Gus Halim: Ibadah Qurban Siratkan Pesan Solidaritas dan Empati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

 Tahun 2021 ini, Umat Islam dan warga desa kembali merayakan Idul Adha dalam kondisi pandemi Covid-19 sedang mewabah di Indonesia.

"Selama pandemi, banyak sektor yang terkena dampak, termasuk sektor ekonomi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Selasa (20/7/2021).

Halim Iskandar menjelaskan jika Idul Adha ini sangat berkaitan erat dengan Ibadah Qurban.

Halim Iskandar mengatakan, Ibadah Qurban memadukan dua nilai yang saling bertautan, yakni nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

"Nilai ketuhanan yang berkemanusiaan dan nilai kemanusiaan yang berketuhanan," kata Halim Iskandar.

Ibadah Qurban, kata Halim Iskandar, juga mengandung nilai-nilai ritual vertikal dan memiliki manifestasi yang sangat kuat dengan relasi horizontal.

Qurban ditunaikan tak sekedar berdasar keikhlasan dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, tapi Qurban juga harus memiliki makna pengorbanan terhadap sesama.

"Ibadah Qurban menyiratkan pesan solidaritas dan empati karena menyembelih hewan sekaligus mengajarkan kita untuk menyembelih ego pribadi," kata Gus Halim, sapaan akrabnya 

Gus Halim meyakini jika Ibadah Qurban yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 ini bakal beri dampak pada pemulihan ekonomi.

Doktor Honor Causa dari UNY ini mengatakan, Ibadah Qurban juga akan menimbulkan empati dan rasa tidak hanya mau menang sendiri

Salah satu bukti rasa empati dan kepedulian terhadap sesama menurut Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini adalah mematuhi Protokol Kesehatan karena ini tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga untuk melindungi orang lain.

"Mari patuhi Protokol Kesehatan ini demi keselamatan jiwa anak negeri dan manusia. Mari kita Ibadah Qurban lebih bermakna lagi, bukan hanya ketaatan kepada Ilahi," kata Gus Halim.

"Jangan lupa memakai masker, mencuci pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta kurangi mobilitas atau interaksi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Idul Adha 1442 H, Kabareskrim Polri: Sembelih Sifat Hewani dalam Diri Kita

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari Raya Idul Adha 1442 H / 2021 M yang jatuh pada Selasa tanggal 20 Juli 2021 mempunyai makna tersendiri dimata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto.

Ditengah pandemi Covid-19 sejak tahun lalu membuat perayaan Idul Adha menjadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

"Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan himbauan perayaan Idul Adha 1442 H baik Takbiran, Sholat Idul Adha maupun penyembelihan hewan qurban, mari kita patuhi bersama-sama," ujar Komjen Agus Senin (19/07).

Jenderal bintang 3 kelahiran Blora, 16 Februari 1967 ini juga menyampaikan bahwa saat ini tren kasus Covid-19 masih terus tinggi.

"Pemerintah terus berjibaku menghentikan laju pandemi Covid-19 ditanah air, berbagai upaya terus dilakukan dan saat ini di berbagai daerah menerapkan kebijakan PPKM Darurat dan terus mengakselerasi vaksinasi," kata Komjen Agus.

Komjen Agus juga mengatakan bahwa peranan dan ketaatan serta kepatuhan masyarakat saat ini sangat menentukan keberhasilan kita keluar dari pandemi Covid-19.

"Upaya Pemerintah membawa Indonesia keluar dari Pandemi Covid-19 sangat ditentukan oleh kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi," sambung Komjen Agus.

Mantan Kabaharkam Polri ini juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang menghalangi upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 akan ditindak tegas, termasuk hoax dan propaganda yang menimbulkan kegaduhan.

"Banyak yang termakan hoax sehingga abai dan menjadi korban Covid-19, bahkan sampai meninggal dunia," ucap Komjen Agus.

Lebih lanjut, Komjen Agus menghimbau melalui momen Hari Raya Idul Adha/Hari Raya Qurban ini, hendaknya menjadikan kita lebih taat, sabar dan ikhlas.

"Melalui momen Idul Adha ini, sembelihlah sifat-sifat hewani yang ada didiri kita, hilangkan sifat pembangkang, sifat tidak taat aturan, hasad dan hasud, fitnah dan hoax," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Martin: Tarif Kremasi Pasien Covid-19 Rp 45 Juta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Suzi Marsitawati angkat bicara mengenai adanya keluhan warga terkait biaya pake kremasi pasien Covid-19 yang sangat tinggi.

Kata dia, petugas Palang Hitam Distamhut hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta di luar kota Jakarta.

"Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta," kata Suzi dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).

Suzi menyatakan bahwa jenazah yang dikremasi di Karawang dibawa sendiri oleh pihak keluarga. Menurut dia, petugas hanya menginformasikan krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah Covid-19.

Karena hal itu, Suzi meminta agar Yayasan Kremasi dapat bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Itu guna mencegah adanya calo dan adanya penambahan korban.

"Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, dia mengimbau agar masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah oknum yang mengaku dari Distamhut, dan laporkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," papar dia.

Sebelumnya, keluhan terkait mahalnya kartel kremasi sempat ditulis oleh seorang warga Jakarta Barat, Martin. Dalam tulisannya disebutkan bahwa ada seorang petugas yang dari Dinas Pemakaman menghampirinya pada Senin, 12 Juli 2021.

Saat itu, ibunya Martin meninggal dunia di sebuah Rumah Sakit (RS) di Jakarta. Oknum petugas tersebut menawarkan bantuan untuk mencarikan krematorium. Hanya saja kremasi saat itu hanya dapat dilakukan di Karawang, Jawa Barat dengan tarif Rp 48,8 juta.

Menurut dia, proses kremasi kakaknya yang meninggal pekan lalu tidak mencapai Rp 10 juta. Bahkan dua anggota kerabatnya yang kremasi akibat Covid-19 hanya Rp 24 juta per orang.

"Kami terkejut dan mencoba menghubungi hotline berbagai Krematorium di Jabodetabek, kebanyakan tidak diangkat sementara yang mengangkat jawabnya sudah full," kata Martin.

Dia lalu menghubungi pengurus kremasi sang kakak beberapa waktu lalu. Oknum tersebut menawarkan kremasi di Cirebon, Jawa Barat dengan tarif Rp 45 juta. Bahkan jasa kremasi lainnya ada yang menetapkan tarif Rp 45-55 juta per jenazah Covid-19.

Karena pihak RS minta agar jenazah untuk segera dipindahkan, Martin menyanggupi tawaran kremasi yang di Karawang. Namun, saat itu petugas menyatakan sudah penuh dan akhirnya menyanggupi yang di Cirebon.

"Besok paginya pukul 09.30 WIB kami sudah tiba di krematorium di Cirebon. Mobil Jenazah ibu sudah tiba sejak pukul 07.00 WIB, kami memeriksanya memastikan kebenaran peti jenazah mertua yang dibawa. Ternyata di dalam mobil jenazah tersebut ada peti jenazah lain, rupanya satu mobil sekaligus angkut dua jenazah," ucap dia.

Martin pun sempat mengobrol dengan pengurus kremasi di lokasi dan disebutkan tarifnya hanya Rp 2,5 juta. Sedangkan karena berdasarkan protokol kesehatan ada penambahan biaya lainnya.

"Sehingga diperlukan APD, penyemprotan dll sehingga ada biaya tambahan beberapa ratus ribu rupiah," jelas dia. (Arianto)

Sumber: Tim Pewarta DKI Jakarta

Read More

Mendagri Jelaskan Kebijakan PPKM Demi Keselamatan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diambil pemerintah semata-mata demi keselamatan masyarakat. Bagi pemerintah, keselamatan rakyat adalah yang utama, sehingga kebijakan yang disebutnya sebagai extraordinary ini harus dilaksanakan. 

"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021). 

Sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, PPKM dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah. 

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua," tandasnya. 

Mendagri juga membeberkan, PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing. Karena itu, upaya ini perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari Pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. 

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi memang harus dilakukan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tingkatkan Ketersediaan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN di Sleman Dengan Motif Batik Parijotho

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Rumah Susun (rusun). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit rusun dan dilanjutkan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit, salah satunya yakni Rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Sleman, D.I Yogyakarta. 

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dikatakan Menteri Basuki pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan penyediaan hunian yang layak berupa rusun dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas ASN dalam bekerja.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat ini hunian vertikal menjadi salah satu solusi agar pemanfaatan lahan bisa lebih efektif. Selain itu, Rusun yang dibangun juga dapat menampung lebih banyak masyarakat maupun ASN jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan desain yang menarik serta fasilitas penunjang yang memadai.

“Rusun ASN Kementerian PUPR ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meubelair tempat tidur, kursi meja dan ruangan yang tertata dengan baik. Kami optimis para ASN PUPR yang tinggal di Rusun ini bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Khalawi. 

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa III Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, M. Mulya Permana mengatakan, dalam pembangunan rusun ASN ini Kementerian PUPR juga menyematkan motif batik Parijotho di bagian dinding luar Rusun ASN. Hal itu dilakukan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melestarikan batik Parijotho yang merupakan motif batik Khas Sleman. 

“Rusun ASN di Sleman kami bangun satu tower setinggi enam lantai dan memiliki fasilitas yang baik. Kami juga memasang motif batik Parijotho khas Sleman agar lebih menarik sekaligus melestarikan batik daerah,” terang Mulya. 

Pembangunan Rusun ASN Kementerian PUPR dilaksanakan di Krodan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta. Anggaran pembangunan satu tower Rusun yang telah dilengkapi dengan meubelair tersebut sebesar Rp 52,86 miliar. 

Rusun ASN yang terdiri dari 68 unit hunian tipe 45 tersebut dibangun mulai September 2020 hingga Juli 2021. Sejumlah fasilitas yang ada di Rusun ASN tersebut antara lain terdapat ruang serbaguna, musholla, mini market, lahan parkir yang cukup luas. 

Untuk mempermudah akses para penghuni, juga disediakan dua lift. Selain itu juga tersedia lapangan olahraga badminton serta lapangan gate ball, lintasan lari serta fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas seperti ram dan kamar khusus difabel. “Kami berharap Rusun ASN PUPR ini dapat menjadi hunian yang layak huni bagi pegawai PUPR dan meningkatkan semangat kerja khususnya di masa pandemi ini,” harap Mulya. (Arianto)

Read More

MIPI Gelar Webinar Bahas Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar web seminar atau webinar dengan menghadirkan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando untuk membahas “Konsep dan Strategi Membangun Perpustakaan Indonesia Berkelas Dunia.” Acara yang dilaksanakan secara daring (zoom meeting) dan disiarkan melalui channel Youtube MIPI itu dilaksanakan pada Sabtu (17/7/2021). 

Dalam kesempatan itu, Syarif Bando menjelaskan, sebagai negara terbesar keempat di dunia dari segi jumlah penduduk, dibutuhkan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan literasi. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan SDM yang unggul juga kian memperkuat legitimasi pentingnya perpustakaan umum di tengah masyarakat. 

Hal ini mengingatkan pada Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO /IFLA (1994) tentang perpustakaan umum, bahwa “Bangku terakhir pendidikan bagi setiap orang adalah Perpustakaan.” 

Sejalan dengan itu, sesuai dengan Mandat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perpustakaan merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar yang harus dibentuk kelembagaannya sebagai organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota. 

“Data yang ada di Perpustakaan Nasional sampai dengan Tahun 2021, seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk kelembagaan berupa Dinas Perpustakaan, meskipun seluruhnya belum terakreditasi A sesuai dengan standar nasional Perpustakaan,” kata Syarif. 

Ia juga mengatakan, perpustakaan dan profesi pustakawan harus berkembang menyesuaikan kemajuan dan kebutuhan zaman. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perpustakaan dan profesi pustakawan juga harus menyesuaikan kebutuhan peradaban kekinian, agar eksistensinya tetap terjaga dan masih dapat memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. 

“Kalau dulu perpustakaan sebagai simbol eksklusif, orang-orang yang berilmu, bangsawan, para raja, kalau paradigma itu masih dipakai, maka tidak laku itu perpustakaan,” ujarnya. 

Paradigma baru perpustakaan era kini menghendaki transfer of knowledge sebesar 70%. Dengan paradigma baru itu pula, maka definisi perpustakaan tidak hanya sebagai sebuah tempat untuk membaca buku, namun memiliki definisi yang lebih luas. Syarif membedah, dengan paradigma baru, setidaknya perpustakaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

Pertama, rumah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang melakukan inovasi untuk berubah ke arah yang lebih baik; Kedua, tempat para penulis, peneliti, penerbit, ilmuwan, agamawan, wartawan, budayawan dan politikus membedah buku untuk membangun peradaban bangsa; Ketiga, tempat mengumpulkan, mengolah, mendayagunakan dan menyimpan produk budaya seperti karya tulis, karya cetak, karya rekam, buku digital hasil karya putra/putri bangsa; Keempat, wadah untuk mengemban mandat UNESCO untuk mewujudkan fungsi yang berorientasi pada layanan nasional, warisan budaya, dan infrastruktur budaya; Kelima, Institusi terpenting untuk menemukan solusi menghapuskan belenggu kebodohan dan kemiskinan. (Arianto)

Read More

Dukung Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PUPR Bangun Sejumlah Infrastruktur di Sulawesi Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur diseluruh  Indonesia. Salah satunya adalah di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) guna meningkatkan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi baik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata. 

Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, Penataan Kawasan Tallo Agangpaccaya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, Kolam Regulasi Nipa-Nipa di Kota Gowa, dan Tol Layang Andi Pangeran  (A.P.) Pettarani di Kota Makassar.

Pembangunan yang dilakukan pada Kawasan Tallo atau Agangpaccaya ini merupakan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kawasan ini memiliki cagar budaya yaitu terdapat Kompleks Makan Raja Tallo yang sudah ada sejak abad XVII dan digunakan sebagai pemakaman kerajaan hingga abad XIX. 

Upaya pelestarian cagar budaya tersebut dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa pekerjaan gapura, area parkir, dan taman dengan luas 583,38 meter serta pekerjaan jalan beton 96,2 meter, pekerjaan jalan paving 443,90 meter, perbaikan jalan paving 1,090 meter, drainase beton 3,917 meter, beton penutup drainase 4,379 meter, dan lampu jalan solar cell sebanyak 26 unit. 

Di bidang Sumber Daya Air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jenebarang, Ditjen Sumber Daya Air  membangun Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang berada di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dibangunnya Infrastruktur tersebut, untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir. 

Kolam Regulasi Nipa-Nipa ini memiliki luas 83,93 Ha dengan kapasitas tampung sebesar 2,74 juta m3 serta mempunyai fungsi utama sebagai pengaturan air terutama untuk pengendalian banjir dan genangan di Kota Makassar yang mampu mereduksi banjir sebesar 153 m3/detik atau lebih rendah 32% dari debit banjir semula yang mencapai 482 m3 per detik, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di 6 (enam) Kecamatan, yakni Patalassang, Moncongloe, Manggala, Panakukang, Tallo, dan Tamanlanrea.

Di bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Sulsel, Ditjen Bina Marga juga membangun  Jalan Tol Layang Andi Pangeran (A.P.) Pettarani sepanjang 4,3 Km. Jalan Tol layang ini menjadi icon baru di Kota Makassar dan merupakan tol layang pertama di Indonesia Timur. 

Jalan Tol Layang A.P. Pettarani Makassar dibangun untuk menghubungkan bagian Selatan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar New Port, dan Bandara Internasional Sultan Hasanudin. Jalan tol yang dibangun tanpa adanya pembebasan lahan tersebut  menggunakan teknologi mutakhir bidang konstruksi serta inovasi perencanaan dan pelaksanaan seperti, formwork pier head tanpa shoring, erection box girder dengan double gantry sehingga tidak memerlukan struktur penyokong sementara, pelaksanaan jauh lebih cepat, dan pekerjaannya dapat meminimalisir gangguan lalulintas. (Arianto)

Read More

Dirjen Dukcapil Dorong Sistem Insentif Untuk Kembangkan KIA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan di Indonesia, Dukcapil terus berbenah dengan layanan-layanan prima dan optimal. Tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas penduduk, Dukcapil juga berupaya membahagiakan masyarakat.

Bahkan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, mengajak jajarannya menghibur anak usia di bawah 16 tahun melalui pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA).

Zudan mendorong jajarannya di daerah untuk melakukan kerja sama pemanfaatan KIA dengan berbagai lembaga, khususnya lembaga penyedia jasa hiburan dan rekreasi anak.

Hal ini sejatinya dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap penerbitan KIA yang selama ini dinilai masih rendah. Padahal, KIA tersebut penting untuk memenuhi identitas anak usia di bawah 17 tahun sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Rendahnya minat masyarakat terhadap KIA, ungkap Zudan, disebabkan karena belum adanya ekosistem baku mengenai pemanfaatan KIA yang berlaku secara nasional.

“KIA ini berbeda dengan KTP-el yang begitu tinggi permintaannya karena masyarakat membutuhkan KTP-el tersebut untuk mengakses seluruh layanan publik,” ujar Zudan kala memberikan arahan di acara Penutupan Pelatihan Adminduk bagi Kepala Dinas dan Plt. Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jumat (16/07/2021).

Oleh karena itu, Zudan meminta daerah mulai mengembangkan ekosistem pemanfaatan KIA, seperti dengan pemberlakukan KIA sebagai ‘soft requirement’ untuk mendaftar sekolah dan sebagainya.

“Atau dengan skema insentif, yaitu bahwa anak yang memiliki KIA berhak mendapatkan diskon kala berbelanja atau saat memasuki taman-taman hiburan, seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah,” usul Zudan.

Adapun di pusat, Zudan sendiri akan mencoba menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan ekosistem pemanfaatan KIA.

“Saya akan mencoba bekerja sama dengan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Kebun Raya, Taman Safari, dan juga Ancol untuk memberikan insentif pada anak pemilik KIA,” rinci Zudan menutup keterangan. (Arianto)

Read More

Garuda Indonesia Dukung Pengangkutan Bantuan 1500 Oksigen Konsentrator dari Shanghai Menuju Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia mendukung pengangkutan bantuan alat kebutuhan medis berupa 1500 unit oxygen concentrator dari Yayasan Temasek Singapura yang bekerjasama dengan 15 perusahaan Indonesia dan Singapura sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun bantuan tersebut didatangkan langsung dari Shanghai melalui layanan penerbangan charter Garuda Indonesia yang dioperasikan dengan armada Boeing 777-300ER yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Selasa lalu (13/7) pukul 15.44 WIB.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa dukungan layanan penerbangan charter tersebut merupakan bentuk sinergi dan juga kerjasama antara Garuda Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan dalam kaitan pendistribusian bantuan alat kebutuhan medis  ditengah upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

“Dukungan pendistribusian bantuan alat kebutuhan medis berupa oxygen concentrator ini merupakan wujud komitmen Garuda Indonesia untuk turut berperan aktif memberikan kontribusi terbaiknya dalam mendukung upaya Pemerintah untuk menanggulangi peningkatan kasus COVID-19, khususnya dengan memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap alat kebutuhan medis dapat terpenuhi dengan baik", papar Irfan

“Sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia senantiasa memastikan kiprahnya untuk menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan aksesibilitas dan konektivitas udara, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan kargo dengan senantiasa mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat di seluruh lini operasional maskapai”, ucapnya.

Adapun bantuan Oxygen Concentrators ini telah diserahkan kepada Kementerian Kesehatan RI yang selanjutnya akan dikirimkan ke berbagai rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia

Sebelumnya sebagai upaya untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19, Garuda Indonesia terus memperkuat kapabilitas layanan operasionalnya dengan meraih Pharmaceutical Good Distribution Practice (GDP), yang merupakan sertifikasi jaminan kualitas layanan angkutan kargo farmasi sebagai bagian dari komitmen peran aktif Perusahaan dalam mendukung pendistribusian vaksin COVID-19, baik yang didatangkan dari luar negeri maupun pendistribusian ke berbagai daerah di Indonesia. (Arianto)

Read More

Prawita GENPPARI Apresiasi Inisiasi BUMDES As Syifa Cangkuang Garut

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

“ Objek wisata ini bagian wilayah yang tak terpisahkan dari kawasan wisata candi Cangkuang di kecamatan Leles kabupaten Garut. Hanya saja jika candi cangkuang di kelola oleh Pemda Kabupaten, maka spot wisata BUMDES As Syifa dikelola oleh BUMDES alias Badan Usaha Milik Desa.

 Inisiatif aparatur pemerintah desa Cangkuang untuk membangun dan mengelola kawasan wisata ini perlu diapresiasi, karena dengan penyertaan modal investasi yang tidak terlalu besar tapi mampu mengelolanya dengan baik. Dampaknya tersedia pilihan wisata yang menarik di kabupaten Garut ini dan juga sekaligus membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada masyarakat di sekitarnya.

Hal ini secara otomatis juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat “, demikian disampaikan oleh Ketua Umum Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Bandung setelah melakukan kunjungan kerja ke objek tersebut, Rabu (14/7). 

Lebih lanjut Dede juga menambahkan bahwa sampai saat ini upaya pembangunan untuk melengkapi berbagai fasilitas lain yang menarik terus dilakukan untuk memanjakan para wisatawan yang memang tampak sedang haus dengan kesempatan wisata.

Terlebih letak objek wisata ini tidak terlalu jauh dari jalan raya Garut. Lokasinya terbentang di pesisir bibir Situ Cangkuang, yang luasnya sekitar 40 hektare. Sedangkan kawasan wisata ini sendiri memiliki luas sekitar 4 hektare. Ujarnya.

“ Mudah – mudahan keberadaan spot wisata ini tidak sekedar mendatangkan pendapatan bagi BUMDES-nya saja, tetapi juga benar – benar dirasakan oleh manfaatnya bagi masyarakat. Baik masyarakat penikmat wisata, maupun bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini ditunjang oleh fasilitas alam berupa panorama yang indah dengan suasana pedesaan yang memikat, dan keragaman aneka kuliner karya masyarakat sekitar “, pungkas Dede. **

Read More

Kemendagri Uraikan Strategi Peningkatan dan Budaya Inovasi di Lingkungan Pemda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni menyampaikan, setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong peningkatan inovasi daerah dan membudayakan budaya kerja inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah. “Langkah ini terus dilaksanakan guna menunjang terciptanya budaya inovatif dan kreatif di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya saat menjadi narasumber secara virtual pada acara Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Kamis (15/07) 

Fatoni menyampaikan, agar dapat menumbuhkan budaya inovatif dan kreatif di daerah, Pemda perlu melakukan 10 strategi. "Paling tidak, ada 10 strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong inovasi daerah dan membudayakan kerja inovatif dan kreatif, yaitu inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah, dukungan kebijakan kepala daerah, evaluasi komitmen kinerja inovasi, komunikasi dan koordinasi, _marketing_, menggalakkan kompetisi. Selain itu, perlu juga manajemen inovasi, keberlanjutan inovasi, pembentukan _innovation hub_dan penetapan inovasi sebagai indikator kinerja utama,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan dengan melakukan pemecahan masalah di setiap pekerjaan dengan cara-cara yang efektif dan inovatif, kinerja Pemda tentunya akan meningkat. Selain itu, kepala daerah dapat mendorong segenap jajarannya untuk melakukan program yang inovatif, misalnya dengan mewajibkan perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi. Fatoni menambahkan, agar inovasi dapat dilaksanakan secara konsisten, secara berkala pemda perlu melakukan evaluasi. “Upaya tersebut perlu ditambah dengan komunikasi dan koordinasi antar _stakeholder_ demi menjaga kelangsungan inovasi,” terang Fatoni.

Menurut Fatoni, inovasi yang dihasilkan daerah juga perlu ditunjang dengan _marketing_ dan _branding_. Cara ini diyakini dapat memberikan dampak inovasi ke berbagai pihak, sebab secara tidak langsung banyak Pemda yang terinspirasi. Selain itu, penting bagi jajaran pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan atas manajemen inovasinya. Hal ini perlu dicapai demi menghasilkan kualitas inovasi yang optimal. “Pemda juga penting memberdayakan iklim kompetisi inovasi dalam peyelenggaraan pemerintahan,” terangnya.

Di sisi lain, Fatoni mengimbau agar Pemda membentuk _innovation hub_, mengingat ikhtiar ini diyakini mampu menjadi wadah interaksi antar aktor inovasi dalam mengembangkan inovasinya. Selain itu, agar inovasi terus terlaksana berkelanjutan, pemda perlu mendorong terciptanya inovasi _upgrade_ dan _update_. “Yang tak kalah penting, pemda dapat menjadikan nilai indeks inovasi sebagai indikator kinerja utama jajaran perangkat daerah. Sehingga semua pihak termotivasi untuk menghasilkan inovasi,” jelas Fatoni. (Arianto)

Read More

Kaban Litbang Kemendagri Ajak Daerah Samakan Pemahaman Terkait Inovasi dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman terkait inovasi. Menurutnya, hal ini penting agar upaya untuk meningkatkan inovasi di daerah cepat terwujud. Fatoni menyampaikan bahwa inovasi bukan merupakan suatu urusan, namun inovasi harus ada dalam setiap urusan penyelengaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dirinya menekankan inovasi bukanlah suatu tujuan, melainkan cara atau metode untuk mencapai target tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan efesian dalam mencapai tujuan daerah. “Masih banyak pihak yang keliru dalam memaknai inovasi. Lantaran inovasi masih dianggap sebagai tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Fatoni secara virtual saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021, Kamis, 15 Juli 2021.

Menurut Fatoni, nilai utama dalam menerapkan inovasi adalah perubahan _mindset_. Dirinya menambahkan, penting bagi segenap jajaran perangkat daerah untuk mengubah cara pandang dalam menjalankan pekerjaan. Jangan lagi terjebak dalam cara kerja yang monoton dan rutinitas atau memiliki mentalitas proyek. “Pemerintah daerah juga perlu melakukan kolaborasi tanpa sekat dan menerapkan _mindset_ membahagiakan pelanggan atau masyarakat,” kata Fatoni. 

Fatoni menambahkan bahwa inovasi bukanlah inisiatif yang bersifat sporadis, namun dapat direncanakan oleh Pemda. Guna meningkatkan kualitas inovasi, Fatoni berharap pemerintah daerah dapat menunjang kualitas aparaturnya dengan berbagai pelatihan yang memuat kurikulum inovasi. Selain itu, bagi aktor-aktor yang telah berhasil menerapkan inovasi, dapat didukung dengan diberikan penghargaan agar lebih termotivasi. 

Di sisi lain, Pemda juga dapat mendorong pemanfaatan hasil-hasil proyek perubahan satuan kerja di tiap eselon. “lembaga penelitian harus dimanfaatkan sebagai klinik inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas inovasi,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Festival Film Indonesia Usung Tema Sejarah Film dan Media Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyambut Piala Citra tahun ini, Festival Film Indonesia (FFI) 2021 hadir mengusung tema Sejarah Film dan Media Baru dengan subtema Beralih Masa Bertukar Rasa Film Indonesia.

"Festival Film Indonesia (FFI) 2021 akan digelar tepat di Hari Pahlawan, 10 November 2021 mendatang. Hari Pahlawan dinilai tepat sebagai momentum untuk mengusulkan Usmar Ismail, tokoh perfilman Indonesia yang melahirkan FFI, sebagai pahlawan nasional," kata Ketua Komite FFI, Reza Rahadian saat konferensi pers melalui virtual zoom meeting. Kamis (15/07) 

Asal tahu saja, Pendaftaran film akan dibuka mulai tanggal 15 Juli - 30 Agustus 2021. Seleksi dan penjurian akan berlangsung mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai 25 Oktober 2021. 

Selain itu, Malam nominasi rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2021, sedangkan malam penghargaan pada tanggal 10 November 2021. 

Lebih lanjut, Reza Rahadian mengatakan, Sejarah film Indonesia merupakan perjalanan karya yang perlu diingat, menjadi bahan renungan bersama dan pelajaran berharga, tidak hanya bagi pelaku tapi juga seluruh ekosistem perfilman dalam pencapaian film Indonesia di era berkembangnya media baru saat ini.

Mengenai kepanitiaan dan sistem penjurian, Reza Rahadian menguraikan, Festival Film Indonesia melakukan beberapa perubahan dalam kepanitiaannya. Peran serta perempuan dalam kepanitian FFI tahun ini juga cukup besar. 

Menurut Reza Rahadian, sistem penjurian juga disempurnakan dengan memberikan ruang bagi semua pihak untuk terlibat aktif sejak proses awal. Peran serta aktif dari asosiasi-asosiasi film juga diharapkan untuk merespon pertumbuhan yang ada dalam kerangka perfilman.

Bahkan, katanya, Komite FFI juga menambahkan kategori baru, yaitu Film Favorit, Aktor Favorit, Aktris Favorit, dan Kritik Film. Penjurian tahun ini menawarkan beberapa penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya. 

"Bukan hanya itu, Film Indonesia akan terus hidup. Karya sineas dan kecintaan masyarakat terhadap film Indonesia akan menjadi semangat untuk terus memajukan film Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kapolres Kukar Terima Kunjungan Tim Supervisi Polda Kaltim Tinjau Operasi Yustisi PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan Tim Supervisi Pamatwil Polda Kaltim (Kalimantan Timur) dalam rangka kegiatan PPKM skala mikro darurat covid 19, Operasi Yustisi dan pelaksanaan Vaksinasi di Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (14/7/2021).

Tim Supervisi Pamatwil Polda Kaltim yang datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yakni Direktur Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Rickynaldo Chairul dan Kabid Kum Polda Kaltim Kombes Pol Andy Reynold Rumahorbo.

Tim disambut langsung Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Arwin Amrih Wientama, Wakapolres Kukar Kompol Aldi Alfa Faroqi, PJU Polres Kutai Kartanegara serta para Perwira Polres Kutai Kartanegara.

Adapun rangkaian kegiatan tim dari Polda Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikatakan AKBP Arwin Amrih Wientama yakni untuk melakukan peninjauan operasi Yustisi di posko PPKM mikro.

"Rombongan Tim Supervisi Pamatwil Polda Kaltim ke Kutai Kartanegara (Kukar) dalam rangka melakukan pengecekan personil, data, inventaris posko PPKM mikro kelurahan Panji, Asrama Tangguh Bhayangkara 3, dan kegiatan PPKM mikro di Pos KM 1 Tenggarong Seberang," tutur AKBP Arwin Amrih Wientama.

Selain itu tim pamatwin Polda Kaltim juga memberikan himbauan protokol kesehatan baik pada personil yang melaksanakan tugas maupun pada personil yang menempati asrama tangguh bhayangkara 3.

"Kemudian Tim dari Polda Kaltim juga memberikan arahan tentang kegiatan penanganan penyebaran Covid-19 di Posko PPKM Jajaran Polres Kutai Kartanegara, mengarahkan anggota bagaimana cara pelaksanaan social distancing, bertugas secara humanis, menjaga keselamatan, menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) pada saat melakukan penanganan kepada masyarakat yang terpapar virus covid-19. Serta melakukan 3 T yakni Testing, Tracing, Treatment untuk mencegah penyebaran virus covid-19," ucapnya Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wientama. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Menko Polhukam Jelaskan Kebijakan tentang Papua kepada Para Diplomat Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinador Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pembangunan di Papua dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog. 

Hal ini ditegaskan Menko Polhukam Mahfud MD saat Dialog Virtual bersama Kementerian Luar Negeri serta dihadiri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Asia Pasifik, Amerika dan Eropa, serta perwakilan RI di Afrika, Kamis (15/7).

“Terhadap isu Papua pemerintah melakukan pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan yang komprehensif semua aspek. Dan dalam menghapi separatisme, pemerintah mengedepankan dialog, dan untuk KKB dilakukan penegakan hukum,” ujar Menko.

Mahfud menjelaskan, dirinya cukup intens dialog dan bertemu dengan tokoh-tokoh Papua baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah serta pimpinan DPRP. Menurutnya semua mendukung Papua dibangun dengan damai.

Namun demikian, lanjut Mahfud, selain memperkuat pendekatan kesejahteraan dan kedamaian, keamanan masyarakat Papua dari ancaman terorisme juga harus dijamin negara dengan sebaik-baiknya.

Menko menyampaikan posisi konstitusional Papua sebagai bagian sah dari NKRI dan sesuai dengan hukum internasional dalam Majelis Umum PBB No. 2504.

Dalam kesempatan ini, selain mendapatkan arahan dari Menko Polhukam dan Menteri Luar Negeri, para duta besar juga mendapatkan paparan perkembangan tentang Papua oleh pimpinan BIN, Polri, BNPT, dan PPATK.

Mendengar paparan Menko Polhukam dan beberapa pejabat terkait, Tanthowi Yahya - Duta Besar RI untuk Selandia Baru mengapresiasi inisiatif Menko Polhukam Mahfud MD untuk pertemuan yang sedang digelar hari ini dan berharap acara dialog seperti ini dilakukan secara rutin. 

“Kami juga mengapresiasi pada upaya-upaya yang dilakukan pak Menko Polhukam untuk menjelaskan ke publik soal Papua menjadi satu pintu, karena selama ini terlalu banyak pintu yang menyampaikan kebijakan soal Papua,” ujar Dubes Tanthowi.

Tanthowi juga mengingatkan pemerintah tentang narasi Papua, agar persoalan Papua tidak dijelaskan dengan narasi menggelontorkan uang yang banyak, tapi dengan menyentuh isu utamanya yakni soal keadilan, perlakuan, dan penegakan HAM.

Sementara itu, Dubes Andri Hadi dari Brussels, Belgia, menyampaikan bahwa semua negara di Eropa mendukung pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan tentang Papua.

Menjawab berbagai masukan beberapa saran dan masukan Dubes RI, Menko Polhukam menegaskan forum dialog ini untuk menyamakan persepsi tentang apa yang pemerintah lakukan dan akan pemerintah lakukan tentang penanganan masalah Papua. 

"Saya gembira respons dari para Dubes sangat baik. Masukan dari para Duta Besar sangat bermanfaat buat pemerintah, akan kita olah dan tindak lanjuti," pungkas Menko Polhuka Mahfud MD. (Arianto)

Read More

Polsekta Medan Kota All Out Mendukung PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kapolsekta Medan Kota, Kompol Rikki Ramadhan SIK menegaskan siap all out dalam mendukung pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di kota Medan khususnya wilayah hukum Polsekta Medan Kota.

Hal ini dikatakannya usai memimpin apel siang petugas gabungan PPKM Darurat di halaman Makopolsekta Medan Kota, Kamis 15/07/2021, siang.

“Kami dalam satu frekuensi yang sama, bersama-sama memutus mata rantai corona,” kata Kompol Rikki.

Rikki mengatakan petugas bakal meningkatkan kegiatan atau patroli skala secara bergerak. Hal itu mempertimbangkan kondisi masyarakat Medan yang cenderung dinamis. Ia menambahkan dalam patroli itu, kepolisian melibatkan unsur TNI, Dishub dan Satpol PP, pemerintahan kecamatan dan kelurahan serta kepala lingkungan.

“Bersama bapak bapak TNI dan jajaran Pemkot Medan  kegiatan patroli kami pertebal agar seluruh sudut bisa terjangkau,” papar dia.

Ia menambahkan Tim Pengurai Kerumunan (TPK) yang dimiliki semakin dioptimalkan. Petugas bakal mengurai dan mengimbau potensi kerumunan di masing-masing kawasan. Menurutnya, kegiatan stationer yakni Operasi Yustisi tetap diadakan. Namun, operasi menyasar lokasi-lokasi rawan kerumunan.

“Tetap ada juga kegiatan stationer seperti razia masker. Namun tetap kami utamakan razia di lokasi rawan kerumunan. Selain melakukan penindakan, akan dilakukan sosialisasi dan pencegahan,” imbuh Kompol Rikki.

Sementara itu, Iptu AE Rambe menambahkan agar seluruh masyarakat ikut berperan aktif membantu petugas menjalankan PPKM Darurat.

" Tanpa peran serta aktif masyarakat, saya pikir PPKM Darurat ini tidak akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Peran rekan rekan wartawan juga cukup strategis. Ayo, mari kita sukseskan PPKM Darurat agar Indonesia khususnya Medan terbebas dari covid 19," ujarnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

GMKI bersama OKP Cipayung Plus Gelar Vaksinasi Massal di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Vaksinasi sebagai upaya pemerintah dalam rangka meraih herd imunity, dimana  mahasiswa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) antusiasme mendukung program pemerintah untuk menerima suntikan vaksin. 

Untuk itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersama OKP Cipayung Plus menggelar vaksinasi gratis untuk mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat sekitar pada Kamis (15/07) di GMKI Jakarta Pusat.

"Kami bersama organisasi kemahasiswaan lainnya bekerjasama dalam rangka mensukseskan program pemerintah untuk vaksinasi. Vaksin menggunakan Sinovac dan melayani usia 12-17 tahun, lansia, umum dan mahasiswa. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Jeffri Gultom, Ketua PP GMKI kepada awak media di Jakarta.

Sementara itu, kata Jeffri, Target hari ini adalah 300 orang dan kami masih menunggu masyarakat untuk segera mendaftarkan.

"Kegiatan percepatan vaksinasi Covid-19 dengan kolaborasi bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersama OKP Cipayung Plus, diharapkan dapat mewujudkan target vaksinasi dengan hasil yang lebih maksimal, dalam rangka mempercepat program Pemerintah untuk mensukseskan Vaksinasi massal," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPC HNSI Bahas Permasalahan Nelayan Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dewan Pimpinan Cabang Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC - HNSI) Kota Dumai bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Dumai melakukan kunjungan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dalam rangka silaturahmi dan audiensi untuk membahas isu-isu terkini nelayan Kota Dumai pada Rabu (14/07/2021) di Pekanbaru, Riau.

Turut hadir dalam audiensi dan silahturahmi tersebut kepala Dinas Kelautan Perikanan propinsi Riau Bapak Ir. H. Herman Mahmud, M.Si beserta jajaran staff, Ketua DPC HNSI Dumai ibu Nita Ariani S.Kep,Ns,M.Kep beserta jajaran Pengurus DPC HNSI Dumai, Kepala Dinas perikanan dan kelautan kota Dumai Bapak Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., MT beserta jajaran staff.

Ketua DPC HNSI Dumai mengatakan kedatangan DPC HNSI ke Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mencari solusi dalam permasalahan nelayan yang ada di kota Dumai.

"HNSI harus menjadi mitra Pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nelayan, bukan kemudian menjadi lembaga yang antipati terhadap kebijakan dan regulasi, HNSI juga menjadi wadah dalam upaya merumuskan program yang sangat bersentuhan terhadap kepentingan nelayan," ujar Nita.

Untuk itu, kata Nita, semua isu-isu dan permasalahan yang di hadapi oleh nelayan yang ada di kota Dumai selama ini, kita sampaikan ke Dinas Perikanan dan Kelautan propinsi Riau.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas propinsi Riau, Herman Mahmud menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi Himpunan Nelayan Kota Dumai dalam hal menjembatani dan memakmurkan Nelayan.

"Saya Apresiasi dan tentu Kami berharap dengan hadirnya HNSI mampu jembatani nelayan yang ada di Kota Dumai untuk mensinergiskan program-program pemerintah mulai dari Pusat, provinsi hingga ke Kota Dumai yang berimbas kepada kemakmuran dan Kesejahteraan para nelayan dan pelaku usahanya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Telemedicine dan Obat Gratis Pasien Isoman Diperluas ke wilayah Bodetabek

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Kesehatan memperluas layanan konsultasi dan pengiriman obat gratis melalui layanan telemedicine bagi pasien COVID-19 isolasi mandiri ke 3 wilayah yakni *Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek)*.

Diujicobakan di Jakarta pada 7 Juli lalu, layanan telemedicine ini hadir untuk mempermudah masyarakat terutama yang melakukan isolasi mandiri di rumah untuk konsultasi kesehatan secara virtual tanpa harus datang ke RS serta untuk mengurangi beban keterisian tempat tidur di rumah sakit, sehingga layanannya bisa digunakan untuk pasien bergejala sedang, berat dan kritis.

Total ada 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerjasama dengan Kemenkes diantaranya Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat dan Getwell.

Agar pelaksanaanya lebih efektif dan efisien, kini alur layanan telemedicine COVID-19 dibuat lebih ringkas. Pasien tidak perlu lagi mengirimkan pesan ke apotik Kimia Farma, tapi cukup mengisi form pemesanan obat dan unggah KTP di platform telemedicine yang dipilih dan semuanya sudah langsung diproses secara otomatis.

Layanan telemedicine gratis dimulai dari proses pengambilan dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Untuk mendapatkan layanan ini, pasien harus melakukan tes PCR/Antigen di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan.

Jika hasilnya positif dan laboratorium penyedia layanan test COVID-19 melaporkan data hasil pemeriksaan ke database Kementerian Kesehatan (NAR), maka pasien akan menerima pesan Whatsapp dari Kemenkes RI (dengan centang hijau) secara otomatis.

Namun, apabila tidak mendapatkan WA pemberitahuan, pasien bisa memeriksa NIK secara mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id.

Setelah dapat WA pemberitahuan, pasien bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu dari 11 layanan telemedicine. Caranya tekan link yang ada di pesan WA dari Kemenkes atau di link yang muncul saat pengecekan NIK mandiri di situs https://isoman.kemkes.go.id/panduan, lalu memasukkan kode voucher supaya bisa konsultasi dan dapat paket obat gratis.

Sebelum berkonsultasi, pasien harus menginformasikan bahwa dirinya adalah pasien program Kemenkes.

Selesai konsultasi, dokter akan memberikan resep digital sesuai kondisi pasien. Hanya pasien kategori isoman, yang akan mendapatkan obat dan vitamin secara gratis.

Tidak semua jenis obat diberikan gratis, hanya ada 2 paket obat yang ditanggung Kemenkes yakni Paket A (Orang Tanpa Gejala) berupa multivitamin C, D, E, Zinc sebanyak 10 butir konsumsi satu kali sehari.

Paket B (bergejala ringan) berupa multivitamin C, D, E, Zinc sebanyak 10 butir konsumsi satu kali sehari, Azithromisin 500mg sebanyak 5 butir konsumsi sehari sekali, Oseltamivir 75mg sebanyak 14 butir konsumsi dua kali sehari dan parasetamol tab 500 mg sebanyak 10 butir (apabila dibutuhkan).

Ditekankan babwa obat dan vitamin yang diberikan hanya untuk konsumsi pasien dan tidak boleh diperjualbelikan.

Pengiriman obat dan/atau vitamin dari apotek Kimia Farma ke alamat pasien akan dibantu oleh jasa ekspedisi SiCepat. Untuk itu, pastikan pengisian alamat pengiriman di platform telemedicine sudah benar, sesuai dengan alamat pasien.

Setelah diproses, pasien akan mendapatkan SMS dari SiCepat yang berisi nomor resi dan status pengiriman. Jadi pasien bisa memantau lokasi/posisi barang kiriman.

Dimasa pandemi sekarang ini, layanan telemedicine menjadi salah satu opsi terbaik untuk tetap memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan risiko kesehatan yang seminimal mungkin. Karena antara pasien dan dokter tak perlu bertatap muka, cukup berkonsultasi secara online.

Untuk itu, Kementerian Kesehatan terus berupaya memperluas layanan telemedicine COVID-19. Selain di Jabodetabek, rencananya layanan telemedicine COVID-19 ini akan secara bertahap dikembangkan di ibu kota-ibu kota provinsi.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (Arianto)

Read More

BIN Mulai Vaksin Covid-19 Door to Door di Medan, Masyarakat Mengapresiasi

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Badan Intelijen Negara (BIN) mulai melakukan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah atau door to door. Vaksinasi yang langsung menyentuh masyarakat itu juga dilakukan serentak dengan proses vaksin untuk 30 ribu pelajar SMP dan SMA di 14 provinsi se-Indonesia.

Saat mendampingi Presiden Jokowi dalam pelaksanaan vaksinasi pelajar di SMPN 103 Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (14/7/2021), Kepala BIN Budi Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya mengadopsi metode vaksinasi door to door dari sejumlah negara yang mengalami peningkatan jumlah penerima vaksinnya.

"Adapun metode door to door tersebut bisa menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ataupun takut untuk ke luar rumah", tegasnya.

Amatan media ini dalam pelaksanaannya di wilayah kota Medan, Sumatera Utara yang merupakan salahsatu titik epicentrum, kegiatan dilaksanakan di wilayah kecamatan Medan Helvetia, kemudian di SMPN 11 dan SMAN 1 Kota Medan.

Menurut warga, vaksinasi ini sangat membantu mereka dalam mendapatkan suntikan vaksin tersebut.

"Kami bersyukur petugas yang langsung datang ke rumah kami," kata Sri Warni warga Jalan Gaperta Ujung, Gg Masjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Rabu (14/7/2021).

Hal yang sama disampaikan, Maynunung Novita yang juga warga Jalan Gaperta Ujung, Gang Masjid. 

Menurutnya vaksinasi door to door membuat mereka lebih nyaman karena tidak harus mengantri.

"Ini kan kita mendaftar terus petugas yang datang ke rumah, jadi nggak antri jadi lebih nyaman," ungkapnya.

Diketahui hari ini 1000 warga di Kecamatan Medan Helvetia mendapat vaksin covid-19. Vaksinasi tersebut dipusatkan pada 3 titik yakni di Kantor Lurah Helvetia Tengah, Puskesmas Helvetia dan di Jalan Gaperta Ujung. 

Selain datang ke lokasi, warga yang ingin mendapatkan suntikan vaksin di rumah-rumah juga dilayani petugas.

Program vaksinasi door to door ini diinisiasi secara nasional oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rangka mencapai herd immunity masyarakat Indonesia. (Arianto)

Read More