Carsome Jadi Exclusive Car Trading Partner IMX 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Carsome Indonesia berkolaborasi dengan Indonesia Modification Expo (IMX) 2021 sebagai Exclusive Car Trading Partner untuk mendukung dan memperkenalkan platform jual beli mobil yang terintegrasi, berkualitas serta mudah, lewat pemanfaatan teknologi bagi para penikmat/pelaku industri modifikasi dan komponen aftermarket tanah air.

Melihat dinamika dan perkembangan pasar mobil bekas di tanah air dan antusiasme dari industri aftermarket serta modifikasi yang dinaungi oleh IMX, Carsome Indonesia melihat potensi untuk bisa menawarkan lebih banyak pilihan mobil-mobil Carsome Certified bagi para peminat dan pemain di industri modifikasi.

“IMX adalah ajang otomotif aftermarket dan lifestyle terbesar di Indonesia. Kami percaya ajang ini akan menjadi salah satu platform yang kuat dan efektif menjangkau audiens muda kami dan memperkenalkan layanan kami ke seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan rencana pengembangan kami tahun ini, sehingga kami sangat tertarik bekerja sama dengan IMX yang dikenal cukup kuat menjangkau sisi digital dan milenial ” ujar Delly Nugraha selaku Country Head Carsome Indonesia saat virtual zoom meeting. Selasa (27/07)

Sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara IMX dengan Carsome Indonesia, hadiah undian mobil modifikasi Supergiveaway yang akan diberikan kepada penonton pada seri Road to IMX 2021: Virtual Stage Pekanbaru pada 7 Agustus mendatang menggunakan unit yang dibeli di Carsome. Unit mobil bekas dengan kondisi yang prima tersebut kemudian dilakukan modifikasi oleh para modifikator yang tergabung dalam National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) pada beberapa bagiannya, sebelum diundi untuk para penonton IMX Pekanbaru yang beruntung. Nantinya para penonton dapat langsung melihat keseluruhan proses modifikasi berkualitas dan pengalaman bertransaksi mobil di Carsome Experience center pada channel YouTube dan Instagram.

Selain itu, Carsome juga akan terlibat dalam proyek “nostalgic racing” bersama merek iconic streetwear asal Bandung Raw Type Riot yang juga akan berkolaborasi dengan beberapa produk lain seperti ZCD, dan NMAA dan dengan produk-produk internasional seperti STP, Yokohama dan juga velg kenamaan Enkei. Nantinya apparel hasil kolaborasi tersebut dan product Honda Civic Wonder akan tampil dan dijual pada kegiatan puncak IMX 2021 pada 2 Oktober mendatang.

Disaat yang sama, Andre Mulyadi selaku IMX Project Director menyambut baik kolaborasi IMX dengan Carsome Indonesia. “Saat ini kebutuhan memperoleh mobil bekas berkualitas untuk dijadikan obyek modifikasi sangat cukup meningkat. Dengan basis mobil standar yang baik, maka dapat menyiasati proses modifikasi yang lebih sempurna, cepat, dan mengurangi risiko gagal. Maka diharapkan kerja sama dengan Carsome ini, dapat memberikan pilihan bagi para pemain modifikasi dalam memilih mobil bahan modifikasi yang sempurna. Tidak hanya itu yang ingin menggunakan mobil standard juga harus tau cara belanja mobil kekinian yang mudah dan canggih melalui Carsome”

Carsome hadir memberikan pengalaman transaksi jual-beli mobil yang terpercaya, mudah dan cepat. Selain melalui website resmi www.carsome.id, cara baru menjual dan membeli mobil juga dapat langsung dirasakan melalui Carsome Experience Center yang saat ini terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan dan baru saja dibuka di Alam Sutera, Tangerang.

Di Carsome Experience Center, pembeli dapat melihat kondisi mobil secara langsung dengan dilayani tim konsultan profesional Carsome. Carsome juga akan menginformasikan seluruh hasil inspeksi dan kondisi fisik yang sebenarnya kepada konsumen. Konsumen yang mencari mobil lewat website juga bisa melihat hasil inspeksi dan foto-foto 360 derajat dari kondisi interior dan eksterior mobil. Seluruh penawaran harga Carsome merupakan harga final tanpa ada biaya tersembunyi lainnya dengan menawarkan berbagai jenis merek dan model mobil.

Carsome juga menawarkan mobil-mobil Carsome Certified yang dilengkapi oleh Carsome Promise agar konsumen merasakan pengalaman transparan dan aman dalam membeli mobil di Carsome. Carsome Promise memiliki 4 elemen yang pertama seluruh mobil yang ditawarkan oleh Carsome adalah mobil-mobil yang sudah melewati 175 titik inspeksi profesional. Kedua  kami menyediakan garansi 1 tahun, ketiga adalah garansi 5 hari uang kembali, dan yang terakhir adalah seluruh harga yang kami berikan adalah harga pasti tanpa ada biaya tersembunyi.

"Dengan kerja sama yang terjalin antara IMX dengan Carsome sebagai Exclusive Trading Partner, mudah-mudahan dapat terus menggeliatkan dunia otomotif tanah air dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Khususnya dalam sektor transaksi mobil bekas dan tentunya industri modifikasi serta aftermarket," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Di Masa Pandemi, Apkasi Dorong Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor Komoditas Pertanian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di tengah Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah tetap optimis melalui kegiatan Webinar dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Ekspor Komoditas Pertanian Daerah”. Kegiatan ini berlangsung secara virtual pada Selasa (27/07/2021) diikuti 120 peserta yang terdiri dari para Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan dalam sambutannya mengajak anggota Apkasi untuk tetap bersemangat, berpikir positif dan produktif meski di tengah situasi pandemi yang penuh dengan pembatasan-pembatasan. Adnan menjelaskan webinar ini diselenggarakan sebagai aksi tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir dalam kegiatan Rakernas XIII Apkasi di Bali pertengahan Juni 2021 silam. 

“Saat itu Pak Menteri Pertanian menyatakan akan memfasilitasi anggota-anggota Apkasi yang mengalami kendala dalam mengekspor komoditi pertanian. Bahkan beliau “menantang” kita semua di saat pandemi ini bisa memanfaatkan peluang ekspor komoditi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai salah satu solusi peningkatan perekonomian daerah dengan memberikan kemudahan-kemudahan,” terang Bupati Gowa ini sambil berharap daerah bisa aktif memberikan masukan dan saran serta permasalahan yang dihadapi di lapangan sebagai bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian yang akan dijadwalkan segera setelah situasi mereda dan status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3-4 dicabut. 

Sementara itu, webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Apkasi, Thoriqul Haq menggarisbawahi bahwa tema yang diangkat ini, yakni peluang ekspor komoditi pertanian daerah ini adalah potensi kongkrit yang bisa dihadirkan yang bisa mendongkrak perekonomian daerah dan nasional. “Benar bahwa pertanian ini menjadi primadona dan peluang untuk bisa memasarkan ke luar negeri membang terbuka lebar. Namun problematikanya persoalan di lapangan tidaklah sederhana,” imbuh Bupati Lumajang ini dengan maksud memantik diskusi. 

Cak Thoriq, begitu ia disapa, menjelaskan pemerintah kabupaten banyak yang memiliki program pertanian yang bagus tapi untuk memasarkan ke pasar yang lebih luas masih menghadapi banyak kendala. Ia berujar, “Misalnya kami daerah yang surplus beras dan di beberapa kabupaten lain juga demikian, namun di saat masa panen berbarengan harga menjadi turun dan kualitas pun juga turun. Imbasnya tidak bisa memenuhi standar sebagai komoditas ekspor. Inilah yang menjadi hambatan sekaligus peluang bagaimana kita bisa duduk bersama untuk mencari solusinya.” 

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Lishia Erza, CEO PT ASYX Indonesia, perusahaan Supply Chain Collaboration & Finance Technologies yang membuka wawasan bagaimana daerah sebetulnya memiliki peluang yang besar untuk bisa memasarkan komoditas pertanian ke pasar luar negeri. “Meski peluangnya terbuka lebar, namun pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan terlebih dahulu,” katanya mengingatkan.

