekspor yang bahkan mencapai diatas 50% hingga neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus terbesar dalam sejarahnya. Ini menggambarkan bahwa gerak dari ekspor dan impor telah meningkat secara sungguh luar biasa,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Bea Cukai terus melakukan langkah-langkah untuk keamanan terhadap penerimaan maupun di dalam menangani berbagai isu terkait cukai ilegal. Kegiatan yang dilakukan tidak pernah kendur meskipun menghadapi Covid-19. “Untuk itu, saya sangat menghargai upaya kepemimpinan Anda semua, itu adalah suatu sumbangan yang sungguh berarti bagi republik Indonesia.” 

Sri Mulyani juga mengapresiasi Bea Cukai yang melakukan berbagai pembinaan bagi industri dan pelaku ekonomi untuk tujuan-tujuan ekspor, baik kawasan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang memiliki kontribusi hingga 45% dari total ekspor nasional, maupun perusahaan yang belum berada di dalam kawasan tersebut. 

Patroli laut dan patroli Bea Cukai lainnya untuk pengawasan barang-barang ilegal, baik itu rokok ilegal, narkoba, dan berbagai bahan-bahan yang membahayakan masyarakat, merupakan salah satu prestasi dan sekaligus tantangan bagi jajaran Bea Cukai. “Saya melihat tindakan-tindakan untuk pengawasan dan juga untuk melakukan penegakan hukum dilakukan oleh aparat Bea Cukai dari tahun ke tahun yang terus meningkat.”

Bea Cukai juga terus menjaga kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penerimaan-penerimaan yang terus sampai hari ini tetap jalan secara optimal, hingga 31 Agustus lalu 73,5% target dari APBN tahun ini telah tercapai dan didorong oleh pertumbuhan dari sisi kepabeanan 11,8%, bea keluar melonjak hingga diatas 890% akibat pemulihan ekonomi dan kenaikan dari komoditas, dan di bidang cukai tumbuh 17,7%.

“Ini adalah hal yang luar biasa positif, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih dari Kementerian Keuangan dan negara kepada para pimpinan dan seluruh jajaran di Bea Cukai. Pertahankan prestasi Anda dan terus perbaiki, itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Ia menyampaikan, untuk tahun 2021 ini diharapkan target penerimaan negara bisa dicapai, meskipun dengan pertumbuhan yang memang cukup ambisius. Namun melihat pemulihan ekonomi, Sri Mulyani percaya hal itu bisa dicapai oleh seluruh jajaran Bea Cukai. Dan tidak fokus hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara, melainkan memulihkan ekonomi. 

“Oleh karena itu, seluruh jajaran harus terus melihat secara cermat bagaimana ekonomi dapat tumbuh dan pulih, memanfaatkan momentum pemulihan global, mengaitkan dan menjahit kegiatan produksi di dalam global value change, menciptakan nilai tambah sehingga kita mendapatkan tidak hanya dari sisi ekonomi namun masyarakat mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kesempatan kerja dan kemakmuran,” harap Sri Mulyani.

Pada akhir sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan, Bea Cukai pada usia ke-75 tahun telah mencapai banyak sekali prestasi, dan terus harus melakukan reformasi, namun reformasi adalah tugas terus-menerus yang harus diemban dan dipelihara. 

“Sebagai organisasi yang ada di garis depan, Bea Cukai harus terus memperbaiki diri. Satu, di bidang penguatan integritas dan kelembagaan, kedua, terus memperbaiki pelayanan dan pemeriksaan, ketiga, mencegah dan melakukan penindakan yang efektif, dan keempat menjaga penerimaan negara dan mendukung perekonomian secara optimal,” pesannya. (Arianto)

Read More

Menhan Prabowo Tinjau Kesiapan RS Modular untuk PON di Merauke

Duta Nusantara Merdeka | Merauke 

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersama jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Papua, dimulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021.

Setibanya di Bandar Udara Mopah Merauke, Jumat (1/10),Menhan beserta jajaran Kemhan, disambut Komandan Lanud JA. Dimara Merauke, Kolonel (Pnb) A. Gogot Winardi bersama sejumlah tokoh adat Papua.

Mengawali rangkaian kegiatan, Menhan Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit Modular LB Moerdani, sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan PON ke XX.

Rumah Sakit Modular yang akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo penggunaannya, memiliki kapasitas 200 kamar yang dibangun dalam 20 hari oleh Kemhan, disiapkan untuk menunjang PON XX, utamanya penanganan darurat dan Covid-19, yang berlokasi di Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua.

Selain ke Merauke, Menhan juga dijadwalkan menghadiri acara Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Keluarga Besar Golkar DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris pada Sabtu (2/10) kunjungi lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4 Jakarta Pusat bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco dan Judistira Hermawan yang juga Ketua Harian Partai Golkar DKI Jakarta, hadir juga Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar DKI Jakarta Elfrans Golkari Silalahi yang juga Ketua Pelaksana Vaksinasi Golkar DKI Jakarta bersama Panitia Vaksinasi Covid-19 Ibu Rahmi Intan Yahya dan Ibu Neneng Saadah. 

Kunjungan kali ini sekaligus memberikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Pengurus Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang digarda terdepan dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan membentuk Kekebalan kelompok atau (herd immunity). 

Bahkan, Fahira Idris sangat mengapresiasi Program DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang sudah masuk fase bulan kedua secara rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. 

"Partai di DKI Jakarta hanya Golkar yang melangsungkan Program Vaksinasi Covid-19 masuk ke bulan kedua, setiap Sabtu Minggu, kalau masih ada tetangga atau keluarga warga DKI Jakarta atau daerah Penyangga ada yang belum Vaksin, Yuk datangi Kantor Golkar DKI Jakarta setiap Sabtu-Minggu Program ini sampai Akhir Bulan Oktober 2021," ujar Fahira Idris dilokasi Vaksin Partai Golkar.

Selain itu, Fahira Idris juga melihat Proses Kegiatan Vaksinasi Partai Golkar dari Pendaftaran, Pengecekan Kesehatan dan hingga tempat Vaksin untuk warga. Kegiatan yang sangat super ketat, bagus dari Alur Proses Pendaftaran hingga Vaksinasi Covid-19, sangat jelas Alurnya dan bagus Prokesnya.

Fahira Idris menambahkan, Kantor Golkar DPD DKI Jakarta sangat Asri dan Pas untuk Lokasi Vaksinasi Covid-19, Panitia menjaga Peserta dengan Protokol Kesehatan yang ketat, diatur antar Jarak yang bagus hingga Adem berada di Kantor Golkar DKI Jakarta karena masih banyaknya pepohonan yang membuat sejuk.

"Terima kasih Pak Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Bang Ahmed Zaki Iskandar dan Keluarga Partai Golkar DKI Jakarta atas Program Vaksinasi Covid-19 pada warga DKI Jakarta, sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang mewakili masyarakat DKI Jakarta, kami Bangga pada Golkar DKI Jakarta dan Terima kasih telah membantu masyarakat DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, Suara Golkar, Suara Rakyat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Program ‘Ayo Kursus’, Tingkatkan Kompetensi untuk Berkompetisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong peningkatan kompetensi anak usia di bawah 25 tahun melalui program ‘Ayo Kursus’. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi di tengah kompetisi persaingan global, dan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan jumlah wirausaha, dan memperbanyak lulusan siap kerja.

“Program ‘Ayo Kursus’ mendorong anak-anak kita lakukan reskilling dan upskilling, ditingkatkan kompetensinya, diberi keterampilan baru, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” terang Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wartanto, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) episode 9, secara daring, pada Kamis (30/9).

Ia berharap peserta program ‘Ayo Kursus’ bisa mendapatkan kompetensi baru dan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat lebih terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). “Saya berharap DUDI tidak hanya menempatkan mereka sekadar jadi pekerja, tetapi bisa dibimbing supaya bisa berwirausaha,” pesan Wartanto.

Sejalan dengan konsep Merdeka Belajar, program ‘Ayo Kursus’ merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menumbuhkan kembali harapan anak-anak yang putus sekolah agar melanjutkan aktivitas belajar. Program tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi merupakan salah satu solusi untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam mewujudkan Merdeka Belajar.

Sementara itu, Vice President Pupuk Kaltim, Anggoro Wijaya memberikan apresiasi terhadap program ‘Ayo Kursus’. Ia mengakui sangat terbantu dengan program ini, karena mendapatkan tenaga kerja siap pakai. “Program ‘Ayo Kursus’ ini memang dari perusahaan sendiri kebutuhannya, jadi kami bisa mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, dan bisa mengurangi angka pengangguran,” paparnya.

