Akademisi MIPI: Kemungkinan Angka Partisipasi Politik tahun 2024 Meningkat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negari (IPDN) yang notabene Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Muhadam Labolo memaparkan, angka partisipasi politik pada tahun 2024 kemungkinan mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari semakin membaiknya potret demokrasi Indonesia baik di sisi internal maupun eksternal. 

Hal itu disampaikannya dalam webinar MIPI bertajuk “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19” (Bagian V). Acara tersebut dilaksanakan pada Minggu (26/9/2021) secara virtual. 

“Ada banyak peta masalah kita, saya cuma soroti di dalam konteks ini adalah persoalan masalah partisipasi politik untuk mengingatkan kembali, semua (elemen) sebagai stakeholder dalam konteks Pemilu dan Pemilukada ke depan,” katanya. 

Dari data yang ia paparkan, di Indonesia telah terjadi peningkatan partisipasi politik pada pelaksanaan Pemilu sebelum-sebelumnya. Semisal tahun 2009 partisipasi politik sebesar 71 persen, lalu tahun 2014 sebesar 70 persen, dan meningkat signifikan pada tahun 2019 ada di angka 81 persen. 

Menurutnya, kemungkinan peningkatan partisipasi tersebut karena adanya dampak positif dari politik identitas yang justru mendorong partisipasi politik. Sedangkan pada tahun 2024 persoalan yang krusial adalah ketidakpastian terkait pandemi. 

“Kemungkinan angka partisipasi politik 2024 meningkat karena ada keketatan dan persaingan yang melahirkan kemudian politik identitas tadi, tapi tidak perlu terlalu pesimis. Lebih optimis melihat konteks itu, sehingga mencegah dia tak menjadi lebih ekstrem,” jelasnya. 

Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menganalogikan kontestasi Pemilu 2024 sebagaimana pertandingan sepak bola. Demokrasi Indonesia melibatkan banyak pihak, dari paslon sebagai pemain utama, penyelenggara, LSM, media, juga pengawas dari TNI Polri. Pemerintah sendiri memberikan dukungan ketika pihak-pihak yang berkompetisi sepakat dengan aturan yang telah disepakati. “Kami dari pemerintah memberikan dukungan agar pertandingan demokrasi kita ini bisa berjalan sebagaimana amanat dari undang-undang yang sudah kita tetapkan,” ujar Akmal. 

Dukungan yang dberikan oleh pemerintah dalam bentuk banyak hal, seperti regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Juga ada pengadilan yang tak hanya ada di lapangan, tapi juga Pemilu yang melibatkan lembaga hukum seperti MA, MK, hingga PTUN. Ia juga berharap agar para “wasit” tidak banyak mengeluarkan kartu kuning atau kartu merah. 

“Di sinilah peran pemeritah juga DPR menyiapkan regulasi, agar semua pihak, stakeholder yang terlibat dalam kontestasi ini terlibat dalam posisi masing-masing,” tambahnya. (Arianto)

Read More

MIPI Gelar Webinar Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19 Bagian V

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) menyelenggarakan webinar bertajuk “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19” Bagian V. Webinar yang dilaksanakan pada Minggu (26/9/2021) ini menghadirkan delapan narasumber, yaitu: Arif Wibowo (Anggota DPR RI Fraksi PDI-P), Prasetyo Hadi (Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra), Pramono Ubaid Tanthowi (Anggota KPU RI), Mada Sukmajati (Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UGM), Ratna Dewi Pettalolo (Anggota Bawaslu RI), Akmal Malik (Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri), Jerry Sumampouw (Koordinator Komite Pemilih Indonesia), dan Muhadam Labolo (Dosen IPDN, Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi MIPI). 

Dalam sambutannya, Wakil Ketua IV MIPI Masrich mengatakan, bagian kelima dari serial webinar ini merupakan komitmen MIPI dalam memberikan pengetahuan dan informasi terkait Pemilu, serta ia berharap akan ada kebijakan atau peraturan yang akan memperlancar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. “Pemilu, Pilkada 2024 diperlukan kebijakan-kebijakan atau peraturan yang memungkinkan para peserta penyelenggara Pemilu melaksanakan kegiatan,” katanya. 

Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Arif Wibowo dalam kesempatan itu menjelaskan, untuk menyukseskan Pemilu perlu adanya penyesuaian yang adaptif di masa pandemi. Terlebih untuk menciptakan kelembagaan yang kuat dan efektif, adanya teknis elektoral yang lebih baik, serta sistem Pemilu yang tepat. Di mana sistem tersebut berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar persatuan, meski dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. "Perubahan-perubahan tersebut hanya bisa dilaksanakan secara bertahap," tutur dia. 

Sementara menurut anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyampaikan, berbicara tentang kesukseskan Pemilu, ia mengembalikan kepada hakikat pemilu dan politik, yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat. Pada tahun 2024 nanti untuk pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan Pemilu Presiden, legislatif, dan seluruh kepala daerah sekaligus. Dari pesta demokrasi inilah akan dilahirkan presiden, juga kabinet, DPR, DPD, institusi lainnya, yang harapannya para pemimpin tersebut bisa memperbaiki kehidupan. 

“Kita harus mencari sistem yang pas, meski waktunya tak pendek. Supaya politik kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan rakyat," tambahnya. 

Di sisi lain anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thantowi memaparkan, KPU sendiri mempunyai skenario pelaksanaan Pemilu 2024 ketika pandemi belum berakhir. Di mana tahapan pemilu tak bisa dilakukan secara normal sehingga hal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pelonggaran. 

Lanjutnya, vaksinasi masih menjadi tantangan, terlebih ketersediaan vaksin. Selain itu, hal tersebut dipengaruhi juga oleh kemauan masyarakat dalam melakukan vaksin. Sebab menurut data, tingkat masyarakat untuk divaksin belum cukup tinggi dan hal tersebut di luar kontrol KPU. Ketika 75 persen warga sudah divaksinasi maka skenario KPU pun akan berubah. "Tantangannya banyak, termasuk ketersediaan vaksin," ujarnya. (Arianto)

Read More

Raih 2 Penghargaan, Bukti inovasi RNI bidang Teknologi dan Komitmen berkelanjutan kepada Stakeholders

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI meraih penghargaan Developing in Technology Capability dalam ajang Business Performance Excellence Award (BPEA) 2021 yang diselenggarakan Forum Ekselen BUMN (FEB) bekerja sama dengan LKBN Antara. Kamis (23/9/2021)

“Ini merupakan bukti dari kepemimpinan teknologi dan inovasi RNI yang merupakan bagian dari prioritas program Kementerian BUMN,” ucap Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI.

Arief menambahkan dalam proses menuju holding BUMN Pangan, RNI kerap berekspansi menggali sejumlah potensi inovasi digital yang diciptakan Perseroan. 

Inovasi digitalisasi itu diantaranya aplikasi E-Procurement (Pedro), E-Auction, E-Office Nadira untuk persuratan, Dashboard Cockpit BUMN Klaster Pangan, Dashboard Neraca Pangan, Aplikasi Human Capital Management, Aplikasi Mobile Absensi, Aplikasi Online Management Trainee (MT) Test, Aplikasi RNI Financial Consolidation, Dashboard Financial Analytics, Dashboard Daily Sales Monitoring, Dashboard Vaksinasi dan monitoring COVID-19 BUMN Klaster Pangan, Dashboard Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), RNI Cloud Data Center.

“Saat ini kami terus agresif untuk membangun sistem digitalisasi untuk diterapkan di RNI Group maupun BUMN Klaster pangan,“jelas Arief. 

Hal ini pun menurutnya sejalan dengan arahan Menteri Erick Thohir, bahwa kepemimpinan teknologi dan inovasi merupakan faktor kunci eksistensi BUMN.

Sementara itu, Ketua Umum FEB Agung Yunanto mengatakan ada tiga tujuan dari penyelenggaraan BPEA tahun ini yakni mendorong pencapaian kinerja unggul melalui penerapan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 2020 terutama pasca pandemi, kemudian apresiasi kepada BUMN atas pencapaian kinerja unggul dan pencapaian kematangan pendayagunaan teknologi, serta media pembelajaran melalui sharing best practice dari BUMN terkemuka.

Disaat yang sama, RNI juga menerima penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Award 2021 sebagai Best TJSL 2021 with Outstanding Trading Industry Development Programs, Kategori Food and Fertilizer Industry, yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

“Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat-lingkungan sekitar dalam wujud program-program dan kegiatan sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berkembangnya bisnis inti perusahaan (Creating Shared Value/CSV), khususnya dalam hal membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi pandemi Covid-19,” jelas Arief. 

Founder sekaligus Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Fadel Muhammad mengatakan, pemberikan penghargaan TJSL menjadi tanggung jawab sosial, sekaligus partisipasi perusahaan yang tidak hanya fokus dengan kepentingan sendiri, tetapi juga untuk lingkungan, bangsa, dan negara.

"Dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi, terlihat beberapa langkah positif beberapa perusahaan. Karena itu, Warta Ekonomi melakukan riset penelitian dan pendalaman untuk memilih perusahaan yang punya tanggung jawab sosial dan lingkungan baik di BUMN maupun swasta. BUMN juga memberikan perhatian yang besar terhadap aspek lingkungan dan ini menjadi bagian tanggung jawab perusahaan BUMN," ujarnya. (Arianto)

Read More

HUT Karang Taruna ke-61, GRADD Gelar Vaksinasi Gratis di RPTRA Pademangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memperingati HUT Karang Taruna ke-61 yang dirayakan pada tanggal 26 September setiap tahunnya. Gerakan Rumah Aspirasi Darmadi Durianto (GRADD) Pademangan menggelar aksi sosial vaksinasi gratis mengusung tema "Ayo Vaksin! Tingkatkan antibodi tubuh Anda dengan Vaksinasi CoVID-19" pada Minggu (26/09) di RPTRA Budi Mulia Pademangan Barat, Jakarta Utara.

"Saya mengajak semua pihak, terutama Karang Taruna sebagai penerus bangsa untuk dapat membantu program pemerintah dalam perluasan vaksinasi," kata Ali Maulana Hakim, Walikota Jakarta Utara.

Selain itu, kata Ali, para anggota Karang Taruna harus pro aktif dalam setiap kegiatan yang sifatnya membantu pemerintah.

Menurut dia, wilayah Jakarta Utara sudah berangsur baik dan sudah memasuki wilayah yang sudah baik. Hal ini dikarenakan giat Vaksinasi yang terus digalakkan di wilayah Jakarta Utara.

Sementara itu, Handono Wiwoho, Wakil Ketua GRADD Pademangan mengatakan, Kami dari GRADD Pademangan sangat mendukung kegiatan yang diadakan oleh Karang Taruna, karena membantu dan mendukung program pemerintah. Kami juga berterima kasih kepada bapak Darmadi Durianto yang juga ikut membantu warga dengan memberikan sembako kepada warga yang sudah di vaksinasi.

Asal tahu saja, Di kecamatan Pademangan yang sudah di vaksinasi sebanyak 70% (data kemarin). Disisi lain, Antusias masyarakat untuk mendapatkan Vaksin terlihat antri di RPTRA Budi Mulia Pademangan Barat, Jakarta. 

Dan yang pasti, vaksinasi hari ini dilaksanakan dengan target sebanyak 750 - 1000 peserta. Hari ini yang sudah di vaksinasi terdata 650 peserta.

Acara ini terselenggara atas kerjasama Gerakan Rumah Aspirasi Darmadi Durianto (GRADD) Pademangan, anggota DPR RI Darmadi Durianto, Fraksi PDIP, Dinas Kesehatan, Askrida, Bank DKI, Forum Budaya Jakarta Pesisir, dan J&T Ekspress. (Arianto)

Read More

Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Warga Lampung: Ahmad Bastian Kapan Ditangkap?

Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung 

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menangkap dan menahan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, terduga pelaku tindak pidana korupsi, yakni memberikan uang dan/atau janji kepada mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp. 3,1 miliar, pada Sabtu dini hari, 25 September 2021. Pemberian suap Rp. 3,1 miliar itu dimaksudkan untuk memuluskan pengurusan kasus yang sedang disidik KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Masyarakat Indonesia terlihat senang dan bersemangat kembali menjalani hidup kesehariannya di tengah bangsa yang sarat perilaku koruptif para pejabatnya ini. Namun tidak demikian bagi sebagian besar rakyat Lampung. Mereka masih belum menunjukkan rasa puas atas kinerja KPK di bawah pimpinan Firli Bahuri itu. Mereka menilai masih banyak pejabat di Provinsi Lampung yang korup tapi selama ini terkesan dibiarkan melenggang, bahkan mendapatkan jabatan dengan gaji belasan miliar per tahun.

“Salah satunya, itu si terduga koruptor Ahmad Bastian, pengusaha Lampung Selatan yang terindikasi kuat menyuap mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. Padahal nilai uang yang dikorupsi Ahmad Bastian jauh lebih besar dari Azis Syamsuddin, yakni Rp. 9,6 miliar. Tapi mengapa dia belum ditangkap dan ditahan KPK? Apakah ada kekuatan maha kuat yang menjadi backing Ahmad Bastian itu sehingga KPK tidak bernyali untuk menetapkannya sebagai tersangka?” beber Edi Suryadi, warga Bandar Lampung yang menjabat sebagai Sekjen Topan-RI ini keheranan, Sabtu, 25 September 2021.

Berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa suap-menyuap fee-proyek di Lampung Selatan, lanjut Edi Suryadi, sudah memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor, yang menerangkan bahwa Ahmad Bastian terlibat dalam pemberian fee-proyek kepada mantan Bupati Lampung Selatan melalui orang kepercayaan mantan Bupati itu, Agus Bakti Nugroho. Bahkan, Ahmad Bastian sendiri sudah mengakui memberi fee proyek kepada Zainuddin Hasan, walaupun yang diakuinya hanya Rp. 500 juta. Hingga saat ini KPK terlihat enggan dan/atau ragu-ragu dalam menetapkan Ahmad Bastian sebagai tersangka.

“Zainuddin Hasan sudah divonis dan sedang menjalani masa tahanan 12 tahun penjara. Demikian juga Agus Bakti Nugroho, sudah divonis 4 tahun. Beberapa orang yang terlibat dalam lingkaran mafia korupsi fee-proyek mantan Zainuddin Hasan juga sudah diputus, seperti mantan Kadis PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara yang divonis 4 tahun dan Hermansyah Hamidi dengan vonis 7 tahun. Lah, para penyuapnya, seperti Ahmad Bastian kok belum diproses lanjut menjadi tersangka?” tanya Edi Suryadi lagi.

Dalam pemberitaan yang beredar sebelumnya, sebagaimana dikutip dari media www.kirka.co, Ketua DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Pematank), Suadi Romli, menilai ada keterlibatan Ahmad Bastian untuk kasus korupsi fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan. “Dalam pandangan saya, jelas dong adanya keterlibatan saksi dalam kaloborasi tindak pidana korupsi,” ungkap Romli.

Penyidik KPK, menurut Romli, wajib mendalami keterangan dari saksi tersebut. Karena, jika melihat dari keterangan saksi Ahmad Bastian, terlepas kebenaran itu uang pinjaman atau buka, kata dia, ada aliran dana disana.

Juga, kata Romli lagi, berdasarkan keterangan Jaksa KPK, Taufiq Ibunugroho, saat membacakan BAP Ahmad Bastian di persidangan, anggota DPD RI itu pernah memberikan uang Rp 500 juta kepada Agus Bakti Nugroho dengan maksud mendapat paket pekerjaan Rp 9 miliar.

“Jelas ada aliran dana lewat dia, dengan perjanjian proyek. Hal ini wajib dilakukan penyidikan oleh KPK agar persoalan tersebut jelas di permukaan. Karena sudah bisa diambil kesimpulan bahwa saksi punya peran juga dalam lingkaran fee proyek Lampung Selatan,” tegas Romli.

Untuk itu, harap Edi Suryadi, pihaknya mendorong KPK untuk mengusut dengan serius dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Bastian yang kini sedang berleha-leha menghabiskan uang negara miliaran rupiah sebagai anggota DPD-RI di Senayan sana. “Rugi berkali-kali lipat rakyat di negara ini, sudah dikorup uang mereka, sekarang kita bayar pula biaya hidupnya si terduga koruptor itu di Senayan sana. Kita ini benar-benar rakyat yang mudah dibodohi para koruptor!” ungkap Edi Suryadi dengan nada kesal.

Edi Suryadi selanjutnya menyertakan berbagai referensi pemberitaan tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan Ahmad Bastian, berikut ini.

