DPW KAMPUD Resmi Adukan Dugaan Korupsi Belanja Hibah dan Bansos TA 2020 di BPKAD Lampung Timur Ke Kejari
SK DPD Hipakad Jambi Keluar Ningsih Dewi Marini Akan Jalankan Amanah Dengan Baik
Peringati HBA ke-61, Kejaksaan Agung Gelar Vaksinasi di RSU Adhyaksa Jakarta Timur
RS Darurat Covid-19 Wisma Haji Siap Operasi Besok Pagi
Ribuan Orang Wafat, Menag Ajak Masyarakat Doa dan Hening Cipta
WIKA Reaksi Cepat Salurkan 1.145 APD bagi Rumah Sakit di Jabodetabek
PK Entertainment dan GoTix Hadirkan Festival Animeland Virtual
Cegah Penyalahgunaan NIK Saat Registrasi Kartu Prabayar, Dukcapil Usulkan 'Two Factor Identification'
Erick Thohir: Suntikan PMN Difokuskan untuk Penugasan Pemerintah
Erick menyampaikan penyertaan modal negara (PMN) merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan BUMN dalam menjalankan penugasan pemerintah. Erick menyebut nilai PMN yang diberikan jauh lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan BUMN kepada negara.
"Kalau kita lihat, dalam 10 tahun terakhir, BUMN berkontribusi sebesar Rp 3.295 triliun yang terdiri atas pajak sebesar Rp 1.872 triliun, PNBP sebesar Rp 1.035 triliun, dan dividen sebesar Rp 388 triliun. Kita bandingkan dengan PMN yang diberikan adalah empat persen atau Rp 147 triliun dari 2011-2020," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).
Erick menyebut suntikan PMN dan dividen pada periode 2020 hingga 2024 justru relatif seimbang. Erick mengatakan hal ini tak lepas dari banyaknya penugasan yang diberikan kepada BUMN selama ini atau hampir 81 persen PMN digunakan untuk melaksanakan penugasan pemerintah dan 6,9 persen untuk restrukturisasi.
"Yang terpenting pada 2017-2018 yang seharusnya ada PMN untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera itu angkanya sangat kecil sehingga porsi (PMN dan dividen) menjadi seperti 50:50," ucap Erick.
Erick menyampaikan dividen BUMN pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 43 triliun. Sementara dividen untuk tahun ini ditargetkan mencapai Rp 30 triliun atau Rp 35 triliun dari target semula yang Rp 40 triliun.
"Tahun ini insyaAllah peningkatan Rp 30-35 triliun. Ini belum fix tapi kita upayakan dan kami berupaya dengan sekuat tenaga, tentu dengan kondisi pandemi tetap kita akan berikan dividen tahun depan paling tidak sama dengan target tahun sebelumnya yaitu Rp 40 triliun," ungkap Erick.
Nusron Wahid dari Komisi 6 DPR RI menyampaikan, “Untuk menciptakan legacy bersama antara pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan DPR, serta mengurangi beban BUMN pada masa lampau, kami mengusulkan agar semua RDI dan SLA di semua BUMN dikonversi saja menjadi PMN. Sehingga semua bukunya BUMN ke depan menjadi sehat dan kredibel”.
Hal ini ditambahkan juga oleh Aria Bima, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI bahwa, “Penugasan yang diberikan kepada BUMN tidak boleh membuat BUMN rugi dan anggaran yang diberikan kepada BUMN dlm bentuk PMN yang awalnya berasal dari K/L adalah anggaran utk penugasan-penugasan yang diberikan oleh Pemerintah”. (Arianto)
Antisipasi Rumah Sakit Penuh, Kades Diminta Perkuat Ruang Isolasi Desa
Menteri BUMN Erick Thohir Apresiasi Gerakan Antar Rakyat Gelar Sentra Vaksinasi
Nestlé Indonesia Gelar Vaksinasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung
MTDL Hadirkan Solusi Konverter BI-FAST System MII
"Bersama mitra global kami Software AG dan Red Hat, MII menyediakan solusi KOMI yang akan menghubungkan BI-FAST Connector dengan Core Banking dan Channel (ATM, Teller, Internet Banking, Mobile Banking) menggunakan messaging ISO 20022. Diharapkan sejalan dengan program BIFAST ini, kami dapat terus menyediakan solusi yang terbaik," kata Susanto Djaja, Presiden Direktur MTDL dalam keterangan tertulis.
Berkolaborasi dengan Software AG, kata Susanto, MII berhasil menerapkan “Digitalizing Microfinance in Indonesia” di salah satu industri perbankan nasional terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (“Bank BRI”). Bank BRI memiliki 9.000 cabang bank fisik dan jaringan lebih dari 500.000 agen “tanpa cabang” hyperlocal yang melayani lebih dari 100 juta pelanggan.
"Sebagai bank terbesar tentu diperlukan sistem integrator dengan platform integrasi tunggal yang fleksibel, aplikasi yang sangat tangguh dengan waktu yang efisien, instrumen transaksi yang kuat untuk menghubungkan sistem back-end, dan waktu pemasaran yang lebih cepat untuk layanan, dan API baru. Solusi yang berhasil diterapkan Bank BRI di antaranya Payment Gateway (Unified Bill Payment), Virtual Account, dan Smart Virtual Account," ungkapnya.
"Berbicara mengenai adopsi technology, people, dan process merupakan basic management transformasi digital untuk berinovasi, yang akan menghasilkan produk baru agar lebih cepat diluncurkan ke pelanggan. Serta, sebagai kunci bagi organisasi untuk dapat berhasil mengadopsi digital transformasi,” ujar Hamdani Arif, Digital Solution Head PT Mitra Integrasi Informatika.
“Asal tahu saja, MTDL melalui MII memiliki 150 Software AG web Methods Developer dan lebih dari 25 Profesional Technical Consultant yang tersertifikasi. Diharapkan ke depan, MII akan terus memberikan solusi lengkap dalam membantu transformasi digital,” pungkasnya. (Arianto)
Bantu Korban Kebakaran, DPD KNPI Dumai Bersama 5 OKP Galang Dana
Gerak Cepat, Menteri BUMN Jamin Ketersedian Oksigen di Rumah Sakit
Dukung Penanganan Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR Luncurkan SIBARU, Layanan untuk Bantu Pemda Usulkan Bantuan Perumahan
“Pada masa pandemi COVID-19 ini kami tetap menerima usulan bantuan perumahan dari Pemerintah Daerah lewat Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) untuk lebih memudahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid.
Khalawi menyatakan, SIBARU merupakan inovasi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk mengajak pemerintah daerah untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan Program Satu Juta Rumah di seluruh Indonesia di masa pandemi ini. Sebab, pembangunan rumah yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
“SIBARU akan mempermudah Pemda dalam mengusulkan usulan bantuan perumahan kepada Kementerian PUPR. Selain tidak perlu bertatap muka atau mengajukan proposal secara langsung, lewat sistem tersebut kami ingin koordinasi program perumahan tetap berjalan, memangkas waktu dan pengajuan proposal serta mendorong pengawasan program perumahan untuk masyarakat di daerah,” terang Khalawi.
Menurut Khalawi, Kementerian PUPR akan terus mendorong pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak huni adalah melalui pelaksanaan Program Sejuta Rumah.
Melalui Program Sejuta Rumah, imbuhnya, pemerintah mendorong gerakan bersama antar pemangku kepentingan bidang perumahan untuk meningkatkan jumlah pembangunan rumah di Indonesia. Rumah yang layak huni juga dinilai mampu meningkatkan Kesehatan masyarakat agar bisa terhindar dari paparan virus COVID-19.
Sebagai informasi, SIBARU mengintegrasikan seluruh sistem perumahan yang ada ada saat ini seperti Sistem Informasi Rumah Susun (Sirusun), Sistem Informasi Rumah Khusus (Sirusus), Sistem Informasi Rumah Umum dan Komersial (SiRUK) dan E-RTLH.
Pemda dapat mengakses aplikasi SIBARU melalui mesin pencari (browser internet) dengan mengetikkan laman sibaru.perumahan.pu.go.id atau dengan mengklik tombol SIBARU pada bagian aplikasi di website Direktorat Jenderal Perumahan yakni www.perumahan.pu.go.id.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan layanan konsultasi terkait SIBARU ini, pemerintah daerah dapat menghubungi Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Gedung G Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.
“SIBARU juga memiliki saluran bantuan atau helpdesk terkait pengusulan bantuan perumahan. Apabila pemerintah daerah ingin bertanya terkait pengusulan bantuan perumahan dapat menghubungi hotline aplikasi SIBARU di nomor handphone 0821 2267 7894 (via chat Whatsapp pada hari kerja dan jam kerja) atau via email ke datinperumahan@pu.go.id,” tutup Khalawi. (Arianto)
Bajaj Mogok, Kapolsek Kalideres Spontan Mendorong Dan Membantu Ketepi Jalan
Karakteristik Kepemimpinan Masa Depan Menuju Indonesia Maju
ASSA Gelar Rights Issue
HMETD yang ditawarkan ASSA cukup unik karena mengandung Obligasi Konversi sebanyak 600 juta unit dengan rasio setiap pemegang 453 lembar saham lama (yang ter berhak memperoleh 80 HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu unit Obligasi Konversi dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200 per unit yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.
Asal tahu saja, ASSA mentargetkan perolehan dana melalui PMHETD ini sekitar Rp720 miliar yang setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebagian besar yaitu sekitar Rp639,3 miliar akan digunakan untuk melunasi dan membayar sebagian pinjaman bank yang diambil di 2019 untuk memulai bisnis last Mile Delivery Anteraja serta akuisisi lelang otomotif PT JBA.
Sekitar Rp18,52 miliar akan digunakan untuk pengembangan usaha jasa pergudangan Titipaja (efulfilment), serta sisanya untuk modal kerja Perseroan.
Nantinya, Obligasi Konversi dari proses HMETD ini akan dapat diperdagangkan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2 tahun setelah tanggal emisi dan bersifat zero-coupon.
Jumlah saham apabila Obligasi Konversi ini dikonversi menjadi saham adalah sebanyak-banyaknya 600 juta lembar saham baru atau setara dengan 15,01% dari total saham setelah pelaksanaan konversi jika tidak terdapat penyesuaian pada harga konversi.
Yang lebih menarik lagi, apabila masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka seluruh Obligasi Konversi yang tersisa akan diambil oleh International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian dari grup Bank Dunia.
"Kami bersyukur sekali memperoleh pernyataan efektif ini selain tentunya atas kepercayaan dari IFC yang akan menjadi pemegang saham ASSA," kata Presiden Direktur ASSA Prodjo Sunarjanto dalam keterangan tertulis. Selasa (06/07)
Disisi lain, kata Projo, Kami akan terus melanjutkan proses transformasi ke arah End-to-End Logistic berbasis teknologi sambil memperkuat pilar bisnis lainnya di bidang ekosistem mobilitas dan penjualan kendaraan bekas.
"Dengan ekosistem yang saling terintegrasi ini, kami yakin akan mampu mengambil peluang pertumbuhan pesat di tengah model bisnis Sharing Economy berbasis digital yang menjadi tren di masa kini dan mendatang," pungkasnya. (Arianto)