Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Sociolla Gelar Sociolla Beauty Wonderland


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Tren kecantikan selalu berubah, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, dimana kegiatan merawat diri dan kecantikan adalah salah satu alternatif kegiatan yang diminati. Namun, dinamika tren kecantikan ini terkadang membuat kebingungan, apalagi banyak produk baru yang bermunculan.

Untuk menjawab kebutuhan informasi mengenai tren kecantikan dan produk yang dibutuhkan, Sociolla mengadakan kampanye Sociolla Beauty Wonderland. Melalui kampanye ini, para beauty enthusiast bisa mendapatkan informasi terkurasi mengenai berbagai tren serta produk kecantikan dan perawatan diri yang kamu gemari secara lengkap dalam satu aplikasi bernama SOCO serta dimanjakan dengan berbagai promo menarik.

Salah satu tren kecantikan terkini adalah meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap brand kecantikan lokal. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK Indonesia) memproyeksikan adanya peningkatan penjualan brand kecantikan lokal di tahun 2021 ini hingga 7%.

Di Sociolla, penjualan brand kecantikan lokal turut meningkat hingga 66% di tahun 2021 ini. Bahkan belum lama ini, Mother of Pearl, brand lokal garapan beauty influencer ternama Indonesia, yaitu Tasya Farasya, berhasil terjual dalam waktu 8 jam sejak diluncurkan di Sociolla. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa benar adanya peningkatan tren brand kecantikan lokal serta rasa kepercayaan terhadap kualitasnya oleh para beauty enthusiasts di Indonesia.

Chrisanti Indiana - Co-Founder & CMO Social Bella mengatakan, “Sociolla tidak pernah berhenti melakukan yang terbaik untuk memberikan kemudahan serta kenyamanan para konsumen ketika berbelanja produk kecantikan dan perawatan diri favorit mereka. Selain itu, kami juga turut membantu tumbuh kembang brand lokal agar mampu bersaing serta menjangkau pelanggan dengan lebih luas lagi. Memahami adanya peningkatan tren di kalangan para beauty enthusiasts, salah satunya adalah peningkatan ketertarikan terhadap brand lokal, kami turut menyajikan seleksi brand-brand lokal terbaik serta promo menarik setiap harinya melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland di bulan Oktober ini.”

Para beauty enthusiasts dapat menantikan promo pada tanggal 1-17 Oktober untuk brand lokal nge-tren dan terkini yang terkurasi khusus. Di Sociolla Beauty Wonderland kamu bisa menemukan berbagai produk kecantikan serta perawatan diri apapun yang sudah jelas terjamin keasliannya melalui aplikasi SOCO maupun datang langsung ke gerai offline Sociolla setiap harinya. Selain itu, pengalaman belanja para beauty enthusiasts juga akan semakin menyenangkan dengan adanya berbagai promo menarik sebagai berikut:

1-9 Oktober: Diskon hingga 60% dan Voucher hingga Rp 150.000

10 Oktober: Diskon hingga 80%, Promo Pengiriman Gratis Tanpa Syarat, Voucher hingga Rp 1.000.000 serta 10.10 Flash Sale

12-13 Oktober: One Last Sale: Diskon hingga 80% serta Voucher hingga Rp 150.000

“Melalui kampanye Sociolla Beauty Wonderland yang tersedia di sociolla.com maupun gerai offline Sociolla serta aplikasi SOCO, diharapkan para beauty enthusiast dapat menunjukkan kecintaannya terhadap brand lokal serta terus up-to-date dengan tren kecantikan serta perawatan diri terkini tanpa ribet lagi”, tutup Chrisanti. (Arianto)

Share:

HUT TNI KE-76, Ketua KPK: Menjaga Kedaulatan Negeri Dari Korupsi 'Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang'


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Tidak terasa, Tentara Nasional Indonesia (TNI), anak kandung yang dilahirkan dan dibesarkan oleh rakyat Indonesia, hari ini, Selasa 5 Oktober 2021, genap berusia 76 Tahun. 

'Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang' yang di usung sebagai tema besar peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat hanya dengan bersatu, berjuang bersama, Insya Allah kita pasti menang dalam menghadapi dan menyelesaikan ragam persoalan bangsa yang seolah datang silih berganti, seperti situasi pandemi (Covid-19) hingga kejahatan korupsi, yang telah berurat akar di bumi pertiwi. Demikian dikatakan ketua KPK H. Firli Bahuri dalam press releasenya yang diterima redaksi, selasa 05/10 pagi.

Ketua KPK juga menuturkan bahwasanya tema besar tersebut juga mengingatkan kita kembali bahwasanya TNI yang terlahir dari rahim rakyat Indonesia, sejatinya adalah pemersatu, pelindung dan penganyom segenap bangsa di republik ini. 

Saya jadi teringat masa-masa indah bersama para sahabat yang terpanggil menjadi bagian dari abdi negara, dengan mengikuti Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Angkatan 1990 (Tidar 90 Navati AD - Moro 36 AL - Kompak 90 AU - Dhira Brata Polri), yang sangat berkesan bagi kami hingga akhir hayat nanti. Ujarnya.

Masih terngiang ditelinga ini bisikan hingga lantang seruan 'Together Forever, Bersama Selamanya', semboyan AKABRI Angkatan 90 yang dikenal dengan sebutan GELAR 90 (Gema Lembah Tidar 90) yang senantiasa dipekikkan untuk membakar semangat juang kami, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan AKABRI.

"Semboyan inilah yang senantiasa mengiringi suka duka, mulai tangis, canda hingga tawa para taruna Gelar 90, saat jiwa dan raga digembleng oleh pendidik, pengajar dan pelatih serta senior di Akabri, untuk membentuk fisik, watak dan kepribadian kami sebagai seorang abdi negara, agar siap sebagai pemersatu, pelindung dan penganyom segenap bangsa dan rakyat Indonesia," ungkap Firli Bahuri.

"Alhamdulillah, tekad kuat, kerja keras, dedikasi serta pengabdian tanpa batas lulusan Taruna Akabri Angkatan 1990 kepada bangsa dan negara, dapat kita lihat dari capaian kinerja alumnus yang luar biasa, sehingga negara menyematkan pangkat serta menempatkan taruna GELAR 90 untuk memimpin sejumlah pos atau tempat strategis," tuturnya.

Firli juga mengungkap lulusan AKABRI Angkatan 1990, tercatat 90 alumnus menjadi Pejabat Tinggi (Pati) TNI AD dengan rincian 6 orang menyemat pangkat Mayor Jenderal (Mayjen⭐⭐) sebagai Pangdam (Kasuari dan Hasanudin), 1 orang sebagai Deputi 3 Bin, 1 orang menjadi Wadan Pussenif, 1 orang di Ir Kodiklat AD, 1 orang sebagai Pati Ahki Tk 3 dan 25 alumnus lainnya dapat meraih pangkat Brigadir Jenderal (Brigjen ⭐) di lingkungan TNI AD. 

Untuk TNI AL, tercatat 3 orang alumnus Akabri 1990 menyemat pangkat Laksamana Muda (Laksda ⭐⭐) dan 30 orang sebagai Pati di TNI AL. 

Sedangkan di TNI AU, sebanyak 3 orang alumnus Akabri Angkatan 1990 menjadi Pati dengan pangkat Marsekal Muda (Marsda⭐⭐) dan 25 lainnya menyandang pangkat Marsekal Pertama (Marsma⭐) 

Sementara lulusan Akabri Angkatan 90 dari unsur Bhayangkara, tercatat 1 orang menyemat Pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol⭐⭐⭐), 17 berpangkat Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol⭐⭐) dan 41 orang alumnus lainnya menyandang pangkat Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol⭐).

Kembali ke tema besar HUT TNI Ke-76, makna serta nilai-nilai kehidupan seyogianya dapat kita gali dari esensi lahirnya TNI di bumi pertiwi. 

Semangat dan tauladan baik dari figur seorang TNI, sepatutnya dijadikan role model dalam pembentukan sifat, watak dan karakter bagi setiap anak-anak bangsa di republik ini, agar memiliki pandangan serta wawasan kebangsaan yang luas dan senantiasa menjaga integritas sebagai bagian dari eksponen bangsa, yang turut andil dalam mewujudkan tujuan bernegara. 

Esensi dan nilai plus inilah yang kami lihat dari TNI sehingga KPK memerlukan sinergitas dengan TNI dalam menjalankan tugas utama sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Beberapa waktu lalu (21/9) kami menerima kunjungan kerja dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di Gedung KPK, dalam rangka memperkuat sinergitas dan koordinasi upaya pemberantasan korupsi 

Memang betul Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupai belum mengatur koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan militer, karena itulah KPK memiliki kepentingan untuk meningkatkan kerja sama dengan Puspom TNI. 

Akan tetapi, KPK dan Puspom TNI memiliki kaitan yang sangat erat dalam penanganan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP yang telah memberi ruang tentang peradilan koneksitas. 

Dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP juga dimungkinkan tentang pembentukan tim koneksitas atau tim tetap. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI. 

Dengan kunjungan tersebut, akan dirumuskan kerjasama dalam bentuk MoU antara KPK dan Puspom TNI dalam konteks penanganan perkara tindak pidana korupsi. Jika diimplementasikan, tim koneksitas ini bisa berisi gabungan penyidik dari KPK dan Puspom TNI. 

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui salah satu tugas pokok melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanaksn pemberantasan korupsi.

Maka  pelatihan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mengikutsertakan unsur TNI adalah suatu keniscayaan dan wajib dilakukan.

Untuk tahap ini, KPK  akan mendalami kemungkinan prinsip konektivitas penanganan perkara ini terlebih dahulu mengingat pada praktiknya, ruang tersebut belum diberdayakan secara optimal, terangnya.

Baik KPK maupun TNI meyakini sinergitas semangat patriotisme TNI dengan nilai-nilai ANTIKORUPSI yang senantiasa di semai dan ditumbuhkan KPK dalam hati sanubari segenap anak bangsa di republik ini, tentunya akan mengakselerasi setiap upaya pemberantasan korupsi yang telah lama mengakar di NKRI. 

Dirgahayu TNI Ke-76, dengan semangat Bersatu, Berjuang, Kita pasti Menang. Berbekal Marwah TNI yang kuat, hebat, profesional dan menggelorakan selalu Ruh dan nilai-nilai ANTIKORUPSI.

Mari bersama kita jaga kedaulatan negeri ini dari ragam permasalahan bangsa, salah satunya korupsi yang menjadi musuh nyata dan utama dalam mewujudkan tujuan bernegara yang tak lain untuk kesejahteraan dan kemakmuran segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote, pungkas Ketua KPK seranya mengucap salam. (Arianto)

Share:

Sinergi Bea Cukai dan Bareskrim Polri Amankan Sabu dan Ekstasi di Banten


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah terus berupaya melakukan law enforcement untuk melindungi masyarakat dari penyelundupan narkotika serta barang ilegal lainnya. Bersama Bareskrim Polri, Bea Cukai selaku leading sector dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kembali berhasil melakukan penindakan terhadap narkotika jenis sabu dan ekstasi jaringan sindikat narkoba Banten.

Sinergi pelaksanaan law enforcement “war on drugs” antara Bea Cukai dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dalam penindakan kali ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 silam di daerah Ciputat, Tangerang Selatan.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Syarif Hidayat, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Bareskrim Polri pada Senin (04/10) mengungkapkan kronologi penindakan berawal dari informasi intelijen bahwa akan ada transaksi sabu dan ekstasi di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Atas informasi tersebut dilakukan surveillance terhadap terduga yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka ISP dan T yang sedang dalam perjalanan melintasi Jalan KH. Dewantoro, Ciputat menggunakan sepeda motor.

“Dari hasil penggeledahan terhadap kedua tersangka ditemukan barang bukti berupa sabu dan ekstasi di sepeda motor yang dikendarai yang disimpan di dalam kotak makan plastik,” tutur Syarif.

Dari penangkapan ini, petugas kemudian melakukan controlled delivery dan berhasil menahan tersangka SR di salah satu hotel di Serua Indah, Ciputat. Menurut keterangan tersangka, asal usul narkotika tidak diketahui dan pengendali menggunakan jasa kurir untuk melakukan pengiriman.

“Para tersangka diamankan dan dilakukan perhitungan terhadap barang bukti narkotika yang berjumlah 510 gram sabu dan 200 butir ekstasi. Selanjutnya para tersangka berikut barang bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkap Syarif.

Syarif menyatakan bahwa dari penangkapan ini tim berhasil menyelamatkan + 510 (limaratus sepuluh) jiwa manusia, dengan asumsi per orang mengkonsumsi sebanyak  1 gram per hari dan + 200 jiwa manusia, dengan asumsi per orang mengkonsumsi sebanyak  1 butir per hari.

Diharapkan penangkapan semacam ini terus bisa dikembangkan secara profesional, sinergi dan kolaborasi dengan tetap memperhatikan dan mengapresiasi sumbangsih dan pengabdian masyarakat, untuk melindungi generasi penerus bangsa. (Arianto)

Share:

Partai Buruh Siap Ikut Pemilu 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh menyelanggarakan Kongres IV pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta. Dalam Kongres yang diikuti perwakilan dari 34 provinsi dan perwakilan kabupaten dari seluruh Indonesia, berhasil menyurun kepengurusan Komite Eksekutif (Executive Committee – EXCO) untuk periode tahun 2021-2026.

Dalam Kongres Ir. H. Said Iqbal, ME sebagai Presiden Partai Buruh. Sedangkan Wakil Presidennya adalah Agus Supriyadi, SH.,MH, Sekretaris Jenderal adalah Ferri Nuzarli, SE.,SH, Bendahara Umum Luthano Budyanto, SE.Ak.CA. Sementara itu, Sonny Pudjisasono, SH sebagai Ketua Badan Pendiri (Majelis Rakyat), Agus Ruli Ardiansyah sebagai Ketua Majelis Nasional dan Riden Hatam Aziz sebagai Ketua Mahkamah Partai.

“Posisi lengkap kepengurusan Partai Buruh akan disusun oleh tim formatur paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan kongres,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Said Iqbal menjelaskan, bahwa konstituen dari Partai Buruh adalah buruh pabrik, buruh kantor, buruh perempuan, buruh tani, buruh nelayan, buruh guru, buruh migran, TKW, pekerja rumah tangga, supir angkot, supir truk, supir bus, supir kendaraan darat laut udara, pengemudi ojek, pedagang pasar, ibu jamu gendong, ibu pedagang sayur, tukang becak, PKL, pedagang asongan, pelaku UMKM, pelaku multi level marketing, kelompok masyarakat miskin desa, kelompok masyarakat miskin kota, anak muda pencari kerja, mahasiswa dan pelajar yang akan memasuki dunia kerja, anak band, seniman, olahragawan, kaum cerdik pandai dan sarjana yang menginginkan terwujudnya azas negara sejahtera, kaum masyarakat marjinal yang terpinggirkan, penyandang disabilitas, dan kalangan rakyat jelata yang lainnya.

“Disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja adalah pemicu lahirnya Partai Buruh,” kata Said Iqbal. Dengan demikian, partai ini dilahirkan untuk berjuang di parlemen agar tidak terulang kembali kasus seperti omnibus law.

“Bahkan partai buruh akan berjuang membatalkan omnibus law,” tegasnya.

Disampaikan Said Iqbal, semua negara industri pasti memiliki partai buruh sebagai partai klas pekerja yang menggagas terwujudnya walfare state atau negara sejahtera.

“Gerakan buruh, serikat tani, serikat nelayan, forum guru honor, gerakan HAM, masyarakat adat, PKl, bidan, pelaku koperasi UMK, MLM, ojek dan sopir angkot, pedagang pasar, dan masyarakat kecil lainnya, selain bergerak di aksi lapangan juga masuk ke parlemen untuk menyuarakan aspirasasinya dalam mengimbangi kepentingan pemodal,” kata Said Iqbal.

“Partai Buruh sudah menyusun kepengurusan di 100% provinsi (34), 80% kabupaten/kota (409),  40% kecamatan. Sementara itu keanggotaan 1.000 orang di tiap-tiap kab/kota sudah menyebar merata,” lanjutnya.

“Negara sejahtera yang dibangun partai buruh menganut prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta tanggungjawab publik yang diejawantahkan dalam 13 platfom partai buruh.”

“Kongres sudah memutuskan, keuangan partai buruh adalah sistem iuran. Di mana untuk tahap pertama, dari 10 juta buruh, tani, nelayan, guru, dan keluarganya, yang menjadi anggota serikat buruh dan serikat tani; Partai Buruh akan mendidik 100 ribu kader militan dan wajib membayar iuran 50 ribu rupiah setia bulan,” pungkas Said Iqbal. (Arianto)

Share:

Bareskrim Ungkap Peredaran 44 Kg Ganja, 29 Kg Sabu dan 1.300 Butir Ekstasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggelar operasi besar-besaran sejak 25 Agustus hingga 28 September di Aceh, Sumatera, hingga Jakarta dengan total 16 tersangka berikut barang bukti berupa 44 Kilogram (Kg) ganja, 29 Kg sabu dan 1.300 butir ekstasi.

"Kasus pertama, di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang bekerjasama dengan Bea Cukai berhasil diamankan barang bukti sebesar 500 gram sabu dan 200 butir ekstasi serta berhasil menangkap tiga orang inisial PSP, P dan SR," kata Direktur Tipid Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan. Senin (4/10)

Kasus kedua, di Utan Kayu, Jakarta Timur dengan satu tersangka yang merupakan seorang kurir online, AS dan berhasil diamankan 1.300 butir ekstasi atau beratnya 532,96 gram bruto. 

Kasus Ketiga, kami kerjasama dengan Polda Sumbar berhasil mengamankan tujuh orang di Bogor, Jawa Barat serta menyita 47 kilogram ganja dari jaringan Mandailing Natal dan Padang.