Lishia mengajak pemerintah kabupaten hadir untuk bisa memetakan data-data penting terkait komoditas unggulan apa saja yang ada di tiap-tiap daerah, berapa kapasitasnya, dan bagaimana tipe dan skala pelaku usahanya. “Hal ini penting dilakukan pemerintah kabupaten agar tahu bagaimana treatment yang diberikan bisa tepat dosisi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Literasi akan komoditas pertanian dan produk-produk turunannya, wawasan tentang keuangan dan rantai pasoknya juga sangat menentukan apakah daerah sudah siap melompat ke pasar ekspor atau belum. “Misalnya saja saat ini kita melihat bagaimana eforia tanaman porang Indonesia sedang naik daun, tapi jangan kaget kalau di pasar internasional itu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki keuanggulan saja. Ada Vietnam dan Thailand yang juga telah mengembangkan porang dengan kualitas sangat baik. Nah pemerintah kabupaten harusnya bisa hadir untuk mengedukasi para petani kita, tidak hanya mengenai peluang-peluang ekspornya saja, tapi bagaimana situasi pasar global harusnya menjadi pemahaman yang tidak terpisahkan,” kata Lishia. 

Bupati Jember, Hendy Siswanto memberikan apresiasi atas inisiatif Apkasi mengelar webinar peluang ekspor komoditas pertanian daerah ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai anggota untuk bisa melihat secara komprehensif peluang ekspor dan bagaimana bisa kami memanfaatkannya. Saya punya usul untuk menjadikan Apkasi ini sebagai wadah bagi daerah sebagai pemanasan sebelum melakukan ekspor ke luar negeri,” katanya.

Hendy menjelaskan idenya bahwa ekspor itu ada tahapan-tahapannya, dan daerah rasanya perlu berlatih bersama, semisal bagaimana mengelola ketersediaan pasokan dan menjaga kualitasnya. “Saya usul kita sesama anggota Apkasi bisa saling melakukan trading komoditas pertanian. Jember misalnya punya stok beras melimpah, tinggal mana daerah lain yang merasa kekuangan. Atau Jember ini terkenal dengan edamame, dan ini permintaannya cukup tinggi. Ayuk kita bersinergi antar daerah, kita bisa kembangkan one village one product dan kita bisa meningkatkan perdagangan komoditi antar daerah sesuai potensi masing-masing,” ajaknya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang menegaskan sektor pertanian patut disyukuri di masa pandemi ini justru menjadi sektor yang tidak terlalu terpengaruh. “Saat ini kami memiliki beberapa produk pertanian yang sudah berhasil melakukan ekspor, di antaranya jagung, kelapa, aren dan pisang.” terangnya.

Nelson juga mendorong peran Apkasi bisa ditingkatkan untuk bisa menjadi wadah pusat data ekspor nasional. “Terkait dengan pertemuan ini yang dijadikan bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian, kami ingin memberikan masukan bahwa subsidi yang diberikan Kementerian Pertanian yang terpusat pada masalah bibit dan pupuk, hendaknya bisa dialihkan ke bentuk lain semisal teknologi atau pengadaan mesin-mesin pertanian. Ini lebih bermanfaat bagi daerah karena kalau masalah bibit dan pupuk ini relatif sudah terselesaikan dengan adanya fasilitas kredit usaha rakyat,” tambahnya. 

Hal lain yang menjadi catatan Nelson adalah soal kelembagaan pertanian dan ekonomi ini agar bisa terbentuk di tingkat kecamatan serta perhatian pemerintah pusat kepada para petani kelapa dalam agar didorong lebih besar lagi. “Selama ini kalau bicara soal kelapa, biasanya tertuju pada kelapa sawit. Faktanya kelapa sawit ini 80% milik swasta dan petani rakyat hanya punya porsi 20% saja. Bandingkan dengan kelapa dalam yang menjadi komoditas rakyat, dan luasnya terbesar di seluruh dunia itu ada di Indonesia, mencapai 3,7 juta hektare, tapi perhatian pemerintah pusat masih kurang dilakukan,” katanya.

Nelson menceritakan di Gorontalo sudah ada tiga pabrik yang mengolah kelapa dalam ini menjadi komoditas ekspor. “Kami berharap Kementerian Pertanian bisa mendorong karena kelapa dalam ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari daging dan air kelapa, mulai dari akar hingga daunnya pun bisa dimanfaatkan, di samping aspek sosiologi di mana masyarakat kita dari mulai lahir hingga meninggal memanfaatkan berbagai instrumen dari kelapa. Sehingga kita berharap, di tingkat nasional ada semacam badan otoritas terkait dengan komoditas kelapa ini, sehingga soal penentuan harga dan lain sebagainya ini bisa dilakukan sama halnya dengan kelapa sawit. Terakhir adanya politeknik pertanian yang dikembangkan Kementan hendaknya bisa terkait dengan ketersedian komoditas unggulan di daerah,” tukas Nelson. 

Sementara itu Bupati Tapanuli Utara, Nikson H. Nababan mengusulkan agar melalui Apkasi bisa dibentuk semacam lembaga independen yang bisa menilai hasil bumi para petani. Ia menambahkan, “Berapa kadar racun, berapa kadar air dan lain sebagainya itu kita sendiri yang menilai dan ini kalau memungkinkan bisa dibentuk di tiap-tiap kabupaten. Jangan orang lain yang menilai. Soal pasar bilang bahwa produk kita dinilai tidak memenuhi standard, ya tidak masalah gak papa kita pulang barang saja. Karena kalau semua ini terpusat dari pendapat orang luar dan tidak ada keterlibatan pemerintah untuk mengendalikannya, sampai kapan pun petani akan dipermainkan.”

Regulasinya, sebut Nikson memang belum ada. “Untuk itulah saya mengusulkan kalau inisiatif ini bisa disuarakan melalui Apkasi, bahwa pemerintah kabupaten dan kota bisa membentuk badan atau lembaga untuk bisa menyatakan bahwa produk itu layak untuk diperjualbelikan. Layak juga untuk upaya penangkaran dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mandiri, kita bisa kuat,” kata Nikson bersemangat. (Arianto)

Read More

Mendagri Menanti Daerah yang Sukses Bentuk Tim Tracing Penularan Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah menanti pemerintah daerah yang sukses membentuk tim tracing untuk melacak penularan Covid-19. Menurutnya tugas tracing perlu didukung dengan membentuk tim khusus yang perannya hanya melacak penularan. Pelacakan itu dilakukan dengan menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfimasi positif Covid-19. Mendagri mengaku telah meminta pemerintah daerah agar membentuk tim tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ingin melihat nanti pemda mana yang sukses membuat seperti itu,” ujar Mendagri saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).

Selain menangani pandemi, pembentukan tim ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mendagri menjelaskan, hal ini dapat melibatkan masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA untuk direkrut dalam tim tersebut. Agar mereka memiliki keahlian, sebelum diterjunkan dapat diberikan pelatihan singkat terkait cara melacak lebih dulu. Mendagri menyebutkan, beberapa negara telah membuka lowongan kerja semacam itu yakni sebagai pelacak penularan Covid-19.

Mendagri menjelaskan, pekerjaan melacak penularan Covid-19 perlu dilakukan oleh tim khusus yang tidak mengemban tugas lain. Saat ini tugas tersebut masih dikerjakan oleh Puskesmas, termasuk TNI, Polri, serta Babinsa sebagai tugas tambahan. Menurut Mendagri, akan lebih baik bila seluruh pemerintah daerah membentuk tim tracing penularan Covid-19.

“Tapi kadang mereka diberikan tambahan untuk melakukan tracing, fine, Bapak Panglima pun saya paham sedang bekerja keras untuk membuat tim-tim tracing ini, dari satuan unsur yang lain, kita tentunya sangat berterima kasih atas upaya-upaya itu,” ungkap Mendagri. (Arianto)

Read More

Kemendagri Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 bagi penduduk penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kala menghadiri Rapat Koordinasi Pendataan Pelaksanaan Program Vaksinasi Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (27/07/2021)

Zudan mengatakan program vaksinasi bagi penyandang disabilitas dapat terkendala. Tidak jarang penduduk penyandang disabilitas, khususnya yang tinggal di rumah singgah atau panti asuhan dsb, tidak memiliki NIK karena adanya ketidakpastian domisili.

“Oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu di mana penduduk yang bersangkutan itu tinggal, apakah bersama saudaranya atau di panti asuhan,” ujar Zudan.

“Solusinya, bagi yang tinggal di panti asuhan, agar dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala panti asuhan tersebut. Dengan demikian, Dinas Dukcapil setempat dapat menerbitkan Kartu Keluarga yang isinya adalah nama-nama penghuni panti asuhan beserta NIK-nya,” tambah Zudan merinci.

Sebelumnya, Dukcapil pusat dan daerah telah sering melakukan kegiatan jemput bola untuk melakukan pendataan penduduk. Berbagai kebutuhan dokumen kependudukan dilayani langsung di depan pintu rumah masyarakat dalam rangka memenuhi identitas penduduk.

Hanya saja, kegiatan tersebut sementara dihentikan pasca virus Covid-19 mewabah di Indonesia. Masyarakat menjadi khawatir, kegiatan jemput bola tersebut justru memicu terbentuknya kluster penyebaran Covid-19 akibat kerumunan masa.

“Guna memenuhi identitas penyandang disabilitas di tengah pandemi, kami memberi saran agar Dinas Dukcapil daerah pro-aktif memberikan berkas F-1.01 kepada tiap-tiap panti asuhan untuk dilakukan pengisian biodata sehingga dokumen kependudukan lainnya dapat diterbitkan secara bertahap tanpa khawatir terjadi tatap muka yang menyebabkan penularan virus Covid-19,” pungkas Zudan. (Arianto)

Read More

Masyarakat Grime Nawa Antusias Bahu Membahu, dan Gotong Royong Untuk Wujudkan Kabupaten Definitif

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura

Dalam mengurus proses pemekaran selama hampir kurang tiga tahun tim DOB (Daerah Otonom Baru) Grime Nawa yang diketua oleh Sefnat Waicang, S.P tidak saja tertuju pada proses administrasi saja, namun tim selalu hadir ditengah- tengah masyarakat melalui kerja-kerja sosial.

Saat dimintai keterangan oleh Awak media melalui saluran Handphone Sefnat Waicang, S.P menjelaskan Kami bukan hanya melakukan upaya administrasi namun juga hadir ditengah-tengah masyarakat bergotong royong dan melaksanakan bhakti solsial

"Salah satu bhakti sosial yang dikerjakan oleh tim pemekaran adalah penimbunan jalan raya disepanjang jalan raya Nimbokrang-Sami yang rusak akibat genangan air di kampung Benyom Jaya I distrik Nimbokrang, dan kegiatan ini melibatkan Babinsa serta masyarakat disekitar", ujar Sefnat Waicang, S.P 

Dalam arahan selaku Ketua tim Sefnat waicang, S.P kepada masyarakat sekitar lokasi Bhakti Sosial bahwa Tim pemekaran DOB Grime Nawa merasa terpanggil untuk menolong masyarakat

"Kami merasa terpanggil, karena untuk membangun Kabupaten Jayapura tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau ASN, tetapi kami semua memiliki tanggung jawab bersama untuk melayani masyarakat", tutur Sefnat Waicang, S.P

Sementara itu Alexander Tecuari, S.Si, M.Th yang juga tokoh masyarakat Grime Nawa menambahkan Kepedulian ini yang melatarbelakangi semangat Tim Pemekaran untuk terus bekerja dalam mewujudkan harapan masyarakat agar memiliki daerah administrasi definitif Kabupaten Grime Nawa.

"Kami menerima keluhan dari masyarakat tetapi juga kami jumpai bersama terkait imfrastruktur seperti jalan dan jembatan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten Jayapura, karena luasnya wilayah administrasi pelayanan pemerintah kabupaten," Alexander Tecuari, S.Si, M.Th. **

Read More

TWK KPK Terbukti tidak ada Pelanggaran, Novel Gagal Framing Soal TWK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah terjawab kebenaranya kini sudah menjadi Terang Benderang Terbukti tidak Ada Pelanggaran di dalam TWK, seperti yang disebut pihak - pihak yang tidak lolos tes TWK, Tes tersebut yang merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). setelah Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, 

sedari awal materi asesmen wawasan kebangsaan dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara sangat begitu juga dalam penyusunan materi TWK melihat hal ini sudah sangat jelas pimpinan KPK tidak ikut serta dalam menyusun materi pertanyaan TWK, karena sejatinya Pimpinan KPK hanya melaksanakan Undang - Undang yang di amanatkan pada No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, serta Peraturan KPK No. 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, jelas langkah Pimpinan KPK melaksanakan TWK hanya menjalankan perintah Undang - Undang

Melihat persoalan TWK hari ini sudah berakhir dan tidak terbukti ada pelanggaran paska Dewas KPK telah melakukan musyawarah dan mufakat menyimpulkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang di tuduhkan kepada pimpinan KPK mengasilkan keputusan bahwa pimpinan KPK tidak terbukti karena dasarnya tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik, melihat persoalan TWK yang sempat menjadi konsumsi publik yang di lakukan oleh sekelompok orang dengan sengaja menggiring oponi bahwa pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik itu tidak benar dan sudah terbukti keputusan Dewas KPK bahwa Ketua KPK Firli Bahuri tidak bersalah 

Oleh dari itu kami dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia ( DPP LPPI ) menyampaikan stop lah melakukan framing opini soal TWK yang tidak terbukti kebenaranya terlebih kepada pak Novel Baswedan sebagai mantan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan tudingan stigma yang buruk terhadap pimpinan KPK karena cara cara ini tidak etis di lakukan oleh sebagai senior KPK juga pak novel gagal framing TWK terhadap ketua kpk, Karena pada dasarnya TWK di jalankan Karena amanah UU Nomor 19 2019 dengan demikian sangat jelas bahwa ketua kpk firly bahuri 

menjalankan tugas dengan tegak lurus menjalankan amanat rakyat terbukti pada Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang merupakan Perintah Undang - Undang dan berjalan lancar dan tidak ada kesalahan.

melihat akan hal ini tudingan yang menyebutkan bahwa adanya ketidak profesionalan yang di lakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri serta menyebutkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku itu Merupakan pernyataan hoax dan tidak mendasar, tidak ada yang berharap pada kabar tidak lolosnya pegawai pada TWK yang di dalamnya ada pak Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya, murni berjalan dengan mekanisme yang di lakukan oleh BKN oleh sebab itu stop menggiring opini TWK untuk menjadikan alat untuk memframing Pimpinan KPK 

Kami menilai keheboan yang di lakukan oleh pak Novel Baswedan dkk yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tidak menerimah hasil TWK KPK dengan penggiringan opini terhadap pimpinan KPK dan jajaranya akan mengganggu pokus nya KPK melakukan aktivitas" kembali kami sampaikan kepada pegawai KPK yang tidak lulus TWK agar menyudahi polemik TWK & masih banyak terdapat untuk berbakti pada nusa dan bangsa di republik ini.  **

Read More

Prawita GENPPARI Kembangkan Wisata Kreatif Lansia, “TEMAN USIL

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

“ Kreativitas adalah potensi penting yang harus dikembangkan setiap saat. Baik sejak kecil, remaja, dewasa maupun lansia. Dalam konteks pendidikan, kreativitas sering diorientasikan untuk anak kecil saja. Padahal usia remaja, dewasa maupun lansia pada dasarnya harus terus kreatif, karena kreatif itu mengasyikan. Kreativitas tidak sekedar bermanfaat pada perkembangan kecerdasan, tetapi juga menjadi pondasi untuk berpikir lebih baik, bisa lebih produktif, lebih kritis dalam menyelesaikan masalah, kesempatan untuk menemukan berbagai hal baru, serta tentu bisa mendatangkan kebahagiaan dan kesehatan “, ujar Ketua Umum Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Bandung.

Hal tersebut ia sampaikan ketika sedang melakukan bimbingan wisata kreatif lansia “Taman Bermain Usia Lanjut atau disingkat TEMAN USIL”. Menurutnya Teman Usil bisa menjadi salah satu model dalam pengembangan wisata lansia dengan merangsang aktivitas yang menuntut kreativitas ringan.

Jika kreativitasnya tidak dikembangkan, maka kecerdasan dan kelancaran berpikir bisa terganggu, yang tentu akhirnya akan berdampak pada kesehatan dan kebahagiaannya. Itu sebabnya salah satu program Prawita GENPPARI adalah TEMAN USIL untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan para lansia tadi. Salah satunya dilibatkan dalam kegiatan kreatif untuk membuat tempat sauna rempah – rempah dari bahan – bahan yang sederhana sekali.

Ada banyak manfaat kreativitas bagi lansia. Kreativitas akan membuat para lansia tetap produktif karena saat mereka berkreasi, akan terdorong untuk mengeksplorasi hal-hal baru serta memikirkan berbagai ide yang belum pernah terpikir sebelumnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu.

 Sebuah penelitian di Amerika juga mengatakan bahwa memiliki jiwa kreatif ternyata berdampak positif untuk kesehatan mental seseorang. Saat melakukan stimulasi terhadap kreativitas, setiap peserta akan diajak untuk berpikir, berimajinasi, dan memiliki kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan solusi saat menyelesaikan suatu masalah.  

Kemudian Dede juga menjelaskan bahwa memiliki tubuh yang bugar hingga lanjut usia merupakan harapan dan impian sebagian besar orang. Namun, agar bisa hidup sehat lebih lama, para lanjut usia atau lansia juga perlu merasa bahagia. Pasalnya, kesehatan dan kebahagiaan saling terkait.

Pada setiap tingkatan usia, setiap orang pasti menemukan tantangan tersendiri dalam menjalani hidup, tetapi mendapatkan kebahagiaan sering kali menjadi salah satu hal yang paling menantang untuk segala kalangan usia. Oleh karenanya jika saat ini kreativitas lebih banyak diarahkan pada anak di usia dini, sebenarnya kretaivitas pun bisa dilatihkan secara berkesinambungan untuk para lansia agar tetap sehat dan bahagia. Ujarnya.

Rasa bahagia dan kesehatan adalah dua hal yang saling berkaitan. Ini artinya, saat seorang lansia merasa bahagia, ia cenderung memiliki fisik yang sehat, dan begitu pula sebaliknya. Tak hanya itu, lansia yang bahagia menunjukkan kesehatan mentalnya juga terjaga.

Memang ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penghambat kebahagiaan para lansia, misalnya seperti masalah kesehatan, rasa kesepian, merasa tidak memiliki tujuan hidup, takut dengan kematian atau kehilangan orang terdekatnya. Semakin bertambah usia lansia, semakin banyak pula teman, keluarga, hingga pasangan yang pergi meninggal dunia. Orang-orang yang dahulunya hidup dan berjuang bersamanya kini satu persatu telah tiada. Hal tersebut bisa memicu rasa kehilangan, kesepian, hingga depresi.

Dengan demikian maka hal yang perlu diketahui adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan lansia agar merasa bahagia, seperti memfokuskan diri pada hal yang bisa dilakukan, menjalin hubungan baik dengan orang lain, mengikuti kegiatan sukarelawan, dan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tak hanya berlaku bagi yang masih berada pada usia produktif saja, akan tetapi pola ini juga baik untuk diterapkan oleh para lansia. Apalagi, jika para lansia ingin merasa lebih sehat dan bahagia.

“ Hal – hal yang perlu diketahui bersama adalah bahwa fungsi tubuh akan menurun seiring bertambahnya usia. Proses penuaan umumnya berawal dari munculnya keriput, kemudian secara perlahan sistem kekebalan tubuh mulai melemah, sehingga lebih mudah terkena penyakit.

Namun, tidak perlu khawatir karena penuaan memang tidak bisa dihentikan tapi bisa diperlambat. Meski sudah memasuki usia 60-an, sebenarnya para lansia masih tetap bisa hidup dengan sehat dan bugar. Oleh karenanya Prawita GENPPARI terus berkreasi, mengolah ide dan rasa untuk mengungkapkan kasih sayang kepada para lansia dengan tetap kreatif dalam aktivitas – aktivitas yang beragam dan bermanfaat. Misalnya pembuatan tempat sauna rempah – rempah yang sederhana ini, disamping bermanfaat buat merangsang kreativitas juga hasilnya bagus untuk menikmati mandi uap “, pungkas Dede menutup percakapan. **

Read More

Tiga Pilar Kamtibmas Kabupaten Kutai Kartanegara Kunjungan di PT Murni Gas Raya

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Tiga Pilar Kamtibmas di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan kunjungan lapangan di PT. Murni Gas Raya Km. 11 Loa Janan, Desa Purwajaya, Rt. 18, pada hari Selasa (27/07/2021).

DIkesempatan tersebut Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah bersama Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama dan Dandim 0906 Kutai Kartanegata Letkol Inf. Charles Alling berkunjung ke PT. Murni Gas Raya dalam rangka pengecekan dan pemantauan produksi liquid Oksigen sebagai bahan baku gas Oksigen.

Kunjungan kerja 3 pilar kamtibmas Kabupaten Kutai Kartanegara ini disambut oleh manager PT. Murni Gas Raya Bpk. Peki Gozali beserta stafnya.

Permintaan gas oksigen yang meningkat di kalangan masyarakat membuat Bupati, Kapolres dan Dandim untuk meninjau langsung proses produksi liquid oksigen yang mana dalam keadaan aman sebagai bahan baku gas oksigen.

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama mengatakan bahwa PT. Murni Gas Raya ini memproduksi liquid nitrogen dan liquid oksigen dengan produksi rata-rata 16 ton/ 4 hari.

"Untuk kebutuhan produksi sendiri masih dalam keadaan aman, Namun dalam hal ini PT. Murni Gas Raya tidak melayani pengisian tabung gas oksigen, dalam artian disini hanya memproduksinya," jelasnya AKBP Arwin Amrih Wientama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Kesehatan Bapak Supriadi, Kabag Ops Polres Kutai Kartanegara AKP M. Aldy Harjasatya, Kapolsek Loa Janan IPTU Aksarudin Adam, Camat Loa Janan Bapak Muhaji dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Johansyah. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Rutan Kelas I Labuhan Deli Berkomitmen Menuju WBK Dan WBBM

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Labuhan Deli Kota Medan berkomitmen dalam memastikan untuk bersih dari pungli dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian disampaikan Kepala Rutan Labuhan Deli Nimrot Sihotang Amd IP SH. MH kepada awak media, Senin (26/7/2021) pada saat kegiatan silaturahmi awak media dengan kepala rutan di Labuhan Deli.

Nimrot Sihotang mengatakan, dalam menerapkan WBK dan WBBM dilakukan pemantauan secara ketat kepada seluruh pegawai Rutan Kelas l Labuhan Deli agar tidak melakukan pungli kepada keluarga Binaan.

“Kami berupaya sekeras mungkin memastikan dan memantau pegawai Rutan agar jangan sampai terjadi kegiatan pungli di wilayah binaan Rutan Kelas Labuhan Deli yang saya pimpin ini. Ini komitmen kami agar dapat terwujud WBK dan WBBM”, ungkap Kepala Rutan.

Pantauan Wartawan di Rutan labuhan Deli terlihat beberapa keluarga dari warga binaan membawa bungkusan ke dalam Rutan untuk dititipkan kepada petugas jaga. Penitipan makanan dan uang diberlakukan sejak virus Corona melanda. Warga binaan dilarang keras tatap muka,kita juga memfasilitasi pengunjung dengan melakukan video call antara warga binaan dengan keluarganya demi menjaga dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona covid-19.

Dikatakan Karutan Labuhan Deli Nimrot, titipan ini nantinya kan disampaikan langsung ke warga binaan melalui petugas jaga/piket. Titipan tersebut dicatat oleh petugas jaga agar tidak tertukar oleh warga binaan lainnya.

Sebelum titipan diserahkan ke warga binaan, petugas jaga mengecek terlebih dahulu titipan tersebut untuk menjaga keamanan warga binaan di dalam. Seperti odol dimasukan kedalam plastik, sikat gigi wajib gagangnya dipotong, setiap benda yang dapat membahayakan tidak di perbolehkan masuk ke dalam rutan, pungkas Nimrot.

“Ini upaya kami agar kegiatan pungli tidak terjadi, dan saya bersama KPR terus melakukan pengawasan secara ketat kepada anggota di lapangan. Dan kami tetap selalu berupaya mewujudkan program WBK dan WBBM di Rutan Labuhan Deli ini”, Ujar Kepala Rutan Labuhan Deli.

Lanjut,Karutan Labuhan Deli Juga mengatakan pihak Rutan Juga memberdayakan warga binaan rutan Labuhan Deli dengan bercocok tanam jagung,membuat kerajinan tangan seperti membuat Detergent cair,menjahit,serta masih banyak lagi.tutup Karutan. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

BUMN Ekosistem Pariwisata Hadirkan Layanan Terintegrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sektor penerbangan udara nasional berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Sejalan dengan hal tersebut, stakeholder penerbangan berkomitmen selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi guna mewujudkan penerbangan yang aman dari COVID-19. 

Sebagai bagian upaya memperkuat protokol kesehatan di tengah pandemi, pada hari ini sembilan perusahaan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memberikan layanan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. 

“Kolaborasi dalam memberikan layanan terintegrasi ini dilakukan oleh sembilan perusahaan yang merupakan anak usaha dari BUMN Ekosistem Pariwisata, yang nantinya menjadi anggota Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung,” ujar Direktur Project Management Office (PMO) Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung Edwin Hidayat Abdullah.

Sembilan perusahaan yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Usaha Pada Sub Cluster Customer Experience pada hari ini, 26 Juli 2021, adalah: 

- PT Angkasa Pura Suports, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)

- PT Angkasa Pura Solusi, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

- PT Aero Systems Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)

- PT Angkasa Pura Hotel, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)

- PT Gapura Angkasa, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

- PT Angkasa Pura Logistik, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)

- PT Angkasa Pura Kargo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

- PT Aerojasa Cargo, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)

- PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

Melalui MoU yang telah ditandatangani maka sembilan perusahaan ini akan membahas mengenai layanan terintegrasi yang sebagian besar diberikan di bandara. 

“Layanan terintegrasi ini mencakup Personal Assistance di bandara, lalu Baggage Delivery, Parkir Inap, Lounge, layanan terkait Hospitality seperti hotel. Layanan terintegrasi ini akan diberikan dengan berbasis teknologi informasi,” ujar Edwin.

Edwin menambahkan, “Melalui layanan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi kami harapkan layanan di bandara dapat semakin baik dan lancar di tengah pandemi, calon penumpang pesawat bisa merencanakan optimal layanan apa saja yang dibutuhkan, kemudian juga memperkecil potensi antrean di terminal penumpang, memperluas layanan touchless, sehingga hal-hal tersebut bisa berdampak pada semakin ketatnya protokol kesehatan di sektor penerbangan nasional.”

Adapun layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang nantinya dihadirkan oleh sembilan perusahaan itu mencakup Personal Assistance di bandara, lalu Baggage Delivery, Parkir Inap, Lounge, dan layanan terkait Hospitality seperti hotel.

Calon penumpang pesawat dapat lebih mudah mendapatkan layanan, misalnya cukup dengan satu langkah pemesanan maka pelaku perjalanan bisa mereservasi parkir inap di bandara AP II, kemudian mendapat asistensi personal dan lounge di bandara AP II, kemudian menginap di hotel yang dikelola AP I, serta mendapatkan jasa pengiriman bagasi dari Garuda Indonesia. 

Di samping itu, layanan terintegrasi ini diharapkan dapat mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. 

“Ini akan memberikan seamless journey experience bagi penumpang pesawat terlebih bagi mereka yang bertujuan berwisata pasca pandemi serta meningkatkan customer experience, sekaligus memperkuat protokol kesehatan,” jelas Edwin.

Diharapkan layanan ini juga dapat meningkatkan daya saing sektor penerbangan dan pariwisata di Indonesia. 

*BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung*

Adapun saat ini pembentukan BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung tengah dalam tahap finalisasi. 

Seperti diketahui, BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung akan beranggotakan tujuh perusahaan yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero) dan PT PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero).

PT Survei Udara Penas (Persero) akan menjadi induk holding, di mana saat ini nama perusahaan tersebut dalam proses berganti nama menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Holding merupakan inisiatif Menteri BUMN sebagai pemegang saham dan Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan holding. (Arianto)

Read More

PBNU: Presiden Tidak Bisa Dijatuhkan Karena Alasan Penanganan Covid

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyusul munculnya provokasi di media sosial yang menggalang aksi demo memprotes kepemimpinan Jokowi, Ketua Umum PBNU menegaskan Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan penanganan Covid 19. Alasannya, Presiden tidak melakukan pelanggaran hukum dan terbukti justru berusaha keras mengatasi pandemi covid. 

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit, ketika punya presiden Gus Dur, dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas” ujar Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj saat menghadiri dialog virtual bersama Menko Polhukam, Mahfud MD terkait penanganan Covid-19. Senin (26/07)

KH. Said Aqil Siradj menegaskan, warga NU tidak akan melengserkan pemerintahan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas.

“Pelengseran Gus Dur itu jadi catatan yang sangat pahit bagi warga NU yang tidak mungkin warga NU akan melakukan itu. Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu, kecuali kalau ada pelanggaran jelas melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Kyai Said, sapaan akrab Ketua Umum PBNU ini. 

Menurutnya, saat ini sudah mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan menteri-menterinya. 

"Sekarang ini sudah mulai ada Gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan pak Jokowi dan Menteri-menterinya, yang sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita system presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," tegas Kyai Said.

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, membenarkan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid 19 karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah insyaallah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan covid 19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," papar Mahfud.

Dalam dialog yang berlangsung khidmat ini, Kyai Said menambahkan, kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang sempat menerpa salah satu menteri Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, harus diakui berdampak terhadap memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Betapa berat beban pemerintah, saya ngerti, saya tahu, tapi betapa sakitnya rakyat juga ketika Bansos di korupsi. Ketika seorang Menteri tega-teganya korupsi Bansos wabah ini, masyaallah ini merupakan tamparan yang sangat menyakitkan sekali. Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar Covid, malah bansos di korupsi," keluh Kyai Said. 

Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, Menko Polhukam mengajak seluruh tokoh-tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat, bahwa covid adalah nyata dan perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta mengikuti vaksinasi.

"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk Satgas Covid, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan diusahakan untuk bisa Herd Immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama. Usulan-usulannya sudah kami catat," ujar Mahfud MD.

Hadir dalam dialog virtual ini, Menko Polhukam Mahfud MD didampingi seluruh pejabat eselon yakni para deputi, staf ahli dan staf khusus. Sementara Ketum PBNU didampingi Sekjen Helmy Faishal, Wakil Sekjen, dan Ketua PBNU, Robikin Emhas. (Arianto)

Read More

BPKK DPW Partai PKS Riau Kunjungi Ketua DPC HNSI Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Nita Ariani S.Kep,Ns.M.Kep selaku ketua DPC HNSI Dumai didampingi jajaran pengurus menerima kunjungan Rombongan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Propinsi Riau, di antara nya adalah Kabid BPKK DPW Partai PKS, kasmidar, S.Pd. Sekbid BPKK DPW Partai PKS, Hj. Erlinda husein, SE.Ak, Deputi KK Partai PKS, drg. Fatimah, Deputi KPAK Partai PKS, Salmah murad, ST, Sekretaris Deputi PKAP, Sri Yuliana Mandasari, Amd. Keb, Kabid BPKK DPD Partai PKS, Purwini, Sekbid BPKK DPD Partai PKS, Mira Rosida A.Md dan Ketua Biro HKP Partai PKS, Nia Kurnianingsih S.Sy pada Minggu (25/07) di kantor DPC HNSI Dumai. 

Adapun, kunjungan rombongan BPKK DPW Partai PKS Propinsi Riau ke kantor Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Dumai tersebut merupakan sebuah titik mula menjalin kerjasama dan silaturahim dalam hal kebaikan bersama yang dikoordinasikan di tengah-tengah kaum perempuan

Asal tahu saja, Nita Ariani, Ketua DPC HNSI Dumai yang juga mengambil peran sebagai organisasi HNSI lebih difokuskan pada perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga adanya organisasi ini nelayan mempunyai wadah aspirasi serta dapat menyampaikan bentuk keluhan mereka terhadap lingkungan laut Dumai.

Selain itu, Silaturahim ini berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keakraban di kantor DPC HNSI Dumai.

"Ibu Nita Ariani mengurus kepentingan orang banyak dalam artian nelayan, advokasi, semua orang tidak bisa melakukan nya, makanya saya katakan tadi ibu menjadi Ketua Himpunan nelayan ini karena ada panggilan hati," kata Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Riau, Kasmidar.

Dalam acara tersebut, Ketua DPC HNSI Dumai, ibu Nita Ariani menyampaikan terima kasih atas kunjungan rombongan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS Propinsi Riau

"Saya atas nama pengurus DPC HNSI Kota Dumai sangat berterima kasih atas kunjungan serta silaturahmi yang dilakukan oleh rombongan BPKK DPW Partai PKS Propinsi Riau. Banyak hal yang kita bicarakan, minimal kegiatan ini jadi momentum yang dapat membawa hal positif bagi kemajuan Himpunan Nelayan Kota Dumai ke depan," ujarnya. (Arianto)

Read More

Kekerasan Terhadap Wartawan Kembali Terjadi, Seorang Wartawan Disiram Air Keras

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Medan- Seorang wartawan salah satu media online di kota Medan, bernama Persada Sembiring jadi korban penyiraman air keras oleh seseorang di Jalan Jamin Ginting, persisnya di simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Minggu (25/7/2021) malam.

Kejadian tersebut diketahui, pada saat seorang temanya yang juga wartawan online di telp oleh korban ( persada ) dengan mengatakan bahwa ia disiram air keras oleh orang yang tak dikenal disimpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan.

Saat ini korban sudah dibawa ke IGD RS Adam Malik dan sudah mendapatkan perawatan medis.

Belum diketahui secara pasti apa sebabnya korban disiram air keras.

PS. Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Martua Manik saat dikonfirmasi via pesan what's (25/7) malam membenarkan kejadian ini.

"Benar bang, si Persada korbanya, saat ini kasusnya lagi diselidiki oleh Polsek Medan Tuntungan dan Pidum Satreskrim Polrestabes Medan. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

Jadi Penyebar Fitnah, Ketum PPWI Prihatin Terhadap Media-media Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengatakan amat prihatin dan menyayangkan atas perilaku beberapa media nasional yang sering “terciduk” menjadi penyebar berita bohong dan fitnah. Hal ini disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menanggapi beredarnya informasi di beberapa media terkait tudingan miring terhadap sejumlah wartawan yang meliput acara vaksinasi di Kampus Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun, Jakarta Timur pada Sabtu, 24 Juli 2021 kemarin.

“Saya turut bersimpati atas nasib kawan-kawan wartawan yang dituding dan dilecehkan oleh oknum wartawan Miftahul Munir yang menulis di media itu. Saya amat prihatin dan menyayangkan hal itu terjadi, dan berdasarkan catatan saya media-media itu sudah sering menyebarkan berita bohong, dusta, hoaks dan fitnah,” ungkap Wilson Lalengke kepada sejumlah wartawan yang menyambangi kantornya di Sekretariat Nasional PPWI, Slipi-29, Jakarta Barat, Minggu, 25 Juli 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dua hari ini beredar berita di media viva.co.id [1], wartakotalive.com [2], dan tribunnews.com [3] yang mendiskreditkan beberapa wartawan. Judul beritanya sangat tendensius, dengan mengatakan sejumlah orang yang mengaku wartawan mengambil sembako yang diperuntukan bagi peserta vaksinasi di Universitas Ibu Chaldun.

“Judul beritanya itu melecehkan sekali, ditulisnya ‘Sekelompok Orang Mengaku Wartawan Ambil Sembako untuk Peserta Vaksinasi di Pulogadung’. Ini wartawan dapat informasinya dari mana?” keluh Deva, wartawan media online Figurnews.Com yang berpusat di Padang saat temu audiensi dengan Ketum PPWI Wilson Lalengke, Minggu, 25 Juli 2021.

Berita yang ditulis oleh oknum wartawan wartakotalive.com, Miftahul Munir, dan disadur oleh media tribunnews.com dan viva.co.id itu sama sekali tidak berdasar alias bohong besar. Diduga kuat, sang oknum wartawan itu hanya melihat kejadian dari kejauhan dan mengarang cerita menurut persepsinya sendiri. Suatu hal yang sangat dilarang dalam dunia jurnalisme.

“Oknum ini tidak melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait seperti panitia, petugas vaksinasi, dan atau aparat keamanan yang bertugas di lokasi kejadian. Oknum wartawan seperti saudara Munir itu sangat berbahaya jika dibiarkan terus beraktivitas dalam dunia pemberitaan, karena akan mendistorsi ruang pemberitaan dengan berita-berita sampah yang bersifat fitnah sana, fitnah sini. Itu berbahaya sekali,” jelas Lalengke usai menelepon Ketua Panitia kegiatan vaksinasi Universitas Ibnu Chaldun, Ibrahim, dan aparat kepolisian yang bertugas saat kejadian, Bli Ketut.

Dalam penjelasannya kepada Ketum PPWI, Ibrahim justru menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wartawan yang sudah membantu meliput dan menyebarluaskan informasi tentang kegiatan vaksinasi di kampusnya bekerjasama dengan Polres Jakarta Timur dan Satgas Covid-19. Dan, terkait tudingan pengambilan sembako yang dilakukan oleh para wartawan, Ibrahim mengatakan bahwa itu tidak benar.

“Paket sembako banyak, sehingga kami membagikan kepada teman-teman wartawan itu, jadi bukan mereka mengambilnya, tapi panitia memberikannya, karena paket sembakonya banyak sekali lebihnya. Hingga acara vaksinasi selesai, paket sembakonya masih banyak,” jelas Ibrahim.

Ketika ditanyakan tentang apakah ada panitia atau warga yang mengeluh kepada oknum wartawan dari warta kota terkait pemberian paket sembako kepada wartawan, Ibrahim menampik keras pertanyaan itu dan menjawab bahwa pihaknya justru sangat berterima kasih kepada para wartawan. Panitia memberikan paket sembako kepada para wartawan yang datang meliput karena jumlah paketnya sangat banyak dan berlebih jika hanya untuk para peserta vaksinasi.

Oleh karena itu, aku Ibrahim, dia heran saat membaca berita bohong yang ditulis oknum wartawan Miftahul Munir dari media warta kota tersebut. “Mungkin hal ini terjadi karena media dengan media saling menjatuhkan satu dengan lainnya,” aku Ibrahim menjawab pertanyaan mengapa bisa muncul pemberitaan fitnah seperti yang dimuat di tiga media tersebut.

Sementara itu, ketika Ketum PPWI Wilson Lalengke mengkonfirmasi pemberitaan bohong itu ke penulisnya, oknum wartawan Miftahul Munir mengatakan bahwa dirinya menulis berdasarkan fakta. “Mereka bukan wartawan karena mereka tidak terdaftar di Dewan Pers,” kata oknum yang sehari-hari disapa Munir itu.

Dari jawaban Munir tersebut, Wilson Lalengke akhirnya berkesimpulan bahwa oknum wartawan warta kota itu adalah salah satu contoh wartawan korban cuci otak lembaga Dewan Pers. Ia sangat menyayangkan adanya oknum semacam Munir ini yang tidak memahami perundang-undangan namun dengan sombong mendiskreditkan wartawan media lainnya karena terhasut oleh pemikiran sesat Dewan Pers.

“Saran saya, Munir baca dan pahami baik-baik Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sejak kapan Dewan Pers diberi kewenangan menjadi lembaga yang berfungsi memberi lisensi atau cap “wartawan” dan “bukan wartawan” kepada seseorang?” kata lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, ini kepada oknum wartawan Munir melalui telepon selulernya saat melakukan konfirmasi atas berita yang ditulisnya itu.

Atas munculnya fenomena Munir Pembohong ini, Lalengke mengharapkan agar manajemen media tempat yang bersangkutan bekerja semestinya melakukan evaluasi, seleksi, dan pembinaan yang benar terhadap para wartawannya. Hanya dengan mempekerjakan wartawan yang jujur, memberitakan hanya informasi yang benar dan sesuai fakta lapangan, jagad pemberitaan di tanah air dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

Pada akhir penyampaiannya kepada para wartawan yang datang ke kantornya, Ketum PPWI itu memberikan wejangan agar teman-teman jurnalis terus meningkatkan kualitas karya tulisnya. “Dan paling penting adalah beritakanlah hanya kebenaran dan fakta lapangan, bukan berita bohong, dusta, dan fitnah seperti yang dilakukan oknum wartawan bernama Munir itu,” tegas Lalengke menghakhiri pesannya. (Arianto)

Read More

Tokoh Lintas Agama Jabar Tawarkan Gereja Dan Ponpes Jadi Sentra Vaksinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, dan pimpinan serta tokoh lintas agama se-Jawa Barat (Jabar) secara virtual, Minggu (25/7). 

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala BNPB, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan puluhan pemimpin ormas lintas keagamaan ini, Mahfud menegaskan, pemerintah telah berusaha maksimal menangani sektor kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi Pandemi Covid-19. 

"Pemerintah sudah berusaha maksimal. Kita di awal kesulitan masker, obat, APD. Kini obat, vaksin, APD, masker, sudah merata. Itu langkah pemerintah. Kemudian di sektor ekonomi, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah. Ada bansos, bantuan langsung tunai, kredit tanpa bunga, semua disalurkan," paparnya. 

Karena itulah, lanjut Mahfud, pemerintah meminta kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes dan mendukung program vaksinasi. 

"Mohon para tokoh bantu pemerintah. Megingatkan umat, gembala, dan santri masing-masing di Jawa Barat. Kampanye protokol kesehatan. Ajak umat vaksinasi. Pemerintah silakan dikritik," ajaknya. 

Mendengar paparan Mahfud MD, sebagian besar perwakilan tokoh lintas agama dan ormas mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah pimpinan pondok pesantren dan pimpinan gereja, siap membantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dalam menyukseskan program vaksinasi. 

Yakni dengan mengizinkan gedung dan halaman ponpes, maupun tempat ibadah yang dalam pelaksanaan PPKM tidak dapat dipergunakan, dialihfungsikan menjadi tempat perawatan isolasi mandiri (Isoman) bagi pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. 

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat Muhammad Najib menyebut, masjid yang semula menjadi sektor yang harus ditutup, agar bisa dimanfaatkan sebagai pusat sosialisasi, edukasi, pelatihan, hingga pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya. 

"Jadi Covid health and care pandemic. Jadi masjid difungsikan seperti itu. Masjid bisa dikelola oleh warga di lingkungan masjid. Semua warga yang terkonfirmasi, ditangani langsung oleh warga. Apakah pengobatannya, atau juga termasuk kalo memungkinkan itu (masjid) untuk isoman dan vaksinasi," kata Najib. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Bambang Widjaja yang mengatakan, gereja sangat bisa dilibatkan pemerintah untuk merawat pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. Apalagi, kata dia, selama ini gereja-gereja di Jawa Barat juga memberlakukan ibadah secara daring. Bukan hanya gedung gereja, kata dia, tempat tinggal para pendeta misalnya, dapat dijadikan sebagai tempat isoman. 

"Karena itu, dimungkinkan. Dan kami berpikir daripada gedung-gedung gereja itu tak terpakai, lebih baik itu digunakan sebagai tempat isoman atau vaksinasi. Hanya perlu petunjuk yang lebih jelas arahan teknis supaya penggunaan tempat itu dapat dukungan dari Dinkes dan Puskesmas setempat. Sehingga kita bersama-sama masyarakat mencoba menanggulangi situasi yang gawat darurat ini," sebutnya. 

Serupa, Prof. Oman Fathurahman dari Ponpes Al-Hamidiyah Depok juga menyatakan, pesantrennya siap jika dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19. 

"Kami siap karena gedung dan halaman memadai. Kami juga menyarankan pemerintah lebih intens melibatkan tokoh agama dan pesantren, terutama untuk melakukan kontra narasi kepada pihak yang menyebarkan hoaks terkait Covid-19," tandasnya. 

Ketut Suta Arnawa, anggota FKUB Kabupaten Bogor dari agama Hindu juga antusias dan amat setuju jika organisasi keumatan dan keagamaan dilibatkan dalam penanganan Corona, terutama dalam program vaksinasi. 

Sementara itu,  KH. Usamah Mansyur, Katib Syuriah PWNU Jabar mengajak seluruh tokoh agama mengingatkan umat mematuhi prokes dengan berbagai dalil agama. 

"Tak perlu ngotot-ngototan dan berdebat. Pake rukhsoh yang ada. Hujan badai saja boleh salat Jumat di rumah, apalagi ini pandemi Covid-19. Kita perlu bersatu dengan pemerintah menangani pandemi Covid-19," ungkapnya. (Arianto)

Read More

Nestlé Indonesia Dukung RSDC Wisma Haji Pondok Gede Hadapi Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka mendukung upaya mengatasi pandemi COVID-19 yang dilakukan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Nestlé Indonesia melalui Nestlé Cares menyalurkan bantuan dalam bentuk 45.402 produk makanan dan minuman bergizi, oxygen concentrator,  serta Alat Pelindung Diri (APD), termasuk masker, pakaian hazmat dan lainnya. 

Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni mengatakan, “Kami mengapresiasi dukungan Nestlé Indonesia kepada RSDC Wisma Haji Pondok Gede beserta tenaga kesehatan yang turut serta dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi ini. Upaya gotong royong ini akan membantu kami dalam menangani pandemi COVID-19.”

“Kami sadar bahwa pandemic COVID-19 di Indonesia hanya bisa diatasi dengan kerjasama seluruh anggota masyarakat serta pemerintah, oleh karena itu Nestlé Indonesia ikut hadir untuk bekerja sama dan memberikan bantuan kepada RSDC Wisma Haji Pondok Gede dengan harapan dapat ikut  meringankan beban tenaga dan fasilitas kesehatan serta masyarakat  yang terdampak pandemi COVID-19 secara bergotong royong,” ujar Direktur Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia, Debora R. Tjandrakusuma di Jakarta. Jum'at (23/07)

Asal tahu saja, Sejak Maret 2020, Nestlé Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai badan pemerintah, institusi kesehatan dan organisasi kemasyarakatan untuk penyaluran bantuan.  

Hingga saat ini, kata Debora, Nestlé Indonesia telah mendistribusikan lebih dari 3 juta produk makanan dan minuman bergizi, 1.6 juta APD serta kebutuhan pokok guna mendukung tenaga kesehatan dan masyarakat terdampak di 34 provinsi di Indonesia. 

Pada Juli 2021, lanjutnya, Nestlé Indonesia juga mulai melaksanakan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk karyawan guna mendukung pemerintah dalam mencapai target vaksinasi COVID-19 nasional.

Debora menambahkan, Di samping dukungan kami pada tenaga kerja kesehatan dan komunitas terdampak, kami juga ikut mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga keberlangsungan produksi dan distribusi produk makanan dan minuman bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta berpartisipasi dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

"Harapannya, dapat membantu menyukseskan upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah, serta memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para karyawan kami, sehingga lini produksi dapat tetap berjalan baik, yang membantu menjamin tersedianya produk-produk kami untuk para konsumen," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Polri Imbau Masyarakat Tidak Terhasut Ajakan Aksi Unjuk Rasa Tanggal 24 Juli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tak terhasut dengan ajakan aksi unjuk rasa serentak di media sosial (medsos) pada tanggal 24 Juli 2021. Pasalnya ajak itu berpotensi terjadi kerumunan dan akan menambah penularan Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini jumlah Covid-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan virus corona.

“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi,” kata Irjen Argo Yuwono, Jumat (23/7/2021).

Jenderal bintang dua itu menyebut, saat situasi seperti ini penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring. “Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online,” ujar Argo.

Dia mengatakan, aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. “Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” ucap Argo.

Diketahui, beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain.

Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan ataupun kelompok.

(Arianto)

Read More

Hari Anak Nasional 2021, Ketua KPK H. Firli Bahuri ; Momentum Bentengi Penerus Bangsa Dengan Nilai-Nilai ANTIKORUPSI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Satu hari yang lalu kemarin, Jum'at 23 Juli, para orang tua dan anak-anak Indonesia, kembali memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2021, dimana tema besar 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' yang diusung dalam peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat anak-anak adalah generasi penentu arah, tujuan dan kemajuan bangsa kita. 

Melindungi anak-anak, sejatinya bukan hanya tugas para orang tua dan keluarganya semata, melainkan kewajiban segenap eksponen masyarakat di republik ini, dalam bingkai besar keluarga sebangsa dan setanah air. 

Setiap elemen bangsa seyogianya mengambil peran dalam proses 'asah asih asuh' anak-anak generasi masa depan bangsa, agar mereka tidak terpengaruh dan siap menghadapi ragam persoalan bangsa, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di negeri ini, Demikian dituturkan ketua KPK H. Firli Bahuri, sabtu 24/07 pagi.

Ketua KPK mengungkap bahwa dalam pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar Kamis siang (22/7), KPK dan BNPT memiliki kesamaan presepsi, visi dan misi terkait cara memerangi 3 musuh utama NKRI yakni Korupsi, Terorisme dan Radikalisme serta Narkotika; yaitu dengan memberikan asupan nilai-nilai moral, etika, agama, budaya, mental spiritual serta pendidikan kebangsaan kepada anak-anak sedini mungkin. 

"KPK menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal untuk menyemaikan nilai-nilai ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak usia dini hingga dewasa, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Peguruan Tinggi, agar tumbuh dan terbentuk karakter kuat serta integritas dalam diri setiap anak bangsa di republik ini, agar tidak terpengaruh korupsi maupun perilaku koruptif yang masih dianggap laten," ujar Firli.

Maka, penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sedini mungkin kepada anak-anak, agar mereka dapat jelas melihat kelam dan sesatnya jalan korupsi dibalik tebalnya kabut surga fatamorgana.

"Dengan selalu menjaga, merawat serta menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sejak usia dini hingga dewasa, Insya Allah generasi masa depan kita akan memiliki paradigma baru dalam memandang korupsi sebagai perbuatan terhina, aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa dan dosanya (korupsi) harus ditanggung dunia akhirat," terangnya.

Jika dicermati secara utuh dalam kontek membangun dan membentuk anak-anak ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan kuat karakter yang berkesinambungan dan konsisten diterapkan sejak dini, mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri anak-anak bangsa. 

Anak-anak sebagai bagian dari elemen masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya dan kultur masyarakat Indonesia, agar tak lagi melihat korupsi sebagai hal biasa yang dilakukan dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di republik ini. 

Anak-anak yang memiliki Ruh ANTIKORUPSI dalam jiwa dan raganya, memiliki peran sentral membangun budaya ANTIKORUPSI, dengan menjadi influencer ANTIKORUPSI untuk mempengaruhi keluarga, teman, sahabat, lingkungan sekitar hingga orang-orang yang baru dikenalnya agar meninggalkan perilaku koruptif, akar dari korupsi di NKRI. 

Jelas sudah, jika ingin maju, negeri ini memerlukan anak-anak bangsa yang memiliki karakter kuat, taat agama dan menjunjung tinggi integritas serta nilai-nilai ANTIKORUPSI, agar terjadi pergeseran paradigma dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, untuk melahirkan tatanan sosial dan kultur baru, budaya ANTIKORUPSI, Ungkap Ketua KPK.

Selanjutnya, Ketua KPK juga mengatakan bahwa kita harus memberikan pemahaman utuh kepada anak-anak bangsa sedari dini, bahwasanya korupsi bukanlah bagian dari budaya, warisan leluhur, tradisi dan kultur bangsa Indonesia. Korupsi adalah peninggalan ajaran sesat, yang menyesatkan arah dan tujuan berbangsa dan negara di republik ini. 

Memberikan pemahaman utuh tersebut merupakan bagian dari langkah efektif Pencegahan Korupsi KPK melakukan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu ;

Pertama, meningkatkan Integritas Penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat sehingga muncul perasaan tidak ingin korupsi (INTEGRITAS TINGGI TAK MAU KORUPSI).

Kedua, memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga sistem tidak bisa lagi dikorupsi, membangun sistem yang tidak ramah korupsi (TUTUP CELAH  SISTEM TIDAK BISA DIKORUPSI)

Ketiga, pendekatan penindakan agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi (JERA DAN TAKUT UNTUK KORUPSI). Agar strategi ini dapat dilakukan dengan baik (How to), maka KPK melakukan 3 strategi pendekatan yaitu ; Pendekatan Pendidikan Masyarakat (Public Education Approach),  Pendekatan Pencegahan (Preventif Approach) dan Pendekatan Penindakan (Law Inforcement Approach).

Selain itu, pendekatan Pendidikan Masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain ; 

- Jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

- Penyelenggara negara dan partai politik.

- Serata Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi Mind-Set dan Culture-Set segenap elemen bangsa.

"Adapun, dengan Pendekatan Pendidikan Masyarakat yang dapat mempengaruhi Mind-Set dan Cultuer-Set maka korupsi yang bisa beradaptasi, berevolusi bahkan mampu bermutasi layaknya virus Covid-19, yang menjadi pandemi di negeri ini dapat dicegah," paparnya.

Dengan demikian, "pendidikan masyarakat menjadi penting karena Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world)".

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia khususnya anak-anak generasi penerus masa depan republik ini dari ragam marabahaya, dan meridhoi segenap usaha dan upaya negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

"Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2021, mari patrikan semangat dan nilai-nilai ANTIKORUPSI kedalam jiwa, raga, hati dan pikiran anak-anak bangsa, untuk menyongsong masa depan cemerlang, yaitu: Indonesia Hebat, Indonesia Sejahtera, Indonesia Cerdas, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Adil, Aman, Damai Sentosa dengan budaya ANTIKORUPSI," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi dan PPKM, Mendagri Minta KDH Turun Langsung

Duta Nusantara Merdeka | Depok  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19-nya yang dinilai masih rendah. 

"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Mendagri mengawali pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dalam kesempatan terpisah, Jumat (23/7/2021). 

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya. 

Mendagri menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari. 

Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan, keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai ibukota negara. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya. Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di ibu kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut. 

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri saat rapat tersebut. 

Mendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). 

Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan. 

Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM. Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal. 

Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing. 

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” ujar Mendagri. 

Mendagri juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf. 

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri. 

Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM. 

"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkas Mendagri. (Arianto)

Read More

Paramita Bangun Sarana Bukukan Laba sebesar Rp43,12 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten jasa konstruksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("PBSA" atau 'Perseroan") berhasil membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp43,12 miliar hingga periode 31 Desember 2020 atau naik bila dibandingkan dengan laba Rp13,57 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Selain itu, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp552,60 miliar atau turun dari pendapatan usaha Rp607,76 miliar tahun sebelumnya," kata Vincentius Susanto, Direktur PBSA saat Public Expose Tahunan di Jakarta. Jum'at (23)07)

Bahkan, kata Vincentius, Beban pokok turun menjadi Rp459,18 miliar dari Rp522,95 miliar dan laba bruto naik menjadi Rp93,41 miliar dari laba bruto Rp84,82 miliar.

Dari sisi aset, ujar Vincentius, total aset perseroan hingga periode 31 Desember 2020 mencapai Rp723 miliar atau turun 6,36% bila dibandingkan dengan total aset Rp665 miliar hingga periode 31 Desember 2019. 

Di tahun 2021, lanjut Vincentius, Perseroan menargetkan Pendapatan  sebesar Rp.350 miliar. "Namun, Selain menjalankan proyek konstruksi di luar main client yang selama ini dijalankan, Perseroan juga memaksimalkan anak usaha yang telah dibentuk," ucapnya.

"Asal tahu saja, Walaupun ditengah kondisi pandemic Covid-19, Perseroan  terus menjalankan proyek konstruksi yang telah diagendakan, dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.  (Arianto)

Read More