- Ahmad Bastian Ada Peluang Jadi Tersangka https://kirka.co/ahmad-bastian-ada-peluang-jadi-tersangka/

- Anggota DPD RI Ahmad Bastian Akui Garap Proyek Lamsel Rp70 M https://www.rmollampung.id/anggota-dpd-ri-ahmad-bastian-akui-garap-proyek-lamsel-rp70-m

- Ahmad Bastian Garap Proyek Rp 70 Miliar Lampung Selatan https://kirka.co/ahmad-bastian-garap-proyek-rp-70-miliar-lampung-selatan/

- DPD RI Lihai Bicara Suap, TOPAN RI: Kasus Suap Ahmad Bastian Apa Khabarnya Pak? https://pewarta-indonesia.com/2021/06/dpd-ri-lihai-bicara-suap-topan-ri-kasus-suap-ahmad-bastian-apa-khabarnya-pak/

- KPK Periksa Anggota DPD-RI Asal Lampung, Topan RI: Tangkap Ahmad Bastian! https://pewarta-indonesia.com/2020/12/kpk-periksa-anggota-dpd-ri-asal-lampung-topan-ri-tangkap-ahmad-bastian/

- KPK Tangkapi Menteri, TOPAN RI: Ahmad Bastian Kok Belum Ditangkap? https://pewarta-indonesia.com/2020/12/kpk-tangkapi-menteri-topan-ri-ahmad-bastian-kok-belum-ditangkap/

- Terkait Penelusuran Pelaku Korupsi di Lampung, KPK Harus Berani Menangkap Ahmad Bastian https://pewarta-indonesia.com/2020/08/terkait-penelusuran-pelaku-korupsi-di-lampung-kpk-harus-berani-menangkap-ahmad-bastian/

- Ahmad Bastian Belum Ditangkap, Warga Lampung Sesalkan Sikap Tebang Pilih Aparat Hukum https://pewarta-indonesia.com/2019/11/ahmad-bastian-belum-ditangkap-warga-lampung-sesalkan-sikap-tebang-pilih-aparat-hukum/

- KPK Melempem terhadap Kasus Dugaan Korupsi Ahmad Bastian, TOPAN RI Ancam Perkarakan KPK https://pewarta-indonesia.com/2019/09/kpk-melempem-terhadap-kasus-dugaan-korupsi-ahmad-bastian-topan-ri-ancam-perkarakan-kpk/

- Terduga Koruptor Leha-leha di Senayan, Apa Khabar KPK? https://pewarta-indonesia.com/2021/03/terduga-koruptor-leha-leha-di-senayan-apa-khabar-kpk/

- Lampung Bakal Punya Senator Terlibat KKN, Alumni Lemhannas: KPK Mesti Cegah Senayan jadi Sarang Koruptor https://pewarta-indonesia.com/2019/08/lampung-bakal-punya-senator-terlibat-kkn-alumni-lemhannas-kpk-mesti-cegah-senayan-jadi-sarang-koruptor/

“Pemberitaan tentang kasus korupsi (suap fee proyek – red) yang diduga melibatkan Ahmad Bastian sudah sangat banyak. Tapi kelihatannya oknum anggota DPD-RI asal Lampung ini kebal hukum. Aneh bin ajaib,” pungkas Edi Suryadi yang juga menjabat sebagai Koordinator Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Regional Sumatera ini. (Arianto)

Read More

Angga: Film Nussa Dibuat dengan Tujuan Layar Lebar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menggunakan teknologi animasi yang telah dikembangkan sedemikian rupa, film animasi NUSSA garapan Visinema dan studio animasi The Little Giantz akan memberikan pengalaman menonton terbaiknya di bioskop. Digarap lebih dari 3 tahun oleh animator, artist, dan engineer Indonesia; film NUSSA yang dilengkapi dengan audio dan animasi berkualitas tinggi ini siap menyambut teman-teman dengan format terutuhnya di bioskop pada 14 Oktober 2021.

Selain berusaha memberikan pengalaman menonton terbaik dengan merilis film NUSSA di bioskop. Angga Dwimas Sasongko selaku eksekutif produser dari film NUSSA mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa Ia dan tim merilis NUSSA di bioskop adalah untuk menghargai jalur distribusi film. “Film NUSSA dibuat dengan tujuan layar lebar. Kami (Visinema dan The Little Giantz) ingin menghargai roadmap distribusi yang selama ini menjadi fondasi industri film Indonesia,” tegas Angga di Jakarta. Jum'at (24/09)

Selain itu, kata Angga, Visinema dan The Little Giantz juga meminta maaf kepada sahabat NUSSA, khususnya keluarga Indonesia yang terhambat untuk menonton film NUSSA bersama anak di bioskop. Melihat saat perilisan poster dan official trailer terbaru beberapa waktu lalu, banyak orang tua yang menyayangkan perilisan film NUSSA di bioskop; sementara anak mereka belum dapat menonton karena terhalang protokol kesehatan yang berlaku. 

Mewakili Visinema dan The Little Giantz, Ricky Manoppo produser film NUSSA berjanji akan tetap berusaha menghadirkan NUSSA ke seluruh keluarga Indonesia. “Saat ini kami sedang berusaha semaksimal mungkin agar setelah penayangan di bioskop selesai, film Nussa dapat disaksikan bersama-sama oleh semua keluarga Indonesia. Namun, bagi mereka yang sudah vaksin dan berusia lebih dari dua belas tahun, mari kita menonton NUSSA dengan kualitas terbaiknya di bioskop.”

Asal tahu saja, Film Animasi Nussa; dapat ditonton dan dinikmati oleh semua kalangan dan umur. Mereka yang ingin bernostalgia masa kecil saat sekolah atau rindu kenangan ketika bermain bersama sahabat, tentunya dapat menikmati NUSSA. Buat pecinta animasi, pastinya juga wajib untuk menonton film NUSSA yang secara keseluruhan filmnya dikerjakan oleh kreator asli Indonesia. (Arianto)

Read More

Penganiayaan Wartawan, FLW Agendakan Aksi Unras

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Sejumlah organisasi pers yang berhimpun dalam Forum Lintas Wartawan (FLW) mengagendakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan terhadap kasus penganiayaan yang sejak beberapa waktu belakangan ini kerap dialami wartawan di Kota Dumai. Rencananya aksi bakal digelar, Senin (27/9/21) pukul 10.00 WIB pagi mendatang.

Rapat pembahasan persiapan aksi yang digelar pada Jumat (24/9/21) sore tadi dihadiri sejumlah ketua organisasi wartawan, diantaranya DPD IMO Indonesia Kota Dumai, Forum Gabungan Wartawan (FORGAN), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Riau, PPWI, JMSI serta sejumlah pentolan wartawan lainnya di Kota Dumai.

Seluruh peserta rapat menyuarakan hal yang sama, yakni mengutuk keras aksi kekerasan terhadap wartawan yang menurut catatan sudah 3 kali terjadi dalam kurun waktu 3 bulan belakangan ini. Untuk itu, penting diambil langkah strategis serta upaya konkrit agar kedepannya peristiwa serupa tidak terulang kembali. 

Selain menggelar aksi demonstrasi, nantinya juga akan disampaikan 3 tuntutan yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kota Dumai. 

Pertama, meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus-kasus kekerasaan dan penganiayaan wartawan yang terjadi di Dumai. 

Kedua, meminta aparat agar memberantas seluruh praktek usaha ilegal (Penampungan BBM dan CPO) serta menindak oknum aparat yang melindungi usaha ilegal tersebut.

Ketiga, meminta jaminan perlindungan terhadap wartawan terkait pelaksanaan tugas jurnalistik serta peliputan pemberitaan di lapangan. 

Muhammad Syahrul Aidi dalam paparannya saat membuka agenda rapat dengan tegas mengungkapkan kekerasan terhadap pers harus segera dihentikan. Tidak boleh terjadi pembiaran, dimana wartawan selalu menjadi korban. Terkait upaya damai pasca kejadian, menurut Syahrul ternyata malah makin menyuburkan praktek kekerasan terhadap wartawan.

“Dalam beberapa kasus sering berakhir dengan perdamaian. Namun, justru ini jadi bumerang. Buktinya kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan kembali terulang. Seolah-olah pelaku menganggap bantai saja, setelah itu bisa berdamai,” sebut pegiat jurnalistik yang juga aktivis HMI ini.

Pendapat sama diungkapkan Ketua DPD IMO Indonesia Kota Dumai, Faisal Arif yang menyebutkan perlu pemberian sanksi tegas terhadap para pelaku yang selama ini terlibat dalam praktek kekerasaan atau penganiayaan terhadap wartawan. Dengan begitu ada efek jera dan kedepannya mereka tidak lagi semena-mena.

“ Perdamaian tentu boleh dan sah-sah saja. Tapi bukan berarti menghilangkan sanksi hukum atas kejahatan mereka. Bagaimana mereka mau jera, toh ujung-ujungnya tinggal damai saja. Kedepan kita minta ada sanksi tegas, siapapun mereka,” ujar Faisal Arif. 

Pada sisi lain, Ketua FORGAN Irham Hadi, Ketua PWRI Riau Feri Windria, Ketua DPD PJID Nusantara Erwin Komeng, Endy dari PPWI, Toga Tampubolon dari LintasRiau, Effendi Sitompul dari Radar Jakarta dan lainnya juga menyuarakan hal yang sama.

“Kasus yang menimpa anggota PWI Dumai harus menjadi kasus terakhir dan tidak boleh lagi ada kekerasaan atau kasus penganiayaan terhadap wartawan di Dumai. Hari ini kita semua bersepakat untuk saling melindungi kawan-kawan satu profesi,” ujar mereka. (Arianto)

Read More

Jadi Tersangka Dugaan TPK, Wakil Ketua DPR RI AZ Ditahan KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan  informasi  terkait  penyidikan  perkara dugaan tindak pidana  korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah.  

Bahwa dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai bahan keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,  KPK melanjutkan ke tahap  penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri di Jakarta. Sabtu (25/09)

KPK sejak awal September 2021 meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan dengan mengumumkan tersangka AZ, Wakil Ketua DPR RI Periode 2019-2024. 

Adapun, dalam perkara ini Tim  Penyidik yang dipimpin oleh  Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di Jakarta Selatan.  

Mengingat yang bersangkutan  meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini, karena  mengaku sedang menjalani  isoman sebab sempat  berinteraksi dengan seseorang yang dinyatakan  positif covid-19.

"Untuk itu, KPK mengkonfirmasi dan  melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dengan melibatkan petugas medis," ungkap Firli.

Selanjutnya, pengecekan  kesehatan terhadap AZ  berlangsung di rumah pribadinya dengan hasil ternyata menunjukkan  non-reaktif covid-19, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan oleh KPK. "Tim KPK kemudian membawa AZ ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan," ucapnya.

Adapun, dalam konstruksi perkara diduga telah terjadi pada sekitar Agustus 2020, AZ menghubungi SRP dan meminta tolong  mengurus kasus yang melibatkan  AZ dan AG yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  

Selanjutnya, SRP menghubungi MH untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut.  

Setelah itu, MH menyampaikan pada AZ dan AG untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp2 Miliar.

Dan kemudian, SRP juga  menyampaikan langsung kepada AZ terkait permintaan sejumlah uang dimaksud yang kemudian disetujui oleh AZ. 

Setelah itu, MH diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp300 juta kepada AZ.

Untuk teknis pemberian uang dari AZ dilakukan melalui transfer rekening bank dengan menggunakan rekening bank milik MH.   

"Selanjutnya SRP menyerahkan nomor rekening bank dimaksud kepada AZ".  

Maka, sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, AZ dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga  mengirimkan uang sejumlah Rp200 juta ke rekening bank MH secara bertahap.    

*Masih di bulan Agustus 2020* 

SRP juga diduga datang menemui AZ di rumah dinasnya di Jakarta Selatan untuk kembali menerima  uang secara bertahap yang  diberikan oleh AZ, yaitu USD  100.000, SGD 17.600 dan SGD  140.500.   

Uang-uang dalam bentuk mata uang asing tersebut, kemudian ditukarkan oleh SRP dan MH ke money changer untuk menjadi mata uang rupiah dengan menggunakan identitas pihak lain.

"Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp4 Miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp3,1 Miliar," jelas ketua KPK.

Maka atas perbuatannya tersebut, Tersangka AZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 mayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah penyidik memeriksa sekitar 20 orang saksi dan alat bukti lain, maka Tim Penyidik melakukan penahanan kepada  tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai  tanggal 24 September 2021  s/d 13 Oktober 2021 di Rutan  Polres Jakarta Selatan.  

Adapun, sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19, Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan  dimaksud.  

KPK sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan AZ...... 

Sebagai penyelenggara negara dan wakil rakyat, seharusnya AZ bisa menjadi contoh untuk tidak  melakukan tindak pidana korupsi. 

Untuk itu, kembali kami menegaskan bahwa KPK tidak segan menindak penyelenggara negara yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu demi mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ketua KPK juga menyampaikan, terkait pemanggilan seseorang. Tentunya penyidik  menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga dengan keterangan dan bukti bukti akan membuat terangnya suatu perkara.

KPK berharap, setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud perhormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan.

"KPK tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan," tegas Firli.

Bahwa KPK juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip: the sun rise and the sun set principle.

Asal tahu saja, Kami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi, karenya penyidik KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak.

"Rakyat menaruh harapan kepada KPK dan tentu jawabannya sangat tergantung kepada kita semua selaku anak bangsa yang hormat dan patuh hukum," pungkasnya. (Arianto)

Read More

William: Ini Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Dorong Gotong Royong Kebangsaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Upaya mendukung pemerintah dalam meningkatkan jumlah warga penerima vaksin Covid-19 terus berdatangan dari berbagai kalangan. Bentuk dukungan yang diberikan pun beragam. Sejumlah Perusahaan memprakarsai kegiatan Vaksinasi massal pada tanggal 25 September hingga 04 Oktober 2021 untuk mencapai Herd Immunity di GOR Balai Rakyat Jakarta.

"Kami sangat bangga sebagai perusahaan di Indonesia dapat berpartisipasi membantu pemerintah dalam pembangunan sentra vaksinasi yang ada di GOR Balai Rakyat. Selain itu, vaksinasi ada juga di Taman Dadap dan ini merupakan wujud dari apa yang kami lakukan, tidak hanya di Jakarta Timur, tapi ada juga di Jakarta Pusat dan Selatan," kata William Saktyatna, PT Gajah Tunggal Tbk di Jakarta. Sabtu (25/09)

Disisi lain, kata William, Ini merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kami untuk mendorong gotong royong kebangsaan. Dalam hal menghadapi pandemi, kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi harus bersama-sama.

"Mudah-mudahan apa yang kami lakukan disini dapat membantu program pemerintah dalam mempercepat pemulihan Indonesia dalam menghadapi Covid-19," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Rudy, Camat Kramat Jati Jakarta Timur mengucapkan terima kasih kepada pihak Gajah Tunggal, Yayasan untuk Indonesia Semua dan Partai Sodaritas Indonesia (PSI) yang telah menyelenggarakan vaksinasi untuk warga kecamatan Kramat jati, ini kolaborasi yang sangat baik dan ditunggu warga masyarakat Kecamatan Kramat jati, karena warga masyarakat sudah menginginkan vaksinasi untuk dirinya.

Asal tahu saja, Di kecamatan Kramat jati yang sudah di vaksinasi sebanyak 70.56% (data kemarin). Disisi lain, Antusias masyarakat untuk mendapatkan Vaksin terlihat antri di GOR Balai Rakyat Jakarta.

Rudy menambahkan, vaksinasi hari ini dilaksanakan dengan target sebanyak 750 - 1000 peserta selama 10 hari. Hari ini yang sudah di vaksinasi terdata 281 peserta.

Menurut Camat, pihaknya mendambakan warga di wilayah Kecamatan Kramat jati sehat. “Mari kita mengikuti anjuran pemerintah mematuhi protokol kesehatan dan mendukung PPKM Darurat dengan harapan kita bisa menekan lajunya penyebaran Covid-19,” ucapnya. (Arianto)

Read More

Paviliun Indonesia Menghadirkan Kekuatan dan Citra Bangsa di Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia tengah bersiap mengikuti perhelatan Expo 2020 Dubai yang akan berlangsung pada 1 Oktober 2021—31 Maret 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Mengusung tema “Creating the Future, From Indonesia to The World”, yang merupakan tema utama Indonesia untuk memperkuat potensi Nusantara di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata ke mata dunia selama enam bulan keikutsertaan di Expo 2020 Dubai.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2020 merupakan kesempatan emas Indonesia untuk mempromosikan seluruh potensi perdagangan, peluang investasi, dan pariwisata di kancah dunia. “Keikutsertaan Indonesia dalam perhelatan Expo 2020 Dubai ini menjadi kesempatan emas karena mendatangkan banyak manfaat, termasuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Didi di Jakarta. Jum'at (24/09)

Terlebih, Indonesia dan EUA baru saja membuat sejarah baru dengan peluncuran Perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) di Bogor, Jawa Barat pada 2 September 2021. IUAE-CEPA merupakan perundingan dagang bilateral pertama Indonesia dengan negara mitra dagang di kawasan Teluk.

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2020 akan mempererat hubungan bilateral IndonesiaUEA. UEA sebagai anggota Gulf Cooperation Council (GCC) merupakan salah satu pasar ekspor nontradisional yang menjadi hub perdagangan internasional ke tujuan pasar Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.

Total perdagangan Indonesia dengan UEA pada periode Januari—Juni 2021 tercatat sebesar USD 1,85 miliar. Ekspor Indonesia ke UEA pada periode yang sama tercatat sebesar USD 852,26 juta. Sedangkan, impor Indonesia dari UEA pada periode yang sama tercatat sebesar USD 1 miliar.

