Mal Pelayanan Publik Segera Hadir di Bojonegoro
Kemenhub Bakal Terbitkan Permenhub Pengendalian Transportasi pada Masa Idul Fitri 2021
Kepala BNN RI Kunjungan Kerja Ke BNNP Jawa Timur
INOV Dukung UMKM dan Industri Kreatif di Indonesia
Aiu Ratna Cuti, Cokelat Pinang Astrid
Kapolri Bersyukur Puncak Perayaan Paskah Berlangsung Lancar dan Aman
Partai UKM Hadir di Indonesia Kawasan Timur
Visinema Gelar Launching Aplikasi Bioskop Online
Citilink Tujuan Purbalingga Siap Beroperasi 22 April 2021
Fahira Idris: Yuk! Kita Amankan Stok Darah di DKI Jakarta
Pemuda Muhammadiyah Medan Deli Musyrankan PRPM Se Kecamatan Medan Deli
Kapolres Kukar Hadiri Rapat Kordinasi Forkopimda
Kapolres Kutai Kartanegara Tinjau Pelaksanaan Vaksin Serentak Di Mapolres
DPD GNI Kota Medan : Kecam Keras Aksi Penyerangan di Mabes Polri
"Apapun motifnya, tindakan terorisme adalah perbuatan tidak terpuji dan tidak dibenarkan oleh agama apapun. Untuk itu, kami mengecam dan mengutuk keras tindakan yang tidak terpuji ini" tegas Ongky Prasetia Hulu, S.Kom. Rabu, (31/03/21).
"Kami mendorong pemerintah melalui aparat negara yang berwenang untuk segera mengusut dan membongkar seluruh jaringan para pelaku, dalang, hingga motif aksi teror yang baru-baru ini terjadi", tuturnya.
Ketua GNI Deli Serdang dan Ketua GAAS Kota Medan Angkat Suara Tentang Penyerangan Markas Polri
Tantangan PPNS Bidang Pelayaran Kedepan Semakin Berat
Menkes: Vaksinasi Tembus 10 Juta Dosis
''Saat ini, laju penyuntikan vaksin kita telah mencapai 500.000 suntikan per hari dan kita sudah tembus 10 juta penyuntikan Jumat lalu. Dengan capaian ini, Indonesia masuk dalam posisi 4 besar negara di dunia yang bukan produsen vaksin, tapi tertinggi dalam melakukan penyuntikan. Kita di bawah Jerman, Turki, dan Brasil dan berhasil melampaui Israel dan Perancis. Ini sebuah kabar gembira,'' kata Menkes dalam keterangan tertulis. Rabu (31/03)
Menkes juga mengatakan bahwa vaksin COVID-19 sudah menjadi isu geopolitik di mana negara-negara di seluruh dunia saling berebut untuk mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, vaksin yang tersedia adalah vaksin yang terbaik untuk digunakan. Pemerintah harus mengombinasikan penggunaan berbagai macam merek vaksin COVID-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh populasi sasaran.
Tidak ada satu pun produsen vaksin di dunia ini yang dapat memenuhi seluruh permintaan negara-negara besar seperti Indonesia. Indonesia beruntung karena sudah menjalin kerja sama dengan 4 produsen vaksin, yaitu Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer. ''Ketersediaan vaksin menjadi sangat penting dalam menjaga kelancaran program vaksinasi pemerintah,'' kata Menkes.
Di sisi lain, Menkes juga menyampaikan bahwa saat ini di sejumlah negara di Eropa dan Asia kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19. Penyebabnya adalah karena adanya jenis virus mutasi baru, yang juga sudah masuk ke Indonesia sejak awal tahun ini, serta mobilitas yang tinggi.
''Terkait lonjakan kasus COVID-19 di beberapa negara, saya ingin sampaikan bahwa meski kita sudah mengalami percepatan dalam vaksinasi, kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan karena adanya potensi embargo dari negara produsen vaksin yang mengalami lonjakan kasus di negaranya. Kita perlu mengatur ritme vaksinasi agar tidak ada kekosongan vaksin nantinya,'' ujar Menkes.
Menkes menambahkan bahwa lonjakan kasus di negara lain juga mengingatkan kita untuk senantiasa waspada dengan menahan mobilitas dan mematuhi disiplin protokol kesehatan, apalagi jenis mutasi virus baru COVID-19 sangat cepat menyebar. ''Hindari bepergian, paling tidak sampai pandemi benar-benar terkontrol. Kalau nanti terjadi lonjakan kasus, kasihan tenaga kesehatan kita akan kelelahan,'' kata Menkes.
Menkes juga mendorong semua masyarakat untuk ikut mensosialisasikan pentingnya vaksinasi COVID-19, khususnya kepada kelompok masyarakat lanjut usia 60 tahun ke atas. Dari kelompok prioritas kedua, lansia masih rendah tingkat partisipasinya padahal lansia paling rentan dibanding kelompok prioritas lain karena mudah sakit serta tingkat kematiannya tinggi.
''Mari kita upayakan bersama bagaimana bisa mendorong lansia bisa lebih cepat disuntik agar kita dapat melindungi orang tua kita. Semakin cepat vaksinasi dilakukan, semakin cepat kita mencapai kekebalan komunal,'' ujar Menkes.
Terakhir, Menkes kembali menghimbau kepada masyarakat untuk tidak usah ragu-ragu divaksinasi saat gilirannya tiba. Pemerintah pasti akan memprioritaskan vaksin yang benar-benar aman dan berkhasiat untuk dipergunakan oleh seluruh masyarakat berdasarkan rekomendasi dari ahli.
''Vaksin memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari risiko yang ditimbulkan. Ketika saatnya tiba untuk vaksinasi, tidak usah ragu-ragu. Apapun jenis vaksinnya, pasti aman dan bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Bagi yang sudah divaksinasi, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 3M dengan disiplin sampai kita benar-benar mencapai kekebalan kelompok dan terbebas dari pandemi,'' tutup Menkes. (Arianto)
Kemenhub Persiapkan Aturan Pengendalian Transportasi
"Kementerian Perhubungan mendukung pelarangan mudik yang didasari oleh pertimbangan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri. Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak," demikian ditegaskan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Senin (29/03).
Dalam melakukan penyusunan aturan tersebut, Kemenhub juga merujuk pada hasil survey persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media. Survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.
Berdasarkan hasil survey tesebut, jika mudik dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik, 11% nya akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23% dan Jawa Timur 14%.
Selain merujuk pada survey tersebut, Kemenhub juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran.
"Kementerian Perhubungan selalu berkomitmen untuk turut mencegah meluasnya pandemi Covid 19 di seluruh Indonesia dengan menerbitkan peraturan dan Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan pengendalian transportasi dan syarat perjalanan penumpang. Selain itu terus melakukan pengawasan di lapangan bekerja sama dengan Satgas Covid 19, Kemenkes, Pemda dan TNI Polri," demikian disampaikan Budi Karya. (Arianto)
Kemenperin Luncurkan Program Santripreneur di Pondok Pesantren
"Kami mendorong agar para santri selepas lulus dari pondok pesantren dapat memiliki beragam skill, termasuk menjadi seorang santripreneur," kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih dalam pembukaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru di Pondok Pesantren secara virtual, Selasa (30/3).
Gati menuturkan, upaya tersebut dilakukan mengingat besarnya jumlah pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, sehingga menjadi sebuah potensi besar untuk membangun ekosistem kewirausahaan di lingkungan para santri.
Menurutnya, saat ini banyak pesantren yang sudah dapat memenuhi kebutuhan internal pesantren, bahkan memiliki unit bisnis yang juga melayani kebutuhan luar pesantren. “Para pimpinan pesantren berhasil menumbuhkan dan menularkan bibit-bibit wirausaha kepada para santri di pondok pesantren,” kata Gati.
Berdasarkan Data Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 28.518 unit di seluruh Indonesia dan mayoritas berada di Jawa. Sementara jumlah santrinya sebanyak 4.354.245 orang.
Melihat potensi besar tersebut, kata Gati, Kemenperin telah menyiapkan model Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan Pengembangan Unit Industri di lingkungan pondok pesantren melalui program Santripreneur “Santri Berindustri”.
Program tersebut bertujuan membentuk dan mengembangkan unit industri dan wirausaha industri baru di pondok pesantren melalui dua cara. Pertama, pengembangan unit industri yang telah ada dan atau menumbuhkan unit industri baru. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pondok pesantren menjadi wirausaha industri baru melalui kompetensi teknis produksi, jejaring, dan manajemen.
"Sejak tahun 2013 hingga sekarang, kami telah membina sebanyak 82 pondok pesantren dan 10.104 santri, termasuk tujuh pondok pesantren di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mendapatkan pelatihan mulai hari ini," kata Gati.
Pembinaan yang diberikan Kemenperin meliputi bimbingan teknis produksi, fasilitas mesin dan peralatan produksi, serta pemberian materi mengenai kewirausahaan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), digital marketing dan manajemen bisnis.
Bimbingan teknis dan fasilitas mesin peralatan produksi tentunya disesuaikan dengan kebutuhan setiap pondok pesantren. “Misalnya, ada pondok pesantren yang memiliki karakter wirausaha yang kuat di bidang olahan pangan dan minuman, perbengkelan roda dua, kerajinan boneka dan kain perca, konveksi busana muslim dan seragam, daur ulang sampah dan produksi pupuk organik cair, kosmetik dan produk perawatan rumah, serta bahan bangunan seperti pembuatan paving block,” jelas Dirjen IKMA.
Untuk mendukung program penumbuhan ekosistem baru di lingkungan pondok ini, Gati juga meminta dinas perindustrian di masing-masing daerah agar dapat memfasilitasi para peserta untuk memperoleh legalitas usaha dan terus memantau perkembangan usaha peserta bimbingan teknis nantinya.
Selain itu, Gati berharap program Santripreneur bisa turut mendukung program Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021, yang telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia pada Januari 2021, sebagai kelanjutan Gernas BBI 2020.
“Gerakan Nasional BBI 2021 digelar untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk, sekaligus mendorong agar masyarakat sebagai konsumen lebih bangga serta mencintai dan semangat membeli produk dalam negeri,” papar Dirjen IKMA. (Arianto)