Perburuan tak sampai di situ. Brigjen Krisno menuturkan, kami lakukan pembuntutan dari Pulau Sumatera sampai di salah satu hotel daerah Serang, kami menangkap dua orang tersangka R dan WMP dan penerimanya di Jakarta dan pengendalinya di Aceh inisial HS. Kami kerjasama dengan Polda Aceh, dan terakhir kami tangkap pengendali di Jakarta inisial E dan berhasil menyita 29 kilogram sabu," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Startup Anak Bangsa, Klikdaily Memenangkan Lisensi Piala Dunia 2022 dan U-20 2023


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyambut diselenggarakannya kompetisi sepak bola terbesar dunia, Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memenangkan startup Klikdaily sebagai pemegang lisensi utama dari rangkaian FIFA World Cup 2022 dan Piala Dunia U-20 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2022 - 2023. Dengan kemenangan ini, Klikdaily menjadi startup teknologi pertama di Indonesia yang memegang lisensi hak siar untuk Piala Dunia.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat menjadi startup teknologi pertama di Indonesia yang ditunjuk langsung oleh FIFA. Dengan lisensi ini, kami berharap FIFA World Cup dan Klikdaily bisa menjadi salah satu katalis dalam menghidupkan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemic di tahun 2022-2023 nanti”, ujar Amos Gunawan selaku founder dan CEO dari Klikdaily dalam keterangan tertulis. Jum'at (01/10)

Klikdaily merupakan platform teknologi yang mentransformasi UMKM/bisnis mikro di Indonesia. Klikdaily tidak hanya menyediakan platform digital, juga membangun platform fisik dan memberikan solusi end-to-end dari pendanaan, promosi pintar, hingga pemasaran.

“Menariknya, FIFA World Cup tahun 2022 menjadi ajang yang unik karena pertama kalinya diadakan pada bulan Desember di Qatar. Sedangkan Piala Dunia U-20 merupakan kebanggaan tersendiri bagi Indonesia karena pertama kalinya sepanjang sejarah kita menjadi tuan rumah ajang FIFA World Cup. Klikdaily siap untuk memanfaatkan momentum dan mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun pihak swasta untuk berkolaborasi bersama dalam ajang ini”, tambah Amos.

Amos pun memprediksi FIFA World Cup 2022 dan FIFA U-20 World Cup 2023 akan menjadi ajang pesta olahraga terbesar sepanjang sejarah yang ditonton karena rekor tingginya jumlah penonton di kanal digital — didukung pertumbuhan pengguna internet dan smartphone di Indonesia. Proyeksi penonton  di Indonesia pun meningkat hampir dua kali lipat menjadi sekitar 200 juta penonton dengan total jam tayang sebanyak 34 miliar jam, ditonton dari 3 dari 4 penduduk Indonesia.

Sebagai catatan, ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi FIFA U-20 World Cup 2023. Pertandingan ini akan diadakan di 6 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Surakarta, Gianyar, dan Palembang. Dengan total 52 pertandingan, FIFA U-20 World Cup akan diikuti oleh 24 tim nasional. Timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan mendapatkan tempat sebagai tuan rumah.

Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinanti-nantikan dan memiliki jumlah penonton terbesar di dunia, bahkan melebihi Olimpiade. Sebagai perbandingan, Piala Dunia tahun 2018 yang mencatatkan total 3,5 miliar penonton – ditonton hampir setengah jumlah populasi manusia di dunia. Dalam penyiaran 64 pertandingan, rata-rata jumlah penonton untuk setiap pertandingan mencapai 191 juta. Di Indonesia sendiri jumlah penonton piala dunia 2018 adalah 162 juta untuk seluruh pertandingan.

Asal tahu saja, Piala Dunia 2022 di Qatar akan berlangsung selama musim liburan yaitu 21 November 2022 sampai 18 Desember 2022. Berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, FIFA World Cup 2022 akan tayang  di Indonesia pada jam-jam favorit (prime time), yaitu sekitar jam 5 sore hingga tengah malam. (Arianto)

Share:

Permata MHT Gelar Vaksinasi Covid-19 & Santunan Yatim Piatu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Persatuan Masyarakat Jakarta Moh. Husni Thamrin (Permata MHT) berkolaborasi dengan Dewan kota, Bank DKI, Telkom, puskesmas dan semua instansi terkait menggelar vaksinasi Covid-19 & Santunan Yatim Piatu, dalam upaya mendukung percepatan vaksinasi nasional pada Minggu (03/10) di Masjid Baitul Solihin Jagakarsa Jakarta Selatan.

"Percepatan vaksinasi yang digelar oleh Permata MHT adalah dalam rangka membentuk imunitas komunal di wilayah Jagakarsa Jakarta Selatan, sehingga dengan semakin banyaknya warga Jagakarsa Jakarta Selatan yang sudah divaksin, akan segera terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok di Jakarta Selatan," kata H. Marullah Matali, Lc, M. Ag, Ketua Umum Permata MHT Jakarta Selatan kepada awak media di Jakarta.

Menurutnya, Dalam Vaksinasi massal di Masjid Baitul Solihin Jagakarsa Jakarta Selatan menyediakan 150 dosis pertama dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer Dosis I hanya khusus untuk warga Jagakarsa Jakarta salatan..


Dalam kesempatan kali ini, Bang Zain, Dewan kota dan Sekretaris vaksinasi Covid-19 & Santunan Yatim Piatu menyampaikan,”Kegiatan vaksin kolaborasi ini sangat luar biasa. Saya melihat jiwa kemanusiaan anak bangsa yang besar dalam memberikan perhatian kepada anak bangsa yang lainnya sesuai tagline kegiatan "Peduli Sesama". 

"Dengan diberikan vaksin kami berharap dapat meningkatkan Imun para warga Jagakarsa, sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan lebih terproteksi. Namun demikian meskipun telah divaksin, penerapan protokol kesehatan tetap wajib diterapkan dengan disiplin," kata Bang Zain.

"Program vaksinasi sekali lagi tidak bertujuan untuk membuat seseorang menjadi kebal dan terbebas dari Covid 19. Pelaksanaan Vaksinasi tetap harus diiringi protokol kesehatan dengan ketat. Kami berkomitmen untuk tetap membantu program pemerintah dalam melakukan kegiatan vaksinasi selanjutnya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Peringati HUT Ke-14, PPWI Bakal Adakan Konferensi Internasional Pewarta Warga


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga _(International Conference on Citizen Journalism)_ pada tanggal 11 November 2021 mendatang. Konferensi ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 organisasi PPWI.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu, 2 Oktober 2021. “Dalam rangka HUT PPWI tahun 2021 ini, DPN bersama seluruh pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI, yakni tanggal 11 November 2021. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia,” jelas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Terkait dengan tema kegiatan dalam HUT PPWI tahun ini, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu mengatakan bahwa DPN menetapkan tema utama, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. “Sementara itu dari tema besar ini, Panitia Pelaksana kegiatan mengambil sub-tema: Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kita Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi Sesama,” ungkap Wilson Lalengke.

Informasi dan komunikasi, imbuhnya, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia sejak kehadirannya di muka bumi ini hingga ke akhir hayatnya. Informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang selama hidupnya, baik secara personal maupun dalam konteks hidup bersama di dalam suatu masyarakat.

“Pada tataran yang lebih luas, mencakup orang banyak dengan berbagai dinamika persoalan publik, jurnalisme hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi dan komunikasi. Jurnalisme berkembang sesuai tingkatan zamannya, dari yang paling sederhana melalui lambang dan symbol di bebatuan dan/atau dedaunan, hingga ke zaman media massa modern menggunakan fasilitas teknologi canggih berbasis internet saat ini,” tutur tokoh pendiri organisasi jurnalisme warga PPWI di Indonesia itu.

Ketersediaan fasilitas komunikasi publik berbasis internet memungkinkan semua orang dapat melibatkan diri menjadi jurnalis, yang dalam istilah populernya disebut jurnalis warga atau pewarta warga _(citizen journalist)_. Dalam konteks ini, setiap orang dapat berbagi informasi dari, oleh, dan untuk komunitasnya masing-masing; juga untuk masyarakat suatu bangsa dan komunitas internasional. Jurnalisme warga membuka ruang tak terbatas bagi setiap orang di muka bumi ini untuk saling terhubung tanpa sekat-sekat apapun, baik secara geografis-politik maupun perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pada dasarnya, secara sadar atau tidak, jurnalisme merupakan alat yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk menciptakan sebuah kondisi sosial kemasyarakatan yang diinginkan. Dengan kata lain, jurnalisme adalah alat rekayasa sosial _(social engineering)_. Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) lahir sebagai sebuah wadah bagi penyemaian, penumbuhan, dan pemeliharaan idealisme yang dikandung oleh jurnalisme berbasis warga masyarakat agar alat rekayasa sosial ini dapat berfungsi dan mencapai sasaran yang diinginkan masyarakat, bukan semata hasil pemikiran dan kehendak sekelompok orang atau pihak tertentu.

“PPWI yang dideklarasikan pada 11 November 2007 di Jakarta mengusung visi untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cakap-media atau cerdas informasi, yakni warga yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab dalam berbagi informasi melalui media massa serta mampu merespon dengan benar setiap informasi yang diperoleh dari media massa. Bagi PPWI, media massa adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah dalam berbagi informasi kepada khalayak ramai, termasuk di dalamnya media sosial dan peralatan elektronik yang digunakan dalam jejaring komunikasi massa, seperti handphone beraplikasi komunikasi massal,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Subbid Program pada Unit Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat Jenderal DPD-RI ini.

