Lakukan Konsolidasi, FLAJK Support Asosiasi Anggota Untuk Akreditasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Akreditasi Asosiasi Profesi dan BUJK yang tengah dilakukan LPJK PUPR saat ini mendapat atensi tinggi dari  Forum Lintas Aspirasi Jasa Konstruksi (FLAJK) dengan menggelar rapat konsolidasi bersama Asosiasi anggota.

Dalam rangka memenuhi UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanahkan dibentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) hasil, maka sebagaimana ketentuan tersebut seluruh asosiasi akan membentuk kedaulatan Lembaga tersebut wajib lulus akreditasi.

"Namun demikian, tentunya bukan hal yang mudah untuk dapat lulus akreditasi dan membentuk Lembaga LSP dan LSBU tersebut," ujar Bachtiar, Dewan Pendiri FLAJK. Senin (6/09)

Bachtiar mengungkap bahwa untuk dapat memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuannya perlu upaya yang sungguh-sungguh dari asosiasi.

Maka untuk itu, kata Bachtiar, kita perlu melakukan konsolidasi agar bersama-sama kita bisa mendapat masukan dan solusi dari permasalah yang tengah dihadapi oleh asosiasi dalam akreditasi ini.

Sebagai Tokoh Konstruksi Nasional yang memiliki jam terbang cukup tinggi, Bachtiar banyak memberikan gambaran dan pandangan-pandangan terkait regulasi jasa konstruksi dan nafas dari UU No 2 Tahun 2017 itu sendiri. "Prinsipnya UU tersebut memberikan kesempatan kepada kita semua untuk tetap eksis di bidang jasa konstruksi," ucapnya.

Dalam sambutannya, Yakub Ismail, Sekjen FLAJK mendorong anggota yang sedang melakukan akreditasi agar menugaskan PIC untuk berkomunikasi secara intens, menyampaikan data sebaran secara rinci serta mencari titik temu untuk melakukan sinergitas. "Adapun, kekurangannya sebisa mungkin kami bantu carikan solusi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum FLAJK Veri Senopel meminta agar asosiasi yang sudah melakukan sinergitas untuk dapat cepat memenuhi ketentuan akreditasi yang berlaku, kiranya dengan sinergitas tersebut apabila tercapai kesepakatan tentu akan memberikan kebaikan kepada para pihak.

Asal tahu saja, Rapat konsolidasi tersebut juga banyak mendapatkan tanggapan dari anggota yang hadir, tanggapan yang disampaikan tampak tidak seragam dikarenakan kondisi yang berbeda setiap asosiasi, namun demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh anggota FLAJK tampak solid untuk saling bersinergi agar dapat terakreditasi. (Arianto)

Read More

Cek Ketersediaan Obat Lewat Farmaplus, Menteri BUMN Erick Thohir Layani Langsung Konsumen

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Walaupun kasus positif COVID-19 di Indonesia dalam seminggu terakhir ini menurun, pemerintah tetap ingin memastikan ketersediaan vitamin dan obat-obat, terutama tujuh jenis obat COVID-19 selalu ada dalam jumlah yang memadai. Termasuk di apotek-apotek dibawah koordinasi Kimia Farma, perusahaan BUMN di bidang farmasi sehingga akan memudahkan masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri BUMN, Erick Thohir saat melakukan pengecekan di apotek Kimia Farma yang terdapat di wilayah Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/9). Selain melihat ketersediaan tujuh jenis obat COVID-19, yakni Azithromycin, Favipiravir, Immunoglobulin, Ivermectin, Oseltamivir, Remdesivir, dan Tocilizumab. Erick Thohir juga memeriksa kecocokan data obat-obat tersebut dengan data yang terdapat di aplikasi Farmaplus atau situs https://farmaplus.kemkes.go.id/

"Program vaksinasi yang terus digencarkan pemerintah demi mempercepat terbentuknya herd immunity harus pararel dengan ketersediaan obat-obatan untuk COVID-19 yang mencukupi, sehingga selalu siap di saat masyarakat membutuhkan. Menurut saya, keberadaan aplikasi dan situs Farmaplus sangat membantu masyarakat untuk mengecek apotek terdekat yang menyediakan obat-obatan tersebut. Tadi saya sudah cek, ternyata cocok data yang ada di aplikasi Farmaplus dengan ketersediaan obatnya di apotek Kimia Farma," ujar Menteri Erick Thohir.

Ia juga menambahkan, pengecekan keberadaan obat juga bertujuan agar para direksi Kimia Farma, apoteker, dan petugas layanan publik di apotek tersebut tetap waspada akan obat-obat yang dibutuhkan masyarakat.

"Jangan sampai lengah. DIsaat pandemi naik, obat tidak ada, dan ketika pandemi turun, obat juga tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Dan hari ini, saya lihat kondisi bagus, pelayanan juga baik, dan ketelitian dalam memeriksa resep dokter juga bagus," ujar Erick Thohir.

Di Farmaplus tersaji ketersediaan obat di semua apotek yang ada di seluruh Indonesia. Pada aplikasi dan situs tersebut juga menampilkan total 4.444 apotek Kimia Farma yang tersebar di tanah air dengan dilengkapi peta untuk mengetahui lokasi dan juga data 839.500 jenis obat, termasuk tujuh jenis obat COVID-19. 

"Untuk obat lainnya yang diproduksi di dalam negeri, terutama oleh holding farmasi BUMN, kami akan tingkatkan kapasitas produksinya sehingga stoknya selalu terjaga. Dalam upaya memerangi pandemi COVID-19 ini, pemerintah akan terus memastikan untuk hadir, baik untuk mempercepat vaksinasi dan menyediakan obat-obatan yang diperlukan masyarakat dengan harga yang terjangkau," pungkas Erick Thohir. (Arianto)

  

Read More

Dirjen Bina Adwil Mengapresiasi Terbentuknya Jabatan Fungsional Damkar dan Analis Kebakaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menetapkan Keputusan Mendagri Nomor 821.29-4006 Tahun 2021 tentang Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran di Daerah 26 Agustus 2021. Terbitnya regulasi tersebut, sebagai bentuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Permen PAN-RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaraan dan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

Terkait hal itu, Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil telah menerbitkan surat rekomendasi pengangkatan Jabatan Fungsional (JF) bagi aparatur Damkar dan Penyelamatan di daerah. Surat tersebut diberikan kepada 59 dari 68 Pemda yang mengusulkan untuk mengikuti pelaksanaan Inpassing JF Damkar dan JF Analis Kebakaran. Adapun jumlah rekomendasi pengangkatan yang dikeluarkan, yakni sebanyak 2.371 orang untuk JF Damkar dan 207 orang untuk JF Analis Kebakaran.

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, mengapresiasi seluruh pihak khususnya kepada kepala daerah yang telah memberikan perhatian dalam mendukung terbentuknya JF Damkar dan JF Analis Kebakaran di daerah. Ia menilai, langkah tersebut sebagai upaya peningkatan profesionalisme PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebakaran dan penyelamatan.

"Pembentukan JF Damkar dan JF Analis Kebakaran dapat menjadi bagian untuk mendorong terbentuknya kemandirian organisasi damkar dan penyelamatan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Damkar dan Penyelamatan di Provinsi/Kab/Kota," kata Safrizal dalam keterangannya, Senin (6/9/2021).

Lebih lanjut, Syafrizal berpesan kepada seluruh aparatur Damkar dan penyelamatan, agar dapat menjadikan momentum ini sebagai semangat dalam membangun profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan, eksistensi, dan kinerja Damkar dalam memberikan perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran kepada seluruh warga masyarakat secara prima.

Untuk diketahui, 57 daerah yang mendapat surat rekomendasi tersebut terdiri dari 1 Provinsi, 37 Kabupaten dan 19 Kota. Mereka telah menindaklanjuti hasil rekomendasi yang disampaikan Kemendagri. Adapun total formasi inpassing sebanyak 1.925 orang, yang terdiri dari 1.725 JF Damkar dan 200 JF Analis Kebakaran. Merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, seluruh pejabat fungsional Damkar dan analis kebakaran harus diangkat dan dilantik paling lambat 5 September 2021. 

