WIKA Peroleh Kontrak Baru sebesar Rp11,8 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk [WIKA] mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp11,8 Triliun hingga akhir Juli 2021. Kontribusi terbesar dari perolehan tersebut secara berturut-turut berasal dari sektor infrastruktur & gedung, sektor industri, energi & industrial plant serta properti.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa catatan ini mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap terjaga kepada WIKA di tengah pandemi Covid-19. WIKA juga tetap optimis menjaga keberlanjutan bisnisnya dengan ikut pada beberapa tender dengan total nilai sebesar Rp27 Triliun sampai dengan saat ini. 

"Kami berharap kondisi Covid-19 saat ini bisa segera membaik, sehingga kondisi ekonomi Indonesia, termasuk industri, dan Perseroan juga semakin membaik, Dengan demikian jumlah kontrak baru masih akan bertambah di sisa perjalanan 2021," jelas Agung di Jakarta. Jum'at (13/08)

*Turut Andil dalam Mengurangi Debit Banjir Sungai Ciliwung*

Salah satu proyek baru yang menjadi _highlight_ pada awal Semester II-2021 ini adalah Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam proyek ini, WIKA tergabung dalam KSO bersama Jaya Konstruksi dengan porsi WIKA sebesar 63% atau senilai Rp435,2 Miliar.

Pada proyek ini, Perseroan bertanggung jawab melanjutkan pembangunan terowongan (sodetan) ganda dari Sungai Ciliwung (inlet) menuju titik pertemuan (arriving shaft) di Jalan Otista III, sepanjang 549 meter. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik ke KBT, saat Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 meter kubik per detik.

Dengan proyek itu, maka andil WIKA dalam pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta menjadi semakin lengkap. Saat ini, Perseroan juga tengah menyelesaikan beberapa fasilitas lainnya yang menjadi bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir, yaitu: Pembangunan Bendungan Sukamahi, Bogor dan pembangunan Stasiun Pompa Ancol-Sentiong, Jakarta.

*Anak Usaha WIKA Ekspor 15.000 Set Produk Komponen Mobil ke Thailand*

Salah satu Anak Usaha WIKA, PT WIKA Industri & Konstruksi (WIKA IKON) resmi mengirimkan komponen mobil produksi anak bangsa ke Thailand. Sebanyak ±15.000 sets komponen mobil berupa _Roof Rack Set_ yang diproduksi Pabrik Plastic, Pressing & Casting (PPC) WIKA IKON sudah memasuki pengiriman ketiga ke ITOCHU, Thailand pada akhir Juli 2021.

Nantinya produk-produk tersebut akan diaplikasikan pada bagian kerangka atap mobil Toyota Fortuner produksi Toyota Motor Thailand.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya menuturkan bahwa dipercayanya WIKA IKON oleh ITOCHU sebagai eksportir produk komponen mobil ini didasarkan atas jalinan kerja sama yang baik selama ini antara WIKA IKON & ITOCHU dalam melakukan _Product Development Design_ secara jangka panjang dan mengacu pada kualitas produk  yang telah teruji dengan sangat baik.

“Harapannya atas ekspor ini menjadi tolak ukur atas sebuah optimisme WIKA IKON dalam menghasilkan produk-produk _Part Automotive_ berkualitas yang diakui dunia," terang Mahendra.

"Rencana pengiriman komponen ini secara keseluruhan terbagi dalam 6 _Batch. Batch_ pertama dan kedua telah dilaksanakan di bulan Maret dan Mei 2021 lalu, _Batch_ selanjutnya akan dilaksanakan pada September 2021 mendatang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Erick Thohir Pastikan Transformasi dan Efisiensi di Garuda Terus Berjalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian BUMN memastikan transformasi dan efisiensi di PT GarudaIndonesia (Persero) Tbk terus dilakukan dengan tepat dan cepat. Hal ini diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir setelah Rapat Umum Tahunan (RUPST) Garuda Indonesia hari ini (13/8) memutuskan perubahan struktur, nomenklatur dan jajaran di Dewan Komisaris dan Dewan Direksi perusahaan.

“Kementerian BUMN memastikan transformasi dan efisiensi terus terjadi di Garuda Indonesia, dengan mengurangi jumlah komisaris dari 5 menjadi 3 orang, serta jumlah direksi dari 8 orang menjadi 6 orang. Selain itu, kami memperkuat pengawasan perusahaan dengan mengangkat dua sosok Komisaris dengan keahlian dan rekam jejak yang tidak diragukan lagi di bidang restrukturisasi dan manajemen risiko perusahaan,” ujar Menteri Erick Thohir.

Ia menambahkan: “Ke depan, tim manajemen Garuda Indonesia akan fokus pada dua hal utama. Pertama, perubahan model bisnis dengan fokus pada layanan penerbangan domestik. Kedua, negosiasi dengan lessor, baik lessor yang memang memiliki hubungan B2B baik namun kontraknya perlu dinegosiasi ulang, juga lessor yang tersangkut kasus yang saat ini sudah masuk dalam proses hukum.”

“Ini momen bagi Garuda Indonesia untuk bersih-bersih dari permasalahan keuangan dan kinerja operasional, serta menata kembali fundamental bisnisnya. Setiap prosesnya akan saya kawal penuh,” pungkasnya.

RUPST Garuda Indonesia hari ini memutuskan pengalihtugasan Chairul Tanjung sebagai Komisaris, memberhentikan dengan hormat Triawan Munaf, Peter F. Gontha, Zannuba Arifah Ch. R, dan Elisa Lumbantoruan dari jabatan Anggota Dewan Komisaris, serta memberhentikan dengan hormat Dony Oskaria, dan M. Rizal Pahlevi dari Anggota Dewan Direksi perusahaan. 

Selain itu, terdapat perubahan nomenklatur, sehingga jajaran Komisaris dan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Timur Sukirno - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

2. Chairul Tanjung - Komisaris

3. Abdul Rachman - Komisaris Independen

Dewan Direksi:

1. Irfan Setiaputra - Direktur Utama

2. Prasetio - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

3. Tumpal Manumpak Hutapea - Direktur Operasi

4. Aryaperwira Adileksana - Direktur Human Capital

5. Rahmat Hanafi – Direktur Teknik

6. Ade R. Susardi - Direktur Layanan dan Niaga. (Arianto)

Read More

Ketum PPWI Apresiasi Temu Audensi PPWI Sumut dengan Ketua Pengadilan Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas temu audiensi rekan-rekan PPWI Sumatera Utara dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang diselenggarakan pada Kamis kemarin, 12 Agustus 2021. Hal itu disampaikan Lalengke kepada media ini melalui pesan WhatsApp-nya, Jumat, 13 Agustus 2021.

“Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disertai apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan teman-teman pengurus DPD PPWI Sumut yang telah bertemu audiensi dalam rangka silahturahmi. Ini merupakan bagian penting dari sebuah proses sinergi antar elemen masyarakat pewarta/jurnalis dengan lembaga/instansi pemerintah maupun swasta di daerah masing-masing,” beber alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Selanjutnya, Lalengke berharap agar pengurus dan anggota PPWI Sumatera Utara menindaklanjuti berbagai hasil diskusi dengan Ketua Pengadilan Tinggi. “Yaa, temu audiensi sudah dilakukan, setelah itu tentu harus diikuti kerja nyata yang didasarkan pada hasil diskusi yang berkembang dalam temu audiensi itu,” imbuh Lalengke.

Tugas pengurus, kata tokoh pers nasional ini mengingatkan, adalah untuk membangun sebuah jaringan sinergis antar berbagai kelompok masyarakat yang memungkinkan bagi proses-proses penyampaian informasi ke masyarakat oleh anggota organisasi di lapangan menjadi lebih lancar. “Salah satu tugas pokok pengurus adalah menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjsama dengan berbagai pihak, seperti dengan Pengadilan Tinggi yang dilakukan oleh DPD PPWI Sumtu itu. Gunanya apa? Yaitu dapat memperlancar penyampaian informasi dari pihak lembaga Pengadilan Tinggi kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para anggota PPWI Sumut maupun warga masyarakat umum,” ujar Lalengke.

Sebagaimana diberitakan kemarin bahwa Pengurus DPD PPWI Sumut melaksanakan kegiatan audensi ke kantor Pengadilian Tinggi Sumut, pada Kamis, 12 Agustus 2021 bertempat di kantor Pengadilan Tinggi Sumut, Jl. Ngumban Surbakti, Medan, sumatera Utara. Hadir dalam temu audiensi itu, Ketua DPD PPWI Sumut, Surya Putra Sianipar; Sekretaris DPD PPWI Sumut, Junixon P Siregar; Bendahara, Indrawan S, dan sejumlah pengurus lainnya.

