Duta Nusantara Merdeka

Chicco Jerikho Ajak Penonton Maknai Kebebasan Berpendapat

Redaksi DNM10/01/2021 09:25:00 AMFilm Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Aum! film kolaborasi perdana Jefri Nichol dan Chicco Jerikho tayang di Bioskop Online mulai hari ini, 30 September 2021. Lewat film yang disutradari oleh Bambank “Ipoenk” K.M. ini, Jefri Nichol dan Chicco Jerikho mengajak penonton untuk memaknai kembali ar dari perjuangan dan kebebasan berpendapat.

Bukan cuma sekedar film, tapi Aum! sampai meninggalkan kesan tersendiri bagi pemainnya. Seper yang dialami oleh Chicco Jerikho, di mana ia sampai memiliki pandangan baru tentang ar kebebasan setelah bermain di film ini. Ia menjadi lebih bersyukur dengan kondisi saat ini, di mana ia diberi kebebasan dalam berkarya.

“Gue jadi lebih bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, maunya manfaan sebaik mungkin. Kita buat itu jauh lebih baik karena kita dak dibatasi, dak seper dulu. Karena itu berkaryalah sampai kemana mana,” ungkap Chicco Jerikho. Jum'at (30/09)

Selain pesan perjuangan yang kuat, penayangan Aum! juga memiliki sisi menarik tersendiri. Karena di hari pertama penayangannya, film Aum! berhasil menjadi trending topic Twier. Seper apakah kira-kira film Aum! secara keseluruhan, dan apakah pesannya tepat dengan tujuannya sebagai refleksi tentang kebebasan berpendapat?

Agar dak penasaran segera tonton dan beli ketnya di Bioskop Online, dengan harga ket Rp20.000. Jefri Nichol, sebagai salah satu pemain di film Aum! mengajak penonton untuk menyaksikan film ini secara legal di Bioskop Online.

“Semoga film ini menjadi sesuatu yang menarik. Semoga terhibur dengan film Aum! Ini, bisa dibilang ini warna baru, experience yang baru keka nonton film dan yang terpenng jangan nonton film bajakan,” tutur Jefri Nichol.

Bukan cuma melihat aksi Jefri Nichol dan Chicco Jerikho yang saling memukau, dalam film Aum! penonton juga akan menyaksikan akting aktor pendukung seperti Agnes Natasya dan Aksara Dena. Segera tonton Aum! di Bioskop Online, yang bisa diakses melalui situs www.bioskoponline.com dan juga melalui aplikasi, yang dapat diunduh di App Store dan Google Play Store. (Arianto)

Wapres Undang Investor Global Berinvestasi Industri Halal di Indonesia

Redaksi DNM10/01/2021 09:03:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Sidoarjo

Karena potensinya yang besar, pengembangan Industri halal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memajukan sektor industri di Indonesia. Pengembangan tersebut meliputi sisi fasilitas, pengurusan administrasi, hingga hal teknis seperti sertifikasi halal. Sebab, pengembangan yang baik dapat menjadi modal dasar untuk menarik minat investor dan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

“Investor global jangan ragu-ragu [untuk berinvestasi] karena kita memiliki potensi yang besar, kita mampu untuk menjadi produsen halal terbesar di dunia,” tutur Wapres saat memberikan keterangan kepada awak media usai meninjau Kawasan Industri Halal (KIH) Safe n Lock, Sidoarjo, Jawa Timur (30/09/21).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, saat ini sudah ada beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, seperti Tiongkok, Brasil, dan negara di wilayah Timur Tengah. Ketertarikan investor tersebut pun ia yakini karena Indonesia memiliki potensi yang baik ke depannya.

“Berinvestasi di Indonesia, saya kira sesuatu yang sangat menjanjikan untuk investor dari mana pun,” tegas Wapres.

Adapun salah satu potensi yang sudah diakui dunia, tambah Wapres, adalah sertifikasi halal yang diakui di seluruh dunia.

“Sertifikat kita itu kan diakui di seluruh dunia, kualitas kita juga terjaga, begitu juga dengan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Indonesia juga berpotensi pada beberapa sub sektor industri halal seperti produk makanan, minuman, fesyen, dan farmasi yang turut serta dipamerkan pada ajang internasional Dubai Expo 2020 di bulan Oktober ini.

“Potensi kita itu menyangkut produk-produk makanan dan minuman, fesyen, farmasi, dan obat-obatan. Kita juga ikut dalam Dubai Expo bulan ini,” jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama, dalam kunjungan ke KIH Safe n Lock Sidoarjo kali ini, Wapres ingin memastikan kesiapan KIH baik dari sisi SDM maupun SDA yang dimiliki.

“Saya melihat persiapan ini karena kita memiliki potensi besar, baik SDA-nya maupun juga para pengusaha yang selama ini belum kita kembangkan,” kata Wapres.

Menutup keterangannya, Wapres menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan KIH dapat berperan dalam pengembangan industri halal Indonesia di tingkat dunia.

“Potensi kita besar sekali, kita memiliki sumber daya yang besar, kita merupakan konsumen terbesar di dunia. Maka, kita bangun kawasan-kawasan industri dengan berbagai fasilitas supaya memenuhi standar internasional," pungkas Wapres.

Asal tahu saja, pemerintah saat ini secara masif sedang melakukan pengembangan industri halal di Indonesia. Selain melakukan promosi melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, upaya pengembangan juga dilakukan dengan membangun Kawasan Industri Halal di beberapa daerah seperti Banten dan Bintan. (Arianto)

30 September, Ketua KPK H. Firli Bahuri: Bersama Kita Ganyang dan Hancurkan Laten Korupsi

Redaksi DNM10/01/2021 08:59:00 AMKPK Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari ini, bangsa kita kembali memperingati peristiwa berdarah yang menjadi catatan kelam bagi republik ini, yakin Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S PKI).

"Dalam catatan sejarah, laten komunis yang dibiarkan dapat merubah sikap, perilaku dan paradigma seseorang hingga kehilangan akal dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia, hingga tega melakukan sesuatu hal yang keji dan pilu diluar batas pri kemanusiaan," kata Ketua KPK H. Firli Bahuri, Kamis 30/09.

Tidak sedikit nilai-nilai kehidupan yang dapat kita gali dari rentetan sejarah hitam ini.

Adapun, salah satunya cara menyikapi bahayanya suatu laten yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, agama, budaya, moral dan etika, namun dianggap sebagai kultur atau budaya bangsa sehingga menjadi hal biasa dan menjadi kebiasaan ditengah masyarakat Indonesia.

"Korupsi adalah contoh nyata sebuah laten jahat yang awalnya tersembunyi, terpendam, tidak kelihatan namun sekarang muncul setelah dianggap sebagai budaya hingga menjadi kebiasaan dan sesuatu hal yang biasa di negeri ini," ungkap Firli.

"Maka, jika dibiarkan perilaku koruptif lambat laun menjadi kelaziman yang zolim".

Karena, lanjutnya...bukan hanya merusak sendi-sendi perekonomian semata namun dapat merusak hingga menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak ada kata lain, tegas ketua KPK, laten korupsi yang telah berurat akar di republik ini, harus dibasmi tumpas mulai jantung hingga akar-akarnya sampai tuntas dan tidak berbekas.

Sama halnya dengan laten komunis, pengentasan laten korupsi jelas membutuhkan peran aktif dan konsistensi nasional seluruh eksponen bangsa dan negara, agar penanganan kejahatan korupsi mulai hulu hingga hilir berjalan efektif, tepat, cepat dan efisien.

Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, KPK tentu harus terlebih dahulu terbebas dari laten atau paham-paham tertentu yang bertentangan dengan NKRI, falsafah Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai kebangsaan lainnya.

Sebagai abdi negara, segenap insan KPK wajib 'Merah Putih', setia mengabdi kepada NKRI, bukan laten atau kepada paham-paham tertentu.

"Tegak lurus dengan undang-undang, hukum dan peraturan yang berlaku, fokus dalam jihad menumpas korupsi yang kami pandang bukan sekedar tugas atau kewajiban semata namun ladang amal sebagai bekal di akhirat nanti," jelasnya.

"Sekaligus mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam mukadimah UUD 1945".

"Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dengan segenap eksponen serta elemen bangsa dan rakyat Indonesia, adalah wujud nyata dari upaya dan komitmen kita bersama untuk menghancurkan laten korupsi dan perilaku koruptif yang menjadi tembok besar bagi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mulai Miangas hingga Pulau Rote dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang cerdas, aman, damai serta berkeadilan, dapat kita raih dengan memberikan sumbangsih apapun dalam upaya luar biasa kita bersama menumpas laten korupsi dan perilaku koruptif.

Melihat destruktifnya dampak korupsi, kami memandang kejahatan kemanusiaan ini lebih keji dari laten apapun yang pernah ada di bumi pertiwi, karena siapapun yang menganut paham laten korupsi, jelas telah menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan pada dirinya, telah mengingkari nilai-nilai agama dan ketuhanan yang dipercayainya dan yang pasti telah mengkhianati bangsa serta negaranya.

Mari, kita jadikan momentum peringatan tragedi berdarah G30S PKI, untuk menggelorakan selalu semangat dan Ruh kesetiasn kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang Sah.

Menumbuhsuburkan semangat Bhineka Tunggal Ika dan nilai budaya ANTIKORUPSI dalam menumpas laten korupsi yang terlanjur menggurita di republik ini.

Hal tersebut tentunya untuk mewujudkan cita-cita, mimpi dan impian Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Indonesia sejahtera, Indonesia yang adil dan Makmur, Indonesia Damai dan Berkeadilan, yang dapat kita raih apabila NKRI benar-benar lepas dari laten korupsi," pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Peran Penting Teknologi dalam Pemilu dan Pilkada di Era Pandemi

Redaksi DNM10/01/2021 08:02:00 AMNasional, Seminar Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting menjelaskan, teknologi berperan penting dalan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada masa pandemi. Saat ini tak bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada tanpa teknologi. KPU sendiri telah banyak memanfaatkan sistem teknologi informasi yang bertujuan agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

"Teknologi ini tentu harus bisa diakomodir dalam peraturan perundang-undangan," katanya dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19" Sesi VII pada Kamis (30/9/2021).

Di masa pandemi sendiri, KPU menghindari interaksi secara langsung dalam seluruh tahapan Pemilu. Juga perlu mempersiapkan protokol kesehatan sebagaimana Pilkada 2020. Dalam pemanfaatan teknologi, juga perlu menjaga prinsip-prinsip kerahasiaan serta kebermanfaatan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemilu. "Mengedepankan transparansi dalam seluruh proses tahapan pemilu maupun pemilihan yang kita selenggarakan, apalagi di masa pandemi," ujarnya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Endro S. Yahman. Menurutnya, infrastruktur IT (Teknologi Informasi) berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelalsanaan Pemilu dan Pilkada pada masa Revolusi 4.0. "Infrastruktur IT ini harus menjadi syarat mutlak, bagaimana ini menjamin transparansi (dengan) kesiapan infrastruktur IT. Ini suara rakyat, jangan sampai dimanipulasi," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyoroti bagaimana akuntabilitas terjamin dan bagaimana masyarakat memperoleh haknya di era digital. Dalam dunia digital seperti kampanye, rentan hoaks dan ujaran kebencian. Untuk itu, diperlukan payung hukum terkait hal-hal yang bersifat digital tersebut dalam pelaksanaan Pemilu. "Perubahan interaksi antara kandidat, partai, caleg, dengan pemilih yang menjadi terbatas dan lebih digital," katanya.

Ia menambahkan, saat ini belum ada yang mampu memprediksi dengan jelas kapan pandemi berakhir. Meski kasus Covid-19 melandai dan vaksin meningkat, belum ada jaminan untuk bebas dari pandemi.

"Terkait Pemilu dan Pilkada, pandemi tak boleh menjadi alasan untuk melanggar hak-hak konstitusional dan menurunkan kualitas demokrasi. Sesuai pengalaman Pilkada 2020, implikasinya harus dipersiapkan dengan skenario sejak dini," pungkasnya. (Arianto)

MIPI Gelar Webinar Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19 Sesi VII

Redaksi DNM10/01/2021 07:56:00 AMNasional, Seminar Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk "Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19" Sesi VII. Webinar yang dilaksanakan pada Kamis (30/9/2021) ini menghadirkan tujuh narasumber: Zulfikar Arse Sadikin (Anggota DPR RI Fraksi Golkar), Endro Suswantoro Y (Anggota DPR RI Fraksi PDI-P), Evi Novida Ginting M (Anggota Komisi Pemilihan Umum/KPU RI), Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI), Arif Susanto (Analis Politik Exposit Strategic), Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate), dan Rahmat Hollyson (Ketua Bidang Penerbitan dan Penghargaan MIPI).

Wakil Ketua IV MIPI Masrich dalam sambutannya mengatakan, sesi VII webinar ini merupakan kesinambungan dari tema yang sama terkait Pemilu dan Pilkada. Webinar menjadi tindak lanjut MIPI dalam memberikan edukasi, media interaksi, dan diskusi bagi masyarakat. "Dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kebijakan dan program pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah secara serentak," katanya.

Menurut Masrich, ada beberapa hal yang sangat menarik untuk didiskusikan terkait data-data atau informasi yang sudah didapatkan pada pelaksanaan Pemilu 2019. Jika memperhatikan data, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2019 berjumlah sekitar 192,8 juta pemilih di dalam negeri dan di luar negeri. "Ini merupakan suara-suara yang patut kita perhatikan karena merupakan warga negara yang istilahnya menyampaikan hak politiknya," tuturnya.

Namun dari jumlah DPT tersebut, pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jumlah partisipan masih di angka sekitar 158 juta, dan masih bisa dikriteriakan lagi dalam suara yang sah dan tidak sah. Dari suara tidak sah tersebut perlu ada kajian dan strategi agar suara tidak sah berkurang.

Lanjut Masrich, perlu terapi-terapi tertentu yang diupayakan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatasi hal itu. Seperti optimalisasi kegiatan sosialisasi sampai tingkat desa, RT, dan RW. Bagaimana melibatkan peran semua stakeholder agar masyarakat memahami tata cara memberikan pilihannya dalam pemilu.

Lebih lanjut, menurut Masrich, perlu dipikirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban politik bagi masyarakat. Kewajiban politik masyarakat seperti mendatangi TPS dan mampu melakukan pilihannya sesuai ketentuan yang sudah diatur penyelenggara pemilu. "Ini menjadi bahan pertimbangan kajian ke depan, bagaimana ada perimbangan antara hak dan kewajiban politik masyarakat, karena kewajiban politik ini dalam rangka melihat bangsa dan negaranya sendiri untuk lebih baik," ucapnya.

Terkait tahapan-tahapan pemilu, lanjut Masrich, makin ada titik terang terkait pelaksanaan. Kegiatan yang dianggap penting perlu dipersiapkan sedini mungkin untuk disusun. Terutama agenda yang membutuhkan waktu banyak. Pada situasi pandemi Covid-19 pula, tahapan perlu disederhanakan untuk menghindari terjadinya kerumunan. "Di masa Covid ini, kita harus tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan secara maksimal," tandasnya. (Arianto)

Lawatan Ke Istanbul, Eddy Ganefo Bersama Delegasi kukuhkan KADIN Indonesia Komite Turki

Redaksi DNM9/30/2021 10:52:00 AMNasional, Organisasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pekan kemarin KADIN Indonesia dibawah kepemimpinan Eddy Ganefo bersama rombongan bertolak ke Istanbul dalam rangka menjalin sinergitas dengan Turki, Adapun dalam lawatannya Eddy Ganefo juga melakukan pengukuhan KADIN Indonesia Komite Turki pada hari Minggu 25 September 2021.

Dalam sambutanya Eddy menyampaikan bahwa pelaku hubungan luar negeri bukan hanya tugas eksekutif, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri saja, akan tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat sipil dan swasta.

"Meski terbentang oleh jarak sekitar 9 ribu kilometer secara geografis tidak menyurutkan KADIN Indonesia untuk dapat memperkuat hubungan dengan Turki khususnya hubungan dalam bidang ekonomi," kata Eddy.

Selain sebagai sesama anggota G20, sambungnya. Turki merupakan negara kunci bagi Indonesia untuk menjangkau pasar Timur Tengah dan Eropa, dan sebaliknya Indonesia juga merupakan salah satu negara kunci bagi Turki untuk mencapai pasar ASEAN, ungkap ketua Umum KADIN Indonesia.

Adapun dalam hubungan perdagangan baik Expor maupun Impor kedua negara mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, namun demikian masih banyak ruang dan peluang untuk tumbuh dan bekerjasama dalam kerjasama perdagangan kedua negara.

Ketua Umum KADIN Indonesia Eddy ganefo berharap bahwa dengan diresmikannya KADIN Indonesia Komite Turki menjadi potensi untuk meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia - Turki, bahkan dengan Nigeria dan negara-negara di Eropa Timur.

"Hal ini juga akan menunjukkan komitmen kami terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil dan bebas," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KADIN Indonesia Komite Turki M. Alpian Halili yang baru saja dikukuhkan menuturkan bahwa Pembentukan KADIN Indonesia Komite Turki ditahun 2021 juga bertepatan dengan momentum peringatan ke-71 hubungan formal diplomasi bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Turki.

"Sebagaimana diketahui bahwa Turki dan Indonesia adalah dua negara populasi muslim besar dan demokrasi modern dikawasan negara-negara mayoritas muslim tersebut," terang Alpian.

Maka untuk itu, sebagai sub organisasi KADIN Indonesia yang mengurusi hubungan perdagangan wilayah negara Asia dan Eropa Timur, Alpian menginginkan keberadaan KADIN Indonesia Komite Turki menjadi katalisator bagi pengusaha-pengusaha yang berada pada area kerja kami.

"Sehingga peluang-peluang yang telah ada akan segera terserap dengan baik dan bisa menciptakan peluang-peluang baru lainnya yang lebih mengakomodir keinginan baik dari pemerintah maupun pihak pengusaha," harapnya.

Hubungan antara Indonesia dan Turki yang sudah erat diberbagai bidang, baik perdagangan, budaya, politik, dan sosial.

Tentunya hal tersebut diharapkan menjadi pintu masuk perdagangan Indonesia untuk wilayah Eropa Timur dan sekitarnya.

Dan semoga kiranya KADIN Komite Turki dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, ucapnya seranya mengakhiri.

Turut dalam lawatan KADIN Indonesia ke Istanbul diantaranya Dewan Penasehat Hasnaeni, para wakil ketua umum Nur Kholis, M Mufti Mubarok, Satiti Handini, Jemmy Tumimomor, Andi Junaidi serta beberapa komtap dan staff KADIN Pusat. (Arianto)

Panitia Bhaksos Gelar Rapat Bersama DPC Partai NasDem Dumai

Redaksi DNM9/30/2021 08:57:00 AMNasional, Organisasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Panitia kegiatan Bhakti Sosial DPD partai NasDem Kota Dumai gelar rapat bersama pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Se-Kota Dumai jelang Pembagian Beras 8 ton.

Acara ini di buka oleh Ketua Panitia Bhakti Sosial DPD partai NasDem, Candra dan Sekretaris Amanda bertempat di kantor DPD partai NasDem Dumai. Jalan Natuna. Kecamatan Dumai Kota. Rabu (29/09/2021)

Chandra, ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan ini di gelar merupakan hasil rapat jajaran pengurus. Dari Ketua DPD partai NasDem Yusman, sekretaris Sutrisno dan bendahara H. Gafar.

"Dalam kegiatan ini kita membahas teknis dan materi terkait agenda pembagian beras ke semua DPC dan DPRT partai NasDem Se-Kota Dumai," kata Chandra

Turut hadir dalam rapat kegiatan pembagian beras, ketua Panitia Bhaksos Chandra, sekretaris Amanda, bidang Distribusi Rahma Yani, bidang Publikasi Tengku, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Dumai Timur, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Medang Kampai, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Sungai Sembilan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Bukit Kapur dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Barat. (Arianto)

Gebyar Vaksin PRIOK POMU Bersama FKDM dengan LMK se Kecamatan

Redaksi DNM9/29/2021 02:36:00 PMVaksinasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Indonesia Power Priok POMU turut berkontribusi dalam percepatan vaksinasi sebagai implementasi program pelayanan masyarakat.

"Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaran Gebyar Vaksin yang merupakan kolaborasi antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kecamatan Pademangan Se Kecamatan Pademangan dengan beberapa lembaga dan stakeholder lainnya guna membantu pemerintah," kata General Manager Priok POMU Suparlan di Jakarta. Rabu (29/09)

Disisi lain, kata Suparlan, PT Indonesia Power Priok POMU berkontribusi menyiapkan tenaga kesehatan dan bantuan sembako untuk 3700 warga masyarakat yang tersebar di wilayah Jakarta Utara seperti Kelurahan Ancol, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Warakas, Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Pademangan barat, Kelurahan Pademangan Timur, dan juga Kecamatan Pademangan.

Gebyar vaksin ini merupakan kegiatan kolaborasi yang langsung dibuka oleh Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, dan juga General Manager Priok POMU Suparlan.

Dalam kesempatan ini, Walikota Jakarta Utara mengapresiasi dan berterimakasih kepada seluruh lembaga dan stakeholder yang telah mendukung acara ini, khususnya PT Indonesia Power Priok POMU.

Asal tahu saja, Gebyar vaksin ini dilakukan secara serentak di 3 wilayah yaitu GOR Pademangan, Kantor RW 04 Ancol, dan RPTRA Patimura Pademangan Timur sejak pukul 07.00 WIB berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga berjalan dengan tertib dan aman.

Dan yang pasti, lanjut Suparlan, Percepatan vaksinasi sebagai respon nyata dari PT Indonesia Power Priok POMU terhadap bencana covid-19 yang melanda negeri.

"Diharapkan dengan program percepatan vaksinasi ini dapat membantu dalam rangka mengentaskan Indonesia dari pandemi Covid-19," pungkasnya.

Acara ditutup dengan foto bersama.

#gebyarvaksin #ptindonesiapowerpriokpomu #IPCare #BanggaIndonesia Power #EnergyOfThings (Arianto)

Prilly Latuconsina Segera Buka Restoran Baru, Buka Peluang Kemitraan

Redaksi DNM9/29/2021 01:12:00 PMBisnis Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Prilly Latuconsina adalah salah satu artis kenamaan Indonesia yang juga menjalankan beberapa usaha, termasuk bisnis food and beverage (FnB). Melalui akun Instagramnya, Prilly membagikan momen saat sedang berada di acara food testing restoran barunya. Seperti apa restoran baru Prilly ini?

Beberapa kali Prilly me-mention akun Instagram @nonapicknick yang merupakan akun Instagram restoran barunya, Picknick Yuk Nona Manis. Memiliki nama ‘picknick’, ternyata konsep restoran ini adalah restoperience atau restoran dengan experience jalan-jalan pertama di Indonesia.

Jadi, selain menikmati makanan lezat yang dihidangkan, para pelanggan juga bisa merasakan sensasi jalan-jalan secara virtual ke berbagai destinasi yang disediakan. Untuk menikmati virtual tour tersebut, pelanggan cukup mengunjungi website http://yukgroup.id/nonapicknick.

Selain itu, Picknick Yuk Nona Manis memiliki beberapa menu menarik dengan desain kemasan yang cantik. Ada beberapa menu makanan dan minuman yang sempat ditunjukkan Prilly, salah satu menunya adalah croffle, makanan yang saat ini tengah naik daun.

“Oh My God.. ini enak banget. Ini sausnya bener-bener unik banget, sih. Nggak bakalan kalian temukan rasa seperti ini,” ujar Prilly saat sedang menyantap croffle di acara food testing, seperti yang ia bagikan di story Instagram (24/9).

Bagi yang mau menikmati hidangan lezat Picknick Yuk Nona Manis seperti Prilly, restoran Picknick Yuk Nona Manis baru akan mengadakan Grand Opening pada 29 September 2021 dari jam 10 pagi sampai 9 malam di outlet Pos Bloc Jakarta. Prilly pun mengkonfirmasi akan hadir di acara Grand Opening restoran barunya tersebut.

Asal tahu saja, Peluang Kemitraan Konsep restoran yang unik, menu makanan dan minuman yang kekinian dan menarik, serta dimiliki oleh artis kondang Indonesia, Picknick Yuk Nona Manis memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Tak heran, peluang kemitraan saat ini sedang terbuka lebar.

Dan yang pasti, Apabila ingin menghubungi perihal kemitraan, bisa langsung menghubungi Instagram @nonapicknick atau melalui narahubung yang tercantum di bio Instagram @nonapicknick. (Arianto)

Hj. Ratih: Kami Terjun Langsung di Lapangan demi Kemanusiaan

Redaksi DNM9/29/2021 10:34:00 AMNasional, Vaksinasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kolaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kecamatan Pademangan dan Indonesia Power memprakarsai kegiatan Gebyar Vaksin PRIOK POMU pada Rabu dan Kamis dari tanggal 29 September hingga 30 September 2021 untuk mencapai Herd Immunity di GOR Pademangan Jakarta.

Antusias masyarakat untuk mendapatkan Vaksin terlihat dalam antri di GOR Balai Rakyat Pademangan Jakarta Utara.

"Dari hasil pemantauan tercatat, warga yang antri vaksin diatur dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Kapolsek Pademangan Jakarta Utara, AKP Panji di lokasi. Rabu (29/06)

Sementara itu, Hj. Ratih, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menyampaikan, kegiatan vaksinasi hari ini berjalan selama dua hari. Setiap harinya warga yang divaksin 500 orang.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Tiga Pilar Kecamatan Pademangan, terutama dengan para Ketua RT/RW, jangan sampai ada warga tidak divaksin,” ujar Hj. Ratih dengan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pademangan yang sudah divaksin.

Menurut Hj. Ratih, pihaknya bersama Tiga Pilar Pademangan mendambakan warga di wilayah Pademangan sehat. "Mari kita mengikuti anjuran pemerintah mematuhi protokol kesehatan dan mendukung PPKM dengan harapan kita bisa menekan lajunya penyebaran Covid-19," imbuhnya.

"Dan yang paling penting, Kami terjun langsung disini demi kemanusiaan, agar dapat segera tercapai herd immunity sebagaimana tujuan bersama dan supaya bangsa ini lekas pulih," pungkasnya. (Arianto)

Selesai Jalan di Bangun. Geliat Ekonomi Mulai Tumbuh di Lintas Jalan Cicangkal-Legok

Redaksi DNM9/29/2021 08:19:00 AMNasional, Transportasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Pembangunan jalan yang menghubungkan Cicangkal (kabupaten Bogor) dengan Legok (kabupaten Tanggerang) telah rampung. Meski belum diresmikan, rampungnya pembangunan ruas jalan Cicangkal-Legok membuat warga sekitar antusias untuk membuka berbagai usaha ekonomi mandiri, terutama warung makanan dan minuman.

Salah satu yang mulai membuka usaha adalah koh Candra (45), seorang pedagang bakso dan mie ayam yang cukup terkenal di wilayah Cicangkal dan sekitarnya dengan brand Candra 88. Pedagang satu ini mulai membuka cabang usahanya di lintas jalan Cicangkal-Legok pasca selesainya pembangunan jalan tersebut.

"Saat ini lalu lalang masyarakat yang melalui jalan ini cukup ramai, apalagi jalan ini sekarang menjadi pilihan utama bagi para bikkers yang menuju gunung Dago dan sekitarnya. Maka saya berani membuka cabang usaha disini," ujar koh Candra di Cicangkal. Selasa (28/09)

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD) Sukamulya Junaedi Adhi Putra mengamini mulai tumbuhnya geliat ekonomi di sepanjang jalur Cicangkal-Legok.

Menurut dia, masyarakat yang akan melalui jalan Cicangkal-Legok sebelumnya lebih banyak yang memilih jalur perkampungan karena kondisi lebih baik meski agak memutar. Kini masyarakat memilih melalui jalur ini karena kondisinya sudah lebih baik.

Junaedi menyampaikan bahwa kedepan akan dilakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang terhubung dengan pembangunan jalan ini. Salah satunya Forum Masyarakat Desa sedang merumuskan agar di jalur ini kedepan ada trayek angkutan umum rute Cicangkal-Legok dan car free day (CFD).

"Kami melihat mulai banyak masyarakat yang memanfaatkan ruas jalan untuk olahraga pagi terutama dihari libur. Nanti kami akan mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar memberlakukan Trayek Angkutan Umum dan CFD disetiap minggu pagi. Karena selain untuk olah raga, CFD juga bisa dijadikan sarana pengembangan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Wartawan Papua Barat Zainal La Adala Dianiaya Oknum Polisi di KM Labobar

Redaksi DNM9/29/2021 08:15:00 AMKekerasan, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Nabire

Wartawan Papua Barat, Zainal La Adala, mengalami nasib naas ketika dirinya sedang dalam perjalanan menggunakan transportasi KM Labobar milik Pelni, dari Manokwari, Papua Barat, menuju Nabire, Provinsi Papua. Zainal babak-belur dianiaya oleh oknum polisi yang bertugas di Polsek Bandara Rendani, Manokwari, bernama Regen Roy Rogers Yaas [1]. Zainal dan Regen sama-sama menumpang kapal tersebut namun tidak saling mengenal.

Berdasarkan kesaksian korban penganiayaan, Zainal La Adala, yang sehari-hari beraktivitas sebagai wartawan media online www.medianasional.id, kejadian bermula saat dirinya keluar dari dalam kamar penumpang kapal dan naik ke deck 7 untuk bersantai sambil merokok. “Saat itu, sekitar pukul 01.00 WIT, dini hari, pada Selasa, 28 September 2021, saya keluar dan naik ke atas deck 7 untuk merokok. Setiba di deck 7 itu, di bagian atas kapal, saya bertemu pelaku bersama rekan-rekannya yang sedang memesan minuman keras (alkohol),” ungkap Zainal memulai ceritanya kepada Pengurus DPC PPWI Nabire dan kawan-kawan wartawan setibanya di Pelabuhan Nabire.