Perwakilan dari Gosbal Barbershop, Gusnur Rocmad Hindri membagikan pengalamannya selama mengikuti pelatihan dan kursus. Menurutnya manfaat program ini adalah untuk meningkatkan jiwa wirausaha, lebih banyak pengetahuan yang ia dapat terutama dalam penerapan cara berbicara di depan umum yang baik. Selain itu, membangun relasi dan mengembangkan bakat, kata Gusnur, menjadi kunci dalam pengembangan usaha. “Bagi saya cara mengembangkan dan menjalin relasi sangat penting untuk ke depannya,” ujar dia.

Wayan Martini Asih, salah satu peserta didik program kursus dan pelatihan membagi kisahnya selama mengikuti kursus dan pelatihan. Dia menjelaskan, ditempatnya mengikuti kursus dan pelatihan selalu menanamkan nilai “REACT”.

“REACT inipun memiliki kepanjangan sendiri. Untuk R, religious obligation di sini seorang yang bekerja di hotel (hotelier) tidak hanya dituntut bekerja secara profesional tetapi harus memiliki jiwa religius yang tinggi. E, effective communication. Sebagai seorang hotelier tentunya sangat dibutuhkan komunikasi yang baik untuk berinteraksi. A, attitude yang paling penting, diajarkan bagaimana bersikap. C, competitive skills, para peserta didik dianjurkan untuk mengembangkan bakat. Poin terakhir T, teamwork menjalin kerja sama,” jelas Wayan.

Untuk diketahui, ‘Ayo Kursus’ terdiri dari dua program, yaitu Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Keduanya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para lulusan vokasi yang ingin menambah keterampilan untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Program ini memberikan kesempatan kepada calon peserta untuk mengikuti kursus pelatihan selama 100-400 jam pembelajaran dengan bantuan dari pemerintah. “Mereka dapat memilih jenis keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat serta konteks daerah masing-masing,” imbuh Wartanto.

Sasaran program ‘Ayo Kursus’ merupakan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, tidak sedang berkuliah, tidak sedang bekerja, dan berusia di bawah 25 tahun. Peserta program ‘Ayo Kursus’ diutamakan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak sedang terdaftar sebagai penerima Kartu Pra-Kerja, dan tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik PKK dan PKW yang sedang berjalan. Pendaftaran peserta Ayo Kursus secara daring melalui laman https://banper.kemendikbudristek.go.id/ayo_kursus.

“Melalui Ayo Kursus diharapkan bisa mendorong dan mewujudkan gerakan Merdeka Belajar melalui keterampilan tambahan yaitu kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha,” pungkas Wartanto. (Arianto)

Read More

PANCASILA SAKTI, Ketua KPK: Mampu Menjadi Energi Pengentasan Laten Korupsi di NKRI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, hari bersejarah yang membuktikan betapa 'sakti' nya Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah kehidupan bagi segenap bangsa, rakyat dan negara Indonesia. 

"Lebih dari setengah abad lalu, Kesaktian Pancasila di uji dan teruji menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten komunis yang menjadi satu dari beragam persoalan besar negara, dimana situasi sosial kemasyarakatan kala itu sangat rentan terfragmentasi," ujar H. Firli Baruri Ketua KPK dalam siaran persnya yang diterima redaksi. Jumat (01/10) 

Firli menuturkan bahwa dari cerita dan catatan sejarah serta rentetan peristiwa kelam laten komunis yang mengancam keutuhan dan masa depan republik ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Kesaktian Pancasila bukan sekedar jargon apalagi dijadikan ajian mandraguna untuk menghadapi berbagai permasalahan besar bangsa. 

Pancasila benar-benar sakti dan berdayaguna bagi kehidupan, keutuhan dan masa depan negara, apabila Ruh yang terpancar dari 5 butir Pancasila, senantiasa dijaga dan mengisi sukma serta relung jiwa setiap anak bangsa di republik ini.

Untuk itu, kata Firli, tanpa harus merubah fundamentalnya, Ruh Pancasila terbukti mampu memberikan kekuatan bagi bangsa ini dalam menghadapi tantangan, dinamika serta ragam persoalan negara sejak zaman dulu hingga masa kini.

"Setelah teruji menjadi solusi pengentasan laten komunis di masa lalu, Ruh dari Kesaktian Pancasila sangat kita butuhkan untuk menangani laten korupsi yang sifatnya mirip-mirip Covid-19 karena kerap berevolusi, mampu bermutasi dan beradaptasi hingga dapat terus hidup dari masa ke masa," terang Firli.