Sementara pada 2020, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 2,92 miliar. Ekspor Indonesia ke UEA pada 2020 tercatat sebesar USD 1,24 miliar, sedangkan impor Indonesia dari UEAsebesar USD 1,68 miliar. Potensi perdagangan Indonesia diperkuat oleh populasi dengan daya beli masyarakat yang tinggi, kesiapan infrastruktur, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Selain itu, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara dengan perdagangan terkuat ke-10 di tahun 2045 dengan pangsa pasar sebesar dua persen. Selain potensi perdagangan, partisipasi Indonesia dalam Expo 2020 Dubai juga diharapkan dapat menarik peluang investasi. Ini adalah momen yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan didukung oleh kesiapan infrastruktur pendukung, reformasi birokrasi dan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kesempatan inilah yang akan memperkenalkan peluang investasi di Indonesia, mulai dari realisasi industri 4.0, proyek strategis nasional, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri dan pariwisata.

“Dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan partisipasi Indonesia di Expo 2020 Dubai sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, khususnya bagi perekonomian. Sinergi di antara lembaga pemerintah serta dengan pihak swasta akan memaksimalkan potensi terbaik Indonesia,” jelas Didi.

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo merupakan salah satu dari sederet komitmen Indonesia terhadap perkembangan dunia. Pada November 2021, Indonesia akan berperan sebagai Co-chair Bersama Inggris pada agenda COP 26 (United Nations Climate Change Conference) Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue di Glasglow, Skotlandia. Langkah ini menjadi bukti komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, meskipun di tengah masa pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Disisi lain, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah atau Presiden Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan agenda finance track yang berkesinambungan dengan rencana yang disiapkan Presiden KTT G20 2021 yang kini dipegang Italia.

Keunggulan Indonesia dalam World Expo akan dipamerkan melalui miniatur Tanah Air yang bakal dibangun di lahan seluas 1.860m2 di Dubai. Didi, yang juga merupakan Komisioner Jenderal Paviliun
Indonesia di Expo 2020 Dubai, menilai kesempatan ini dapat memperkuat visi Indonesia menjadi negara dengan perdagangan terkuat ke-10 di tahun 2045.

“Paviliun Indonesia merupakan miniatur negeri yang menjadi pintu untuk mengenalkan Indonesia pada dunia. Setiap minggunya, Paviliun Indonesia akan diramaikan oleh keikutsertaan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, brand Indonesia yang sudah mendunia, dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi yang nantinya akan memperkuat ekspor Indonesia,” ujarnya.

Asal tahu saja, Paviliun Indonesia akan memamerkan lebih dari 300 produk UMKM siap ekspor termasuk komoditas, kerajinan tangan, interior, tekstil hingga produk fesyen. Produk lokal yang merupakan kebanggaan yang berasal dari keberagaman budaya dan kearifan lokal Indonesia tersebut akan tampil di Pameran Warisan Nusantara di Paviliun Indonesia.

Selain itu, potensi rempah-rempah, produk turunan berbahan dasar kelapa sawit, hingga warisan kuliner juga akan dipamerkan di Expo 2020 Dubai. Selama enam bulan penyelenggaraan pameran, Paviliun Indonesia akan menghadirkan 26 tema
mingguan dan lebih dari 75 forum bisnis.

Seluruh kegiatan di Paviliun Indonesia didukung oleh 22 Kementerian dan lembaga serta 8 Pemprov. “Sejumlah kementerian, lembaga, dan pemprov yangberjumlah 30 partisipan akan meramaikan paviliun Indonesia dengan beragam kegiatan secara hibrida,” tambah Didi.

World Expo merupakan ajang ke-3 terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia. Setelah sempat tertunda di tahun 2020 akibat pandemi, Expo 2020 Dubai digelar tahun ini dan diikuti 192 negara dari seluruh dunia. Bagi Indonesia, partisipasi di Expo 2020 Dubai merupakan yang ke-8 dari keikutsertaan di World Expo.

Sebelumnya, Indonesia pernah tampil di Milan, Italia (2015); Shanghai, Tiongkok (2010); Aichi, Jepang (2005); Hannover, Jerman (2000); Seville, Spanyol (1992); Osaka, Jepang (1970); serta New York, Amerika Serikat (1964). Paviliun Indonesia juga didukung oleh para mitra, yaitu Astra, BPDPKS, Gajah Tunggal, April, Wijaya Karya, dan Indofood melalui sponsorship. (Arianto)

Read More

Polda Kaltim Lepas Distribusi Bansos Serentak Kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 Di Wilkum Kukar

Duta Nusantara Merdeka |Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar apel bersama TNI-POLRI dalam rangka pelepasan Distribusi Bansos serentak kepada masyarakat yang terdampak covid 19 oleh Polda Kalimantan Timur di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama dengan dihadiri Dir Reskrimun Polda Kaltim Kombes Pol. Subandi, Ka Yanma Polda Kaltim AKBP Akhmad Najib, Kasdim 0906/KKR Mayor Inf. Ribut Yodo, Wakapolres Kutai Kartanegara Kompol Aldi Alfa Faroqi dan PLT. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Kutai Kartanegara Bapak Hamly serta PJU Polres Kukar bertempat di Lobby Mako Polres Kutai Kartanegara, Kamis (23/9/2021) siang.

Pendistribusian beras Bansos Polda Kalimantan Timur sebanyak 10 ton beras yang terbagi dalam 2000 sak kemasan 5 kg dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan/terdampak PPKM level 4 secara bertahap di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara.

Penyerahan sembako dilakukan secara simbolis oleh Dir Reskrimum Polda Kaltim, Kapolres Kutai Kartanegara, Kasdim 0906/KKR dan PLT. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar kepada perwakilan Bhabinkamtibmas.

Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat guna membantu dan meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak akibat Pandemi Covid-19, ucap Kapolres Kutai Kartanegara.

AKBP Arwin Amrih Wientana juga menekankan kepada para Bhabinkamtibmas untuk pendistribusian beras Bansos kali ini agar untuk bisa tepat sasaran dan sesuai dengan yang didata sehingga warga yang menerima betul-betul terbantu.

Kapolres Kutai Kartanegara menambahkan, giat pendistribusian kepada masyarakat secara humanis dan tetap mengikuti standar protokol kesehatan.

"Berikan pesan edukasi, tentang protokol kesehatan dengan 5M dan penerapan PPKM darurat kepada warga yang menerima bantuan",Ucap Kapolres.

Kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan rombongan yang akan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan/terdampak PPKM level 4 di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kapolres Kukar Dampingi Direskrimum Polda Kaltim Tinjau Vaksinasi TNI-POLRI

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama dampingi Dir Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol. Subandi selaku pamatwil Polda Kaltim untuk meninjau Pelaksanaan gerak vaksin TNI-Polri yang dilaksanakan di BPU Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kamis (23-9-2021).

Peninjauan dimaksud untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi ini berjalan dengan sebagai mana mestinya dan tanpa kendala.

Dir Reskrimum Polda Kaltim Kombes Pol. Subandi mengatakan bahwa antusias daripada masyarakat sangat luar biasa itupun bisa diketahui dari ribuan masyarakat yang kembali dikarenakan keterbatasan vaksin.

"Masyarakat diminta untuk bersabar, dan yang belum mendapatkan giliran bisa mengikuti kegiatan vaksin selanjutnya," jelasnya Kombes Pol. Subandi.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama bahwasanya yang melaksanakan vaksin yakni masyarakat Kec. Tenggarong Seberang dengan jumlah 1000 peserta.

"Untuk hari ini Polsek Tenggarong Seberang dibantu dengan dokkes Polres Kukar dan bekerjasama dengan pihak Puskesmas melaksanakan kegiatan vaksin kepada 1000 peserta, namun juga banyak juga yang kembali karena jatah vaksin hari ini hanya 1000 saja," ucapnya AKBP Arwin Amrih Wientama.

Sebelumnya, pelaksanaan vaksinasi ini di awali dengan pendaftaran, pengecekan suhu, tekanan darah, dilakukan screening oleh Petugas Dokkes Polres Kukar maupun puskesmas setempat.

“Ketika sudah memenuhi syarat, baru dilakukan vaksinasi. Dan setelah vaksinasi dilakukan observasi untuk mengetahui ada atau tidak gejala yang dapat ditimbulkan,” terangnya AKBP Arwin Amrih Wientama.

Harapannya semoga serbuan vaksinasi ini bisa cepat tersalurkan ke semua masyarakat sehingga bisa meingkatkan herd imunity guna mencegah penularan covid 19 di wilayah Kalimantan Timur khsusnya Kabupaten Kutai Kartanegara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polres Kutai Kartanegara Salurkan Bantuan Tunai Untuk Pedagang Kaki Lima

Duta Nusantara Merdeka |Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan warung. Bantuan tunai tersebut disalurkan di Ruang Catur Prasetya Polres Kukar, Kamis (23/9/2021) Sore.