Pelaku penganiayaan, sambung Zainal, memanggilnya mendekat untuk meminjam korek apinya. Pelaku bersama rekan-rekannya selanjutnya meminta Zainal duduk bersama mereka dan menawarkan segelas minuman keras. Untuk menghargai kenalan barunya itu, Zainal menerima tawaran minuman tersebut dan meminumnya.

“Setelah itu, mereka menawarkan lagi segelas miras merek Sopi. Tapi saya menolak. Saat itu pelaku bersama teman-temannya langsung bertanya ‘Anda Wartawan?’ Saya jawab ‘Iya’. Pelaku meminta ID Card saya dan memeriksanya, kemudian dia masukan ke kantongnya, dan tiba-tiba memukuli saya. Kawan-kawan pelaku juga ikut mengeroyok saya, dan saat itu saya bertanya ‘apa salah saya bang?’ tapi mereka tidak peduli. Akhirnya saya berpikir sudah akan mati dipukuli secara beringas dan membabi-buta oleh pelaku dan kawan-kawannya,” beber Zainal yang juga tergabung di organisasi PPWI Papua Barat ini, sedih.

Untunglah ada petugas keamanan kapal yang datang dan langsung mengamankan pelaku dan korban. Korban kemudian langsung menghubungi Ketua Umum PPWI dan memberitahukan kejadian buruk yang menimpanya saat itu. Ketum PPWI, Wilson Lalengke, meminta untuk berbicara langsung kepada petugas kapal dan meminta agar korban diberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan atas luka dan lebam yang diderita.

Ketua Umum PPWI menyampaikan bahwa pihaknya merasa prihatin atas kejadian di atas KM Labobar yang dioperasikan oleh PT. Pelni itu. Untuk itu, Wilson Lalengke meminta agar pengamanan penumpang perlu mendapat perhatian dari para pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan. “Saya mendesak pihak terkait dengan urusan perhubungan, agar kejadian ini menjadi perhatian serius. Jangan biarkan alat transportasi seperti kapal, pesawat, ferry, kereta api, bus, dan alat transportasi massal lainnya jadi tempat melakukan tindak kriminal. Jika perlu Kapten KM Labobar itu dievaluasi dan bila ternyata ada kelalaian, misalnya membiarkan minuman keras masuk ke kapal atau diperjual-belikan di kapal, maka si kapten kapal itu harus dicopot,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Selasa, 28 September 2021.

Demikian juga, lanjutnya, oknum penganiaya anggotanya yang diduga merupakan anggota Polri di Manokwari, Papua Barat, harus diproses hukum. “Penganiayaan adalah tindak pidana, sehingga oknum polisi berpangkat Aipda dengan NRP 83121260 bernama Regen Roy Rogers Yaas, itu harus diproses pidana dan dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia,” ujar tokoh pers nasional yang terkenal getol membela warga selama ini.

Sejauh ini, korban Zainal La Adala telah membuat Laporan Polisi (LP) di SPKT Polres Nabire. Zainal juga sudah diambil keterangannya sebagai saksi korban. “Kepada teman-teman PPWI dan wartawan di Nabire, agar memonitor dan mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkas Wilson Lalengke. (Arianto)

Catatan:

[1] Identitas pelaku didasarkan pada keterangan hasil interogasi KP3 Laut Nabire terhadap pelaku penganiayaan, Regen Roy Rogers Yaas, Selasa, 28 September 2021.

Senator Fachrul Razi: Ekonomi Digital Menjadi Peluang Masa Depan

Redaksi DNM9/29/2021 07:38:00 AMNasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Banda Aceh

Senator Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, mengatakan era pandemi ini kebiasaan kita di era konvensional telah berubah bergeser menjadi metode virtual.

Pendekatan Era Digital dimasa Covid -19 ini menurutnya tidak dapat diprediksikan sampai kapan bisa jadi tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi tergantung bagaimana Indonesia hari ini melakukan pendekatan terhadap pandemi yang sangat luar biasa ini bisa nanti kita berdamai dengan pandemi ini, ujarnya.

Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI asal Aceh ini saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa, (28/9/2021).

Seminar dengan tema ' Bisnis Kreatif di Era Digital, Mendukung Ekonomi Indonesia Tangguh dan Tumbuh', juga dihadiri Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maning, Wak Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, Wakil Rektor 4 USK Prof. Dr. Hizir Sofyan, Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Teuku Mohammad Iqbalsyah, M.Sc dan civitas akademika USK.

Seminar diikuti oleh peserta secara virtual yang berasal dari mahasiswa jurusan Statistika di seluruh Indonesia.

Menurut Fachrul Razi, Trend Transformasi Digital Pasca Covid-19 secara Global, pada tahun 2025 diprediksi bahwa 85 jut pekerjaan manusia saat ini mungkin akan hilang lalu terganti dengan pembagian kerja antara manusia dengan mesin. Adapun 97 Juta pekerjaan baru mungkin akan muncul sehubungan dengan adaptasi pembagian kerja antara manusia, mesin dan alogaritma.

" Peluang anak-anak muda di Indonesia sangat terbatas sekali jumlah pengusaha 11 juta itu sangat rendah sekali dan usia muda hanya 5 juta, saat ini pemerintah sedang membentuk sinergisitas hubungan daerah dengan daerah lain " ujarnya.

Alumni FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Data perdagangan ekspor Indonesia selama covid meningkat pesat, maka menurutnya ada peluang besar anak muda membangun pola pikir global peluang masuk pada sektor ekonomi digital.

" ekonomi digital ini menjadi tantangan dan menjadi peluang luarbiasa apalagi pengguna internet kita 202 juta. Aceh sangat kecil marketnya, tapi kalau bisa memanfaatkan market Indonesia dengan 44 Miliar US Dollar Nilai Ekonomi Digital yang berputar dan Pemuda Milenial bisa memainkan produk² yang bisa dijual, seperti produk lokal secara digital " terangnya.

Terakhir Senator membeberkan 4 Hal yang menjadi konsentrasi pembangunan Ekonomi Digital diantaranya :

1. Infrastruktur Digital

2. Pemerintah Digital

3. Ekonomi Digital

4. Masyarakat Digital

Senator Fachrul Razi mengatakan, kedepan ekonomi digital mencetak 9 juta SDM bertalenta digital. (Arianto)

DPC PMKM Kota Medan Menjalin Hubungan Silaturahmi Ke Kantor Camat Medan Denai

Duta Nusantara Merdeka9/28/2021 11:45:00 PMOrganisasi, umkm Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Ketua DPC PMKM Kota Medan Dedy Aksyari Nasution yang diwakili oleh Sekjen DPC Kota PMKM Kota Medan Bapak Hendi Prayudi, didampingi oleh Wasekjen DPC PMKM Medan Bapak Junaidi Syahputra, dan Bapak Pahrizal Piliang sebagai Kepala Bidang Pemasaran melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Camat Medan Denai sekaligus tetap menjalin hubungan tali silaturahmi, Medan, Selasa (28/09/2021).

Kedatangan para Pengurus DPC PMKM Kota Medan ke kantor Camat Medan Denai yang disambut baik oleh bapak Panit I Sabhara Polsek Medan Area, Eko Panjaitan SH yang pada saat itu sedang berada di Kantor Camat Medan Denai. Dengan kehadiran pengurus DPC PMKM Kota Medan ke Kantor Camat Medan Denai agar bisa dapat mewujudkan visi dan misi dari bapak Wali kota Medan.

