Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim Dan Piatu Akibat Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dalam seluruh sektor kehidupan. Korban jiwa akibat virus corona itu pun masih terus berjatuhan hingga saat ini. Banyak dari korbab jiwa itu meninggalkan anak-anak berusia dini. Anak-anak yang menjadi yatim piatu itu masih sangat membutuhkan peran perlindungan, finansial, dan kasih sayang orang tuanya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, saat ini pemerintah tenggah menggodok data anak-anak yang ditinggalkan orang tua akibat Covid-19.  

Femmy mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah melalui Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial masing-masing sudah melakukan pendataan anak-anak yang menjadi yatim akibat Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Sistem Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, pada Kamis (26/8).

Dia menerangkan, Kementerian PPPA sudah mrlakukan pendataan melalui aplikasi, dan per 25 Agustus sudah terdata sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kemensos melalui Dirjen Rehabsos sudah mendata "by name by adress" anak-anak yatim akibat Covid-19. Saat ini sudah terdata sebanyak 8.274 anak. Data tersebut masih berfluktuatif dan terus berkembang .

Femmy memaparkan, Kementerian dan Lembaga terkait juga sudah menindaklanjuti masalah pendataan. Seperti misalnya Kementerian PPPA sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA di seluruh provinsi untuk melakukan pendataan anak-anak yatim. 

Sementara Kemensos juga sudah meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendata anak-anak yatim secara berjenjang, mulai dari tingkat bawah di kelurahan atau desa sampai kabupaten dan kota.

Femmy menjelaskan, untuk pendataan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antar Kementerian dan Lembaga. Hal itu menurutnya agar tidak ada data yang tumpang tindih. 

Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil Kemendagri agar data-data anak juga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah.

"Pada saat ini yang menjadi perhatian Presiden dan masyarakat umum adalah anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid yang sangat membutuhkan bantuan dari negara dan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian Kesehatan juga menyajikan data orang tua yang meninggal karena Covid-19 dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kemendagri untuk memastikan data mereka dengan basis NIK.

"Setelah terkumpul data-data dengan berbasis NIK, maka baru kita bisa memberikan intervensi bantuan-bantuan untuk anak-anak," katanya.

Dia berharap, masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait bisa mengintegrasikan data dan bisa segera selesai diselesaikan. Hal itu supaya intervensi kepada anak-anak bisa segera diberikan. Tidak hanya bantuan berupa logistik, tetapi yang diperlukan anak adalah perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

"Pemenuhan hak anak, pengasuhannya, dan perlindungannya. Setelah ada datanya baru akan kita bawa ke bawah langsung kita lakukan intervensi," pungkasnya. 

Turut hadir dalam rapat koordinasi jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenkes, KemenPPPA, Kemendikbud, Bapennas, Kemendes PDTT. (Arianto)

 

Read More

Dukcapil Dukung Iluni UI Gelar Vaksinasi Sinergi Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penanganan Covid-19 perlu dukungan semua elemen masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam mendukung program vaksinasi "Sinergi Sehat" di Jakarta, sejak Selasa (24/8/2021) hingga Kamis (26/8/2021).

Tim Dukcapil membantu kegiatan Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat selama empat hari pada 24-27 Agustus 2021, pukul 08.30 – 15.00 WIB berlokasi di Media Hotel and Towers, Jl. Gunung Sahari No.3, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, awalnya Iluni bersama BAKTI Kominfo beserta 10 Rumah Sakit yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) terdiri dari RSCM, RS Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RS Pusat Otak Nasional, RS Soeharto Heerdjan, RSKO Jakarta, RS Persahabatan, RSJ Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RSK Dharmais, didukung oleh Media Group, menggelar Vaksin Sinergi Sehat mulai 18 Juli 2021.

Namun karena ada beberapa masyarakat yang bermasalah dengan nomor induk kependudukan (NIK), maka diadakan rapat melaui zoom dihadiri dari penyelenggara lluni UI, Kemenkes, 10 RMS di DKI, Dukcapil Prov DKI Jakarta, para Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil dan dihadiri langgsung Dirjen Zudan.

"lluni UI minta bantuan Ditjen Dukcapil dan Dukcapil DKI Jakarta membuka pelayanan adminduk agar masyarakat yang datang untuk vaksin bisa sekaligus mengurus KTP-el atau NIK yang bermasalah. Kami setuju dan mendukung penuh kegiatan yang sangat baik ini. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan arahan Mendagri Profesor Tito Karnavian agar Dukcapil membantu secara maksimal program Vaksinasi" kata Dirjen Zudan.

Program Vaksinasi Sinergi Sehat menyediakan 2.000 dosis vaksin per hari sebagai upaya mempercepat program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Walhasil, selain mendapat layanan vaksinasi, masyarakat yang datang bisa sekaligus mengurus KTP-el atau NIK yang bermasalah.

Koordinator Tim Pelayanan GISA NIK untuk vaksin, Ahmad Ridwan melaporkan, sejak Selasa hingga Kamis (26/8/2021) sore tercatat sebanyak 187 orang yang dilayani vaksin sekaligus mengurus KTP dan NIK mereka yang bermasalah. 

Jumlah itu terdiri pada Kamis sore tim Dukcapil melayani sebanyak 70 orang terdiri 5 orang yang mengecek data Biometrik; 11 penduduk merekam dan mencetak KTP-el baru, 49 orang mencetak KTP-el karena rusak dan hilang, serta 5 warga yang mengubah data dan mencetak KTP-el baru.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (25/8/2021) tercatat 4 warga yang merekam baru data KTP-el, cetak KTP-el karena rusak atau hilang sebanyak 47 orang, dan cetak KTP-el dengan mengganti status sebanyak 2 orang atau berjumlah 53 orang.

Dan pada Selasa (24/8/2021), Tim Dukcapil melayani sebanyak 64 peserta vaksin sekaligus mengurus NIK dan KTP mereka yang bermasalah.

"Jumlah itu terdiri sebanyak 60 orang mencetak KTP-el yang rusak atau hilang. Kemudian tim juga selesai menangani NIK yang terpakai orang lain sebanyak satu orang, mencetak KTP-el dengan mengganti status sebanyak satu orang, dan warga yang mengecek NIK sebanyak 2 orang," jelas Ridwan merinci.

Ketua Iluni UI Andre Rahadian, tak lupa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang menyediakan pojok Dukcapil bagi peserta vaksin yang belum punya NIK atau sudah punya NIK dan KTP-el tetapi diketahui ada masalah.

"Sehingga dengan peralatan lengkap yang canggih di Pojok Dukcapil di area Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat masyarakat penerima vaksin sekaligus bisa terbantu mengurus NIK atau mencetak KTP-el yang hilang atau rusak," kata Andre.

Menurut Andre, hingga pada 27 Juli 2021 Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat telah memvaksinasi lebih dari 1.500 orang. (Arianto)

Read More

IKEA Luncurkan Menu Makanan Plant-based

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Plant-based food sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Pamornya semakin melambung, karena Plant-based food dapat menjadi pilhan gaya hidup lebih sehat dan ramah lingkungan. Selain itu, minat masyarakat dalam mengonsumsi makanan sehat dan berkualitas guna menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan pun meningkat. 

Berdasarkan data dari Google Trend, terjadi peningkatan performa penelusuran terkait makanan sehat di antara masyarakat Indonesia pada Maret 2020 dan mencapai puncaknya pada Desember 2020. Data tersebut menunjukkan kesadaran akan makanan sehat di kalangan masyarakat Indonesia meningkat secara signifikan. 

Tidak dapat dipungkiri, pandemi Covid-19 secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat, IKEA Indonesia menghadirkan menu makanan berbasis nabati seperti Plant balls, Plant-based Sausage Bun, Plant-based Matcha Ice Cream, dan pilihan menu lainnya dengan tetap menjaga kualitas makanan sesuai dengan standar yang berlaku.

"Kesadaran masyarakat Indonesia akan konsumsi makanan sehat semakin meningkat, khususnya di era pandemi Covid-19 sekarang ini. IKEA menghadirkan berbagai menu makanan plant-based untuk memenuhi permintaan masyarakat Indonesia akan makanan sehat yang terjangkau," kata IKEA Food Commercial Manager, IKEA Indonesia, Dita Astari Putri saat sesi bincang-bincang bertajuk "You Are what You Eat! Yuk, Kenalan sama Plant-based Food secara daring pada Jum'at (27/08)

Selain itu, kata Dita, Kami juga sudah dan akan terus melakukan inisiatif untuk menjaga lingkungan, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab IKEA. Kami percaya menu makanan plant-based IKEA dapat membawa pengaruh positif dan sanggup menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. 