Sementara, dari pihak Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Setiawan Hartono, SH, MH diwakili oleh Hakim Tinggi Jhon Pantas Tobing, SH, MH dan staf.

Dalam audensi tersebut dibahas beberapa hal, salah satunya yaitu mengenai perkembangan media saat ini. Ketua DPD PPWI Sumut menyampaikan bahwasanya kehadiran Kepengurusan PPWI di Sumatera Utara adalah untuk menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta serta masyarakat dalam hal publikasi.

Di saat yang sama, sebagai respon atas informasi yang disampaikan Ketua DPD PPWI Sumut, John Pantas Tobing mengatakan pihaknya selalu membuka seluas-luasnya kepada media dalam melaksanakan tugas jurnalistik. (Arianto)

Read More

Tolak Intervensi OMBUDSMAN Dalam Proses Seleksi Internal KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Adanya usulan rekomendasi yang di keluarkan oleh ombudsman soal proses penerimaan pegawai KPK melalui seleksi TWK menuai berbagai protes dan kritik dari berbagai elemen aktifis, kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi, menilai rekomendasi dari ombudsmen cacat hukum, ini akan menjadi blunder selain itu juga akan membahayakan ombusmen itu sendiri, sebab ombudsmen dianggap melakukan akal-akalan soal adanya praktek mal administrasi yang telah terjadi di KPK, yang sebenarnya tidak terbukti. 

Hasil rekomendasi ombudsman dapat di kategorikan merupakan pengiringan opini yang bisa menyesatkan publik, selain itu juga ombudsman tendensius dalam mengemukakan pendapatnya soal seleksi TWK KPK, maka dari itu kami menilai ini ombudsman sudah melakukan penyebaran hoaks, terkait kebohongan yang dapat merugikan KPK sebagai lembaga negara. Sebab apa yang telah di sampaikan ombudsman selama ini ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dalam proses seleksi ASN di KPK itu sendiri. 

"Kondisi ini sudah sangat membahayakan bagi Indonesia, karena lembaga pengawas sebesar ombusman ternyata bisa di manfaatkan oleh oknum yang tidak lolos seleksi TWK KPK, dan ombudsmen secara tidak sadar hanya di tunggangi untuk menyerang dan melemahkan kepemimpinan KPK. Padahal prestasi KPK dalam menyelamatkan uang negara dan menjaga pemberantasan korupsi di Indonesia sangat signifikan. 

“Saya mengingatkan kepada teman-teman semua, bahwa apa yang dilakukan ombusman ini bisa membahayakan dan mengganggu proses pemberantasan korupsi di Indonesia yang selama ini di lakukan oleh KPK, tudingan ombudsman soal adanya penyimpangan mal administrasi dalam TKW KPK dapat dikatakan sarat dengan rekayasa dan kebohongan yang di lakukan oleh oknum KPK yang tidak lolos TWK. Untuk tujuan agar dapat melemahkan kepemimpinan dan soliditas komisioner KPK. Ternyata di balik itu semua adanya permainan dari oknum-oknum eks KPK yang selama ini tidak menyukai kepemimpinan komisioner KPK itu sendiri. 

LAKSI memaparkan adanya sebuah rekayasa yang dilakukan di balik serangan kepada komisioner KPK selama ini, dan mereka sengaja mencari-cari kesalahan dari anggota komisioner KPK hanya untuk menggiring opini negatif sehingga dapat dengan mudah menggalang opini publik untuk menjatuhkan citra KPK. 

Pegawai eks KPK yang tidak lolos TWK ini berharap akan adanya simpati publik, dengan adanya penggiringan opini di media sosial serta terciptanya gerakan untuk menjatuhkan komisioner KPK. Tidak hanya itu mereka juga menggalang dukungan melalui LSM pro asing yang selalu melakukan tekanan publik untuk menyerang lembaga Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkaitan dengan adanya persoalan ini maka bagaimana masyarakat bisa mempercayai indepndensi ombudsman dalam persoalan ini ?? Oleh karena itu kami ragu dengan niat tulus ombudsman dalam melakukan fungsi kontrol terhadap KPK selama ini, karena ternyata ombudsman telah melakukan tindakan yang blunder dan salah, ombudsman di anggap tidak objektif dan netral. dan selain itu juga onbudsman telah melakukan intervensi terhadap lembaga negara yang seharusnya tidak dilakukan oleh ombudsman. 

Menurut Azmi Hidzaqi, sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan atau menyangsikan kepemimpinan komisioner KPK saat ini di sebabkan anggota komisioner KPK adalah orang-orang yang dipilih yang sudah melalui proses seleksi yang ketat di DPR. **

Read More

Kapolres Kukar Meninjau Kegiatan di Gerai Vaksinasi TNI-Polri

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama melakukan peninjauan kegiatan Kegiatan Gerai Vaksinasi TNI-Polri yang dilakukan di ruang catur prasetya Polres Kutai Kartanegara, Kamis (12/08/2021).

Dikegiatan ini, AKBP Arwin memantau proses jalannya vaksinasi dari tahap pendaftaran hingga pelaksanaan suntik vaksin. Adapun vaksinasi kali ini adalah vaksinasi massal tahap kedua lanjutan dari vaksinasi tahap satu depan klinik Urkes Polres Kutai Kartanegara.

Saat memantau jalannya kegiatan, AKBP Arwin menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga yang mengikuti vaksinasi. Kapolres berpesan, meskipun sudah divaksin agar warga tetap disiplin protokol kesehatan.

“Meskipun sudah divaksin, namun kita harus tetap disiplin protokol kesehatan,” katanya AKBP Arwin.

Lebih lanjut AKBP Arwin menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi yang digelar di Mapolres ini adalah untuk masyarakat umum.

“Asal memenuhi syarat semua warga bisa ikut vaksinasi di Polres Kutai Kartanegara,” tutur AKBP Arwin.

Kegiatan vaksinasi yang digelar oleh Polres Kutai Kartanegara mendapat apresiasi dari warga, salah satunya warga mengatakan bahwa vaksin yang ia lakukan hari ini adalah vaksinasi tahap kedua,

“Alhamdulilah, tidak ada kendala ataupun keluhan. Dan vaksinasi di Polres Kutai Kartanegara ini nyaman dan cepat,” tutur warga.

Sementara itu, Kasi Dokes Polres Kutai Kartanegara Ipda Supriadi membeberkan "bahwa target vaksinasi hari ini adalah 200 warga."

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Opini - Negara Hura - Hura

OPINI :

NEGARA HURA-HURA

 

Oleh : MOH. ROFIQ RISANDI

 

Di akhir tahun 2019 indonesia mengalami wabah yang tidak bisa di kendalikan melakukan akal fikiran. Sehingga mendengar kabar dari berbagai media bahwa Covid-19 ini penyakit sangat berbahaya, masyarakat ketar ketir mendengar akan hal itu sehingga semuanya menjadi ketakutan dan ketakutan menjadi ketaatan terhadap pemerintah.

Pemerintah yang sekarang sudah meraja lela, simpang siur membuat aturan yang membuat kita merana. Pilek sedikit langsung di fonis Covid, kehilangan rasa Covid, padahal ini ini gejala jika kita memang sakit dan tidak sebahaya Covid sekarang, penyakit di tahun sebelumnya ini sudah ada dan penyakit biasa.

Sekarang kita ke rumah sakit tidak di tanya apa-apa, tidak ditanya keluhan dari pasien itu apa, moro-moro langsung di priksa dan di tes, langsung positif dan tidak lama kemudian meninggal, sangat begitu aneh dan mengerikan rumah sakit sekarang.

Pertanyaanya ada apa dengan Rumah Sakit? Orang meninggal di masa covid-19 ketika di kuburkan sangat menyedihkan tidak sesuai dengan ajaran islam seakan-akan kita di samakan seperti binatang yang langsung di kuburkan dan tidak ada sistem penyolatan, situasi di masa itu semuanya menjadi ketakutan. 

Ditahun-tahun selanjutnya semua resah ketika mendengar begitu banyak orang meningal, dalam waktu 1 jam puluhan orang meninggal oleh suntikan yang tajam.