Sementara itu, dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Maros merupakan Pemda yang pertama kali melalukan pelantikan, yang terdiri dari 7 pejabat fungsional Damkar dan 6 pejabat fungsional analis kebakaran. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang mengikuti proses inpassing. Mereka telah melantik sebanyak 975 orang, untuk menempati posisi sebagai pejabat fungsional Damkar dan analis kebakaran. (Arianto)

Read More

Dilantik Eddy Ganefo, Hj. Aam Maryamah Resmi Nahkodai Kadin Bandara SHIA

Duta Nusantara Merdeka | Pandeglang - Banten 

Hj. Aam Maryamah bersama pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia H. Eddy Ganefo yang di dampingi Ketua Kadin Provinsi Banten H.Iyus Suptandar yang diwakili oleh Ketua Dewan Pertimbangan H. Rd Deden Syaiful Achyar. Adapun, prosesi pelantikan tersebut digelar di Hotel Mutiara Carita Cottages, Pandeglang pada Sabtu (4/9/21) dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) ketat sebagai mana aturan Pemerintah.

Dengan demikian, Hj. Aam Maryamah secara resmi nahkodai Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bandara Soekarno Hatta International Airport (KADIN BANDARA SHIA) untuk masa bakti 2021 - 2023.

Gelaran tersebut juga di hadiri oleh para pejabat penting, diantaranya Plt. Kepala Otoritas Bandara Soekarno Hatta (Otban Soetta), Kepala BKD Provinsi Banten H. Komarudin serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Eddy Ganefo mengatakan bahwa dengan dilantiknya Ketua dan pengurus Kadin Bandara SHIA, sudah barang tentu akan menjadi peningkatan pada bisinis di Bandara Soetta, baik logistik, Aircraft dan lainnya.

"Utamanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan tentunya Kadin SHIA akan membantu para UMKM yang saat ini sedang terpuruk karena pandemi," ujar Eddy Ganefo kepada awak media.

"Bahwa dengan adanya Kadin Shia ini mereka akan terbantu, akan di fasilitasi dan akan dilakukan pembinaan oleh ketua Kadin Shia dan para pengurus lainnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan, target jangka pendek adalah dimana dimasa pandemi ini minimal UKM bisa bertahan. "Selain itu, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Shia harus juga creative supaya mereka bisa bertahan dan bisa bangkit menyesuaikan diri dengan situasi pandemi covid-19, sehingga semua bisa survive," imbuhnya.

Dan tentunya sebagai target jangka panjang adalah mereka naik kelas artinya mereka bisa melakukan ekspor terhadap produk lokal kita ke luar negeri.

Eddy menambahkan, bahwasanya jika diperhatikan dari personal pengurus Kadin Shia, bahwa mereka ini betul-betul para pengusaha yang hebat.

"Kiranya, kita semua berharap bisa berkerja sama dan diapresiasi oleh semua pihak, termasuk oleh pihak Bandara dan oleh pihak pemerintah, terutama oleh pengusaha - pengusaha yang membutuhkan keberadaan kadin shia ini," pungkas Eddy Ganefo.

Senada dengan ketua umum Kadin Indonesia, ditempat yang sama usai dilantik menjadi ketua Kadin Bandara SHIA Hj. Aam Marayamah menegaskan, pihaknya akan lebih memberikan perhatian dan pembinaan kepada para pengusaha yang belum bisa masuk ke ranah Bandara khususnya.

"Karena sampai saat ini banyak pengusaha - pengusaha yang belum bisa mengatasi permasalahannya sendiri dalam dunia bisnis," ungkap Hj. Aam.

Ketua Kadin Bandara SHIA yang bergelar Magister Hukum tersebut juga memberikan sebuah contoh, bahwasanya para UKM susah masuk ke Bandara, susahnya para UKM mengetahui alur yang benar dan apa yang harus di tempuh oleh mereka masuk ke ranah kawasan bandara.

"Untuk itu, kami akan hadir sebagai Kadin Bandara SHIA yang bisa melakukan koordinasi sehingga dapat menjaga kondusifitas bersama para UKM," paparnya.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa Kadin SHIA sudah menyusun setrategi di bidang masing-masing para anggota yang ikut bergabung di Kadin SHIA hari ini adalah para pengusaha yang memang profesional dibidangnya dan saya yakin kedepan nya mereka sudah bisa langsung melakukan aksi.

"Selain itu, program selanjutnya diraker, akan kami pilah di setiap komisi mana yang bisa kami sinergikan dengan Otoritas Bandara dan terutama Angkasa Pura
II sebagai pengelola Bandara Soetta," beber mantan advokat tersebut.

Dan yang paling penting, saat ini yang sedang kami fikirkan untuk mengedepankan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menjawab kebutuhan sekarang ini. "Karena peralihan teknologi saat ini secara global lebih cepat perkembangan nya, jadi kami harus menjawab tantangan itu,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gebrakan KPK Dalam Sejumlah OTT Menjadi Bukti KPK Sangat Kuat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Peran KPK seperti yang dijelaskan dalam undang-undang adalah seperti trigger mechanism yaitu mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya KPK senantiasa berpedoman pada lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, serta profesionalisme. 

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah anak kandung reformasi yang diinginkan rakyat sebagai "institusi khusus" untuk memberantas korupsi dengan wewenang yang besar. Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan dan dibuktikan di pengadilan, dengan cara yang luar biasa yang diberikan kewenangan yang besar kepada KPK seperti yang diatur dalam UU KPK.

Melalui KPK saat ini telah membukukan prestasi mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang tidak terbayangkan akan bisa terungkap pada KPK era sebelumnya. tindak pidana korupsi mencakup pengadaan barang/jasa, perizinan, penyuapan, pungutan, penyalahgunaan anggaran, hingga pencucian uang yang diungkap KPK. 

Salah satu mekanisme kerja KPK adalah saat KPK menetapkan pejabat negara atau tokoh penting sebagai tersangka korupsi. Pada saat itulah biasanya ditampilkan para pelaku korupsi yang tertangkap basah melalui operasi tangkap tangan (OTT), lengkap dengan tumpukan barang bukti berupa uang dan barang berharga lainnya.

Kinerja KPK dibuktikan dengan peningkatan jumlah tangkapan seiring dengan pengembalian kerugian negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dan daerah, mampu untuk menyelamatkan potensi kerugian negara, dalam kurun 2020 melalui program-program pencegahan. Nilai tersebut berasal dari upaya pemulihan, penertiban dan optimalisasi aset. Total sebesar Rp. 592,4 triliun selama 2020.

KPK dinilai sudah efektif dalam melakukan kerja pemberantasan korupsi. Yang terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (29/8) dini hari. Diketahui para pihak yang diamankan KPK meliputi Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari berikut suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR, dua ajudan, lima camat, dan satu pelaksana jabatan (Pj) kepala desa, tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur," 

Selain itu juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjung balai, Yusmada sebagai tersangka pada Jumat (27/8/2021). Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019.

Peran KPK yang sudah terbukti kuat dalam melakukan penindakan mempunyai efek positif dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan perbaikan sistem dan kebijakan pemerintah. Kami sangat mengapresiasi pengungkapan berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah yang berhasil di ungkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) ahir-ahir ini, dan KPK telah membuktikan bahwa KPK masih sangat kuat dan efektif dalam melakukan tindakan OTT dalam pemberantasan korupsi dengan baik dan cepat.

Kordinator LAKSI juga mengatakan mendukung kinerja KPK yang dalam beberapa hari terakhir telah gagah berani menangkap beberapa pejabat negara, selama dua tahun bekerja, KPK mulai menunjukan keberaniannya dan mulai menunjukkan kinerja yang memberikan trend positif. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat publik sekelas Mentri, ini merupakan pembuktian awal KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik.

KPK tetap menjadi harapan rakyat Indonesia dan KPK harus menjaga harapan itu sampai tujuan Indonesia bebas dari korupsi tercapai. 

rakyat tentu sangat berharap agar KPK yang selama ini di pimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri tetap gagah perkasa untuk mengganyang korupsi siapa pun pelakunya dan berapa pun jumlahnya, rakyat percaya dengan kepemimpinan KPK saat ini komitmen pemberantasan korupsi dapat di tegakan, dan rakyat menanti gebrakan Firli Bahuri selanjutnya. **

Read More

Pusdiklat PRAWITA GENPPARI Gelar Pelatihan “PALMISTRY”

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

“ Garis tangan manusia sifatnya sangatlah unik, sebab setiap orang memiliki bentuk garis tangan yang berbeda-beda, bahkan anak kembar sekalipun memiliki pola garis tangan yang berbeda. Garis-garis tangan ini sendiri dapat terbentuk sejak manusia memasuki usia 12 minggu di dalam kandungan.