Dalam perkembangannya, sambung Lalengke, PPWI tidak saja bergerak dalam bidang komunikasi dan media massa ala jurnalisme warga, tetapi juga mengimplementasikan berbagai informasi yang diberitakan atau disebarluaskannya melalui media kepada publik. Para anggota dan pengurus PPWI adalah perencana, penggerak, dan pelaksana berbagai kegiatan produktif di tengah-tengah komunitasnya di berbagai bidang pembangunan. Kegiatan-kegiatan kreatif tersebut menjadi sumber utama informasi dan data yang akan diberitakannya di media masing-masing.

“Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadi tulang punggung media massa pewarta warga, tahun 2021 ini PPWI telah merambah ke manca negara. Saat ini, telah ada 8 (delapan) Kantor Perwakilan PPWI di luar negeri, yakni Lebanon, Arab Saudi, Oman, Mesir, Libya, Chad, Somalia, dan Iraq. Selain itu, para anggota PPWI juga telah ada di puluhan negara sahabat, antara lain di Jepang, Hongkong, Taiwan, Belanda, dan Prancis. Teman-teman pengurus dan anggota PPWI di luar negeri itu nanti akan ikut serta dalam konferensi internasional perwarta warga yang bakal diselenggarakan nanti,” tutup Wilson Lalengke yang mengaku ingin agar setiap orang di permukaan bumi ini dapat saling mengenal dan membantu satu dengan yang lainnya. (Arianto)

Share:

Hari Jadi Bea Cukai ke-75, Menteri Keuangan Sri Mulyani Beri Apresiasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bea Cukai kembali memperingati hari jadinya yang ke-75 pada tanggal 01 Oktober 2021. Peringatan ulang tahun kali ini, dimeriahkan dalam acara virtual bertajuk “Menampi Masa Kumpulkan Asa, Bea Cukai Untuk Indonesia” yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan jajarannya, Direktur Jenderal Bea Cukai, serta pejabat dan pegawai dari Kantor Bea Cukai seluruh Indonesia, pada hari Sabtu (02/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengapresiasi peran dan tugas penting Bea Cukai pada tahun ini khususnya dalam masa pandemi Bea Cukai sebagai institusi yang bekerja di garis depan terus melakukan tugas pelayanan, menjaga perekonomian dan melindungi masyarakat serta industri.

“Bea cukai sebagai salah satu institusi di garda depan terus memperlancar arus barang terutama barang-barang di bidang kesehatan yang dibutuhkan dalam peran menghadapi pandemi Covid-19. Impor alat kesehatan, vaksin, oksigen dan obat-obatan semuanya difasilitasi dengan cermat dan baik oleh jajaran Bea Cukai,” ujar Sri Mulyani.

Meskipun masih di situasi pandemi, Sri Mulyani juga menghargai langkah-langkah seluruh Kanwil dan kantor pelayanan Bea Cukai yang terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi dengan membangun dan mendorong ekspor dari seluruh komoditas yang ada di Indonesia pada saat pemulihan ekonomi dunia terjadi. Menurutnya, hal ini membutuhkan suatu kecermatan di dalam memberikan pelayanan. Momentum pemulihan ekonomi secara dunia sedang terjadi dan oleh karena itu permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi Indonesia juga akan mengalami kenaikan. 

“Dapat dilihat pertumbuhan ekspor yang bahkan mencapai diatas 50% hingga neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus terbesar dalam sejarahnya. Ini menggambarkan bahwa gerak dari ekspor dan impor telah meningkat secara sungguh luar biasa,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Bea Cukai terus melakukan langkah-langkah untuk keamanan terhadap penerimaan maupun di dalam menangani berbagai isu terkait cukai ilegal. Kegiatan yang dilakukan tidak pernah kendur meskipun menghadapi Covid-19. “Untuk itu, saya sangat menghargai upaya kepemimpinan Anda semua, itu adalah suatu sumbangan yang sungguh berarti bagi republik Indonesia.” 

Sri Mulyani juga mengapresiasi Bea Cukai yang melakukan berbagai pembinaan bagi industri dan pelaku ekonomi untuk tujuan-tujuan ekspor, baik kawasan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) yang memiliki kontribusi hingga 45% dari total ekspor nasional, maupun perusahaan yang belum berada di dalam kawasan tersebut. 

Patroli laut dan patroli Bea Cukai lainnya untuk pengawasan barang-barang ilegal, baik itu rokok ilegal, narkoba, dan berbagai bahan-bahan yang membahayakan masyarakat, merupakan salah satu prestasi dan sekaligus tantangan bagi jajaran Bea Cukai. “Saya melihat tindakan-tindakan untuk pengawasan dan juga untuk melakukan penegakan hukum dilakukan oleh aparat Bea Cukai dari tahun ke tahun yang terus meningkat.”

Bea Cukai juga terus menjaga kontribusinya terhadap penerimaan negara. Penerimaan-penerimaan yang terus sampai hari ini tetap jalan secara optimal, hingga 31 Agustus lalu 73,5% target dari APBN tahun ini telah tercapai dan didorong oleh pertumbuhan dari sisi kepabeanan 11,8%, bea keluar melonjak hingga diatas 890% akibat pemulihan ekonomi dan kenaikan dari komoditas, dan di bidang cukai tumbuh 17,7%.

“Ini adalah hal yang luar biasa positif, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih dari Kementerian Keuangan dan negara kepada para pimpinan dan seluruh jajaran di Bea Cukai. Pertahankan prestasi Anda dan terus perbaiki, itu adalah sesuatu yang sangat berarti bagi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Ia menyampaikan, untuk tahun 2021 ini diharapkan target penerimaan negara bisa dicapai, meskipun dengan pertumbuhan yang memang cukup ambisius. Namun melihat pemulihan ekonomi, Sri Mulyani percaya hal itu bisa dicapai oleh seluruh jajaran Bea Cukai. Dan tidak fokus hanya untuk mengumpulkan penerimaan negara, melainkan memulihkan ekonomi. 

“Oleh karena itu, seluruh jajaran harus terus melihat secara cermat bagaimana ekonomi dapat tumbuh dan pulih, memanfaatkan momentum pemulihan global, mengaitkan dan menjahit kegiatan produksi di dalam global value change, menciptakan nilai tambah sehingga kita mendapatkan tidak hanya dari sisi ekonomi namun masyarakat mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kesempatan kerja dan kemakmuran,” harap Sri Mulyani.

Pada akhir sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan, Bea Cukai pada usia ke-75 tahun telah mencapai banyak sekali prestasi, dan terus harus melakukan reformasi, namun reformasi adalah tugas terus-menerus yang harus diemban dan dipelihara. 

“Sebagai organisasi yang ada di garis depan, Bea Cukai harus terus memperbaiki diri. Satu, di bidang penguatan integritas dan kelembagaan, kedua, terus memperbaiki pelayanan dan pemeriksaan, ketiga, mencegah dan melakukan penindakan yang efektif, dan keempat menjaga penerimaan negara dan mendukung perekonomian secara optimal,” pesannya. (Arianto)








Share:

Menhan Prabowo Tinjau Kesiapan RS Modular untuk PON di Merauke



Duta Nusantara Merdeka | Merauke 
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bersama jajaran Kementerian Pertahanan (Kemhan), melakukan rangkaian kunjungan kerja ke Papua, dimulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2021.

Setibanya di Bandar Udara Mopah Merauke, Jumat (1/10),Menhan beserta jajaran Kemhan, disambut Komandan Lanud JA. Dimara Merauke, Kolonel (Pnb) A. Gogot Winardi bersama sejumlah tokoh adat Papua.

Mengawali rangkaian kegiatan, Menhan Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit Modular LB Moerdani, sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang disiapkan untuk menunjang pelaksanaan PON ke XX.

Rumah Sakit Modular yang akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo penggunaannya, memiliki kapasitas 200 kamar yang dibangun dalam 20 hari oleh Kemhan, disiapkan untuk menunjang PON XX, utamanya penanganan darurat dan Covid-19, yang berlokasi di Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua.

Selain ke Merauke, Menhan juga dijadwalkan menghadiri acara Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura. (Arianto)

Share:

Fahira Idris Berikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Keluarga Besar Golkar DKI Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris pada Sabtu (2/10) kunjungi lokasi Vaksinasi Covid-19 di Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 4 Jakarta Pusat bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang didampingi oleh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco dan Judistira Hermawan yang juga Ketua Harian Partai Golkar DKI Jakarta, hadir juga Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar DKI Jakarta Elfrans Golkari Silalahi yang juga Ketua Pelaksana Vaksinasi Golkar DKI Jakarta bersama Panitia Vaksinasi Covid-19 Ibu Rahmi Intan Yahya dan Ibu Neneng Saadah. 

Kunjungan kali ini sekaligus memberikan Piagam Penghargaan DPD RI kepada Pengurus Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang digarda terdepan dalam upaya mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan membentuk Kekebalan kelompok atau (herd immunity). 