 Indonesia membuat rakyatnya sendiri ketakutan, Kebijakan-kebijakan yang di realisasikan oleh pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 mulai dari Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) yang berjilid-jilid akan tetapi tidak ada proteksi yang itu memang benar-benar melindungi masyarakat dari wabah Covid-19, dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini meruapakan penjara bagi masyarakat, semua rakyat indonesia di penjara oleh aparat setempat.

Beberapa tahun,bulan yang lalu anggaran dana Covid-19 di turunkan ke berbagai daerah lagi lagi kasus korupsi semakin meraja lela, sungguh menarik sekali indonesia. Pandemi Covid-19 merupakan kesempatan para aparat untuk mempermainkan hak-hak rakyat, pedagang kecil tidak di perbolehkan untuk jualan padahal kalau mereka tidak turun jualan tidak akan dapat makan, kejam sekali indonesia saat ini. Indonesia hanya milik yang berkuasa sedangkan kami yang hanya bermodalkan suara tidak di anggap apa-apa, penindasan terhadap rakyat kecil itu sudah di anggap biasa, padahal kita adalah satu nusa satu bangsa. **

 

--------------------------------------------------------------

Penulis Adalah Kader PMII Rayon Al-Fanan

Komisariat Universitas Islam Malang  

Read More

Cukup Bukti, KPK Tahan dan Tetapkan Bupati Bintan Sebagai Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan  perkara dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang  yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait Pengaturan Barang Kena Cukai Dalam Pengelolaan  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.  

Bahwasanya, setelah dilakukan  pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK  melakukan penyelidikan dan  meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan pada bulan Februari 2021.

"KPK menetapkan AS Bupati  Bintan periode 2016–2021 dan MSU Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan sebagai Tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta. Kamis (12/8/2021).

Maka untuk kepentingan  penyidikan, pada hari ini dilakukan upaya paksa penahanan oleh Tim Penyidik,  masing-masing untuk  selama 20 hari kedepan  terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan  31 Agustus 2021.

AS ditahan di Rutan Gedung Merah Putih, sedangkan MSU ditahan di Rutan Kavling C1 Gedung ACLC.

"Maka, sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1 gedung ACLC," jelasnya.

Disaat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan bahwa dalam Konstruksi perkara, diduga telah terjadi pada Tanggal 04 Desember 2015, Ditjen Bea dan  Cukai mengirimkan surat No. S710/BC/2015 tentang Evaluasi Penetapan Barang Kena Cukai (BKC) ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Yang antara lain isinya memberikan teguran kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada tahun 2015 adalah lebih besar dari yang seharusnya.  

Kemudian, pada Tanggal 17  Februari 2016, AS dilantik menjadi Bupati Bintan, yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan. 

"Dan selanjutnya diawal Juni 2016 bertempat disalah satu hotel di Batam, AS memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan dan dalam pertemuan tersebut, diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha  rokok yang hadir," ungkapnya.

Menindaklanjuti pertemuan  tersebut, AS dengan inisiatif  pribadi kemudian melakukan penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan Nurdin Basirun (Ketua Dewan Kawasan Bintan)  menetapkan komposisi personel baru BP Bintan dengan menempatkan Azirwan sebagai Kepala BP Bintan dan MSU sebagai  Wakil Kepala BP Bintan.  

Yang kemudian pada Agustus  2016, AZIRWAN mengajukan  pengunduran diri sehingga tugas sebagai Kepala BP Bintan dilaksanakan sementara waktu oleh MSU.

Maka atas persetujuan AS  dilakukan penetapan kuota rokok dan MMEA (Minuman  Mengandung Etil Alkohol) sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan  rincian ;  1. Gol. A sebanyak  228.107,40  liter,   2.  Gol. B sebanyak 35.152,10 liter dan 3. Gol. C sebanyak 17.861.20 liter.

Lalu, pada Mei 2017 bertempat di salah satu hotel di Batam, AS kembali memerintahkan untuk  mengumpulkan serta memberikan pengarahan kepada para distributor rokok sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) Kuota Rokok Tahun 2017.  

Selanjutnya, ditahun 2017, BP  Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500  karton) dan kuota MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah  bagi AS sebanyak 15.000 karton,  MSU sebanyak 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 1500 karton.  

Dan pada Februari 2018, AS  memerintahkan ALFENI HARMI  (Kepala Bidang Perizinan BP  Bintan) dan diketahui juga oleh  MSU untuk menambah kuota rokok  BP Bintan tahun 2018 dari hitungan  awal sebanyak 21.000 karton,  sehingga total kuota rokok dan  kuota MMEA yang ditetapkan oleh  BP Bintan Tahun 2018 sebanyak  452.740.800 batang setara dengan 29.761 karton.     

Selanjutnya kembali dilakukan  distribusi jatah, dimana untuk AS  sebanyak 16.500 karton, MSU 2000  karton dan pihak lainnya sebanyak  11.000 karton.    

Maka, untuk penetapan kuota rokok dan kuota  MMEA di BP Bintan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 diduga dilakukan dan ditentukan  sendiri oleh MSU tanpa  mempertimbangkan jumlah  kebutuhan secara wajar.  

Adapun, dari Tahun 2016  sampai dengans2018, BP Bintan telah  menerbitkan kuota  MMEA kepada  PT. TAS yang diduga belum  mendapatkan izin edar dari  BPOM  dan dugaan terdapat kelebihan  (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud. 

Selanjutnya, perbuatan para  Tersangka, diduga antara lain  bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 47/PMK.04/2012, yang  diperbaharui dengan Peraturan  Menteri Keuangan Nomor  120/PMK.04/2017.  

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 47/PMK.04/2012  tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, yang  diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017. 

"Maka atas perbuatannya AS dari Tahun 2017 sampai dengan 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 Miliar dan  tersangka MSU dari Tahun 2017 sampai dengan 2018 juga diduga menerima uang  sekitar sejumlah Rp800 juta. Perbuatan para Tersangka diduga mengakibatkan  kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp250 Miliar," kata Wakil Ketua KPK tersebut.

Atas perbuatannya, AS dan MSU  disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengingatkan  kepada penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan  kewenangan yang dimiliki untuk  kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

Bahwasanya penetapan Badan Pengusahaan Kawasan Bintan dilakukan untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi yang selayaknya digunakan untuk kemakmuran wilayah dan rakyat, bukan untuk  dimanfaatkan oleh kepentingan pribadi dan Kelompok penyelenggara negara. (Arianto)

Read More

Johnson & Johnson bersama Kemenkes Luncurkan TOSS TBC Virtual Run & Ride 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mewujudkan komitmennya dalam upaya menekan angka penularan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan Tuberkulosis Resisten Obat (TBC RO) di Indonesia, terlebih pada masa pandemi saat ini.

Tahun ini, didukung penuh oleh PT Johnson & Johnson Indonesia, Kementerian Kesehatan RI meluncurkan kegiatan TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh) TBC Virtual Run & Ride 2021.

Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan Ayo TOSS TBC (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh), yang merupakan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda tentang penyakit TBC dan TBC RO, serta mengajak masyarakat dan khalayak sasaran usia produktif untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyakit tersebut.

"Sebagai salah satu perusahaan perawatan kesehatan global, Tuberkulosis merupakan salah satu fokus utama kami dalam hal perbaikan kesehatan masyarakat," ujar Devy Yheanne, Country Leader of Communication and Public Affairs, PT Johnson & Johnson Indonesia saat konferensi pers virtual. Kamis (12/08)

Oleh karena itu, kata Devy, kami senantiasa mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan mengajak peran serta masyarakat untuk mencegah penyakit TBC, sehingga dapat mewujudkan Eliminasi TBC 2030 di Indonesia.

Disaat yang sama, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan RI menyampaikan, Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan upaya eliminasi TBC & TBC RO dalam pandemi COVID-19. Untuk mewujudkan target eliminasi TBC pada tahun 2030, masyarakat, utamanya
generasi muda dan kelompok usia produktif, serta dunia industri, dapat berperan besar lewat partisipasi aktif dalam mendukung pencegahan penularan penyakit, penemuan kasus, deteksi dini, dan pendampingan pengobatan bagi pasien TBC.

Untuk itu, kata dr. Siti, kami sangat mengapresiasi dukungan dan berbagai inisiatif dari PT Johnson & Johnson Indonesia yang menunjukkan komitmen perusahaan dan berkorelasi positif dengan prioritas pemerintah.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan dalam rangka menurunkan jumlah kasus dan menekan penyebaran penyakit TBC dan TBC RO di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI dan didukung PT Johnson & Johnson Indonesia, menggelar kembali gerakan sosialisasi Ayo TOSS TBC lewat kegiatan TOSS TBC Virtual Run & Ride 2021.

Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok di rumah, kapanpun, dengan siapapun sesuai protokol kesehatan. Masyarakat Indonesia bisa mendaftarkan diri untuk berpartisipasi melalui situs www.ayotosstbc.com sampai dengan 16 Agustus 2020.

Adapun periode lari akan dimulai bertepatan dengan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Pada kesempatan ini, Kementerian Kesehatan RI dan didukung oleh PT Johnson & Johnson Indonesia juga menginisiasi Kompetisi Video TOSS TBC 2021 yang masih menjadi salah satu rangkaian kegiatan dari Gerakan Ayo TOSS TBC.

Kompetisi Video TOSS TBC 2021 secara khusus mengajak para generasi muda Indonesia untuk mengambil peran dan turut serta dalam mengedukasi serta mensosialisasikan TBC dan pentingnya deteksi dini melalui kreativitas mereka.

Generasi muda merupakan salah satu kelompok usia berisiko terhadap TBC dan TBC RO, sehingga perlu adanya edukasi melekat sejak dini untuk menciptakan pemahaman agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatan mereka mulai dari mengenali TBC dan TBC RO, melakukan deteksi dini, dan menuntaskan pengobatan sampai sembuh.

Untuk itu, sasaran kampanye sosialisasi Tuberkulosis tahun ini difokuskan pada generasi muda, dimana khalayak sasaran utama berada pada rentang usia 18 – 35 tahun, dan khalayak sasaran sekunder pada usia di bawah 18 tahun.

Mari turut serta dalam Gerakan Ayo TOSS TBC dengan berpartisipasi dalam kegiatan TOSS TBC Virtual Run & Ride 2021 dan selamatkan bangsa Indonesia. (Arianto)

Read More

Tuntaskan Progam Vaksinasi Covid-19 dan Bansos, Pemerintah Gelar Rakor Kolaborasi Disdukcapil, Dinkes, dan Dinsos

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Dalam rangka menuntaskan program vaksinasi Covid-19 dan bantuan sosial (Bansos), Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos) seluruh Indonesia, baik pusat, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota pada Kamis (12/08/2021).

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa, Staff Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat, dan Staff Khusus Menteri Sosial, Don Rozano.

Disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kolaborasi antar lembaga-lembaga besar tersebut pada dasarnya adalah untuk sama-sama melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban negara.

“Progam vaksinasi Covid-19 dan Bansos ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Disdukcapil, Dinkes, dan Dinsos harus berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersinergi dari pusat sampai daerah,” ujar Zudan dalam paparannya yang membuka Rakor tersebut.

Zudan juga menyoroti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Pelayanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum memiliki NIK, dapat dilakukan bersama Dinkes bersama Disdukcapil. Dengan demikian, kebutuhan vaksinasi penduduk terlayani, kebutuhan NIK juga terpenuhi, dan itu satu paket,” rinci Zudan.

Oleh karena itu, Zudan meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan Rapat Koordinasi untuk menindak lanjuti kolaborasi yang sudah terjalin kuat di tingkat pusat.

“Mari bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota rukun-akur bergerak serentak mengimplementasikan dan mengefektifkan program pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat melalui optimalisasi program vaksinasi Covid-19 dan Bansos,” himbau Zudan sambil menutup keterangan. (Arianto)

Read More

Ada Kendala Dalam Vaksinasi Hubungi Call Center 119

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah terus berupaya menggenjot coverage vaksinasi Covid-19 menuju terciptanya herd immunity. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pelayanan vaksinasi yang cepat, mudah, dan tepat sasaran.

Masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan layanan vaksinasi dapat segera melapor ke hotline Vaksinasi Covid-19 di nomor 119.

Khusus untuk kendala NIK tidak ditemukan, masyarakat juga dapat melapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

“Dukcapil siap sedia dan mendukung penuh penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19. Ini merupakan tugas negara yang mulia,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, di acara Rapat Koordinasi Kolaborasi antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial seluruh Indonesia, baik pusat, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (12/08/2021).

Selain Dinas Dukcapil daerah, masyarakat juga dapat melaporkan kendala NIK tidak ditemukan ke layanan call center Dukcapil Pusat melalui hotline 1500537 yang responsifitsnya tentu bergantung pada jumlah laporan yang masuk.

“Selain Hallo Dukcapil di nomor 1500537, masyarakat juga dapat menghubungi kami di 10 nomor whatsapp lainnya,” ungkap Zudan.

Adapun 10 nomor whatsapp yang dimaksud tersebut tidak lain adalah:

1. 0811 1902 4156
2. 0811 1902 4157
3. 0811 1902 4158
4. 0811 1902 4159
5. 0811 1902 4160
6. 0811 1902 4161
7. 0811 1902 4162
8. 0811 1902 4163
9. 0811 1902 4164
10. 0811 1902 4165

“Pelayanan melalui whatsapp dapat dilakukan dengan menyesuaikan format tertentu, seperti menyertakan NIK, Nama Lengkap, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telepon, Alamat Email, dan permasalahan yang dihadapi,” rinci Zudan. (Arianto)

Read More

DJKA Fokus Pengujian Kereta Bandara Yogyakarta International Airport

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan tengah fokus melakukan pengujian Kereta Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, sebelum dioperasikan, baik prasarana maupun sarana harus dilakukan pengujian. Hal ini untuk memastikan bahwa apa yang sudah dibangun dan apa yang akan dioperasikan telah memenuhi standar tertentu, sehingga laik dan layak operasi agar keselamatan  Perkeretaapian bisa terjamin.

"Dalam pembangunan KA Bandara YIA juga demikian. Kami sedang melakukan proses pengujian dan belum mengusulkan kapan KA Bandara ini diresmikan. Ini sekaligus meluruskan pemberitaan yang beredar terkait tanggal peresmian" demikian disampaikan Direktur Jenderal Zulfikri di Jakarta. Kamis (12/08)

Menurut dia, setelah hampir rampung semua pembangunan prasarana perkeretaapian, secara simultan dilakukan pengujian baik sisi prasarana dan sarana. "Semua proses  pengujian untuk KA Bandara YIA ini dilakukan dengan ketat." 

Rangkaian pengujian yang dilakukan antara lain pengujian prasarana meliputi kelaikan prasarana sipil dan track, sinyal dan telekomunikasi, training operation dan pendinasan persinyalan. Selain itu, ada pengujian beban statis dan dinamis jembatan, serta pengujian track dengan kereta ukur/akselerometer. 

Pengujian sarana terbatas atau tanpa penumpang pada jalur ganda juga telah dilakukan sejak 19 Juli 2021 lalu pada jalur hilir dengan mengoperasikan KRDE, rangkaian KLB Balas dan  juga uji coba lokomotif diesel. Pengujian fasilitas operasional, dan safety assessment juga telah selesai dilakukan.

Dalam pengujian ini dilibatkan semua unsur terkait antara lain tim penguji dari Balai Pengujian Perkeretaapian, tim dari direktorat teknis terkait di DJKA, Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, kontraktor, konsultan serta operator (PT.KAI dan PT.Angkasa Pura l). 

Semua hasil temuan dan rekomendasi pengujian prasarana, sarana maupun safety assesment akan ditindak lanjuti agar unsur keselamatan betul-betul terpenuhi. "Temuan dan rekomendasi ada yang sifatnya mayor dan minor, tentu ini juga perlu waktu untuk dilakukan perbaikan dan penyesuain sesuai temuan yang ada," tegas Zulfikri.

Zulfikri menerangkan, bahwa untuk KA Bandara YIA ini paling tidak ada tiga tahapan yang akan dilakukan setelah proses pengujian selesai. "Pertama tahap Commissioning, rencananya tanggal 17 sampai dengan 31 Agustus 2021. Tahap ini dilakukan dengan sekema Perjalanan Luar Biasa (PLB) KRDE tanpa penumpang, atau penumpang tertentu untuk keperluan teknis. Tujuan tahap ini adalah untuk setting parameter, integrasi sistem memastikan kesiapan prasarana dan sarana yang digunakan."

"Kedua tahap Trial and Run dilakukan PLB KRDE dengan penumpang terbatas atau undangan. Jadwal pengoperasian KA pada tahap ini telah disesuaikan dengan jadual penerbangan di Bandara Internasional Yogyakarta. Tujuan tahap ini adalah untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terkait pola operasi, misalnya jam keberangkatan, stasiun pemberhentian, ticketing system, dan pelayanan lainnya serta persiapan akhir menuju waktu pengoperasian secara komersial KA Bandara YIA ini."

Terakhir adalah tahap Operasional Komersial/Pelayanan, yaitu KA Bandara ini beroperasi melayani masyarakat dengan berbayar. Direncanakan untuk tahap awal akan terdapat 30 perjalanan KA per hari dengan waktu perjalanan 39 menit. PT. KAI selaku Operator kereta api akan menyiapkan 4 trainset  dengan sistem untuk operasi, perawatan dan cadangan.

KA Bandara ini nanti akan berhenti di tiga stasiun pelayanan yaitu Stasiun Tugu Yogya, Stasiun Wates dan Stasiun KA Bandara YIA dengan head way rata rata 60 menit. Apabila kondisi penerbangan sudah normal maka frekuensi akan ditingkatkan bertahap sampai 56 perjalanan dengan headway rata rata 30 menit.

"Untuk itu kami berharap dukungan dan do'a masyarakat serta bersabar menunggu waktu pengoperasian dan peresmian.  Kami selesaikan  semua proses pengujian dan  tahapan tahapan tersebut agar KA Bandara YIA ini nanti benar-benar nyaman dan aman dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa," pungkas Zulfikri. (Arianto)

Read More

Nestlé Indonesia Dukung Kodam Jaya Atasi Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Nestlé Indonesia mendukung Kodam Jaya untuk mengatasi pandemi COVID-19, dengan memberikan bantuan vest, spanduk edukasi tentang penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, serta produk-produk bernutrisi bagi komunitas terdampak pandemi COVID-19.

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Mulyo Aji, M.A mengatakan, Saya selaku Pangdam Jaya dan atas nama kedinasan mendukung kepedulian PT Nestlé Indonesia dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dan penyedian APD serta produk bergizi bagi para Nakes serta rompi bagi petugas lapangan,”.

"Sejak tahun lalu, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Banyak anggota masyarakat maupun tenaga kesehatan yang terdampak akibat pandemi ini, dan mereka memerlukan uluran tangan dari semua pihak," kata Pangdam Jaya di Jakarta. Kamis (12/08)

Kerjasama multipihak yang melibatkan pemerintah, Militer, swasta, serta organisasi kemasyarakatan dan komunitas sangatlah penting agar kita bisa tetap kuat untuk dapat mengatasi pandemi ini bersama.

Disaat yang sama, Presiden Direktur Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar menyampaikan, “Pada hari ini, kami merasa senang dapat bekerja sama dengan Kodam Jaya dibawah pimpinan Bapak Mayjen TNI Mulyo Aji, untuk memberikan bantuan dan Pendidikan tentang protokol kesehatan kepada masyarakat terdampak. 

"Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak serta memberikan dukungan semangat, yang tentunya sangat dibutuhkan dimasa sulit ini. Dengan bergotong royong, kita akan tetap kuat dan dapat keluar dari pandemi ini bersama," kata Ganesan.

Menurutnya, Sejak Maret 2020, Nestlé Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai badan pemerintah, institusi kesehatan dan organisasi kemasyarakatan untuk penyaluran bantuan. 

Hingga saat ini, Nestlé Indonesia telah mendistribusikan lebih dari 6 juta produk makanan dan minuman bergizi, 1.6 juta APD serta kebutuhan pokok guna mendukung tenaga kesehatan dan masyarakat terdampak di 34 provinsi di Indonesia. 

Asal tahu saja, Pada Juli 2021, Nestlé Indonesia juga mulai melaksanakan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk karyawan guna mendukung pemerintah dalam mencapai target vaksinasi COVID-19 nasional. (Arianto)

Read More

Lion Air Group Tawarkan Voucher Uji Kesehatan Terjangkau

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group menyampaikan informasi terkini, dalam rangka mengakomodir kebutuhan uji kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19): 1. Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-ANTIGEN), 2. Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).

Lion Air Group merekomendasikan layanan pelaksanaan uji kesehatan pengambilan dan pengujian sampel kerjasama berbagai fasilitas kesehatan (faskes) dan laboratorium RT-PCR terdiri dari voucher terjangkau:
1. RDT-ANTIGEN Rp 70.000
2. RT-PCR Rp 475.000
Berlaku satu kali uji kesehatan.

Tujuan kemitraan strategis bersama Daya Dinamika Sarana Medika (DDSM), Satu Laboratorium Utama (SWABAJA), Klinik Lion Air Medika dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan upaya membantu dan menyediakan kemudahan kepada setiap calon penumpang Lion Air Group ketika mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai syarat perjalanan udara menurut ketentuan/ persyaratan yang berlaku melalui keberangkatan dari bandar udara.

Fasilitas RDT-ANTIGEN dan RT-PCR akan memberikan nilai lebih serta sebagai solusi bagi calon penumpang berlokasi strategis di 87 di berbagai kota di Indonesia.

Saat ini, tersedia dengan kategori layanan uji kesehatan yang disesuaikan sebagaimana persyaratan perjalanan udara.

1. RDT-ANTIGEN Wilayah Jawa – Bali terdapat 43 titik lokasi dan secara nasional 81 jaringan.

2. RT-PCR Menjangkau 25 layanan uji (outlet service).
Lion Air Group tengah mengembangkan dan mempersiapkan jejaring uji kesehatan di Padang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Samarinda serta kota-kota lainnya.

Fasilitas kesehatan terdaftar big data – new all record (NAR) Kementerian Kesehatan. Khusus hasil tes RT-PCR menggunakan metode pemeriksaan (pengujian) sampel terpusat di laboratorium kerjasama yang terafiliasi Kementerian Kesehatan.

Uji kesehatan Covid-19 didukung tenaga medis profesional, kinerja serta tingkat kecepatan penanganan akurat, tepat waktu (real time), praktis, mudah, hemat waktu, efektif dan dikerjakan berdasarkan protokol kesehatan ketat.

Lion Air Group dan faskes kerjasama mendukung program pemerintah bagian usaha guna memastikan keamanan dan sebagai syarat penerbangan setiap calon penumpang dalam bepergian menggunakan pesawat udara sejalan menekan laju penyebaran virus korona (Covid-19).

Harapan terbesar kegiatan dimaksud akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui transportasi udara, mendorong tren permintaan penerbangan, memenuhi permintaan pasar.

Lion Air Group optimis, ketersediaan layanan uji kesehatan mampu memberikan nilai lebih dan kemudahan setiap calon penumpang agar bisa merencanakan perjalanan udara sehat, aman dan menyenangkan.

Kesungguhan Lion Air Group dalam mengoperasikan layanan tetap mengutamakan dan memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan penerbangan dan dijalankan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa setiap orang yang masuk ke pesawat udara dinyatakan sehat dan layak mengikuti penerbangan.

1. Sebelum terbang, setiap calon penumpang wajib melakukan uji kesehatan Covid-19.

2. Digitalisasi secara bertahap: setiap penumpang memiliki aplikasi PeduliLindungi, platform ini akan menyimpan dan menunjukkan (terintegrasi) data dari setiap calon penumpang berupa:
- Hasil tes pemeriksaan RDT-ANTIGEN dan RT-PCR Covid-19,
- Kartu/ sertifikat vaksinasi nasional.

Calon penumpang diharapkan mengunduh (download) dan registrasi (pengisian) aplikasi PeduliLindungi melalui ponsel pintar (smartphone) masing-masing dari Google Play Store atau Apple Store atau dapat diakses https://pedulilindungi.id/

Seluruh big data NAR dari fasilitas kesehatan terkoneksi Pedulilindungi sehingga proses pengisian e-HAC yang selama ini sudah berjalan tidak akan berlaku lagi (bertahap beralih ke aplikasi Pedulilindungi).

3. Proses validasi atau pemeriksaan dokumen kesehatan
- Calon penumpang memindai kode batang (scan barcode) dari PeduliLindungi pada lokasi yang disediakan di terminal keberangkatan bandar udara, atau
- Menunjukkan atau menyerahkan surat keterangan hasil uji kesehatan Covid-19 hasil negatif dari instansi kesehatan yang ditunjukkan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),
- KKP memeriksa dan mengesahkan dari dokumen kesehatan tersebut,

4. Pemeriksaan keamanan pertama (security check point 1) oleh petugas aviation security pengelola bandar udara,

5. Pemeriksaan keamanan kedua (security check point 2) oleh petugas aviation security pengelola bandar udara,

6. Seluruh awak pesawat dan penumpang wajib mengenakan masker, menjaga kebersihan di pesawat udara dan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, siapkan masker cadangan dan cairan pembersih kuman pada tangan (hand sanitizer).

Persyaratan RDT-ANTIGEN dan RT-PCR Lion Air Group bersama fasilitas kesehatan, sebagai berikut:

1. Khusus calon penumpang yang mempunyai tiket pada penerbangan Lion Air Group (Lion Air, Wings Air dan Batik Air), Pembelian tiket (issued ticket) dan informasi perjalanan udara diperoleh melalui: Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia; www.lionair.co.id ; www.batikair.com ; Aplikasi (mobile apps) Lion Air dan Batik Air (pembelian tiket Wings Air juga bisa melalui website dan aplikasi tersebut); Call center 021-6379 8000 dan 0804-1778899; mitra agen perjalanan (tour travel) dan online travel agent (OTA).

2. Voucher bisa dibeli bersamaan pada saat pembelian tiket (issued ticket),

3. Bagi calon penumpang yang sudah memiliki tiket pesawat Lion Air Group dan belum melaksanakan RDT-ANTIGEN atau RT-PCR, maka pembelian voucher RDT-ANTIGEN atau RT-PCR dengan menunjukkan kode pemesanan (booking code) melalui sales channel seperti call center, kantor penjualan Lion Air Group, www.lionair.co.id , www.batikair.com , agen perjalanan (tour and travel) dan lainnya.

4. Proses pengambilan sampel RT-PCR harap dilakukan 1x24 jam sebelum keberangkatan. Apabila pengambilan sampel mendekati jadwal keberangkatan (kurang dari 24 jam sebelum keberangkatan), maka voucher tidak berlaku.

5. Apabila hasil uji dinyatakan positif (+) Covid-19, maka calon penumpang mengajukan proses perubahan jadwal keberangkatan (reschedule) atau pengembalian dana tiket (refund) tanpa dikenakan biaya.

Sistem Sirkulasi Udara Terjaga Baik

Seluruh armada dilengkapi High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter atau penyaringan partikel yang kuat. HEPA filter membantu menjaga kebersihan udara di kabin dan menyaring lebih dari 99,9% jenis virus, kuman, serangga dan bakteri. Udara di dalam kabin pesawat diperbarui setiap 2-3 menit, sehingga lebih segar. Siklus udara dari toilet (lavatory) dan dapur (galley) langsung dialirkan ke luar pesawat.

Peningkatan kegiatan kebersihan dan sterilisasi pesawat udara Lion Air Group secara berkala dengan metode Aircraft Exterior and Interior Cleaning (AEIC) dijalankan di pusat perawatan pesawat Batam Aero Technic (BAT) dan di berbagai basis bandar udara (base station) dimana pesawat Lion Air Group berada.

Lion Air Group tetap menerapkan semua ketentuan penerbangan yang berlaku selama masa waspada pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini sesuai rekomendasi aturan dari regulator serta komitmen Lion Air Group beroperasi senantiasa mengedepankan faktor keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan (safety first) serta dijalankan sebagaimana pedoman protokol kesehatan. (Arianto)

Read More

Maryono: Jadilah Satuan Pengamanan yang Berkompeten

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Media Mata Binder menggelar penandatanganan MoU dengan LSP P-2 PP POLRI pada Selasa (10/08) di Bekasi dalam rangka menjalankan program-program sekaligus dilakukan Uji Kompetensi SATPAM, Kualifikasi GADA PRATAMA dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), kegiatan ini turut dihadiri oleh Dirut LSP P-2 POLRI Bapak Irjen Pol P A Kamil Razak dan para Asesor dari LSP P-2 PP POLRI 

Peserta Uji kompetensi dari beberapa wilayah jakarta, Bekasi, Depok dan sekitarnya. Karena di masa Pandemi untuk Peserta dibatasi hanya 40 Peserta dan di bagi menjadi 4 Kelompok dan satu kelompok di latih oleh 1 asesor dari LSP P-2 SEKURITI PP POLRI. 

"Insyaallah, teman-teman SATPAM bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan Satuan pengamanan, semoga kedepannya semakin baik dan maju, karena mengacu PERPOL NO 4 TAHUN 2020 tentang PAMSWAKARSA dan teman-teman SATPAM bisa memperbaiki kesenjangannya dan bisa turut andil membantu POLRI dengan menjadi SATPAM yang berkompeten tidak hanya memakai seragam saja dan tidak tau ilmu-ilmu nya, karena sekarang sudah memakai seragam mirip POLRI harus lebih baik dan cerdas bisa menjadi anggota SATUAN PENGAMANAN yang berkompeten," kata Maryono. SE Dirut MEDIA MATA BIND.

Selain itu, kata Maryono, Acara Uji Kompetensi ini bertujuan memberikan pelatihan dan arahan untuk menjadi Satuan Pengamanan yang Berkompeten untuk menjadi Gada Terdepan di Satuan kerjanya untuk pengamanan. 

Disaat yang sama, Irjen Pol P. A Kamil Razak, Dirut LSP P-2 sekuriti PP POLRI menyampaikan, Dengan ada nya uji kompetensi ini, teman-teman SATPAM bisa menjadi Satuan Pengamanan yang berkompeten dan menjadi Gada terdepan dan mudah-mudahan uji KOMPETENSI ini akan di lakukan tiap bulannya dan kita sudah menandatangani MoU, kedepannya akan lebih baik dan saling bekerjasama dalam melakukan Uji Kompetensi ini.

Asal tahu saja, uji kompetensi meliputi Teori Pengamanan dan Pelatihan di Lapangan tentang PPTKP, pengaman Barang Beracun, Barang Berbahaya dan serah Terima Pergantian Tugas. (Arianto)

Read More

Menhub Pastikan Reaktivasi Stasiun KRL Pondok Rajeg Tetap Berjalan Di Tengah Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Pondok Rajeg

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kegiatan pengaktifan kembali atau reaktivasi Stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) Pondok Rajeg tetap berjalan meski di tengah masa pandemi. Hal itu disampaikan Menhub saat meninjau Stasiun Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Rabu (11/8).

“Ini adalah satu aktualisasi dari perintah Bapak Presiden bahwa meski di tengah pandemi, semua Kementerian/Lembaga harus melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, saya memerintahkan kepada Dirjen Perkeretaapian dan Kepala BPTJ untuk melanjutkan reaktivasi stasiun, khususnya yang berada di kawasan aglomerasi,” jelas Menhub.

Menhub mengatakan, reaktivasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, tetapi juga dilakukan di seluruh wilayah aglomerasi seperti: Jogja, Solo, Semarang, Surabaya dan wilayah lainnya.

"Pembangunan seperti reaktivasi seperti rel dan stasiun kereta api di kawasan aglomerasi menjadi penting dan harus konsisten dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah concern untuk menomorsatukan angkutan massal. Apalagi kereta api merupakan angkutan massal yang eco friendly atau ramah lingkungan,” ungkap Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, minat masyarakat di kawasan aglomerasi untuk menggunakan kereta seperti KRL sangat tinggi.

"Bayangkan satu hari penumpang KRL Jabodetabek bisa 1,2 juta orang. Kalau Stasiun Pondok Rajeg beroperasi kembali, angkutan ini akan semakin produktif dan diharapkan masyarakat bisa berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan massal,” kata Menhub.

Menhub menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok dan Kabupaten Bogor yang telah mendukung proyrek reaktivasi ini.

Stasiun Pondok Rajeg ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor. Termasuk dalam wilayah DAOP 1 Jakarta, PT KAI (Persero).  Stasiun tersebut dibangun pada awal tahun 1997 dengan tujuan untuk kereta api angkutan penumpang (masih KRD 2 gerbong), rutenya dari Stasiun Nambo langsung ke Manggarai tidak berhenti di lintas Jakarta-Bogor.

Stasiun ini  dioperasikan pada tahun 2000-2006 untuk KRD 2 Gerbong, dan sejak Juli tahun 2015 dioperasikan untuk KRL namun tidak berhenti sampai sekarang ada 10 perjalanan KRL. Rute perjalanan yang melewati Stasiun Rajeg yaitu Nambo-Citayam- Manggarai-Angke dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit.

Turut mendampingi dalam tinjauan tersebut Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPTJ Polana B.Pramesti,  Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana. (Arianto)

Read More

Citilink dan SiCepat Sediakan Gratis Tes PCR atau Antigen untuk Penumpang

Duta Nusantara Merdeka | Cengkareng

Penumpang Citilink kini bisa mendapatkan layanan tes PCR atau Antigen gratis khusus untuk pelanggan Citilink yang akan terbang pada periode 13 Agustus sampai dengan 30 September 2021 yang bisa mulai dibeli pada 12 Agustus 2021 di Aplikasi Betterfly Citilink dan website www.citilink.co.id.

Melalui tactical marketing program bersama Citilink dan SiCepat Ekspres memberikan program fasilitas tes PCR gratis bagi para penumpang Citilink yang berlaku di beberapa kota di Indonesia. Fasilitas tes PCR gratis ini dihadirkan sebagai solusi bagi penumpang untuk dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Layanan gratis PCR test ini merupakan upaya dan komitmen Citilink dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan bepergian di masa adaptasi kebiasaan baru.

“Di masa pandemi seperti saat ini, selain vaksin, tes PCR juga menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan udara. Kerja sama ini kami harap dapat mengurangi kekhawatiran serta menjawab kebutuhan masyarakat akan perjalanan udara yang aman dan nyaman dengan Citilink. Semoga Citilink dan SiCepat Ekspres dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam menghadirkan berbagai program baru yang tentunya memberi kemudahan bagi masyarakat Indonesia,” terang Juliandra.

CEO SiCepat Ekspres, The Kim Hai menyambut baik dan mendukung sepenuhnya program penyediaan
fasilitas tes PCR gratis ini.

“Melalui kolaborasi ini kami berharap dapat membantu masyarakat khususnya penumpang Citilink yang memang harus melakukan perjalanan udara karena pekerjaan atau hal mendesak lainnya di masa pandemi saat ini. Mereka tetap dapat melakukan perjalanan dengan aman, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari virus Covid-19”, jelas The Kim Hai.

Untuk tahap awal ini, calon penumpang Citilink bisa mendapatkan layanan PCR dan Antigen di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Pasporsehat. Untuk informasi lebih lanjut terkait program tes PCR atau Antigen gratis, penumpang dapat mengunjungi laman https://www.citilink.co.id/gratis-pcr

Sebelumnya, SiCepat Ekspres juga menjalin kerja sama dengan Citilink dalam pemasangan livery SiCepat Ekspres di badan pesawat dan cabin pada pesawat Citilink pada bulan April 2021 lalu. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan Brand Awareness SiCepat Ekspres sebagai perusahaan jasa pengiriman ASLI Indonesia di masyarakat. (Arianto)

Read More

Bulatkan Tekad Lindungi Konsumen, DPW LPPKI DKI Jakarta Siap di SK-kan dan Dilantik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah mendapatkan mandat Bulan Juni lalu oleh Ketua Umum DPN LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia) Advokat Azwar Siri, SH. Calon pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta terus bergerak agar struktur kepengurusan organisasi rampung, dimana pada Juli lalu melaksanakan Zoom Meeting Silaturahmi Calon Pengurus dengan Ketua Umum sekaligus Pembekalan awal dan tanya jawab secara online.

Kelanjutan dari agenda tersebut dilaksanakanlah pada Sabtu (07-08-2021) Kopdar di Gedung BIPI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sekaligus Deklarasi serta melengkapi persyaratan calon pengurus secara administrasi, sebelum pengajuan SK ke Pusat

Megy Aidillova, ST selaku pemegang mandat yang juga diamanahkan sebagai Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta menyampaikan sekilas tentang organisasi serta persiapan program kedepan

"Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) berbadan hukum yang dibuktikan dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0003270.AH.01.07. Tahun 2020 dan TDLPK No.511/256/PKTN/TDLPK/04/2020 serta tugas dan fungsi kita tercantum di UU no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", ulasnya

Sekretaris DPW LPPKI DKI Jakarta Pascal Raja Ilham Siregar, SH yang juga Ketua Posbakum (Pos Bantuan Hukum) menjelaskan beberapa contoh kasus terkait Konsumen

"Jakarta merupakan Ibukota Negara, sangat banyak permasalahan hukum khususnya mengenai konsumen ditengah-tengah masyarakat. Nanti kami setelah di SK kan resmi dari pusat (DPN LPPKI), kami akan membuka kontak Pengaduan dan Pelaporan bagi Konsumen yang mengalami kerugian, serta kami juga menerima segala permasalahan terkait penanganan Perkara Perdata, Pidana, Sengketa, dan lain-lain", ungkap Pascal Raja Ilham Siregar yang juga Pakar Hukum Bisnis

Dr (Can) Hasdar Hanafi, M.Pd selaku Wakil Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta menambahkan terkait program yang akan dilaksanakan kedepan

"DPW LPPKI DKI Jakarta akan bergerak sesuai tugas dan fungsinya. Hak dan kewajiban konsumen, serta Hak dan Kewajiban Pelaku usaha harus kita kawal, karena tugas kita ini sudah terjabarkan di UU no.8 Tahun 1999," ungkap Hasdar Hanafi 

Ikut memberikan Motivasi, sharing pengalaman, dan support Ketua DPW LPPKI Jawa Barat Pantas Yadiaman Siregar. 

“Saya berharap dengan terbentuknya kepengurusan DPW LPPKI DKI Jakarta, bisa bekerja secara maksimal dan profesional dalam melayani masyarakat sebagai konsumen yang harus dilindungi kenyamanan mereka dalam setiap masalah yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya", papar Pantas Siregar 

"LPPKI menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri serta pelaku usaha yang bertanggung jawab sadar hukum, dan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing masing demi terciptanya hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen,” tegasnya.

Tampak Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPW LPPKI Jawa Barat Yunedi R, Ketua DPC LPPKI Bekasi Andi Anggara, Pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta Himawan Norkanji, Mery Yuherlinda, Asti Fitria Astuti Siregar, Dedy Supriyadi, Trie Sulastriwahyuningrat, Muharmen Kurniawan, Nurul Aswad Ramadani Foltina Rutina, Triyayu Pemahu, R. Suci Lestari, Sisca Raishya, Loedya Werdiningsih, Hj. Musliha, Rahmat Muslim, dan Toto Mardianto. Acara berlangsung lancar dengan tetap menerapkan Protokoler Kesehatan. **

Read More

Polrestro Jakarta Barat Bersama Ari Wibowo Sukseskan Program Percepatan Vaksinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Polres Metro Jakarta Barat menggandeng aktor senior Ari Wibowo, dalam mensukseskan program percepatan Vaksinasi Merdeka.

Aktor Senior Ari Wibowo saat mengunjungi gerai vaksin berlokasi di SMPN 271 Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ini sontak menjadi perhatian publik warga dan berbondong bondong warga untuk melaksanakan vaksinasi.

Kedatangannya aktor era 90 an tersebut bersama klub sepeda family Fun Bike selain melakukan peninjauan juga memberikan bantuan kepada masyarakat sebanyak 2500 paket sembako usai masyarakat melaksanakan vaksinasi.

Aktor senior Ari Wibowo saat diwawancarai menjelaskan dengan kehadiran'nya tersebut saya ingin bekerja sama dengan aparat pemerintahan dalam hal ini kepolisian untuk mempercepat program vaksinasi merdeka.

"Saya ingin mengajak kepada masyarakat untuk segera divaksinasi agar kondisi kita bisa kembali seperti kondisi sebelumnya, sebelum ada pandemi Covid-19," ujar Ari Wibowo.

Aktor era 90 an ini Ari Wibowo menjelaskan dengan masyarakat semua sudah di vaksinasi dan menimbulkan kesadaran masyarakat sehingga tercapainya target Vaksinasi massal.

"Jika tidak tercapainya target Vaksinasi Covid-19 tersebut sudah pasti kita tidak akan menang perang terhadap Covid-19 ini," ucapnya Ari Wibowo.

Jadi dengan segala macam bantuan dari berbagai pihak agar bisa terlaksana target Vaksinasi Covid-19 tersebut.

Kita mengetahui pandemi Covid-19 ini sudah melanda Indonesia bahkan hampir seluruh penjuru dunia sudah sekitar 2 tahun.

Banyak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan menurun bagi sebagian masyarakat.

"Dengan adanya bantuan ini semoga dapat meringankan kesulitan warga sekitar yang terdampak wabah Covid-19 yang sedang dihadapi," jelasnya Ari Wibowo.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo di dampingi Kapolsek Kebon Jeruk Kompol R Manurung mengucapkan terima kasih kepada teman teman semua dan aktor Ari Wibowo yang telah menyempatkan hadir dan bahu - membahu membantu dalam kegiatan vaksinasi merdeka ini.

"Dengan kehadiran teman teman disini berharap bisa mendorong agar masyarakat hadir untuk melakukan vaksinasi," ucapnya Kapolres.

Kapolres menjelaskan, bahwa kegiatan vaksinasi merdeka ini bukan hanya program polisi saja melainkan program kita bersama.

Di sinilah kita bisa melihat suasana dari berbagai Elemen masyarakat saling membantu dalam program Vaksinasi sehingga tercapainya Herd immunity.

"Kami juga mencoba berbagai macam cara untuk memaksimalkan vaksinasi yang ada dan kita berharap 17 agustus 2021 nanti kita bisa merdeka dari dosis pertama," tuturnya Kapolres.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Ketua KPK: Tahun Baru 1443H, Momentum Move On Bangsa Indonesia Dari Korupsi dan Perilaku Koruptif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Alhamdulillah, segenap umat Muslim dunia khususnya di Indonesia, hari ini kembali dapat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah.

Meski tidak dapat dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena masih mewabahnya pandemi Covid-19, kami yakin makna dan esensi yang terkandung didalam Tahun Baru Islam akan selalu menjadi penyemangat bagi kita semua untuk senantiasa bangkit dalam situasi dan kondisi apapun yang dihadapi bangsa ini.

Tidak sedikit nilai-nilai luhur yang dapat kita gali dari peristiwa demi peristiwa dalam sejarah Tahun Baru Islam, salah satunya kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Kota Mekkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi yang menjadi inspirasi karena banyak memberikan tauladan baik bagi kehidupan seluruh umat manusia. Demikian dituturkan Ketua KPK H. Firli Bahuri Kepada media, Rabu 11/08 pagi.

Firli juga mengatakan bahwsanya hijrah secara bahasa berarti berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain atau menjauhi sesuatu, namun dalam pandangan lebih luas lagi, hijrah dapat dimaknai sebagai wujud nyata keyakinan, kesungguhan serta kerelaan luar biasa seseorang untuk memutus dan meninggalkan hal-hal negatif ke arah positif dalam hidupnya.

Nabi Besar Muhammad SAW mengatakan, orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang Allah SWT, yakni perbuatan jahat, buruk dan tercela, kemudian beralih pada perbuatan baik dan mulia.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِّهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

Barangsiapa diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman.(HR. Muslim)

Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang wajib melawan kemunkaran dengan segenap kemampuannya, tidak boleh menyerah apalagi larut kedalamnya (kemunkaran), jelasnya.

Dalam konteks ini, kita semua tentunya memiliki pandangan yang sama bahwasanya korupsi dan perilaku koruptif adalah kemungkaran, perbuatan jahat, buruk dan tercela yang dilarang bukan hanya dalam islam melainkan oleh seluruh agama dimuka bumi ini.

Korupsi serta perilaku koruptif, jelas bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh agama. Korupsi dan perilaku koruptif sejatinya adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama, ketuhanan dan kemanusiaan.

Sekali lagi kami ingatkan, dampak buruk korupsi diantaranya kualitas pelayanan publik menjadi buruk, kemiskinan sulit dientaskan, kualitas sumber daya manusia akan menurun, terangnya.

Hal lain yang perlu kita pahami bahwa korupsi bukan sekedar merugikan keuangan dan ekonomi semata, korupsi dan perilaku koruptif adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (corruption is a crime againts humanity) yang sifatnya sangat merusak, menggerogoti hingga meluluh lantakkan setiap tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Sudah banyak contoh negara-negara yang gagal dalam menjalankan kewajibannya, gagal mewujudkan tujuan bernegara setelah korupsi menjadi laten dan berurat akar dinegara tersebut.

Dengan meneladani kisah hijrah Rasulullah SAW khususnya dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar, 'mengajak dan menjalankan kabajikan serta menjauhi setiap larang-Nya' ditambah 3 Strategi Utama Pemberantasan Korupsi KPK yaitu pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan, Insya Allah menjadi bekal terbaik bagi bangsa ini untuk hijrah, lepas dan terbebas dari laten korupsi dan perilaku koruptif yang telah lama menggurita di bumi pertiwi. Kata Ketua KPK H. Firli Bahuri

Terakhir izinkan kami menggurat beberapa bait puisi untuk menyemarakkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1943 Hijriyah.

Bulan sabit, terlihat indah dalam kelabunya malam Bintang dilangit, teduh ku pandang meski dari kejauhan

Pandemi Covid, bukan penghalang menjalankan nilai-nilai luhur dan esensi 1 Muharram

Agar bangsa ini bangkit, hijrah menuju masa depan gemilang, aman damai sejahtera sesuai harapan

Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 H, dengan semangat ANTIKORUPSI, mari bersama kita Hijrah atau  Move On dari hal negatif ke hal positif, agar tujuan berbangsa dan bernegara direpublik ini dapat terwujud, demi kemakmuran, kesejahteraan rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote dan segenap anak bangsa dimanapun berada termasuk yang sedang di perantauan (luar negeri), pungkasnya seraya mengucap salam. (Arianto)

Read More

Semarakkan HUT Ke-76 RI, Yuk Ikutan #MelodiKemerdekaan Berhadiah Jutaan Rupiah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar kompetisi #MelodiKemerdekaan yang mengajak masyarakat untuk tetap semarak merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang kreatif dan tetap di rumah guna menekan penyebaran COVID-19. 

Dalam kompetisi berhadiah jutaan rupiah ini, masyarakat diajak menyanyikan lagu daerah dengan cara yang kreatif. Kompetisi ini digelar oleh Pesona Indonesia, akun pemasaran resmi milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Rumah Digital Indonesia (RDI). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam pernyataannya, Selasa (10/8/2021), mengajak masyarakat untuk tetap optimistis dan bersemangat selama masa pandemi COVID-19. Termasuk dalam menyambut HUT ke-76 Republik Indonesia. 

Salah satu caranya adalah dengan bermusik. Terlebih Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam hal keragaman kesenian daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, salah satunya melalui musik tradisional. Karenanya ia mengajak masyarakat untuk ikut ajang #MelodiKemerdekaan. 

"Bangsa kita yang begitu kaya akan keberagaman, dengan musik yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat, kita menjadi semangat, menjadi bangsa yang besar dan bangga dengan budayanya," kata Menparekraf Sandiaga Uno. 

Menparekraf mengatakan bahwa musik yang merupakan salah satu dari subsektor ekonomi kreatif, merupakan salah satu fokus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sementara Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Bidang Pengembangan Konten Rumah Digital Indonesia (RDI), Putri Tanjung, menyebutkan, bahwa perlombaan dan kompetisi memang menjadi salah satu kekhasan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Dan tradisi itulah yang coba dibawa Rumah Digital Indonesia ke ranah virtual.

"Bagaimana perlombaan yang setiap tahun kita lakukan untuk menyemarakkan kemerdekaan bisa tetap berlangsung secara virtual. Jadi ada nuansa kompetisi, ada nuansa perayaan kemerdekaan, dan semuanya kita lakukan sambil mengenal kebudayaan terutama lagu-lagu daerah kita yang memang sangat kaya, bagus dan indah," kata Putri.

 

Untuk mengikuti kompetisi ini, siapa pun bisa membuat video kreasi menyanyikan salah satu lagu daerah yang telah ditentukan. Yakni Bungong Jeumpa (Aceh), Sinanggar Tulo (Sumatra Utara), Manuk Dadali (Jawa Barat), Ampar-Ampar Pisang (Kalimantan Selatan), Si Patokaan (Sulawesi Utara), Gemu Fa Mi Re (Nusa Tenggara Timur), atau Apuse (Papua).

Jangan lupa untuk membuat video menyanyi sekreatif mungkin, boleh sambil menari dan bermain musik, atau menggunakan kostum dan aksesoris khas masing-masing daerah. 

Para pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah serta tak ketinggalan ucapan spesial hari kemerdekaan dari Presiden Joko Widodo. Para pemenang juga akan mendapatkan _merchandise_ eksklusif Wonderful Indonesia dan _gift box_ dari Rumah Digital Indonesia.

Selain itu, video kreatif dan menarik dari para pemenang nantinya akan ditayangkan di media sosial Pesona Indonesia dan Rumah Digital Indonesia, www.rumahdigitalindonesia.id

Untuk mengikuti kompetisi #MelodiKemerdekaan, bisa simak ketentuan selengkapnya di laman https://www.indonesia.travel/id/id/campaign/kompetisi-video-kreasi-melodi-kemerdekaan. Kompetisi ini dibuka sampai 20 Agustus 2021. (Arianto)

Read More