Praktik Palmistri sendiri sudah berlangsung sejak lama, kemudian praktik ini mulai diteliti banyak ahli sampai mengadopsi teknik sidik jari dalam proses investigasi dan identifikasi kriminal. Selanjutnya penelitian tersebutpun membenarkan adanya hubungan pola sidik jari tertentu dengan karakteristik kepribadian seseorang juga kondisi kesehatan seseorang. Sejak saat itulah ilmu membaca garis tangan ini mulai diakui hingga saat ini “, ujar pimpinan Pusdiklat PRAWITA GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Bandung.

Lebih lanjut dia juga menjelaskan bahwa secara umum, fungsi membaca garis tangan dalam ilmu palmistri adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari bakat atau karakter yang dimiliki seseorang sehingga ia bisa mengetahui apa – apa yang harus diperbaiki dalam hidupnya. Semua aspek dari telapak tangan diidentifikasi, mulai dari Ukuran tangan, Bentuk, Warna, Tekstur hingga Kedalaman garis tangan tersebut. Untuk itulah, keterampilan ini dipandang perlu untuk dilatihkan agar bisa memahami ilmu palmistry sebagai diagnostic tool dalam menganalisa kepribadian seseorang dalam perspektif dan pendekatan saintifik. Ujarnya.

Adapun tujuan dari diadakannya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan keterampilan setiap peserta dalam menganalisa kepribadian seseorang secara ilmiah menggunakan pendekatan ilmu garis tangan. 

Jadi pendekatan yang akan disampaikan lebih pada aspek keilmuan palmistry dalam penerapan membaca atau menganalisa kepribadian seseorang, serta bagaimana upaya – upaya dalam memperbaiki kepribadian guna menunjang kesuksesan dalam pergaulan. Bukan pada pendekatan ramal meramal masa depan yang selama ini sering dipersepsikan seperti itu oleh banyak orang.

Sementara itu terkait dengan subjek materi yang akan dibahas dalam pelatihan ini meliputi :

- Konsep Dasar dan Sejarah Palmistry

- Garis Tangan Sebelah Kiri dan Kanan

- 4 Garis Utama dan Tanda Lain

- Bentuk dan Gunung Tangan

- Membaca Jari Tangan

- Garis Kehidupan Cinta

- Membaca Sidik Jari

- Bentuk & Ukuran Kelingking

- Bentuk Kuku & Telapak Tangan

- Praktek Analisa dan Kesimpulan

“ Dengan demikian maka, kurikulum atau silabus yang kan diajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan di banyak kampus dunia yang sudah diakreditasi oleh lembaga internasional CTAA alias Complementary Therapies Accredited Association. Contoh beberapa kamus yang mengajarkan keterampilan membaca garis tangan ini adalah Indian Palmistry Institute, Institute of Vedic Astrology, The London School of Astrology, Saylor Academy, dan lain – lain. Jika mengikuti pelatihan di lembaga – lembaga tersebut tentu biayanya cukup mahal, sementara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PRAWITA GENPPARI selama ini selalu diberikan dengan gratis atas nama ilmu dan kemanusiaan “, tegas Dede.

Semua peserta pelatihan wajib mentaati protokol kesehatan, seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan lain – lain. 

Bagi yang tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih jauh, bisa menghubungi :

Ibu Nuni : 0813-8330-7997

Ibu Nia :  0882-1864-5975

Ibu Lilis : 0878-3770-5505

Ibu Ines : 0813-2498-5928

Read More

Wina Maya Pimpin Permata Ummat Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Perempuan ummat kota Medan mengadakan silaturahim dan konsolidasi dalam rangka penguatan Basis gerakan Eksistensi perempuan Ummat ( Permata ) khususnya di Kota Medan. 

Dalam Konsolidasi yang di hadiri oleh Perwakilan DPD Partai Ummat Kota Medan yakni Fikri Matondang, Musahar, Nasrul dan Taufik Abdillah, memberikan support kepada DPC Permata Ummat tersebut.

Permata Ummat Kota Medan Juga Melakukan pembentukan serta Pemilihan Pengurus Permata Kota Medan Yang dipimpin oleh pimpinan sidang Sahabat Agustina Cequitita Ali Talia.

Pemilihan Pengurus DPD Permata Ummat Kota Medan berlangsung Secara Musyawarah dan Mufakat sehingga terpilih lah Wina Maya ( Ketua), Agustina Cequitita Ali Talia ( Sekretaris) dan Chairunnisa Nasution ( Bendahara).

Wina Maya Selaku Ketua terpilih mengucapkan terima kasih kepada sahabat Permata Ummat Sekalian Yang Hadir serta Telah Mengamanahkan dan tanggung jawab Permata Ummat Kota Medan kepada kami, Insha Allah Kami Akan bekerja Semaksimal dan Membesarkan Permata Ummat 

Ketua DPD PARTAI Ummat Kota Medan Persada SP menyampaikan Selamat kepada Pengurus Permata Ummat Yang terpilih dan diharapkan bersinergi dengan Partai Ummat dalam rangka melaksanakan Program Kerja Yang Menyentuh Ke Ummatan , diakhir sambutannya Persada menyampaikan Tagline Partai Ummat # lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. **

Read More

Garuda Luncurkan Promo 'Terbang Sehat dengan Tes PCR dan Antigen Rp1

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bekerja sama dengan Siloam Hospitals meluncurkan promo khusus bertajuk “Terbang Sehat dengan Tes PCR dan Antigen Rp1” bagi penumpang Garuda Indonesia terpilih.

Kesempatan meraih promo khusus "Terbang Sehat dengan test PCR dan Antigen Rp1" tersebut diperuntukkan bagi penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan dari beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Denpasar, Surabaya, Jogja, Medan, dan Labuan Bajo untuk periode penerbangan dari tanggal 6-12 September 2021.

Melalui promo khusus "Terbang Sehat dengan Tes PCR dan Antigen Rp1" tersebut para penumpang terpilih dan telah memenuhi syarat promo khusus tersebut akan mendapatkan e-voucher yang dikirimkan melalui email yang terdaftar pada data reservasi mulai dari tanggal 4-9 September 2021 untuk selanjutnya dapat mendaftarkan diri untuk melakukan tes PCR atau antigen melalui website Rumah Sakit Siloam. Adapun e-voucher tersebut berlaku hingga 31 Oktober 2021 mendatang dan dapat ditukarkan di seluruh cabang rumah sakit Siloam di Indonesia.

Promo khusus ini bersifat eksklusif bagi penumpang terpilih mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana penumpang yang telah memenuhi kriteria akan mendapatkan konfirmasi email terkait dengan privilege yang didapatkan baik berupa test PCR ataupun antigen untuk pemenuhan dokumen perjalanan bersama Garuda Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada bulan ini, kerja sama ini merupakan upaya bersama antara Garuda Indonesia dan Siloam Hospitals untuk memberikan apresiasi bagi pengguna jasa Garuda Indonesia dengan menghadirkan nilai tambah layanan penerbangan bagi mereka yang akan melaksanakan penerbangan khususnya di masa pandemi ini.

“Kerja sama ini tentunya juga sejalan dengan komitmen kami untuk senantiasa menghadirkan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman melalui berbagai kemudahan aksesibilitas layanan penerbangan di era kenormalan baru selaras dengan upaya penerapan protokol kesehatan yang secara konsisten dijalankan di seluruh touch point layanan penerbangan Garuda Indonesia,” papar Irfan di Jakarta. Sabtu (04/09)

“Kami memahami bahwa adaptasi dengan era kenormalan baru ini telah mengubah pola perilaku dan preferensi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan udara. Hadirnya kerja sama ini kami harapkan dapat semakin mempermudah pengguna jasa yang akan mempersiapkan dokumen perjalanan khususnya untuk kebutuhan test PCR dan Antigen bersama dengan Siloam Hospitals sebagai salah satu penyedia layanan kesehatan terpercaya di Indonesia,“ tambah Irfan.

Deputy President Director Siloam Hospitals Group Caroline Riady mengatakan, "Di masa pandemi ini, mobilitas dan interaksi masih harus kita kurangi sesuai dengan protokol kesehatan. Namun, kebutuhan untuk bepergian misalnya karena urusan dinas, kebutuhan keluarga mendesak, dan lain-lain tentunya masih tetap ada. Dengan adanya program Terbang Sehat dengan Siloam Hospitals berupa pemberian tes swab antigen dan PCR Swab Rp1, kami berharap masyarakat dapat menggunakan kesempatan ini untuk keamanan dan kenyamanan penerbangan bersama," ujar Caroline.

