Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Hamdanil Asykar Pemeran Polisi di Sinetron Putri Geluti Media Online


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hamdanil Asykar Pria Kelahiran Cirebon 2 April 1970. Merupakan pribadi yang gigih  pasalnya segala aktivitas yang berkaitan dengan seni ia lakoni. 

Sejak tahun 2012 laki laki yang memiliki nama beken Daniel Bond 7007 telah aktif malang melintang di dunia hiburan.

Tercatat ia pernah menjadi penyanyi Dangdut dan Pembawa Acara baik di panggung maupun sebagai presenter di Televisi lokal khususnya di Kota Depok dan Bekasi.

Pada tanggal 1 Mei 2017 ia mulai terjun dunia baru yaitu sebagai pemeran Film, Sinetron dan FTV dengan mendapatkan berbagai peran dari ratusan judul diantaranya peran Haji Makmun di Sinetron Orang Miskin  Baru (OMB) RCTI, peran Wandy di Sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP) RCTI dan masih banyak lagi peran lainnya hampir di semua televisi nasional.

Kebanyakan Hamdanil Asykar memerankan tokoh sosok seorang komandan polisi di berbagai serial sinetron dan FTV. Namun, dimasa Pandemi Covid-19 ini ketika dunia hiburan/entertainment agak sepi Hamdanil memutuskan untuk memulai bisnis baru dengan alasan berkurangnya pemasukan.

Sejak awal bulan April 2020 Pria pemilik akun Instagram @HamdanilAsykar ini mulai terjun ke Bisnis V Tube  karena di ajak teman artis. 

Ia mengajak bagi siapa saja yang mau bergabung di bisnis Vtube bisa DM ke akun instagram Pak Danil @hamdanilasykar. Pada awalnya banyak yang mencomooh karena dinilai biasanya menerima uang ratusan ribu ko malah mau terjun ke bisnis yang hanya menghasilkan Rp.4.500,. Sehari. Namun karena ketekunannya akhirnya kini ia memperoleh pendapatan Rp.78.000,. sehari. Hal ini dikarenakan banyaknya teman artis lain yang bergabung menjadi anggota Hamdanil. 

Menurutnya terjun di bisnis vTUBE enjoy saja karena pendaftaran Gratis . Kini vtube sudah di normalisasi dengan arahan SWI (Satgas Waspada Investasi) setelah dihentikan sementara karena perizinan, sekarang 100% legal dan mulai launcing awal Juli 2021 ini.

Selain bisnis vTUBE, Pak Danil menggeluti menjual produk dari TRIFINITY yaitu berupa Botol Hydrogen Alkali yang berfungsi merubah air biasa menjadi air alkali dengan khasiat bisa menjaga imun tubuh di musim pandemi Virus Corona. Awalnya hanya membeli 1 untuk di pakai sendiri ternyata sekarang Pak Danil menjadi reseller dan mampu menjual beberapa Botol Hydrogen Alkali ke teman teman terdekatnya. (Arianto)
Share:

Bank of India Indonesia Tidak Bagi Dividen


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Bank of India Indonesia Tbk ("BSWD" atau "Perseroan") menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (30/06) di Jakarta. Dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili 1.305.452.590 saham atau mewakili 94.00% dari
1.388.800.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

"Dalam RUPST, Rapat telah menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 serta Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020, yaitu tidak ada pembagian dividen," kata Ferry Koswara, Direktur BSWD kepada awak media di Jakarta. Rabu (30/06)

Selanjutnya juga disampaikan,  Dalam RUPST tidak mengangkat kembali Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro sebagai Direktur Utama untuk periode berikutnya. Untuk itu, Perseroan menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro atas sumbangsih yang diberikan selama masa kepengurusan periode tersebut.

Kemudian, kata Ferry, RUPST menugaskan pengurus saat ini untuk mengusulkan calon pengganti sebagai Direktur Utama dan disampaikan ke Komite Remunerasi dan Nominasi. "Sementara itu, Tugas Direktur Utama dijalankan oleh Direksi sampai dengan diangkatnya Direktur Utama oleh RUPS," ucapnya.

Dengan demikian, ujar Ferry, Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Wakil Direktur Utama: Jayaprakash Bharathan

- Direktur: Ferry Koswara

- Direktur Independen: Primasura Pandu Dwipanata

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama: Sudhiranjan Padhi

- Komisaris: Prakash Rupchand Chugani

- Komisaris Independen: Handadjaja Sulaiman

- Komisaris Independen:
Raharjo Satrio Unggul

Asal tahu saja, RUPST memberikan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji. remunerasi dan tunjangan kepada anggota Komisaris dan Direksi Perseroan scetelah mendapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

"Di penghujung Rapat, RUPST juga menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Gus Halim Imbau Warga Tetap Rumah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Memasuki hari kedua Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar kembali mengimbau warga desa.

"Hari ini, memasuki hari kedua PPKM Darurat, saya himbau warga desa tetap dirumah, mohon ditahan dulu segala bentuk aktivitas diluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak," kata Halim Iskandar yang dikutip lewat cuitan di akun twitter @halimiskandarnu pada Minggu (4/7/2021).

Halim Iskandar meyakini jika warga desa juga tidak ingin ada pandemi Covid-19 ini ada di Indonesia.

"Kasus Covid-19 semakin meningkat, saya yakin semuanya tidak menginginkan hal ini terjadi, jika semuanya ingin pandemi Covid-19 ini segera berlalu, mari kita mulai dari diri sendiri," cuit Halim Iskandar.

Halim Iskandar mengatakan, salah satu cara agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu adalah jika warga desa mulai tertib dan patuhi Protokol kesehatan.

Halim Iskandar ini juga selalu mendengungkan agar warga desa selalu jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas di luar rumah.

"Tetap waspada, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan; cuci tangan dg sabun dan air mengalir, selalu pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas dan jangan lupa senantias memanjatkan doa," kata pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Warga desa diajak untuk selalu berdoa agar pandemi Covid-19 berlalu dan ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali.

"Semoga pandemi ini segera berlalu,  ekonomi pulih, indonesia nangkit. Desa Bisa,,,!!!," Cuit Gus Halim lagi..

Sebelumnya, Gus Halim mengimbau seluruh Kepala Desa, Para Pendamping Desa dan seluruh warga desa berupa imbauan untuk melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 

Doa ini untuk menyikapi kondisi kekinian di Indonesia dengan kembali meningkatnya angka Covid-19.

"Doa bersama dilakukan bersama keluarga di rumah masing-masing," kata Gus Halim.

Doa bersama keluarga ini diharapkan digelar secara rutin yang dimulai serentak pada hari ini Pukul 18.00 Waktu setempat di kediaman masing-masing. (Arianto)

Share:

PPKM Darurat Diberlakukan, Ketua DPD RI Ingatkan Bansos Agar Tepat Sasaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat segera diterapkan pemerintah di Pulau Jawa dan Bali, 3 - 20 Juli 2021. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan agar pendistribusian bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Di masa PPKM Darurat, pemerintah siap menggulirkan bansos berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 300.000 setiap bulannya.  

"Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat. Apalagi selama PPKM Darurat seluruh aktivitas masyarakat benar-benar terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bansos tepat sasaran, atau benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak pandemi," tutur LaNyalla, Jumat (2/7/2021).

Senator asal Jawa Timur ini menjelaskan, saat pemberlakukan PPKM Darurat BST akan dibagikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 34 provinsi.

"Program BST seharusnya selesai bulan lalu. Hanya saja, kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat membuat program ini diperpanjang," terangnya.

Pada periode Januari-April 2021, BST sudah diberikan kepada 9,6 juta keluarga dengan anggaran Rp 11,94 triliun.

Sedangkan untuk perpanjangan, BST akan dibayarkan pada Juli dan Agustus kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 34 provinsi. Perpanjangan BST akan membutuhkan anggaran Rp 6,1 triliun.

"Bantuan sosial ini akan diberikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli. Mudah-mudahan para keluarga yang menghadapi PPKM Darurat bisa terbantu. Karenanya kita minta agar data penerima valid," katanya

LaNyalla juga meminta semua pihak untuk bekerjasama dan saling mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kita berharap seluruh lapisan masyarakat mengambil peran serta memiliki kesadaran untuk sama-sama menghadapi masa yang sulit ini. Agar kita bisa kembali beraktivitas normal," kata mantan Ketua Umum PSSI itu.(Arianto)

Share:

Kompolnas: Polri Luar Biasa Bantu Pemerintah Atasi Pandemi Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sejumlah program maupun kebijakan yang ditempuh Polri dalam membantu pemerintah guna menekan penyebaran Covid-19 yang angkanya terus mengalami kenaikan akhir-akhir ini, menuai beragam tanggapan dari sejumlah kalangan.

Tak terkecuali dari pihak pengawas eskternal. Seperti yang dikemukakan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dikatakan Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, pihaknya memberi catatan positif atas jerih payah yang telah dikerjakan Korps Bhayangkara dalam situasi pandemi Covid-19.

Menurut dia, dengan segenap kekuatan personel yang ada, Polri telah dengan tulus dan tanpa pamrih mengemban berbagai misi kemanusiaan menyikapi Covid-19.

Poengky mengungkapkan salah satu misi kemanusiaan yang amat dirasakan bermanfaat untuk masyarakat luas ialah dengan pelaksanaan vaksinasi kepada warga secara massal di sejumlah daerah.

“Saat ini Polri sudah membuka gerai-gerai layanan vaksin pada masyarakat,” kata Poengky dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7/2021).

Dikatakannya, Polda Metro Jaya termasuk salah satu contoh yang dengan baik menghadirkan pelayanan vaksinasi ke masyarakat. "Salah satu contohnya di Polres Tangerang Selatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengaku bangga atas kerja keras dan pengabdian tersebut. “Polri memang luar biasa profesional dan sigap membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19,” ucapnya.

Lebih lanjut, apresiasi yang tinggi dihaturkan kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran. “Apresiasi saya yang tinggi untuk Kapolri, beserta Kapusdokkes, Karumkit RS Polri Kramat Jati, dan para Kasatwil,” pungkasnya. (Arianto)




Share:

Kuartal-I 2020, Pendapatan Bentoel Internasional Investama Rp2,29 triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Bentoel Internasional Investama Tbk ("RMBA" atau "Perseroan") emiten rokok berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp2,29 triliun hingga periode 31 Maret 2021 atau turun bila dibandingkan dengan pendapatan Rp4,07 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Sedangkan laba kotor menjadi Rp269,23 miliar atau turun bila dibandingkan dengan laba kotor Rp501,15 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya," kata Steve Pore, Presiden Direktur RMBA dalam Public Expose di Jakarta. Jum'at (02/07)

Bahkan, kata Steve, Penurunan beban operasi Perseroan menjadi Rp210,07 miliar dari Rp475,42 miliar membuat laba usaha diraih Rp59,16 miliar atau naik bila dibandingkan dengan laba usaha Rp25,73 miliar.

Alhasil, ungkapnya, Perseroan membukukan rugi bersih mencapai Rp 7,10 miliar atau turun bila dibandingkan dengan rugi bersih pada Maret 2020 Rp 43,29 miliar.

Dari sisi aset, ujar Steve, Total aset per Maret 2021 mencapai Rp 11,48 triliun atau turun 7,91% bila dibandingkan dengan pada akhir Desember 2020 yang sebesar Rp 12,46 triliun.

Pada Tahun 2021, tambah Steve, Perseroan akan meningkatkan nilai rokok tradisional dan menstimulasi indera generasi dewasa baru dengan inovasi, produk kelas dunia dan produk dengan risiko lebih rendah.

Selanjutnya, Perseroan akan meningkatkan kapabilitas ekspor untuk mendukung program Pemerintah dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkelas dunia.

"Perseroan berharap Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan serta regulasi yang berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, mengingat saat ini industri tembakau membutuhkan waktu untuk melakukan recovery atas penurunan penjualan yang cukup signifikan," pungkasnya.
(Arianto)
Share:

Film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Berlaga di Locarno Film Festival 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Locarno Film Festival merupakan ajang film tahunan yang digelar setiap Agustus di Locarno, Swiss. Tahun ini adalah edisi ke 74 sejak didirikan pertama tahun 1946, menjadikannya salah satu festival film tertua di dunia.  

Di Locarno, mereka dapat menemukan program berkualitas, kaya, eklektik, mengejutkan sambil bertemu dengan talenta terbaru dan tamu-tamu bergengsi.

Film “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” akan world premiere di Locarno Film Festival 2021. Film yang diadaptasi dari novel Eka Kurniawan ini dibintangi oleh Marthino Lio (berperan sebagai Ajo Kawir), Ladya Cheryl (Iteung), dan Sal Priadi (Tokek). 

Film panjang kelima Edwin ini akan berkompetisi di program paling bergengsi yaitu Concorso internazionale (kompetisi internasional) untuk memperebutkan hadiah utamanya, Golden Leopard. Tahun ini festival akan berlangsung pada 4 sampai 14 Agustus 2021.

Disutradarai oleh Edwin, “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” bercerita tentang Ajo Kawir, seorang jagoan yang tak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia — ia impoten. Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteung, Ajo babak belur hingga jungkir balik — dia jatuh cinta. Akankah Ajo menjalani kehidupan yang bahagia bersama Iteung dan, pada akhirnya, berdamai dengan dirinya?

Turut berkompetisi adalah film terbaru Ethan Hawke “Zeros and Ones”. Tahun ini, film terbaru dari John David Washington (‘Tenet’) dan Alicia Vikander (‘Tomb Raider’) berjudul “Beckett” akan menjadi film pembuka Locarno Film Festival 2021. Dalam beberapa minggu ke depan akan diumumkan pula jadwal tayang di festival yang diadakan di Swiss tersebut.

Asal tahu saja, Film “Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas” atau judul internasionalnya “Vengeance is Mine, All Others Pay Cash” merupakan kerjasama antara Indonesia, Singapura dan Jerman. Diproduseri oleh Palari Films dengan Ko-Produser Singapura yaitu Phoenix Films dan E&W Film; sedangkan Ko-Produser Jerman yaitu Match Factory Productions dan sutradara Fatih Akin melalui rumah produksinya Bombero Internasional. Didukung oleh Produser Eksekutif yaitu Natasha Sidharta & Kaninga Pictures, keduanya dari Indonesia. (Arianto)
Share:

Mendagri Segera Keluarkan Instruksi Menteri Soal PPKM Darurat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan segera mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan langkah yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menetapkan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali. 

“Kami sudah menyiapkan draft-nya, kami menerjemahkannya dalam bahasa regulasi, ada 11 halaman di sana,” kata Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang dilaksanakan secara virtual, dan dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (1/07/2021). 

Mendagri juga menjelaskan, Inmendagri soal PPKM darurat ditujukan kepada Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, serta Bupati/Walikota di daerah tersebut. Inmendagri tersebut juga akan menjelaskan penetapan kriteria daerah level 3 dan 4 untuk melaksanakan sejumlah hal terkait kebijakan PPKM Darurat. “Ada 12 poin, jadi mulai yang pertama itu sasarannya, bahwa instruksi disampaikan kepada Gubernur di Jawa-Bali, lanjut kepada kepala daerah tingkat dua di Jawa-Bali,” ujarnya. 

Inmendagri yang berisikan 12 Poin tersebut, mengatur soal akselerasi vaksinasi, kegiatan edukasi protokol kesehatan, hingga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat dengan berpijak pada peraturan dan perundang—undangan yang ada. Inmendagri juga mengingatkan kepala daerah soal UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat adanya sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan strategis nasional. 

“Kami tidak ingin memberikan sanksi ini kepada kepala daerah, kami yakin teman-teman kepala daerah dapat menjalankan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. 

Inmendagri juga mengatur pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan, serta adanya aturan soal testing minimal yang perlu dilakukan di daerah yang menerapkan PPKM Darurat. “Ada di poin kelima pelarangan kegiatan kerumunan, termasuk dasar selain Inmendagri ini, nanti dasarnya adalah Perda dan Perkada sehingga ini memberikan kekuatan pada penegak hukum; Polri, Kejaksaan, didukung TNI. Kami juga ikuti arahan Bapak Menko, agar setiap daerah sudah diidentifikasi testing minimal,” bebernya. 

Tak kalah penting, Inmendagri akan mengatur proses penyaluran jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD. Selain bantuan sosial yang diberikan lewat Kementerian Sosial, Mendagri menjelaskan terdapat mata anggaran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang umumnya dialokasikan di dinas sosial masing-masing, terutama bagi daerah di level 3 dan 4. Selain itu juga ada bantuan yang bersumber dari dana desa yang dapat diberikan jika masyarakat betul-betul membutuhkan. 

Sementara itu, Inmendagri juga memuat adanya aturan agar daerah menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%, yang digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan); Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan Covid-19; serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

“Kemudian poin kesembilan, masalah pendanaan yang bersumber dari APBD ini dialokasikan 8% dari DAU dan DBH sesuai Peraturan Menkeu yang dapat dialokasikan untuk penanganan Covid dan PPKM darurat ini,” pungkasnya. 

Pemerintah telah resmi menetapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli 2021. Aturan ini diberlakukan hingga 2 pekan ke depan, yakni 20 Juli 2021. (Arianto)

Share:

Hadapi @TretanMuslim Stok Pil Sabar Dukcapil Melimpah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Jadi petugas layanan Dukcapil harus super duper sabar. Sudah layanannya full gratis, masih dirusak netizen pula. Bandingkan dengan layanan di perbankan, semuanya serba berbayar tapi masyarakat malah hepi.

Itulah lintasan pemikiran Dirjen Dukcapil Kemendagri  Zudan Arif Fakrulloh, ketika berbicara soal tingginya harapan masyarakat terhadap Dukcapil, satu-satunya instansi yang memberikan layanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan datanya untuk memudahkan pelayanan publik.

Dirjen Zudan mengibaratkan upaya memenuhi harapan masyarakat itu, seperti mengisi air yang tidak pernah penuh di gelas. Berapa pun volume gelas diisi, airnya tak pernah penuh karena gelasnya bertambah tinggi.

Sebaliknya, ketika air di gelas meluber akan memberi dampak trickle down effect atau efek menetes ke bawah kepada masyarakat sekelilingnya.

"Harapan masyarakat terhadap layanan Dukcapil terus meningkat. Dulu layanan Adminduk itu berbayar, sekarang diberikan gratis. Dulu layanan Adminduk hanya di kantor Dinas Dukcapil. Sekarang layanan diberikan jemput bola langsung mendekati masyarakat yang membutuhkan. Bahkan bisa diajukan dari rumah secara online sehingga warga bisa mencetak sendiri dokumennya dengan kertas HVS biasa," papar Dirjen Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (1/7/2021).

Contoh konkret yang menggambarkan betapa melimpahnya stok pil sabar petugas Dukcapil, adalah ketika menghadapi rundungan komika @TretanMuslim yang terus nyinyir. 

Tretan yang kelahiran Bangkalan, Madura, dan kini tinggal di Tangerang Selatan, memposting di akun IG dan Twitter-nya dan mengaku kesulitan mengakses web Dukcapil Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mengurus KTP-el baru. Pria bernama asli Aditya Muslim ini mengakses lewat ponsel.

"Sebenarnya saya gak ada masalah dengan negeri ini, tapi begitu ngurus KTP baru, suruh fotocopy ini itu, bolak balik, pas dateng suruh daftar online, pas online websitenya SAMPAH, call centre ditelpon ga ada yang angkat, ya ada yang salah dengan negeri ini, lebih baik dukcapil kasih ke Microsoft," kicau Trestan, Selasa (29/6/2021).

Dalam database Dukcapil, nama Aditya Muslim tercatat data kependudukannya sejak 2010, dan update data terakhir dan dicetak menjadi KTP-el pada 2013.

Menjawab Tretan, sebuah akun Tiktok @zainusman.com kemudian memposting video tutorial berjudul Balas Cuitan Tretan. 

"VT ini utk membuktikan benar tidaknya web dukcapil tangsel gak bs buat ketik isi nama dll #tretanmuslim #dukcapiltangsel #ktp #dukcapil," tulis @zainusman.com. 

Lewat videonya, Zain memperagakan mengakses web Dukcapil Tangsel memakai laptop. 

"Hasilnya tidak ada masalah, lancar2 saja. Kemungkinan masalah terjadi saat akses web pake HP," tulisnya sembari memberikan jalan keluar, "Solusi: 1. Akses pake laptop; 2. Download aplikasi."

"(Kalau) pake Hape: memang benar seperti yang dibilang Tretan gak bisa ketik-ketik nama. Jadi nya kaya otomatis namanya salah ketik muncul huruf-huruf yang gak kita ketik. Pake laptop: normal2 aja..," kata Zainusman saat dihubungi via WA.

Kadis Dukcapil Kota Tangerang Selatan Dedi Budiawan, saat dihubungi Tim Media Dukcapil mengatakan, kesulitan yang dihadapi @TretanMuslim hanya lantaran tidak mau baca SOP (standar operating procedure).

"Mau daftar online di web pakai HP atau PC gak bisa jika browser nya bukan Mozila Firefox, cuma itu. Ratusan yang kesulitan karena gak tau dan gak mau baca SOP, tapi mau bertanya. Begitu kami hubungi dan berita tau semua beres lancar. Pakailah browsernya mozila firefox," kata Debu, panggilan panggilan akrabnya.

Debu menjelaskan, pihaknya sudah menghubungi @TretanMuslim via Direct Message (DM) namun yang bersangkutan belum juga menjawab. 

"Kami jelaskan secara normatif saja bahwa segala sesuatu ada SOP-nya. Jika ada kesulitan web kami 24 jam dalam 7 hari nonstop siap terima pengaduan," kata Debu.

Sabar tingkat dewa
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, akhirnya turut menengahi. Meskipun dia tahu anak buahnya di-bully, Zudan tetap memerintahkan agar KTP Tretan segera dicetak dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Di benaknya  memberikan layanan yang membahagiakan masyarakat adalah kredo yang tak bisa ditawar-tawar lagi.

"Semua datanya sudah ada, tolong segera dicetak," kata Zudan dan segera ditindaklanjuti Kadis Debu. 

Setelah KTP-nya jadi dan dinotifikasi kepada pelawak tunggal berkebangsaan Indonesia ini, dirinya pun kembali nge-twit begini:

"Karena kemaren ngurus KTP Irlandia ribet, maka akhirnya saya memutuskan pindah WNI dan mengurus KTP menjadi warga negara Indonesia."

"Saya suka ngurus KTP di Indonesia karena masih menggunakan banyak foto copy, dimana ini bentuk kepedulian terhadap pengrajin kertas dan juga masih menghormati kebudayaan leluhur. Kalo terlalu elektronik dan online itu terlalu kebarat-baratan."

"Alhamdulillah prosesnya cepat dan tidak ribet, jadi kalo ada yg blg birokrasi di Indonesia ribet itu adalah fitnah. Proses KTP saya cepat ini krn memang disini serba mudah, bukan krn akun saya verified. Terimakasih."

Begitulah, petugas Dukcapil dengan kesabaran tingkat dewa terus mengisi gelas yang airnya tak pernah penuh, karena gelasnya bertambah tinggi. (Arianto)

Share:

Kuartal I 2021, INOV Bukukan Penjualan Rp151,19 Miliar


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
PT Inocycle Technology Group Tbk ("INOV"), emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik (PET) menjadi Recycled Polyester Staple Fiber (RePSF) berhasil mencatatkan pertumbuhan penjualan selama Kuartal I 2021 sebesar 13% yaitu mencapai Rp151,19 miliar, naik bila dibandingkan dengan penjualan sebesar Rp133,64 miliar pada kuartal yang sama di tahun 2020. 

"Sementara itu, laba kotor pada Kuartal I-2021 naik 64% menjadi Rp31,18 miliar bila dibandingkan dengan Rp18,96 miliar pada Kuartal I 2020," kata Victor Choi, Direktur INOV dalam keterangan tertulis. Kamis (01/07)
 
Hingga Maret 2021, kata Victor, penjualan INOV didominasi oleh produk Re-PSF sebesar Rp102,95 miliar. Kemudian disusul oleh penjualan produk bukan tenunan (non-woven) mencapai Rp32,09 miliar, yang meningkat 56% bila dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya. "Sementara untuk produk homeware tercatat sebesar Rp15,80 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 21% bila dibandingkan kuartal yang sama di tahun 2020," ucapnya.

Di samping itu, lanjutnya, beban usaha dan biaya keuangan INOV tercatat mengalami peningkatan yang menyebabkan Perseroan mencatatkan rugi, meskipun laba usaha masih tercatat positif selama periode Kuartal I-2021. 

Meski demikian, tambah Victor, seiring dengan tren peningkatan permintaan untuk produk-produk daur ulang serta upaya efisiensi biaya yang dijalankan, INOV
optimis dapat mencatatkan kinerja yang positif pada akhir tahun ini dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sekitar 10-15%.

"Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, INOV dapat terus melanjutkan bisnis dengan tetap mempertahankan aspek lingkungan dan pengurangan jejak karbon serta meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan seluruh 17 SDGs," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Shield On Service Bukukan Pendapatan sebesar Rp1,37 Triliun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Shield On Service Tbk ("SOSS" atau"Perseroan") berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp1,37 triliun atau naik bila dibandingkan dengan pendapatan sebesar Rp1,34 trilliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Sementara itu, Laba bruro tercatat sebesar Rp129,23 miliiar atau turun bila dibandingkan dengan laba bruto Rp136,45 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya," kata Direktur Utama PT Shield On Service Tbk, Heman Julianto saat Public Expose di Jakarta. Kamis (01/07)

"Sedangkan laba usaha tercatat sebesar Rp23,29 miliiar atau turun bila dibandingkan dengan laba usaha Rp41,18 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya.

Begitu juga, kata Heman, Laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp25,47 miliar atau turun bila dibandingkan dengan laba sebelum pajak Rp46,64 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

Alhasil, ungkap Heman, Perseroan membukukan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp16,64 miliar hingga periode 31 Desember 2020 atau turun bila dibandingkan dengan laba Rp27,10 miliiar di periode yang sama tahun sebelumnya

Dari sisi aset, Total aset perseroan hingga periode 31 Desember 2020 mencapai Rp293,84 miliar atau naik bila dibandingkan dengan total aset Rp264,49 miliiar hingga periode 31 Desember 2019. 

Menurutnya, Komposisi pendapatan Perseroan tahun 2020 terbesar berasal dari unit bisnis jasa SDM sebesar 55%, disusul oleh jasa keamanan sebesar 23% dan jasa kebersihan sebesar 21%, sedangkan sisanya berasal
dari jasa parkir serta pendapatan lain dari Smart Clean yang kami luncurkan pada tahun 2020.

Walaupun pendemi Covid 19 belum menunjukan tanda akan berakhir dalam waktu dekat, namun Perseroan tetap optimis mampu mempertahankan kinerja yang ada di tahun 2021. 

Bahkan, Hendro mengaku, Penyesuaian terhadap adaptasi baru akan terus berjalan, pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan melalui komunikasi yang lebih intensif dan terbuka, serta evaluasi biaya perusahaan untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih optimum akan terus dilakukan oleh Perseroan. 

"Asal tahu saja, Perseroan juga berencana untuk meluncurkan aplikasi Smart Worker dimana aplikasi ini akan membantu mempertemukan kebutuhan
pemberi kerja dengan karyawan yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Dirjen Otda Kemendagri Resmikan E-Perda di Kalsel


Duta Nusantara Merdeka | Banjarmasin 
Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan mulai mengimplementasikan sistem peraturan daerah elektronik atau aplikasi e-Perda yang digagas Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Layanan berbasis teknologi itu diharapkan membuat rancangan produk hukum daerah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan serta minim penyimpangan.

Aplikasi e-Perda merupakan sistem konsultasi seluruh produk hukum daerah berbasis elektronik yang disiapkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. 

Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang diwakilkan oleh Direktur Produk Hukum Kemendagri, Makmur Marbun, secara bersamaan menekan layar sentuh sebagai simbol peluncuran aplikasi E-Perda kabupaten kota se-Kalsel pada Selasa (29/6/21).

Launching aplikasi e-Perda digelar secara fisik dan daring di Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, dihadiri Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar, dan jajaran SKPD di lingkup Pemprov.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, turut meresmikan peluncuran aplikasi secara virtual melalui  platform zoom.

Salah satu keuntungan terobosan tersebut dikatakan Akmal, yakni membuat konsultasi lebih efisien tanpa harus tatap muka.

Dijelaskan Akmal, tentang alasan yang mendasari terbentuknya E-Perda. Salah satu problem pemerintah adalah obesitas regulasi. Hal demikian terjadi karena masing-masing pemerintah daerah menyiapkan regulasi.

Belum lagi kementerian dan lembaga non kementerian yang membuat norma standar sendiri, kemudian dieksekusi oleh Pemda melalui program ataupun peraturan.

"Terjadilah berlomba-lomba bikin aturan, tapi kita sering lupa mengevaluasi apa yang kita buat," ujar Akmal Malik.

Ia pun menerangkan dampak-dampak buruk akibat terlalu banyak regulasi yang kurang diperlukan.

"Lamban dalam mengambil keputusan karena berorientasi pada peraturan yang lama. Kemudian, kurang optimal dalam berinovasi karena selalu berorientasi pada regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi," urainya.

Meski begitu, menurut Akmal, dalam konteks ini, Pemda tidak bisa disalahkan.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA mengapresiasi upaya Dirjen Otda dalam merancang terobosan layanan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, E-Perda akan mengatasi beberapa hal dalam bidang layanan hukum dan peraturan daerah.

Menyusul wilayah lain yang sudah lebih dulu meresmikan aplikasi E-Perda, Kalsel pun kini mulai menerapkannya.

"Jadi, kalau kita melayani, prinsipnya ingin lebih cepat. Aplikasi E-Perda juga akan memangkas waktu lebih cepat," tegasnya.

Kemudian, Safrizal mengemukakan tagline Kalsel dalam menerapkan E-Perda, yakni faster, essier, cheaper, better dan ia berharap pendekatan berbasis elektronik mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang modern sehingga menghasilkan layanan yang prima.

Sebelum mengakhiri acara launching tersebut, Akmal mengatakan penggunaan aplikasi E-Perda di Kalimantan Selatan diharapkan menjadi solusi dari permasalahan dalam pembentukan regulasi di daerah sehingga regulasi yang dibentuk dapat implementatif sesuai dengan kebutuhan daerah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Kalimantan Selatan. (Arianto)

Share:

Poppy Taubari Persembahan Single Melayu Di Rantau


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Poppy mengawali karirnya sebagai penyanyi professional dengan ikut di ajang pencarian bakat “D’Academy 4” dan berhasil menjadi salah satu finalis di 12 besar tahun 2017. Di Rantau merupakan single keduanya setelah Si Jantung Hati yang release tahun 2019.

Lagu “Di Rantau” ini bercerita tentang suka dan duka yang dirasakan seseorang ketika hidup di perantauan. Rasa rindu akan kampung halaman, ketika kita berada jauh di negeri orang. 

"Semoga lagu “Di Rantau” ini bisa mewakili perasaan para perantau dalam suasana kita sekarang, dimana banyak sekali para perantau berada pada kondisi seperti yang tercurah dalam lirik lagu ini," kata Poppy saat virtual zoom meeting. Rabu (30/06)

Bahkan, kata Poppy, Lagu Di Rantau ini diciptakan oleh Romsky, seorang composer muda yang sangat berbakat dari tanah “Wong Kito” Palembang. Berkolaborasi dengan Ismael Arafat seorang Produser dan Sound Engineer dari Kanamusik Records yang pernah menggarap beberapa lagu dari Siti Nurhaliza, untuk bersama ikut berperan dalam memajukan Musik Melayu Tanah Air. 

Sementara itu, Poppy mengaku, Arrangement musiknya dibantu oleh KGS Ipul, seorang musisi dan arranger yang sangat paham dengan root Musik Melayu. Dikemas secara apik dengan beberapa musisi tanah air di Kanamusik Studio Bandung. “Di Rantau” menyajikan lantunan lagu melayu yang terasa lebih modern tampa menghilangkan akar musik Melayunya sendiri.

"Poppy berharap, lagu “Di Rantau” bisa mengobati kerinduan pencinta Musik Melayu Indonesia dan mudah-mudahan bisa mencuri hati para pencinta musik di tanah air. Semoga para penikmat musik kita juga bisa terpikat sehingga lagu dan musik Melayu bisa tetap lestari di buminya sendiri," pungkasnya. 

Asal tahu saja, Lagu Di Rantau oleh Poppy Tubari ini, sudah bisa dinikmati tanggal 30 Juni 2021 di Youtube Kanamusik dan disemua Digital Music Platform. (Arianto)

Share:

Metrodata Academy Targetkan Cetak Ribuan IT Talent


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta PT Metrodata Electronics Tbk (“MTDL” atau Perseroan) melalui anak usahanya PT Mitra Integrasi Informatika (“MII”) yang menaungi program Metrodata Academy  telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam program Kampus Merdeka.

Kampus Merdeka merupakan sebuah program yang dirancang oleh Kemendikbudristek dalam rangka memerdekakan pelajar untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka. Program ini ditujukan untuk kampus dan mitramitra profesional.


"Seperti yang diketahui, kemajuan teknologi terus berkembang dan kebutuhan tenaga IT juga semakin meningkat sehingga Metrodata Academy hadir untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, khususnya di bidang IT," kata Susanto Djaja selaku Presiden Direktur MTDL di Jakarta. (30/06)


Asal tahu saja, Metrodata Academy akan menjalankan dua program, yaitu program Magang/Praktik Kerja dan program Studi/Proyek Independen. "Dalam hal ini Metrodata Academy disponsori oleh Kemendikbudristek untuk menjalankan program Magang (Metrodata Academy Ecosystem) dan program Studi Independen Bersertifikat (Network Security Operation Center - Cyber Blue Team)," ucapnya.


Selain itu, kata Susanto, kedua program tersebut mahasiswa juga bisa mendapatkan sertifikasi. Program akan dilaksanakan dengan durasi 6 bulan, yang dimulai dari awal Agustus 2021 hingga Januari 2022 dan dapat dikonversikan ke dalam SKS yang setara dengan 20 SKS.


Pada kesempatan yang sama, Herryanti Herman selaku Direktur MII menjelaskan,  Sinergi antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan korporasi menghubungkan gap keterampilan antara dunia Pendidikan dan industri. Salah satu yang dijalankan dalam Kampus Merdeka adalah Cyber Security berkolaborasi dengan EC Council, yaitu Certified Network Defender (CND) dan Certified Incident Handler (ECIH). Seperti yang diketahui transformasi digital telah meningkatkan kebutuhan keamanan digital, sehingga kami hadir untuk mempersiapkan talenta digital di bidang cyber security.


Kemudian, kata Herryanti, untuk program magang kami menyediakan empat posisi, yaitu Business Analyst, Developer, Quality Assurance, dan System Analyst. Saat ini, mahasiswa sudah bisa mendaftar melalui situs Kampus Merdeka (https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/).


Ke depannya, Herryanti mengaku, dengan memiliki SDM IT yang berkualitas di bidangnya dan layanan solusi lengkap yang dimiliki melalui 8 pilar Solusi Metrodata, yaitu Cloud Services, Big Data & Analytics, Security, Hybrid IT Infrastructure, Business Application, Digital Business Platform, Consulting & Advisory Services, Managed Services.


"Dan yang pasti, Kami akan terus mendukung dan mencetak talenta digital. Diharapkan hal ini dapat membantu pemenuhan SDM IT di Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Peringati Harganas, Ketua KPK: Budaya dan Semangat Anti Korupsi Dimulai Dari Keluarga


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hari ini, Selasa, 29 Juni 2021, kita segenap bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas), hari yang seyogianya mengingatkan kita kembali akan pentingnya membentuk, menjaga dan melindungi keluarga dari ragam permasalahan bangsa, salah satunya perilaku koruptif dan laten korupsi. 

"Keluarga memiliki peran teramat penting bagi kemajuan, masa depan, arah dan tujuan bangsa ini, memperkokoh ketahanan serta konsistensi nasional dalam mewujudkan cita-cita, impian segenap rakyat di republik ini untuk lepas dari perilaku koruptif dan laten korupsi," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri di Jakarta. Selasa (29/06)

Ketua KPK menuturkan bahwasannya dimulai dari sebuah keluarga-lah, Ruh ANTIKORUPSI yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika, dihembuskan kepenjuru kalbu setiap individu yang menjadi bagian dalam keluarga, untuk membentuk karakter keluarga ANTIKORUPSI. 

"Bahkan, jika dicermati secara utuh dalam kontek pembangunan pendidikan ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan karakter. Sebagaimana kita ketahui bahwa muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI dari dalam individu," ungkapnya.  

Lebih lanjut, katanya  pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) bersama segenap elemen bangsa ANTIKORUPSI direpublik ini, melalui berbagai upaya, diantaranya dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, perumusan organisasi, sinergitas antar lembaga dan lain sebagainya. 

"Akan tetapi, upaya-upaya tersebut tentu tidak cukup untuk memberantas korupsi yang berurat akar direpublik ini, perlu gerakan sosial nasional yang lebih luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya bangsa ini mengingat tidak sedikit individu-individu yang masih menganggap korupsi adalah kuktur bangsa dan hal biasa yang dilakukan sejak dulu dinegara ini," tegas Ketua KPK.

Adapun, sambung Ketua KPK, keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai budaya apalagi menjadi kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan di negeri ini, terangnya

Untuk itu, Ketua KPK menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pandangan bahwa keluarga ANTIKORUPSI dapat mempengaruhi individu dan keluarga lainnya serta memiliki peran sentral dalam membangun budaya ANTIKORUPSI dalam masyarakat. 

Dari pandangan itulah, lanjutnya, kami membuat Konsep Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga, dengan berbagai program dan kegiatan, antara lain gerakan SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi),  menerbitkan buku dengan tema Membangun GenAksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia, Panduan Menumbuhkan Kejujuran kepada Anak Sejak Dini, Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga.

"Adapun hal tersebut sebagai acuan yang dapat diterapkan dalam setiap keluarga dengan tujuan membentuk karakter kuat yang menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam setiap generasi masa depan bangsa yang dilahirkan dalam sebuah keluarga," tegasnya. 

Dengan demikian, ujar Ketua KPK, secara eksplisit kami gambarkan bahwa dari sebuah keluarga, perubahan sikap, perilaku masyarakat akan terjadi, dan memunculkan tatanan sosial budaya  kultur baru yang melihat korupsi sebagai musuh bersama, memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang hina, dan yang tak kalah penting membudayakan budaya ANTIKORUPSI dibumi pertiwi.

"Kami segenap insan KPK mengucapkan Selamat memperingati Hari Keluarga Nasional, canangkan selalu semangat dan budaya ANTIKORUPSI dalam keluarga kita untuk menyongsong masa depan yang semakin baik lagi apabila korupsi benar-benar sirna dari NKRI, agar kesejahteraan umum dan kecerdasan dalam hidup berbangsa dan bernegara dapat lebih dirasakan oleh seluruh anak bangsa di republik ini," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Dirjen Pol & PUM Buka Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, membuka acara Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum 2021 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, (29/06/2021).

Dalam sambutannya, Bahtiar menjelaskan, faktor ketahanan ekonomi mempengaruhi faktor ketahanan nasional, yang erat hubungannya dengan faktor stabilitas sosial dan politik suatu negara. Bahtiar pun menekankan, dunia saat ini tengah dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Tak semua negara, kata Bahtiar, mampu menjalani masa sulit seperti dalam keadaan pandemi saat ini.

“Alhamdulillah hingga hari ini, Indonesia mampu mengelola situasi sulit ini dengan baik, ekonomi gas dan rem istilah Bapak Presiden, bagaimana mengelola secara seimbang antara ekonomi dan penanganan Covid-19, ini secara simultan tentu kita kawal dengan baik,” tutur Bahtiar.

Adapun acara ini diinisiasi oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bekerja sama dengan Yayasan Cendekia Sinergi. Sementara itu, pesertanya terdiri dari Badan Kesbangpol, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata seluruh Indonesia, serta para pelaku usaha.

Bahtiar berharap, acara ini dapat menjadi bagian dari solusi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Sebab, memang tujuan besar dilaksanakannya acara Indonesia Maju Virtual Expo 2021 adalah untuk pemulihan ketahanan ekonomi. Lewat pemanfaatan teknologi, para UMKM dipertemukan dengan pembeli. 

“Kita tidak boleh menangisi keadaan ini dan terus melanjutkan kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dengan menghadirkan cara-cara baru dan cerdas dengan menggerakkan ekonomi nasional,” pungkas Bahtiar. (Arianto)

Share:

Kemendikbudristek Salurkan 50 Tenda Untuk Bantu Rumah Sakit di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Dalam rangka membantu penanganan pasien Covid-19 yang saat ini sedang melonjak di Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyalurkan bantuan 50 tenda di 50 Intalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit di Jakarta sejak 23 Juni 2021. Tenda-tenda darurat tersebut merupakan hibah kerja sama antara Kemendikbudristek dengan UNICEF.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan penyaluran tenda tersebut untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan surat permohonan dari Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, Nomor 633/-1.772 tentang Permohonan Peminjaman Tenda.

“Kita coba membantu dan mengakomodir adanya permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membutuhkan ruang darurat tambahan untuk penanganan pasien Covid-19. Tenda-tenda tersebut kami salurkan ke rumah sakit yang membutuhkan,” terang Dirjen Jumeri, di Jakarta, Senin (28/06).

Tenaga Ahli Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Jamjam Muzaki mengatakan proses pengiriman tenda dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 DKI Jakarta atas permintaan dari rumah sakit rujukan Covid-19. Proses pengiriman tenda tersebut disalurkan dari LPMP DKI Jakarta. Pendirian tenda di rumah sakit dilakukan secara bertahap oleh Kemendikbudristek, BPBD DKI Jakarta, Jaya Konstruksi dan pihak rumah sakit. “Hingga saat ini bantuan pengiriman dan pendirian tenda sudah mencapai tahap ketiga,” terangnya.

Pada tahap pertama, Kemendikbudristek menyalurkan tenda darurat di 19 rumah sakit, yakni RSUD Kramat Jati, RSAU Esnawan Antariksa, RSUD Pasar Rebo, RS Yadika Pondok Bambu, RS Islam Pondok Kopi, RS Kesdam Cijantung, RSUD Cipayung, RS Bhakti Mulia, RSUD Tamansari, RSUD Cengkareng, RSUD Tarakan, RSU Budi Kemuliaan, RS Husada, RSUD Tanjung Priok, RS Mulyasari Jakarta, RS Duta Indah, RS Ciputra Citragardern City, RS Hermina Daan Mogot, dan RS Pelni Petamburan.

Selanjutnya, pada tahap kedua Kemendikbudristek menyalurkan bantuan tenda darurat ke 11 rumah sakit, yakni RS Hermina Kemayoran, RUSD Koja, RS Islam Sukapura, RS Firdaus, RS Marinir Cilandak, RS Harum Sisma Medika, RS Columbia Asia Pulomas, RS Mediros, RS Harapan Jayakarta, RS Persahabatan, dan RS Fatmawati.

Kemudian, lanjut Jamjam, pada tahap ketiga, Kemendikbudristek membangun tenda darurat di 20 rumah sakit yakni RS Kembangan, RSUD Kalideres, RS Media Permata Hijau, RSJP Harapan Kita, RS Primaya Evasari, RSPI Sulianti Saroso, RSUD Cilincing, RSKD Duren Sawit, RS Harapan Bunda, RS Kartika, RS Hermina Jatinegara, RSUD Ciracas, RS Bunda Aliyah, RSUD Pademangan, RSUD Tugu Koja, RS Umum Pekerja, RS Puri Medika, RS Islam Jakarta Cempaka Putih, RSUD Tarakan, dan RSUD Johar Baru. (Arianto)

Share:

Kemenkeu Blokir Dana Bantuan Ponpes Rp 500 M, Ketua DPD RI Minta Ada Penjelasan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap rekening sejumlah Pondok Pesantren (Ponpes) dan Madrasah sehingga tidak bisa menerima dana bantuan imbas pandemi Covid-19 mendapat perhatian dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, harus ada penjelasan mengenai pemblokiran tersebut.

Kemenkeu telah melakukan pemblokiran rekening sejumlah Pesantren dan Madrasah selama 6 bulan terakhir. Hal tersebut mengakibatkan bantuan dana sebesar Rp 500 miliar untuk sejumlah Ponpes dan Madrasah itu tidak dapat dicairkan.

“Kami menunggu alasan Kemenkeu melakukan pemblokiran terhadap dana bantuan untuk Pesantren dan Madrasah, karena belum ada penjelasan mengenai pemblokiran ini,” ungkap LaNyalla, Senin (28/6/2021).

Akibat pemblokiran yang dilakukan Kemenkeu, Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa menyalurkan dana bantuan kepada Pesantren dan Madrasah terkait. Padahal, kata LaNyalla, tidak semestinya dana bantuan untuk Ponpes dan Madrasah ditahan.

“Ponpes-ponpes dan Madrasah sangat membutuhkan dana bantuan itu. Ingat, bantuan pemerintah sangat diperlukan agar Pesantren dan Madrasah bisa tetap bertahan menyelenggarakan pendidikan di tengah kondisi Covid seperti saat ini,” tuturnya.

LaNyalla pun mendesak agar Kemenkeu segera membuka blokir rekening sejumlah Ponpes dan Madrasah itu.  Dengan demikian, dana bantuan Covid-19 bagi Ponpes dan Madrasah bisa disalurkan secara merata.

“Kami minta Kemenkeu segera buka blokir rekening tersebut, kecuali memang ada permasalahan krusial di balik dilakukannya pemblokiran. Tapi kalau tidak, janganlah ditahan-tahan dana bantuan. Karena dana bantuan ini juga sebagai penunjang pemulihan ekonomi nasional (PEN),” tutur Senator Jawa Timur tersebut.

Dikatakan LaNyalla, masalah pemblokiran rekening Ponpes dan Madrasah tanpa ada penjelasan akan membuat publik bertanya-tanya. Kemenag pun diminta melakukan koordinasi intens dengan Kemenkeu agar penyaluran dana ke Ponpes dan Madrasah yang tertahan bisa cepat diatasi.

“Masalah ini juga jadi atensi kawan-kawan di Komisi VIII DPR RI. Kami akan meminta Komite III yang membidangi urusan agama untuk ikut mengawalnya. DPD RI akan meminta Kemenkeu dan Kemenag memberikan klarifikasi sekaligus mencari solusi terhadap persoalan tersebut,” papar LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI itu mengingatkan, dana bantuan dari pemerintah sebesar Rp 500 M dibutuhkan agar program adaptasi kebiasaan baru di Ponpes dan Madrasah dapat berjalan dengan lancar. LaNyalla menyebut, dana bantuan harus segera didistribusikan, mengingat kasus Covid-19 di Ponpes juga cukup tinggi.

“Jangan sampai karena ditahannya dana untuk menunjang adaptasi kebiasaan baru saat pandemi menyebabkan penanganan Covid di lingkungan Ponpes dan Madrasah berjalan buruk. Karena dampaknya juga akan jelek untuk pemerintah,” tegasnya.

Dana bantuan sebesar Rp 500 M untuk Ponpes dan Madrasah masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bagian dari bantuan adaptasi kebiasaan baru. Total dana bantuan itu sebesar Rp 2,6 triliun.

Alokasi dana terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Lembaga Pesantren/MDT/LPA sebesar Rp 2,38 triliun. Kemudian bantuan pembelajaran daring bagi pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar. (Arianto)

Share:

Menteri BUMN, Erick Thohir Pastikan Rakyat Mendapat Obat Terapi Murah COVID-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam upaya menekan meluasnya pandemi COVID-19, pemerintah memastikan rakyat akan mendapat obat terapi murah untuk pencegahan dan penyembuhan dari virus SAR Cov-2. Percepatan uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Ivermectin sebagai obat terapi pencegahan dan penyembuhan pasien COVID-19 akan menjadi game changer terbaru agar Indonesia bisa mengendalikan pandemi ini.

Hal itu ditekankan Menteri BUMN, Erick Thohir menanggapi langkah BPOM yang tengah melakukan uji klinis Ivermectin sebagai obat terapi pasien COVID-19. Persiapan pun sudah dilakukan PT Indofarma untuk memproduksi obat Ivermectin secara massal sehingga ketika uji klinis selesai dilakukan dan izin edar sudah dikeluarkan BPOM, maka obat tersebut siap diproduksi besar-besaran dalam waktu singkat.

"Secara infrastruktur kami siap untuk memproduksi Ivermectin secara massal. Obat ini akan menjadi obat terapi yang murah bagi rakyat, terlebih Indofarma sudah menyiapkan produksi sebesar 4,5 juta tablet per bulan. Jika uji klinis BPOM selesai dan sudah keluar izin edarnya sebagai tanda bahwa obat Ivermectin ternyata baik untuk kita semua, maka produksi ini akan kita genjot demi mengurangi dengan cepat kasus positif COVID-19," ujar Menteri Erick Thohir di Jakarta, Senin (28/6).

Penyediaan obat terapi COVID-19 yang murah memang menjadi perhatian utama Menteri Erick Thohir. Hal ini tak lain agar masyarakat yang lebih memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok di tengah pandemi ini tidak lagi terbebani dengan harga obat yang mahal. Menurut rencana harga obat terapi Ivermectin akan dibanderol dengan harga antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000 setiap tabletnya.

"Dengan harga obat yang murah dan terjangkau, saya yakin rakyat akan bisa mendapatkannya dengan mudah dan tidak akan menjadi beban. Terlebih untuk pencegahan terhadap COVID-19, tidak perlu selalu dikonsumsi dan hanya 2-3 tablet. Begitu pula untuk penyembuhan. Semoga ikhtiar kita untuk membuat rakyat kita sehat dan Indonesia terbebas dari pandemi ini segera terwujud," ungkap Menteri BUMN. (Arianto)
Share:

Simultan Bangun Infrastruktur Digital, Menkominfo Target 200 Ribu Masyarakat NTT Terliterasi


Duta Nusantara Merdeka | Kupang NTT
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, pada saat bersamaan menargetkan Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) bisa menjangkau 12,5 juta masyarakat secara nasional di tahun 2021. Di Nusa Tenggara Timur, Menkominfo menargetkan GNLD bisa menjangkau 200 ribu masyarakat terliterasi.

"Untuk Nusa Tenggara Timur sambil membangun infrastruktur digitalnya, sambil membangun BTS-nya, tahun ini saya berharap ada 200 ribu setidaknya masyarakat NTT harus mengambil bagian di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital atau basic skills digital," ujarnya dalam kegiatan Literasi Digital bersama pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Kabupaten Kupang, Senin (28/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan GNLD Siberkreasi pernah mendapatkan penghargaan internasional WSIS Prize di United Nation International Telecommunication Union (ITU) PBB.

"Juara satu di dunia yang dapat winner itu Program Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Kalau dunia saja mengakui itu sebagai gerakan yang hebat, jangan sampai kita tidak manfaatkan. Kalau Indonesia menggunakannya, jangan sampai kampungnya Menteri dan kampungnya Gubernur NTT tidak manfaatkan," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, GNLD menjadi penting bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menerapkan program tersebut dengan fokus pada empat prioritas, yaitu keamanan digital, etika digital, masyarakat digital, dan budaya digital.

"Di empat prioritas program ini, saya harapkan nanti masyarakat itu dilibatkan agar kita menguasai dan paham apa itu digital," tandasnya.

Sebelumnya,  dalam  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Base Transceiver Station  dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, Menkominfo menyatakan mempercepat penyelesaian 421 dengan target tuntas di tahun 2022. Hal itu ditujukan untuk meningkatkan jangkauan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.


*On Boarding UMKM*

Menkominfo menjelaskan Program GNLD juga memberikan manfaat kepada para pelaku UMKM dan ultra mikro. Bahkan Menteri Johnny meyakini pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur NTT Viktor Laiskodat memiliki harapan yang sama.

"Maka UMKM kita, ultra mikro dan kegiatan-kegiatan harian yang berkaitan dengan ekonomi kita masuk dan on boarding ke dalam digital UMKM, digital ultra mikro," ujarnya.

Selama mengunjungi kota dan kabupaten Kupang, Menkominfo melihat potensi produk-produk lokal yang perlu didukung untuk on boarding ke ekosistem digital.

"Produk-produk hasil karya kita langsung masuk di marketplace secara digital, maka pasarnya tidak lagi pasar di Kupang atau di mana saja, tapi pasarnya di wilayah cross border atau wilayah dunia," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, makanan khas Kupang seperti Se'i tidak hanya dijual di pasar-pasar nasional, tetapi juga di dunia tanpa batas dengan memanfaatkan ruang digital.

"Kita dihubungkan melalui market place dan untuk bisa itu kita harus on boarding. Saya tentu berharap adik-adik GMIT mengambil hal-hal yang secara khusus dan spesifik, masuk ke dalam kegiatan itu, bukan untuk bahan diskusi kita saja, bukan untuk diobrol sambil minum kopi saja, tapi mengambil bagian secara nyata di dalam kegiatan literasi dan produk-produknya nanti. Itu yang paling basic," ujarnya.

Menkominfo mengharapkan setiap tahunnya Provinsi NTT menghasilkan lebih banyak talenta digital melalui Program GNLD ini. Hal itu menurutnya sebagai arena baru bagi generasi muda.

"Ini arena baru kita, ini akan menghantar masyarakat kita untuk meloncat. Jangan kita tonton, jangan kita pandangnya, tapi kita ikut dan mengambil bagian secara aktif dalam program ini, tandasnya.

Kementerian Kominfo dengan semua kemampuan, keterampilan dan ekosistem mitra kerja, termasuk global teknologi company, mengajak dan secara bersama-sama menyukseskan program GNLD untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

"Secara khusus Nusa Tenggara Timur, model yang dilaksanakan di sini harus menjadi model yang nanti diterapkan secara nasional, gagasan datang dari Nusa Tenggara Timur, model datang dari Nusa Tenggara Timur, dan capaiannya juga harus dimulai di Nusa Tenggara Timur, itu yang kita harapkan tingkat dasar," tuturnya.

Menteri Johnny menyatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program ini dengan mengakses informasi terkait kelas-kelas literasi digital melalui akun Instagram Siberkreasi dan melalui tautan event.literasidigital.id.

Selain itu, para Jemaat maupun Pengerja Gereja juga dapat memanfaatkan Panduan Kurikulum dan Seri Modul Literasi Digital yang telah disusun oleh Kementerian Kominfo dan Mitra Pegiat Literasi Digital melalui tautan literasidigital.id.

Adapun modul literasi digital terdiri dari empat tema, yaitu Budaya Bermedia Digital, Aman Bermedia Digital, Etis Bermedia Digital, dan Cakap Bermedia Digital. "Kesemuanya disusun berdasarkan dengan empat pilar kurikulum literasi digital, yaitu Digital Skills, Digital Safety, Digital Ethics, dan Digital Culture," imbuhnya.

Selain menghadiri kegiatan literasi digital, di tempat yang Menkominfo juga menghadiri kegiatan Musyawarah Pelayanan ke IV Gereja Masehi Injil di Timor (GMIT).

Dalam kegiatan yang dilakukan secara hybrid itu, Menteri Johnny didampingi Gubernur NTT Viktor Laiskodat, juga dihadiri Bupati Kabupaten Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe, serta Jajaran Pengurus Sinode Grup. (Arianto)
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Koruptor Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPN PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini