Dukcapil Raih 10 Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik 2021
Insan PERS Berduka Pemilik Media Online Di Tembak OTK
Jelang Persiapan Verifikasi Partai Ummat Kota Medan Gelar Konsolidasi Internal
Pembunuhan Wartawan Marak, Ketum PPWI: Pemerintah Jangan Abaikan Keselamatan Pekerja Media
Kematian Marshal menambah panjang peristiwa duka bagi kalangan pers di tanah air. Kematian dan ancaman pembunuhan seakan telah menjadi bagian dari kehidupan para jurnalis di negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum ini. Nyawa selembar yang dimiliki para kuli digital itu selalu menjadi incaran bagi setiap pihak yang tidak ingin perilaku bejatnya menjadi konsumsi publik.
Terkait kejadian mengenaskan yang menimpa wartawan di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan keprihatin yang sangat mendalam dan turut berbelasungkawa bersama keluarga korban. Tokoh pers nasional yang selalu gigih membela wartawan ini mengutuk keras perbuatan keji yang menimpa jurnalis Mara Salem Harahap.
“Atas nama PPWI dan kemanusian, kita mengutuk keras perbuatan keji yang dilakukan OTK itu terhadap rekan jurnalis Marshal. Kejadian mengenaskan ini menjadi salah satu indikator buruknya perlakuan oknum masyarakat terhadap wartawan. Pembunuh itu dapat diduga memiliki motivasi dan itikat buruk terhadap dunia jurnalistik dan pemberitaan,” tegas Wilson Lalengke, Sabtu, 20 Juni 2021.
Peristiwa demi peristiwa yang bertujuan menistakan profesi wartawan kerap menimpa kalangan pekerja media selama ini. Pengancaman, pemenjaraan, penyerangan properti milik wartawan, intimidasi, dan pemberian cap negatif terhadap jurnalis, terjadi hampir setiap waktu. Dari catatan redaksi, diketahui bahwa dalam sebulan terakhir, terjadi beberapa kasus besar yang menimpa wartawan dan keluarganya di Sumatera Utara. Pada 29 dan 31 Mei 2021, misalnya, terjadi percobaan pembakaran rumah jurnalis media online linktoday.com dan pembakaran mobil wartawan Metro TV di Sergai. Kemudian, pada 13 Juni 2021, terjadi lagi pembakaran rumah orang tua jurnalis di Binjai, dan pada 19 Juni 2021, Marshal tewas ditembak OTK.
“Belum lagi di tempat lain, demikian banyak tak terbilang peristiwa tragis yang harus dihadapi para wartawan dan pewarta setiap harinya. Sudah begitu, dengan seenak perutnya seorang bupati di Bogor mengeluarkan pernyataan yang melecehkan teman-teman jurnalis. Bukan membenahi aparat desanya, malah wartawan yang dituding macam-macam,” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dengan mimik prihatin.
Melihat kondisi kehidupan pers yang selalu berhadapan dengan ancaman pembunuhan dan perlakuan buruk lainnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, Lalengke menghimbau kepada seluruh wartawan dan pewarta di manapun berada agar meningkatkan kewaspadaan. “Saya menghimbau kepada seluruh teman-teman pekerja media, baik reporter, kameramen, kontributor, pimpinan redaksi, editor, penulis lepas, dan semuanya, untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan diri, selalu waspada di segala tempat dan waktu. Jika Anda dalam ancaman, segera berkoordinasi dengan rekan media lainnya, cari tempat yang dirasa aman untuk mengamankan diri sementara sambil menunggu bantuan atau situasi menjadi lebih kondusif. Intinya, letakan kewaspadaan pada level tertinggi dalam memori insting kawan-kawan,” kata Lalengke berpesan.
Terkait peristiwa pembunuhan wartawan di Sumatera Utara itu, Lalengke juga menyentil peran negara yang terkesan abai dalam memberi perlindungan kepada rakyatnya yang berprofesi dan beraktivitas di dunia pers. Pria yang menyelesaikan studi pasca sarjananya di bidang Etika Terapan di Universitas Utrecht, Belanda, dan di Universitas Linkoping, Swedia, itu mengatakan bahwa di setiap kejadian buruk yang menimpa wartawan, pemerintah dan aparat terlihat santai, seakan menganggap bahwa penyerangan terhadap wartawan adalah sebuah konsekwensi logis yang sudah seharusnya dan wajar terjadi terhadap wartawan.
“Diakui atau tidak, umumnya para oknum pemangku kepentingan di pemerintahan, juga oknum pengusaha, apalagi mafia, pasti resisten terhadap wartawan. Mengapa? Karena wartawan adalah kelompok warga yang kritis, kepo urusan orang, dan selalu ingin melakukan koreksi atas segala sesuatu yang mereka lihat dan anggap tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh para oknum pejabat dan pengusaha itu,” beber Lalengke.
Dalam konteks itulah, kata Lalengke lagi, lembaga semacam Dewan Pers seharusnya tampil menjadi benteng dan banteng pembela jurnalis. “Bagaimana mungkin kemerdekaan pers akan berkembang dan lestari jika para wartawan dibiarkan membela dirinya sendiri menghadapi salakan senjata api dan kekuatan uang saat melakukan tugas-tugas jurnalistiknya? Makanya saya selalu bilang bubarkan saja Dewan Pers itu [2], tidak ada gunanya bagi wartawan, lembaga itu selama ini hanya bermafaat bagi kalangan tertentu saja, terutama bagi oknum penguasa dan pengusaha, termasuk pengusaha media yang bercokol di lembaga itu,” jelas mantan Kepala Sub Bidang Program pada Pusat Kajian Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI ini.
Oleh karena itu, lanjut Lalengke, dia meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perhatian dan kepedulian terhadap hak hidup wartawan di negeri ini. Menurutnya, negara ini dimerdekakan dan dibangun di atas jerih payah para wartawan juga.
“Kemampuan intelektual, keberanian mengambil resiko, dan konsistensi pada perjuangan menentang penindasan manusia oleh sesama manusia yang dimiliki setiap wartawan, merupakan modal besar dalam meraih kemerdekaan. Sifat-sifat hakiki para wartawan itu semestinya dihargai dan diberdayakan dalam mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Jadi, jangan biarkan jurnalis bertumbangan dibunuh, diancam, dipenjarakan, dicaci-maki, dan dinistakan di sana-sini karena aktivitasnya sebagai jurnalis. Presiden harus perintahkan Kapolri agar memberantas habis para preman pembunuh dan pengancam wartawan, termasuk yang senang mencap aneh-aneh para wartawan Indonesia,” tukas Wilson Lalengke yang juga menjabat sebagai Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) itu mengakhiri pernyataannya. (Arianto)
Usia 18 tahun, inovasi PPI sinergi bisnis perdagangan mulai Pedesaan hingga ketingkat internasional
DPP LPPI : 51 Pegawai Gagal TWK untuk Bersikap Negarawan
Fahira Idris Roadshow Donor Darah Maraton ke 44 Kecamatan di DKI Jakarta
EZVIZ Luncurkan Kamera BC1
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris JAD di Tasikmalaya
Anies: Seluruh Kegiatan di Jakarta Harus Tutup Jam 9 Malam
Asrama Tahfizul Hadist MAN 2 Deli Serdang Diresmikan Oleh Kakanwil Menag Sumut
"Saya akan terus berjuang untuk dunia pendidikan agar anak-anak di dalam dan di luar sekolah dapat mengaji secara gratis" ucapnya."Kedepan diharapkan agar MAN 2 Deli Serdang dapat menjadikan simbol contoh untuk sekolah-sekolah lain terutama dalam bidang keagamaan".
SAP Express Gelar Penandatanganan Kerjasama dengan Yusen Logistics Indonesia
Sebagai perusahaan jasa pengiriman yang didirikan pada tahun 2014, SAP Express telah melayani pengiriman dengan jaringan hingga ke pelosok Indonesia. Mengembangkan bisnis dengan membawa tagline ‘Sahabat Pengiriman’ dan ‘Jagonya COD’, SAP Express berhasil berkembang hingga menjadi market leader pada layanan Cash on Delivery.
Hal ini dilatarbelakangi oleh jangkauan Cash on Delivery dari SAP Express yang mampu mencapai 71.270 kode pos di seluruh Indonesia.
"Sebagai Perusahaan Go Public, SAP Express senantiasa berusaha memenuhi standar pelayanan salah satunya dengan sertifikasi ISO 9001:2015 sebagai standar yang diakui secara internasional untuk praktik terbaik dalam Manajemen Mutu," kata Presiden Direktur Satria Antaran Prima Budiyanto Darmastono di Jakarta.
Selain itu, kata Budiyanto, pertumbuhan konter retail yang pesat berkisar 5400 konter baru sejak awal tahun 2020, sehingga dapat memperluas jangkauan dan memudahkan kerjasama dengan pelaku e-commerce dan UMKM , serta memenuhi permintaan pasar akan layanan pengiriman.
Tak hanya itu, ujar Budiyanto, Kemampuan SAP Express yang dapat menjangkau pengiriman hingga ke pelosok Indonesia berhasil menarik berbagai kesempatan kerjasama baik dengan perusahaan nasional maupun multinasional, Yusen Logistics Indonesia, salah satu perusahaan multinasional di bidang logistik berskala besar melirik potensi SAP Express tersebut.
"Melihat permintaan pasar yang semakin masif pada layanan last-mile membuat Yusen Logistics Indonesia tertarik untuk mencari partner untuk bekerjasama mengembangkan potensinya," ungkapnya.
Asal tahu saja, Yusen Logistics Indonesia menggaet SAP Express dengan layanan last mile-nya yang dipercaya dapat melengkapi model bisnis Yusen Logistics Indonesia sebagai penyedia jasa freight forwarder.
Disisi lain, SAP Express didukung 204 kantor cabang/sub cabang dan lebih dari 4.000 tenaga kurir yang tersebar di seluruh Indonesia, SAP Express diyakini dapat menunjang pengiriman Yusen Logistics Indonesia setelah diresmikannya kerjasama antara kedua belah pihak.
"Kerjasama ini diharapkan dapat membawa kemudahan bagi para pengguna layanan Yusen Logistics Indonesia sekaligus melebarkan sayap SAP Express ke pasar global," ucapnya.
Bagi SAP Express, tutur Budiyanto, hal ini menjadi sebuah kehormatan untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan multinasional dalam meningkatkan layanan pengiriman bagi masyarakat Indonesia.
Alhasil, Kerjasama kedua perusahaan diresmikan dalam bentuk penandatanganan yang dilakukan oleh Budiyanto Darmastono, Presiden Direktur PT Satria Antaran Prima Tbk (SAP Express) dan juga Yoshihiro Makino, Presiden Direktur PT Yusen Logistics Indonesia pada Kamis (10/06) di Revenue Tower lantai 25, SCBD, Jakarta.
"Dan yang pasti, Kerjasama yang terjalin antara SAP Express dan Yusen Logistics Indonesia tidak hanya berpotensi pada keberhasilan kedua perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," pungkasnya. (Arianto)
Pria Mengaku Wartawan Lakukan Pencurian Jaket Banser di Tangsel
Pemerintah Pertimbangkan Lockdown Seluruh Kementerian
Terungkap Borok Korupsi Garuda, Juga Borok SBY! Jokowi Lagi Yang Atasi!
Salah satu contoh problem warisan adalah merujuk pada kasus korupsi yang menjerat mantan direktur utama Garuda periode 2005 - 2014, Emirsyah Satar. Kira-kira setahun lalu, Emirsyah divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Emirsyah terbukti menerima suap senilai Rp 49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp 87,464 miliar. Semua terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin Rolls-Royce dari berbagai perusahaan. Semua yang dilakukan Emirsyah efeknya masih dirasakan hingga sekarang, karena kontrak itu sifatnya untuk jangka panjang. Oleh sebab itu, menurut Yenny, pihak manajemen Garuda sedang berusaha menegosiasi ulang kontrak-kontrak tersebut.
"Kita juga sedang fight untuk kembalikan pesawat yang tidak terpakai, mengingat di masa pandemi utilisasi menurun drastis," kata Yenny. Misalnya pihak Garuda sudah mengembalikan 12 pesawat jenis Bombardier CRJ 1000 kepada pihak leasing, Nordict Aviation Capital (NAC) pada awal tahun 2020. Karena selama 7 tahun pengoperasian pesawat tersebut, Garuda mengalami kerugian hingga 30 juta dollar AS tiap tahunnya. Walaupun kontrak sewa pesawat jenis itu masih lama hingga 2027, namun jika berhasil dikembalikan tahun ini, maka Garuda bisa melakukan penghematan hingga 220 juta dollar AS. (Sumber Sumber Tim investigasi Pewarta dan media).
Korupsinya sangat KETERLALUAN. Padahal kalau Garuda dalam kondisi sehat wal afiat dan terus berkembang tanpa unsur korupsi, bisa menghidupi ribuan karyawannya. Sayangnya sudah lama tidak dirawat dengan benar. Semoga saja nanti ketemu jalan untuk bisa menyelamatkan Garuda. Karena fokus tulisan ini adalah soal korupsi yang ternyata sudah diketahui oleh para karyawan Garuda. Namun, ketika mereka berusaha melaporkannya, pemerintah waktu itu, di bawah SBY, malah mengabaikannya.
Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga) kembali mengungkap soal korupsi ini. Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty mengungkap bahwa pengurus Sekarga telah melaporkan dugaan korupsi pengadaan pesawat kepada KPK pada 22 September 2005. Dalam laporan itu dilampirkan bukti transaksi terkait dugaan adanya praktik korupsi, salah satunya transaksi pesawat Boeing 737 NG. Selain itu, mereka juga meminta bantuan dari presiden waktu itu, SBY. "Saat itu mengirim 1.004 surat kepada SBY, 3 ke Istana, satu ke Cikeas, dan 1.000 lewat pos," kata Tomy. Haaah?? Terus, apa respon dari SBY? Ternyata ribuan surat itu tidak satu pun yang mendapatkan respon dari SBY. "Bukan penolakan, tapi tidak ada tanggapan sampai lengser," ujarnya.
Ketika akhirnya Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2017, KPK menyebut bahwa pihaknya sudah lama membuka penyelidikan terkait kasus suap di Garuda. Pada September 2016, KPK menyebut membuka penyelidikan baru atas kasus korupsi itu, yang akhirnya berujung pada penetapan Emirsyah sebagai tersangka.
Jadi, bisa disebut bahwa soal korupsi di Garuda ini, dilaporkan di era SBY, ditangkapnya baru di era Jokowi. Dengan sudah terbongkarnya borok Garuda di era Presiden Jokowi, maka Sekarga berharap menjadi momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk membenahi Garuda. "Bukti-bukti (korupsi, Red) akan kami sampaikan melihat respons dari Jokowi. Jika ada tawaran atau opsi penyelamatan Garuda, kami akan serahkan," kata Tomy.
Di berbagai media sudah dipaparkan bagaimana upaya pemerintah membenahi Garuda. Kalau soal korupsinya, mungkin pihak Sekarga bisa melaporkan ke KPK atau pihak kepolisian, atau pun ke Menteri BUMN, Erick Thohir. Saya kira penugasan dari Presiden Jokowi pada Menteri Erick Thohir terkait Garuda juga sudah jelas. Kita juga sudah melihat bahwa Menteri Erick Thohir sudah gercep (gerak cepat) terhadap permasalahan Garuda. Yang pasti, SBY kena lagi nih. Terbongkar buruknya respon pemerintah waktu itu terhadap pelaporan kasus korupsi. Zero Sumber Sumber response! Padahal berkoar katakan tidak pada korupsi. Halaaahhh… Selalu dari kura-kura! Demikian keterangannya. (Arianto)
Sumber : Tim Kompas, CNN dan Warta Ekonomi.
Dikutip dari: Tim Pewarta DKI Jakarta.
Pembubaran Lembaga Oleh Menpan-RB di Apresiasi Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia
Partai Ummat Kota Medan Serahkan Bantuan Mushaf Al Qur'an Ke Masyarakat
Partai Ummat yang baru dideklarasikan pada 17 Ramadhan 1442 Kemarin, terus eksis dan menunjukkan Kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, selain melakukan konsolidasi organisasi, Partai Ummat itu terus bergerak dan berbuat untuk kemaslahatan Umat.
Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Ummat Kota Medan yakni konsolidasi ketingkat kecamatan, selain berkunjung Partai Ummat Kota Medan juga menyambangi Tempat Mengaji Anak yang dibina oleh Razif Randi Pengurus DPC Partai Ummat Kecamatan Medan Maimun.
Dalam Kunjungannya, Ketua Partai Ummat Kota Medan, Persada SP didampingi Pengurus lainnya Menyerahkan Bantuan Mushaf Al Qur'an kepada Anak-Anak Mengaji dan Masyarakat yang ada di sekitar tempat Mengaji Tersebut.
"Penyerahan Bantuan Mushaf Al Qur'an dari Para Donatur dan DPD Partai Ummat Kota Medan tersebut untuk Membantu adik-adik dalam Menimba Ilmu" Ujar Persada.
Usai Menyerahkan Bantuan Mushaf Al Qur'an, Rombongan DPD Partai Ummat Kota Medan, berbincang dengan Masyarakat Sekitar dan Berfoto Bersama. **