Sebagai upaya dalam menghadirkan penerbangan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasanya, Garuda Indonesia secara konsisten menerapkan berbagai protokol kesehatan yang ketat di seluruh lini operasionalnya. Selain itu, sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah, Garuda Indonesia juga turut menyediakan fasilitas layanan vaksinasi yang berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. (Arianto)

'

Read More

Tingkatkan Kualitas SDM Transportasi, Kemenhub Berikan Beasiswa Program S2 Double Degree Sektor Transportasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan memberikan beasiswa S2 (Magister) double degree untuk program studi sektor transportasi kepada 78 orang. Hal ini merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi. Ke 78 mahasiswa penerima beasiswa S2 double degree ini terdiri dari sebanyak 64 orang PNS Kemenhub, 5 orang PNS dari Pemerintah Daerah, dan 9 orang pegawai BUMN sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Kamis (2/9), memberikan pembekalan dan arahan kepada para mahasiswa baru peserta beasiswa double degree dan para taruna/i transportasi Kemenhub, pada acara “Studium Generale” yang diselenggarakan secara virtual oleh BPSDM Perhubungan. Menhub mengatakan, program beasiswa ini dilakukan dalam rangka menyediakan SDM transportasi yang berintegritas, andal, inovatif, beretika dan berdaya saing baik secara nasional maupun internasional dalam bidang transportasi.

“Program double degree ini merupakan wujud konkrit, bahwa kita tidak sembarangan dalam menyediakan SDM Transportasi. Melalui program double degree ini diharapkan kalian memiliki jejaring dan relasi baru di luar negeri. Karena kolaborasi ini sangat penting,” jelas Menhub.

Menhub menjelaskan, pengembangan SDM sektor transportasi yang dilakukan Kemenhub juga merupakan pelaksanaan dari amanat Presiden RI Joko Widodo untuk memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional guna meningkatkan daya saing bangsa.

“Oleh karena itu, saya harapkan kalian adalah orang-orang pilihan yang dapat menelurkan ide, riset gagasan, inovasi dan akhirnya memberikan suatu sumbangsih bagi kemajuan sektor transportasi nasional,” ujar Menhub.

Menhub berpesan kepada para peserta beasiswa untuk memperhatikan empat aspek soft skill yang harus dimiliki yaitu: berfikir secara kritis, kreatif, kolaborasi dan komunikasi. Menhub juga meminta para peserta beasiswa dapat membuat tesis yang mempunyai manfaat bagi kemajuan sektor transportasi dan memiliki keterhubungan (link and match) antara yang dipelajari dengan yang dibutuhkan di industri transportasi.

Program Pascasarjana (S-2) Double Degree ini merupakan program studi khusus (tailor made) untuk memenuhi kebutuhan SDM Transportasi yang unggul dalam bidang akademik dan mumpuni pada bidang implementasi di lapangan.

Asal tahu saja, Program ini merupakan Kerjasama BPSDM Kemenhub dengan sejumlah perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu: Universitas lndonesia (Ul) dan University of Leeds Inggris untuk Program Moda Transportasi Jalan, Universitas Gajah Mada dan University of Leeds Inggris untuk Program Moda Perkeretaapian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Rotterdam University of applied Sciences (RUAS) Belanda untuk Program Moda Transportasi Laut, dan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Ecole Nationale de I’aviation Civile (ENAC) Perancis untuk Program Moda Transportasi Udara. (Arianto)

Read More

Badan POM Cetak Rekor MURI Melalui Karya 1.095 Film Pendek KIE Obat dan Makanan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan POM mencetak rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk Pembuatan Film yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Lomba Film Pendek tentang Keamanan Obat dan Makanan. Rekor tersebut secara resmi diberikan oleh pihak MURI kepada Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito pada acara Penganugerahan Rekor MURI Gebyar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 1.095 Film Pendek Obat dan Makanan pada Jumat (03/09).

Rekor tersebut juga diterima oleh Atalia Praratya selaku Ketua Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat yang telah bersinergi dengan Badan POM dalam penyelenggaraan lomba. Turut hadir pula pada acara tersebut adalah Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Mulyo Hadi Purnomo.

Dalam kesempatan ini, Badan POM juga melakukan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba film pendek tersebut. Pemenang lomba terbagi dalam beberapa kategori, yaitu Juara Utama, Kategori Penegak Putra, Kategori Penegak Putri, Penggalang Putra, Penggalang Putri, dan Pramuka Berkebutuhan Khusus.

“Badan POM melalui Balai Besar POM (BBPOM) di Bandung menggandeng Kwarda Pramuka Jawa Barat dalam pelaksanaan KIE melalui Lomba Film Pendek tentang Keamanan Obat dan Makanan bagi Pramuka Penggalang dan Penegak se-Jawa Barat pada Juni-September 2021. Dari lomba ini terkumpul 1.095 film pendek yang merupakan karya 2.099 anggota Pramuka Penggalang dan Penegak dari Kwartir Cabang di seluruh Jawa Barat,” papar Kepala Badan POM dalam keterangan persnya.

“Ini merupakan bentuk inovasi KIE yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Badan POM dalam melayani dan melindungi masyarakat. Pencapaian Rekor MURI ini tentunya sangat membanggakan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para kaum muda khususnya untuk menghasilkan bentuk edukasi masyarakat dengan memanfaatkan pengembangan teknologi,” lanjut Kepala Badan POM.

Menurut Atalia Praratya, satu hal yang juga perlu mendapatkan apresiasi adalah bahwa partisipasi aktif anggota Pramuka Jawa Barat dalam lomba ini mencerminkan motivasi dan semangat tinggi untuk berkontribusi nyata dalam peningkatan keamanan obat dan makanan, sekalipun di masa Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Salah satunya ditunjukkan dari semangat keikutsertaan anggota Pramuka berkebutuhan khusus dalam lomba ini.

“Di tengah kondisi anak-anak sekolah pada masa pandemi ini, ketika pembelajaran dilakukan dari rumah dan interaksi dengan orang lain sangat terbatas, mereka butuh ruang kreativitas dan produktivitas untuk bisa menghasilkan karya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Hal ini yang harus diapresiasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan POM menyatakan bahwa film pendek yang diproduksi tersebut mampu menyampaikan pesan-pesan edukatif dalam narasi yang mudah dipahami penonton generasi muda dan masyarakat umum. Hasil karya yang diperoleh juga diharapkan dapat ditayangkan melalui platform yang dapat diakses oleh penonton dari mana saja, tidak terbatas hanya di wilayah Jawa Barat.

“Pencapaian ini diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan juga di provinsi lain, khususnya melalui jejaring Kwartir Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia. Semoga sinergi ini berkontribusi nyata pada peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Jawa Barat pada khususnya, serta di seluruh Indonesia pada umumnya,” tutup Kepala Badan POM. (Arianto)

Read More

Mentan SYL Dorong Hutan Sagu Papua Barat Menjadi Lahan Agrowisata

Duta Nusantara Merdeka | Sorong, Papua

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mendorong lahan hutan sagu menjadi kawasan agrowisata di Sorong, Papua Barat untuk mewujudkan pertanian yang maju menuju kedaulatan pangan di Papua Barat.

Di samping itu, Mentan mengharapkan hilirisasi yang dilakukan oleh para pelaku stakeholder pertanian bekerjasama untuk mendapatkan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Ini integrated farm, tolong Muspida koordinasi bantu Bupati untuk kerubutin, kita buat industrinya, tidak hanya sagu saja, tidak hanya saja Melki (petani) membuat sagu saja, tapi sekitarnya ada peternakan, di sana ada buah horti, kemudian tanaman pangan, dan lainnya, jadi ada integrated farm dan modern, semua yang dimiliki rakyat." demikian disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, ketika melakukan kunjungan kerja di Distrik Aimas, kelurahan Malawi, kabupaten Sorong, Jum'at 3 September 2021.

Mentan menegaskan Papua Barat merupakan wilayah penghasil sagu terbesar nusantara, dan berharap pertanian yang diusahakan secara bersama dapat dipoles dengan sentuhan teknologi melalui pelatihan-pelatihan.

"Di sini sagunya oke, dan pertanian ngga bisa sendiri sendiri, harus ramai ramai. Agrowisata, satu kali turun semua kena, jadi jangan cuma sagu, harus ada bimtek, Istri istri harus bimtek, anak muda harus kursus, kursus harus ada hasilnya, seperti sagu harus jadi mie, kemudian ada perlakuan teknologi, biar tampilan (pati) menjadi putih bersih." ungkap Mentan Syahrul.

Lebih lanjut Mentan menyebutkan beberapa syarat yang dapat menunjang pertanian di Sorong menjadi baik, mulai dari tunjangan infrastruktur alam, sumberdaya manusia dan modal yang dibutuhkan seperti penerapan kredit usaha bagi rakyat pertanian.

"Syarat pertanian yang bagus itu yang pertama lahannya oke, kemudiaan yang kedua airnya bagus, yang ketiga rakyat nya mau bersama pemerintah, jangan rakyat saja pemerintah nya ngga, atau pemerintahnya saja rakyatnya ngga, kemudian seterusnya membutuhkan pelatihan, lalu butuh modal pak Jokowi sudah memberikan KUR" pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Sorong, Jhony Kamuru yang hadir dalam kunjungan kerja Mentan menyampaikan kesediaannya atas saran Mentan untuk dilakukan pengembangan agrowisata di daerahnya.

"Pak Menteri, kami sangat bersedia untuk pengembangan-pengembangan komoditi pertanian untuk memajukan Sorong, bukan hanya bantuan dari Gurbernur namun kami berharap ada bantuan bantuan langsung untuk pengembangan Sorong dari Kementerian melalui dinas pertanian" katanya.

Pada kegiatan kunjungan kerja tersebut, Mentan berkesempatan meninjau lahan dan rumah pengolahan sagu sederhana milik petani Melkianos Malagam, yang mengelola kurang lebih tiga hektar lahan sagu.

Tercatat sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah mengekspor sagu tahun 2020 sebesar 13 ribu ton atau senilai 40 milyar rupiah. Kemudian selama kurun waktu tahun 2020 hingga semester 1 tahun 2021, volume ekspor sagu meningkat 5,1 persen.

Luasan areal sagu nasional saat ini mencapai 196.831 hektar dengan 99,65% areal berupa perkebunan rakyat. Papua dan Papua Barat merupakan sentra terbesar sagu nasional yang berkontribusi sebesar 29,2% dari areal sagu nasional. (Arianto)

Read More

Surat Terbuka untuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Yth. Bapak Kapolri,

Langsung to the point saja yaa Pak. Mengapa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Mabes Polri terkesan diskriminatif dalam menerima pembuatan Laporan Polisi (LP) dari warga masyarakat yang tidak beruang?

Saya mengalami 2 kali penolakan saat mendampingi warga membuat LP di SPKT Bareskrim Polri di Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan itu. Pertama, saya bersama team penasehat hukum Leo Handoko dan kawan-kawan, sekitar minggu kedua Desember 2020, mendatangi SPKT tersebut untuk membuat LP atas dugaan tindak pidana penggunaan dokumen palsu yang dilakukan oleh Mimihetty Layani, Komisaris Utama PT. Kahayan Karyacon.

Pembuatan LP tersebut bahkan dilakukan atas rekomendasi Wadirtipideksus Bareskrim Polri, Kombespol Whisnu Hermawan Februanto, agar pihak Leo Handoko juga membuat LP di SPKT terhadap Mimihetty Layani yang sudah menggunakan dokumen-dokumen yang diduga palsu di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Mimihetty Layani adalah istri dari konglomerat Soedomo Mergonoto, pemilik perusahaan kopi Kapal Api.

Namun, aneh bin ajaib, petugas SPKT Bareskrim menolak dengan alasan tempat kejadian perkara di Serang, sehingga harus melaporkan di Polres Serang. Saat saya mempertanyakan mengapa LP dari Mimihetty Layani ke SPKT Bareskrim tentang dugaan terjadinya dugaan tindak pidana oleh Leo Handoko (Direktur PT. Kahayan Karyacon) yang kejadian perkaranya sama-sama di Serang diterima oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri, petugas kebingungan dan mengatakan hal itu merupakan kebijakan dan sesuai arahan pimpinan.

Saya dan team penasehat hukum mengalah, dan keesokan harinya ke Polres Serang untuk membuat LP. Di SPKT Polres Serang juga mengalami hambatan. Pihak SPKT terkesan tidak berani menerima laporan dan meminta agar saya dan team membuat laporan di Polda Banten. Lagi-lagi, saya dan team mengalah dipimpong oleh aparat SPKT. Esoknya, kami mendatangi Mapolda Banten. Hasilnya? Nihil, ditolak juga dengan alasan yang tidak jelas.

Peristiwa kedua, pada 28 Juni 2021 lalu, saya mendampingi Ibu Bhayangkari korban kriminalisasi Polresta Manado, Ibu Nina Muhammad, ke SPKT Bareskrim Mabes Polri untuk membuat LP terhadap dugaan tindak pidana pembuatan laporan palsu yang dilakukan Rolandy Thalib, karyawan Bank Sulutgo yang mengaku sebagai pengacara. Rolandy, yang diduga kuat sebagai makelar kasus itu, membuat laporan atas nama dirinya sebagai pelapor dan korban, melaporkan Nina Muhammad dengan dugaan pencemaran nama baik. Faktanya, saat korban kriminalisasi Nina Muhammad di-BAP, yang diposisikan sebagai korban adalah Soraya Tanod, bukan Rolandy Thalib.

Namun, lagi-lagi SPKT menolak pembuatan LP di unit tersebut. Alasan utamanya adalah karena kerugian yang timbul dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga Rolandy tersebut kurang dari 25 miliar.

Untuk sedikit mengobati kekecewaan Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, petugas SPKT mengarahkan yang bersangkutan membuat Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas), dengan berbagai argumentasi petugas bahwa kadar pelaporannya sama dengan LP. Bahkan menurut petugas, Dumas bisa lebih cepat penanganannya dibandingkan dengan LP biasa di SPKT. Hasilnya, hingga saat membuat surat terbuka ini, laporan dumas Ibu Nina Muhammad tidak tentu rimbanya.

Jika Pak Kapolri memandang informasi dan keluhan saya ini dianggap penting, mohon kiranya Bapak berkenan merespon sebagaimana mestinya. Apabila sebaliknya, justru dianggap tidak penting, mohon juga kiranya Bapak berkenan membuangnya ke tong sampah yaa.

Demikian Surat Terbuka ini saya buat, sebagai potret rasa kecewa dari para warga yang saya temani ke SPKT saat itu, kiranya didengar oleh Pak Kapolri dan/atau mereka yang sedang berkuasa. Untuk semuanya, tetap optimis dan jaga kesehatan. Terima kasih.

Jakarta, 4 September 2021

Hormat saya,

Wilson Lalengke di Jakarta
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012

Referensi:

1. PPWI Bertemu Pejabat Bareskrim, Wadirtipideksus: Binsan Simorangkir Akan Ditindak Tegas; https://pewarta-indonesia.com/2020/12/ppwi-bertemu-pejabat-bareskrim-wadirtipideksus-binsan-simorangkir-akan-ditindak-tegas/

2. Jadi Makelar Kasus, Pegawai Bank Sulutgo Rolandy Thalib Dilaporkan ke Bareskrim Polri; https://pewarta-indonesia.com/2021/07/jadi-makelar-kasus-pegawai-bank-sulutgo-rolandy-thalib-dilaporkan-ke-bareskrim-polri/

3. Soal Kisruh PT. Kahayan Karyacon, Akhirnya Direktur Leo Handoko Buka Suara; https://pewarta-indonesia.com/2021/03/soal-kisruh-pt-kahayan-karyacon-akhirnya-direktur-leo-handoko-buka-suara/

Read More

Menko PMK: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Tak Cukup dengan Bansos

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kemiskinan ekstrem masih jadi tantangan berat dalam pembangunan manusia Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem mencapai 10,86 juta jiwa, atau sebanyak empat persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan skema bantuan sosial, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. 

Dia menerangkan, masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum). Karena itu, menurut Muhadjir, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni.

Hal itu disampaikan Menko Muhadjir saat mengecek pembangunan wilayah kumuh dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), RW 23 Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, pada Kamis (2/8).

"Jadi karena itu penanganan daerah kemiskinan ekstrem ini nanti akan ditangani secara terintegrasi, termasuk pendekatan lingkungan, penanganan rumahnya yang betul-betul layak huni, kemudian sanitasi dan juga air bersih juga akan diperhatikan," ujarnya. 

Program Kotaku ini merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Muhadjir mengapresiasi pembangunan KOTAKU di kawasan Semanggi. Menurutnya, upaya pengentasan wilayah kumuh itu akan dijadikan model percontohan untuk penanganan wilayah kumuh perkotaan di tempat lain. 

"Jadi nanti Pak Wali akan terus melanjutkan relokasi dan tempat itu akan dibikin jalur hijau dan rumah-rumahnya akan dibangun yang lebih layak huni sampai tahun depan. Stafnya pak Menteri PUPR sudah jamin sampai tahun depan selesai," tuturnya.

"Karena itu saya berkunjung ke sini untuk melihat seperti apa penanganannya dan ini saya kira suatu hal yang bagus untuk bisa dicontoh dan direplikasikan di tempat lain," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK bersama Walikota Surakarta juga mengecek Rusunawa Semanggi. Rencananya Rusunawa Semanggi akan dirobohkan dan dibangun ulang karena kondisi bangunannya sudah tidak layak huni.

"Kebijakan ini sangat bagus. Karena bangunan ini sudah tidak layak untuk dihuni. Sangat berbahaya karena sudah ada korosi. Saya dukung," ujar Muhadjir.

Selain itu, Menko PMK juga mengecek penataan ulang wilayah kumuh bagi 569 warga kurang mampu di lahan hak pakai (HP 001) Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon. Pembangunan itu sebagai komitmen Pemkot dalam menata kawasan kumuh, sekaligus menjadi proyek percontohan tingkat nasional. (Arianto)

Read More

Bank Mandiri Bagikan Kartu Keluarga Sejahtera di Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Kantor Bank Mandiri cabang warung jambu membagikan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada warga desa pasarean  di Aula halaman Villa pada Kamis dan Jumat (2-3/09/2021).

Dalam pelaksanaan penyaluran kartu keluarga sejahtera pihak pemdes bersama fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinsos desa membantu memonitoring dan mengatur jalannya kegiatan tersebut agar senantiasa kegiatan tersebut berjalan lancar.

"Alhamdulilah, telah mendapatkan jadwal penyaluran penambahan kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk warga desa pasarean dengan jumlah penambahan 506 KPM dengan harapan berkelanjutan sampai batas yang ditentukan," kata Ketua Umum Fasilitator SLRT Dinsos Kabupaten Bogor, Muhamad Janwar. Jum'at (02/09)

Sementara itu, untuk persyaratan pengambilan kartu keluarga sejahtera (KKS) cukup membawa fotocopi E ktp, fotocopi kartu keluarga serta formulir yang telah diisi sesuai data penerima yang bersangkutan.

"Sebelumnya, saya juga ikut membantu setiap desa-desa lain sekecamatan pamijahan dalam penyaluran kartu KKS ini, tidak hanya didesa sendiri saja," tuturnya disela sela kegiatannya memonitoring kegiatan tersebut.

Asal tahu saja, Dalam penyaluran ini Bank mandiri cabang warung jambu membagi dua team setiap penyalurannya, dan kebetulan kamis dan jumat ini ikut team kedua karena berlokasi diwilayah sendiri.

Muhamad Janwar yang akrab disapa Cawang yang juga Fasilitator SLRT Desa Pasarean mengucapkan terima kasih kepada pihak Bank Mandiri cabang warung jambu yang selalu menjaga komunikasi dan melibatkan saya dalam membantu setiap ada penyaluran kartu keluarga sejahtera (KKS) diwilayah pasarean umumnya desa desa yang ada dikecamatan pamijahan.

Cawang juga berharap kedepannya selalu terus terjaga komunikasi dalam proses ini, dan tidak hanya sampai pada saat hari H, dan kegiatan penyaluran KKS mandiri inipun masih berlanjut sampai tanggal 14 september 2021 untuk wilayah Kecamatan Pamijahan.

"Semoga dengan adanya penambahan KPM BPNT Mandiri ini masyarakat senantiasa bisa merasakan bantuan dari pemerintah melalui kementerian sosial serta semua dapat terealisasi," pungkasnya. 

Adapun pihak yang membantu kegiatan tersebut yaitu Fasilitator SLRT Dinsos Desa, Paguyuban RT dan RW,TKSK,Linmas. Kegiatan diatur per hari pertama kamis dimulai dari nama KPM ber inisial A sampai M, dan bagi warga yang datang diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari pukul 08:00 hingga selesai.(Arianto)

Read More

Mahfud MD: Keamanan Terkendali, PON Papua Siap Dilaksanakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) XVI Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan secara umum kondisi politik dan keamanan di Bumi Cendrawasih dalam kondisi baik.

“Kita pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Saya selaku penanggung jawab di bidang keamanan sudah melakukan koordinasi secara rutin. Tadi baru mengundang Menpora, Ketua KONI, Mabes TNI, Polri, BIN, BSSN, termasuk EO nya, mereka presentasi bahwa semuanya siap,” ujar Mahfud MD usai rapat khusus tingkat menteri membahas kesiapan pelaksanaan PON dan Peparnas XVI tahun 2021, di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Jumat (03/9).

Mahfud menambahkan, berbagai potensi ancaman  telah diantisipasi, sehingga pelaksanaan PON dan Papernas yang menjadi marwah dan kehormatan negara atas kedaulatan Indonesia di Papua diharapkan berjalan dengan baik. 

Adapun peristiwa yang sebelumnya terjadi di Papua Barat, Menko mengatakan peristiwa tersebut menjadi perhatian dalam faktor  kemanan, namun tidak  mempengaruhi rencana yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengamanan dan keamanan yang dipersiapkan untuk PON dan Papernas.

Menurut Mahfud, meski PON dilakukan ditengah pandemi, tak hanya sekedar Pekan olahraga, namun juga menjadi pesta olahraga nasional. Namun demikian, tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

“Karena situasinya masih dalam pandemi kalau terpaksa nanti ada protokol kesehatan yang ditegakkan di dalam seluruh venue yang menjadi tempat perlombaan, supaya dimaklumi dan supaya diikuti,” ujarnya. 

“Kita tidak menghalang-halangi orang yang mau menonton tapi ada batasan-batasannya, batasan mengenai jumlah, mengenai jarak, antigen, atau PCR dan sebagainya sudah diatur dan disiapkan sebaik-baiknya. Mari kita jaga kerjasama, untuk memeriahkan PON dan Peparnas di tanah Papua, tanah kita semua, tanah kebanggaan Indonesia, dimana Indonesia juga menjadi tanah kebanggaan bagi orang-orang Papua," tambahnya. 

Kesiapan PON XX dan juga Papernas XVI, lanjut Mahfud, telah mencapai 99 persen. Sejumlah atlet dijadwalkan mulai tiba di Papua pada tanggal 20 September. 

“PON sendiri akan resmi dibuka pada tanggal 2 Oktober. Tapi tanggal 20 September atlet-atlet sudah mulai berdatangan dan sejak saat itu keamanan dan kenyamanan sudah dipersiapkan oleh aparat, oleh panitia bahkan juga oleh pemerintah daerah papua,” tegas Menko Polhukam. 

Hadir dalam rapat persiapan  PON XX dan Peparnas XVI, antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Ketua KONI Letjen TNI (purn) Marciano Norman, perwakilan Mabes TNI, perwakilan Polri, BIN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (Arianto)

Read More

Garda Muda PAS Dukung Pembangunan Dumai Islamic Center

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Garda Muda PAS Kota Dumai beserta jajarannya mendukung konsep pembangunan Dumai Islamic Center (DIC) yang berlokasi di Jalan Subtrantas. Hal tersebut disampaikan usai melakukan diskusi dengan pengurus DPD Garda Muda Pas, Minggu 29 Agustus 2021.

“Saya sangat mendukung Program pembangunan  Dumai Islamic Center dan kita akan bantu semampu kita,” kata Wakil Ketua Garda Muda PAS Kota Dumai, Muhammad Nasri Nur.

Menurut Nasri yang akrab disapa Anas, Pembangunan Dumai Islamic Center sudah lama dinantikan Masyarakat Dumai, dimulai dari Wali Kota alm H. Khairul, SE terdahulu ingin membangun Mesjid Terapung dan Islamic Center tapi terkendala oleh pendanaan. 

Saat ini, kata Anas, Wali Kota Dumai H. Paisal melakukan pendekatan ke beberapa Perusahaan di Kota Dumai, melalui CSR Perusahaan, akhirnya mampu memenuhi Impian masyarakat Kota Dumai untuk membangun DIC. "Kita Garda Muda Pas siap membantu dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan Dumai Islamic Center (DIC) Kota Dumai," ucapnya.

“Apa saja terkait pembangunan Kota Dumai, kita Garda Muda siap berkontribusi," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Garda Muda Pas Kota Dumai, Tengku Sayyed Hasrian mengaku bangga jika nantinya di Kota Dumai dibangun Islamic Center karena mengandung manfaat untuk orang banyak. "Kota Dumai memang sangat butuh gedung seperti Islamic Center untuk pengembangan dan kajian Islam. Dunia wisata religi juga nantinya sangat berpengaruh positif," ucapnya.

"Imbasnya akan semakin banyak kunjungan ke Dumai dan mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Sekali lagi, pembangunan Islamic Center di Kota Dumai sangat berarti," kata Tengku Sayyed Hasrian.

Menurut dia, pro dan kontra itu selalu ada. Kita sebaiknya hadapi dengan pendekatan yang sebaik-baiknya. Kita beri informasi yang baik dan pasti berjalan mulus.

Ia pun berharap Dumai Islamic Center nantinya sebagai pusat kegiatan syiar agama Islam, bukan hanya untuk orang tua saja tapi juga bisa menarik kalangan anak millenial. (Arianto)

Read More

Guna Timur Raya Bukukan Pendapatan sebesar Rp42,84 miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten transportasi, PT Guna Timur Raya Tbk ("TRUK" atau "Perseroan") sepanjang tahun 2020, Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp42,84 miliar atau turun bila dibandingkan dengan pendapatan Rp49,81 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Bahkan, Perseroan mencatatkan laba bruto  sebesar Rp2,64 miliar atau turun bila dibandingkan dengan laba bruto Rp13,88 miliar," kata Budi Gunawan saat Public Expose di Jakarta. Jum'at (03/09)

Alhasil, kata Budi, Rugi sebelum pajak tercatat sebesar Rp8,91 miliar usai meraih laba sebelum pajak Rp948 juta tahun sebelumnya. 

"Dari sisi aset, Total aset perseroan hingga periode 31 Desember 2020 mencapai Rp86.14 miliar atau turun bila dibandingkan dengan total aset Rp98,89 miliar hingga periode 31 Desember 2019," ungkapnya.

Akibat Pandemi covid-19, yang mana menjadi domino effect dari customer ke kinerja perseroan dan Peraturan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tentu membatasi operasional perseroan.

"Kedepannya, Perseroan akan berinvestasi sesuai kebutuhan niche market dan melakukan prospek calon customer baru serta melakukan adaptasi health, safety and environment (HSE) dengan berbasis teknologi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menko Polhukam Telpon Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat, Minta Segera Tangani Kasus Pengerusakan Masjid Ahmadiyah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD Jumat sore menghubungi Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat untuk mengetahui dan memastikan peristiwa penyerangan dan pengerusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. 

 

“Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur dan Kapolda Kalimantan Timur agar segera ditangani kasus ini dengan baik, dengan memperhatikan hukum, memperhatikan kedamaian dan kerukunan, juga memperhatikan perlindungan terhadap hak azasi manusia. Semuanya harus ikut aturan hukum” tegas Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Jumat (3/9). 

Mahfud mengatakan bahwa Kapolda dan Gubernur sudah menangani masalah ini dan segera diselesaikan secara hukum, sehingga semua pihak diharapkan bisa menahan diri. 

 “Ini masalah sensitif, semuanya harus menahan diri. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh negara” tegas Mahfud yang menyesalkan peristiwa ini terjadi. 

Kepada semua pihak, Mahfud mengingatkan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, negara menjamin terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dia kehendaki. 

“Kehadiran negara ini yang pertama-tama sebenarnya adalah melindungi hak asasi menusia, martabat manusia, maka kita merdeka. Dari perlindungan terhadap martabat manusia itu lalu kita menggariskan apa tujuan bernegara ini, kesejahteraan umum. Ini yang harus dijaga, kemanan dan ketertiban dan perlindungan terhadap orang yang berusaha hidup dengan nyaman di daerah yang dikehendaki” pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.  

Peristiwa penyerangan dan pengrusakan tempat ibadah dan gedung milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kalimantan Barat berlangsung pada Jumat siang. Sekelompok orang dengan menggunakan batu dan bambu merusak bangunan masjid yang terletak di Desa Balai Gana,  Kecamatan Tempunuk, Kabupaten Sintang. (Arianto)

Read More

Penerapan Prokes Industri Hasil Tembakau Bisa Jadi Contoh di Sektor Lain

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor esensial yang mendapatkan izin untuk tetap beroperasi selama masa pandemi Covid-19 atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan produktivitas sektor ini dijaga karena memberikan kontribusi yang signfikan bagi perekonomian nasional.

“Beberapa waktu lalu, kami melakukan kunjungan kerja ke tiga perusahaan industri hasil tembakau untuk melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang mereka jalankan. Ternyata, industri yang tergolong padat karya dan berorientasi ekspor ini memiliki pedoman dan fasilitas yang sangat baik dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran Covid-19,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika di Jakarta, Jumat (3/9).

Ketiga perusahaan IHT yang dipantau tersebut, yakni PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, PT HM. Sampoerna di Surabaya, dan PT Bentoel Prima di Malang, Jawa Timur. Plt. Dirjen Industri Agro memberikan apresiasinya kepada ketiga perusahaan tersebut yang telah melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan pabriknya secara ketat dan disiplin, termasuk juga telah mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi.

“Saat kunjungan, kami mendapat banyak masukan mengenai pengoperasian aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu metode screening. Mereka mengakui merasa terbantu untuk mendeteksi awal kepada karyawan atau tamu yang akan masuk dan keluar di lingkungan perusahaan,” paparnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menperin No 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, perusahaan perlu mengajukan permohonan rekomendasi PeduliLindungi.

Di PT Djarum, Putu melihat langsung proses produksi di pabrik Sigaret Kretek Mesin (SKM), yang sebagian besar menggunakan teknologi canggih, termasuk robotik. Di lokasi ini, jaga jarak seluruh karyawan yang beraktivitas terpantau aman. “Guna mengedukasi karyawannya tentang prokes dan Covid-19, PT Djarum membuat semacam komik agar bisa menarik dan mudah dipahami,” ujarnya.

Selain SKM, PT Djarum juga memproduksi Sigaret Kretek Tangan (SKT), cerutu dan Tembakau Iris (TIS). Total karyawannya sebanyak 53.028 orang. “Jumlah tenaga kerja yang telah di vaksin sejumlah 34.519 orang atau sudah 65%,” sebut Putu. PT Djarum akan melakukan vaksinasi massal lagi pada bulan September sekaligus penyerahan oksigen konsentrator yang bekerjasama dengan Kemenperin.

Saat mengunjungi PT HM Sampoerna di Surabaya, Putu juga meninjau langsung berbagai aturan dan fasilitas untuk menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan serta menekan laju penyebaran Covid-19 di lingkungan pabrik. Saat melihat proses produksi di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT), seluruh pekerjanya yang merupakan ibu-ibu, telah dibagi sesuai kompartemennya. Jarak antar pekerjanya pun diatur sekitar 1,5 meter.

Selain itu, meja tempat makan karyawan disediakan penyekat, hingga parkiran motor diatur juga sesuai kompartemennya. “Pabrik Sampoerna juga menyediakan pasar sayur dan mini market untuk memenuhi kebutuhan keseharian karyawannya, sehingga bisa langsung ke rumah selepas kerja,” imbuhnya.

Perusahaan juga menerapkan prokes ketat bagi karyawan yang menggunakan transportasi umum dengan cara bekerja sama dengan koperasi angkutan umum untuk memberikan subsidi pembayaran kursi penumpang dua tempat duduk untuk satu karyawan.

Area produksi SKT Sampoerna di Rungkut, Surabaya ini memiliki dua pabrik. Di pabrik 1, terdapat 5.199 tenaga kerja, dengan jumlah yang sudah divaksin 5.197 orang (99%), Sedangkan, di pabrik 2 ada 2.709 tenaga kerja, 2.634 orang diantaranya (97%) sudah divaksin. Pemasaran produk SKT Sampoerna ini dilakukan ke pasar domestik, dan ekspor ke lebih dari 40 negara.

Tak jauh berbeda di kedua perusahaan IHT sebelumnya, di PT. Bentoel Prima juga terpantau memiliki pedoman dan fasilitas lengkap untuk mendukung protokol kesehatan. “Di pabrik Bentoel, klinik kesehatan berada di depan area pintu masuk karyawan. Apabila ada yang bergejala, dapat langsung diperiksa oleh dokter jaga,” ungkap Putu. Total tenaga kerja di pabrik tersebut sebanyak 1.537 orang, dan 1.400 pekerja (91%) di antaranya telah divaksin.

“Dari hasil tinjauan langsung di tiga pabrik IHT tersebut, kami menilai bahwa inovasi penerapan protokol kesehatan di sektor IHT dapat menjadi benchmark untuk sektor lainnya. Dengan, terjaganya kesehatan karyawan, produktivitas tentu akan meningkat. Hal ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” paparnya.

*Penyumbang terbesar*
Sektor IHT merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar melalui cukai hasil tembakau, PPN dan PPh. Pada tahun 2020, pendapatan cukai hasil tembakau mencapai Rp170,24 triliun atau berkontribusi 10,4% bagi APBN. Selain itu, Indonesia adalah negara eksportir terbesar ke-6 di dunia untuk produk IHT. Pada tahun 2020, IHT mencatatkan nilai ekspornya sebesar USD864 juta.

“Industri hasil tembakau juga mempunyai keterkaitan yang cukup erat dari sektor hulu ke hilir, dan berdampak luas secara sosial dan ekonomi yang melibatkan 2 jutaan petani tembakau dan cengkeh, serta 600 ribu buruh pabrik rokok, hingga melibatkan 2 juta pelaku usaha dan tenaga kerja di sektor distribusi dan retail,” tutur Putu.

GM Business Development PT Djarum Fx. Supanji menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus menjalakan protokol kesehatan secara ketat dan disipilin serta melaporkan IOMKI tepat waktu sesuai peraturan. “Selain menggunakan aplikasi PeduliLindungi, penerapan 3T dan 6M juga kami laksanakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pabrik HM Sampoerna Markus Hosea di Rungkut, Surabaya mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya Kemenperin yang telah memberikan kepercayaan kepada Sampoerna untuk dapat melakukan uji coba operasi secara penuh. “Hal ini menjadi penguat komitmen kami untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di seluruh fasilitas produksi dan operasional perusahaan,” ucapnya.

Head of SMD Manufacturing Bentoel Prima Adhi Wibowo menambahkan, pihaknya bertekad untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat sehingga turut mendukung upaya pemerintah dalam menekan laju penyebaran CovidD-19, yang pada akhirnya membangkitkan perekonomian Indonesia. (Arianto)

Read More

Jaksa Agung RI Gelar Pembukaan Rapat Kerja Teknis Bidang Tipidum Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada Rabu 01 September 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Burhanuddin, membuka Acara Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru Jakarta yang akan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai Rabu 01 September 2021 s/d Kamis 02 September 2021.

Hadir secara virtual dalam acara ini yaitu Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum., Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Para Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, beserta Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia beserta jajarannya, dari ruang kerja atau dari kantor masing-masing.

Mengawali arahannya, Jaksa Agung RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran atas terselenggaranya Rakernis ini, serta atas keseriusan dan dedikasinya yang telah konsisten menjalankan tugas-tugas dengan tetap penuh semangat di tengah pandemi Covid-19, seraya juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh jajaran, agar dalam menjalankan tugas dan jabatan tetap mengutamakan kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

Galakkan terus program vaksinasi nasional dan budayakan penggunaan masker untuk Indonesia Sehat. Vaksinansi telah terbukti mampu menekan tingkat resiko kematian, oleh karena itu pastikan orang-orang disekitar kita telah divaksinasi. Serta terus gunakan dan budayakan penggunaan masker karena mengingat kondisi saat ini, kita tidak akan lepas dari masker dalam jangka waktu pendek. Vaksinasi dan masker akan membuat kita dan lingkungan di sekitar kita lebih aman dan terlindungi dalam bekerja dan berkarya. Hal ini penting untuk disampaikan karena Indonesia sedang mendorong dan mempercepat status pandemi menjadi epidemi, sehingga dengan kesadaran kita bersama, kita semua bisa keluar dari status pandemi ini.

Jaksa Agung RI menyampaikan Forum Rakernis yang berlangsung dalam waktu relatif singkat ini merupakan wadah strategis untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif, yang dapat secara aplikatif memecahkan setiap problematika yang dihadapi di Bidang Tindak Pidana Umum. 

Rakernis Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 ini mengangkat tema “Berkarya untuk Indonesia Tangguh dengan Mengedepankan Hati Nurani.” 

Tema yang relevan dalam menjawab tantangan dan situasi dalam mengubah cara pandang kita sebagai aparat penegak hukum jika saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributi (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Perlu saudara ingat, 2 (dua) dari dari 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2021 yang telah saya sampaikan pada waktu peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 yaitu “Gunakan Hati Nurani dalam Setiap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan”, serta perintah untuk “Jaga Marwah Institusi dengan Bekerja Secara Cerdas, Integritas, Profesional, dan Berhati Nurani”. Hati Nurani haruslah menjadi dasar pertimbangan setiap pegawai Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan serta dalam mengambil keputusan. Dan hal ini menjadi atensi khusus saya.

Saudara tentunya sudah mengetahui kasus tersebut, dimana terkesan aparat penegak hukum telah tega menghukum masyarakat kecil dan orang tua renta atas kesalahannya yang dipandang tidak terlalu berat. 

Untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan untuk lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan Hukum Berdasarkan Hati Nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kejaksaan telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bentuk kristalisasi penerapan hukum berdasarkan Hati Nurani.

Kita adalah “man of law”. Pejabat yang paham dan mengerti bagaimana hukum itu diterapkan. Saya yakin jika kita telah cermat dalam membaca kelengkapan formil dan materiil serta konsisten menggunakan Hati Nurani sebagai dasar pertimbangan dalam setiap proses penuntutan, Kejaksaan akan mampu menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat dan sekaligus kepastian hukum untuk semua pihak.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Jaksa Agung RI, hasil evaluasi sejak diberlakukannya keadilan restoratif tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021, terdapat sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) perkara yang berhasil dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun tindak pidana yang paling banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu lintas. Data ini seharusnya membuat kita tersentak karena ternyata selama ini banyak pencari keadilan dan banyak perkara-perkara seperti Nenek Minah dan Kakek Samirin yang tidak diekpos oleh media yang telah mendapat perlakuan hukum yang tidak pantas dan tidak seyogianya diteruskan ke pengadilan.

Mengingat tugas membawa perkara di pengadilan adalah kita selaku pemilik asas dominus litis. Artinya kita adalah pengendali perkara yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan suatu bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi penuntutan akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Ingat, tugas kita sebagai penegak hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan menghadirkan kemanfaatan hukum kepada masyarakat.

“Saya minta kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum agar laporan penanganan perkara keadilan restoratif ini dilakukan secara berkala setiap bulan dan disampaikan kepada masyarakat atas capaian kinerja kita ini dengan bekerja sama dengan Pusat Penerangan Hukum. Saya ingin Kejaksaan di kenal melekat di mata masyarakat sebagai institusi yang mengedepankan Hati Nurani dan penegak keadilan restoratif. Kejaksaan harus mampu menegakan hukum yang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Jaksa Agung RI.

Jaksa Agung RI menekankan untuk mengedepankan hati nurani karena saya tidak membutuhkan Jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral dan saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan adalah para Jaksa yang pintar dan berintegritas. Saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam Hati Nurani. Sumber dari hukum adalah moral. Dan di dalam moral ada Hati Nurani. Jangan sekali-kali menggadaikan Hati Nurani karena itu adalah anugerah termurni yang dimiliki manusia dan itu adalah cerminan dari sifat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Pembahasan isu aktual yang perlu dicermati selain penerapan Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif adalah penerapan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Pedoman ini memiliki hubungan erat dengan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Saya minta para Jaksa untuk mencermati Pedoman Narkotika, sehingga tidak menyimpangi asas single prosecution system.

Di samping itu, untuk kebutuhan internal kita, menurut hemat saya perlu adanya digitalisasi untuk setiap regulasi, surat edaran, atau petunjuk teknis penanganan perkara pidum guna mempermudah penyebarluasan informasi produk-produk hukum dan kebijakan terbaru ke seluruh Indonesia.

Jaksa Agung RI menyampaikan Permasalahan lainnya yang juga patut mendapat perhatian kita bersama adalah berkenaan dengan penyelesaian pelaksanaan putusan pengadilan yang telah “inkracht” secara tuntas. Dalam hal ini tidak hanya penyelesaian pidana pokok, tetapi juga meliputi penyelesaian pidana tambahan maupun eksekusi barang bukti, karena mengabaikan pelaksanaan dan penyelesaiannya pada akhirnya hanya akan memperbanyak tunggakan perkara, yang berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum atas putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesungguhan dari kita untuk mewujudkan asas litis finiri oportet, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya, dalam rangka menjamin hadirnya kepastian hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Isu aktual lainnya adalah pelaksaan sidang online. Perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana sidang online ini dapat dipertahankan sebagai instrumen proses penyelesaian perkara di pengadilan. Apakah sidang online ke depan hanya diberlakukan dalam keadaan darurat seperti saat ini atau sidang online dapat menggantikan sidang konvensional secara permanen atau sidang online tetap diberlakukan berjalan berdampingan dengan sidang konvensional sebagai pilihan proses penyelesaian perkara di pengadilan. (Arianto)

Read More