Bahkan, Fahira Idris sangat mengapresiasi Program DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang sudah masuk fase bulan kedua secara rutin setiap hari Sabtu dan Minggu. 

"Partai di DKI Jakarta hanya Golkar yang melangsungkan Program Vaksinasi Covid-19 masuk ke bulan kedua, setiap Sabtu Minggu, kalau masih ada tetangga atau keluarga warga DKI Jakarta atau daerah Penyangga ada yang belum Vaksin, Yuk datangi Kantor Golkar DKI Jakarta setiap Sabtu-Minggu Program ini sampai Akhir Bulan Oktober 2021," ujar Fahira Idris dilokasi Vaksin Partai Golkar.

Selain itu, Fahira Idris juga melihat Proses Kegiatan Vaksinasi Partai Golkar dari Pendaftaran, Pengecekan Kesehatan dan hingga tempat Vaksin untuk warga. Kegiatan yang sangat super ketat, bagus dari Alur Proses Pendaftaran hingga Vaksinasi Covid-19, sangat jelas Alurnya dan bagus Prokesnya.

Fahira Idris menambahkan, Kantor Golkar DPD DKI Jakarta sangat Asri dan Pas untuk Lokasi Vaksinasi Covid-19, Panitia menjaga Peserta dengan Protokol Kesehatan yang ketat, diatur antar Jarak yang bagus hingga Adem berada di Kantor Golkar DKI Jakarta karena masih banyaknya pepohonan yang membuat sejuk.

"Terima kasih Pak Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Bang Ahmed Zaki Iskandar dan Keluarga Partai Golkar DKI Jakarta atas Program Vaksinasi Covid-19 pada warga DKI Jakarta, sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang mewakili masyarakat DKI Jakarta, kami Bangga pada Golkar DKI Jakarta dan Terima kasih telah membantu masyarakat DKI Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya, Suara Golkar, Suara Rakyat," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Program ‘Ayo Kursus’, Tingkatkan Kompetensi untuk Berkompetisi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong peningkatan kompetensi anak usia di bawah 25 tahun melalui program ‘Ayo Kursus’. Program tersebut menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi di tengah kompetisi persaingan global, dan dapat menekan angka pengangguran, meningkatkan jumlah wirausaha, dan memperbanyak lulusan siap kerja.

“Program ‘Ayo Kursus’ mendorong anak-anak kita lakukan reskilling dan upskilling, ditingkatkan kompetensinya, diberi keterampilan baru, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” terang Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek, Wartanto, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) episode 9, secara daring, pada Kamis (30/9).

Ia berharap peserta program ‘Ayo Kursus’ bisa mendapatkan kompetensi baru dan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat lebih terserap ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). “Saya berharap DUDI tidak hanya menempatkan mereka sekadar jadi pekerja, tetapi bisa dibimbing supaya bisa berwirausaha,” pesan Wartanto.

Sejalan dengan konsep Merdeka Belajar, program ‘Ayo Kursus’ merupakan upaya Kemendikbudristek untuk menumbuhkan kembali harapan anak-anak yang putus sekolah agar melanjutkan aktivitas belajar. Program tersebut menjadi bukti bahwa pendidikan vokasi merupakan salah satu solusi untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dalam mewujudkan Merdeka Belajar.

Sementara itu, Vice President Pupuk Kaltim, Anggoro Wijaya memberikan apresiasi terhadap program ‘Ayo Kursus’. Ia mengakui sangat terbantu dengan program ini, karena mendapatkan tenaga kerja siap pakai. “Program ‘Ayo Kursus’ ini memang dari perusahaan sendiri kebutuhannya, jadi kami bisa mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, dan bisa mengurangi angka pengangguran,” paparnya.

Perwakilan dari Gosbal Barbershop, Gusnur Rocmad Hindri membagikan pengalamannya selama mengikuti pelatihan dan kursus. Menurutnya manfaat program ini adalah untuk meningkatkan jiwa wirausaha, lebih banyak pengetahuan yang ia dapat terutama dalam penerapan cara berbicara di depan umum yang baik. Selain itu, membangun relasi dan mengembangkan bakat, kata Gusnur, menjadi kunci dalam pengembangan usaha. “Bagi saya cara mengembangkan dan menjalin relasi sangat penting untuk ke depannya,” ujar dia.

Wayan Martini Asih, salah satu peserta didik program kursus dan pelatihan membagi kisahnya selama mengikuti kursus dan pelatihan. Dia menjelaskan, ditempatnya mengikuti kursus dan pelatihan selalu menanamkan nilai “REACT”.

“REACT inipun memiliki kepanjangan sendiri. Untuk R, religious obligation di sini seorang yang bekerja di hotel (hotelier) tidak hanya dituntut bekerja secara profesional tetapi harus memiliki jiwa religius yang tinggi. E, effective communication. Sebagai seorang hotelier tentunya sangat dibutuhkan komunikasi yang baik untuk berinteraksi. A, attitude yang paling penting, diajarkan bagaimana bersikap. C, competitive skills, para peserta didik dianjurkan untuk mengembangkan bakat. Poin terakhir T, teamwork menjalin kerja sama,” jelas Wayan.

Untuk diketahui, ‘Ayo Kursus’ terdiri dari dua program, yaitu Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW). Keduanya bertujuan untuk memberikan peluang kepada para lulusan vokasi yang ingin menambah keterampilan untuk bisa bekerja dan berwirausaha. Program ini memberikan kesempatan kepada calon peserta untuk mengikuti kursus pelatihan selama 100-400 jam pembelajaran dengan bantuan dari pemerintah. “Mereka dapat memilih jenis keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan minat serta konteks daerah masing-masing,” imbuh Wartanto.

Sasaran program ‘Ayo Kursus’ merupakan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, tidak sedang berkuliah, tidak sedang bekerja, dan berusia di bawah 25 tahun. Peserta program ‘Ayo Kursus’ diutamakan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak sedang terdaftar sebagai penerima Kartu Pra-Kerja, dan tidak sedang terdaftar sebagai peserta didik PKK dan PKW yang sedang berjalan. Pendaftaran peserta Ayo Kursus secara daring melalui laman https://banper.kemendikbudristek.go.id/ayo_kursus.

“Melalui Ayo Kursus diharapkan bisa mendorong dan mewujudkan gerakan Merdeka Belajar melalui keterampilan tambahan yaitu kecakapan kerja dan kecakapan wirausaha,” pungkas Wartanto. (Arianto)

Share:

PANCASILA SAKTI, Ketua KPK: Mampu Menjadi Energi Pengentasan Laten Korupsi di NKRI



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, hari bersejarah yang membuktikan betapa 'sakti' nya Pancasila, sebagai ideologi dan falsafah kehidupan bagi segenap bangsa, rakyat dan negara Indonesia. 

"Lebih dari setengah abad lalu, Kesaktian Pancasila di uji dan teruji menyelamatkan bangsa ini dari bahaya laten komunis yang menjadi satu dari beragam persoalan besar negara, dimana situasi sosial kemasyarakatan kala itu sangat rentan terfragmentasi," ujar H. Firli Baruri Ketua KPK dalam siaran persnya yang diterima redaksi. Jumat (01/10) 

Firli menuturkan bahwa dari cerita dan catatan sejarah serta rentetan peristiwa kelam laten komunis yang mengancam keutuhan dan masa depan republik ini, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Kesaktian Pancasila bukan sekedar jargon apalagi dijadikan ajian mandraguna untuk menghadapi berbagai permasalahan besar bangsa. 

Pancasila benar-benar sakti dan berdayaguna bagi kehidupan, keutuhan dan masa depan negara, apabila Ruh yang terpancar dari 5 butir Pancasila, senantiasa dijaga dan mengisi sukma serta relung jiwa setiap anak bangsa di republik ini.

Untuk itu, kata Firli, tanpa harus merubah fundamentalnya, Ruh Pancasila terbukti mampu memberikan kekuatan bagi bangsa ini dalam menghadapi tantangan, dinamika serta ragam persoalan negara sejak zaman dulu hingga masa kini.

"Setelah teruji menjadi solusi pengentasan laten komunis di masa lalu, Ruh dari Kesaktian Pancasila sangat kita butuhkan untuk menangani laten korupsi yang sifatnya mirip-mirip Covid-19 karena kerap berevolusi, mampu bermutasi dan beradaptasi hingga dapat terus hidup dari masa ke masa," terang Firli.

"Lebih buruk dan jahat dari laten komunis, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini adalah permasalahan besar yang menjadi penghalang utama pergerakan segenap eksponen bangsa dalam mewujudkan tujuan bernegara," ungkap Ketua KPK.

Tidak dapat dipungkiri, lanjutnya, tidak sedikit oknum-oknum di negeri ini yang melihat Kesaktian Pancasila sebagai mantra politik saja, dari pada memandangnya sebagai sebuah ideologi sakti, yang seyogianya menjadi landasan hidup dan kehidupan sebagai salah satu bagian dari bangsa Indonesia. 

"Akibatnya, laten jahat korupsi lambat laun akan merubahnya menjadi manusia berperilaku koruptif, dimana sudah tidak ada lagi Ruh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, pada dirinya," paparnya.