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan bantuan ini disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan dipercayakan penyalurannya oleh Polri. Kemudian Polres Kutai Kartanegara menyalurkan kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Minahasa Utara yang terdampak pandemi covid-19.

"Penyaluran bantuan ini secara teknis disampaikan oleh Kasi Keu Polres Kukar Ipda Zulkifli kepada PKL maupun Warung yang berhak menerimanya dengan jumlah 20 sampai 30 orang, namun bantuan ini tidak hanya dilaksanakan di hari ini saja namun juga di waktu berikutnya sesuai dengan jadwal" Jelas Kapolres.

Lebih lanjut, diharapkan dengan bantuan tunai dari Presiden maupun Pemerintah Pusat yang tersalurkan melalui Polres Kukar ini sedikit banyak bisa membantu meringankan beban kepada pedagang kaki lima dan warung dimasa pandemi covid 19 terlebih Kab. Kukar masih menerapkan PPKM level 4.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu bapak dan ibu dalam rangka melaksanakan usaha dan juga semoga dengan seterusnya kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan untuk melaksanakan aktifitas sesuai dengan kegiatan masing-masing" Kata Kapolres kepada masyarakat yang menerima bantuan.**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Tidak Ada Pertumbuhan di Zona Nyaman

ARTIKEL 

Tidak Ada Pertumbuhan di Zona Nyaman

Oleh : Dede Farhan Aulawi

(Pemerhati Perubahan)

Peradaban dunia terus mengalami banyak perubahan, baik karena loncatan teknologi yang pesat ataupun respon atas pandemi berbasis pemikiran dan perilaku baru yang adaptif. Digitalisasi yang terjadi di semua sendi kehidupan dan pandemi covid 19 dengan semua varian baru-nya, merupakan fakta dan realitas yang tidak terhindarkan. Persoalan kemudian adalah apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita fikirkan dalam melihat realitas yang ada.

Kita tidak bisa hanya diam menangis kalah melihat pelik, ruwet dan sulitnya keadaan karena hal itu sama sekali bukanlah pilihan yang bisa menjadi solusi dalam mensiasati keadaan. Kita perlu sedikit adaptasi dan cerdik dalam menganalisa sebuah fenomena agar bisa memilih ribuan peluang yang berjajar rapi di depan mata.

Berbasis pada realitas di atas, tak ada salahnya jika kita berkontemplasi diri secara spiritual agar mendapatkan titik cerah untuk menemukan kemungkinan – kemungkinan yang harus kita lakukan. Tidak ada waktu lagi untuk berkeluh kesah meratapi keadaan yang serba sulit, atau saling menyalahkan sebagai upaya pembenaran atas kegagalan sikap dan pola fikir yang kurang adaptif. Pada akhirnya kita sendirilah yang akan bertanggung jawab pada masa depan diri dan keluarga kita. Dengan semangat optimisme yang membara, singsingkan lengan baju untuk terus berusaha tanpa mengenal kata putus asa.

Jadikanlah Pengetahuan, Keterampilan, Pengalaman dan Jaringan yang kita miliki sebagai modal dasar untuk merangkak bangkit, berdiri dan terus berlari. Jangan pernah memeras orang lain, baik dengan cara keras ataupun halus. Jangan pernah menipu ataupun mengambil hak orang lain, baik secara terang – terangan, sembunyi – sembunyi ataupun kongkalingkong kolutif alias “tahu sama tahu”. Jangan pernah “memelas” sekedar mendapatkan rasa iba dan belas kasih dari orang karena hal tersebut akan membuat martabat kita jatuh tanpa bisa lagi berdiri tegap penuh kehormatan.

Tapi tentu juga tidak harus egois hanya memikirkan diri sendiri, tanpa peduli lagi pada lingkungan yang sangat membutuhkan. Boleh jadi saat kita masih berdiri tegak untuk tetap survive saat ini, mungkin ada sebagian orang di lingkungan kita yang sudah tidak sanggup lagi menahan terpaan turbulensi keadaan yang bisa membuat dirinya terhempas ke sudut – sudut kehidupan. Di sinilah hati nurani akan bicara dalam mengasah jeli dan luhurnya rasa kemanusiaan. 

Seorang pakar manajemen bernama Peter Drucker sudah pernah mengingatkan, tentang hal yang paling berbahaya dalam menghadapi Turbulensi. Bukan soal Turbulensinya itu sendiri, tetapi melakukan respond terhadap sebuah Turbulensi dengan cara - cara yang lama, pola pikir yang lama, dan tindakan – tindakan yang lama, yang sangat jauh dari efektif dalam menghadapi tatanan baru, kenormalan baru. Tanpa kemampuan dan kemauan untuk beradaptasi mengikuti irama perubahan tentu akan membuat kita jatuh tersungkur penuh luka sehingga merasakan betul pedih dan perihnya kesulitan. 

Begitupun dengan pernyataan Albert Einstain yang mengatakan bahwa adalah sebuah Insanity (kegilaan), bila ingin mendapatkan hasil yang berbeda tetapi dengan cara - cara yang sama. Disinilah perlunya kita berubah dan beradaptasi. Tinggalkan pola fikir lama, perilaku lama dan kebiasaan lama. Saat ini tidak ada pilihan atau alternatif lain, selain penyesuaian dalam melakukan perubahan. Perubahan yang sesuai irama zaman agar kita bisa berselancar menikmati buasnya gelombang, bukan perubahan tanpa arah dan kesungguhan yang akan membuat kita semakin nestapa di jurang gelap tanpa harapan. Konon, tak ada pertumbuhan di zona kenyamanan. 

Jadi bila saat ini kita merasakan “ketidaknyamanan”, itu berarti kita sudah on the right track. Artinya kita sedang tumbuh, karena untuk berubah dan beradaptasi tentu akan membuat kita kurang nyaman. Disinilah dibutuhkan keberanian, yaitu keberanian untuk menyeberangi samudera ketidaknyamanan agar bisa sampai di dermaga harapan dengan penuh kebahagiaan. Untuk itu, marilah melakukan proses Learn dan Re-Learn, agar memiliki insight dan pola pikir yang baru. Menjadi penting dan perlu, untuk melakukan proses UpSkill dan ReSkill, agar memiliki Capability yang baru, sehingga bukan hanya Siap, tetapi semakin Berdaya, dalam melewati tatanan baru dengan tegap dari anak tangga yang satu ke anak tangga lainnya.

Akhirul kata, kita berharap semoga Allah Yang Kuasa senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita memiliki kekuatan dan semangat perubahan dengan penuh optimis dan prasangka baik serta peduli pada lingkungan. Aamiin YRA. **

Read More

DPP LPPI : Apresiasi Kapolri inisiasi Vaksinasi Merdeka Dengan BEM dan OKP Serentak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpianan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesian mengapresiasi Vaksinasi Merdeka Se-Indonesia yang di inisiasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menggandeng Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan serta OKP Kepemudaan di seluruh Indonesia secara serentak disisi lain kami melihat kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menunjukan sosial yang tinggi dengan menggelar bakti sosial memberikan ribuan paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kami menilai Program kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini selain dapat membentuk herd immunity di tengah masyarakat juga dapat meringankan ekonomi Masyarakat juga sangat terbantu pada kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini "

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam  pengendalian COVID-19 dengan menggalakkan vaksinasi merdeka serentak menggandeng sinergi  bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP) menggelar kegiatan Vaksinasi Merdeka di seluruh Indonesia secara serentak mampu mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo dan mencapai target dalam pengendalian COVID-19 menggunakan percepatan vaksinasi dengan ini nantinya Pemerintah akan berhasil menurunkan level tingkatan penyebaran virus Covid- 19 dan ekonomi masyarakat kembali normal

Kami menyatakan sikap mendukung Pemerintah melalui Polri & TNI suksesi vaksinasi merdeka serentak di suluruh indonesia sinergi antar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan juga Pemuda (OKP) maka atas dasar itulah kami menilai dengan langkah serius Kapolri menggalakkan vaksinasi seperti ini dapat mencapai target 100%,

terahir kami sampaikan dengan hal ini masyarakat tidak akan ragu untuk ikut serta di lakukanya vaksinasi dan kami juga mengajak semua elemen masyarakat indonesia yang belum vaksin agar datang ketempat terdekat Polda Polres Polsek yang menyediakan vaksin  & kami sebagai organisasi kepemudaan di DPP LPPI menyampaikan indonesia tidak akan kalah dengan Covid- 19

seperti diketahui kegiatan vaksinasi merdeka serentak ini turut dihadiri oleh Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria. acara puncak vaksinasi merdeka serentak  ini digelar di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pada rabu sampai kammis 22-23 September 2021

Acara ini turut dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Rektor IPB Prof Arif Satria  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sinergi dengan BEM dan OKP tersebut merupakan upaya Polri mempercepat dan mencapai target vaksinasi dua juta dosis dalam sehari.

vaksinasi ini diselenggarakan di 96 titik yang meliputi 51 universitas, 15 sekolah tinggi/institut/akademi/politeknik, dan 30 lokasi lainnya. Vaksinasi merdeka ini menyasar kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Adapun BEM yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya BEM-SI, BEM Nusantara, BEM Bulukumba, BEM Universitas Halmahera, BEM UGM, BEM UIN Yogyakarta, BEM Nusantara, BEM Bandung Raya, BEM Muh Banjarmasin, BEM IPB Bogor, BEM Efarina Pematang Siantar, BEM Universitas Riau, BEM Universitas Warmadewa, dan BEM Universitas Muhammadiyah, AMAN Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional dan Permikomnas

Kemudian, 15 OKP yang terlibat adalah PB Semmi, Rumah Milenial, OKP Sahat, GAMKI, GMNI, GINKA, Barisan Aktifis Muda, JAMNUSA, PMI, Cipayung, Perempuan Milenial Indonesia, Milenial Mitra Polisi, Kaukus Muda Indonesia, MPARA Blora, dan Pemuda Lintas. Vaksinasi Merdeka digelar pada 22-23 September 2021. Adapun vaksin yang dipersiapkan sebanyak 253.297. Sedangkan bansos yang disalurkan kepada masyarakat sejumlah 103.247 paket sembako. **

Read More

Mahfud MD Imbau Aparat Respon Laporan Pungli dengan Baik, Jangan Ditindak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghimbau aparat penegak hukum agar merespon laporan dan informasi mengenai Pungutan Liar (Pungli) dengan baik, dan berterima kasih atas niat baik yang bersangkutan. 

Hal ini ditegaskan Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam acara "Pencanangan Kabupaten/Kota bebas Pungli di Daerah Istimewa Yogyakarta" yang digelar oleh Satgas Saber Pungli Pusat, di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (24/9). 

"Jika ada kontrol dan laporan mengenai pungli dari masyarakat, jangan kita musuhi, apalagi sampai dikriminalisasi. Kita perhatikan saja dan kita selesaikan tanpa harus gaduh, kita berterima kasih atas niat baik yang melaporkan,” ujar Mahfud kepada aparat yang hadir. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mencontohkan, saat aktivis antikorupsi Emerson Juntho melalui akun twitternya menyebut adanya pungli di sebagian Samsat dalam pengurusan surat-surat kendaraan, dirinya langsung merespons dengan baik.

“Kita tidak marah, kita tanggapi baik-baik laporan dia, dan kita undang ke Kantor Menko Polhukam," ujar Mahfud sembari mengingatkan aparat untuk terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. 

Berbagai usulan dari masyarakat, lanjut Mahfud, agar ditampung dan dipelajari lebih dulu. Tapi terkait tindak lanjutnya, Mahfud mengatakan perlu bukti yang konkret, agar petugas atau aparat segera menyelesaikan. 

"Usul-usulnya kita tampung, kita cermati, kita berterima kasih dan menganggapnya sebagai niat baik. Tapi kalau untuk tindaklanjutnya kita perlu bukti konkret, sebab kalau menyebut ada korban tapi tak berani ngomong, ya kita tak bisa menindak” tegasnya. 

“Hukum itu harus jelas objectum litis dan subjectum litisnya. Tapi saya melarang dilakukannya tindakan represif terhadap orang yang memberi masukan, laporan, atau mengritik," papar Mahfud sembari menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik sebagaimana sering dia sampaikan pada kesempatan yang lain. 

Upaya pemerintah, sambung Mahfud, untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas cepat, mudah dan terjangkau serta terukur, tentu tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul yaitu praktek-praktek pungutan liar. 

"Saya ingin menegaskan, meskipun merupakan bagian dari upaya pembangunan pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan upaya pembersihan institusi pemerintah dari kebiasaan langsung melakukan pungutan liar di birokrasi," papar Mahfud. 

Saber Pungli meski ketuanya adalah Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Irwasum, penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Saber Pungli sebagai institusi tidak boleh memproses hukum sendiri. Saber Pungli melakukan pencegahan, pembinaan, agar membuat sebuah kota bebas pungli. 

Dalam kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X mengingatkan, sesuai arahan Presiden saat menandatangani Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2018 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, agar Saber Pungli tindak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar secara internal. 

"Ibaratnya, untuk membersihkan rumah harus menggunakan sapu yang bersih dulu, soal inilah yang terberat dan seringkali kita hadapi sebagai kejadian Pagar Makan Tanaman," ucap Sultan Yogya ini. 

Sultan juga meminta aparat sipil di lingkungan pemerintah DIY untuk berani meninggalkan kebiasaan buruk 'kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat?' dan menggantikannya dengan layanan prima yang dijanjikan saat berikrar sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) serta saat menandatangani pakta integritas. 

"Di sini jangan seperti umumnya yang terjadi, setelah tanda tangan pakta integritas, tidak selang lama ada saja oknum yang secara sadar melanggar ikrarnya sendiri," tambah Sultan mengingatkan pejabat di lingkungan Pemda DIY. 

Selain Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, hadir pula dalam kesempatan ini Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto sebagai Ketua Harian Saber Pungli, dan seluruh Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta. (Arianto)

Read More

Anies: Pembangunan Kantor PCNU Jakut Harus Tepat Tiga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan tahap kedua Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kamis (23/9). Diperkirakan, proses pembangunan Kantor PCNU Jakarta Utara akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

"Kita harap pembangunannya berjalan lancar dan harus tepat tiga yaitu tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat harga. Nantinya, yang sudah dirancang disini bisa tuntas waktu, kualitas baik, dan harganya terjangkau karena urunan dari semua orang. Jadikan ini sebagai sumur pahala bagi semua orang yang aliran jariyahnya tidak akan pernah berhenti," tutur Anies didampingi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim dan unsur Forkopimko Jakarta Utara.

Di kesempatan itu pula, Anies berharap NU Jakarta akan semakin aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. "Untuk pembangunan disini pasti didukung dengan kolaborasi dari semua pihak. Insya Allah, bisa tuntas tepat waktu, cepat, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh umat," ungkap Gubernur.

Sedangkan pembangunan tahap pertama gedung Kantor PCNU Jakarta Utara dilakukan sejak tahun 2001. "Sudah 20 tahun kantor ini tidak tersentuh pembangunan. Tahun ini, akan ada renovasi gedung supaya pengabdian benar-benar nyaman sehingga harus ada perubahan. Butuh dukungan dari semua untuk mewujudkan pembangunan Kantor PCNU Jakarta Utara," jelas Ketua PCNU Jakarta Utara, KH. Agus Muslim.

Selama ini, PCNU Jakarta Utara juga ikut terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. "NU memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap agama dan negara. Kita melaksanakan kolaborasi dengan mengadakan kegiatan vaksinasi di delapan titik kemudian membuat dapur umum untuk memfasilitasi warga yang isoman di Kecamatan Cilincing, Koja, dan Pademangan," tambahnya. (Arianto)

Read More

Bangun Kolaborasi Mendisiplinkan Prokes, Kabupaten Pulau Taliabu Diberi Penghargaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, memberikan penghargaan kepada Bupati Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara H. Aliong Mus. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya selaku kepala daerah, dalam membina kesiagaan Satpol PP dan Linmas serta pencegahan bencana.

Penyerahan tanda penghargaan dalam bentuk piagam tersebut, diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Admnistrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan disaksikan Direktur Pol PP Linmas Kemendagri Benhard E. Rondonuwu di Gedung H Kantor Pusat Kemendagri,  Selasa (21/9/2021).

Bupati Pulau Taliabu dipilih karena kerja kerasnya bersinergi bersama TNI-Polri dan masyarakat adat dalam 

melaksanakan kegiatan operasi yustisi. Selain itu, bersama TNI-Polri dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, pemerintah setempat juga berkolaborasi dalam mengatasi pandemi, serta berupaya mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. 

Benhard E. Rondonuwu menuturkan, pemberian penghargaan  tersebut merupakan bagian dari bentuk rasa bangga dan apresiasi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Bupati Pulau Taliabu beserta jajarannya. Mereka, kata dia, dinilai tak henti memberikan perhatian penuh terhadap Unit Kerja Satpol PP Kabupaten Pulau Taliabu.

Dia berharap, pembinaan Aliong Mus kepada Satpol PP Kabupaten Taliabu terkait penanggulangan bencana dapat menjadi motivasi bagi daerah lainnya. Sehingga, daerah lain dapat terpacu untuk meraih prestasi, khususnya terkait dengan pencegahan bencana. Dengan motivasi tersebut, jajaran Satpol PP dapat terdorong untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

"Adanya koordinasi dan evaluasi antara pemerintah pusat selaku pembina, dengan penyelenggara penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang disiplin, loyal dan berintegritas tinggi dalam pelayanan masyarakat," ucap Benhard.

Dia menuturkan, Satpol PP memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19 di sektor hulu, yakni mencegah penularan. Peran itu dilakukan dengan menegakkan aturan terkait penanganan dan mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. 

Sedangkan peran di sektor hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan. Selain itu, Satpol PP juga bisa ditugaskan melacak orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif. Tak hanya itu, mereka juga dapat berperan mengimbau masyarakat agar melakukan isolasi mandiri, bila terkonfirmasi positif dengan gejala yang tak terlalu berat. 

Sementara itu, Aliong Mus pun mengucap rasa terima kasihnya karena telah dipercaya mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Ia menyebutkan, penghargaan itu ia dedikasikan untuk seluruh jajaran Pemkab Pulau Taliabu dan seluruh masyarakat Taliabu yang telah mendukung dalam penanganan Covid-19. (Arianto)

Read More

Bupati Kolaka Timur di OTT KPK Terkait Fee Proyek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akhirnya gelar jumpa pers pasca OTT bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur alias AMN dan kepala BPBD Kolaka Timur, Nazarullah alias AZR, Rabu (22/9/2021).

Lembaga antirasuah tersebut melalui Wakil Ketua KPK RI, Nurul Gufron menjelaskan, AMN dan AZR menyusun proposal  permintaan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi serta dana siap pakai. kemudian Bupati dan Kepala BPBD Koltim memaparkan proposal itu ke BNPB pusat. Alhasil, Pemkab Koltim berhasil menerima bantuan dana hibah relokasi dan rekonstruksi sebesar Rp26,9 miliar dan dana hibah siap pakai sebesar Rp12,1 miliar.

Kemudian kata Nurul Gufron, AZR meminta kepada AMN agar proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana BNPB tersebut dapat dikerjakan orang-orang kepercayaan AZR.

“Khusus untuk pekerjaaan perencanaan dua unit jembatan yakni di Kecamatan Uesi senilai Rp714 juta, dan perencanaan pembangunan 100 unit perumahan di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh kepercayaan AZR. kemudian AMN menyetujui permintaan AZR, dan AMN akan menerima fee sebesar 30 persen dari total anggaran pekerjaan tersebut,” ujar Nurul Gufron.

Selanjutnya sebut Nurul Gufron, AMN memerintahkan AZR untuk berkoordinasi dengan Kabag ULP, Dewa Made Ratmawan agar memproses pekerjaan lelang jasa konsultan perencanaan tersebut ke LPSE, sehingga perusahaan orang kepercayaan AZR itu menang dalam paket perencanaan tersebut.

“Sebagai realisasi kesepakatan, AMN diduga meminta uang pertama sebesar Rp25 juta dan uang kedua sebesar Rp225 juta,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan enam orang pada Selasa, 21 September 2021 sekitar jam 8 malam di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Adapun lima orang lainnya, yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah (AZR), Mujeri Dachri (MD) yang merupakan suami Andi Merya, dan tiga ajudan Bupati Kolaka Timur masing-masing Andi Yustika (AY), Novriandi (NR), dan Muawiyah (MW). (Arianto)

Read More

Blokir Nomor Ponsel, Oknum Pejabat DLHK Karawang Dilaporkan ke Bupati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Salah satu perilaku kurang baik dari sebagian oknum pejabat di negeri ini adalah memblokir nomor kontak dari warganya. Tujuan utama dari pemblokiran itu tidak lain adalah agar si rakyat tidak dapat menghubunginya lagi di kemudian hari. Rupanya, ketika si pejabat dihubungi rakyat, entah untuk menyampaikan aspirasi, mengeluhkan sesuatu masalah, atau mempertanyakan kinerja pejabat itu, dan lain-lain, si pejabat merasa terganggu dan memandang perlu menjauhkan diri dari keluh-kesah rakyatnya.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengaku sangat prihatin dengan sikap dan perilaku pejabat, termasuk beberapa oknum aparat TNI-Polri, yang selalu mengambil jalan pintas, memblokir nomor kontak warga masyarakat ketika si pejabat merasa terganggu dihubungi warga. “Kecuali jika terkait dengan modus penipuan, pengancaman dan sejenisnya, bolehlah nomor kontak si penelpon atau pengirim pesan SMS/WA diblokir. Modus seperti ini masuk delik dugaan tindak pidana, bisa diporses oleh pihak aparat penegak hukum. Namun, jika warga yang mempertanyakan kinerja pejabat, menyampaikan aspirasi, keluhan, dan sebagainya, hal seperti ini semestinya dijawab dengan baik dan ditindak-lanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi si pejabat atau aparat tersebut,” terang Lalengke dalam pesan tertulisnya kepada media ini, Rabu, 22 September 2021.

Hal itu disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menjawab permintaan komentar wartawan media online Delik.Co.Id yang mengeluhkan perilaku pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DHLK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang memblokir nomor ponselnya. 

Menurut si wartawan, pemblokiran tersebut menyebabkan terhambatnya komunikasi dengan si pejabat dalam rangka mendapatkan konfirmasi atas masalah pengelolaan linkungan, terutama terkait program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Karawang.

Wilson Lalengke mengaku banyak menemukan pejabat model itu, yang suka memblokir nomor handphone-nya karena terusik dengan pertanyaan kritis, kritikan, dan pengaduan warga yang perlu diteruskan kepada si pejabat dan/atau aparat terkait. “Ini pengalaman harian kita sebagai wartawan. Para oknum pejabat dan aparat itu kemungkinan mengalami sakit kepala, pusing tujuh keliling mencari alasan, alibi, dan argumentasi atas pertanyaan kritis wartawan dan warga terhadap kinerjanya yang tidak becus, koruptif, dan sewenang-wenang. Ini erat kaitannya dengan penyakit mental pengecut akut yang diidap sebagian oknum pejabat dan aparat di negeri ini,” tambahnya.

Bahkan, kata Lalengke lagi, pejabat atau aparat yang awalnya sangat welcome dengan dirinya, bisa tiba-tiba berbalik dan memblokir nomor ponselnya seketika dirinya mencium adanya gelagat penyelewengan yang dilakukan sang pejabat. “Ada beberapa oknum pejabat Polri yang awalnya bersikap baik dan komunikatif, namun tiba-tiba memblokir nomor saya. Mungkin karena ingin menutup diri agar tidak ketahuan lebih banyak kebobrokannya yaa. Oknum itu ada di hampir semua level, ada di lingkungan Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, dan Mapolsek. Contohnya, itu oknum Kapolsek Kalideres yang mengkriminalisasi wartawan beberapa waktu lalu, oknum Kapolresta Manado yang sudah kita laporkan ke Divpropam Polri atas dugaan kriminalisasi Ibu Bhayangkari Nina Muhammad, dan beberapa oknum pejabat lainnya, mereka tidak ingin dihubungi lagi. Akibatnya, kita tidak bisa minta informasi dan/atau klarifikasi terhadap persoalan yang akan kita beritakan,” jelas alumni program persahabatan Indonesia-Jepang Abad-21 ini dengan nada prihatin.

Terkait blokir-memblokir nomor kontak warga masyarakat itu, lulusan program pasca sarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini mengatakan bahwa seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan, seperti ASN dan birokrat, anggota DPR, aparat penegak hukum, TNI-Polri, dan mereka yang hidupnya dibiayai dari uang rakyat, tidak semestinya menutup diri dari hubungan komunikasi dengan rakyat. 

“Segala fasilitas yang mereka miliki dan gunakan itu adalah pembelian dari uang rakyat. Bahkan isi perut mereka dibiayai dari uang rakyat. Tidak hanya itu, biaya hidup dan pembelian kolor anak-istri atau suami mereka dibeli dari uang gaji yang diberikan oleh negara yang notabene uang rakyat. Jadi, aneh dan sangat tidak sopan jika mereka bersikap alergi untuk dihubungi rakyat,” tegas tokoh pers nasional yang getol membela warga teraniaya itu.

Oleh karenanya, Wilson Lalengke menghimbau agar para pejabat dan aparat segera sadar diri bahwa dia ada di posisi jabatan itu adalah semata-mata untuk melayani rakyat. “Segeralah kembali ke jalan yang benar, gunakan handphone pembelian dari uang rakyat untuk melayani rakyat dengan baik, bukan menutup diri dengan memblokir nomor kontak rakyat. Jika tidak ingin diganggu rakyat, silahkan berhenti dari jabatan Anda, mari bergabung dengan rakyat kebanyakan, dan kita pelototi bersama para pejabat yang ada agar melaksanakan tupoksinya dengan baik,” pungkas Lalengke mengakhiri release-nya. (Arianto)

Read More