"Lebih buruk dan jahat dari laten komunis, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini adalah permasalahan besar yang menjadi penghalang utama pergerakan segenap eksponen bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara," ungkap Ketua KPK.

Tidak dapat dipungkiri, lanjutnya, tidak sedikit oknum-oknum di negeri ini yang melihat Kesaktian Pancasila sebagai mantra politik saja, dari pada memandangnya sebagai sebuah ideologi sakti, yang seyogianya menjadi landasan hidup dan kehidupan sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia. 

"Akibatnya, laten jahat korupsi lambat laun akan merubahnya menjadi manusia berperilaku koruptif, dimana sudah tidak ada lagi Ruh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, pada dirinya," paparnya.

"Kembali kami ingatkan kepada segenap bangsa Indonesia bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi, adalah pengkhianat Pancasila mengingat kejahatan kemanusiaan ini, jelas sangat bertentangan dengan setiap prinsip atau azaz yang terkandung dalam 5 butir Pancasila," tegas Firli Bahuri.

Bahwa butir pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini seyogianya mengingatkan kita akan nilai-nilai ketuhanan yang senantiasa memberikan tauladan akan kebaikan. 

Dengan meyakini dan mengamalkan nilai ketuhanan yang maha esa maka, kita akan menjaga perilaku dan selalu menjauhi perbuatan buruk termasuk korupsi. 

Kita juga tidak akan ramah dengan hal buruk seperti berperilaku koruptif dan korupsi, karena kita memahami hak-hak orang lain. 

Kita tidak akan mengambil yang bukan hak, dengan begitu kita menjadi manusia yang adil dan beradab, sesuai dengan butir kedua Pancasila.

Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah sila ketiga, Persatuan Indonesia akan terwujud, senantiasa menjadi kekuatan bagi segenap bangsa Indonesia dalam Perang Badar Melawan Korupsi. 

Kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan sekedar merugikan keuangan semata namun dapat menghancurkan tujuan bernegara dan masa depan bangsa. 

"Agar efektif, terukur, cepat dan efisien, perang melawan laten korupsi ini seyogianya harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi dari butir ke empat Pancasila," jelasnya.

Perang bandar melawan korupsi dinegeri ini, tak lain untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seperti yang termaktub dalam butir kelima Pancasila. 

Sungguh jelas dan lugas makna, esensi, tauladan serta nilai-nilai baik yang dapat kita peroleh dari Kesaktian Pancasila, dimana Panca (lima) dan Sila (asas atau prinsip) yang terkandung didalammya telah menjadi satu kesatuan utuh serta saling mengikat untuk kita jadikan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. 

Kesaktian Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tidak hanya perlu di ingat, hanya dikenang atau menjadi bahan perenungan semata. 

Nilai-nilai dari Kesaktian Pancasila sepatutnya kita jiwai dan dijadikan Ruh serta energi untuk membentuk karakter bangsa ini, agar terbebas dari rong-rongan golongan dan paham-paham yang anti terhadap prinsip-prinsip falsafah Pancasila. 

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK telah menjadikan Kesaktian Pancasila sebagai energi terbarukan yang tidak akan pernah habis, sebagai motor untuk mengakselerasi percepatan penanganan laten korupsi di Indonesia. 

Dan sebagai bagian dari penyelenggara negara, pelaksana undang-undang, seluruh ASN yang bertugas di KPK, wajib menjiwai Pancasila saat menjalankan tugas dan kewajiban, dimana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, selalu kami kedepankan dan utamakan. 

Kami ingatkan, tegas Firli, KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen agar terbebas dari rong-rongan dan pengaruh paham-paham tertentu serta kekuasaan apapun, dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara dan Rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di NKRI. 

"Mari bersama kita peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Ruh dan semangat ANTIKORUPSI untuk Indonesia bebas korupsi, sesuai cita-cita, impian dan harapan segenap bangsa di republik ini, demi terwujudnya kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas hingga Pulau Rote," pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Read More

Tolak Holdingisasi PLN, GEKANAS: Listrik untuk Hajat Orang Banyak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Demi melindungi kepentingan dan kemakmuran hajat hidup bangsa dan negara dengan berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 terkait perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dalam hal ini Presiden RI dan DPR RI, bahwa Industri Tenaga Listrik Negara adalah cabang produksi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, sebagaimana tertulis pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 

"Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara wajib menguasai dan mengelola sepenuhnya Listrik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara," kata R. Abdulah, Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional di Jakarta. Jum'at (01/10)

Untuk itu, kata R. Abdulah, Gekanas memahami upaya Pemerintah untuk membentuk Holding Company dengan melakukan penggabungan (Merger) beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan modal usaha dan ketahanan ekonomi BUMN. Sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi negara.

Menurut dia, Terkait Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis lnitial Public Offering (IPO), patut diduga jika hal tersebut akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

Sebab, ujar R. Abdulah, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT. PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, R. Abdulah mengatakan, Gekanas menganggap dengan dilakukannya Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, hal ini makin menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan jika Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Terlebih Privatisasi PT. PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.

Karena itu, dirinya berpesan, masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mencapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham) dan tentu sangat memengaruhi harga jual hasil produksi sekaligus kemampuan daya saing dengan usaha industri sejenis lainnya yang bersumber dari import.

Disisi lain, ia juga mengingatkan, hal tersebut juga berpotensi besar menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk usaha industri, utamanya kelompok masyarakat pekerja/buruh yang mayoritas berpenghasilan Upah Minimum dengan standar Kebutuhan Hidup untuk seorang lajang (bujangan) dan rentan menjadi Orang Miskin Baru (OMB). Belum lagi, jika rencana tersebut tetap dipaksakan maka akan berpotensi makin menambah beban APBN yang saat ini sedang defisit.

Atas dasar hal tersebut, R. Abdulah menegaskan, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menyatakan menolak keras Privatisasi terhadap PT. PLN (Persero) dan:

1. Mendesak Kepala Pemerintahan Negara dalam hal ini Presiden RI harus

mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; Oleh karena itu, wajib sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara;

2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), MPR RI dan DPD RI menjalankan pengawasan melekat secara sungguh-sungguh terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di dalam UU No. 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan.

3. Mendesak Pemerintah bersama DPR RI mengembalikan status PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Tunggal Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Asal tahu saja, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pekerja Indonesian Power (PPIP), Serikat Pekerja Jawa-Bali (SP PJB), Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, dengan tegas mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak secara tegas rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO), yaitu proses penawaran saham perdana pada masyarakat luas dalam Pasar Modal di Bursa Saham terhadap Industri Ketenagalistrikan Negara yang akan dilakukan oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat luas. (Arianto)

Read More

Lazada Dukung Pengrajin Batik Lokal Jadi Raja di Negeri Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyambut Hari Batik Nasional, Lazada sebagai salah satu penyedia layanan eCommerce di Indonesia berkomitmen untuk menjaga kelestarian batik yang merupakan warisan budaya nasional. Lazada telah menjadi rumah bagi pengrajin dan penjual fashion etnik terutama batik di sabuk industri batik seperti Pekalongan dan Cirebon, hingga ke fashion batik ternama yang hadir di LazMall. Secara aktif Lazada mengajak para produsen dan penjual batik untuk bertransformasi digital sekaligus memperluas jangkauan pasar batik di dalam negeri dan Lazada adalah salah satu pelopor Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sejak diluncurkan pada bulan Mei 2020 yang lalu.

Haikal Bekti Anggoro, SVP, Seller Operations, Lazada Indonesia mengatakan, “Penobatan UNESCO merupakan wujud apresiasi dunia terhadap budaya Batik Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Kita bisa melihat meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap batik juga menciptakan peluang bisnis yang lebih besar bagi para penjual dan produsen batik di Indonesia.”

“Oleh karena itu, Lazada terus berupaya mendukung para pengrajin dan penjual batik di Indonesia untuk go digital dan memperluas pasarnya. Bahkan dalam periode Maret 2020 - Juli 2021, Lazada mencatat pertumbuhan jumlah seller secara signifikan di sentra produksi batik di kota Pekalongan dan Cirebon. Sebagai dua kota yang terkenal akan batiknya, Pekalongan mengalami peningkatan jumlah seller sebanyak lebih dari 7 kali lipat, sedangkan Cirebon meningkat sekitar 8 kali lipat,” kata Haikal di Jakarta. Jum'at (01/10)

Salah satu pengrajin batik asal Pekalongan yang menggunakan platform Lazada adalah Batik King Projo dengan brand yang dibangun sejak 2012 silam. Batik King Projo yang merupakan usaha keluarga awalnya berjualan secara offline kemudian melirik platform digital untuk memperluas pasar. Awalnya produk Batik King Projo hanya tersedia melalui gerai dan mitra di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta dan bergantung pada pembeli di gerai serta reseller yang berkunjung ke toko, namun akhirnya memutuskan untuk memperluas jangkauan bisnis melalui platform  eCommerce.

Pada kesempatan yang sama, M. Badrul Falah, pemilik Batik King Projo mengungkapkan, “Pada 2018, saya bergabung ke Lazada untuk menambah pengalaman berjualan di platform eCommerce dan sejak itu penjualan saya meningkat karena bisa berekspansi dengan mendapatkan pembeli serta reseller dari luar Pulau Jawa. Saya ingin mengembalikan roh batik melalui batik tulis, namun saya juga selalu berusaha untuk kreatif dan mengikuti tren kekinian misalnya dengan membuat tas, masker hingga sepatu bermotif batik. Melalui produk-produk yang bisa dipakai seluruh lapisan masyarakat, saya ingin anak-anak muda bisa lebih mencintai batik dan memakai batik dengan bangga.”

Tidak dipungkiri, sejak lama batik dikonotasikan sebagai busana untuk acara-acara formal. Namun kebanggaan terhadap batik semakin tinggi dan batik dipastikan akan ada dalam setiap lemari pakaian di Indonesia. Rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa ini dapat didorong agar lebih kuat dengan ketersediaan ragam pilihan motif, desain, tipe serta fashion batik yang mudah diperoleh oleh siapapun dari manapun.

Salah satu brand batik kekinian yang sudah memiliki banyak outlet offline, Bateeq, yang berasal dari Solo dan bergabung di Lazada sejak 2018, turut merasakan dampak dari digitalisasi dalam meningkatkan penjualan batik sekaligus melestarikan kebudayaan batik, khususnya di mata anak-anak muda.

Sementara itu, Keinda Fauri, Public Relations Bateeq menuturkan, “Bateeq sudah cukup lama memiliki toko offline dan sejak memutuskan untuk hadir di ranah digital dan bergabung di Lazada, Bateeq dapat memperluas jangkauan pasar serta mendorong rasa bangga generasi muda untuk menggunakan batik dengan gaya yang trendi. Kami punya harapan dan keinginan yang besar untuk menjadikan batik sebagai fashion dengan beragam model yang bisa dipakai di segala acara, baik acara formal ataupun acara santai serta menjadikan batik kebanggaan masyarakat Indonesia, bahkan hingga dikenal dan dipakai oleh masyarakat dunia.”

Ketersediaan batik di platform online adalah salah satu cara yang sangat efektif dalam meneruskan budaya Indonesia. Semakin banyak penjual batik dengan berbagai model dan peruntukan, semakin banyak pula yang akan memakainya.

“Lazada sangat mampu menjadi jembatan untuk Batik semakin berkibar dan diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Membuat highlight Batik Day atau mempromosikan brand-brand batik dalam homepage atau pun membuat kategori khusus bisa dijadikan salah satu cara. Semua untuk memberikan edukasi fashion yang mungkin selama ini belum terlalu dikenal dengan baik oleh generasi muda. Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan pengrajin batik untuk jangan pernah berhenti berjuang. Bersama kita bisa jadikan batik menjadi fashion yang awam untuk dipakai di generasi-generasi berikutnya,” tutup Keinda.

Sejalan dengan komitmen untuk menjadikan pengrajin dan penjual lokal sebagai raja di negara sendiri, tahun ini Lazada juga telah menutup akses impor bagi tiga klaster: fashion, makanan dan minuman serta kerajinan tangan. Lazada berharap berbagai program onboarding serta teknologi dalam ekosistem Lazada dapat membantu pengrajin dan penjual batik untuk lebih mudah dalam fokus dalam menjalankan bisnisnya juga dengan memahami tren yang sedang terjadi melalui fitur bisnis analisis di Seller Center.

“Dengan memfasilitasi dan mendukung para pengrajin dan pengusaha batik nasional untuk go digital melalui platform Lazada, kami berharap industri batik kebanggaan juga dapat terus berkembang pesat, sehingga batik selalu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” tutup  Haikal.

Asal tahu saja, Bagi konsumen yang ingin berbelanja batik di Hari Batik Nasional, Lazada menyiapkan berbagai promo menarik dan bebas ongkos kirim. Tak hanya itu, berbagai brand di LazMall juga turut meramaikan Hari Batik Nasional dengan memberikan potongan harga hingga 80% dan voucher bebas ongkir. (Arianto)

Read More