Sementara itu, Certified Sports Nutritionist, dr. Dion Haryadi menambahkan, Mengonsumsi makanan sehat merupakan salah satu cara efektif untuk memiliki tubuh lebih sehat. Menu makanan plant-based bisa menjadi pilihan yang tepat, karena makanan berbasis nabati ini sangat efektif untuk mengembalikan energi serta meningkatkan daya tahan tubuh. 

Menurut dr. Dion Haryadi, Menu makanan plant-based IKEA merupakan pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi makanan sehat namun terjangkau.

Asal tahu saja, Demi mendukung gaya hidup sehat masyarakat, IKEA Indonesia meluncurkan menu makanan plant-based dengan harga yang terjangkau. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan tubuh, namun makanan plant-based juga memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Menu makanan plant-based dari IKEA dapat dinikmati di seluruh toko IKEA di Indonesia, maupun di rumah dengan order melalui drive thru, dan GoFood. 

Turut hadir dalam acara ini, antara lain: IKEA Food Commercial Manager, Dita Astari Putri; Chef Citra, Plant-based Enthusiast and Founder of Chefs Kitchen dan Certified Sports Nutritionist, dr. Dion Haryadi. (Arianto)

Read More

Atasi Pandemi, Komite I DPD RI Minta Presiden Joko Widodo Reshuffle Menteri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah Menteri yang tidak berhasil menangani Covid 19.

Hal ini dikatakan Fachrul Razi, Kamis (26/8/2021) kepada media di ruang kerjanya, di Komplek Gedung Nusantara, Senayan Kamis (26/8/2021).

"Kita ingin menyelamatkan Presiden Jokowi dari kinerja kementerian yang sangat buruk selama masa pandemi, sudah saatnya beberapa kementerian di resuffle," tegasnya.

Menurut Fachrul Razi, masalah Covid 19 adalah masalah dunia dan berdampak terhadap seluruh kehidupan, oleh karena itu seluruh kementerian diminta agar bekerja keras untuk penanganannya dan  tidak menitik beratkan hanya kepada kementerian kesehatan saja. 

Fachrul Razi menekankan bahwa kinerja kementerian yang buruk menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19. "Harusnya Menteri yang gagal silahkan mengundurkan diri atau Presiden Jokowi segera reshuffle kabinetnya," tegasnya.

Fachrul Razi menilai kinerja kementerian berpengaruh pada daerah. Bahkan menurut kunjungannya di beberapa daerah, teedapat kekecewaan daerah terhadap kebijakan menteri yang berpengaruh pada kondisi perekonomian di daerah.

"Saya pikir tidak hanya  menteri kesehatan yang bergerak dalam penanganan dampak Covid ini, seharusnya seluruh kementerian ikut terlibat terhadap dampak Covid 19 ini, supaya rakyat Indonesia merasakan kinerja kementerian di masa Pandemi," Ujar  senator Asal Aceh ini.

Ia menambahkan lagi bahwa Covid 19 adalah problem kita semua, maka seluruh kementerian harus bergerak cepat, misalnya Menteri Kesehatan urusan soal medis, Menteri Tenaga Kerja soal sejumlah karyawan yang di PHK, menteri perdagangan bisa menurunkan harga barang dagang di Indonesia, Menteri Perhubungan bisa subsidi harga tiket transportasi dan lain - lain sebagainya.

"Jika seluruh Menteri bergerak dan bersinergi, kami yakin kita akan kembali pulih secara merata di Indonesia.  Maka kami minta Pak Jokowi segera mengevaluasi dan melakukan reshuffle sejumlah kementerian yang kurang gerak di masa Pandemi ini." Pungkasnya. (Arianto)

Read More

Penanganan Kasus Penculikan Anak Berlarut-larut, Indikasi Oknum Polisi Cianjur Tidak Profesiona

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak  yang telah bersangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Derryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini. Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.

Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Derry Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar. Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.

Sehari setelahnya, Ketua RT setempat mengabarkan ke PPWI bahwa tidak ada satupun anak di kantor P2TP2A Cianjur sebagaimana disampaikan oleh oknum polisi Asep Sodikin. Berdasarkan fakta ini, dapat diduga bahwa oknum polisi Asep Sodikin terindikasi berbohong. Belakangan diketahui bahwa pemimpin P2TP2A Cianjur, bernama Lidia, diduga kuat bekerjasama dengan si penculik dalam mengelabui orang tua si anak korban penculikan agar tidak dapat menemukan anaknya.

“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Derryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,” terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.

Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut. “Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Derryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?” kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.

Anehnya, lanjut tokoh pers nasional itu, ketika dirinya menghubungi oknum polisi Asep Sodikin dan mempertanyakan mengapa penanganan anak korban penculikan yang ditanganinya bisa berlarut-larut dan tidak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Derryl Kurniadi selama ini kepada orang tuanya, Asep berdalih bahwa prosesnya masih berlangsung, tidak berlarut-larut, dan tidak benar bahwa orang tua Derryl tidak diberi akses bertemu anaknya. “Dia bilang tidak berlarut-larut, faktanya sudah 8 bulan belum ada kejelasan proses hukum atas kasus ini. Anak itu manusia, bukan barang atau benda mati yang boleh ditahan semaunya, entah sampai kapan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan anak korban penculikan itu dilarang bertemu orang tuanya dalam kurun waktu yang sedemikian lama? Apakah anak itu mau diambil atau diadopsi penculik? Atau mau diambil negara? Atau mau dikemanakan Derryl Kurniadi itu?” beber Lalengke penuh pertanyaan.

Lebih parah lagi, oknum polisi Asep tersebut secara serampangan mengatakan bahwa sudah ada kepastian hukum atas kasus itu. Atas pernyataan konyol Asep Sodikin ini, Lalengke langsung menyergah. “Kepastian hukum apa? Kepastian hukum itu adanya di ujung ketokan palu hakim di pengadilan, bukan di Anda, Kang Asep. Anda ini polisi tapi tidak paham aturan hukum. Parah ini oknum polisi di Pores Cianjur,” kata Lalengke secara langsung kepada polisi Asep Sodikin saat berdebat melalui saluran telepon, Kamis, 26 Agustus 2021, siang.

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Derryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Derryl. Derryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.

Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Derry Kurniadi raib tidak tentu rimbanya. Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.

Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya. “Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,” keluh kakenya Derryl, bustomi. (Arianto)

l

Read More

RNI Teken Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Cadangan Komoditas Hortikultura dengan Kementerian Pertanian

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Sebagai upaya meningkatkan peran BUMN Klaster Pangan dalam peningkatan sektor Pertanian, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengembangan cadangan Komoditas Hortikultura.

Direktur Utama PT RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa RNI dan BUMN Klaster Pangan akan meningkatkan kerja sama dengan berperan pada hilir pendistribusian hasil hortikultura.

“Sesuai dengan arahan Menteri Syahrul Yasin Limpo, kami siap berkontribusi pada hilir sektor hortikultura untuk penguatan sektor Pertanian.” Jelas Arief pada kegiatan Penandatanganan Kerja sama PT RNI dengan Kementerian Pertanian, kamis (26/8/2021).

Lebih lanjut Arief menjelaskan bahwa kerja sama ini untuk menghubungkan antara hulu dan hilir dimana RNI bersama BUMN Klaster Pangan diharapkan dapat membantu hilirisasi atau pendistribusian di sektor pangan.

“Kerja Sama antara RNI dengan Kementerian Pertanian ini meliputi penggunaan data sebaran ketersediaan hortikultura hingga harga komoditas hortikultura sebagai acuan distribusi dalam mendukung penyelenggaraan cadangan komoditas hortikuktura.” terangnya.

Secara terpisah Menteri BUMN Erick Thohir meminta RNI bersama BUMN Klaster Pangan untuk dapat memperbaiki ekosistem pangan yang ada saat ini juga dengan skema saling menguntungkan, juga meminta BUMN Pangan menjadi lokomotif penyeimbang dan perubahan dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Penandatanganan kerja sama yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo ini juga meliputi dukungan RNI dan BUMN Klaster Pangan dalam penyelenggaraan cadangan komoditas hortikultura.