Sekjend DPC PMKM Kota Medan dapat melakukan pengembangan UMKM menuju “Medan Berkah”, dalam pertemuan ini dengan bapak Camat Medan Denai. Dan kemudian bapak Camat Medan Denai sangat mendukung dengan hadir nya PMKM DPC Kota Medan dan Camat Medan Denai menambahkan agar PMKM DPC Kota Medan harus dapat mempersiapkan produk-produk unggulan dari PMKM Kota Medan agar bisa dapat dipasarkan, Ujarnya.

Selanjutnya Sekjend DPC PMKM Kota Medan langsung masuk menuju ruangan bapak Camat Medan Denai dan disambut dengan baik oleh bapak Camat Medan Denai Ali Sipahutar yang didampingi bapak lurah untuk menjelaskan tentang Produk - Produk PMKM dan juga keberadaan PMKM DPC Kota Medan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Denai dimasa pandemi covid-19, agar seluruh produk unggulan dari PMKM Kota Medan agar dapat menjadi unggulan di Kecamatan Medan Denai, Ucap Sekjen PMKM DPC Kota Medan.

Camat Medan Denai Ali Sipahutar menambahkan, setiap pelaku UMKM harus memiliki suatu produk unggulan agar bisa dapat dipasarkan disetiap kecamatan. Kemudian di Kecamatan Medan Denai misalnya pelaku PMKM Kota Medan harus memiliki produk usaha sepatu, konveksi pakaian dan juga makanan yang bisa dapat dipasarkan.

Selanjutnya Camat Medan Denai mengatakan, Pengurus PMKM Kota Medan harus memiliki produk yang bisa di Unggulkan, misalnya seperti pembuatan konveksi celana, masker lega milik PMKM Kota Medan, Madu Akar Abang Pahrizal dan Produk telur.

Sementara untuk kebutuhan bahan pokok seperti telur adalah suatu kebutuhan buat masyarakat agar bisa diunggulkan di pasaran Kecamatan Medan Area. Tutup Camat Medan Denai, Ali Sipahutar kepada awak media. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

MIPI Kembali Gelar Webinar Bahas Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pendemi Covid-19

Redaksi DNM9/28/2021 05:30:00 PMNasional, Seminar Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar webinar dengan tema “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”. Webinar ini merupakan sesi VI yang digelar MIPI. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/9/2021) ini, menghadirkan enam narasumber. Mereka di antaranya Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani, Anggota KPU RI Arief Budiman, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Engiebert Johannes Rohi, serta Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus.

Wakil Ketua IV MIPI Masrich dalam sembutannya menuturkan, webinar ini digelar untuk membangun pemahaman dan ruang diskusi kepada para peserta terkait dengan tema yang tengah dibahas. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai respons atas antusiasnya partisipasi peserta dalam mengikuti webinar yang digelar MIPI. “(Webinar ini) sebagai bentuk tindak lanjut tanggapan yang besar dari peserta webinar,” ujar Masrich.

Sementara itu, terkait dengan tema yang dibahas, Masrich menjelaskan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan langkah antisipasi dan strategi, terhadap berbagai potensi yang menimbulkan masalah di tengah pandemi. Hal ini dibutuhkan, agar potensi tersebut dapat tertangani. Upaya ini tetap diperlukan, meski sebelumnya pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi, diakui tidak menimbulkan permasalahan seperti klaster penularan.

Pasalnya, lanjut Masrich, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tetap memiliki potensi yang menimbulkan permasalahan. Hal itu misalnya pada sejumlah tahapan, seperti pelaksanaan kampanye yang berpeluang terjadinya kerumunan. Karena itu, kata dia, pelaksanaan tahapan kampanye perlu didesain untuk menghindari potensi penularan.

“Tapi ini kembali lagi, lagi-lagi kembali kepada keputusan pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum,” ujarnya.

Asal tahu saja, saat ini diskusi soal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 masih terus berlangsung, baik oleh pemerintah, penyelenggara, maupun lembaga legislatif. (Arianto)

Buktikan Solidaritas, GAAS Dampingi Kuasa Hukum Kasus UU ITE di Polda Metro Jaya

Redaksi DNM9/28/2021 10:44:00 AMHukum, Organisasi Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) membuktikan adanya soliditas dan solidaritas atas kasus menimpa dan ditangani oleh pengurus DPP GAAS pada Senin (27/9) sore di Polda Metro Jaya.

Zulkarnain, Arfa Yuri dan Yulia Lahudra adalah para pelapor yang merasa dirugikan oleh SR alias N binti S. Terlapor diduga minimalis pasal 27 (3) jo pasal 45 (3) UU No. 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 tahun 2008.

"Ya benar, saat membuat laporan polisi (LP) kali ini kami didampingi oleh para pengurus DPP GAAS dan LBH GAAS yang hadir untuk memberi atensi atas kasus yang kami tangani. Kebetulan kami adalah sebagai Sekjen Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) yang ingin membereskan masalah perselisihan di antara pelapor dan Terlapor," jelas Suta Widhya SH, Ketua Tim Penasihat Hukum (PH) Panitia Pameran Lukisan Maestro Muhamad IDRIS.

Suta mengaku bahwa Perselisihan ini sebenarnya gampang untuk diselesaikan bila pihak yang hobinya memfitnah mau sadar atas kesalahan yang telah ia lakukan. "Namun, ternyata tidak. Bahkan semakin menjadi - jadi. Nah, karena Terlapor tidak terlihat itikad baiknya, bahkan malah balik menyerang balik dengan berita bantahan yang tidak akurat. Maka yang dirugikan tentu ingin melapor ke Polisi," ucapnya.

Tak cuma itu, Yang lucunya terlapor pun menggalang simpati seolah dirinya yang terzalimi sehingga tanpa _cover both side_ orang - orang yang mendengar pengaduan dari Terlapor seakan percaya. Inilah yang sangat disayangkan oleh Kuasa Hukum Suta. (Arianto)

Terkait Penganiayaan Wartawan, Kapolres Dumai: Kita akan Tindak Tegas Pelakunya

Redaksi DNM9/28/2021 08:27:00 AMHukum, Jurnalis, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Kapolres Dumai, AKBP Muhammad Kholid, SIK berjanji akan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan di Kota Dumai. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban aparat kepolisian dalam rangka memberikan jaminan perlindungan serta penegakan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

"Kewajiban kami untuk memberikan perlindungan, tidak hanya untuk wartawan, tapi seluruh masyarakat. Terkait kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan, akan kita sikapi dan pelakunya akan kita tindak tegas," ujar AKBP Muhammad Kholid saat menerima perwakilan wartawan yang menggelar aksi demonstrasi di Dumai, Senin (27/09/21)

Sebelumnya, Faisal Sikumbang, penanggungjawab aksi menyampaikan terimakasih kepada Kapolres Dumai yang telah menerima perwakilan wartawan dan membuka ruang dialog. "Berulangkalinya terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan sangat memprihatinkan dan disesalkan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Faisal Sikumbang mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bang Kholid (Kapolres Dumai,red) yang berkenan menerima kehadiran kami. Intinya, kami minta negara hadir dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas wartawan di lapangan.

Tentunya, kata Faisal Sikumbang, sebagai perpanjangan tangan negara dalam penegakan hukum, kami berharap pihak kepolisian memberikan tindakan tegas kepada siapa saja pelaku kekerasan terhadap wartawan.

Hal yang sama juga disampaikan Kordinator Lapangan, M Syahrul Aidi yang menyebutkan aksi demonstrasi adalah langkah terakhir yang harus dilakukan. Pasalnya, kasus yang berulang menandakan tidak adanya efek jera terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.

"Untuk itu, pada hari ini kami ingin menyampaikan 3 pernyataan sikap, yakni meminta Kapolres Dumai menindak pelaku kekerasan terhadap wartawan, memberantas seluruh lokasi penampungan BBM dan CPO ilegal dan terakhir memberikan jaminan perlindungan terhadap wartawan," tegas M Syahrul Aidi.

Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah Pimpinan Organisasi Pers serta Pemimpin Redaksi media di Dumai, Senin (27/09/21) kemarin berjalan tertib dan aman. Sesampainya di Mapolres Dumai, puluhan massa aksi membentangkan poster dan spanduk berisikan kalimat Tolak Kekerasan Pers.

Setelah berdialog dengan Kasat Reskrim AKP Nusirwan, perwakilan wartawan kemudian diarahkan untuk bertatap muka langsung dengan Kapolres Dumai. Diantaranya Bendahara PWI, M Ridwan Syafri, Ketua PWRI Riau Feri Windria, Ketua JMSI Dumai Ahmad Dahlan, Pengurus DPD PPJI, Pengurus DPD IMO Indonesia, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Megi Al Fajrin, Komisaris Kupas Media Grup (K-MG) Syafrizal.

Setelah berdialog dan menyerahkan Pernyataan Sikap Wartawan kepada pihak Kepolisian, massa aksi kemudian membubarkan diri. Rencananya, dalam waktu dekat ini Forum Lintas Wartawan (FLW) akan menyurati DPRD Kota Dumai untuk meminta agenda Hearing terkait kasus kekerasan wartawan serta aktifitas penampungan BBM dan CPO ilegal yang cukup marak di Kota Dumai.

“Agenda berikutnya, kita akan surati DPRD Dumai untuk Hearing menyikapi kasus kekerasan wartawan dan maraknya aktifitas penampungan BBM dan CPO ilegal di Dumai,” ungkap Koordinator Lapangan, M Syahrul Aidi. (Arianto)

Gus Menteri Optimis 2024 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrim Level Desa Karena Desa Bisa

Redaksi DNM9/28/2021 08:24:00 AMNasional, Pemerintah Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Sabtu (25/9) sambangi Dua Kabupaten di Jawa Timur yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan Kemiskinan ekstrim 2024 hingga nol persen.

Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu dari 35 kabupaten tahap pertama yang menjadi pilot project pada tahun 2021/2022.

Dalam kunjungan di kedua kabupaten tersebut, Gus Menteri menemui para Bupati yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim pada 2024 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan Pilot Project dilaksanakan di 35 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.

"Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukam 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa," katanya.

Diakuinya, bahwa menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Gus Menteri, warga miskin itu ada dua yakni pertama Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.

Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu
Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT, kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.

Bukan itu saja, Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.

Salah satu Aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Lamongan sebanyak 43.439 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 28.698 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 446 desa.

Sedangkan untuk warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 desa.

"Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten lamongan dan Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022,"katanya.

Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.

"Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa bisa terwujud Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa," katanya. (Arianto)

Dari 30 Jadi 3.904 Lembaga Pengguna, Integrasi Data Nasional Sudah Berjalan

Redaksi DNM9/28/2021 08:20:00 AMNasional, Pemerintah Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak berdiri pada 2001 dan efektif bekerja tahun 2002, Ditjen Dukcapil Kemendagri kini masuk era Generasi II karena melahirkan data-data kependudukan. Saat masih Generasi I, Dukcapil hanya melahirkan dokumen kependudukan.

Pada Webinar tentang Kedudukan dan Fungsi Adminduk dan Catatan Sipil dalam Administrasi Negara RI yang digelar oleh Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021), Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh membeberkan untuk apa data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk _by name by adress_ di data _ware house_ (DWH) Dukcapil.

Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta. Sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk. Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu.

Kabupaten dengan penduduk terbesar tercatat ada di Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk. Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen. Kurang sekitar 3 juta penduduk yang belum punya KTP-el di tahun 2021.

"Nanti di 2022 penduduk Indonesia akan bertambah lagi bisa 4-5 juta penduduk. Biasanya penduduk yang berusia 17 tahun per tahun bertambah 4 jutaan. Inilah yang terus dikelola oleh Ditjen Dukcapil," kata Prof. Zudan.

Dengan data kependudukan yang terus berubah, maka sistem administrasi negara ikut terus dibenahi, antara lain dengan digitalisasi menuju era satu data.

Semangat satu data kependudukan sudah diimplementasikan. "Sebetulnya satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dst," kata Dirjen Zudan.

Data kependudukan ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga. Selama 2013 hingga 2015 Zudan mengakui pemanfaatan data berjalan lambat. Di 2015 baru 30 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil.

Saat ini sudah ada 3.904 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil dan mengintegrasikan data. Terdiri 2.178 kementerian/lembaga di pusat yang telah menandatangan perjanjian kerja sama (PKS), dan 1.726 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang telah menantangani PKS menggunakan data _ware house_ terpusat.

Selanjutnya, Dukcapil terus memasifkan dan mendorong semangat untuk berbagi pakai data. Semangat 1 satu data yang sudah ada di 2006 diimplementasikan sejak 2013 melalui UU. 24/2013.

"Lahirlah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Data penduduk tercatat di database secara _by name by address_. Tinggal ketik NIK di _dashboard_ langsung muncul data penduduk yang bersangkutan," katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, data Dukcapil digunakan dalam semua layanan publik. Misalnya, untuk membuka rekening bank di perbankan harus punya KTP-el.

Begitu juga mendaftar BPJS Kesehatan, BPJS Naker. Untuk perencanaan pembangunan, misalnya menghitung jumlah guru. Kemenkeu secara rutin menggunakan data Dukcapil untuk menghitung alokasi anggaran misalnya berapa DAU, DAK, pagu khusus, alokasi anggaran desa.

Data Dukcapil juga digunakan untuk demokratisasi dalam pelaksanaan Pilkades, Pilkada, hingga Pileg dan Pilpres. DP4 dari Dukcapil diverifikasi di lapangan bersama KPU dibantu Dinas Dukcapil.

Apakah data ini sudah sempurna? Zudan mengakui: Belum. "Salah satu problemnya penduduk Indonesia dibanding negara maju adalah kurang _aware_ dengan perpindahan domisili kependudukan. Banyak penduduk sudah pindah daerah, KTP-elnya belum diurus perubahan eleman datanya. KK nya masih di alamat yang lama. Saat menjual mobil tidak langsung dibaliknamakan, sehingga kalo ada tilang elektronik tagihannya jatuh ke pemilik lama. Dalam database Polantas datanya masih di pemilik yang lama," Zudan menjelaskan.

Kata kuncinya, kata Zudan, adalah _Single identity Number_, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Dulu penduduk Indonesia bisa punya NIK lebih dari satu. Sekarang Dukcapil terus membersihkan data ganda seperti itu, dan ini belum selesai. _Cleansing_ data akan selesai ketika semua penduduk sudah memiliki KTP-el, terutama penduduk tua bukan yang umur 17 tahun. Masih banyak penduduk usia 27-30 tahun belum punya KTP-el, sehingga memungkinkan dia punya NIK lebih dari satu..

Bila semua penduduk sudah memiliki KTP-el maka NIK ganda akan diblokir, hanya digunakan NIK yang ada dalam KTP-el. Indonesia akan seperti negara maju mengadaptasi kebijakan kependudukan di AS dengan _social security number_ atau Jepang dengan _My Number._ Prinsipnya sama: NIK digunakan untuk semua keperluan. (Arianto)

Tiga Kali Ganti Kapolsek Kebon Jeruk, Penangkapan DPO Santoso Gunawan Selalu Gagal

Redaksi DNM9/28/2021 08:15:00 AMHukum, POLRI Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Santoso Gunawan (61 tahun), tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan, hingga saat ini belum berhasil alias gagal ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, tersangka Santoso Gunawan ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lebih dari setahun, tepatnya sejak 28 Agustus 2020 lalu.

Kasus ini sebenarnya sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak dilaporkan pertama kali oleh korban pengeroyokan Denny Darwis (40), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 Juli 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada 28 Agustus 2020 Santoso Gunawan ditetapkan sebagai kriminal pelarian sehingga harus masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Aneh bin ajaib, sang DPO Santoso Gunawan sesungguhnya tidak keman-mana. Orang ini tetap beraktivitas seperti biasa di kantornya, di Jl. Pioner No. 5, RT.11/RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 14440, telepon (021) 6624079. Tetapi hingga berita ini naik tayang, sang DPO masih bebas gentayangan kemana-mana, bahkan mondar mandir ke Polsek Kebun Jeruk, Polres-polres di Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hingga hari ini, sudah berganti Kapolsek Kebon Jeruk sebanyak tiga kali, namun si DPO belum juga bisa ditangkap,” cerita korban Denny Darwis kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, beberapa waktu lalu saat korban datang mengadukan nasibnya ke Sekretariat Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Korban Denny Darwis menceritakan kronologis kejadian bahwa kasus ini bermula saat korban bekerja sama (joint operation) dengan perusahaan Santoso Gunawan, PT. Putra Teknik Perkasa Genset. Pemilik perusahaan ini membantu menebus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan dan unit rumah di atasnya yang berlokasi di Perum Green Garden Blok P.3 No. 61, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. SHM atas nama Denny Darwis itu ditebus dari Bank ANZ (saat ini bernama Bank DBZ) pada Mei 2014.

Namun, tidak berapa lama berselang, tiba-tiba Santoso Gunawan mengklaim bahwa tanah dan unit rumah tersebut adalah miliknya. Klaim kepemilikan tersebut didukung dengan Sertifikat Hak Milik yang tadinya atas nama Denny Darwis, berganti menjadi atas nama Santoso Gunawan. Santoso Gunawan bahkan kemudian menggugat perdata atas SHM tersebut ke PN Jakarta Barat, meminta pengadilan memberikan pengesahan SHM itu sebagai miliknya, namun gugatan tersebut ditolak majelis hakim yang mengadilinya.

Perselisihan dan saling klaim antara kedua belah pihak berbuntut pada penyerangan bersama-sama (pengeroyokan) terhadap Denny Darwis dan keluarga di kediamannya di Perum Green Garden Blok P.3 No. 61 itu oleh Santoso Gunawan bersama centeng-centengnya. Bangunan rumah Denny Darwis juga tidak luput dari pengrusakan parah. Pengeroyokan dan pengrusakan yang terjadi pada 27 Juli 2016 itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat, dengan Laporan Polisi Nomor: 158/K/VII/2016/RESTROJAKBAR/SEKTOR KJ, tanggal 27 Agustus 2016.

Penyidik Polsek Kebon Jeruk kemudian melakukan penyedilikan dan penyidikan terhadap para oknum yang terlibat tindak pidana pengeroyokan atas Denny Darwis, dan menetapkan Santoso Gunawan sebagai tersangka. Berkas perkara oknum pengusaha supplier genset import dari China itu sudah P-21 alias sudah lengkap dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kejari Jakarta Barat selanjutnya meminta agar dilakukan P-21 tahap 2, yakni penyerahan berkas perkara bersama tersangkanya sejak tahun lalu.

Wilson Lalengke yang menerima pengaduan Denny Darwis itu menyatakan sangat prihatin atas kinerja oknum aparat yang menangani kasus tersebut. Tokoh pers nasional yang dikenal getol memberitakan kebobrokan oknum polisi di berbagai tempat itu menyampaikan bahwa dirinya sangat menyayangkan atas perlakuan diskriminasi hukum yang dipertontonkan dengan pongahnya oleh oknum-oknum polisi dimana-mana.

“Saya sempat menelpon Kapolsek Kebon Jeruk saat korban mengadukan nasibnya ke PPWI Nasional, waktu itu kapolseknya masih Kompol Robinson Manurung, mempertanyakan mengapa si DPO Santoso Gunawan belum ditangkap? Dengan santainya dia menyalahkan Kejari yang katanya belum bersedia menerima tersangka Santoso Gunawan itu. Begitu parahnya para oknum itu mempermainkan hukum di negeri ini,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 kepada media, Senin, 27 September 2021.

Dari selentingan informasi yang dikumpulkan redaksi media ini, rupanya pengusaha Santoso Gunawan bisa berlenggang-ria di tengah ‘kejaran pura-pura, pura-pura dikejar’ polisi terhadapnya ini, karena diduga kuat sang DPO itu punya backing berinisial Kompol TG di Paminal Divpropam Mabes Polri. “Saya sudah sempat menelepon kenalan saya yang tugas di Divpropam Mabes Polri, katanya memang ada oknum Kompol TG di sana, namun dia tidak mau banyak bicara terkait oknum TG tersebut,” ungkap Wilson.

Terkait dengan kasus pengeroyokan terhadap warga Denny Darwis ini, lulusan pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, England, itu mengharapkan agar Pimpinan Polri, melalui unit terkait pengawasan kinerja aparat di lapangan seperti Itwasum dan Divpropam Mabes Polri, serta Kompolnas sebagai pengawas independen intitusi Polri, untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. “Warga bangsa ini hanya butuh keadilan hukum, perlakuan yang sama di depan hukum. Kita tidak minta lebih. Para penegak hukum itu janganlah menjadikan hukum dan aturan perundangan yang ada untuk semata-mata mencari keuntungan pribadi. Jangan jadikan hukum sebagai sawah-ladang aparat. Akibat korban tidak punya uang, penyelesaian kasusnya dipersulit, dihambat, bahkan dikuburkan,” ujar Wilson Lalengke dengan nada lesu.

Apalagi saat ini, tambahnya, Kapolsek Kebon Jeruk dijabat oleh Kompol Slamet Riyadi [1], oknum Kapolsek yang mengkriminalisasi 4 wartawan beberapa waktu lalu [2]. “Bakal tambah nyaman aman sentosa itu si DPO Santoso Gunawan, Mapolseknya dipimpin oknum Kompol Ceng-li [3],” kata pria paruh baya ini dengan nada makin miris. (Arianto)

Catatan:

[1] Diduga Sebarkan Berita Bohong, Kapolsek Kalideres Dilaporkan ke Propam; https://pewarta-indonesia.com/2020/07/diduga-sebarkan-berita-bohong-kapolsek-kalideres-dilaporkan-ke-propam/

[2] Kapolsek Sebar Kebohongan melalui Konferensi Pers, PPWI: Memalukan! Pakai Uang Negara untuk Produksi Hoax; https://pewarta-indonesia.com/2020/07/kapolsek-sebar-kebohongan-melalui-konferensi-pers-ppwi-memalukan-pakai-uang-negara-untuk-produksi-hoax/

[3] Ceng-li adalah ungkapan yang disampaikan Kompol Slamet kepada Wilson Lalengke ketika disambangi di Mapolsek Kalideres untuk mempertanyakan tindakan kriminalisasi terhadap 4 wartawan media online www.bidikfakta.com dan pelepasan oknum Provost Polda Metro Jaya yang terlibat bersama 4 wartawan itu dalam kasus dugaan pemerasan terhadap rentenir pegadaian lebih dari 500 buah Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Pak Wilson gak bisa ceng-li sih,” kata Kompol Slamet menanggapi protes Ketum PPWI yang terkenal anti korupsi dan pungli tersebut.