Calon Penerima Kartu Pra-Kerja Bisa Buka Rekening BNI Dari Rumah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah sejak 11 April 2020 telah membuka pendaftaran bagi pemohon program Kartu Pra-Kerja sebagai bantuan “Biaya Pelatihan” bagi angkatan kerja serta masyarakat Terdampak pendemi Covid-19. Guna memudahkan pencarian dana, BNI membantu calon penerima Kartu Pra-Kerja bisa membuka Rekening BNI dari Rumuh.

Kartu Pra-Kerja telah resmi dirilis pemerintah pada 11 April 2020, dengan kebijakan memberikan insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, tidak hanya untuk untuk biaya pelatihan.

“Insentif tersebut dibebaskan pemanfaatannya. Jadi, peserta Kartu Pra-Kerja bisa memakai insentif itu untuk modal usaha,” ujar Direktur Kemitraan Kartu Pra-Kerja Panji W. Ruky, dalam acara webinar Katadata dengan tema: “Kartu Pra-Kerja untuk Siapa?” awal pekan ini.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengungkapkan, Kartu Pra-Kerja diharapkan juga berguna bagi pekerja yang dirumahkan selama masa pandemi corona atau COVID-19.

Program Kartu Pra-Kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pertanyaannya bagaimana cara mencairkan dana tersebut agar memudahkan masyarakat memperolehnya? Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Adi Sulistyowati di Jakarta, Rabu (15/4/2020) menerangkan, BNI telah menyiapkan sistem yang memungkinkan calon penerima Kartu Pra-Kerja membuka rekening BNI dari rumah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyiapkan sistem yang terintegrasi dengan Project Management Office (PMO) Program Kartu Pra-Kerja. 

“BNI telah memiliki sistem yang namanya e-form (formulir elektronik) sehingga membuka rekening bisa dari mana saja, termasuk dari rumah. Cukup mengisi e-form, lalu akan mendapat notifikasi yang menyatakan rekening sudah dibuka.” lanjut Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi itu 

         

Susi menambahkan, rekening BNI yang dibuat penerima Kartu Pra-Kerja juga tidak memerlukan saldo awal dan tidak dikenai biaya administrasi selama satu tahun. Rekening BNI ini juga tetap dapat digunakan sebagai tabungan dan alat transaksi setelah program Kartu Pra-Kerja nantinya selesai. BNI juga menyiapkan pula gimik-gimik menarik dalam pembukaan rekening tersebut. 

Lebih lanjut Susi menuturkan, pembayaran insentif kepada penerima Kartu Pra-Kerja akan dilakukan setelah peserta menyelesaikan proses pelatihan atau kursus. Selain itu, BNI sudah bekerja sama dengan sejumlah balai latihan kerja yang terdaftar dalam marketplace mitra PMO Kartu Pra-Kerja. Ini membuat proses pelatihan menjadi lebih mudah dan lancar.

         

Guna memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya calon peserta kartu prakerja,  BNI juga telah bekerjasama dengan PMO telah membuka call center selama 5 hari kerja untuk calon penerima Kartu Pra-Kerja. Namun, tidak menutup kemungkinan call center dibuka selama 7 hari apabila banyak pertanyaan yang masuk. 

BNI juga memberikan jaminan bahwa semua transaksi dalam program Kartu Pra-Kerja dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Semua bisa dicek dan diaudit pemerintah. BNI menjamin semua dana APBN yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan, tegas Susi

Berdasarkan Catatan Redaksi, BNI telah ditunjuk sebagai Official Digital Banking Partner pada penyaluran insentif Kartu Pra-Kerja, baik insentif pelatihan, insentif survei, maupun penyediaan sistem cash management yang terintegrasi dengan PMO Kartu Pra-Kerja agar dana insentif tersebut tersalurkan secara akurat, efektif, dan efisien. Peran BNI antara lain menjadi bank yang membukakan rekening bagi peserta Kartu Pra-Kerja. **

Read More

MPBI Bakal Gelar Aksi Tolak Omnibus Law 30 April

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sangat menyesalkan sikap DPR RI dan pemerintah yang melanjutkan pembahasan ommibus law RUU Cipta Kerja. Oleh karena itu, MPBI mendesak DPR dan pemerintah untuk menghentikan pembahasan omnibus law.

Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI mengatakan,  Permasalahan omnibus law sangat kompleks serta waktu pembahasannya tidak tepat apabila dilakukan di tengah situasi pandemi seperti ini. Terlebih lagi, sejak awal, tidak ada keterlibatan serikat buruh dalam pembahasan draft RUU Cipta Kerja.

“Dengan tidak dilibatkan serikat buruh, sudah hampir dapat dipastikan, undang-undang ini tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh,” kata Andi di Jakarta, Kamis (16/4).

Selain itu, kata Andi, MPBI sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI. Dalam surat itu disampaikan, MPBI akan menggelar aksi besar-besaran secara nasional, jika pembahasan omnibus law tetap dilanjutkan.

“Aksi ini terpaksa kami lakukan, karena ada desakan yang sangat kuat dari anggota kami untuk segera menggelar aksi unjuk rasa guna merespon sikap DPR dan pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan omnibus law,” katanya.

Sebagai wadah gerakan, Andi menegaskan, MPBI harus segera menyatakan sikap dan mengambil langkah tegas untuk memilih jalan aksi. Adapun aksi tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini, dengan sasaran DPR RI dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Aksi serentak akan dilakukan di 30 provinsi.

Senada dengan itu, Presiden KSPI Said Iqbal juga menegaskan bahwa KSPI bersama-sama MPBI siap melakukan aksi pada tanggal 30 April nanti.

Menurut Said Iqbal, ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR ketimbang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Pertama, DPR bersama pemerintah sebaiknya fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah physical distancing. Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya.

Kedua, DPR sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap Pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap ancaman PHK terhadap puluhan hingga ratusan buruh.

Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan, Lebih baik semua pihak fokus pada penanganan pandemi covid-19 dan menyikapi gelombang PHK besar-besaran yang saat ini mulai terjadi.

“Kami meminta pembahasan RUU Cipta Kerja dihentikan. Kalau masih melanjutkan pembahasan itu, sama saja DPR dan pemerintah membunuh para buruh. Karena hal itu akan memaksa buruh untuk turun ke jalan di tengah corona ini,” tegasnya.

Menurut Elly, buruh takut dengan corona. Tetapi buruh lebih takut dengan masa depannya yang tidak memiliki kepastian, jika omnibus law disahkan.

"Untuk itu, KSBSI bersama-sana dengan KSPSI dan KSPI sebagai tiga konfederasi serikat buruh terbesar yang tergabung di dalam MPBI siap untuk turun ke jalan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Alm. Iskandar Sakty Batubara Diyakini Covid-19

Alm. Iskandar Sakty Batubara

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Politisi Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara Alm. H. Iskandar Sakty Batubara Yang Wafat Pada 11 April 2020 Di Rumah Sakit Royal Prima Medan Diyakini Pihak Keluarga Terkena Covid-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Romadhoni Batubara kepada www.dutanusantaramerdeka.com

Muhammad Romadhoni Batubara yang Biasa disapa Doni merupakan Adik Kandung dari Alm. Iskandar Sakty (Cokie).

Berikut Wawancara dan Klarifikasi Yang Disampaikan Kepada Duta Nusantara Merdeka :

Hasil Negatif Pemeriksaan Rapid Test

Berdasarkan Hasil Tes Kesehatan Melalui Rapid Test Memang Alm. Iskandar Sakty Batubara, Dinyatakan Negatif, dan Bukti tersebut telah Beredar di Media Sosial.

Namun Berdasarkan Penanganan Pengobatan, Isolasi dan Pemeriksan Scan, dan Keterangan Dokter Keluarga (Adik Almarhum) Maka Keluarga Meyakini 90 Persen Bahwa Cokie Batubara Terkena Covid-19.

Hasil SWAB Belum Keluar

Memang Hasil SWAB Dari Jakarta Belum Keluar, Namun Pihak Keluarga Harus Mengambil Keputusan tanpa Mengabaikan Hasil  Rapid Test dan SWAB.

Hal ini Dilakukan Agar Tidak Terjadi Hal yang Tidak Diinginkan seperti Yang Terjadi Pada Anggota DPRD Sumut Dari Fraksi Golkar. Jadi Harus Diantisipasi. 

Proses Pemakaman Alm. Iskandar Sakty Batubara?

Awalnya Memang Akan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Di Tanjung Morawa, Namun Karena Diyakini terkena Covid-19, Maka Proses Pemakaman yang dilakukan Sesuai dengan SOP Covid-19, dan Alm. Cokie Dimakamkan di Perkuburan Simalingkar B.

Iskandar Sakty Berpergian?

Alm. Iskandar Sakty (Anggota DPRD Sumut 2014 - 2019) dan Sekarang Tidak Menjabat Lagi Sehingga Alm. Cokie Belakangan ini Tidak Melaksanakan Kegiatan Apapun Baik Diluar Negeri Atau Keluar Kota, seperti yang diberitakan Sebelumnya di Media Online ataupun Media Sosial yang Beredar.

Alm. Iskandar Sakty Terakhir Melakukan Aktifitas Perjalanan Keluar Kota Saat Mengikuti Kongres PAN di Kendari Pada Pertengahan Februari 2020.

Alm. Cokie Sebelum Wafat hanya melakukan Aktivitas Seperti Orang Biasa Pada Umumnya, seperti ke ATM, Bebelanja di Supermarket, dan Berdiam Di Rumah.

Diakhir Wawancara, Doni mewakili keluarga Memohon Maaf Apabila Ada Salah dan Khilaf yang dilakukan Almarhum Iskandar Sakty Batubara Selama Hidupnya, Dan Mendoakan Agar Allah SWT Memberikan Tempat Yang Terbaik Buat Cokie. Apabila Ada Hutang Piutang dengan Almarhum semuanya Dilimpahkan Kepada Pihak Keluarga disertai Bukti-bukti nya.

Selain itu Doni Batubara Mengharapkan kiranya melalui Klarifikasi ini, Segala informasi bisa Jelas dan tuntas, semoga ini yang terbaik Buat Semua Pihak.

Selanjutnya Doni Menyampaikan Pesan Kepada Seluruh Masyarakat untuk tetap Waspada, Selalu Membersihkan Diri, Jaga Jarak, dan Menggunakan Masker.

Karena Covid-19 ini penyebabnya Bukan Hanya Karena Berpergian Keluar Negeri dan Keluar Kota atau Kontak dengan Orang Yang Baru Pulang Dari Berpergian maupun Pasien yang terkena Covid-19, tapi Mungkin Bisa saja karena Kita Lalai Untuk menjaga  dan Membersihkan Diri, Sebab Covid-19 Sesungguhnya telah Banyak Disekitar Kita, Ucapnya. **

___________________

Baca Juga :

Keluarga Almarhum Suhandi Negatif Covid 19

Read More

Warga Lapor Tak Dapat Beras, Kepling Suruh Beli Ke Pasar Dan Banyak Berdoa

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pemerintah Kota Medan Menjamin Warga Miskin nya Yang Terdampak Virus Corona Untuk Melaporkan Diri agar Mendapatkan Bantuan Beras Dari  Pemerintah, Pemko Medan Telah Mengalokasikan Anggaran Miliaran Rupiah Untuk Membeli Beras dan Akan Dibagikan Ke Warga yang Kurang Mampu.

Namun Kenyataan Tersebut hanyalah sebuah Ucapan dan retorika saja, sebab banyak ditemukan di Lapangan Kurang Profesional nya Aparat Pemerintah dalam hal Pembagian dan Pendataan Warga Yang Berhak Mendapat Bantuan Dari Pemerintah tersebut.

Aktifis Muda Muhammadiyah Kota Medan, Muhammad Rafli Mengutarakan Bahwa Apa Yang disampaikan PLT. Walikota Medan Tidak sesuai dengan Kinerja Aparatur dilapangkan, sebab Banyak Warga Masyarakat yang jadi Korban, Ungkapnya.

Lanjutnya Rafli Menjelaskan ada Warga Yang Kurang Mampu Melaporkan dan Mempertanyakan Ke Kepala Lingkungan, Namun Jawaban Kepling malah Menyakiti Hati Warganya, "Kalau Mau Beras, Beli Ke Pasar Atau Banyak-Banyak Berdoa Di Masjid" ujar Rafli mengutip Perkataan Kepling tersebut Kepada www.dutanusantaramerdeka.com 

Seharusnya Pernyataan itu Tidak Keluar dari Mulut Kepala Lingkungan Tersebut, Sebab Kepling Merupakan Garda terdepan yang harus mampu menampung Keluhan Warganya, Apalagi yang dilakukan warga tersebut sesuai dengan Ucapan dan Saran dari PLT. Walikota Medan, Ujarnya.

Walaupun Demikian Rafli yang juga Tokoh Pemuda Medan Denai ini Meminta warga untuk Memaafkan Ucapan Kepling Tersebut, Rafli Meminta Agar Pihak Pemko Kota Medan, Baik Lurah, Camat dan PLT. Walikota untuk Turun melihat Kondisi Warganya. Sebab Warga Di Kelurahan Tegal Sari Mandala 3 Kecamatan Medan Denai ini sangat Membutuhkan Bantuan.

"Mereka Sangat Kesusahan, Rumah Masih Kontrakan, Tidak Punya Pekerjaan, dan Tidak Bekerja akibat Covid-19 ini, Jadi Sangat Wajar untuk Dibantu. Ungkap Rafli.

Read More

Edy Rahmayadi Kaya Himbauan, Miskin Kebijakan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Khairul Hadi SH ketua liga mahasiswa nasdem kota Medan menganggap bahwa himbauan-himbauan yang disampaikan oleh gubsu dalam penanganan covid 19 sudah terlalu banyak. Dan kami menganggap bahwa himbauan-himbauan tersebut tanpa dibarengi dengan solusi dan kebijakan yang kongkrit. 

Hari ini penyebaran covid 19 sudah semakin mengganas, khususnya kota Medan dan Deli Serdang yang merupakan Epicentrum penyebaran Covid 19 di Sumut. 

_____________________________________________

Baca Juga :

- Gubsu Banyak Himbauan 1,5 T Sangat Rawan Untuk Diselewengkan

- Liga Mahasiswa Nasdem Desak Gubsu Ajukan PSBB

Hadi menambahkan bahwa dalam kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan begini kami mendesak Gubsu untuk mengajukan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat bagi kota Medan dan Deli Serdang Karena phsyical distancing yang selama ini kita terapkan tidak bisa mengendalikan penyebarannya. 

Jika kita bandingkan dengan Provinsi Riau yang hari ini ditetapkan untuk menerapkan PSBB untuk kota Pekanbaru dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid19 berjumlah 16 orang dan untuk pasien dalam pemantauan ( PDP) sebanyak 229 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumut lambat dalam mengambil kebijakan PSBB karena jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid 19 berjumlah 90 orang dan untuk pasien dalam pemantauan ( PDP) sebanyak 145 orang.

Jangan kita menunggu korban yang semakin banyak karena dalam kondisi seperti ini korban yang berjatuhan itu merupakan tanggung jawab Gubernur selaku ketua gugus tugas. **

Read More

Kapolres Majalengka Berikan Sembako Kepada Para Jurnalis

Duta Nusantara Merdeka | Majalengka

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso memberikan bantuan sembako kepada para Jurnalis Pokja Polres Majalengka baik Media Cetak maupun Media Elektronik.

Berdasarkan hubungan kinerja yang konsisten dan kooperatif jurnalis Pokja Polres Majalengka, Kapolres Majalengka tersentuh nuraninya melihat kondisi yang dialami para jurnalis tersebut. Kepedulian Kapolres Majalengka, akibat pengaruh yang sangat luar biasa dari Wabah Virus Corona (Covid-19).

Dengan ketulusan, dan merasakan sentuhan hati para Jurnalis Pokja Polres Majalengka Kapolres Majalengka menjawab ungkapan luhur hatinya, mewujudkan atensi bantuan berupa sembako kepada para jurnalis Pokja Polres Majalengka yang langsung diserahkan Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso di lapangan Apel Mako Polres Majalengka.

Para Jurnalis Pokja Polres Majalengka, menyambut bahagia, dan menyampikan apresiasi atas kepedulian dan perhatian Kapolres Majalengka, Kapolres Majalengka menyampaikan, bantuan tersebut, berupa Sembako merupakan bentuk Kepedulian secara atensi sosial kemanusiaan kepada para jurnalis.

Guna sebagai motivasi untuk semakin bersemangat berkarya, menyampaikan Informasi, dan Konfirmasi yang berkualitas, serta membangun kepada warga masyarakat dari perkembangan merebaknya covid-19 di Kabupaten Majalengka.

“Karya rekan-rekan Jurnalis harus semakin enerjik, karyakan yang terbaik, buka Atensi pemikiran yang positif, dan membangun. Bukan hanya tampilan berita saja, tetapi mampu menyajikan berita yang bernilai harga jual yang konseptif, dapat dipertanggungjawabkan." Kata Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso.

Silahkan ungkapkan berbagai bentuk berita online, cetak, maupun elektronik. Pakai Kode Etik, dan diperkuat data yang aktual, serta nyata terjadi. Jangan mengarang-ngarang, resiko di depan diperhatikan. Apalagi Kita menghadapi musibah yang mengglobal, akan bahaya Wabah Virus Corona (Covid-19). Ujar AKBP Bismo.

Dalam penyerahan sembako secara simbolis dengan perwakilan dari para jurnalis Pokja Polres Majalengka diterima oleh Jaja Sumarja dan rekan media lainnya berupa beras, gula, dan minyak goreng.

Perwakilan jurnalis Pokja Polres Majalengka Sdr.Jaja Sumarna mengucapkan "terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso karena selalu memberikan perhatian dan selalu peduli dengan jurnalis." (Imam Sudrajat)

Read More

Polres Majalengka Sumbang Ratusan Alat Pelindung Untuk Tenaga Medis

Duta Nusantara Merdeka | Majalengka

Dalam rangka "Hari Kesehatan Sedunia",  Kepolisian Resor (Polres) Majalengka menyumbangkan ratusan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis Kepada RSUD Majalengka, RSUD Cideres, Puskesmas Cigasong, dan Puskesmas Desa Waringin Kecamatan Palasah yang ikut berperan dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). 

Penyaluran Baju APD selain ke RSUD dan Puskesmas, Kapolres Majalengka menyumbangkan Baju APD ke Kodim 0617/Majalengka diterima langsung oleh Dandim 0617 Letkol Inf. Harry Subarkah beserta anggota mereka juga terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.

_______________

Baca Juga : Polres Majalengka Sediakan Posko Terpadu TNI-Polri Dan Pemerintah Dalam Rangka Pencegahan Virus Corona

Penyaluran Baju APD untuk tenaga medis, Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso bersama Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf.Harry Subarkah, Waka Polres Majalengka KOMPOL H. Hidayatullah beserta Para Pejabat Utama Polres Majalengka, Penyaluran APD diberikan kepada Puskesmas Cigasong, RSUD Majalengka, RSUD Cideres, dan Puskesmas Waringin Palasah Kabupaten Majalengka.

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso mengatakan Alat Pelindung Diri (APD) itu disalurkan ke Kodim 0617/Majalengka, RSUD dan Puskesmas Kabupaten Majalengka mereka yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 berharap bantuan APD tersebut dapat bermanfaat bagi tenaga kesehatan yang sedang mengabdi dan memberikan perlindungan bagi warga Kabupaten Majalengka.

"Sebanyak kurang lebih 200 baju APD Hazmat, Kami mendukung teman-teman dari kesehatan sebagai garda terdepan untuk menangani pasien corona dan dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia, Semoga kita semuanya yang terlibat dalam penanganan Covid-19 diberikan kesehatan dan keselamatan," ucap AKBP Bismo Teguh Prakoso.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo berharap, masyarakat Majalengka memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Dengan mematuhi seluruh anjuran dan instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat hingga daerah. Jaga jarak dan jangan lupa terapkan pola hidup bersih dan sehat.

Kapolres Majalengka AKBP Bismo Teguh Prakoso bersama Dandim 0617/Majalengka Letkol Inf. Harry Subarkah turut memberikan tali asih berupa sembako kepada sejumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) diwilayah Kecamatan Palasah yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumahnya untuk memperingan beban dari ODP tersebut selama isolasi mandiri. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Gubsu Banyak Himbauan 1,5 T Sangat Rawan Untuk Diselewengkan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kader Muhammadiyah Kota Medan, Rafid Febri Ismadi, meminta kepada Gubsu Edy Rahmayadi, Bapak jangan kebanyakan Karya Kata dari pada karya nyatanya. karena dari beliau mencalonkan sampai di lantik menjadi Gubsu memiliki tagline "SUMUT BERMARTABAT". tapi sampai detik ini saya dan masyarakat Sumut  Sumut belum merasakan sama sekali Sumut yang Bermartabat ini, karena pak GUBSU kita ini pandainya cakap dan buat meme saja. itu pernyataan tegas Kader Muda Muhammadiyah Kota Medan, Rafid saat di wawancarai wartawan via telfon tadi sore 11/04/2020. 

Baca Juga : Tidak Punya Konsep Membangun Sumut, Pemuda Muhammadiyah Menyesal Dukung Dan Pilih Edy Rahmayadi

Menghadapi Wabah Covid 19 ini. Pemerintah Sumut belum siap dan lamban menanganin wabah yang menggeparkan dunia ini. baru-baru ini Gubsu Menaikkan Anggaran untuk Covid 19 ini menjadi 1,5 T. yang awalnya dari 18 M, naik menjadi, 500 M, naik lagi menjadi 800 M dan akhirnya 1,5 T. rafid ingin menanyakan kepada Gubsu, walaupun APBD Sumut itu ada dan besar, 1,5 T yang kata y APBD itu mau di tarik dari mata anggaran yang mana. yang saya tahu selama 2 tahun ini APBD Sumut ini tidak Pro dengan Rakyat. jangan nanti dengan 1,5 T ini para pejabat secara berjamaah menghabiskan anggaran ke kantong masing-masing, hanya sedikit untuk menanganin wabah Covid 19 ini. Tegas Rafid Febri Ismadi yang pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan  2012-2014.

 

Baca Juga : Liga Mahasiswa Nasdem Desak Gubsu Ajukan PSBB

Saya meminta dan menegaskan kepada bapak Gubernur Sumut, bapak Edy Rahmayadi, bahwasanya Kader Muda Muhammadiyah Kota Medan   akan selalu siap mengawasin anggaran 1,5 T untuk covid 19 ini. mau di apakan uang sebanyak ini, mau beli masker kah?, mau beli disinfektan kah, atau mau beli handsanitizer? bapak Gubsu harus terbuka kepada rakyat sumut dalam mengalokasikan anggaran 1,5 T, tegas Rafid Febri Ismadi (Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan 2014 -2018). **

Read More

Liga Mahasiswa Nasdem Desak Gubsu Ajukan PSBB

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Penyebaran virus Corona di sumut khususnya di kota Medan sudah semakin mengkhawatirkan hal tersebut diungkapkan Khairul Hadi SH selaku ketua Liga Mahasiswa Nasdem Kota Medan. Hadi menambahkan bahwa Korban terjangkit baik OTG, ODP,  PDP dan yang meninggal selalu bertambah setiap harinya, ditambah lambatnya pemerintah mendeteksi seseorang terjangkit atau tidak sehingga menimbulkan polemik ditengah masyarakat. 

Hal ini membuktikan bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini oleh Gubsu Edy rahmayadi (Ketua gugus tugas Prov)  dan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution (Ketua Gugus Tugas Kota Medan) dalam hal percepatan penanganan virus corona telah gagal dalam menjalankan tugasnya. 

Dalam kondisi yang lebih luas Kami mengingatkan Gubsu saat ini bukan waktunya lagi kebijakan yang dibuat sifatnya hanya himbauan dan kami tekankan Gubsu jangan sibuk kunjungan kerja (kunker) terus ke daerah-daerah. Heran kita disaat yang lain dilarang kunker beliau malah kunker, kalau tujuannya untuk memastikan kesiapan kab/kota lain dalam menghadapi musibah ini manfaatkan dong kemajuan teknologi. Jangan anggaran itu digunakan untuk hal yang tidak penting. 

Dalam situasi seperti ini Edy Rahmayadi yang merupakan mantan Pangkostrad harus memiliki sikap tegas dan cepat. Khusus kota Medan kami meminta Gubsu mengajukan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat segera, Jangan ditunda. 

Dengan menerapkan PSBB seperti yang telah dilakukan DKI Jakarta tentunya akan memudahkan Gubsu selaku ketua gugus tugas dalam mengendalikan penyebaran virus. Kita pahami bersama bahwa penyakit ini faktor pembawanya adalah manusia dan oleh karena itu aktivitas lalu lintas manusianya yang harus dikendalikan. ingat pak Gubernur bahwa Jakarta yang merupakan ibu kota saja babak belur, jika ingin mempercepat penanganannya maka mulailah dari kota medan. jangan sampai kondisi kita di sumut semakin parah tutup Hadi. **

Read More

SMK - PP Negeri Saree Bagikan Sembako Bagi Anak Yatim Terdampak Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Aceh

Pandemi wabah Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut Covid-19 yang mulai menyebar dan menimbulkan korban jiwa di Indonesia sejak awal Maret 2020 membuat Pemerintah mengambil dan mengeluarkan langkah - langkah atau kebijakan demi pencegahan penyebaran virus tersebut pada masyarakat luas.

Begitu juga dengan Pemerintah Aceh, dengan mengeluarkan edaran Tanggap Darurat kepada masyarakat luas untuk menjaga kehidupan dengan menerapkan protokol pencegahan virus ini seperti Social Distancing, Physical Distancing, Meliburkan siswa belajar di sekolah dimana siswa belajar dirumah, hingga mengeluarkan maklumat jam malam. Walau yang terakhir ini telah dicabut. 

Dengan berbagai langkah yang diambil ini dan cepat nya penyebaran virus corona ini tentu membuat masyarakat menjadi takut untuk keluar dan bekerja secara normal seperti biasa, sehingga menyebabkan roda perekonomia tidak berjalan dengan baik yang akhirnya sangat berdampak kepada masyarakat kecil yang penghasilannya secara perhari. Kondisi ini tentulah menjadi masalah kebanyakan masyarakat terutama keluarga Yatim, sang ibu yang notabene sebagai orang tua tunggal tidak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anak-anaknya.

Melihat kondisi ini, pimpinan dan pegawai SMK-PP Negeri Saree berinisiatif membuat Posko Tanggap Darurat di sekolah sebagai Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 khususnya di lingkungan sekolah. Kemudian posko ini juga kita fungsikan sebagai tempat menerima Sumbangan dari kawan-kawan pegawai bagi masyarakat. 

Setelah 1 minggu berjalan, pada hari ini, Kamis 9 April 2020, bantuan yang telah terkumpul kita bagikan kepada Keluarga Anak Yatim di seputaran Desa Suka Damai Kemukiman Saree, Beberapa Siswa Yatim SMK-PP Negeri Saree yang bermukim di Saree dan beberapa Fakir Miskin Saree serta Pegawai Bakti. Bantuan ini selain dibagi langsung di Posko Covid-19 SMK-PP Negeri Saree juga dibagikan melalui perangkat Kampong Suka Damai yang diterima langsung oleh Salmanuddin Ishak, S.Sos selaku Keucik di Posko Siaga Darurat Kampong.

Penyaluran bantuan untuk Anak Yatim Tahap 1 ini, kita salurkan sebanyak 50 paket bahan makanan pokok yang terdiri dari Beras, Minyak Makan, Gula, Telur Ayam, dan Mie Instan. Untuk tahap ke 2 nantinya akan kita salurkan saat menjelang atau awal Ramadhan. 

Muhammad Amin, SP.,MP selaku kepala SMK-PP Negeri Saree berharap bantuan ini walau tidak banyak namun bisa membantu meringankan kesusahan para keluarga Yatim di Desa Suka Damai Saree dalam masa - masa sulit ini. Bantuan ini juga merupakan sebagai wujud rasa kepedulian kami warga sekolah yang mana sekolah kami ini berada di lingkungan Desa Suka Damai, jadi sudah sepatutnya lah kami turut berbagi dengan masyarakat disini terutama Anak Yatim.

Kepala Sekolah juga mohon maaf jika bantuan ini tidak bisa diberikan kepada masyarakat terdampak secara luas karena keterbatasan jumlah bantuannya. Penyaluran bantuan sembako ini juga merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Posko Covid-19, diawal Maret 2020, Tim Posko dan UKS sekolah membuat Disinfektan secara mandiri di laboratorium yang digunakan untuk menyemprot lingkungan kantor, ruang kerja, mushalla, dan asrama siswa demi mencegah penyebaran virus corona dan kuman lainnya.

Kemudian, Muhammad Amin, SP.,MP juga menyampaikan terima kasih kepada bapak ibu pegawai SMK-PP Negeri Saree yang telah menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membantu masyarakat disekitar sekolah, semoga menjadi Amal Jariah yang akan dibalas oleh Allah SWT. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Posko Covid-19 yang telah bekerja mengumpulkan dan membagikan bantuan ini. Beliau berharap ini tidak berhenti ditahap 1 ini saja, namun akan terus berlanjut pada tahap-tahap berikutnya. Kami pihak Sekolah dan posko covid-19 akan terus membuka kesempatan kepada siapa pun yang ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui SMK-PP Negeri Saree. **

Read More

Dinilai Tepat, Laksi Dukung Menag Keluarkan Surat Edaran Aturan Ibadah Di Bulan Ramadhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Saat ini kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia terus memburuk. Hingga Rabu (8/4/2020) sore, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto  mengatakan ada 2.956 kasus positif di Indonesia dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 222 kasus dan meninggal 240 kasus. 

Kondisi ini juga direspons Kementerian Agama dengan mengeluarkan Surat Edaran No.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di tengah Pandemi Wabah COVID-19. Dalam panduan yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau umat muslim di Indonesia untuk melakukan tarawih dan tadarus di rumah selama Ramadan.

“Salat Tarawih cukup dilakukan secara individual atau berjemaah bersama keluarga inti di rumah,” ujar Menag Fachrul di Jakarta, Senin (6/4/2020)

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam siaran pers nya menyatakan  mendukung Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) berisi panduan Ibadah Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi Covid-19. ’Ini anjuran yang tepat di tengah kondisi yang mengkhawatirkan karena penyebaran covid 19 di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, selain itu surat edaran Menag ini  menjadi bantahan atas pemberitaan hoax yang beredar di medsos seminggu lalu, 

Kami mendukung surat edaran yang di keluarkan Mentri Agama sebagai bentuk kepedulian Mentri agama kepada umat Islam agar tidak ada lagi korban yang terjangkit virus corona, selain itu juga Surat Edaran Menag itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang juga mengeluarkan  program pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial skala besar ( PSSB ) sehingga di harapkan masyarakat dapat mematuhi himbauan dari pemerintah mengenai aturan dan tata cara dalam mengantisipasi  epidemi wabah corona ini,

Selain itu juga kami juga meminta kepada kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah agar tidak membuat pernyataan- pernyataan yang dapat membingungkan masyarakat sehingga akan memperburuk situasi oleh karena itu jangan sebar berita- berita hoax yang dapat memancing masyarakat untuk menambah kepanikan dan ketakutan di masyarakat, dengan begitu kita dapat menciptakan kondisi ketenangan untuk masyarakat. Sudah saatnya masyarakat mematuhi himbauan dari  Menag agar dapat menjadi solusi dalam mengatasi epidemi corona ini. 

Hal serupa ini  disampaikan Majelis Ulama Indonesia. Dilansir dari CNNIndonesia.com  Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Abdullah Jaidi meminta umat Islam melaksanakan ibadah salat tarawih di rumah apabila wabah corona masih terjadi sampai bulan Ramadan tahun ini.

“Sesuai arahan MUI bahwa kita menghindari tempat berkumpul yang membuat menularnya wabah itu sendiri. Sesuai imbauan itu sebaiknya kita tetap tarawih di rumah,” kata Abdullah, Kamis, 2 April.

Abdullah meminta masyarakat tak perlu khawatir dan gusar bila salat tarawih digelar di rumah akan mengurangi pahala ketimbang di masjid. Menurutnya, salat tarawih di rumah tak akan mengurangi pahala.**

Read More

Liga Mahasiswa Nasdem Medan : Pemko Medan Diskriminatif Dalam Pemberian Bantuan Sosial Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Pendistribusian beras bagi masyarakat yang terdampak covid 19 yang dilakukan oleh pemko medan dengan cara pelabelan "saya orang tidak mampu penerima bantuan" sangat disayangkan liga mahasiswa Nasdem kota medan, niatnya mungkin baik tapi cara yang dilakukan menurut kami sangat diskriminatif hal tersebut disampaikan khairul Hadi selaku ketua.

Langkah yang dilakukan oleh pemko medan menurut kami tidak mendidik dan terkesan mempermainkan hati dan perasaan korban terdampak covid 19. Masyarakat sudah susah jangan direndahkan lagi. Jika cara itu dilakukan agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran bukankah dinas sosial memiliki data tentang jumlah warga tidak mampu di kota medan, harusnya itu yang menjadi prioritas dan rujukan. 

BACA JUGA : Kampung Rakyat : Pemko Medan Tidak Manusiawi

Yang lebih kita sesalkan lagi karena jika kita merujuk edaran yang pernah dikeluarkan oleh kementrian sosial tentang pelarangan labelisasi Keluarga Miskin sebagaimana surat edaran Kemensos RI No: 1000/LJS/HM.01/6/2019. Tidak diperbolehkannya penggunaan kata Keluarga Miskin dan tidak mampu juga merujuk kepada surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin No 1902/4/S/HK.05.02105/2019 tertanggal 9 Mei 2019, perihal instruksi pemasangan daftar nama KPM Bantuan Sosial di tempat umum. 

Seharusnya edaran tersebut yang menjadi rujukan bagi pemko dalam mendistribusikan bantuan bagi korban terdampak covid 19. Jangan berikan stigma negatif ke mereka hargai harkat dan martabatnya. Karena dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat tidak memandang status sosial dengan membedakan antara si kaya dan yg miskin. Karena persoalan itu Liga mahasiswa nasdem medan meminta pihak terkait utk meminta maaf dan mengklarifikasi hal tersebut tutup hadi. **

Read More

Avrist Assurance Siap Masuk Top 15 Asuransi Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Avrist Assurance (Avrist Assurance) mantap melangkah menjadi 15 perusahaan terbaik di Indonesia pada 2021. Salah satu upaya mencapai target tersebut, Avrist Assurance fokus memperluas kemitraan dan meningkatan kualitas pelayanan jalur distribusi Employee Benefits Division (EBD), yang merupakan jalur distribusi yang menangani asuransi kumpulan.

Jalur distribusi kumpulan ini fokus menawarkan program asuransi yang berhubungan dengan business to business (B2B) bagi perusahaan. Lewat produk EBD Avrist Assurance, perusahaan atau lembaga dapat memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi karyawan.

J. Alvin Panjaitan selaku Head of Employee Benefit Division PT Avrist Assurance mengatakan, Kami menyadari bahwa karyawan adalah bagian penting dari perusahaan yang harus diberi perlindungan, salah satunya dengan Program EBD Avrist Assurance. Program tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan akan perlindungan bagi karyawannya.

"Kebutuhan proteksi karyawan perusahaan di kota besar tentunya berbeda dengan di daerah pertambangan. Oleh sebab itu, besaran dari premi dan uang pertanggungan dari masing-masing perusahaan dapat disesuaikan," kata Alvin dalam keterangan tertulis pada Rabu (08/04).

Alvin menjelaskan, Avrist Assurance menawarkan lima kategori produk pada jalur distribusi EBD.

Pertama, Asuransi Kesehatan Kelompok (Group Health Service) mencakup rawat jalan, rawat inap dan pembedahan, perawatan kehamilan dan persalinan, perawatan gigi hingga kacamata. Program ini dapat diberikan untuk karyawan maupun keluarganya meliputi suami atau isteri dan anak, sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan.

Kedua, Asuransi Jiwa (Group Term Life) mencakup pertanggungan jiwa yang menyebabkan peserta yang terdaftar meninggal dunia, baik yang disebabkan karena sakit maupun kecelakaan. Sebagai aset perusahaan, program ini diberikan untuk karyawan. Juga memberikan jaminan perlindungan bagi ahli warisnya.

Ketiga, Asuransi Kecelakaan (Personal Accident) mencakup pertanggungan yang disebabkan karena kecelakaan dan cidera. Program ini diberikan kepada karyawan untuk melindungi diri dari risiko cidera maupun kecelakaan baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja.

Keempat, Asuransi Cacat Total Tetap (Total Permanent Disability) mencakup pertanggungan jika karyawan mengalami cacat total tetap. Sehingga berakibat ketidakmampuan dalam melakukan suatu pekerjaan atau keahlian atau memegang suatu jabatan untuk memperoleh penghasilan, gaji, upah atau kompensasi.

Kelima, Asuransi Penyakit Kritis (Critical Illness) mencakup 36 penyakit kritis yang dideteksi pertama kali atau terdeteksi di awal. Manfaat asuransi diatas memberikan perlindungan 24 jam dimana saja baik saat bekerja maupun di luar jam kerja.

Selain itu, kata Alvin, Manfaat perlindungan tersebut dapat dilakukan di lebih dari 900 rumah sakit rekanan Avrist Assurance di Seluruh Indonesia. Juga di Sime Darby Medical Hospital, Malaysia dan SMG International Partners, Singapura dengan sistem pembayaran nontunai atau cashless. Selain dari kedua rumah sakit tersebut, perawatan di rumah sakit luar negeri dapat dilakukan melalui sitem reimbursement.

"Avrist Assurance juga bermitra dengan Third Party Administration AdMedika dan Fullerton yang memiliki rekanan Rumah Sakit dan klinik lebih dari 1.800 tersebar di berbagai daerah. Juga berekanan dengan Optic Seis dan Optik Tunggal yang memiliki lebih dari 2.255 outlet dengan sistem pembayarannya secara cashless," ujar Alvin.

Hingga kini, lanjutnya, Avrist Assurance mampu menjadi salah satu pemain terbesar di industri dalam mengarap bisnis EBD. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) indikator penjualan Annual Premium Equivalent (APE) pada 2019 (unaudited), EBD Avrist Assurance menduduki posisi ke-6 di industri asuransi Indonesia senilai Rp 270 miliar. Angka ini meningkat 79% secara tahunan atau year on year dibandingkan Rp 151 miliar pada 2018.

Alvin menegaskan, Kinerja Avrist Assurance di Q4 2019 (unaudited) menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan sehat, dimana peringkat berdasarkan APE melonjak dari posisi 25 ke 21 secara industri. Pada 2019, APE Avrist Assurance mencapai Rp 752 miliar. Angka ini melonjak secara signifikan 107% dibandingkan dengan APE di 2018 senilai Rp 363 miliar.

"Pertumbuhan positif ini merupakan hasil kontribusi dari jalur distribusi keagenan atau Agency sebesar 23%, Bancassurance 30% dan EBD sebesar 36%. Selain itu, Avrist Assurance masih sangat sehat dan kuat, tecermin dari tingkat Rasio Solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) di level 428%. Angka ini masih di atas modal minimum yang disyaratkan oleh OJK yakni 120%," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kampung Rakyat : Pemko Medan Tidak Manusiawi

Duta Nusantara  Merdeka| Kota Medan

Semakin Meningkatnya Pandemi Virus Covid-19 yang membuat Kota Medan masuk Kategori Zona Merah tidak membuat para Pejabat Pemerintah Kota Medan untuk lebih Pro Aktif memikirkan Nasib Warga Medan Sebenarnya. Karena Disinyalir Pemerintah Kota Medan Hanya ingin Melakukan Pencitraan Politik dengan Wabah Virus Corona ini, hal ini disampaikan Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I di Medan.

Lebih Lanjut Taufik Menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Oleh Aparat Pemerintah Kota Medan tidak patut, tidak manusiawi dan berprikemanusiaan, hal itu disampaikan Taufik melihatnya aktifitas Pembagian Bantuan Beras Pemko Medan Kepada Masyarakat Di Daerah Kelurahan Belawan Bahari. Jelasnya.

"Warga Menerima Bantuan Beras 5 Kg, lalu didokumentasikan dengan Melampirkan Tulisan "Saya Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan" itu namanya Tidak Manusiawi". Ungkapnya.

Seharusnya Aparat Pemerintah yang Membagi Tidak perlu sampai Segitunya melakukan Pencitraan, Jika Memang Pembagian Beras tersebut sudah SOP nya dari Plt.Walikota, Maka DPRD Kota Medan harus Panggil Plt. Walikota Akhyar Nasution, Namun Jika itu Perbuatan Jajaran Dibawahnya, Harus Diberi Sanksi, Jika Perlu Di Pecat, karena tidak Berprikemanusiaan, Tegas Taufik Kepada Media. *"

Read More

Kapolres Kutai Kartanegara Pimpin Senam S3 AW

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona, personel Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan senam AW S3 (Sehat Semangat Senang) Andrie Wongso dan berjemur di halaman depan Mapolres Kutai Kartanegara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Andrias Susanto Nugroho.S.Ik,.M.Si.  Kamis (02/04/2020), pukul 10.00 Wita.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Andrias Susanto Nugroho.,S.Ik,.M.Si.,  dalam arahanya menyampaikan, kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari agar anggota Polres Kutai Kartanegara menjadi sehat sehingga terhindar dari penyebaran virus Corona.

Kapolres juga menambahkan, "dengan kita berjemur dan melaksanakan kegiatan senam AW S3 (Sehat Semangat Senang) Andrie wongso ini bisa juga untuk mencegah kita dr penyakit janyung, hipertensi serta stroke yang biasanya menyerang anggota Polri masih aktif."

Kegiatan senam dan berjemur ini tetap melaksanakan anjuran pemerintah untuk Social distancing dan Phisical Distancing dengan menjaga jarak antara anggota sekitar 1,5 meter sehingga anggota Polres Kutai Kartanegara sehat dan juga memutus mata rantai penyebaran covid-19, ujar AKBP Andrias Susanto Nugroho.

"Kegiatan ini dilaksanakan sekitar 20 menit selanjutnya anggota Polres Kutai Kartanegara diarahkan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang sudah disiapkan, kemudian melanjutkan kegiatan rutinitas lagi." Tutup arahannya AKBP Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Kutai Kartanegara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Surat Terbuka Untuk Bupati Sidenreng Rappang

Duta Nusantara Merdeka | Makassar

SURAT TERBUKA

Yth,

Bapak Bupati Sidenreng Rappang

di,-

      Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama-tama saya mendoakan Bapak Bupati Sidenreng Rappang Ir. H. Dollah Mando semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa sukses dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam situasi yang tengah kita hadapi saat ini, amin.

Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan yang disahkan pada Agustus 2018 dan diberlakukan pada Agustus 2018, Tanggung jawab pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban kedaruratan kesehatan masyarakat menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan dari perkembangan berita pada 3 April 2020, Juru bicara Covid-19 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Ishak Kenre menyebutkan, Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 62 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 34 orang (https://katasulsel.com/2020/04/03/data-terbaru-covid-19-sidrap-62-odp-34-pdp-dan-3-positif/) serta pasien positif Covid-19 sebanyak 3 orang dimana yang menunjukkan pasien positif terjangkit Covid-19 yang pada awalnya hanya dua pasien kini bertambah menjadi tiga pasien.

Ketiga pasien yang positif Covid-19 itu semuanya memiliki riwayat umrah atau dalam istilah medis disebut sebagai imported case, dan semua dalam satu rombongan yang sama (https://makassar.terkini.id/satu-lagi-warga-sidrap-positif-corona-riwayat-perjalanan-dari-umrah/). Kemudian mereka yang berjumlah 76 orang harus dikarantina lantaran dua orang yang ikut bersama rombongan jemaah umrah tersebut positif Covid-19, 29 orang di antaranya dipindahkan ke Rumah Sakit Arifin Nu’mang lantaran mengalami gejala sakit dan berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19.

Adapun kejadian pada 3 April 2020 kemarin di Rusun SKPD Kabupaten Sidenreng Rappang yang saat ini tengah viral di sosial media yang menunjukkan beberapa pasien meminta untuk dipulangkan, serta insta story pada akun sosial media instagram @sartikasyfr yang menunjukkan bahwa dia yang pada saat itu menjadi jamaah umroh ini dipulangkan. 

Sehubungan dengan situasi dan kondisi yang tengah kita hadapi saat ini saya selaku warga Kabupaten Sidenreng Rappang ingin memberikan saran kepada bapak yang terhormat selaku pemangku kebijakan tertinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

Menyarankan kepada Pemerintah Daerah Sidrap untuk membuat kebijakan daerah mengenai prosedur Karantina Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan.

Memberikan himbauan beserta petunjuk teknis kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa terkecuali.

Bersikap tegas dalam melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan melibatkan aparatur negara seperti POLRI & TNI dengan tindakan yang humanis dan terukur.

Memberikan sanksi bangi orang yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian, semoga Bapak membaca dan memperhatikan surat dari saya, terimakasih atas perhatian dari Bapak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

03 April 2020.

Salam hormat,

Warga Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang

 

Nining Fausiah

Read More

Kasat Narkoba Polres Majalengka Pimpin Patroli Malam Gabungan TNI - Polri

Duta Nusantara Merdeka || Majalengka

Kasat Narkoba Polres Majalengka AKP Ahmad Nasori Pimpin Patroli malam gabungan TNI POLRI memberikan himbauan kerumanan masyarakat sesuai dengan arahan dan maklumat dari Kapolri. Rabu ( 01/04/20). malam

Mencegah dan memutus rantai penyebaran virus covid 19, Polres Majalengka rutin mengadakan patroli malam guna menghimbau dan membubarkan kerumunan massa yang masih beraktifitas disejumlah keramaian.

Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso melalui Kasat Narkoba AKP Ahmad Nasori satu persatu tempat ramai yang menjadi sasaran didatangi petugas guna memberi imbauan "larangan keluar rumah dan apabila tidak ada urusan penting demi mencegah penyebaran virus corona," pungkasnya.

Seluruh piket fungsi dan Instansi terkait melaksanakan patroli dengan mengedepankan imbauan secara persuasif serta memberi edukasi kepada masyarakat yang masih beraktifitas di luar rumah tentang bahaya virus corona, tambah Kasat Narkoba Polres Majalengka AKP Ahmad Nasori.

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polres Kutai Kartanegara Lakukan Penyemprotan Disinfectant Di Tempat Umum

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kepolisian Resor (Polres) Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan berbagai upaya pencegahan mewabahnya Corona Virus Diasease atau COVID-19 di Kabupaten setempat. Salah satu adalah penyemprotan Disinfectant ditempat-tempat umum dan penyemprotan dilakukan menggunakan mobil water canon milik kepolisian.

Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Andrias Susanto Nugroho mengungkapkan, penyemprotan dilakukan pihaknya ini, dilaksanakan secara serentak se-Indonesia dan sebagai upaya Polres Serang Kota melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Dikatakannya AKBP Andrias, "penyemprotan dilakukan di fasilitas umum seperti jalan raya, dan fasilitas publik lainnya di wilayah Tenggarong."

Penyemprotan disinfektan tersebut,  akan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan hingga dicabutnya status physical distancing atau social distancing, dan Indonesia aman dari penyebaran virus corona. Kata Kapolres Kukar.

"Mari kita terapkan hidup bersih dan sehat, dengan makan-makanan bergizi, mencuci tangan setiap waktu, minum vitamin, olahraga teratur dan terapkan social distancing atau menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain minimal 1 meter serta tidak bersentuhan," ujarnya AKBP andrias.

"Kami juga ikut mengimbau larangan membuat kegiatan melibatkan orang ramai, dan hal-hal lain yang dianggap memberikan peluang penyebaran COVID 19," pungkasnya AKBP Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara).**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Pemko Makassar Tandatangani Surat Rekomendasi Kepada Lembaga Anti Narkotika Sulawesi Selatan

Duta Nusantara Merdeka | Makassar

Ditengah Bencana pandemi Virus COVID19 yang terjadi di berbagai negara belahan di dunia, pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah kota Makassar terus bergerak mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID19, salah satunya dengan menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap berada dalam rumah.

Saat ini pemerintah kota Makassar terus berupaya melakukan langkah langkah aksi kemanusiaan, selain Virus COVID19, Pemkot Makassar dalam hal ini PJ.Walikota Makassar Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T juga turut menaruh perhatian yang dalam terkait kondisi "INDONESIA DARURAT NARKOBA" 

Bertempat di balai mutiara PJ. Walikota Makassar, Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T menyutujui dan menandatangani surat rekomendasi lembaran negara kepada salah satu Lembaga Nasional Bergerak di bidang pencegahan bahaya narkoba yakni LEMBAGA ANTI NARKOTIKA SULAWESI SELATAN. kamis, 02 April 2020.

Dalam surat resmi tersebut, dengan No. Surat Rekomendasi 440/18/KESRA/III/2020 , Pj. Walikota Makassar, Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T merekomendasikan kepada LEMBAGA ANTI NARKOTIKA SULAWESI SELATAN untuk segera mengambil langkah langkah pencegahan dengan bekerjasama Pemkot Makassar melibatkan seluruh 50 OPD Makassar dan 15 kecamatan di kota Makassar. 

Turut serta dalam penandatanganan surat rekomendasi tersebut,  Bang Oki (KETUA DPD LAN SULSEL),  Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T, (PJ. WALIKOTA MAKASSAR), HM Akib Farid Arifin, SE,  MM (Pembina DPD LAN SULSEL), Dan beberapa jajaran pimpinan pejabat Pemkot Makassar.

Di tempat lain, ketua DPD LAN SUL-SEL juga menyampaikan, "Sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih kepada Dewan Pembina DPD LAN SULSEL, HM Taufik Fachrudin SE MM , HM Akib Farid Arifin, SE,  MM , Kabag Kesra kota Makassar, H. Aswi Badwi, SE, M.Si , khususnya PJ. Walikota Makassar, Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T , atas dukungan dan amanah yang diiberikan" Ucap, bang Oki.

Lanjut,  tentu agenda misi kemanusiaan ini kami akan laksanakan setelah bencana COVID19 berlalu, sementara saat ini kita fokuskan untuk Bersama sama mencegah penyebaran virus COVID19 khususnya di kota Makassar." Pungkas KETUA DPD LAN SULSEL **

Read More

Walikota Depok Di Himbau Berhentilah Melakukan Pencitraan Soal Corona

Duta Nusantara Merdeka | Depok

Badan Kesehatan dunia (World Health Organization) meningkatkan status virus Corona dari Public Health Emergency of International Concern menjadi Pandemi, per 11 Maret 2020. Berkaitan dengan itu Jakarta dan Batam telah menetapkan status Waspada Covid-19.

Bahkan Pemerintah Kota Surakarta telah menjadikan Pandemi ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga meliburkan KBM sekolah-sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA, selama 14 hari kedepan. Bahkan Universitas Indonesia (UI) secara resmi per Rabu 18 Maret, mengubah KBM tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Berbeda dengan daerah lainnya, Kota Depok, selaku daerah pertama kalinya kasus 1 dan 2 positif Covid-19 ditemukan di Indonesia, masih belum nampak gregetnya dalam mengantisipasi penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan, China ini.

Malahan, Minggu 15 Maret 2020, Pemerintah Kota Depok bersama Puskesmas Kecamatan (PKM) Sukmajaya mengadakan kegiatan Senam PKM Sukmajaya dengan tema "Indonesia tidak takut Corona"? di Taman Merdeka di depan Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Acara itu, mendapat kecaman dari Ombudsman RI, dan sejumlah aktivis kesehatan. 

"Tidak takut tidak berarti harus menantang resiko dengan mengumpulkan banyak orang di keramaian. Ini sama sekali bukan langkah yang cerdas," melainkan tidak paham dalam protokol penanganan Corona,  

"Seharusnya walikota depok melakukan sosialisasi bahwa setiap orang patuh misalkan menggunakan masker, menggunakan hand sanitazier untuk melindungi diri. 

Seharusnya jika Pemkot Depok ingin menunjukkan tidak takut dengan Corona, sebaiknya merubah format acara itu, dengan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Saerah (SKPD) untuk mengecek kesiapan mall, perkantoran dan pusat-pusat keramaian dalam menghadapi Covid-19 ini. "Ini lebih positif dilakukan. Karena memberikan perlindungan kepada masyarakat,"

Apa yang harus dicek ?. Pastikan mall, perkantoran dan fasilitas publik memiliki thermal gun, hand sanitizer, ketersediaan masker hingga fasilitas kesehatan di pusat-pusat keramaian. Dan pastikan kesiapsiagaan rumah sakit di Depok dalam mengantisipasi penularan infeksi Covid-19.

"Ini justru akan meyakinkan warga Depok bahwa Pemkot Depok siap menghadapi virus Corona dan itu akan memberikan penegasan kepada warga Depok bahwa mereka tidak akan takut menghadapi Covid-19," 

"Bahwa sarana dan prasaran untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 itu sudah tersedia dan disediakan oleh Pemkot Depok, pasti masyarakat Depok mendukung," tandasnya. 

Seperti diketahui, sejak kasus 1 dan 2 positif Covid-19 di umumkan 02 Maret 2020 hingga saat ini sudah ada sebanyak 69 positif Covid-19. Dimana 60 pasien masih dalam perawatan, 5 pasien sembuh dan 4 pasien meninggal dunia

Ternyata walikota Depok  terlambat dalam membuat program kebijakan dalam mengantisipasi wabah covid 19 di kota Depok, beliau kurang peka terhadap potensi serangan wabah Corona ini, sehingga banyak warga masyarakat yang pada ahirnya membuat program perlindungan masing-masing di wilayah tempat tinggalnya dengan melakukan penyemprotan dispektan, dan melakukan upaya-upaya perlindungan dalam mengatasi wabah Corona di kota Depok, 

Sudah semestinya walikota Depok lebih perhatian serius terhadap persoalan Corona di kota Depok dengan membuat program yang kongkrit kepada masyarakat bukan hanya sebatas penyampaian informasi yang sifatnya hanya kampanye terselubung untuk tujuan yang politik praktis, selain itu juga terkesan walikota Depok hanya melakukan pencitraan melalui iklan layanan masyarakat   untuk kepentingan pribadi ini yang menurut kami sangat memprihatinkan, melalui rilis ini kami menyatakan bahwa berhentilah walikota Depok untuk mengumbar kegagalan dalam mengatasi epidemi Corona dengan cara yang salah dan tidak produktif, kami sebagai bagian dari masyarakat sudah paham dengan modus anda yang cuma mencari popularitas semata ketimbang menyelamatkan warga depok dari ancaman Corona. 

Read More