Melalui sambutannya, Mentan SYL mengapresiasi kerjasama yang dilakukan dan Ia berharap semua pihak yang terlibat menjadi semakin tangguh dan kreatif dalam membangun pertanian di tengah situasi pandemi.

“Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini ini adalah konttibusi kita semua bagi bangsa. Untuk menghadirkan kehidupan negara yang lebih baik, dan kehidupan rakyat yang semakin sejahtera dengan menyediakan nutrisi dari sumber pangan hortikultura yang sehat,” ungkap Mentan.

Mentan mengakui bahwa Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan sosial kehidupan. Ia kemudian mengingatkan agar pertanian Indonesia harus tetap berjalan dengan manajemen modern. “Pertanian tidak bisa dilakukan seperti cara-cara yang lama. Pertanian harus dihandle lebih kuat,” tegas Syahrul.

Oleh karena itu, membangun pertanian yang dibutuhkan menurutnya adalah komitmen dan integritas. Petani, pemerintah daerah dan pelaku usaha harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sinergi peningkatan produktivitas pertanian. BUMN Klaster Pangan mengedepankan Business to Business (B2B) bersamaan dengan mendorong inklusivitas untuk Petani, Peternak maupun Nelayan. Di hari yang sama, BUMN Klaster Pangan turut menyukseskan program Corporate Farming – Agro Solution sinergi PT BNI (Persero) Tbk, PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pupuk Kujang untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani.

“Sinergi ini merupakan upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui pembiayaan untuk para Mitra Petani sebanyak 83 Petani binaan BUMN Klaster Pangan sektor Padi dan Hortikultura PT Sang Hyang Seri (SHS) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT BNI dengan total nominal 3,1 Miliar dan luasan garapan lahan sawah produktif seluas 200 Hektar.”Kata Arief pada kegiatan seremonial penyaluran KUR untuk Petani.

Adapun sinergi dan peran BUMN Klaster Pangan seperti PT SHS akan melakukan pendampingan budidaya padi Hibrida dan Non Hibrida kepada para Mitra petani binaan SHS, sedangkan jaminan suplai pupuk sinergi dengan PT Pupuk Kujang.

Kegiatan seremonial penyaluran KUR untuk Mitra Petani turut hadir Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Ir. Indah Megahwati. (Arianto)

Read More

Merdeka Belajar Episode Ke-12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah, Berantas Pelanggaran dan Mempermudah Sekolah dalam Proses Pengadaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kedua belas: Sekolah Aman Berbelanja melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Dengan adanya SIPLah, kini satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) daring dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman. 

Pada tahun 2021, pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. “Dengan SIPlah sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri,” tutur Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran peningkatan SIPLah secara daring, pada Kamis (26/8).

Mendikbudristek mengungkapkan, pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi, akan tetapi banyak tantangan di dalam pelaksanaannya. Seperti misalnya kepala sekolah sering menjadi target intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memaksakan pembelian barang dan jasa dari mereka sehingga menyalahi aturan. Contoh lainnya, kasus korupsi dana BOS masih sering terjadi, sehingga upaya agar transparansi penggunaan dana BOS menjadi sangat penting. Pembelanjaan dana BOS secara pencatatan manual lebih rentan terhadap korupsi dan kolusi. Oleh sebab itu, sangat penting mendorong peningkatan transaksi secara elektronik supaya tercatat dan dengan mudah dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahun 2019, Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS. “Hingga saat ini, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan,” kata Menteri Nadiem.

Tercatat, sebanyak 1.073.897 transaksi dilakukan melalui SIPLah, Rp12,6 triliun nilai transaksi di SIPLah, 26.025 penyedia barang dan jasa yang telah bertransaksi di SIPLah, serta capaian Kemendikbudristek meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Alur pembelanjaan pada SIPLah terus berupaya menjamin proses transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada lagi intimidasi kepada kepala sekolah oleh pihak-pihak yang mengancam mereka ataupun tidak perlu lagi khawatir melakukan kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa,” terang Mendikbudristek.

Adapun manfaat dan tujuan tata kelola keuangan yang baik, yaitu pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas, tercapai efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyedia yang lebih banyak/beragam, serta terbuka kesempatan bagi pelaku UMKM di daerah.

Dikatakan Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, SIPLah menjadi salah satu platform yang mendukung peran UMKM dalam memenuhi kebutuhan satuan pendidikan. “SIPLah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, adil, terbuka, dan akuntabel,” ucapnya.

*Transformasi SIPLah di tahun 2021: Memperkenalkan Fitur-fitur Terbaru*

Pada tahun 2021, SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Mendikbudristek meyakini, sekolah semakin dapat berbelanja dengan aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, akan lebih banyak pilihan mitra pasar dan penyedia; lebih banyak pilihan mitra pengiriman; fitur-fitur yang tersedia lebih lengkap terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dasbor pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Sebelumnya kata Menteri Nadiem, sekolah tidak dapat memantau status pesanan. Kepala sekolah mengeluhkan prosesnya yang memakan waktu lama sehingga mereka dibuat menunggu dengan cemas. Namun sekarang, sekolah dapat memantau status pesanan melalui dasbor. Semua proses belanja terdokumentasi dan dapat diunduh sehingga sekolah lebih aman melakukan transaksi.

Tak hanya itu, informasi mengenai durasi pengiriman juga dibutuhkan oleh satuan pendidikan. “Sekarang, sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan durasi kecepatan pengiriman. Masing-masing mitra pasar bekerja sama dengan mitra pengiriman, sehingga sekolah dapat memilih mitra pengiriman dan kecepatan yang paling sesuai dengan kebutuhan sekolah,” jelas Menteri Nadiem.

Sekolah juga dapat melakukan pembatalan transaksi selama penyedia belum konfirmasi. Selain itu, sekolah dapat mengajukan aduan sebelum uang disalurkan ke penyedia jika menemukan masalah dengan barang dan jasa yang diterima. “Kemendikbudristek juga dapat mengawasi transaksi yang terkendala sehingga dapat diselesaikan bersama,” terangnya.

Di sisi penyedia juga akan lebih nyaman berjualan. “Penyedia kini lebih nyaman berjualan di SIPLah karena proses pendaftaran dan pembayarannya yang lebih cepat, verifikasi pendaftaran penyedia hanya membutuhkan waktu 1x24 jam setelah registrasi, pengecekan pembayaran otomatis, dan pembayaran diteruskan ke penyedia 1x24 jam setelah sekolah membayar,” terang Menteri Nadiem.

Untuk periode 2021-2023 tercatat, dari total 61 mitra pasar yang mendaftar ke SIPLah, ada 18 mitra pasar terpilih yang telah lolos persyaratan administrasi dan uji teknologi melalui sayembara terbuka. Para mitra ini adalah blibli.com, BizOne, INNOLAKU, bukapengadaan, eureka!, Tiga Serangkai (TS), temprina, Mitra Edukasi Nusantara, Intan Pariwara, klikMRO.com, TOKO LADANG, ada semua, MASMEDIA, AIRMAS GROUP, Telkom Indonesia, belanja24, DATASCRIP OnLine, dan pesona edu. 

Kepada kepala satuan pendidikan di seluruh Indonesia, Mendikbudristek mengimbau untuk berbelanja di SIPLah. Dengan cara mengunjungi laman https://siplah.kemdikbud.go.id lalu pilih mitra pasar yang ingin dikunjungi, masukkan ID Dapodik, maka sekolah akan siap berbelanja.

Sementara itu, kepada para penyedia barang dan jasa, terutama UMKM di sekitar lokasi sekolah, Menteri Nadiem menyampaikan agar segera mendaftar di SIPLah supaya mereka berjualan ke ratusan ribu sekolah di Indonesia. Melalui cara mengunjungi https://siplah.kemdikbud.go.id; lalu pilih satu/lebih mitra pasar, tekan tombol ‘Daftar’; serta lengkapi persyaratan yang terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), identitas penyediia (NIK), dan deskripsi kemampuan menyediakan barang/jasa. Kemudian lakukan verifikasi data melalui surat elektronik (email), maka penyedia baru dapat login dan siap berjualan. 

Mendikbudristek menegaskan, pihaknya akan terus melakukan transformasi teknologi untuk mendukung pembelanjaan sekolah yang efisien, aman, dan akuntabel. Hal ini turut mendapat dukungan dari Kepala LKPP yang mengatakan bahwa kerja keras Kemendikbudristek dalam pengembangan dan pembaharuan aplikasi SIPlah, menjadi salah satu sumber daya yang dapat menunjukkan potensi dan perkembangan partisipasi UMKM serta penguna produk dalam negeri.

“Apresiasi dan dukungan terhadap penggunaan aplikasi SIPLah sebagai salah satu alat atau sarana untuk peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa serta peningkatan peran partisipasi UMKM dan penggunaan produk dalam negeri,” ucap Kepala LKPP.

Pada kesempatan ini pula, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki menyampaikan apresiasinya terhadap peningkatan SIPLah serta akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.

“Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” tutupnya.

Apresiasi dan dukungan terhadap transformasi aplikasi SIPLah juga datang dari Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Arus Gunawan. Dikatakan Arus, SIPLah adalah salah satu alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan yakni pemberdayaan dan peningkatan partisipasi industri dalam negeri terutama sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang penting dalam dunia pendidikan.

“Partisipasi aktif industri dalam negeri melalui aplikasi SIPLah diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendapatkan kepastian pemasaran produknya secara nasional terutama di era digital dan masa pandemi Covid-19 saat ini, serta memperluas pilihan komoditas barang/jasa produksi dalam negeri sesuai kebutuhan satuan pendidikan dalam ekosistem pasar logistik pendidikan,” jelas Arus Gunawan. (Arianto)

 Barang dan Jasa

Read More

Bea Cukai Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai kembali menggalakkan operasi gempur untuk periode tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh satker vertikal Bea Cukai secara serentak dan terpadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 silam.

Pada tahun 2020 lalu, tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia berdasarkan survei rokok ilegal yang dilakukan P2EB UGM sebesar 4,86%. Upaya menurunkan rokok ilegal kemudian merupakan arahan Menteri Keuangan agar tingkat peredaran rokok ilegal dapat ditekan hingga angka 3%. Dengan adanya operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia akan menghilangkan adanya kemungkinan balloon effect yang terjadi, sehingga BKC ilegal tidak lagi beredar di seluruh Indonesia.

Extra effort pengawasan telah terbukti dapat menekan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat peredarannya pada 2020 yang “hanya” 4,86%, lebih kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Universitas Brawijaya (Desember 2019) yang memprediksi bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2020 dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal menjadi 8% dan berdasarkan analisis kurva Laffer yang memperkirakan rokok ilegal akan naik menjadi 6,6% pada tahun 2020. Lalu, apabila pasar rokok ilegal berhasil ditekan, maka diharapkan rokok legal akan mengisi pasar tersebut, sehingga penerimaan cukai akan optimal. Berdasarkan penelitian Universitas Brawijaya peningkatan intensitas pengawasan berdampak terhadap penurunan peredaran rokok ilegal sebesar 29%.

Sementara itu, berdasarkan data penindakan Bea Cukai secara nasional, terjadi peningkatan terhadap intensitas dan kualitas penindakan, serta kinerja pengawasan Bea Cukai juga berdampak pada kepatuhan pengusaha industri hasil tembakau sehingga mampu menekan peredaran rokok ilegal. Sehingga, menurunnya rokok ilegal berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Sejak lima tahun terakhir,  penerimaan cukai hasil tembakau selalu melampaui target, mulai dari tahun 2016 dengan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp138 triliun hingga tahun 2020 dengan penerimaan sebesar Rp176 triliun.

Di sisi lain, tingkat peredaran BKC di tengah pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu, resesi perekonomian dan penurunan daya beli yang mengakibatkan konsumsi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menurun, tendensi konsumen beralih ke barang yang lebih murah (BKC ilegal), dan peningkatan potensi resistensi masyarakat terhadap penindakan BKC. Kemudian, pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM dan WFH) juga mengakibatkan penurunan produksi BKC karena pembatasan jumlah pekerja, penurunan efektivitas pengawasan oleh petugas Bea Cukai, penurunan konsumsi MMEA karena penutupan tempat hiburan malam serta restoran dan kafe yang tidak bisa dine in, pekerja sektor informal mengalami penurunan daya beli karena PPKM secara tidak langsung membatasi ekonomi sektor informal, dan penurunan konsumsi MMEA golongan A karena penutupan tempat pariwisata. Selain itu, kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2021 mengakibatkan disparitas harga rokok legal dan ilegal semakin lebar sehingga konsumen cenderung memilih beralih ke barang yang lebih murah (BKC ilegal).

Maka dari itu, berbagai strategi dilakukan Bea Cukai untuk operasi pengawasan di tengah pandemi dalam rangka terus menekan peredaran BKC ilegal. Strategi tersebut diantaranya sinergi antar unit Bea Cukai dengan memaksimalkan kinerja di bidang pelayanan, kehumasan, dan kepatuhan internal, serta menggandeng instansi eksternal terkait seperti Asosiasi Pengusaha Legal, TNI/POLRI, dan Pemda untuk terus memperkuat sinergi pengawasan di lapangan. Selain itu, terus berupaya beradaptasi dengan kondisi sosial seperti di tengah pandemi ini, Bea Cukai sebagai instansi pemerintah tetap mengedepankan sisi humanis dalam setiap kegiatan penegakan hukum untuk mengurangi potensi resistensi masyarakat.

Kemudian, tentunya Bea Cukai menerapkan fleksibiltas penggunaan strategi operasi. Operasi pasar yang dilakukan secara masif hanya dilakukan pada daerah dengan risiko sedang dan risiko rendah (berdasarkan laman https://covid19.go.id/peta-risiko).

Akan tetapi dalam hal berdasarkan pertimbangan ketersediaan SDM, ketersedian anggaran untuk protokol kesehatan dan hasil koordinasi dengan APH serta pemda setempat tidak dimungkinkan, daerah dengan risiko sedang dapat menggunakan strategi yang sama dengan daerah risiko tinggi dengan meminimalisasi kerumunan dan kegiatan tatap muka.

Dengan dilaksanakannya Operasi Gempur ini, Bea Cukai mengimbau masyarakat, terutama para pengusaha maupun pedagang BKC agar berhenti menawarkan, menjual, atau mengedarkan BKC ilegal, terutama rokok ilegal. Apablia Anda menemukan indikasi adanya peredaran BKC ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau dapat menghubungi Bravo Bea Cukai 1500225. (Arianto)

Read More

Rayakan HUT Kemerdekaan, Pegadaian Gelar Konser Virtual dan Donasi untuk Pahlawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, PT Pegadaian Persero menggelar konser secara virtual bertajuk “Gebyar Kemerdekaan dari Kita untuk Indonesia” pada Selasa 24 Agustus 2021. Konser ini juga dilakukan sebagai bentuk penggalangan dana (charity) untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada konser virtual tersebut, Pegadaian menghadirkan penyanyi papan atas Judika dan Isyana Sarasvati diiringi oleh Delicacy Orchestra. Acara dipandu oleh MC tenar Indra Herlambang dan Astrid Tiar. Konser dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiarkan secara langsung di akun Youtube PT Pegadaian Persero.

Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyoto mengatakan konser amal kali ini digelar untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus menggalang donasi untuk korban terdampak Covid-19. 

Pada Kesempatan yang sama, Pegadaian juga menyerahkan tali kasih secara simbolis kepada 1.030 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, 2 buah ambulans kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, dan bea siswa berupa tabungan emas kepada Paskribraka beserta pendampingnya yang bertugas pada upacara kenegaraan 17 Agustus 2021 di Istana Negara. Pegadaian juga mengumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Pegadaian 2021. 

Kuswiyoto dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai apresiasi perseroan kepada para pahlawan di sekitar kita yang berjuang tak kenal lelah untuk bangsa Indonesia. 

“Pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung. Para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya merupakan pahlawan kemanusiaan yang terus berjuang di garda depan melawan Covid-19. Begitu pula rekan-rekan media, mereka berperang melawan hoaks, berita bohong, bahkan fitnah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa”. 

Lebih lanjut Kuswiyoto juga mengatakan bahwa Pegadaian juga peduli dengan Pendidikan dengan anak-anak yang menjadi yatim-piatu karena orang tuanya meninggal akibat Covid19. Tak ketinggalan para petugas Paskibraka dan pendampingnya pun mendapatkan perhatian. Mereka diberikan tali kasih berupa tabungan emas yang dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan atau modal usaha. 

“Kami jajaran Direksi, Komisaris dan keluarga besar Insan Pegadaian bahu-mambahu mengumpulkan donasi sebagai wujud empati kepada mereka yang terdampak Covid-19. Melalui konser amal ini kami juga mengundang penonton Youtube PT Pegadaian Persero untuk ikut menyumbang dengan melakukan subscribe dan menuliskan komentar terbaik atas pelaksanaan acara tersebut. Selain berdonasi mereka juga berkesempatan untukmendapatkan doorprize”.

Sampai akhir acara konser yang disiarkan langsung via Youtube Pegadaian ini disaksikan oleh 23,000 penonton dengan penambahan subscribers 4.879. Atas penambahan subscribe ini Pegadaian mengkonversi dengan donasi.

Sementara itu, pengumpulan donasi dari Direksi, Komisaris dan Insan Pegadaian terkumpul Rp.250 juta. Sedangkan untuk pahlawan kemanusiaan, Pegadaian menyerahkan tali kasih sejumlah Rp.2 miliar dalam bentuk 2 buah ambulans dan tabungan emas. 

Selain itu, untuk Paskibraka dan pendampingnya perseroan memberikan tabungan emas senilai Rp.465 juta. Dengan demikian selama konser amal virtual digelar, Pegadaian telah memberikan tali kasih senilai Rp.3,2 miliar. 

Kuswiyoto berharap apa yang dilakukan oleh Pegadaian ini bermanfaat bagi masyarakat penerima dan dapat menambah semangat kepada mereka untuk berkarya lebih baik lagi bagi bangsa. (Arianto)

  

Read More

Laba PTPN Group Naik 2 Kali Lipat Restrukturisasi Hutang Selesai, dan Berhasil Luncurkan Brand Ritel NUSAKITA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kinerja perusahaan PTPN Group kian membaik,  seiring langkah transformasi dalam pengelolaan manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).  Hal ini terlihat dengan kenaikan laba, penyelesaian restruktursisasi hutang senilai Rp. 41 trilliun, dan berhasil diluncurkannya brand ritel premium NUSAKITA.  Dari sisi perbaikan kinerja ditandai dengan kenaikan laba bersih sebesar 227,81% senilai Rp 1,45 Trilliun atau naik 2 kali lipat lebih dari tahun lalu yang sebelumnya rugi sebesar Rp 1,1 Trilliun (yoy), bahkan setelah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian.  Selain laba, Revenue PTPN Tumbuh 36,37% mencapai Rp 21,26 Triliun atau tumbuh sebesar 36,37% (yoy) di atas pencapaian tahun lalu. 

Kinerja keuangan didukung oleh beberapa aspek antara lain restrukturisasi, peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.  Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan memperlihatkan tren kinerja positif melalui pelaksanaan operational excellence, back to basic, serta penekanan pada culture planters.  Capaian itu antara lain didukung oleh meningkatnya produksi CPO 19% di atas tahun lalu dan penurunan beban biaya produksi sebesar 14% dari tahun lalu.    

“Revenue kami per Juni 2021, sudah mencapai 120,34% dari RKAP tahun 2021. Kenaikan revenue itu juga berpengaruh pada kenaikan margin pendapatan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 245,34% dibandingkan tahun 2020 atau senilai Rp 5,46 triliun.  Pencapaian tersebut merupakan implementasi dari program EBITDA Transformation, dimana pada tahun pertama PTPN Group membangun fondasi transformasi melalui : Revenue Enhancement, Operations Control Tower, Procurement Excellence, Logistics Optimization,  Zero Based Budgeting (ZBB) dan  Organizational Excellence,” papar Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)  dalam keterangan persnya. Kamis (26/08)

Ghani menambahkan, perbaikan kinerja yang mengesankan ini, tidak lepas dari upaya transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan. “Sejak akhir 2019 manajemen terus melakukan transformasi bisnis beserta Anak Perusahaan melalui strategi perusahaan yang tersusun dalam roadmap transformasi perusahaan”, paparnya. 

Ada lima strategi yang ditempuh manajemen Holding PTPN dalam melakukan transformasi hingga membawa kinerja PTPN Group mencapai level menggembirakan.  Kelima strategi tersebut meliputi tiga strategi utama; Optimalisasi Portfolio & Operational Excellence, Commercial Excellence & Ekspansi Hilir dan Optimalisasi Aset  & Kemitraan Strategis dan dua strategi pendukung yaitu; Pengembangan Kapabilitas dan Budaya & Peningkatan System dan Teknologi.  Hal tersebut tercermin dalam sejumlah bidang pencapaian: revenue, kinerja, produk unggulan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Program-program tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas perusahaan menghadapi tantangan di berbagai aspek termasuk pengelolaan portofolio, operasional, komersial, investasi dan pendanaan, model operasi, merit system, budaya dan kapabilitas.  Selain itu, peningkatan kinerja PTPN Group juga didukung oleh penerapan Integrated procurement System (IPS), merupakan proses pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dengan bantuan aplikasi dan teknologi berbasis internet.  IPS memberikan manfaat antara lain mengurangi biaya perusahaan sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar Rp 599,18 milyar atau 9,32% dari RKAP sampai dengan Semester I 2021.

Ia menambahkan salah satu bagian penting dari Rencana Transformasi Perusahaan adalah Transformasi Keuangan yang memiliki tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan PTPN Group ke depannya.  Transformasi Keuangan memiliki empat prinsip utama yaitu: Bisnis berkelanjutan, Komperhensif, Cash Flow Consolidation, dan Transparan. 

“Dalam hal transformasi keuangan, kami telah berhasil melakukan  restrukturisasi hutang PTPN Group senilai Rp 41 Triliun, dengan dilakukannya Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pinjaman dari 39 kreditur pada 19 April 2021. Ini merupakan bentuk kepercayaan kreditur dalam mendukung upaya Transformasi PTPN Group sekaligus menandai terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”)”.

Sebagai bagian dari transformasi bisnis perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) semakin memperkuat brand di pasar ritel dengan peluncuran produk nasional NUSAKITA pada 17 Agustus 2021.  Peluncuran brand ritel nasional NUSAKITA dalam produk minyak goreng, gula pasir, teh, dan kopi ini dilakukan PTPN untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas premium. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, dimana PTPN Group sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan produk turunan CPO, sudah saatnya PTPN Group serius memasuki industi hilir dengan memproduksi minyak goreng yang bermutu.  Langkah hilirisasi ini merupakan peran perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah”. 

Secara kualitas produk Brand NUSAKITA setara dengan top brand pesaing lainnya yang sejenis, mengingat semuanya berasal dari alam Nusantara yang diolah tangan-tangan terampil di PTPN yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam menanam, merawat, memanen, serta mengolah menjadi produk terbaik. 

Seluruh pencapaian PTPN Group ini, tentu melegakan kami sekaligus memicu kami untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan cita-cita transformasi PTPN.  Kami juga ingin PTPN ke depan bisa menjadi kebanggaan baru Indonesia," ujar Gani. (Arianto)

Read More

Yorrys Raweyai Berikan Bansos bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga di Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bansos tersebut diberikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. 

“Kita telah menghadapi situasi pandemi Covid-19 selama dua tahun. Maka bansos ini diberikan bagi warga Tegal Parang, Mampang Prapatan yang terdampak pandemi Covid-19,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Anggota DPD RI asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris di Tegal Parang, Mampang Prapatan, Rabu (25/8).

.

Senator asal Papua itu menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggalakkan vaksin. Selain itu pemerintah juga sudah memberikan bansos kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Vaksin itu perlu, maka pemerintah saat ini sedang menggalakkan. Namun kondisi saat ini bukan hanya vaksin, bansos juga dibutuhkan dan pemerintah sudah menyalurkan tapi belum memadai. Untuk itu kami dari Komite II DPD RI juga ikut berpartisipasi dalam membagikan bansos kepada masyarakat,” kata Yorrys.

Yorrys menambahkan Komite II DPD RI juga akan membagikan bansos di tempat lain kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di DKI Jakarta. Ia berharap bansos tersebut bisa meringankan beban masyarakat. “Kita bukan hanya di sini saja membagikan bansos. Nanti kami juga akan membagikan di tempat lain ada di Kemang, Jagakarsa, Tebet dan lokasi lainnya. Ini tidak berarti tapi semoga bantuan itu bisa diterima dengan baik dan bermanfaat,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Asal Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris menjelaskan bahwa dirinya, mewakili warga DKI Jakarta, berterimakasih atas terselenggaranya bansos ini kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya di DKI Jakarta. Ke depan, Ketua Komite II DPD RI juga akan memberikan bansos di tempat-tempat lain. 

“Saya berterima kasih sekali kepada Pak Yorrys Raweyai atas bansos ini. Bansos ini bukan hanya di daerah Mampang Prapatan, tetapi di tempat lain dan didapilnya Pak Yorrys yaitu di Papua. Pak Yorrys luar biasa jiwa sosialnya, saya berterima kasih banyak atas kebaikan Pak Yorrys Raweyai pada kami warga DKI Jakarta,” tuturnya.

Kegiatan Baksos dihadiri Pimpinan Komite II DPD RI Bapak Yorrys Raweyai, Ibu Fahira Idris Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, Bapak Kapolsek Mampang Prapatan Bapak Kompol Imam Tulus Budiyono,SH, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tegal Parang Bapak Bripka Mukhlis, dan Bapak RT 03/02 Abriyanto. (Arianto)

Read More

Jakarta Film Week Siap Hadir November 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Week, festival film berskala Internasional di Jakarta. Jakarta Film Week akan berlangsung pada 18 - 21 November mendatang.

Agenda peluncuran yang digelar hari Rabu (25/8) secara daring, dihadiri oleh Gumilar Ekalaya selaku Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Ekky Imanjaya sebagai Festival Board, Rina Damayanti selaku Direktur Festival dan Lisa Siregar yang menjadi Program Koordinator.

Menariknya, festival ini akan membuka kesempatan atau peluang baru untuk berkarya, memperluas jaringan, serta menemukan potensi-potensi baru di tengah kondisi terbatas pasca pandemi. Festival ini juga diharapkan dapat mengambil bagian dalam penguatan ekonomi pasca pandemi.

“Dengan mendukung industri film dan pelakunya lewat festival ini, Disparekraf DKI Jakarta menunjukkan langkah nyata mendukung ekonomi kreatif kembali bangkit pasca pandemi. Kami berharap ini bisa menjadi momentum untuk menguatkan lagi industri perfilman, karena industri film di Indonesia merupakan salah satu potensi industri film yang besar di dunia,” ungkap Gumilar Ekalaya, Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta.

Kehadiran Jakarta Film Week juga akan menjadi wadah penguatan kemampuan dan pengetahuan mengenai gagasan dan teknologi baru dunia film kepada para pelaku industri film Indonesia.

“Dengan festival bertaraf internasional ini, diharap dapat memperkuat daya saing film Indonesia di forum internasional. Selain itu, Jakarta Film Week juga ingin mengajak para sineas untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan dan bentuk baru sebagai upaya bersama membangun kembali industri film,” tambah Rina Damayanti, Direktur Festival Jakarta Film Week.

Dalam pelaksanaannya, Jakarta Film Week memiliki dua program utama. Yaitu, program pemutaran film dan program non pemutaran film. Program pemutaran film di Jakarta Film Week, akan memutarkan film panjang dan film pendek dari Indonesia dan Internasional, yang terbagi ke dalam 2 kategori: kompetisi dan non kompetisi.

Untuk kategori kompetisi, Jakarta Film Week memiliki tiga penghargaan yaitu; Global Feature Award (penghargaan film panjang internasional terbaik), Direction Award atau (penghargaanfilm panjang Indonesia terbaik) dan Global Short Award (penghargaan film pendek internasional terbaik).

Pembuat film dapat mendaftarkan karya filmnya paling lambat hingga 30 September 2021.

Film-film yang terpilih, akan dibagi ke dalam dua kategori: kompetisi atau non kompetisi, yang akan ditayangkan secara daring dan diputar langsung di bioskop.

Program non pemutaran dari Jakarta Film Week akan berisi Jakarta Film Fund, Masterclass, Talks, Community serta Exhibition dan Showcase. Jakarta Film Fund adalah kompetisi ide cerita yang bisa diikuti oleh khusus warga DKI Jakarta. Pendaftaran ide cerita telah dibuka dan akan ditutup pada 12 September 2021 mendatang.

Para dewan juri akan memilih 5 cerita terbaik, yang akan mendapatkan dukungan dana produksi sebesar Rp 30.000.000,-. Pemenang juga akan mendapat mentoring dari pembuat film professional, movielab penyutradaraan, penulisan naskah dan penyuntingan gambar.

Semua film yang telah selesai diproduksi akan ditayangkan pada saat festival berlangsung di November mendatang.

Selain memberikan pelatihan untuk para profesional, dalam program Masterclass juga akan menghadirkan para profesional di bidang industri film dan narasumber yang berpengalaman di industri film internasional.

Karena itu, program non pemutaran film lainnya diharap dapat menjadi ruang bagi komunitas film untuk memperluas jaringan dan bertukar pengetahuan dengan para ahli untuk mengembangkan proyek film dan organisasinya masing-masing.

Jakarta Film Week diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku industri film Indonesia, terutama di Jakarta agar semakin berkembang baik secara wacana, keterampilan juga pengembangan jaringan.

Selain itu dapat menjadi pemicu bagi industri film di daerah lain untuk semakin berkembang sehingga bisa meningkatkan kualitas industri film di Indonesia secara keseluruhan. (Arianto)

Read More

Agate Kerjasama dengan Cegos untuk wilayah Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Studio pengembang gim dan game-based solutions asal Bandung, Agate, mengumumkan kerja sama strategis mereka dengan Cegos, lembaga pelatihan terbesar dari Eropa.

Melalui kerja sama ini, Agate dan Cegos akan membawakan berbagai program pelatihan yang dirancang dengan metode dan ilmu pengetahuan terkini.

Cegos adalah salah satu lembaga pelatihan terkemuka di ranah dunia. Semenjak pendiriannya 95 tahun yang lalu, Cegos telah membantu puluhan ribu organisasi mengembangkan kapabilitas anggota mereka. Cegos juga telah berhasil meraih sejumlah penghargaan atas program pelatihan yang mereka kembangkan.

Sedangkan Agate merupakan perusahaan pengembang video gim terbesar di Indonesia yang berkecimpung baik di bidang consumer games maupun enterprise business.

Menggunakan kerangka berpikir khusus Agate, Agate telah mengembangkan solusi berbasis gamifikasi untuk mendukung proses pendidikan, pelatihan, dan penilaian untuk ratusan perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri.

Mulai Agustus 2021, Agate dan Cegos resmi menjalin hubungan kerja sama.

Melalui kerja sama ini, Agate resmi menjadi official distribution partner bagi Cegos untuk wilayah Indonesia. Agate akan menerjamahkan berbagai konten pelatihan Cegos dan mendistribusikannya melalui aplikasi Levio besutan Agate.

Vincentius Hening W. Ismawan, Head of Consultant Agate menyatakan, Agate percaya terhadap manfaat game-based learning dan gamification in learning. Kami akan menyajikan konten-konten Cegos paling populer yang telah dikurasi khusus dengan pendekatan ilmu pedagogi, ditambah dengan proses pembelajaran seru ala gim dalam aplikasi pembelajaran kami, Levio.

"Kami percaya kombinasi harmonis ini akan memberikan dampak yang positif yang besar bagi proses belajar semua orang," kata Vincentius di Bandung. Rabu (25/08)

Dalam rangka pembukaan kerja sama ini, Agate dan Cegos akan mengadakan webinar bertajuk “ Evolving Learning Journey & Engagement through Games” yang akan diadakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 pada pukul 14.00 WIB (15.00) SGT.

Lee Marvin selaku Head of Gamification Agate akan membawakan materi transformasi metode pembelajaran Kickpatrick melalui gamification, sedangkan Shawn D’Cotta selaku Learning and Development Consultant dari Cegos akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran 70-20-10. (Arianto)

Read More

Menteri Basuki Tekankan Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setiap tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas), menandai berlangsungnya Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung, yang saat itu dihadiri Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Kongres ini menjadi tonggak sejarah perumahan di Indonesia hingga kemudian 25 Agustus ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008.

Saat memberikan arahan pada Puncak Peringatan Hapernas ke-14 Tahun 2021 di Pendopo Kementerian PUPR, Rabu, 25 Agustus 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar program penyediaan perumahan ke depan berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Indonesia.    

“Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi butuh dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi. Untuk itu, program perumahan Kementerian PUPR sekarang harus fokus pada kawasan dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting," kata Menteri Basuki. 

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan, program penyediaan perumahan seperti Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) harus fokus pada suatu kawasan program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di bawah komando Kemenko PMK agar penyalurannya lebih akuntabel. 

Selanjutnya dukungan yang tidak kalah penting adalah program penyediaan air bersih dan sanitasi seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). 

"Sekali lagi saya mengingatkan untuk menjadi perhatian kita bahwa masih ada lagi masyarakat yang harus dilayani penyediaan perumahan melalui APBN. Ini berbeda dengan mereka yang mendapat dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, selain untuk mendukung program nasional dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, dukungan penyediaan perumahan layak huni yang dilengkapi fasilitas air bersih dan sanitasi juga diharapkan dapat menjadi ruang isoman yang memadai bagi pasien Covid-19. 

"Bagi masyarakat yang terpapar Covid–19 kalau rumahnya tidak layak huni tentu tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena bisa menular ke seluruh anggota keluarga. Tapi kalau rumahnya layak diperbolehkan dan dimonitor kesehatannya," kata Menteri Basuki. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada Generasi Muda PUPR yang mengambil peran aktif dalam pelaksanaan HAPERNAS 2021. Keterlibatan Genmud membawa penyegaran terhadap berbagai acara HAPERNAS sehingga akan lebih banyak anak muda yang mendapatkan edukasi bagaimana mendapatkan hunian yang layak. 

"Saya berharap Generasi Muda Perumahan bisa mengikuti pola pikir dan kebijakan untuk perumahan. Adapun yang namanya perumahan tidak hanya di perumahan-perumahan pengembang, tetapi kita punya tanggung jawab lebih besar bagi masyarakat yang di bawah lagi dalam rangka pengentasan kemiskinan," kata Menteri Basuki. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, dan Generasi Muda (Genmud) Perumahan dan Genmud PUPR. (Arianto)

Read More

Per akhir Juni 2021, Bank Capital Cetak Laba Bersih Rp.11,60 Milyar

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Emiten perbankan PT Bank Capital Tbk ("BACA" atau "Perseroan") sepanjang tahun 2020, kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan tetap optimal dan terjaga. Berkat sumber daya manusia yang andal serta layanan perbankan yang terus dimaksimalkan.

 

"Kinerja perseroan tercermin dari Total Aset tumbuh 6,67% dari Rp18.96 triliun pada akhir tahun 2019 menjadi Rp20,22 triliun pada akhir tahun 2020. Bahkan Per akhir Juni 2021, Total Aset dibukukan mencapai Rp23,75 triliun," kata Direktur Utama BACA, Wahyu Dwi Aji saat Public Expose Tahunan di Jakarta. Rabu (25/08)

Per akhir Juni 2021, kata Wahyu, Laba Bersih Perseroan mencapai Rp11,60 milyar, ROA sebesar 0.14%, ROE sebesar 1.58%, BOPO sebesar 98.83% dan LDR sebesar 20.17%.

Secara umum, tingkat kecukupan modal Perseroan masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator perbankan.

Asal tahu saja, Jaringan layanan Perseroan pada tahun 2020 berjumlah 82 Kantor Operasional yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, Surabaya, Solo, dan Kupang.

"Pada akhir tahun 2021, Perseroan berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak banyaknya 20 milyar lembar saham dengan harga nominal Rp.100 per lembar saham guna memperkuat struktur pemodalan," ungkapnya.

"Saat ini, Perseroan sedang fokus pada beberapa langkah perubahan untuk meningkatkan kualitas layanan pada nasabah. Bahkan, Perseroan optimistis dapat terus mengembangkan layanan digital dan menghadirkan pengalaman bertransaksi yang optimal bagi seluruh nasabah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bareskrim Polri Tangkap YouTuber Muhammad Kece di Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Tim Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap YouTuber Muhammad Kace alias Muhammad Kece yang diduga terlibat dalam konten penistaan agama lewat unggahannya.

Penangkapan itu, kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, dilakukan di sekitar wilayah Bali.

"Sudah ditangkap, di Bali," kata Komjen Agus saat dikonfirmasi awak media, Rabu (25/8).

Kata Agus, penyidik akan membawa sosok penceramah tersebut ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim.

"Hari ini akan dibawa ke Bareskrim," tambah Komjen Agus.

Muhammad Kace merupakan YouTuber yang kerap membagikan konten ceramahnya secara daring. Dia menjadi fenomenal dan berpolemik usai menyinggung Nabi Muhammad SAW.

Contoh materi ceramah Muhammad Kece yang menjadi kontroversi yakni terkait kitab kuning dan Nabi Muhammad SAW. Itu terlihat dari unggahan Muhammad Kece di kanal Youtube-nya dalam judul 'Kitab Kuning Membingungkan'.

Unggahan itu kemudian menjadi polemik dan mendapat kritik dari sejumlah pihak. Bahkan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai ceramah yang disampaikan oleh Muhammad Kece berisi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap simbol keagamaan.

Menurut Yaqut, semestinya aktivitas ceramah dan kajian dijadikan ruang edukasi dan pencerahan. Yaqut menyebut ceramah merupakan media untuk meningkatkan pemahaman keagamaan publik terhadap keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing, bukan untuk saling menghina keyakinan dan ajaran agama lainnya.

Sementara, catatan Polri, ada sekitar 400 unggahan berkaitan dengan video Muhammad Kece yang kontroversi dan diduga menistakan agama. Polisi menyatakan, dari ratusan video itu, ada 20 video yang sudah diblokir atau di take down. 

Polisi juga meminta agar  masyarakat tak membagikan ulang (share) video-video berkaitan dengan konten YouTuber Muhammad Kace. Polri mengingatkan jeratan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada penyebar video. (Arianto)

Read More

Mau Nikah, Harus Tahu Informasi Cegah Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo beserta jajarannya melakukan audiensi ke Kementerian Agama RI (Kemenag) dalam Rangka Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting melalui virtual (24/08/2021).

"Kami ingin sekali membangun sinergitas dalam rangka penurunan stunting antara BKKBN dan Kementerian Agama RI. Stunting ini menjadi lingkaran setan, ketika ada bayi yang kurang berat badannya kurang dari 2,5 kg dan panjangnya kurang dari 48 cm dan kemudian dia perempuan, maka dia akan menjadi perempuan stunting, namun di balik itu juga kemungkinan kurang kecukupan gizi, nutrisi dan seterusnya sehingga kalau nanti hamil bisa menghasilkan anak yang stunting, namun demikian tidak semuanya stunting yang dihasilkan dari perempuan stunting karena pada dasarnya stunting bukanlah penyakit keturunan, namun dikarenakan faktor lain setelah dia lahir," terang dokter Hasto.

Oleh karena itu, katanya, sebetulnya kalau kita bisa memutus rantai ketika calon pengantin (catin) itu mau menjadi pasangan suami istri kemudian yang kurang memenuhi syarat itu bisa kita koreksi sebelum dia hamil, maka kemudian stunting bisa diturunkan.

"Di dalam medis itu ada pengertian-pengertian seperti perikonsepsi/peri-implementasi. Ada yang menjelang pertemuan sel telur dan sel sperma dan waktu-waktu untuk menempel di dalam rahim dan kemudian juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK itu sejak terjadinya konsepsi, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi calon ibu sejak sebelumnya bahkan kalau menurut teori, 6 bulan sebelum menikah itu kondisi perempuan harus sudah baik," tutur dokter Hasto. 

Untuk itu, kami dari BKKBN juga ingin mencegah terjadinya stunting sejak sebelum terjadinya pernikahan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stunting diantaranya kawin di usia muda, juga beresiko melahirkan anak stunting, kemudian anemia dan juga kondisi ibu yang kurang gizi berpotensi melahirkan anak stunting seandainya nanti hamil.

"Keluarga Berencana Menuju Keluarga Berkualitas berorientasi pada penurunan stunting BKKBN mulai masa pranikah, hamil, kemudian interfal antara kehamilan sekarang dan kehamilan yang akan datang. Sekarang ini banyak remaja-remaja yang ingin langsing, tetapi apabila terlalu langsing lingkar lengan atasnya tidak memenuhi syarat untuk hamil, sehingga karena terlalu kurus maka anemia dan ketika hamil dapat menghasilkan anak yang stunting," ungkapnya.

Selain itu, dokter Hasto juga menyampaikan, Substansi kolaborasi program/kegiatan Kemenag RI dan BKKBN diantaranya :

(1) Kemenag dan BKKBN bersinergi untuk mendapatkan data Calon Pengantin (Catin) 3 bulan sebelum perkawinan, BKKBN mendukung sosialisasi pengisian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan melakukan pengisian data kesehatan status gizi (siap nikah-siap hamil);

(2) Semua data dan informasi sudah selesai sebelum Nikah dilaksanakan; jika diperlukan BKKBN dan Kemenag RI bersama-sama melakukan kolaborasi dalam Pemanfaatan data dan informasi Catin, BKKBN bersama Kemenag RI dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dalam upaya pencegahan stunting bagi pasangan suami istri (PASUTRI) baru. (Arianto)

Read More

Erick Thohir: Direksi BUMN Kalau Korupsi, Hukum Berat Saja!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri BUMN, Erick Thohir menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pada 2016-2019 cepat dituntaskan. 

Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh dan

menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.

Hal tersebut ditekankan Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/8) menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Sejak menjadi Menteri BUMN, saya terus menekankan akan pentingnya penerapan core value AKHLAK di Kementerian BUMN dan semua perusahaan BUMN. Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat. Oleh karena itu, saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui dan terlibat, siap mempertanggungjawabkan," tegas Menteri BUMN di Jakarta. Rabu (25/08)

Ia juga menambahkan, sejak menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan AHKLAK sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN, pihaknya terus intensif melibatkan lembaga pengawasan keuangan pemerintah, seperti BPKP, BPK, dan juga Kejaksaan Agung serta KPK untuk memberikan edukasi dan pengawasan keuangan negara.

"Kasus lama Perum Perindo di tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal itu penting bagiPerum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan para nelayan kita," lanjut Erick Thohir.

Menurut pihak Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat Perum Perindo menerbitkan medium term notes (MTN) atau biasa disebut utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan yang saat itu terkumpul dana MTN mencapai Rp 200 miliar.

Namun, sebagian besar dana yang dipakai untuk modal kerja perdagangan itu menimbulkan permasalahan kontrol transaksi yang kian hari kian lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet.

Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu mengalami keterlambatan perputaran modal kerja dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp 181.196.173.783,-

“Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktek korupsi di lingkungan BUMN,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menanggapi Isu Miring, Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu. 

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan di Jakarta. 

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu. 

Disaat yang sama, Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng. 

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara. (Arianto)

Read More

L’Oréal Paris Komitmen Melawan Aksi Pelecehan Seksual di Ruang Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta L’Oréal Paris, brand kecantikan no.1 di dunia kembali meneguhkan komitmennya untuk memberdayakan perempuan di Indonesia melalui kampanye Stand Up Against Street Harassment, kampanye global intervensi pelecehan seksual di ruang publik. Setelah diluncurkan pada bulan Maret lalu di Indonesia, kampanye ini terus digaungkan karena melihat masih banyak tindakan pelecehan seksual di ruang publik di masa pandemi.

Bekerja sama dengan Hollaback! Jakarta, L’Oréal Paris kini juga menggandeng Alfamart sebagai salah satu partner strategis untuk turut serta mengintervensi pelecehan seksual di ruang publik dengan mengikuti Pelatihan 5D, yakni Dialihkan, Dilaporkan, Dokumentasikan, Ditegur, dan Ditenangkan. Pelatihan menurut para ahli terbukti efektif, praktis dan aman diterapkan baik untuk korban ataupun bystander.

Umesh Phadke, President Director L’Oréal Indonesia mengatakan, L’Oréal menyadari bahwa saat ini dunia tengah menghadapi tantangan yang sangat besar di bidang lingkungan dan isu sosial dan melalui L’Oréal for the Future kami ingin membantu mengalahkan tantangan tersebut. Sebagai brand kecantikan nomor satu di dunia, L’Oréal Paris ingin membantu masyarakat dan memenuhi komitmen kami melalui pemberdayaan perempuan untuk melawan isu sosial pelecehan seksual di ruang publik.

"Sejalan dengan tema perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 “Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”, komitmen L’Oréal Paris dapat membantu perempuan Indonesia tumbuh menjadi lebih tangguh dalam melawan pelecehan seksual di ruang publik, karena kita begitu berharga," kata Umesh Phadke, di Jakarta. Senin (24/08)

Menurut survei global yang dilakukan oleh L’Oréal Paris bekerja sama dengan IPSOS di bulan Januari 2021, kami menemukan bahwa 1 dari 3 perempuan masih mengalami pelecehan seksual di ruang publik selama masa pandemi. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Komnas Perempuan, hingga 3 Juli 2021 terdapat 1.902 kasus.

Selama pandemi kita tak bisa memungkiri bahwa aktivitas masyarakat berubah dan berpindah tempat. Aktivitas di dunia maya meningkat, menjadikan media sosial menjadi ruang publik dan memungkinkan untuk terjadinya pelecehan seksual.

Menurut Plan International 2020, terdapat 56% anak perempuan dan remaja perempuan pernah mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual di ranah daring. "Namun demikian, hal ini tidak menutup kenyataan juga masih terjadi di ruang publik. Jadi pelecehan seksual itu masih ada bahkan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja," jelas Maria Adina, Brand General Manager L’Oréal Paris Indonesia.

"Masyarakat masih rentan menjadi korban pelecehan seksual, termasuk para pekerja esensial seperti tenaga kesehatan dan tenaga kasir. L’Oréal Paris berkomitmen untuk terus memantapkan usaha dalam melawan aksi pelecehan seksual di ruang publik serta menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia untuk turut serta mendukung gerakan ini. Kami bangga dapat bermitra dengan Alfamart yang juga memiliki visi yang sama dengan perusahaan kami," tambah Adina.

Sejalan dengan komitmen L’Oréal Paris, Alfamart sebagai mitra strategis juga memiliki komitmen untuk memberikan pelatihan 5D kepada 30.000 karyawannya, termasuk para kasir yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Hans Prawira, President Director PT Sumber Alfaria Trijaya mengatakan, Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami terus berusaha untuk membuat gerai kami menjadi tempat bekerja dan berbelanja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan dan pelanggan. Kami menyadari bahwa gerai kami merupakan ruang publik dan menjadi titik temu bagi banyak masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk itu, kami merasa perlu membekali karyawan kami dengan pelatihan 5D khususnya para petugas kasir agar mereka dapat berdaya ketika dihadapkan pada situasi sebagai korban ataupun saksi pelecehan seksual di ruang publik.

Sejalan dengan hal tersebut Anindya Restuviani, Site Leader & Co-Director of Hollaback! Jakarta mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pihak L’Oréal Paris dan Alfamart yang telah sadar akan pentingnya penanggulangan isu pelecehan seksual ini.

"Sejak 2016 kami sudah berusaha untuk menekan dan menghentikan pelecehan seksual di manapun dan dalam bentuk apapun. Kami sangat senang bahwa dua perusahaan besar seperti L’Oréal dan Alfamart secara aktif melibatkan seluruh karyawan mereka untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelecehan seksual di ruang publik dan memberdayakan diri mereka dengan Pelatihan 5D, sehingga bisa turut andil dalam menciptakan ruang publik yang aman dari kekerasan seksual bagi perempuan di Indonesia," jelas Anindya.

Adinia Wirasti juga turut mendukung kampanye Stand Up Against Street Harassment, “Sebagai seorang perempuan saya sangat mendukung gerakan Stand Up Against Street Harassment dan metode Pelatihan 5D yang terbukti praktis dan aman.  Sudah saatnya #WeStandUp! untuk menghentikan aksi pelecehan seksual apalagi di ruang publik karena diam bukan pilihan. Kita semua harus peduli akan hal ini demi terciptanya ruang publik yang aman bagi semua orang, khususnya perempuan agar dapat terus melangkah dalam mengejar cita-cita dan mimpinya dengan rasa aman dimanapun, kapanpun,” jelas Adinia Wirasti, aktris dan figur pemberdayaan perempuan Indonesia.

Melalui kampanye Stand Up Against Street Harassment ini, L’Oréal Paris berambisi untuk melatih 1.000.000 orang secara global dengan metode 5D. Hingga saat ini, lebih dari 350.000 orang yang sudah mendapatkan pelatihan termasuk di Indonesia, dan berbagai upaya akan terus dilakukan untuk dapat meningkatkan angka pelatihan sehingga bersama kita menurunkan insiden pelecehan seksual di ruang publik.

Bergabunglah dalam gerakan #WeStandUp, ambil pelatihannya di:www.standup-indonesia.com/training. (Arianto)

Read More