"Kembali kami ingatkan kepada segenap bangsa Indonesia bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi, adalah pengkhianat Pancasila mengingat kejahatan kemanusiaan ini, jelas sangat bertentangan dengan setiap prinsip atau azaz yang terkandung dalam 5 butir Pancasila," tegas Firli Bahuri.

Bahwa butir pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini seyogianya mengingatkan kita akan nilai-nilai ketuhanan yang senantiasa memberikan tauladan akan kebaikan. 

Dengan meyakini dan mengamalkan nilai ketuhanan yang maha esa maka, kita akan menjaga perilaku dan selalu menjauhi perbuatan buruk termasuk korupsi. 

Kita juga tidak akan ramah dengan hal buruk seperti berperilaku koruptif dan korupsi, karena kita memahami hak-hak orang lain. 

Kita tidak akan mengambil yang bukan hak, dengan begitu kita menjadi manusia yang adil dan beradab, sesuai dengan butir kedua Pancasila.

Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah sila ketiga, Persatuan Indonesia akan terwujud, senantiasa menjadi kekuatan bagi segenap bangsa Indonesia dalam Perang Badar Melawan Korupsi. 

Kejahatan kemanusiaan yang dampak destruktifnya bukan sekedar merugikan keuangan semata namun dapat menghancurkan tujuan bernegara dan masa depan bangsa. 

"Agar efektif, terukur, cepat dan efisien, perang melawan laten korupsi ini seyogianya harus dilakukan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi dari butir ke empat Pancasila," jelasnya.

Perang bandar melawan korupsi dinegeri ini, tak lain untuk mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seperti yang termaktub dalam butir kelima Pancasila. 

Sungguh jelas dan lugas makna, esensi, tauladan serta nilai-nilai baik yang dapat kita peroleh dari Kesaktian Pancasila, dimana Panca (lima) dan Sila (asas atau prinsip) yang terkandung didalammya telah menjadi satu kesatuan utuh serta saling mengikat untuk kita jadikan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. 

Kesaktian Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tidak hanya perlu di ingat, hanya dikenang atau menjadi bahan perenungan semata. 

Nilai-nilai dari Kesaktian Pancasila sepatutnya kita jiwai dan dijadikan Ruh serta energi untuk membentuk karakter bangsa ini, agar terbebas dari rong-rongan golongan dan paham-paham yang anti terhadap prinsip-prinsip falsafah Pancasila. 

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK telah menjadikan Kesaktian Pancasila sebagai energi terbarukan yang tidak akan pernah habis, sebagai motor untuk mengakselerasi percepatan penanganan laten korupsi di Indonesia. 

Dan sebagai bagian dari penyelenggara negara, pelaksana undang-undang, seluruh ASN yang bertugas di KPK, wajib menjiwai Pancasila saat menjalankan tugas dan kewajiban, dimana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, selalu kami kedepankan dan utamakan. 

Kami ingatkan, tegas Firli, KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen agar terbebas dari rong-rongan dan pengaruh paham-paham tertentu serta kekuasaan apapun, dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara dan Rakyat Indonesia sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di NKRI. 

"Mari bersama kita peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan Ruh dan semangat ANTIKORUPSI untuk Indonesia bebas korupsi, sesuai cita-cita, impian dan harapan segenap bangsa di republik ini, demi terwujudnya kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Miangas hingga Pulau Rote," pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Share:

Tolak Holdingisasi PLN, GEKANAS: Listrik untuk Hajat Orang Banyak


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Demi melindungi kepentingan dan kemakmuran hajat hidup bangsa dan negara dengan berdasarkan Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 terkait perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan Penyelenggara Negara dalam hal ini Presiden RI dan DPR RI, bahwa Industri Tenaga Listrik Negara adalah cabang produksi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, sebagaimana tertulis pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. 

"Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara wajib menguasai dan mengelola sepenuhnya Listrik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara," kata R. Abdulah, Koordinator Presidium Gerakan Kesejahteraan Nasional di Jakarta. Jum'at (01/10)

Untuk itu, kata R. Abdulah, Gekanas memahami upaya Pemerintah untuk membentuk Holding Company dengan melakukan penggabungan (Merger) beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk penguatan modal usaha dan ketahanan ekonomi BUMN. Sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan amanat dan perintah konstitusi negara.

Menurut dia, Terkait Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis lnitial Public Offering (IPO), patut diduga jika hal tersebut akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

Sebab, ujar R. Abdulah, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT. PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

Lebih lanjut, R. Abdulah mengatakan, Gekanas menganggap dengan dilakukannya Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, hal ini makin menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan jika Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Terlebih Privatisasi PT. PLN membawa konsekuensi berorientasi mengejar keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran pemilik saham.

Karena itu, dirinya berpesan, masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mencapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham) dan tentu sangat memengaruhi harga jual hasil produksi sekaligus kemampuan daya saing dengan usaha industri sejenis lainnya yang bersumber dari import.

Disisi lain, ia juga mengingatkan, hal tersebut juga berpotensi besar menurunkan kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk usaha industri, utamanya kelompok masyarakat pekerja/buruh yang mayoritas berpenghasilan Upah Minimum dengan standar Kebutuhan Hidup untuk seorang lajang (bujangan) dan rentan menjadi Orang Miskin Baru (OMB). Belum lagi, jika rencana tersebut tetap dipaksakan maka akan berpotensi makin menambah beban APBN yang saat ini sedang defisit.

Atas dasar hal tersebut, R. Abdulah menegaskan, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menyatakan menolak keras Privatisasi terhadap PT. PLN (Persero) dan:

1. Mendesak Kepala Pemerintahan Negara dalam hal ini Presiden RI harus
mengembalikan kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945; Oleh karena itu, wajib sepenuhnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara;

2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI), MPR RI dan DPD RI menjalankan pengawasan melekat secara sungguh-sungguh terhadap implementasi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di dalam UU No. 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan.

3. Mendesak Pemerintah bersama DPR RI mengembalikan status PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Kuasa Tunggal Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Asal tahu saja, Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat Pekerja PLN (SP PLN), Persatuan Pekerja Indonesian Power (PPIP), Serikat Pekerja Jawa-Bali (SP PJB), Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, dengan tegas mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak secara tegas rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO), yaitu proses penawaran saham perdana pada masyarakat luas dalam Pasar Modal di Bursa Saham terhadap Industri Ketenagalistrikan Negara yang akan dilakukan oleh pemerintah agar tidak merugikan masyarakat luas. (Arianto)

Share:

Lazada Dukung Pengrajin Batik Lokal Jadi Raja di Negeri Sendiri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyambut Hari Batik Nasional, Lazada sebagai salah satu penyedia layanan eCommerce di Indonesia berkomitmen untuk menjaga kelestarian batik yang merupakan warisan budaya nasional. Lazada telah menjadi rumah bagi pengrajin dan penjual fashion etnik terutama batik di sabuk industri batik seperti Pekalongan dan Cirebon, hingga ke fashion batik ternama yang hadir di LazMall. Secara aktif Lazada mengajak para produsen dan penjual batik untuk bertransformasi digital sekaligus memperluas jangkauan pasar batik di dalam negeri dan Lazada adalah salah satu pelopor Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sejak diluncurkan pada bulan Mei 2020 yang lalu.

Haikal Bekti Anggoro, SVP, Seller Operations, Lazada Indonesia mengatakan, “Penobatan UNESCO merupakan wujud apresiasi dunia terhadap budaya Batik Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun dan merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Kita bisa melihat meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap batik juga menciptakan peluang bisnis yang lebih besar bagi para penjual dan produsen batik di Indonesia.”

“Oleh karena itu, Lazada terus berupaya mendukung para pengrajin dan penjual batik di Indonesia untuk go digital dan memperluas pasarnya. Bahkan dalam periode Maret 2020 - Juli 2021, Lazada mencatat pertumbuhan jumlah seller secara signifikan di sentra produksi batik di kota Pekalongan dan Cirebon. Sebagai dua kota yang terkenal akan batiknya, Pekalongan mengalami peningkatan jumlah seller sebanyak lebih dari 7 kali lipat, sedangkan Cirebon meningkat sekitar 8 kali lipat,” kata Haikal di Jakarta. Jum'at (01/10)

Salah satu pengrajin batik asal Pekalongan yang menggunakan platform Lazada adalah Batik King Projo dengan brand yang dibangun sejak 2012 silam. Batik King Projo yang merupakan usaha keluarga awalnya berjualan secara offline kemudian melirik platform digital untuk memperluas pasar. Awalnya produk Batik King Projo hanya tersedia melalui gerai dan mitra di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta dan bergantung pada pembeli di gerai serta reseller yang berkunjung ke toko, namun akhirnya memutuskan untuk memperluas jangkauan bisnis melalui platform  eCommerce.

Pada kesempatan yang sama, M. Badrul Falah, pemilik Batik King Projo mengungkapkan, “Pada 2018, saya bergabung ke Lazada untuk menambah pengalaman berjualan di platform eCommerce dan sejak itu penjualan saya meningkat karena bisa berekspansi dengan mendapatkan pembeli serta reseller dari luar Pulau Jawa. Saya ingin mengembalikan roh batik melalui batik tulis, namun saya juga selalu berusaha untuk kreatif dan mengikuti tren kekinian misalnya dengan membuat tas, masker hingga sepatu bermotif batik. Melalui produk-produk yang bisa dipakai seluruh lapisan masyarakat, saya ingin anak-anak muda bisa lebih mencintai batik dan memakai batik dengan bangga.”

Tidak dipungkiri, sejak lama batik dikonotasikan sebagai busana untuk acara-acara formal. Namun kebanggaan terhadap batik semakin tinggi dan batik dipastikan akan ada dalam setiap lemari pakaian di Indonesia. Rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa ini dapat didorong agar lebih kuat dengan ketersediaan ragam pilihan motif, desain, tipe serta fashion batik yang mudah diperoleh oleh siapapun dari manapun.

Salah satu brand batik kekinian yang sudah memiliki banyak outlet offline, Bateeq, yang berasal dari Solo dan bergabung di Lazada sejak 2018, turut merasakan dampak dari digitalisasi dalam meningkatkan penjualan batik sekaligus melestarikan kebudayaan batik, khususnya di mata anak-anak muda.

Sementara itu, Keinda Fauri, Public Relations Bateeq menuturkan, “Bateeq sudah cukup lama memiliki toko offline dan sejak memutuskan untuk hadir di ranah digital dan bergabung di Lazada, Bateeq dapat memperluas jangkauan pasar serta mendorong rasa bangga generasi muda untuk menggunakan batik dengan gaya yang trendi. Kami punya harapan dan keinginan yang besar untuk menjadikan batik sebagai fashion dengan beragam model yang bisa dipakai di segala acara, baik acara formal ataupun acara santai serta menjadikan batik kebanggaan masyarakat Indonesia, bahkan hingga dikenal dan dipakai oleh masyarakat dunia.”

Ketersediaan batik di platform online adalah salah satu cara yang sangat efektif dalam meneruskan budaya Indonesia. Semakin banyak penjual batik dengan berbagai model dan peruntukan, semakin banyak pula yang akan memakainya.

“Lazada sangat mampu menjadi jembatan untuk Batik semakin berkibar dan diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda. Membuat highlight Batik Day atau mempromosikan brand-brand batik dalam homepage atau pun membuat kategori khusus bisa dijadikan salah satu cara. Semua untuk memberikan edukasi fashion yang mungkin selama ini belum terlalu dikenal dengan baik oleh generasi muda. Oleh karena itu kami mengajak rekan-rekan pengrajin batik untuk jangan pernah berhenti berjuang. Bersama kita bisa jadikan batik menjadi fashion yang awam untuk dipakai di generasi-generasi berikutnya,” tutup Keinda.

Sejalan dengan komitmen untuk menjadikan pengrajin dan penjual lokal sebagai raja di negara sendiri, tahun ini Lazada juga telah menutup akses impor bagi tiga klaster: fashion, makanan dan minuman serta kerajinan tangan. Lazada berharap berbagai program onboarding serta teknologi dalam ekosistem Lazada dapat membantu pengrajin dan penjual batik untuk lebih mudah dalam fokus dalam menjalankan bisnisnya juga dengan memahami tren yang sedang terjadi melalui fitur bisnis analisis di Seller Center.

“Dengan memfasilitasi dan mendukung para pengrajin dan pengusaha batik nasional untuk go digital melalui platform Lazada, kami berharap industri batik kebanggaan juga dapat terus berkembang pesat, sehingga batik selalu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia,” tutup  Haikal.

Asal tahu saja, Bagi konsumen yang ingin berbelanja batik di Hari Batik Nasional, Lazada menyiapkan berbagai promo menarik dan bebas ongkos kirim. Tak hanya itu, berbagai brand di LazMall juga turut meramaikan Hari Batik Nasional dengan memberikan potongan harga hingga 80% dan voucher bebas ongkir. (Arianto)

Share:

Chicco Jerikho Ajak Penonton Maknai Kebebasan Berpendapat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Aum! film kolaborasi perdana Jefri Nichol dan Chicco Jerikho tayang di Bioskop Online mulai hari ini, 30 September 2021. Lewat film yang disutradari oleh Bambank “Ipoenk” K.M. ini, Jefri Nichol dan Chicco Jerikho mengajak penonton untuk memaknai kembali ar dari perjuangan dan kebebasan berpendapat.

Bukan cuma sekedar film, tapi Aum! sampai meninggalkan kesan tersendiri bagi pemainnya. Seper yang dialami oleh Chicco Jerikho, di mana ia sampai memiliki pandangan baru tentang ar kebebasan setelah bermain di film ini. Ia menjadi lebih bersyukur dengan kondisi saat ini, di mana ia diberi kebebasan dalam berkarya.

“Gue jadi lebih bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, maunya manfaan sebaik mungkin. Kita buat itu jauh lebih baik karena kita dak dibatasi, dak seper dulu. Karena itu berkaryalah sampai kemana mana,” ungkap Chicco Jerikho. Jum'at (30/09)

Selain pesan perjuangan yang kuat, penayangan Aum! juga memiliki sisi menarik tersendiri. Karena di hari pertama penayangannya, film Aum! berhasil menjadi trending topic Twier. Seper apakah kira-kira film Aum! secara keseluruhan, dan apakah pesannya tepat dengan tujuannya sebagai refleksi tentang kebebasan berpendapat?

Agar dak penasaran segera tonton dan beli ketnya di Bioskop Online, dengan harga ket Rp20.000. Jefri Nichol, sebagai salah satu pemain di film Aum! mengajak penonton untuk menyaksikan film ini secara legal di Bioskop Online.

“Semoga film ini menjadi sesuatu yang menarik. Semoga terhibur dengan film Aum! Ini, bisa dibilang ini warna baru, experience yang baru keka nonton film dan yang terpenng jangan nonton film bajakan,” tutur Jefri Nichol.

Bukan cuma melihat aksi Jefri Nichol dan Chicco Jerikho yang saling memukau, dalam film Aum! penonton juga akan menyaksikan akting aktor pendukung seperti Agnes Natasya dan Aksara Dena. Segera tonton Aum! di Bioskop Online, yang bisa diakses melalui situs www.bioskoponline.com dan juga melalui aplikasi, yang dapat diunduh di App Store dan Google Play Store. (Arianto)

Share:

Wapres Undang Investor Global Berinvestasi Industri Halal di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Sidoarjo 
Karena potensinya yang besar, pengembangan Industri halal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan sektor industri di Indonesia. Pengembangan tersebut meliputi sisi fasilitas, pengurusan administrasi, hingga hal teknis seperti sertifikasi halal. Sebab, pengembangan yang baik dapat menjadi modal dasar untuk menarik minat investor dan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

“Investor global jangan ragu-ragu [untuk berinvestasi] karena kita memiliki potensi yang besar, kita mampu untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia,” tutur Wapres saat memberikan keterangan kepada awak media usai meninjau Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock, Sidoarjo, Jawa Timur (30/09/21).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, saat ini sudah ada beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, seperti Tiongkok, Brasil, dan negara di wilayah Timur Tengah. Ketertarikan investor tersebut pun ia yakini karena Indonesia memiliki potensi yang baik ke depannya.

“Berinvestasi di Indonesia, saya kira sesuatu yang sangat menjanjikan untuk investor dari mana pun,” tegas Wapres.

Adapun salah satu potensi yang sudah diakui dunia, tambah Wapres, adalah sertifikasi halal yang diakui di seluruh dunia.

“Sertifikat kita itu kan diakui di seluruh dunia, kualitas kita juga terjaga, begitu juga dengan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga berpotensi pada beberapa sub sektor industri halal seperti produk makanan, minuman, fesyen, dan farmasi yang turut serta dipamerkan pada ajang internasional Dubai Expo 2020 di bulan Oktober ini.

“Potensi kita itu menyangkut produk-produk makanan dan minuman, fesyen, farmasi, dan obat-obatan. Kita juga ikut dalam Dubai Expo bulan ini,” jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, dalam kunjungan ke KIH Safe n Lock Sidoarjo kali ini, Wapres ingin memastikan kesiapan KIH baik dari sisi SDM maupun SDA yang dimiliki.

“Saya melihat persiapan ini karena kita memiliki potensi besar, baik SDA-nya maupun juga para pengusaha yang selama ini belum kita kembangkan,” kata Wapres.

Menutup keterangannya, Wapres menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan KIH dapat berperan dalam pengembangan industri halal Indonesia di tingkat dunia.

“Potensi kita besar sekali, kita memiliki sumber daya yang besar, kita merupakan konsumen terbesar di dunia. Maka, kita bangun kawasan-kawasan industri dengan berbagai fasilitas supaya memenuhi standar internasional," pungkas Wapres.

Asal tahu saja, pemerintah saat ini secara masif sedang melakukan pengembangan industri halal di Indonesia. Selain melakukan promosi melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, upaya pengembangan juga dilakukan dengan membangun Kawasan Industri Halal di beberapa daerah seperti Banten dan Bintan. (Arianto)

Share:

30 September, Ketua KPK H. Firli Bahuri: Bersama Kita Ganyang dan Hancurkan Laten Korupsi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Hari ini, bangsa kita kembali memperingati  peristiwa berdarah yang menjadi catatan kelam bagi republik ini, yakin Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S PKI). 

"Dalam catatan sejarah, laten komunis yang dibiarkan dapat merubah sikap, perilaku dan paradigma seseorang hingga kehilangan akal dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia, hingga tega melakukan sesuatu hal yang keji dan pilu diluar batas pri kemanusiaan," kata Ketua KPK H. Firli Bahuri, Kamis 30/09.

Tidak sedikit nilai-nilai kehidupan yang dapat kita gali dari rentetan sejarah hitam ini.

Adapun, salah satunya cara menyikapi bahayanya suatu laten yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, agama, budaya, moral dan etika, namun dianggap sebagai kultur atau budaya bangsa sehingga menjadi hal biasa dan menjadi kebiasaan ditengah masyarakat Indonesia. 

"Korupsi adalah contoh nyata sebuah laten jahat yang awalnya tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan namun sekarang muncul setelah dianggap sebagai budaya hingga menjadi kebiasaan dan sesuatu hal yang biasa di negeri ini," ungkap Firli. 

"Maka, jika dibiarkan perilaku koruptif lambat laun menjadi kelaziman yang zolim".

Karena, lanjutnya...bukan hanya merusak sendi-sendi perekonomian semata namun dapat merusak hingga menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tidak ada kata lain, tegas ketua KPK, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini, harus dibasmi tumpas mulai jantung hingga akar-akarnya sampai tuntas dan tidak berbekas.

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif dan konsistensi nasional seluruh eksponen bangsa dan negara, agar penanganan kejahatan korupsi mulai hulu hingga hilir berjalan efektif, tepat, cepat dan efisien. 

Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK tentu harus terlebih dahulu terbebas dari laten atau paham-paham tertentu yang bertentangan dengan NKRI, falsafah Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. 

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK wajib 'Merah Putih', setia mengabdi kepada NKRI, bukan laten atau kepada paham-paham tertentu.

"Tegak lurus dengan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku, fokus dalam jihad menumpas korupsi yang kami pandang bukan sekedar tugas atau kewajiban semata namun ladang amal sebagai bekal di akhirat nanti," jelasnya.

"Sekaligus mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 1945". 

"Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dengan segenap eksponen serta elemen bangsa dan rakyat Indonesia, adalah wujud nyata dari upaya dan komitmen kita bersama untuk menghancurkan laten korupsi dan perilaku koruptif yang menjadi tembok besar bagi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang cerdas, aman, damai serta berkeadilan, dapat kita raih dengan memberikan sumbangsih apapun dalam upaya luar biasa kita bersama menumpas laten korupsi dan perilaku koruptif. 

Melihat destruktifnya dampak korupsi, kami memandang kejahatan kemanusiaan ini lebih keji dari laten apapun yang pernah ada di bumi pertiwi, karena siapapun yang menganut paham laten korupsi, jelas telah menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan pada dirinya, telah mengingkari nilai-nilai agama dan ketuhanan yang dipercayainya dan yang pasti telah mengkhianati bangsa serta negaranya. 

Mari, kita jadikan momentum peringatan tragedi berdarah G30S PKI, untuk menggelorakan selalu semangat dan Ruh kesetiasn kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang Sah.

Menumbuhsuburkan semangat Bhineka Tunggal Ika dan nilai budaya ANTIKORUPSI dalam menumpas laten korupsi yang terlanjur menggurita di republik ini.

Hal tersebut tentunya untuk mewujudkan cita-cita, mimpi dan impian Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Indonesia sejahtera, Indonesia yang adil dan Makmur, Indonesia Damai dan Berkeadilan, yang dapat kita raih apabila NKRI benar-benar lepas dari laten korupsi," pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Share:

Peran Penting Teknologi dalam Pemilu dan Pilkada di Era Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting menjelaskan, teknologi berperan penting dalan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada masa pandemi. Saat ini tak bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada tanpa teknologi. KPU sendiri telah banyak memanfaatkan sistem teknologi informasi yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

"Teknologi ini tentu harus bisa diakomodir dalam peraturan perundang-undangan," katanya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19" Sesi VII pada Kamis (30/9/2021). 

Di masa pandemi sendiri, KPU menghindari interaksi secara langsung dalam seluruh tahapan Pemilu. Juga perlu mempersiapkan protokol kesehatan sebagaimana Pilkada 2020. Dalam pemanfaatan teknologi, juga perlu menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan serta kebermanfaatan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemilu. "Mengedepankan transparansi dalam seluruh proses tahapan pemilu maupun pemilihan yang kita selenggarakan, apalagi di masa pandemi," ujarnya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Endro S. Yahman. Menurutnya, infrastruktur IT (Teknologi Informasi) berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelalsanaan Pemilu dan Pilkada pada masa Revolusi 4.0. "Infrastruktur IT ini harus menjadi syarat mutlak, bagaimana ini menjamin transparansi (dengan) kesiapan infrastruktur IT. Ini suara rakyat, jangan sampai dimanipulasi," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyoroti bagaimana akuntabilitas terjamin dan bagaimana masyarakat memperoleh haknya di era digital. Dalam dunia digital seperti kampanye, rentan hoaks dan ujaran kebencian. Untuk itu, diperlukan payung hukum terkait hal-hal yang bersifat digital tersebut dalam pelaksanaan Pemilu. "Perubahan interaksi antara kandidat, partai, caleg, dengan pemilih yang menjadi terbatas dan lebih digital," katanya. 

Ia menambahkan, saat ini belum ada yang mampu memprediksi dengan jelas kapan pandemi berakhir. Meski kasus Covid-19 melandai dan vaksin meningkat, belum ada jaminan untuk bebas dari pandemi. 

"Terkait Pemilu dan Pilkada, pandemi tak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak-hak konstitusional dan menurunkan kualitas demokrasi. Sesuai pengalaman Pilkada 2020, implikasinya harus dipersiapkan dengan skenario sejak dini," pungkasnya. (Arianto)

Share:

MIPI Gelar Webinar Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19 Sesi VII


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19" Sesi VII. Webinar yang dilaksanakan pada Kamis (30/9/2021) ini menghadirkan tujuh narasumber: Zulfikar Arse Sadikin (Anggota DPR RI Fraksi Golkar), Endro Suswantoro Y (Anggota DPR RI Fraksi PDI-P), Evi Novida Ginting M (Anggota Komisi Pemilihan Umum/KPU RI), Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI), Arif Susanto (Analis Politik Exposit Strategic), Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate), dan Rahmat Hollyson (Ketua Bidang Penerbitan dan Penghargaan MIPI).

Wakil Ketua IV MIPI Masrich dalam sambutannya mengatakan, sesi VII webinar ini merupakan kesinambungan dari tema yang sama terkait Pemilu dan Pilkada. Webinar menjadi tindak lanjut MIPI dalam memberikan edukasi, media interaksi, dan diskusi bagi masyarakat. "Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan dan program pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah secara serentak," katanya.

Menurut Masrich, ada beberapa hal yang sangat menarik untuk didiskusikan terkait data-data atau informasi yang sudah didapatkan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Jika memperhatikan data, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 berjumlah sekitar 192,8 juta pemilih di dalam negeri dan di luar negeri. "Ini merupakan suara-suara yang patut kita perhatikan karena merupakan warga negara yang istilahnya menyampaikan hak politiknya," tuturnya.

Namun dari jumlah DPT tersebut, pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jumlah partisipan masih di angka sekitar 158 juta, dan masih bisa dikriteriakan lagi dalam suara yang sah dan tidak sah. Dari suara tidak sah tersebut perlu ada kajian dan strategi agar suara tidak sah berkurang.

Lanjut Masrich, perlu terapi-terapi tertentu yang diupayakan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatasi hal itu. Seperti optimalisasi kegiatan sosialisasi sampai tingkat desa, RT, dan RW. Bagaimana melibatkan peran semua stakeholder agar masyarakat memahami tata cara memberikan pilihannya dalam pemilu.

Lebih lanjut, menurut Masrich, perlu dipikirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban politik bagi masyarakat. Kewajiban politik masyarakat seperti mendatangi TPS dan mampu melakukan pilihannya sesuai ketentuan yang sudah diatur penyelenggara pemilu. "Ini menjadi bahan pertimbangan kajian ke depan, bagaimana ada perimbangan antara hak dan kewajiban politik masyarakat, karena kewajiban politik ini dalam rangka melihat bangsa dan negaranya sendiri untuk lebih baik," ucapnya.

Terkait tahapan-tahapan pemilu, lanjut Masrich, makin ada titik terang terkait pelaksanaan. Kegiatan yang dianggap penting perlu dipersiapkan sedini mungkin untuk disusun. Terutama agenda yang membutuhkan waktu banyak. Pada situasi pandemi Covid-19 pula, tahapan perlu disederhanakan untuk menghindari terjadinya kerumunan. "Di masa Covid ini, kita harus tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan secara maksimal," tandasnya. (Arianto)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini