Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

KSPI Gelar Rakernas Tahun 2020 dan Seminar "Respon Buruh Terkait Omnibus Law Cilaka"


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan  Seminar Merumuskan Gagasan Besar Buruh Indonesia Mewujudkan Keadilan & Kesejahteraan Sosial dengan tema "Respon Buruh Terkait Omnibus Law Cilaka" pada Selasa, 11-12 Februari 2020 di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.


Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI dalam sambutannya mengatakan, DPR sampai saat ini belum terima draftnya, sehari dua hari kami akan menerima draft RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law), Terkait Omnibus Law dalam beberapa pekan ini, kami menerima banyak kunjungan dari stakeholder, marilah kita menunggu draft resmi dari pemerintah.


"DPR terbuka menerima daftar inventaris masalah terkait Omnibus Law baik dari organisasi maupun masyarakat. Harapan kita draft RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) untuk kita semua, bukan untuk kepentingan pengusaha maupun pekerja, gagasan besar Rakernas ini yaitu untuk memperjuangkan nasib kaum buruh dan memberikan manfaat bagi kaum buruh," ujar Dasco di sela-sela rakernas KSPI di Jakarta. Selasa (11/02)


Pembukaan Rakernas dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gandi Nena Wea. Sedangkan Seminar KSPI terkait omnibus law dengan narasumber antara lain: Bhima Yudhistira, ekonom, Said Salahudin, pengamat politik, Obon Tabroni, Komisi IX DPR RI, dan Al Muzammil Yusuf, Badan Legislatif DPR RI. (Arianto)









Share:

RS Yarsi Gelar Half Day Symposium 2020 dengan tajuk "Acute Trauma Services Pada Kecelakaan Kerja"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rumah Sakit YARSI memiliki fasilitas lengkap dan modern untuk memberikan pelayanan prima kepada pasien. Untuk kamar Rawat Inap, terdapat 450 tempat tidur yang tidur yang dibagi ke dalam 6 kelas. Mulai dari kelas tiga hingga President Suites. Tidak itu saja, bagi keluarga pasien disediakan 19 kamar Guest House.

Memberi pelayanan terbaik menjadi tekad Rumah Sakit YARSI. Bagi pasien yang membutuhkan fasilitas bedah, Rumah Sakit YARSI memiliki 5 Instalasi Bedah Sentral, 1 Kamar Operasi di Instalasi Gawat Darurat dan 1 Kamar Operasi di lantai pelayanan Obstetri Ginekologi untuk pasien melahirkan. Selain itu tersedia Ruang Isolasi level 5 yang dapat digunakan untuk perawatan pasien menular dan tertular.

Kegiatan Half Day SYMPOSIUM 2020 diawali dengan sambutan Bapak M. Izaddin, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba Jakarta, lalu paparan COMPRO oleh Direktur RS YARSI Dr. Mulyadi Muchtiar, MARS, kemudian Sambutan dibawakan oleh Ketua Yayasan YARSI Prof. Dr. H. Jurnalis dilanjutkan dengan Penandatanganan Kerjasama antara BPJSTK dan RS YARSI.


Prof. Dr. H. Jurnalis Uddin, PAK, Ketua Yayasan YARSI mengatakan, Salah satu perwujudan Misi Rumah Sakit YARSI ialah dengan memberikan pelayanan yang komprehensif bagi pasien. Memiliki cita-cita menjadi Rumah Sakit rujukan kesehatan nasional, Rumah Sakit YARSI didukung teknologi yang terkini. Selain menggunakan peralatan medis terbaru dan canggih, Rumah Sakit YARSI menggunakan sistem informasi Manajemen yang terintegrasi untuk menghubungkan seluruh unit yang ada, sehingga pelayanan menjadi cepat dan less paper.

"Rumah Sakit YARSI memfasilitasi air ambulance bagi pasien darurat dengan tersedianya helipad diatas gedung. Pada instalasi gawat darurat ini tersedia fasilitas accute and trauma services centre dengan 20 tempat tidur," ujar Jurnalis kepada awak media saat Half Day SYMPOSIUM 2020 dengan tajuk "Acute Trauma Services Pada Kecelakaan Kerja" pada Selasa, 11 Febuari 2020 di Auditorium Lt 16 RS YARSI JI. Letjen Soeprapto, Kav. 13 Cempaka Putih, Jakarta.


Menurutnya, Acute and Trauma Service Center adalah salah satu bagian dari Center of Excellence RS YARSI, merupakan center yang dapat menangani kegawatdaruratan dalam 24 jam dengan keunggulan pelayanan yang dimiliki mampu melakukan evakuasi darat maupun udara serta penanganan prosedur operasi dan endoskopi dalam 1 atap (one stop service), sehingga efisiensi dan efektifitas penanganan pasien dalam kondisi gawat darurat dapat dilakukan dalam area yang sama.

"Pelayanan dalam Acute and Trauma Service Center meliputi Emergency Room dengan dukungan alat-alat medis canggih. Kamar Operasi dan Ruang Prosedur Endoskopi yang terintegrasi dengan Emergency Room Layanan Penunjang Laboratorium, Radiologi dan Farmasi dalam 24 jam," tegasnya.

"Acute and Trauma Service Center memiliki tenaga medis yang profesional dan handal di bidang kegawatdaruratan. Kesiapan helipad sebagai jalur evakuasi udara menjadi pelengkap keunggulan layanan Acute and Trauma Service Center," pungkasnya. (Arianto)







Share:

Hikmahanto Juwana: Merancang Kontrak Leasing Tanpa Fidusia Pasca Putusan MK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam kebanyakan perjanjian leasing saat ini mengingat ada pinjam meminjam uang, maka ditentukan barang jaminan berupa Barang Jaminan bergerak kemudian difidusiakan. Padahal perusahaan leasing tidak boleh memberikan pinjaman dalam waktu yang panjang.

Prof Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Ketua umum DPP PAHKI mengatakan, Leasing pada dasarnya adalah sewa beli bukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam hanya diberikan untuk memberi kemampuan nasabah membeli barang.

"Setelah itu, pinjam meminjam harus dilunasi dengan menjual barang yang dibeli. Kemudian perusahaan leasing menyewakan kepada nasabah barang yang telah dibeli dari nasabah. Pada akhir sewa menyewa dilakukan jual beli dari perusahaan leasing kepada nasabah," ujar Hikmahanto Juwana di sela-sela seminar "Merancang Kontrak Leasing Tanpa Fidusia Pasca Putusan MK" di Jakarta. Selasa (11/02)


Menurutnya, Perjanjian Leasing meliputi Empat Sub Perjanjian antara lain:

1. Perjanjian Hutang Piutang.

Perjanjian ini digunakan untuk memungkinkan nasabah membeli barangnya.

2. Perjanjian Jual Beli Obyek.

Perjanjian ini digunakan untuk nasabah rnendapatkan uang dari perusahaan leasing dengan catatan uang tersebut dikembalikan ke perusahaan leasing sebagai pelunasan hutang.

Pengalihan hak atas kebendaan beralih dari nasabah ke perusahaan leasing, meski tidak dilakukan pembalikan nama (pembalikan nama hanya syarat administratif).

3. Perjanjian Sewa Menyewa.

Perjanjian ini dilakukan agar nasabah dapat menggunakan barang yang telah dimiliki oleh perusahaan leasing.

4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Perjanjian ini untuk mengalihkan hak kebendaan dari perusahaan leasing ke nasabah.

Perjanjian ini merupakan pengikatan karena disepakati lebih awal dari saat transaksi dilakukan. (Arianto)







Share:

LAKSI Surati Seluruh Fraksi DPR RI Tolak Revisi RUU LLAJ Dan Peralihan Administrasi Kendaraan Ke Kemenhub


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pada hari senin tanggal 10 Febuari 2020 beberapa aktivis yang tergabung dalam LAKSI melakukan kunjungan politik ke gedung DPR RI untuk mengirimkan surat  penyampaian aspirasi publik kepada seluruh fraksi-fraksi di DPR dan ketua komisi V DPR RI dengan tujuan untuk menolak revisi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ dan juga  terkait dengan isu soal penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang akan dialihkan ke Kemenhub, adapun sikap  ini di dasarkan atas kesadaran penuh untuk mengawal proses pemerintahan ke arah yang lebih baik. 

Saat ini muncul kembali wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub yang di wacanakan beberapa anggota DPR RI Komisi V. Usulan ini sejurus dengan dorongan dari komisi V DPR RI untuk merevisi isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Mengenai usulan revisi UU No. 22 Tahun 2009 ini sarat akan kepentingan yang tidak produktif, sehingga usulan itu perlu di tolak oleh rakyat. 

Kami mendesak DPR RI menghentikan rencana revisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,"

"Kami curiga ada kepentingan lain di balik usulan revisi UU LLAJ ini. Apalagi pasal yang akan direvisi sangat jauh dari problem lalu lintas dan angkutan jalan yang seharusnya juga menjadi tanggung jawab para anggota DPR RI," .

Kami mempertanyakan pentingnya dan manfaatnya merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB. Apalagi Kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

Kami menilai, keinginan DPR RI justru bukti ketidak pahamannnya tentang UU No. 22 tahun 2009, atau ada pesanan dari pihak atau kelompok tertentu.

Polri yang memiliki kewenangan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas) begitu juga peran Polri dalam UU No 22 tahun 2009 yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Karenanya, untuk melaksanakan fungsi itu, tentu dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.



"SIM adalah bukti legalitas yang diberikan negara kepada warganya, bahwa pemegang SIM itu sudah memiliki kompetensi menggunakan kendaraan di jalan raya dan memahami tentang keselamatan dirinya maupun orang lain," .

"Sehingga Polri melakukan registrasi identitas pemilik SIM melalui proses sesuai aturan yang berlaku," 

Selain bukti kompetensi, SIM juga terkait dengan proses hukum. Pengungkapan kasus lebih mudah apabila pelakunya melibatkan seorang yang telah memiliki SIM.

Sama halnya dengan penerbitan BPKB yang merupakan identitas kendaraan yang dicatat dalam buku registrasi Polri. Selain tanda kepemilikan yang sah, juga menjadi penting dalam proses penegakan hukum.

Sementara untuk STNK, bukanlah sepenuhnya kewenangan Polri. Polri hanya memastikan identitas kendaraan dan pemiliknya sesuai dengan yang tercatat di buku register. Sehingga hak kepemilikan menjadi sah. banyak kasus yang diungkap Polri berdasarkan identitas kendaraan yang tertera dalam buku registrasi.

Sementara berapa jumlahnya dan bagaimana serta disimpan dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sepenuhnya adalah kewenangan Pemprov.

Kami mempertanyakan apakah komisi V DPR RI sudah melakukan penelitian sehingga memiliki gambaran kesulitan apa yang muncul untuk memenuhi pendapatan daerah dari sektor PKB, apabila Polri tidak ikut dalam proses penerbitan dan perpanjangan masa berlaku STNK.

Karenanya, kami  mendesak agar Komisi V DPR RI membatalkan  niat dan menolak apabila ada permintaan untuk revisi itu.

"Sebab rakyat Indonesia sudah cukup percaya dengan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB yang di terbitkan oleh kepolisian, serta tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan  penerbitan surat kendaraan agar di kelola oleh Kemenhub, akan lebih baik biaya tersebut dialihkan ke sektor pelayanan publik lainnya, dan polri saat ini sudah banyak melakukan inovasi dalam pelayanan serta kualitas keamanan penerbitan surat berkendaraan dapat di jamin kecepatan dan akurasinya. **
Share:

KGP : Rezim Tidak Serius Berantas Korupsi


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Firli  membuat polemik baru di tubuh KPK. Pasalnya ia  memecat sepihak penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti dan mengembalikan ke instansi asalnya. Ini dinilai KGP dinilai  merusak KPK.

"Terang benderang masyarakat tahu bahwa Kompol Rosa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku." Kata Ki Gendeng Pamungkas di Bogor. 

KGP heran mengapa seorang penyidik yang sedang mengungkap skandal korupsi PAW di KPU dan belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri. 

Uniknya, pihak Polri sebelumnya  menegaskan bahwa Kompol Rosa tetap bisa bekerja di KPK. Masyarakat heran dalam 100 hati kinerja Firli  tapi penuh kontroversi yang dilakukan. 

"Kami menilai  di era Firli tidak lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh Taufiqurrahman Ruki dulu saat pimpin KPK, " sambung KGP. 

KGP menilai KPK akan semakin hancur di tangan Firli Bahuri. Sehingga dirinya minta   agar masyarakat turun tangan menyelamatkan KPK. 

"Bila begini terus gaya Firli memimpin KPK niscaya semakin hancur karena  kepercayaan publik pada KPK akan semakin merosot tajam. Dan ini membuat kami dari Front Pribumi mengingatkan kepada Firli agar kembali pada sumpah jabatannya," tegas KGP. 

Seperti kita tahu nasib Rosa  terkatung-katung, karena ia tidak  ditarik Mabes Polri, tapi sudah tak lagi mendapat akses masuk ke kantor KPK. Sementara itu kasus suap pengurusan PAW PDIP masih belum ada titik terang. Aneh kan? 

 "Sejak  PDIP dan Jokowi berkuasa demokrasi di negara ini mati suri!! Baik itu demokrasi politik ekonomi budaya sosial dan bermufakat mengeluarkan pendapat. Rakyat dibuat takut dan panik karena  rezim sangat membenci kritik. 

Aneh dan sontoloyo. Ini membuat rakyat terpecah belah atas demokrasi konyol yang tengah dimainkan penyelenggara negara partai politik Polri dijadikan _bumper_ kekuasaan yang anti kritik.

"Berbeda sekali dengan era SBY yang begitu bebas rakyat dengan seenak udel mengritik tidak ditangkap. SBY dihina dengan dikomparasikan dengan kerbau pun ia tetap santun menghadapi rakyatnya. Dahulu kebijakan kenaikan TDL BBM dan sembako yang membuat tangisan kaum tangisan munafik kaum merah untuk mengambil simpatik rakyat masih terngiang di telinga. 

"Tidak tahunya mereka bromocorah atau mungkin pelacur  politik !!! Kalau ada anggapan partai merah kokoh dan tangguh, bisa jadi esok akan hancur berantakan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Masalah Dewan Pengawas KPK sebaiknya membubarkan diri agar tidak menghabiskan uang rakyat. Dan Kepala daerah atau kepala negara yang tidak mau dikritik sebaiknya pensiun  dini saja secara terhormat sebelum mati! " Tutup KGP. **
Share:

Dinsos Jakarta Barat Adakan Kegiatan Psikososial Bagi Anak-Anak Korban Kebakaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Sejumlah anak-anak yang merupakan korban terdampak kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kelurahan Maphar, Jakarta Barat, mengikuti kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Kegiatan dimulai pada pukul 10.00 Wib, di RPTRA Matahari. Demikian disampaikan Mursidin, Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat. Minggu (9/2/2020).

"Pelaksanaan LDP ini merupakan arahan Pak Wali Kota Jakarta Barat dan Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Dimana dalam tahapan penanganan bencana, SOP-nya seperti itu," ungkapnya Mursidin.


"Tujuannya untuk memberikan dukungan psikososial terutama bagi anak-anak agar tetap bersyukur dan tetap bersemangat untuk bersekolah," tambah Mursidin, Kepala Sudin Sosial Jakarta Barat.

Lurah Maphar, Sri Pujiastuti menjelaskan, layanan sosial yang diberikan berupa permainan, pembekalan motivasi, serta pembagian bingkisan.



"Anak-anak sangat antusias sekali, ada kegiatan bernyanyi bersama, menjawab kuis, dan antri dengan tertib untuk pembagian bingkisan," tutupnya Sri Pujiastuti.

Kegiatan LDP ini merupakan hasil koordinasi bersama antara Penyuluh Sosial dari Sudin Sosial Jakarta Barat, Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB), Tagana, Sahabat Tagana, Petugas Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Jakarta Barat. **

Wartawan DNM: Imam Sudrajat
Share:

Kapolres Kutai Kartanegara Mengikuti Kegiatan Video Conference


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kepala Kepolisian Resort Kutai Kartanegara (Kaporles Kukar) AKBP Andrias Susanto Nugroho mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) di ruang Tri Brata Polres Kutai Kartanegara. Senin (10/02/2020).

Vicon tersebut merupakan taklimat awal wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) yang diadakan oleh Itwasda (Inspektorat Pengawas Daerah) Polda Kaltim (Kalimantan Timur). Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) yang diselenggarakan oleh Itwasda Polda Kaltim pada awal tahun 2020  merupakan Tahap I  Tahun 2020.


Untuk Polres Kutai Kartanegara mendapatkan jadwal Wasrik direncanakan pada tanggal 17 sampai 20 februari 2020. Pengawasan dan pemeriksaan Tahap I Tahun 2020 meliputi beberapa aspek sehingga perlunya kesiapan anggota yang mengawaki administrasi dimasing-masing satuan fungsi untuk melengkapi dokumen pendukung demi lancarnya proses wasrik tersebut.

Aspek yang akan dilakukan pemeriksaan antara lain aspek perencanaan, dan aspek pengorganisasian. “Kita akan siapkan kelengkapan administrasi yang menjadi sasaran pemeriksaan dan pengawasan dari Itwasda Polda Kaltim,” tutur AKBP Andrias Susanto Nugroho, Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara). **


Share:

Kapolda Sumut Membuka Rapim Kesiapan Pengamanan Pilkada 2020


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si membuka secara resmi Rapim Polda Sumut terkait kesiapan pengamanan Pilkada 2020 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit Berastagi, Jumat (01/02/2020) pkl 16.00 Wib s/d selesai

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua KPUD Sumut Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Prov. Sumut Syafrida R Rasahan, Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Mardiaz Kusin Dwihananto, S.I.K, M.Hum, para Pejabat Utama Polda Sumut, Kapolres/tabes jajaran Polda Sumut serta personil Polda Sumut.


Terkait kesiapan pengamanan Pilkada 2020, Kapolda Sumut meminta personil agar menjaga netralitas menghadapi Pilkada yang akan datang jangan sampai personil terlibat black campaign atau memberi fasilitas kepada para paslon.
Antisipasi juga harus terus dilakukan tentunya dengan melakukan pemetaan kerawanan daerah serta berkoordinasi dengan stakeholder terkait guna kelancaran berlangsungnya Pilkada.

Selain itu, ada beberapa penekanan Kapolda Sumut kepada para Kasatwil terkait situasi Kamtibmas. Kapolda Sumut menyampaikan bahwa personil harus fokus dalam pemberantasan Narkotika karena Sumut sendiri darurat akan Narkotika. Tangkap dan berikan tindakan tegas terukur kepada para pelaku penyalahgunaan Narkotika. "Jangan kasih ampun kepada para pelaku. Kita berantas habis begitupula jika ada anggota yang terlibat", ungkapnya


Begitupula dengan para pelaku yang menyebabkan Karhutla, para Kasatwil harus fokus dalam menangkap para pelaku karena ini menjadi atensi bapak Presiden. Terkait dengan kejahatan jalanan, Kapolda Sumut meminta seluruh personil untuk antisipasi, saling peduli dan tidak berpangku tangan.

Sesuai dengan motto beliau "Tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Sumut" maka diharapkan dapat memovitasi personil untuk melaksanakan tugas secara maksimal dalam upaya penegakan hukum

"Harapan saya personil dapat menunjukkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Berikan pelayanan terbaik serta humanis kepada masyarakat serta permudah mereka dalam membuat laporan sehingga kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin meningkat", pesan Kapolda Sumut **

Wartawati DNM : Nora Tarigan
Share:

Liga Mahasiswa Nasdem Akan All Out Mendukung Bobby Nasution Menjadi Walikota Medan



Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Liga Mahasiswa Nasdem akan All out Mendukung Bobby Nasution Menjadi Walikota Medan. 

Liga Mahasiswa Nasdem kota Medan menganggap bahwa Pemilihan walikota Medan tahun 2020 menjadi panggung pemilih milenial menunjukkan signifikansinya dalam politik elektoral. Dengan setumpuk persoalan yg dihadapi, kaum milenial mengharapkan walikota yang akan datang dapat direbut oleh anak muda yang berintegritas, berprestasi dan berkomitmen dalam memajukan kota medan ujar Khairul Hadi selaku ketua. 

Organisasi sayap Partai Nasdem ini menganggap bahwa saat ini Bobby Nasution lah sosok yang tepat untuk menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi. Sebagai menantunya presiden RI tentunya Bobby memiliki kapasitas dan kredibel yang berbeda dibandingkan calon lain disebabkan beliau banyak belajar kepada pak jokowi atas keberhasilan beliau membangun bangsa dan negara ujar Hadi. 

Hadi menambahkan Sebagai anak muda menurut kami Bobby pemimpin yang teruji, karena ia merupakan pengusaha sukses. Tak  mungkin bisnisnya bisa berkembang pesat kalau ia tidak memiliki kemampuan mengelola dan memimpin secara baik. 

Dan Sebagai bentuk keseriusan kami alhamdulillah kami telah membentuk tim pemenangan di internal, selanjutnya kami akan membentuk tim pemenangan sampai ke tingat lingkungan sekota medan. Dan seluruh struktur yang telah terbentuk ini nantinya yang akan bertugas maksimal untuk mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat memilih bobby tutup Hadi.
Share:

IHC Gelar ‘1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum’


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia Healthcare Corporation (IHC) merupakan Holding Rumah Sakit BUMN yang dibentuk pada 22 Maret 2017. Dengan penunjukan Pertamedika sebagai operatorship nya, IHC bersinergi dengan seluruh member yang terdiri dari 65 rumah sakit BUMN yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Dalam upaya sinergi layanan kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan BUMN dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan arahan Kementerian BUMN Republik Indonesia, PT Pertamina Bina Medika IHC menggelar ‘1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum’ pada Senin, 10 Februari 2020 di Ballroom Fairmont Hotel Jakarta. Perhelatan yang baru pertama kali digelar ini dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Tohir dan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) serta para direktur rumah sakit BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutannya menegaskan, “Kami selalu mendorong BUMN untuk fokus kepada core business-nya. Dengan adanya penggabungan RS dan dipimpin oleh holding company yang memiliki fokus di bidang tersebut tentu RS milik BUMN dapat dikelola lebih profesional. Yang terpenting dari penggabungan RS BUMN adalah menjadi market leader RS di Indonesia."


Pada kesempatan yang sama, Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B, Sp. BTKV (K), MPH, Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC mengatakan, Potensi kekuatan sinergi RS BUMN mempunyai nilai lebih dalam banyak hal, terutama dalam segi supply chain dan penguatan pasar. Tak hanya itu lewat transfer teknologi kedokteran, manajemen rumah sakit, dan sumber daya manusia antar sesama member nya, IHC berupaya untuk menjadi semakin terdepan dalam menghadirkan pelayanan yang optimal.

"Forum medis ini mengetengahkan materi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tujuan dari acara ini, antara lain tentang optimalisasi kontribusi rumah sakit milik BUMN dalam mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat demi Ketahanan Kesehatan Nasional," ujar Fathema di sela-sela acara "1st Indonesia Healthcare Corporation Medical Forum" di Jakarta.

Selain itu, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah langkah-langkah standarisasi pelayanan kesehatan rumah sakit milik BUMN dan digitalisasi layanan rumah sakit serta pentingnya sinergi antar rumah sakit milik BUMN di berbagai kegiatan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Fathema juga memaparkan, peran rumah sakit BUMN dalam kesiapsiagaan serta kewaspadaan dalam menghadapi Coronavirus dengan berbagai aktivitas seperti edukasi kepada masyarakat lewat media, baik media televisi, sosial media maupun penyuluhan secara langsung.


Menurutnya, Mengusung tema ‘Percepatan Integrasi & Peningkatan Nilai Rumah Sakit BUMN’, acara berskala nasional ini menghadirkan para narasumber ahli, yaitu yaitu PWC Strategy Mrs. Rachel Armstrong, Secretary of National Economic Committee and Economy Expert Dr. Aviliani , SE, MSi, Konsultan IT RS Pelni San Emirza Harahap BSc, Bain & Company Eddy Widjaja, dan Managing Director Makki Makki Strategic Trasnformastion Consultant Sakti Makki.

Selain narasumber diatas, Kegiatan ini juga menghadirkan Direktur RS Pertamina Balikpapan dr. Syamsul Bahri, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI dr. Tri Hesty Widyastoeti M., SpM, Ketua POKJA PINERE (penyakit infeksi, new emerging, & reemerging) RSPI Sulianti Saroso dr. Pompini Agustina, Sp.P (K).

"Guna mendukung upaya percepatan integrasi dan peningkatan nilai rumah sakit BUMN, lebih dari 100 dokter spesialis dari berbagai rumah sakit BUMN turut hadir mengikuti acara tersebut. Pada kesempatan ini, para peserta dan tamu undangan termasuk Wakil Menteri Negara II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengikuti sejumlah rangkaian acara yang diantaranya adalah sesi Hospital Tour ke Rumah Sakit Pelni Jakarta yang dilaksanakan dalam rangka pengenalan sistem pelayanan kesehatan moderen berbasis digital," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Tangguh Media Nusantara Gelar Launching Media Online Panen News


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
PanenNews.com, situs berita online yang menyajikan berbagai informasi seputar agribisnis. Pada situs ini terdapat berbagai topik menarik untuk pembaca diantaranya rubrik Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Perikanan, dan rubrik-rubik lainnya.

Ali Ma'arif selaku Pimpinan Redaksi Panen News mengatakan, PT Tangguh Media Nusantara didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan memajukan agribisnis Indonesia dari hulu ke hilir. Dalam rangka memperkenalkan PanenNews.com ke masyarakat luas. PT Tangguh Media Nusantara menggelar Launching dan Talkshow dengan tajuk "Peran Strategis Media Berita Online dalam Dunia Agribisnis Indonesia" pada Sabtu, 8 Pebruari 2020 di hotel Sahid Jakarta.


Selain itu, kata Ali, Panen News rilis hari ini untuk memberikan informasi/kajian yang kredibel seputar dunia argobisnis dari hulu ke hilir, mengulas berbagai topik seputar agrobisnis secara spesifik. Dengan misi Memberikan berita agribisnis yang komprehensif, aktual, lengkap, dan berimbang.

Menurutnya, Topik menarik yang disuguhkan, disertai ulasan yang lugas, kami sajikan untuk para pembaca di seluruh Indonesia. Ulasan topik tersebut tentu masih erat kaitannya dengan dunia agribisnis yang membahas mengenai petani, nelayan, ternak, ketahanan pangan, kebijakan pemerintah, dan sebagainya.


"Dedikasi kami dalam menyuguhkan sebuah berita yang tajam dalam membahas, lugas dalam mengulas, serta berimbang ini tak lain hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif untuk publik. Disisi lain, Minimnya informasi mengenai agribisnis inilah yang mendorong portal berita ini diluncurkan," tegasnya.

Oleh karenanya, lanjutnya, dukungan dari semua lapisan masyarakat pada portal berita PanenNews.com sangat kami harapkan. Dukungan tersebut bisa diwujudkan dengan terus menjadikan situs ini sebagai sarana referensi portal berita agribisnis harian untuk anda.

"Harapannya, semoga PanenNews.com bisa menjadi situs berita agribisnis yang membanggakan untuk bangsa Indonesia. Selain itu, rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pembaca yang telah mengakses laman yang ada dalam situs ini," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Relawan Jokowi RIB Sumut Minta Polri Tangkap Masinton Pasaribu


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Maraknya pemberitaan tentang tudingan masinton pasaribu terhadap kabaharkam polri komjen pol Agus Andrianto terkait adanya intervensi hukum soal penegakan hukum yang terjadi di sumut mendapatkan perhatian serius dari salah satu relawan pendukung Jokowi di Pilpres lalu yaitu Rumah Indonesia Berkemajuan (RIB) Sumut.

Kordinator RIB sumut khairul Hadi SH  menganggap bahwa tudingan Masinton Hoax dan berpotensi memecah belah kerukunan dan kekondusifan di sumut, khususnya Kab. Tapteng. Sebagai wakil rakyat harusnya masinton berbicara berdasarkan data dan fakta. Hal tersebut disampaikan ketika aksi unjuk rasa bersama Aliansi Mahasiswa,  Pelajar, Masyarakat Sumut di Mapoldasu jumat 7 Februari 2020.

Jika persoalannya menurut masinton adalah tentang dugaan keterlibatan oknum brimob yang merupakan ajudan bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani melakukan penculikan, dan kemudian kabaharkam melakukan intervensi agar kasus tersebut tidak dikembangkan tentunya ini lah yang menjadi dasar saya bahwa masinton adalah penyebar hoax dan fitnah dikarenakan berdasarkan keterangan Kapolres Tapteng AKBP Sukamat telah membantah adanya penculikan yang dimaksud.

Hadi menambahkan bahwa faktanya adalah oknum brimob tersebut melakukan penangkapan terhadap ametro pandiangan yang merupakan ponakan mantan bupati Tapteng Bonaran situmeang yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan Barang bukti 2 paket sabu, Dan pasca penangkapan kemudian oknum brimob tersebut membawa dan membuat laporan ke polres Tapteng. Kesannya kok malah jadi masinton ini melindungi terduga pelaku tindak pidana.

Siapapun berhak melaporkan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. laporan ini lh yang kemudian menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memulai tahap penyelidikan.

Selaku putra daerah harusnya masinton menunjukkan kepedulian terhadap daerahnya, semangat memerangi narkoba yang dilakukan oleh Bupati Tapteng Bakhtiar Sibarani seharusnya didukung untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda mengingat bahwa Indonesia saat ini darurat narkoba.

Dan untuk menyelesaikan persoalan ini Sebaiknya mabes polri segera menangkap dan memeriksa masinton atas pernyataannya agar persoalan ini bisa segera dituntaskan tutup Hadi.**
Share:

FKMN Gelar Diskusi Publik dengan tajuk "Membedah Polemik MEMILES: Bisnis Investasi atau Aplikasi?"


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
MeMiles, aplikasi investasi sejenis  fintech karya anak bangsa yang menghebohkan Indonesia. Perkaranya sederhana. Investasi ini dianggap bodong. Hanya dalam waktu delapan bulan PT. Kam and Kam yang menyelenggarakan MeMiles  telah berhasil meraup uang sebanyak Rp 750 miliar.

David Okta, Ketua Forum Komunikasi MeMiles Nusantara (FKMN) dalam acara pembukaan mengatakan, Forum ini dibentuk secara dadakan untuk kepentingan 270 ribu member, karena perjuangan kita sama, untuk kelanjutan/menyelamatkan MeMiles. Itu sebabnya forum ini diadakan, karena kita sepakat fight di udara, kita sudah mendapatkan dukungan berbagai pihak, beberapa pihak malah memberikan apresiasi luar biasa kepada Forum ini.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Chudry Sitompul SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UI dalam diskusi mengatakan, Kesimpulan dari kasus MeMiles ini prematur, hukum harus punya kepastian, Kasus MeMiles ini  sebenarnya kejahatan atau kesejahteraan? Nah! jadi begini, karena perspektif pidana, kalau dibilang pidana itu selalu ada kejahatan, kejahatan artinya ada suatu ketentuan yang mengatur lebih dahulu mengenai perbuatan yang dilarang, yang menimbulkan  kerugian orang lain dan pelanggaran itu dikenakan sanksi hukum badan, atau penjara.

"Pertama-tama itu kita tanya prinsipnya agak sedikit teknis, pernah dibilang begini, tidak ada kejahatan sebelum ada undang-undang pidana yang menentukan terlebih dahulu," jelas Chudry di sela-sela Diskusi Publik dengan tajuk "Membedah Polemik MeMiles: Bisnis Investasi atau Aplikasi?" pada Sabtu (08/02) di Hotel Grand Sahid Jaya JI. Jendral Sudirman No.86, Jakarta.

Nah! ini biasanya, kata Chudry, hukum pidana itu tidak boleh berlaku surut, jadi kasus MeMiles ini perbuatan apa ya? kalau misal penipuan, jelas siapa yang ditipu?, kalau misal investasi kita masih ada ketentuannya, kalau misalnya ini perdagangan, perdagangan apa, jadi kita mendefinisikan dulu.


Menurutnya, Perbuatan apa yang dilarang dan perbuatan itu sudah ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu yang tidak boleh berlaku surut, saya mendengarkan keterangan dari berita, MeMiles seolah-olah investasi bodong.

Selain itu, lanjutnya, Masalah MeMiles harus dijelaskan secara rasional. Apalagi dalam kasus ini sesuai berita yang beredar, ada kemungkinan diterapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini semakin menambah persoalan baru lagi.

"Ini berarti harus dapat dijelaskan bahwa bonus atau reward yang diterima mereka itu adalah uang ilegal. Mereka yang telah menerima bonus dan sejenisnya itu adalah bagian integral dari perbuatan kejahatan. Itu berarti harus dapat dipastikan bahwa usaha ini ilegal," jelas Chudry.

"Tetapi yang paling penting adalah apakah orang-orang itu benar-benar mendapat bonus atau apapun namanya dari uang top up, masuk ke dalam rekening PT. Kam and Kam yang menyelenggarakan aplikasi investasi itu?," pungkasnya.

Turut hadir para Narasumber: Dr. Chudry Sitompul SH.MH, Guru Besar Hukum Pidana UI, Dr. Syahganda Nainggolan, Pengamat Sosiologi Politik, Salamudin Daeng, Pengamat Ekonomi UBK, Jordy Wong Sidharta, Digital Marketing Expert, dan David Okta, Ketua FKMN serta para member dan undangan. (Arianto)

Share:

Kolaborasi Polri dengan KKP untuk Pembinaan Nelayan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Kepala Kepolisian Negara RI Jend. Polisi Idham Azis menggelar penandatangan adendum nota kesepahaman tentang ‘Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan’, pada Jum’at (7/2) di Auditorium Tuna, lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP Jakarta.

Adapun, Adendum nota kesepahaman tentang ‘Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan’ mencakup: Pertukaran data dan atau informasi, Bantuan pengamanan, Penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan; ilegal fishing, unreported, unregulated fishing/IUUF; dan destructive fishing, Pemanfaatan sarana dan prasarana, Peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan Pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, Penandatanganan MoU dengan Polri kali ini terdapat penambahan klausul MoU, selain untuk memberi kepastian hukum terhadap nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kelautan dan perikanan, tetapi disertai dengan adanya pemberian pembinaan masyarakat dalam sektor usaha kelautan dan perikanan.


"Konsep utamanya adalah pembinaan, bagaimanapun ini adalah warga negara yang ingin melakukan suatu usaha, sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kecuali kalau di antara mereka melakukan sesuatu yang di luar kelaziman, seperti penyelundupan, narkoba, persenjataan, menangkap ikan dengan cara merusak. Kalau yang ini, ya, ditindak saja," kata Edhy Prabowo di sela-sela penandatanganan MoU di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Jendral Pol Idham Azis, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menegaskan, Beliau sengaja membawa sebagian besar petinggi Polri dalam acara tersebut, untuk menunjukkan komitmen jajarannya dalam melaksanakan kesepakatan antara Polri dan KKP.

Beliau malah mengusulkan, agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan sebuah ruangan untuk tim Polri dan KKP, supaya bisa duduk bersama saling bertukar informasi serta berdiskusi untuk penyelesaian kasus Kelautan dan Perikanan.

"Sehingga dapat memberikan hasil maksimal dan  dapat benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak dan terutama masyarakat disektor usaha perikanan dan kelautan," pungkasnya. (Arianto)





Share:

Liliany: Ritual Perkabungan dalam Ajaran Khonghucu di Kota Manado


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Ritual upacara kematian/perkabungan dalam masyarakat Khonghucu di Manado dimulai dari upacara Ru Mu (memasukkan jenazah ke dalam peti), Men Sang (malam menjelang pemberangkatan jenazah), Song Zang (pemberangkatan jenazah), Ru Kong (pemakaman jenazah), Peng Tuk juga disebut Fan Zhuo (membalik meja), Zuo San (tiga hari), Zuo Qi (tujuh hari), Xiao Xiang (satu tahun), dan Da Xiang (tiga tahun).

Liem Liliany Lontoh, SE., M.Ag. dalam tesis memaparkan mengenai perbedaan dalam tradisi upacara perkabungan yang dilakukan oleh umat Khonghucu di Manado dengan judul "Ritual Perkabungan dalam Ajaran Khonghucu di Kota Manado: Studi kasus pada umat Khonghucu di Kota Manado".

“Penganut Khonghucu di Manado, sebagian besar memaknai upacara kematian/perkabungan sebagai cerminan laku bakti seorang anak kepada orangtuanya, sesuai ajaran Nabi Kongzi,” papar Liliany dalam keterangan tertulis. Jum'at (07/02)

Dia menambahkan, upacara kematian/perkabungan yang dilaksanakan, selain mengikuti Kitab Suci Si Shu dan Tata Agama dan Tata Laksana Upacara Agama Khonghucu menurut Dewan Rohaniwan Matakin, juga dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa yang telah berlangsung secara turun temurun dan mengikuti budaya setempat.

“Persembahyangan kepada leluhur sampai upacara tiga tahun merupakan perwujudan laku bakti kepada orangtua dengan harapan roh yang disembahyangi dapat kembali pulang keharibaan kebajikan Tian. Umat Khonghucu senantiasa menyembahyangi leluhurnya agar Nyawa dan Roh dapat bersatu kembali dan pulang kepada Sang Pencipta,” urainya.

“Ritual perkabungan dan pemaknaannya oleh umat Khonghucu di Manado memperlihatkan bukti bahwa pelaksanaan agama tidak bisa dipisahkan dengan budaya. Agama direfleksikan atau dimanifestasikan melalui budaya, begitu pula budaya diperkaya oleh agama,” kata Liliany.

Dalam hal ini, lanjut Liliany, pelaksanaan seruan dalam agama Khonghucu dan praktik budaya saling memperkuat satu dengan yang lain dan ritual perkabungan dalam agama Khonghucu menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena memiliki nilai-nilai kesakralan.

Sebagai penulis, Liliany menggunakan penelitian kualitatif. “Saya meneliti secara langsung di lapangan melalui wawancara kepada rohaniwan Khonghucu, keluarga yang berduka maupun kepada petugas sembahyang kematian dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Antropologis, Teologis dan Histories,” terangnya.

Dalam penelitian ini, kata Liliany, ada beberapa temuan seperti memasukkan pakaian dan perlengkapan orang hidup ke dalam peti mati, peletakan kaca yang dipecahkan, melapisi alas peti mati dengan teh kering, mandi di sungai, pembelian air, yang sebagian merupakan budaya/tradisi setempat.


“Tradisi-tradisi tersebut memang tidak wajib dilaksanakan, walaupun dalam praktiknya banyak yang melaksanakannya. Adanya percampuran antara budaya Tionghoa dan budaya Minahasa terjadi secara natural dan tidak pernah terjadi konflik,” imbuhnya.

Menurut Liliany, menjadi tugas para rohaniwan Khonghucu untuk memberikan pembinaan kepada umat baik melalui kebaktian maupun sosialisasi terhadap hal-hal tersebut.

Selain itu, kata Liliany, Sejatinya agama-agama di Indonesia sudah demikian berbaurnya dengan budaya setempat, termasuk agama Khonghucu.

Pada kesempatan yang sama,
Xs. Ir. Budi S. Tanuwibowo, MM., Ketua Umum Dewan Kerohaniwan/Pimpinan Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), memberikan apresiasi tinggi terhadap hasil penelitian Liliany.

“Penelitian Liliany sedikit banyak telah membuka perspektif kesadaran kita untuk lebih toleran dan tidak kukuh ‘terpenjara’ dalam apa yang disebut ‘kemurnian 100%’ atau mutlak. Dunia tidak dibentuk oleh satu agama atau peradaban saja. Kita juga tak bisa menjamin bahwa apa yang kita yakini sekarang memang persis sama 100% dengan awalnya,” ujar Budi.

Apresiasi serupa juga diberikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ketua Kehormatan Matakin sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Menurut Jimly, buku ini tidak hanya memberikan informasi mengenai sistem perkabungan dan pemakaman yang dipraktikkan menurut tradisi Khonghucu, yang penting bagi orang Khonghucu, tetapi juga memberikan perspektif ilmiah yang patut dijadikan bahan pelajaran pembanding bagi penganut agama apa saja.

Untuk itu, lanjut Jimly, buku ini perlu dibaca, tidak saja oleh para penganut agama Khonghucu, tetapi juga bagi siapa saja untuk memahami pelbagai tradisi perkabungan dan pemakaman yang hidup dalam dinamika masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, di tengah dinamika kehidupan pasca-modern dewasa ini.

Sementara itu, K.H. Ahmad Syafi’i Mufid, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta mengatakan, karya ilmiah ini mengisi kekosongan informasi tentang perkabungan di kalangan Tionghoa. Namun, dalam siklus upacara kematian ada persamaan dengan umat Islam, yakni upacara 3 hari, 7 hari, 1 tahun, dan 3 tahun, yang orang Jawa menyebut ‘Nyewu’.

“Analisis yang digunakan oleh penulis memberikan jaminan kepada pembaca untuk lebih mendalami agama-agama demi pemeliharaan kerukunan umat beragama dan bina damai,” jelas Syafi’i Mufid.(Arianto)


Share:

GNPF Sumut Mengutuk Keras Tindakan Pengrobekan Al Qur'an Di Medan


Duta Nusantara Merdeka | Medan

Menyikapi adanya Pengrobekan Alqur'an dan kemudian di buang di jalan sisingamangaraja depan Hotel Garuda Citra yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada hari ini tanggal 7 Februari 2020, maka GNPF Sumatera Utara menyampaikan sikap sebagai berikut :

Assalamualaikum wr. wb

Bismillahirrahmanirrahim..

1. Bahwa GNPF Sumatera Utara sangat mengutuk keras tindakan pengrobekan Alqur'an dan menyebarkannya di jalanan yang dilakukan oleh orang2 yang tidak bertanggung jawab tersebut..

2. Bahwa GNPF Sumatera Utara sangat mengapresiasi tinggi kinerja dan respon cepat aparat Kepolisian khususnya Polsek Medan Kota yang langsung turun kelokasi dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti Alqur'an yang telah di robek robek tersebut..

3. Bahwa GNPF Sumatera Utara meminta kepada Kapolda Sumatera Utara cq. Kapolrestabes Kota Medan cq. Kapolsek Medan Kota untuk segera melakukan penyedikan dan penyelidikan atas tindakan tersebut serta melakukan penangkapan segera terhadap pelaku.

4. Bahwa GNPF Sumatera Utara memandang perbuatan pengrobekan dan menyebarkannya di jalan adalah merupakan tindakan Penistaan terhadap Kitab Suci Umat Islam sehingga Patut untuk segera dilakukan proses hukum..

5. Bahwa GNPF Sumatera Utara meminta kepada seluruh umat Islam di Kota Medan untuk tetap tenang dam tidak terpancing atas kejadian ini serta mempercayakannya kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara..

Demikian pernyataan sikap ini diperbuat, terima kasih..

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, 7 Februari 2020
Hormat kami

Ade Lesmana, SH
(Ketua Tim Hukum GNPF Sumut)

---------------------------------------------------------------
Sumber : GNPF Sumut
Sekretariat : 085270562145
Share:

INDEF: Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melempem


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2019 tumbuh melambat sebesar 4,97% yoy dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, sehingga secara keseluruhan perekonomian Indonesia 2019 hanya tumbuh 5,02% yoy. Pertumbuhan ekonomi 2019 ini lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 5,3% yoy.

Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)  mengatakan, Gebrakan tim ekonomi di kabinet yang sudah lebih dari seratus hari bekerja belum nampak hasilnya, justru laju pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Oleh karena itu, harus ada upaya yang lebih serius dari tim ekonomi kabinet Jokowi II untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sesuai target dan ekspektasi masyarakat.   

Menurutnya, Realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5.02 persen jauh dari target yg dicanangkan oleh pemerintah sebesar 5.4 persen. Hal ini menambah catatan gagalnya pencapaian realisasi pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo setidaknya dalam 3 tahun terakhir.

"Sedangkan realisasi pertumbuhan
ekonomi tersebut sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi INDEF yang disampaikan setiap akhir tahun dalam agenda Proyeksi Ekonomi Indonesia (PEI) INDEF," ujar Tauhid saat Press Conference "100 HARI TANPA AKSELERASI: Respon atas Kinerja Ekonomi Triwulan IV 2019" pada Kamis, 6 Februari 2020 di Rantang Ibu INDEF Club ITS Office Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18, Pejaten, Jakarta Selatan.

"Harapannya catatan kritis dan analisis INDEF ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan ekonomi dapat berjalan secara optimal," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini para Pembicara: Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif INDEF, Abdul Manap Pulungan, Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abra El Talatov, Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Andry Satrio Nugroho, Center of Industry, Trade, and Investment INDEF, dan Hanif Muhammad, Center of Innovation and Digital Economy-INDEF dimoderatori: Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF. (Arianto)


Share:

Ruangguru Gelar Program Tryout Online Nasional


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Lebih dari 280.000 siswa di seluruh Indonesia telah berhasil mengikuti kegiatan tryout secara gratis dalam program Tryout Online Nasional, tryout berbasis aplikasi daring secara serentak terbesar di Indonesia, yang dipersembahkan oleh Ruangguru, aplikasi belajar terbesar di Asia Tenggara.

Pada tanggal 5-25 Januari 2020, siswa kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA di seluruh Indonesia telah mengikuti tryout melalui aplikasi Ruangguru dengan berbagai materi yang tersedia, yakni UTBK, USBN, UNBK, serta mata pelajaran reguler seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan Sejarah Peminatan. Peserta tryout juga berkesempatan untuk memenangkan hadiah dengan grand total ratusan juta rupiah untuk semua jenjang.

Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru, Belva Devara mengatakan, Kami di Ruangguru percaya bahwa tryout adalah salah satu cara yang paling efektif yang dapat membantu siswa mengukur kesiapan belajar mereka. Sebab, setelah mendapatkan hasil tryout, siswa bisa menentukan apalagi yang harus mereka tingkatkan guna mencapai hasil belajar yang paling maksimal.

Melalui Tryout Online Nasional ini, peserta juga bisa mengukur pencapaian mereka dengan siswa di seluruh Indonesia, dan kami harap kegiatan ini berhasil memacu semangat siswa untuk memantapkan proses belajar di semester dua yang penuh ujian ini,” ucap Belva Devara dalam keterangan tertulis. Kamis (06/02)

Salah satu bentuk inovasi dalam Tryout Online Nasional Ruangguru adalah dengan menerapkan Teori Responsi Butir (Item Response Theory) dalam menilai hasil belajar siswa yang mengikuti tryout UTBK. ITR sendiri akan menjadi sistem penilaian yang resmi digunakan saat UTBK nanti.

“Bagi siswa yang mengikuti tryout UTBK, mereka mendapatkan hasil tryout yang sudah melewati sistem penilaian yang sama dengan sistem penilaian saat mereka ujian nantinya. Dengan ini, Ruangguru juga menjadi platform pertama yang memberikan peserta tryout di seluruh Indonesia sebuah pengalaman dan hasil belajar yang sangat mirip dengan ujian aslinya nanti. Harapannya, ini akan semakin mematangkan persiapan siswa untuk mencapai hasil belajar sesuai target,” tambah Pendiri dan Direktur Produk & Kemitraan, Iman Usman.

Vito Christian, murid kelas 12 SMA di SMAN 2 Kediri, Jawa Timur adalah pemenang juara tiga dalam kegiatan Tryout Online Nasional Ruangguru di kategori UTBK. Menurut Vito, pengalaman mengikuti dan memenangkan ajang tryout secara nasional telah memberikannya motivasi untuk terus semangat belajar demi melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri impiannya. 

“Berkat tryout [TO] ini aku jadi tahu mengerjakan UTBK itu seperti apa, juga bagaimana cara kita bisa berpikir cepat dan tepat karena setiap soal harus kita kerjakan kurang lebih satu menit. Setelah TO juga ada pembahasannya, jadi kita bisa memperbaiki dan mempelajari materi apa yang belum kita kuasai. TO ini kan juga sudah berbasis online, jadi sudah seperti UTBK yang sebenernya. Selain itu waktu, jenis soal, dan bobotnya juga sudah sesuai dengan UTBK sebenarnya,” ucap Vito. (Arianto)



Share:

BAZNAS Gelar Program Berbagi Susu dan Madu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta melaunching salah satu program unggulan nya di tahun ini yakni Program Berbagi Susu dan Madu pada Rabu, 5 Februari 2020 di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Rahman, Pondok Kelapa Jakarta Timur BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ibu Fery Farhati (Istri Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan) sekaligus menjadi duta berbagi Susu dan Madu didampingi oleh Ibu Walikota Jakarta Timur (Istri Walikota Adm. Jakarta Timur), Bapak Uus Kuswanto (Wakil Walikota Adm. Jakarta Timur) dan Ibu Lurah Pondok Kelapa Jakarta Timur turut meramaikan acara tersebut.

Dalam sambutannya, ibu Fery mengapresiasi BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang dapat membuat program ini, beliau berpesan agar Program Berbagi Susu dan Madu ini kelak akan terus dilaksanakan bukan hanya di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Rahman Pondok Kelapa Jakarta Timur tetapi juga di seluruh wilayah 5  kota Jakarta dikarenakan seluruh anak bangsa terutama di wilayah DKI Jakarta perlu mendapatkan asupan gizi yang layak untuk masa pertumbuhan anak.

Beliau juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang hadir mulai ikut serta membangun dan selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan cara memberikan asupan gizi yang baik kepada si anak.

Beliau juga mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk membayar dan menunaikan zakat infak dan sedekah nya ke BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar dapat Program Susu dan Madu dapat terus terlaksana  kepada seluruh anak bangsa.

Menurutnya, Program Berbagi Susu dan Madu ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Gizi Nasional yang bertujuan untuk memperbaiki gizi anak bangsa, susu yang diberikan adalah susu murni asli yang di proses langsung di Cibugari Pondok sapi perah yang berada di PondokRangon Jakarta Timur dan Madu yang diberikan diambil dari Peternakan Lebah Asli terbaik di jakarta yang sudah bekerja sama dengan BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta.

Susu dan Madu yang diberikan kepada anak anak yatim dan dhuafa di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Rahman Pondok Kelapa Jakarta Timur berjumlah 300 buah.

"Diharapkan program ini dapat membantu memperbaiki asupan gizi anak bangsa agar kelak anak anak bangsa ini dapat menjadi anak anak yang pintar dan mampu bersaing dengan anak anak lainnya," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Dalam Era Industri 4.0


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Seminar Nasional BUMN bertajuk
"Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Menapaki Era Industri 4.0 dan Peleburan Bisnis Sampingan BUMN" digelar pada Rabu, 5 Februari 2020 di Room Puri Ratna, Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta.

Mohamad Toha, Anggota Komisi VI DPR RI  dalam seminar mengatakan, Menyinggung tentang percepatan informasi dan produktivitas yang meningkat dalam Revolusi industri 4.0, mengacu pada budaya Gotong royong dan budaya dalam kearifan lokal yang ada melawan industri.

“Saat dialog dengan BUMN saya pesan, boleh terbawa arus, tapi jangan terseret oleh arus pengaruh dunia. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus mumpuni untuk mampu bersaing. Termasuk soal modal. Kondisi gula yang masih kurang 600.000 ton antara lain menjadi perhatian kita. Itu karena pabrik yang ada mayoritas adalah peninggalan Belanda," kata Toha di sela-sela acara seminar di Jakarta. Rabu (05/02)

Menurutnya, Ini masih bicara satu Produk. Bagaimana dengan kedele, Garam dan lainnya. Pemerintah hendaknya serius menangani kebutuhan pokok rakyat Indonesia dari segi pemenuhan konsumsi bukan hanya pembangunan infrastruktur dan konstruksi jalan tol semata.


Pada kesempatan yang sama, Bima Yudhistira, Pengamat Ekonomi INDEF mengatakan, Di Era industri 4.0 muncul lapangan kerja baru karena skill skill baru. Di BUMN justru pengaruhnya baik karena bisa menambah 2 juta lapangan kerja. Skill SDM harus lebih ditingkatkan. Tidak akan terjadi PHK, bila SDM kita bisa mengikuti teknologi.

Bima menjelaskan bahwa sejarah selalu berulang, kita tidak perlu kuatir dengan hadirnya Industri 4.0 dengan adanya robotisasi. Dinegara Jerman tidak ada ketakutan tentang pengangguran, karena era industri 4.0. Buktinya tingkat pengangguran di Jerman sangat rendah.

"China salah satu negara yang paling maju teknologinya di Asia, karena masyarakatnya bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat," pungkasnya.

Seminar ini didukung oleh Jamkrimdo, PGN, Jasa Raharja, Angkasa Pura II, BRI, Pertamina Fastron syntetic Oil, ASDP Indonesia Ferry, BRI, dalam membahas soal peran BUMN dalam peningkatan kualitas SDM dan produksi dalam Negeri.

Turut hadir selaku Pembicara Andre Rosiade, Anggota Komisi VI DPR RI, Mohamad Toha, Anggota Komisi VI DPR RI, H. Abdul Kadir, Pengusaha, dan Bima Yudhistira, Pengamat Ekonomi INDEF.(Arianto)     




Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini