Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Tokoh Lintas Agama Jabar Tawarkan Gereja Dan Ponpes Jadi Sentra Vaksinasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, dan pimpinan serta tokoh lintas agama se-Jawa Barat (Jabar) secara virtual, Minggu (25/7). 

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala BNPB, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan puluhan pemimpin ormas lintas keagamaan ini, Mahfud menegaskan, pemerintah telah berusaha maksimal menangani sektor kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi Pandemi Covid-19. 

"Pemerintah sudah berusaha maksimal. Kita di awal kesulitan masker, obat, APD. Kini obat, vaksin, APD, masker, sudah merata. Itu langkah pemerintah. Kemudian di sektor ekonomi, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah. Ada bansos, bantuan langsung tunai, kredit tanpa bunga, semua disalurkan," paparnya. 

Karena itulah, lanjut Mahfud, pemerintah meminta kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes dan mendukung program vaksinasi. 

"Mohon para tokoh bantu pemerintah. Megingatkan umat, gembala, dan santri masing-masing di Jawa Barat. Kampanye protokol kesehatan. Ajak umat vaksinasi. Pemerintah silakan dikritik," ajaknya. 

Mendengar paparan Mahfud MD, sebagian besar perwakilan tokoh lintas agama dan ormas mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah pimpinan pondok pesantren dan pimpinan gereja, siap membantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dalam menyukseskan program vaksinasi. 

Yakni dengan mengizinkan gedung dan halaman ponpes, maupun tempat ibadah yang dalam pelaksanaan PPKM tidak dapat dipergunakan, dialihfungsikan menjadi tempat perawatan isolasi mandiri (Isoman) bagi pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. 

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat Muhammad Najib menyebut, masjid yang semula menjadi sektor yang harus ditutup, agar bisa dimanfaatkan sebagai pusat sosialisasi, edukasi, pelatihan, hingga pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya. 

"Jadi Covid health and care pandemic. Jadi masjid difungsikan seperti itu. Masjid bisa dikelola oleh warga di lingkungan masjid. Semua warga yang terkonfirmasi, ditangani langsung oleh warga. Apakah pengobatannya, atau juga termasuk kalo memungkinkan itu (masjid) untuk isoman dan vaksinasi," kata Najib. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Bambang Widjaja yang mengatakan, gereja sangat bisa dilibatkan pemerintah untuk merawat pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. Apalagi, kata dia, selama ini gereja-gereja di Jawa Barat juga memberlakukan ibadah secara daring. Bukan hanya gedung gereja, kata dia, tempat tinggal para pendeta misalnya, dapat dijadikan sebagai tempat isoman. 

"Karena itu, dimungkinkan. Dan kami berpikir daripada gedung-gedung gereja itu tak terpakai, lebih baik itu digunakan sebagai tempat isoman atau vaksinasi. Hanya perlu petunjuk yang lebih jelas arahan teknis supaya penggunaan tempat itu dapat dukungan dari Dinkes dan Puskesmas setempat. Sehingga kita bersama-sama masyarakat mencoba menanggulangi situasi yang gawat darurat ini," sebutnya. 

Serupa, Prof. Oman Fathurahman dari Ponpes Al-Hamidiyah Depok juga menyatakan, pesantrennya siap jika dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19. 

"Kami siap karena gedung dan halaman memadai. Kami juga menyarankan pemerintah lebih intens melibatkan tokoh agama dan pesantren, terutama untuk melakukan kontra narasi kepada pihak yang menyebarkan hoaks terkait Covid-19," tandasnya. 

Ketut Suta Arnawa, anggota FKUB Kabupaten Bogor dari agama Hindu juga antusias dan amat setuju jika organisasi keumatan dan keagamaan dilibatkan dalam penanganan Corona, terutama dalam program vaksinasi. 

Sementara itu,  KH. Usamah Mansyur, Katib Syuriah PWNU Jabar mengajak seluruh tokoh agama mengingatkan umat mematuhi prokes dengan berbagai dalil agama. 

"Tak perlu ngotot-ngototan dan berdebat. Pake rukhsoh yang ada. Hujan badai saja boleh salat Jumat di rumah, apalagi ini pandemi Covid-19. Kita perlu bersatu dengan pemerintah menangani pandemi Covid-19," ungkapnya. (Arianto)


Share:

Nestlé Indonesia Dukung RSDC Wisma Haji Pondok Gede Hadapi Pandemi Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka mendukung upaya mengatasi pandemi COVID-19 yang dilakukan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Nestlé Indonesia melalui Nestlé Cares menyalurkan bantuan dalam bentuk 45.402 produk makanan dan minuman bergizi, oxygen concentrator,  serta Alat Pelindung Diri (APD), termasuk masker, pakaian hazmat dan lainnya. 

Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni mengatakan, “Kami mengapresiasi dukungan Nestlé Indonesia kepada RSDC Wisma Haji Pondok Gede beserta tenaga kesehatan yang turut serta dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi ini. Upaya gotong royong ini akan membantu kami dalam menangani pandemi COVID-19.”

“Kami sadar bahwa pandemic COVID-19 di Indonesia hanya bisa diatasi dengan kerjasama seluruh anggota masyarakat serta pemerintah, oleh karena itu Nestlé Indonesia ikut hadir untuk bekerja sama dan memberikan bantuan kepada RSDC Wisma Haji Pondok Gede dengan harapan dapat ikut  meringankan beban tenaga dan fasilitas kesehatan serta masyarakat  yang terdampak pandemi COVID-19 secara bergotong royong,” ujar Direktur Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia, Debora R. Tjandrakusuma di Jakarta. Jum'at (23/07)

Asal tahu saja, Sejak Maret 2020, Nestlé Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai badan pemerintah, institusi kesehatan dan organisasi kemasyarakatan untuk penyaluran bantuan.  

Hingga saat ini, kata Debora, Nestlé Indonesia telah mendistribusikan lebih dari 3 juta produk makanan dan minuman bergizi, 1.6 juta APD serta kebutuhan pokok guna mendukung tenaga kesehatan dan masyarakat terdampak di 34 provinsi di Indonesia. 

Pada Juli 2021, lanjutnya, Nestlé Indonesia juga mulai melaksanakan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk karyawan guna mendukung pemerintah dalam mencapai target vaksinasi COVID-19 nasional.

Debora menambahkan, Di samping dukungan kami pada tenaga kerja kesehatan dan komunitas terdampak, kami juga ikut mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga keberlangsungan produksi dan distribusi produk makanan dan minuman bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta berpartisipasi dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

"Harapannya, dapat membantu menyukseskan upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah, serta memberikan rasa aman dan keselamatan bagi para karyawan kami, sehingga lini produksi dapat tetap berjalan baik, yang membantu menjamin tersedianya produk-produk kami untuk para konsumen," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Polri Imbau Masyarakat Tidak Terhasut Ajakan Aksi Unjuk Rasa Tanggal 24 Juli


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tak terhasut dengan ajakan aksi unjuk rasa serentak di media sosial (medsos) pada tanggal 24 Juli 2021. Pasalnya ajak itu berpotensi terjadi kerumunan dan akan menambah penularan Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini jumlah Covid-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan virus corona.

“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi,” kata Irjen Argo Yuwono, Jumat (23/7/2021).

Jenderal bintang dua itu menyebut, saat situasi seperti ini penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring. “Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online,” ujar Argo.

Dia mengatakan, aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. “Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” ucap Argo.

Diketahui, beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain.

Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan ataupun kelompok.
(Arianto)

Share:

Hari Anak Nasional 2021, Ketua KPK H. Firli Bahuri ; Momentum Bentengi Penerus Bangsa Dengan Nilai-Nilai ANTIKORUPSI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Satu hari yang lalu kemarin, Jum'at 23 Juli, para orang tua dan anak-anak Indonesia, kembali memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2021, dimana tema besar 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' yang diusung dalam peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat anak-anak adalah generasi penentu arah, tujuan dan kemajuan bangsa kita. 

Melindungi anak-anak, sejatinya bukan hanya tugas para orang tua dan keluarganya semata, melainkan kewajiban segenap eksponen masyarakat di republik ini, dalam bingkai besar keluarga sebangsa dan setanah air. 

Setiap elemen bangsa seyogianya mengambil peran dalam proses 'asah asih asuh' anak-anak generasi masa depan bangsa, agar mereka tidak terpengaruh dan siap menghadapi ragam persoalan bangsa, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di negeri ini, Demikian dituturkan ketua KPK H. Firli Bahuri, sabtu 24/07 pagi.

Ketua KPK mengungkap bahwa dalam pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar Kamis siang (22/7), KPK dan BNPT memiliki kesamaan presepsi, visi dan misi terkait cara memerangi 3 musuh utama NKRI yakni Korupsi, Terorisme dan Radikalisme serta Narkotika; yaitu dengan memberikan asupan nilai-nilai moral, etika, agama, budaya, mental spiritual serta pendidikan kebangsaan kepada anak-anak sedini mungkin. 

"KPK menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal untuk menyemaikan nilai-nilai ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak usia dini hingga dewasa, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Peguruan Tinggi, agar tumbuh dan terbentuk karakter kuat serta integritas dalam diri setiap anak bangsa di republik ini, agar tidak terpengaruh korupsi maupun perilaku koruptif yang masih dianggap laten," ujar Firli.

Maka, penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sedini mungkin kepada anak-anak, agar mereka dapat jelas melihat kelam dan sesatnya jalan korupsi dibalik tebalnya kabut surga fatamorgana.

"Dengan selalu menjaga, merawat serta menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sejak usia dini hingga dewasa, Insya Allah generasi masa depan kita akan memiliki paradigma baru dalam memandang korupsi sebagai perbuatan terhina, aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa dan dosanya (korupsi) harus ditanggung dunia akhirat," terangnya.

Jika dicermati secara utuh dalam kontek membangun dan membentuk anak-anak ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan kuat karakter yang berkesinambungan dan konsisten diterapkan sejak dini, mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri anak-anak bangsa. 

Anak-anak sebagai bagian dari elemen masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya dan kultur masyarakat Indonesia, agar tak lagi melihat korupsi sebagai hal biasa yang dilakukan dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di republik ini. 

Anak-anak yang memiliki Ruh ANTIKORUPSI dalam jiwa dan raganya, memiliki peran sentral membangun budaya ANTIKORUPSI, dengan menjadi influencer ANTIKORUPSI untuk mempengaruhi keluarga, teman, sahabat, lingkungan sekitar hingga orang-orang yang baru dikenalnya agar meninggalkan perilaku koruptif, akar dari korupsi di NKRI. 

Jelas sudah, jika ingin maju, negeri ini memerlukan anak-anak bangsa yang memiliki karakter kuat, taat agama dan menjunjung tinggi integritas serta nilai-nilai ANTIKORUPSI, agar terjadi pergeseran paradigma dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, untuk melahirkan tatanan sosial dan kultur baru, budaya ANTIKORUPSI, Ungkap Ketua KPK.

Selanjutnya, Ketua KPK juga mengatakan bahwa kita harus memberikan pemahaman utuh kepada anak-anak bangsa sedari dini, bahwasanya korupsi bukanlah bagian dari budaya, warisan leluhur, tradisi dan kultur bangsa Indonesia. Korupsi adalah peninggalan ajaran sesat, yang menyesatkan arah dan tujuan berbangsa dan negara di republik ini. 

Memberikan pemahaman utuh tersebut merupakan bagian dari langkah efektif Pencegahan Korupsi KPK melakukan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu ;

Pertama, meningkatkan Integritas Penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat sehingga muncul perasaan tidak ingin korupsi (INTEGRITAS TINGGI TAK MAU KORUPSI).

Kedua, memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga sistem tidak bisa lagi dikorupsi, membangun sistem yang tidak ramah korupsi (TUTUP CELAH  SISTEM TIDAK BISA DIKORUPSI)

Ketiga, pendekatan penindakan agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi (JERA DAN TAKUT UNTUK KORUPSI). Agar strategi ini dapat dilakukan dengan baik (How to), maka KPK melakukan 3 strategi pendekatan yaitu ; Pendekatan Pendidikan Masyarakat (Public Education Approach),  Pendekatan Pencegahan (Preventif Approach) dan Pendekatan Penindakan (Law Inforcement Approach).

Selain itu, pendekatan Pendidikan Masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain ; 

- Jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

- Penyelenggara negara dan partai politik.

- Serata Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi Mind-Set dan Culture-Set segenap elemen bangsa.

"Adapun, dengan Pendekatan Pendidikan Masyarakat yang dapat mempengaruhi Mind-Set dan Cultuer-Set maka korupsi yang bisa beradaptasi, berevolusi bahkan mampu bermutasi layaknya virus Covid-19, yang menjadi pandemi di negeri ini dapat dicegah," paparnya.

Dengan demikian, "pendidikan masyarakat menjadi penting karena Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world)".

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia khususnya anak-anak generasi penerus masa depan republik ini dari ragam marabahaya, dan meridhoi segenap usaha dan upaya negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

"Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2021, mari patrikan semangat dan nilai-nilai ANTIKORUPSI kedalam jiwa, raga, hati dan pikiran anak-anak bangsa, untuk menyongsong masa depan cemerlang, yaitu: Indonesia Hebat, Indonesia Sejahtera, Indonesia Cerdas, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Adil, Aman, Damai Sentosa dengan budaya ANTIKORUPSI," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi dan PPKM, Mendagri Minta KDH Turun Langsung


Duta Nusantara Merdeka | Depok  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19-nya yang dinilai masih rendah. 
"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Mendagri mengawali pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dalam kesempatan terpisah, Jumat (23/7/2021). 

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya. 

Mendagri menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari. 

Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan, keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai ibukota negara. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya. Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di ibu kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut. 

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri saat rapat tersebut. 

Mendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). 

Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan. 

Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM. Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal. 

Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing. 

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” ujar Mendagri. 

Mendagri juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf. 

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri. 

Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM. 

"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkas Mendagri. (Arianto)


Share:

Paramita Bangun Sarana Bukukan Laba sebesar Rp43,12 Miliar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Emiten jasa konstruksi PT Paramita Bangun Sarana Tbk ("PBSA" atau 'Perseroan") berhasil membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp43,12 miliar hingga periode 31 Desember 2020 atau naik bila dibandingkan dengan laba Rp13,57 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Selain itu, pendapatan usaha tercatat sebesar Rp552,60 miliar atau turun dari pendapatan usaha Rp607,76 miliar tahun sebelumnya," kata Vincentius Susanto, Direktur PBSA saat Public Expose Tahunan di Jakarta. Jum'at (23)07)

Bahkan, kata Vincentius, Beban pokok turun menjadi Rp459,18 miliar dari Rp522,95 miliar dan laba bruto naik menjadi Rp93,41 miliar dari laba bruto Rp84,82 miliar.

Dari sisi aset, ujar Vincentius, total aset perseroan hingga periode 31 Desember 2020 mencapai Rp723 miliar atau turun 6,36% bila dibandingkan dengan total aset Rp665 miliar hingga periode 31 Desember 2019. 

Di tahun 2021, lanjut Vincentius, Perseroan menargetkan Pendapatan  sebesar Rp.350 miliar. "Namun, Selain menjalankan proyek konstruksi di luar main client yang selama ini dijalankan, Perseroan juga memaksimalkan anak usaha yang telah dibentuk," ucapnya.

"Asal tahu saja, Walaupun ditengah kondisi pandemic Covid-19, Perseroan  terus menjalankan proyek konstruksi yang telah diagendakan, dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.  (Arianto)


Share:

Demi Kesejahteraan Nelayan, DPC HNSI Dumai Hadiri Rapat Koordinasi Pelayanan PPI Dumai


Duta Nusantara Merdeka | Dumai  
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Dumai, ibu Nita Ariani S.Kep,Ns.M.Kep, beserta jajaran pengurus menghadiri Rapat koordinasi Pelayanan PPI Dumai. 

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan konsolidasi Pelayanan PPI Dumai antara para nelayan dengan agen terkait persentase, utang piutang dan lainya.

Dalam arahannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengatakan, kita akan membentuk tim kecil untuk menyelesaikan dan merembukkan kembali terutama mengenai persentase, sejauh mana nelayan bisa baik dan agen juga bisa baik.

"Harapan kita, nelayan harus sejahtera," Ucap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau. Ir. H. Herman Mahmud, M.Si di kantor UPT pelabuhan perikanan Dumai. Kamis (22/07) 

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC HNSI Kota Dumai, Nita Ariani menyampaikan, Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) kota Dumai merupakan organisasi masyarakat berbasis nelayan yang telah diformalkan oleh pemerintah. 

Asal tahu saja, HNSI adalah organisasi yang bersifat profesi dan independen yang menganggap bahwa seluruh nelayan adalah anggota HNSI. Eksistensi organisasi HNSI lebih difokuskan pada perlindungan. pembinaan dan pemberdayaan. 

Adapun, kata Nita, organisasi HNSI di Kota Dumai membuat nelayan terbantu dan tertolong, sehingga adanya organisasi ini nelayan mempunyai tempat wadah aspirasi serta dapat menyampaikan bentuk keluhan mereka terhadap lingkungan laut Dumai, dimana laut Dumai wilayah zona tangkap mereka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. 

"Jadi dengan rapat koordinasi seperti ini, HNSI berkolaborasi dengan pemerintah, kedepannya mampu membangkitkan kesejahteraan nelayan yang ada di Kota Dumai," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, bapak Ir. H. Herman Mahmud, M.Si. didampingi kepala dinas perikanan dan kelautan kota Dumai bapak Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., MT beserta jajaran staff, para nelayan dan agen nelayan. (Arianto)


Share:

Mulai 21 s.d 25 Juli 2021, Aturan Syarat Perjalanan Transportasi Tetap Mengikuti Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa aturan terkait perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian mulai tanggal 21 s.d 25 Juli 2021 masih mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Mulai hari ini sampai 25 Juli 2021, aturan dari Kemenhub tentang perjalanan orang dalam negeri masih mengikuti ketentuan dari SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021 terkait dengan pembatasan masyarakat selama libur Idul Adha yang mulai berlaku pada 17 Juli s.d 25 Juli 2021,” jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, (21/7).

Adita mengatakan, menindaklanjuti SE 15 tahun 2021, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan sejumlah Surat Edaran di masing-masing moda transportasi yaitu:

SE Nomor SE 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.
SE Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
SE Nomor SE 53 Tahun 2021 merupakan Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
SE Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.
“Keempat SE tersebut sudah mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan perjalanan menggunakan transpostasi umum di semua moda, baik di moda udara, laut, darat dan kereta api dan juga untuk kendaraan pribadi,” ujar Adita.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, secara umum keempat SE tersebut mengatur syarat perjalanan baik antar kota maupun di kawasan aglomerasi. Dimana hanya masyarakat masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak seperti misalnya: pasien dengan kondisi sakit keras dan ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, serta pengantar jenazah non covid dengan jumlah pengantar maksimal 5 (lima) orang, yang diperbolehkan melakukan perjalanan.

“Bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal wajib membawa dan menunjukkan dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari Pemda setempat. Selain itu dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik. Sementara bagi masyrakat yang memiliki keperluan mendesak wajib membawa dan menujukkan surat keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari Rumah Sakit atau daerah setempat dan surat keterangan kematian,” ucap Adita.

Kemudian, untuk perjalanan antar kota/jarak jauh bagi pelaku perjalanan Jawa dan Bali di moda udara selain STRP/Surat Keterangan juga wajib menunjukan sertifikat vaskin dosis pertama, dan hasil tes PCR 2x24 jam. Untuk moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama, hasil PCR 2x24 Jam dan Rapid Tes Antigen 1x24 jam.

Sementara itu, untuk pelaku perjalanan di luar Jawa dan Bali di semua moda transportasi, tidak diwajibkan untuk mengantongi sertifikat vaksinasi namun tetap harus melampirkan STRP/Surat Keterangan, hasil keterangan negatif RC PCR Test (2x24 jam) atau negatif Rapid Tes Antigen (1x24 jam).

“Untuk pelaku perjalanan usia dibawah 18 tahun akan ada pembatasan untuk sementara. Jadi kami mengimbau untuk anak di bawah usia tersebut untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu di masa PPKM Darurat ini. Dan secara umum kami juga mengimbau agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tetap di rumah. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga diharapkan kasus harian Covid-19 di Indonesia dapat terus menurun. Dengan menurunnya kasus, mobilitas masyrakat pun akan lebih leluasa,” tegas Adita.

Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM Darurat Mengalami Penurunan Signifikan

Selama pelaksanaan Pengendalian transportasi di masa PPKM Darurat (12 Juli s.d 20 Juli 2021) maupun pengendalian transportasi di masa libur jelang Idul Adha (19 Juli s.d 25 Juli 2021), hingga hari kemarin, Selasa (20/7), dilaporkan terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan yaitu antara 30% hingga 86%.

“Jika dibandingkan mobilitas masyarakat sebelum adanya SE Satgas 14 dan 15, terjadi penurunan yang cukup signifikan di semua moda transportasi baik di darat untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum, laut, udara, dan kereta api,” ucap Adita.

Tercatat, untuk transportasi udara, jumlah pergerakan penumpang (pnp) harian di wilayah Jawa dan Bali penurunannya mencapai 80,8 persen (dari rata-rata sekitar 61 ribu pnp per hari menjadi sekitar 11 ribu pnp per hari). Sementara untuk pergerakan penumpang di wilayah luar Jawa dan Bali penurunannya mencapai 74,5 persen (dari rata-rata sekitar 63 ribu pnp menjadi sekitar 16 ribu pnp). Secara keseluruhan dari 51 Bandara yang dipantau tercatat penurunannya mencapai 77,6 persen (dari rata-rata sekitar 124 ribu pnp per hari menjadi sekitar 27 ribu pnp per hari).

Untuk moda transportasi kereta api, jumlah pergerakan penumpang harian KA Antarkota penurunannya mencapai 77 persen (dari sekitar 27 ribu pnp menjadi sekitar 6 ribu pnp). Sementara untuk pergerakan penumpang harian KA Perkotaan (non KRL Jabodetabek) penurunannya mencapai 86 persen (dari sekitar 42 ribu pnp menjadi 5 ribu pnp). Sementara, untuk pergerakan penumpang harian KRL Jabodetabek penurunannya mencapai 56 persen (dari sekitar 330 ribu pnp menjadi 145 ribu pnp). Sedangkan, untuk pergerakan penumpang harian KRL Yogya – Solo penurunannya mencapai 56 persen (dari sekitar 2500 pnp menjadi sekitar 1.100 pnp).

Untuk moda transportasi darat, pergerakan penumpang Bus harian yang berangkat di 31 Terminal Tipe A penurunannya mencapai 42,36 persen (dari sekitar 43 ribu pnp menjadi sekitar 25 ribu pnp). Sementara untuk angkutan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni penurunannya mencapai 42 persen (dari sekitar 46 ribu pnp menjadi sekitar 27 ribu pnp) dan di lintas Ketapang-Gilimanuk penurunannya mencapai 52 persen (dari sekitar 20 ribu pnp menjadi sekitar 9 ribu pnp).

Sedangkan untuk kendaraan pribadi, dari pantauan lalu lintas kendaraan di 4 (empat ) ruas jalan tol yaitu, Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi, tercatat volume lalu lintas yang ke arah luar Jabodetabek penurunannya mencapai 30 persen (dari sekitar 119 ribu kendaraan menjadi sekitar 84 ribu kendaraan), sementara yang masuk ke arah Jabodetabek penurunannya mencapai 33 persen (dari sekitar 123 ribu kendaraan menjadi sekitar 83 ribu kendaraan).

Untuk transportasi laut, jumlah pergerakan penumpang kapal di wilayah Jawa dan Bali mengalami penurunan 30,3 persen (dari rata-rata per hari 1.935 penumpang menjadi rata-rata per hari 1.348 penumpang). (Arianto)


Share:

Tekan Penyebaran Covid 19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk PPKM Darurat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pemerintah menggunakan dana desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, dana desa yang digunakan untuk kegiatan PPKM di desa mencapai Rp4,01 Triliun.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

"Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk kegiatan ini (PPKM). Pendamping desa dalam hal ini, mendampingi musyawarah desa agar dana desa yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan," ujar Halim Iskandar.

Per tanggal 19 Juli 2021, dana desa telah cair sebanyak Rp30,31 Triliun kepada 70.315 desa atau setara dengan 94 persen desa.

Halim Iskandar mengatakan, dana desa tersebut dimaksimalkan untuk tiga hal, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT); kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan kegiatan Desa Lawan Covid 19.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tiga hal utama penggunaan dana desa tersebut adalah upaya untuk dapat menekan penyebaran covid 19 di desa, sekaligus memastikan warga desa terdampak covid 19 terbantu secara ekonomi.

"Saya ingatkan betul kepada seluruh desa, bahwa dana desa ini adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dan APBN hari ini fokus untuk penanganan covid 19," tegas Gus Halim

Di sisi lain, Gus Halim juga mengingatkan seluruh pendamping desa untuk terus mendampingi desa terkait penganggaran dan pelaksanaan program dana desa, pelaksanaan pos jaga desa, pemantauan ruang isolasi desa, hingga proses vaksinasi warga desa.

"Jangan lupa kepada pendamping desa bersama-sama dengan perangkat desa, untuk terus menerus mengingatkan semua warga agar taat protokol kesehehatan, untuk selalu menggunakan masker," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini. (Arianto)









Share:

Instruksi Kapolri ke Jajaran saat PPKM Level 4: Akselerasi dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun, yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) penanganan Pandemi Covid-19.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk, melakukan akselerasi atau percepatan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah tersebut. Menurutnya, hal itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Sigit saat menggelar Vicon bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini juga memastikan, seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibas telah melakukan pemetaan diwilayahnya masing-masing, sehingga penyaluran bansos tersebut tepat sasaran. Tak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, namun juga di PPKM Level 3 dan PPKM Mikro.

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari Pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Selain dari Pemerintah, Sigit menyebut, TNI-Polri juga bakal menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Meskipun sudah berjalan sejak awal Pandemi dan PPKM Darurat, kedepannya hal itu juga akan dilakukan ketika penerapan PPKM Level 4 saat ini.

Sebagai catatan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat.

Kemudian, di tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum. Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Terus bergerak pastikan masyarakat mendapatkan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19. Polda jajaran bergerak cepat dalam penyaluran tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi di suatu wilayah yang warganya mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan," papar Sigit.

Sebab itu, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Nantinya, dipastikan Sigit, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari Pemerintah maupun Polri. Ia juga menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial.

"Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran," ucap Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP dan Ormas, untuk saling bergandengan tangan untuk membantu sesama dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan program percepatan vaksinasi nasional.

Sementara itu, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan asistensi terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Sigit juga telah meminta kepada Kapolda untuk berkoordinasi dengan Gubernur dan Kajati setempat. Kemudian, jajaran Kapolres untuk berkomunikasi dengan Bupati, Wali Kota dan Kajari.

Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Diantaranya, berbagai jenis bantuan masyarakat, bansos sembako dan bansos tunai pusat. Lalu, pembuatan rumah isolasi oleh Pemda setempat serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.

Yang paling terpenting, kata Sigit, saat ini adalah masyarakat tetap di rumah, dan apabila memang terpaksa untuk beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut Sigit, adalah untuk kepentingan bersama dan bertujuan menyelamatkan masyarakat serta menekan laju pertumbuhan Covid-19.

"Semua ini kami lakukan demi keselamatan masyarakat. Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan Covid-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," ujar Sigit mengakhiri. (Arianto)




Share:

Kemenparekraf Luncurkan Buku Outlook Parekraf Indonesia 2020/2021 dan Tren Industri Pariwisata 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), melalui Deputi Kebijakan Strategis meluncurkan dua buku yang berjudul Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Trend Industri Pariwisata 2021.

Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, menyuguhkan potret industri parekraf selama tahun 2020, dan diperkuat dengan data-data di tiap destinasi pariwisata dan subsektor ekraf. Kemudian, buku Trend Industri Pariwisata 2021, membahas bagaimana para pelaku usaha di sektor hotel, restoran, transportasi wisata, atraksi wisata, MICE, dan travel agent, mampu tetap hidup dan berkembang seiring dengan _supply_ dan _demand_ yang selalu berubah.

Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Kurleni Ukar, dalam acara Indonesia Tourism and Creative Industry Forum, yang digelar secara daring, di Jakarta, Rabu (21/7/2021), mengatakan pandemi COVID-19 telah mengubah _landscape_ industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perilaku konsumen yang menyesuaikan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru, atau sering juga disebut sebagai _new normal_.

Lebih lanjut, dikatakan Kurleni, bahwa di tengah pandemi, pelaku industri dituntut untuk bisa menjamin dimensi kesehatan dan tentu saja hal tersebut akan mengubah standar prosedural yang sistemik. Begitu pula dengan kebiasaan para konsumen yang akan menentukan bagaimana industri kembali membentuk dirinya di masa pandemi. Tentu saja hal tersebut membutuhkan kemampuan adaptabilitas yang mumpuni, baik oleh penggiat pariwisata atau pun ekonomi kreatif.

“Oleh karenanya, dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, kami bidang kebijakan strategis telah bekerja sama dengan _stakeholders_ untuk membuat dua buku yang dirilis pada hari ini. Saya harap buku ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi referensi dalam merumuskan bauran kebijakan dan strategi ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berharap buku Oulook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Tren Industri Pariwisata 2021 dapat menjadi menjadi sebuah respons dan jawaban terhadap perubahan ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang saat ini mengusung nilai-nlai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

“Kedua buku tersebut merupakan hasil riset mendalam dan dilakukan secara kolaboratif antara Kemenparekraf dengan merangkul stakeholder terkait. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan suatu petunjuk dan motivasi bagi pelaku industri,” katanya.

Di samping itu, Menparekraf mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk pemulihan sektor parekraf, dalam bingkai _restart_, reform, dan _rebound_, meskipun dunia saat ini sedang menghadapi situasi VUCA (_Volatility_, _Uncertainty_, _Complexity_, dan _Ambiguity_), kondisi di mana semua serba tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mampu mengambil peluang, untuk bangkit di saat sulit, menang melawan COVID-19, _together yes we can do it_,” ujarnya

Untuk buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Trend Industri Pariwisata 2021 ini sudah bisa diunduh melalui website resmi Kemenparekraf/Baparekraf https://www.kemenparekraf.go.id/ (Arianto)





Share:

Pesan Menteri Basuki Saat Lepas Atlet Dayung ke Olimpiade Tokyo: "Kerjakan yang Terbaik dan Fokus!"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) melepas kontingen atlet Dayung Indonesia yang akan berangkat ke Olimpiade Tokyo yakni dua pedayung putri Indonesia Mutiara Rahma Putri dan Melani Putri di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Menteri Basuki berpesan kepada para atlet yang berangkat untuk semangat dan fokus dalam mengikuti pertandingan di Olimpiade. "Kerjakan yang terbaik hasilnya serahkan kepada Allah. Ini adalah kesempatan besar buat mereka pada pesta olahraga multi event tertinggi yakni Olimpiade," kata Menteri Basuki. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki memohon doa semua rakyat Indonesia untuk  kontingen atlet cabang dayung Indonesia yang berjuang di Olimpiade. "Saya yakin mereka dapat memberikan yang terbaik, karena saya mengikuti mereka sejak Sea Games 2019 di Manila. Saya yakin dengan disiplin tinggi mereka, termasuk untuk mengikuti peraturan protokol kesehatan yang diatur panitia Olimpiade," ujarnya. 

Menteri Basuki mengatakan, lolosnya duet dua pedayung putri Indonesia pada Kualifikasi Olimpiade Tokyo Juli 2021 pada nomor Rowing Lightweight Women Doble Sculls merupakan prestasi tersendiri terutama di tengah kondisi Pandemi COVID-19. 

"Mereka sudah bisa lolos kualifikasi ini bukan hal yang mudah, mereka dilatih rutin di Situ Cileunca, Pengalengan, Jawa Barat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 dan Alhamdulillah bisa tetap berangkat," kata Menteri Basuki. 

Hal ini menurut Menteri Basuki menjadi semangat untuk atlet lainnya agar terus berprestasi membawa harum bangsa, khususnya  PODSI di dunia Internasional. "Dengan lolosnya dua putri di Olimpiade Tokyo saya berharap mendapatkan prestasi yang baik. Tidak ada target, tapi kita ingin berusaha lebih baik, karena meloloskan atlet diajang Olimpiade tidaklah mudah," kata Menteri Basuki. 

Menteri Basuki menambahkan, para atlet PODSI menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika yang mana berasal dari berbagai provinsi di Indonesia seperti Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Kalimantan,  bahkan pelatihnya juga berasal dari unsur TNI.

Sebelumnya Atlet Dayung Melani mengaku bangga dan tidak menyangka bisa lolos ke Olimpiade. Karena Melani mengakui lawan-lawan yang dihadapinya saat kualifikasi cukup berat,  meskipun tekad untuk bisa lolos juga membara dalam dirinya.

Hal senada disampaikan Mutiara Rahma Putri, kejuaraan Olimpiade merupakan terbesar di dunia, jadi saya tidak sangka saja bisa lolos. Ini juga pertama buat saya. Saya lihat persaingan sangat berat terutama dari Eropa. Tapi kita harus kerja keras lagi. Latihannya juga terus kita tekuni biar bisa tampil maksimal," tandasnya. (Arianto)


Share:

Gus Halim: Ibadah Qurban Siratkan Pesan Solidaritas dan Empati


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
 Tahun 2021 ini, Umat Islam dan warga desa kembali merayakan Idul Adha dalam kondisi pandemi Covid-19 sedang mewabah di Indonesia.

"Selama pandemi, banyak sektor yang terkena dampak, termasuk sektor ekonomi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Selasa (20/7/2021).

Halim Iskandar menjelaskan jika Idul Adha ini sangat berkaitan erat dengan Ibadah Qurban.

Halim Iskandar mengatakan, Ibadah Qurban memadukan dua nilai yang saling bertautan, yakni nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

"Nilai ketuhanan yang berkemanusiaan dan nilai kemanusiaan yang berketuhanan," kata Halim Iskandar.

Ibadah Qurban, kata Halim Iskandar, juga mengandung nilai-nilai ritual vertikal dan memiliki manifestasi yang sangat kuat dengan relasi horizontal.

Qurban ditunaikan tak sekedar berdasar keikhlasan dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, tapi Qurban juga harus memiliki makna pengorbanan terhadap sesama.

"Ibadah Qurban menyiratkan pesan solidaritas dan empati karena menyembelih hewan sekaligus mengajarkan kita untuk menyembelih ego pribadi," kata Gus Halim, sapaan akrabnya 

Gus Halim meyakini jika Ibadah Qurban yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 ini bakal beri dampak pada pemulihan ekonomi.

Doktor Honor Causa dari UNY ini mengatakan, Ibadah Qurban juga akan menimbulkan empati dan rasa tidak hanya mau menang sendiri

Salah satu bukti rasa empati dan kepedulian terhadap sesama menurut Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini adalah mematuhi Protokol Kesehatan karena ini tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga untuk melindungi orang lain.

"Mari patuhi Protokol Kesehatan ini demi keselamatan jiwa anak negeri dan manusia. Mari kita Ibadah Qurban lebih bermakna lagi, bukan hanya ketaatan kepada Ilahi," kata Gus Halim.

"Jangan lupa memakai masker, mencuci pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta kurangi mobilitas atau interaksi," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Idul Adha 1442 H, Kabareskrim Polri: Sembelih Sifat Hewani dalam Diri Kita


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Hari Raya Idul Adha 1442 H / 2021 M yang jatuh pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 mempunyai makna tersendiri dimata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Ditengah pandemi Covid-19 sejak tahun lalu membuat perayaan Idul Adha menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan himbauan perayaan Idul Adha 1442 H baik Takbiran, Sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan qurban, mari kita patuhi bersama-sama," ujar Komjen Agus Senin (19/07).

Jenderal bintang 3 kelahiran Blora, 16 Februari 1967 ini juga menyampaikan bahwa saat ini tren kasus Covid-19 masih terus tinggi.

"Pemerintah terus berjibaku menghentikan laju pandemi Covid-19 ditanah air, berbagai upaya terus dilakukan dan saat ini di berbagai daerah menerapkan kebijakan PPKM Darurat dan terus mengakselerasi vaksinasi," kata Komjen Agus.

Komjen Agus juga mengatakan bahwa peranan dan ketaatan serta kepatuhan masyarakat saat ini sangat menentukan keberhasilan kita keluar dari pandemi Covid-19.

"Upaya Pemerintah membawa Indonesia keluar dari Pandemi Covid-19 sangat ditentukan oleh kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi," sambung Komjen Agus.

Mantan Kabaharkam Polri ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang menghalangi upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 akan ditindak tegas, termasuk hoax dan propaganda yang menimbulkan kegaduhan.

"Banyak yang termakan hoax sehingga abai dan menjadi korban Covid-19, bahkan sampai meninggal dunia," ucap Komjen Agus.

Lebih lanjut, Komjen Agus menghimbau melalui momen Hari Raya Idul Adha/Hari Raya Qurban ini, hendaknya menjadikan kita lebih taat, sabar dan ikhlas.

"Melalui momen Idul Adha ini, sembelihlah sifat-sifat hewani yang ada didiri kita, hilangkan sifat pembangkang, sifat tidak taat aturan, hasad dan hasud, fitnah dan hoax," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Martin: Tarif Kremasi Pasien Covid-19 Rp 45 Juta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Suzi Marsitawati angkat bicara mengenai adanya keluhan warga terkait biaya pake kremasi pasien Covid-19 yang sangat tinggi.

Kata dia, petugas Palang Hitam Distamhut hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta di luar kota Jakarta.

"Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta," kata Suzi dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).

Suzi menyatakan bahwa jenazah yang dikremasi di Karawang dibawa sendiri oleh pihak keluarga. Menurut dia, petugas hanya menginformasikan krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah Covid-19.

Karena hal itu, Suzi meminta agar Yayasan Kremasi dapat bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Itu guna mencegah adanya calo dan adanya penambahan korban.

"Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, dia mengimbau agar masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah oknum yang mengaku dari Distamhut, dan laporkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," papar dia.

Sebelumnya, keluhan terkait mahalnya kartel kremasi sempat ditulis oleh seorang warga Jakarta Barat, Martin. Dalam tulisannya disebutkan bahwa ada seorang petugas yang dari Dinas Pemakaman menghampirinya pada Senin, 12 Juli 2021.

Saat itu, ibunya Martin meninggal dunia di sebuah Rumah Sakit (RS) di Jakarta. Oknum petugas tersebut menawarkan bantuan untuk mencarikan krematorium. Hanya saja kremasi saat itu hanya dapat dilakukan di Karawang, Jawa Barat dengan tarif Rp 48,8 juta.

Menurut dia, proses kremasi kakaknya yang meninggal pekan lalu tidak mencapai Rp 10 juta. Bahkan dua anggota kerabatnya yang kremasi akibat Covid-19 hanya Rp 24 juta per orang.

"Kami terkejut dan mencoba menghubungi hotline berbagai Krematorium di Jabodetabek, kebanyakan tidak diangkat sementara yang mengangkat jawabnya sudah full," kata Martin.

Dia lalu menghubungi pengurus kremasi sang kakak beberapa waktu lalu. Oknum tersebut menawarkan kremasi di Cirebon, Jawa Barat dengan tarif Rp 45 juta. Bahkan jasa kremasi lainnya ada yang menetapkan tarif Rp 45-55 juta per jenazah Covid-19.

Karena pihak RS minta agar jenazah untuk segera dipindahkan, Martin menyanggupi tawaran kremasi yang di Karawang. Namun, saat itu petugas menyatakan sudah penuh dan akhirnya menyanggupi yang di Cirebon.

"Besok paginya pukul 09.30 WIB kami sudah tiba di krematorium di Cirebon. Mobil Jenazah ibu sudah tiba sejak pukul 07.00 WIB, kami memeriksanya memastikan kebenaran peti jenazah mertua yang dibawa. Ternyata di dalam mobil jenazah tersebut ada peti jenazah lain, rupanya satu mobil sekaligus angkut dua jenazah," ucap dia.

Martin pun sempat mengobrol dengan pengurus kremasi di lokasi dan disebutkan tarifnya hanya Rp 2,5 juta. Sedangkan karena berdasarkan protokol kesehatan ada penambahan biaya lainnya.

"Sehingga diperlukan APD, penyemprotan dll sehingga ada biaya tambahan beberapa ratus ribu rupiah," jelas dia. (Arianto)

Sumber: Tim Pewarta DKI Jakarta


Share:

Mendagri Jelaskan Kebijakan PPKM Demi Keselamatan Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diambil pemerintah semata-mata demi keselamatan masyarakat. Bagi pemerintah, keselamatan rakyat adalah yang utama, sehingga kebijakan yang disebutnya sebagai extraordinary ini harus dilaksanakan. 

"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021). 

Sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, PPKM dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah. 

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua," tandasnya. 

Mendagri juga membeberkan, PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing. Karena itu, upaya ini perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari Pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. 

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi memang harus dilakukan," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Tingkatkan Ketersediaan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN di Sleman Dengan Motif Batik Parijotho


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Rumah Susun (rusun). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit rusun dan dilanjutkan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit, salah satunya yakni Rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Sleman, D.I Yogyakarta. 

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dikatakan Menteri Basuki pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan penyediaan hunian yang layak berupa rusun dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas ASN dalam bekerja.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat ini hunian vertikal menjadi salah satu solusi agar pemanfaatan lahan bisa lebih efektif. Selain itu, Rusun yang dibangun juga dapat menampung lebih banyak masyarakat maupun ASN jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan desain yang menarik serta fasilitas penunjang yang memadai.

“Rusun ASN Kementerian PUPR ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meubelair tempat tidur, kursi meja dan ruangan yang tertata dengan baik. Kami optimis para ASN PUPR yang tinggal di Rusun ini bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Khalawi. 

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa III Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, M. Mulya Permana mengatakan, dalam pembangunan rusun ASN ini Kementerian PUPR juga menyematkan motif batik Parijotho di bagian dinding luar Rusun ASN. Hal itu dilakukan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melestarikan batik Parijotho yang merupakan motif batik Khas Sleman. 

“Rusun ASN di Sleman kami bangun satu tower setinggi enam lantai dan memiliki fasilitas yang baik. Kami juga memasang motif batik Parijotho khas Sleman agar lebih menarik sekaligus melestarikan batik daerah,” terang Mulya. 

Pembangunan Rusun ASN Kementerian PUPR dilaksanakan di Krodan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta. Anggaran pembangunan satu tower Rusun yang telah dilengkapi dengan meubelair tersebut sebesar Rp 52,86 miliar. 

Rusun ASN yang terdiri dari 68 unit hunian tipe 45 tersebut dibangun mulai September 2020 hingga Juli 2021. Sejumlah fasilitas yang ada di Rusun ASN tersebut antara lain terdapat ruang serbaguna, musholla, mini market, lahan parkir yang cukup luas. 

Untuk mempermudah akses para penghuni, juga disediakan dua lift. Selain itu juga tersedia lapangan olahraga badminton serta lapangan gate ball, lintasan lari serta fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas seperti ram dan kamar khusus difabel. “Kami berharap Rusun ASN PUPR ini dapat menjadi hunian yang layak huni bagi pegawai PUPR dan meningkatkan semangat kerja khususnya di masa pandemi ini,” harap Mulya. (Arianto)





Share:

MIPI Gelar Webinar Bahas Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar web seminar atau webinar dengan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando untuk membahas “Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia.” Acara yang dilaksanakan secara daring (zoom meeting) dan disiarkan melalui channel Youtube MIPI itu dilaksanakan pada Sabtu (17/7/2021). 

Dalam kesempatan itu, Syarif Bando menjelaskan, sebagai negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk, dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan literasi. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul juga kian memperkuat legitimasi pentingnya perpustakaan umum di tengah masyarakat. 

Hal ini mengingatkan pada Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO /IFLA (1994) tentang perpustakaan umum, bahwa “Bangku terakhir pendidikan bagi setiap orang adalah Perpustakaan.” 

Sejalan dengan itu, sesuai dengan Mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar yang harus dibentuk kelembagaannya sebagai organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota. 

“Data yang ada di Perpustakaan Nasional sampai dengan Tahun 2021, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk kelembagaan berupa Dinas Perpustakaan, meskipun seluruhnya belum terakreditasi A sesuai dengan standar nasional Perpustakaan,” kata Syarif. 

Ia juga mengatakan, perpustakaan dan profesi pustakawan harus berkembang menyesuaikan kemajuan dan kebutuhan zaman. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perpustakaan dan profesi pustakawan juga harus menyesuaikan kebutuhan peradaban kekinian, agar eksistensinya tetap terjaga dan masih dapat memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. 

“Kalau dulu perpustakaan sebagai simbol eksklusif, orang-orang yang berilmu, bangsawan, para raja, kalau paradigma itu masih dipakai, maka tidak laku itu perpustakaan,” ujarnya. 

Paradigma baru perpustakaan era kini menghendaki transfer of knowledge sebesar 70%. Dengan paradigma baru itu pula, maka definisi perpustakaan tidak hanya sebagai sebuah tempat untuk membaca buku, namun memiliki definisi yang lebih luas. Syarif membedah, dengan paradigma baru, setidaknya perpustakaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Pertama, rumah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang melakukan inovasi untuk berubah ke arah yang lebih baik; Kedua, tempat para penulis, peneliti, penerbit, ilmuwan, agamawan, wartawan, budayawan dan politikus membedah buku untuk membangun peradaban bangsa; Ketiga, tempat mengumpulkan, mengolah, mendayagunakan dan menyimpan produk budaya seperti karya tulis, karya cetak, karya rekam, buku digital hasil karya putra/putri bangsa; Keempat, wadah untuk mengemban mandat UNESCO untuk mewujudkan fungsi yang berorientasi pada layanan nasional, warisan budaya, dan infrastruktur budaya; Kelima, Institusi terpenting untuk menemukan solusi menghapuskan belenggu kebodohan dan kemiskinan. (Arianto)


Share:

Dukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Selatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur diseluruh  Indonesia. Salah satunya adalah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) guna meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata. 

Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, Penataan Kawasan Tallo Agangpaccaya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Kota Gowa, dan Tol Layang Andi Pangeran  (A.P.) Pettarani di Kota Makassar.

Pembangunan yang dilakukan pada Kawasan Tallo atau Agangpaccaya ini merupakan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kawasan ini memiliki cagar budaya yaitu terdapat Kompleks Makan Raja Tallo yang sudah ada sejak abad XVII dan digunakan sebagai pemakaman kerajaan hingga abad XIX. 

Upaya pelestarian cagar budaya tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa pekerjaan gapura, area parkir, dan taman dengan luas 583,38 meter serta pekerjaan jalan beton 96,2 meter, pekerjaan jalan paving 443,90 meter, perbaikan jalan paving 1,090 meter, drainase beton 3,917 meter, beton penutup drainase 4,379 meter, dan lampu jalan solar cell sebanyak 26 unit. 

Di bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jenebarang, Ditjen Sumber Daya Air  membangun Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang berada di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dibangunnya Infrastruktur tersebut, untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir. 

Kolam Regulasi Nipa-Nipa ini memiliki luas 83,93 Ha dengan kapasitas tampung sebesar 2,74 juta m3 serta mempunyai fungsi utama sebagai pengaturan air terutama untuk pengendalian banjir dan genangan di Kota Makassar yang mampu mereduksi banjir sebesar 153 m3/detik atau lebih rendah 32% dari debit banjir semula yang mencapai 482 m3 per detik, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di 6 (enam) Kecamatan, yakni Patalassang, Moncongloe, Manggala, Panakukang, Tallo, dan Tamanlanrea.

Di bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel, Ditjen Bina Marga juga membangun  Jalan Tol Layang Andi Pangeran (A.P.) Pettarani sepanjang 4,3 Km. Jalan Tol layang ini menjadi icon baru di Kota Makassar dan merupakan tol layang pertama di Indonesia Timur. 

Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar dibangun untuk menghubungkan bagian Selatan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar New Port, dan Bandara Internasional Sultan Hasanudin. Jalan tol yang dibangun tanpa adanya pembebasan lahan tersebut  menggunakan teknologi mutakhir bidang konstruksi serta inovasi perencanaan dan pelaksanaan seperti, formwork pier head tanpa shoring, erection box girder dengan double gantry sehingga tidak memerlukan struktur penyokong sementara, pelaksanaan jauh lebih cepat, dan pekerjaannya dapat meminimalisir gangguan lalulintas. (Arianto)




Share:

Dirjen Dukcapil Dorong Sistem Insentif Untuk Kembangkan KIA


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Indonesia, Dukcapil terus berbenah dengan layanan-layanan prima dan optimal. Tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas penduduk, Dukcapil juga berupaya membahagiakan masyarakat.

Bahkan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengajak jajarannya menghibur anak usia di bawah 16 tahun melalui pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Zudan mendorong jajarannya di daerah untuk melakukan kerja sama pemanfaatan KIA dengan berbagai lembaga, khususnya lembaga penyedia jasa hiburan dan rekreasi anak.

Hal ini sejatinya dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap penerbitan KIA yang selama ini dinilai masih rendah. Padahal, KIA tersebut penting untuk memenuhi identitas anak usia di bawah 17 tahun sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Rendahnya minat masyarakat terhadap KIA, ungkap Zudan, disebabkan karena belum adanya ekosistem baku mengenai pemanfaatan KIA yang berlaku secara nasional.

“KIA ini berbeda dengan KTP-el yang begitu tinggi permintaannya karena masyarakat membutuhkan KTP-el tersebut untuk mengakses seluruh layanan publik,” ujar Zudan kala memberikan arahan di acara Penutupan Pelatihan Adminduk bagi Kepala Dinas dan Plt. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jumat (16/07/2021).

Oleh karena itu, Zudan meminta daerah mulai mengembangkan ekosistem pemanfaatan KIA, seperti dengan pemberlakukan KIA sebagai ‘soft requirement’ untuk mendaftar sekolah dan sebagainya.

“Atau dengan skema insentif, yaitu bahwa anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan diskon kala berbelanja atau saat memasuki taman-taman hiburan, seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah,” usul Zudan.

Adapun di pusat, Zudan sendiri akan mencoba menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan ekosistem pemanfaatan KIA.

“Saya akan mencoba bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kebun Raya, Taman Safari, dan juga Ancol untuk memberikan insentif pada anak pemilik KIA,” rinci Zudan menutup keterangan. (Arianto)


Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini