Duta Nusantara Merdeka | Makkasar
Sebuah situasi yang sulit sedang dihadapi berbagai Negara di belahan dunia ini terkait wabah virus yang biasa disebut covid-19, cepatnya penyebaran virus ini dan angka kematian terus meningkat memaksa Negara untuk bagaimana kemudian mengeluarkan sebuah kebijakan yang berkatnya timbul berbagai permasalahan serta hambatan mulai dari perekonomial, politik, hingga ke pendidikan.
Terkait hal tersebut, Reski Sudirman selaku ketua umum BEM FISIP UNIVERSITAS BOSOWA pertanyakan dampak serta langkah taktis pemerintah pusat,daerah dan juga birokrat kampus tertkait permasalahan tersebut, terutapa alokasi dana SPP yang terlanjur telah dibayar oleh mahasisawa.
“banyak laporan yang kita terima dari mahasiswa, berbagai keluhan yang keluar, mulai dari efektifitas kuliah online dan juga alokasi dana SPP, kita sepakat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus saat ini tentu tujuannya baik, akan tetapi sebuah pertanyaan besar ketika kita melihat kondisi sekarang, yang dimana kampus hanya sekedar mengubah praktek kegiatan belajar mengajar dengan mekanisme kuliah online tanpa memberikan sebuah kebijakan pendukung, dalam hal ini sarana dan prasarana kuliah online sebagaimana maksud awal dari pembayar SPP tersebut. Tuturnya
Dia juga menegaskan bahwa hal tersebut merupakan keluhan berbagai mahasiswa di makassar, bukan hanya di ruang lingkup bem fisip unibos.
“kita sering berkomunikasi dengan mahasiswa yang notabenenya berbeda warna almamter dengan kita, dan hasil dari komunikasi itu masing masing mempertanyakan alokasi pembayaran semester dalm hal ini SPP dikemanakan nantinya, kita telah melakukan kewajiban kita sebagai mahasiwa, akan tetapi kita menuntuk hak kita pula dari kewajiban yang telah dipenuhi. Tegasnya
Pemuda kelahiran Wotu, 1998 ini juga meminta pihak terkait untuk menjelaskan serta paling tidak memberikan kebijakan kepada mahasiswa untuk bagaimana kedepannya mampu menjawab kegelisahan yang ada di benak mahasiswa sekarang ini “yaa, tentu saja kami berharap bahwa, pihak pemerintah pusat maupun daerah, dan juga pihak birokrat kampus untuk sama sama memikirkan bagaimana kedepannya dan juga paling tidak bagaimana langkah taktis yang akan dikeluarkan olehnya terkait permasalahan pendidikan yang dialami oleh mahasiswa sekarang, dalam hal ini sarana dan prasarana pendukung kuliah online sebagai hak dasar dari perwujudan biaya semester (SPP) tutupnya. **