Pangdam Jaya: WNA India yang Masuk Indonesia di Karantina di Hotel Holiday Inn
Kemendagri Siap Ayomi Setiap Kegiatan Apkasi
"Pesan Pak Mendagri kepada Apkasi, diharapkan adanya sinergi, kolaborasi antara asosiasi dengan kami di Kemendagri. Setiap ada masalah yang menyangkut pemerintahan daerah bisa didiskusikan langsung dengan kami. Nomor HP Dirjen-Dirjen di Kemendagri siap kami share,” kata Ardian dalam kegiatan Silaturahmi Dewan Pengurus Apkasi dan Santunan Anak Yatim di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Kamis (22/04/2021).
Dengan demikian, Ardian mengimbau, kapan pun para Bupati beserta jajarannya mengalami kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dapat segera dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Kemendagri. “Ataupun diadakan audiensi secara langsung,” ujar Ardian.
Ardian menambahkan, ada beberapa hal strategis yang memang butuh masukan dari para pengurus Apkasi. Yang paling utama, kata dia, menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. “Karena Bapak dan Ibu Bupati lah yang menjadi aktor implementator kebijakan Kemendagri menyangkut desain APBD, maka kami sangat berharap segala bentuk masukan dan saran yang konstruktif,” imbuhnya.
Berikutnya, Ardian lantas menyebutkan tahapan pemilu serentak 2024 akan dimulai pada tahun 2022. Dari kacamata pembiayaan, kata dia, dibutuhkan anggaran yang cukup besar.
Untuk itu, berkaitan dengan Pilkada, Ardian mengemukakan perlunya dibuat semacam dana cadangan. “Jadi silahkan nanti pemerintah daerah merumuskan berapa estimasi kebutuhan untuk Pilkada di 2024 dan nabungnya bisa dimulai dari tahun 2022, sehingga dengan langka ini mudah-mudahan bebannya tidak berat di 2024,” jelasnya.
Ardian juga menyampaikan, saat ini di Kemendagri bersama dengan Kemenkeu, Bappenas, Setneg dan Kemenkumham sedang mendesain RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalamnya nanti akan mereformasi ulang bagaimana mendesain DAU, DAK, DBH, Dekon dan TP.
“Tentunya Bapak/Ibu lah yang nanti akan menerima dampak terhadap pijakan tersebut. Kami nanti butuh semacam panitia kecil dari Apkasi sebagai tempat kita diskusi dan konsultasi agar bisa memperjuangkan kebutuhan dana di daerah. Jadi UU Nomor 33 Tahun 2004 harus kita evaluasi dan bagaimana arah kebijakannya ke depan, sehingga hal ini pun kami perlu masukan dari Bapak/Ibu Bupati sekalian,” tandas Ardian.
Menyoal SIPD, Ardian menjelaskan, awalnya sistem itu dirancang sebagai kanal rekaman, di mana setiap daerah transaksi direkam, karena pihak Kemendagri membutuhkan informasi yang update, yang aktual dan faktual. Apalagi hal itu memang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan dan pembangunan.
“Seiring dengan kebutuhan, SIPD ini mendesak diterapkan sehingga mimpinya nanti Presiden memiliki semacam dashboard yang bisa melaporkan secara realtime bagaimana laporan belanja daerah dan apa saja output progres pembangunan di semua daerah,” harapnya.
Sebelum mengakhiri paparannya, Ardian kembali menegaskan pesan Mendagri yang mewanti-wanti agar para Dirjen di Kemendagri mengayomi semua asosiasi pemerintah daerah. “Kami merasa terhormat diundang oleh Apkasi dan ke depan forum-forum, seperti inilah yang harus terus digalakkan,” tukasnya.
Sementara itu di penghujung acara, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik membuka ruang diskusi kepada para bupati untuk membahas beberapa isu strategis. Akmal memahami banyak hal yang harus didiskusikan termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh para bupati menyangkut persoalan di daerah.
“Prinsipnya kami di Kemendagri, khususnya di Direktorat Jenderal Otda hadir untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan agar kepemimpinan teman-teman bupati di daerah, betul-betul bisa berjalan efektif hingga akhir masa jabatannya nanti,” imbuh Akmal.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, kegiatan di bulan suci Ramadhan ini merupakan kali pertamanya di Apkasi sejak ia dilantik pada 26 Maret 2021 silam. "Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama para bupati dan Kemendagri sambil kita mendiskusikan peran Apkasi ke depan untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para anggota," ujarnya.
Sutan Riska mengharapkan dukungan penuh dari Kemendagri dalam setiap aktivitasnya. Apalagi, kata dia, peran Kemendagri sangatlah besar. “Hal ini terus mendorong kami untuk terus berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerja sama dengan Kemendagri untuk ke depan bisa membantu kami di pemerintah kabupaten bisa menjalankan fungsi kepemerintahan selaras dengan kebijakan-kebijakan nasional," imbuh Bupati Dharmasraya ini.
Sutan Riska juga menyampaikan, Apkasi belum lama ini menyelenggarakan rapat teknis untuk memberikan masukan terhadap Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022. Sutan menambahkan, beberapa isu yang mengemuka adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Pembahasan SIPD bagi para bupati cukup antuasias untuk disikapi, bukan kami di daerah tidak suka dengan SIPD, justru pembahasan kami lebih mengharapkan bimbingan dan arahan khusus dari Kemendagri agar terjadi keseragaman di semua pemerintah kabupaten. Apkasi mendorong SIPD ini bisa menjadi program unggulan dari pemerintah pusat," tegas Sutan.
Hal penting lainnya, Sutan menjelaskan sesuai dengan amanat Munas V Apkasi 2021 yakni tentang susunan kepengurusan Apkasi masa bhakti 2021-2026. "Alhamdulillah tugas kami untuk menyusun dewan pengurus telah rampung dan kami berniat untuk melaporkan langsung kepada Mendagri dalam waktu dekat ini,” ujar Sutan lagi.
Dalam acara yang berlangsung sederhana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut, selain Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, juga hadir Penasehat Khusus Apkasi Ryaas Rasyid, serta para bupati dari berbagai daerah. (Arianto)
Wamendes PDTT Harap Eks Pekerja Migran dapat Tularkan Skill ke Warga Desa
Penandatanganan Kerjasama Kwarda Gerakan Pramuka Dengan BNN Sumatera Utara
Kuartal I-2021, Kinerja ESSA Kinclong
ZINC Optimis Kinerja Terus Tumbuh
Menhub: Sektor Transportasi Dukung Kesetaraan Kaum Perempuan
BULL Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris
CITA Bagikan Dividen Sebesar Rp 91 per Saham
Kemhan Monitor Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala
Kapal Selam KRI Nanggala 402 Hilang di Utara Bali
Starz Luncurkan Aplikasi Lionsgate Play di Indonesia
Pengiriman Anteraja Meningkat Tiga Kali Lipat
Selama tahun 2020, volume pengiriman Anteraja telah mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat yang mencapai rata-rata volume pengiriman lebih dari 300.000 paket/hari, dibandingkan pada tahun 2019 hanya mencapai 100.000 paket/hari.
Suyanto Tjoeng, selaku CEO Anteraja mengungkapkan, Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat dalam berbelanja secara online, memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dari industri logistik seperti Anteraja. Di tahun 2021 ini kami berharap kinerja Anteraja dapat terus meningkat, dan mencapai target pengiriman lebih dari 500.000 parcel/hari.
"Pertumbuhan signifikan yang dicapai oleh Anteraja dalam kurun waktu dua tahun beroperasi, tidak terlepas dari sistem teknologi yang unggul, serta didukung oleh
pengalaman ASSA Group dibidang penanganan armada kendaraan rental dan logistik selama bertahun-tahun," kata Suyanto dalam keterangan tertulis. Rabu (21/04)
Selain itu, kata Suyanto, faktor penting yang juga menjadi garda terdepan kunci kesuksesan perjalanan Anteraja adalah faktor sumber daya manusia yang dimiliki, salah satunya yaitu kurir Anteraja yang disebut dengan SATRIA. Hingga saat ini, Anteraja telah memiliki lebih dari 10.000 SATRIA yang tersebar di Indonesia.
“SATRIA merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman oleh kurir Anteraja, yang berarti Sigap, Aman, Terpercaya, Ramah, Integritas dan Amanah. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi bagian terpenting bagi kurir Anteraja untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, dan mengantarkan kebahagiaan kepada para pelanggan, sesuai dengan tagline kami yaitu ‘Pasti Bawa Hepi,’” tambah Suyanto.
Saat ini, lanjut Suyanto, layanan Anteraja sudah tersedia di seluruh ibu kota provinsi, dengan lebih dari 600 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun ini Anteraja akan fokus untuk memperluas titik layanan untuk wilayah-wilayah yang belum dimasuki khususnya wilayah yang ada diluar Pulau Jawa.
“Khusus di Pulau Jawa, layanan Anteraja sudah tersedia di semua kecamatan. Saat ini kami ingin fokus untuk memperluas titik layanan ke seluruh wilayah Indonesia, apalagi mengingat pasar bisnis online tidak hanya ada di Pulau Jawa saja. Sehingga kami melihat hal ini sebagai sebuah peluang untuk Anteraja dapat menjangkau customer yang lebih luas dimasa mendatang,” tutup Suyanto. (Arianto)
Mendagri Harap Pembangunan SDM Menjadi Perhatian di Papua
Polri Pegang Teguh Menjaga HAM Dalam Menciptakan Kamtibmas
Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Humbang Hasundutan
BELL Genjot Penjualan Lokal
Polsek Metro Taman Sari Buka Posko Pelayanan Terpadu Lokasi Kebakaran
"Dengan adanya posko pelayanan tersebut masyarakat yang akan mengurus surat penting ataupun berharga lainnya akibat kebakaran dapat dengan mudah dibuat," ujar Kombes Pol Ady Wibowo dilokasi kebakaran.
"Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kantor kepolisian untuk mengurus surat kehilangan tersebut, tentunya kami juga dari kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak lainnya seperti dukcapil," tutur Ady Wibowo.
Tuntut Sertifikat Tanah, Kepala Desa Agra Mulya Unras di Kantor BUMN
Duta Nusantara Merdeka | Jakarta