Tata Motors Hadir di Pontianak

Duta Nusantara Merdeka | Pontianak

Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) menggelar pembukaan Dealer 3S (Sales, Service & Spare parts) PT. Autogriya Handal Mandiri  di Jl. Adisucipto Km 5.5 No. 41-42, Kubu Raya Pontianak, Kalimantan Barat. 

Dealer resmi Tata Motors di Pontianak ini berdiri di atas lahan 1500 m2 dengan luas ruang bangunan showroom 500 m2, dan luas bengkel 350 m2 yang dibekali fasilitas 4 buah stall untuk kendaraan pick up, dan 1 buah stall untuk kendaraan truk.

"Setelah tahun lalu kami resmi hadir di Balikpapan, kini kami  hadir di Pontianak melalui mitra kami PT. Autogriya Handal Mandiri, yang berkomitmen tinggi dan penuh keyakinan memasarkan kendaraan Niaga Tata Motors," ujar Presiden Direktur TMDI, Biswadev Sengupta.

Biswadev menambahkan, di samping memiliki ragam kendaraan model pickup yang laris, TMDI juga optimis dengan Truk Tata Prima 2528.K, Truk Tata Ultra 1014, Tata Xenon DC (Double Cabin), dan Truk Tata LPT 913 yang merupakan produk unggulan Tata Motors di pertambangan, perkebunan, logistik, dan aplikasi general cargo akan mendapat respon yang sangat baik di Pontianak dan wilayah sekitarnya.

"TMDI sudah beroperasi selama 6 tahun di Indonesia. Lebih dari 6000 unit termasuk pick up dan truk telah digunakan di Indonesia dan memberikan nilai tambah dalam komunitas bisnis Indonesia," ujar Biswadev dalam keterangan tertulisnya. Sabtu (18/01)

Sementara itu, Direktur Utama PT. Autogriya Handal Mandiri, Masri Limin, menjelaskan bahwa pihaknya sebagai mitra, akan berupaya memberikan kontribusi sesuai rencana bisnis tahunan TMDI.  Masri mengungkapkan kepercayaannya terhadap penerimaan produk Tata di Indonesia terutama di Kalimantan Timur.

Di tahun fiskal 2019-2020. Katanya, TMDI telah membuka resmi Dealer 3S-nya di Balikpapan, Aceh dan Pontianak. Selanjutnya, TMDI juga akan meresmikan dealer 3S di  Makassar. 

Adapun, Produk Kunci di Pontianak:

-  Tata Prima 2528.K, Tata Ultra 1014, Tata Xenon DC (Double Cabin), Tata LPT 913.

-  Tata Prima 2528.K 6x4 adalah truk off-road untuk aplikasi dump truck bertenaga 280 hp dengan gross vehicle weight (GVW) 25 ton. 

-  Tata Ultra 1014 telah membuktikan kesuksesannya di dalam segmen light truck serta menawarkan volume dan kapasitas angkutan terbaik yang sesuai dengan kebijakan ODOL (Over Dimension Over Load) di segmennya. 

-  Tata Xenon DC 4x4 merupakan pilihan terbaik di kelasnya dengan 150 tenaga kuda dan torsi 320 Nm, serta dilengkapi fitur keamanan di antaranya collapsible steering column, twin circuit braking system, dual air bags, ABS, side impact beams, dan 3 layer body construction.

-  Tata LPT 913 adalah Light Truck 6 ban yang dirancang untuk medan berat atau off road dengan spesifikasi heavy duty di perkebunan, tambang dan konstruksi. LPT 913 adalah varian LPT terlaris di Indonesia.
 

Selain itu, Biswadev mengungkapkan, Seluruh produk Tata Motors ditunjang program purna jual yang unik khas TMDI, Peace of Mind. Program ini terdiri dari garansi terbaik di kelasnya, jaminan ketersediaan suku cadang, serta layanan 24 jam x 7 hari On Road Assistance.  

'Tata Motors telah memiliki 300 lebih Touch Points yang terdiri dari fasilitas 3S (Sales, Service, Spare parts), 1S (Sales) outlets, 2S (Service, Spare parts) workshops atau yang dikenal sebagai Tata Certified Workshops (TCW). Parts Shops yang menjual Tata Genuine Parts-nya juga tersebar di seluruh Indonesia," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Tiket Presale DEWA 19 Soldout Dalam 10 menit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Antusias para Baladewa sangat mengesankan terbukti dari penjualan tiket presale yang baru saja hari ini dijual laris manis dibeli oleh Baladewa kurang dari 10 menit saja di Bandung, Jogyakarta, Surabaya.

Sementara di Banjarmasin yang sold out tiket presale diamond, festival, bronze A, bronze B dan silver, di Balikpapan, juga all category pre sale telah sold out, sementara tiket presale di Makassar masih tersedia sedikit lagi.

Menurut pihak promoter Otello Asia apabila tiket presale telah habis maka tiket kelas Normal akan langsung bisa dibeli oleh para Baladewa di 6 Kota.  konser ‘DEWA 19’ ini menjadi konser yang paling ditunggu-tunggu karena sang pelopor Ahmad Dhani akan tampil kembali setelah beberapa waktu vakum dan akan tampil di konser yang bertajuk “20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani”.

Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia mengatakan “ Hari ini menjadi hari pertama kami buka tiket presale di 6 Kota, untuk tiket presale semua kategori langsung soldout begitu cepat di Bandung, Yogyakarta, Surabaya hanya dalam 10 menit, sementara di Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar beberapa kelas ada yang sudah soldout juga.

"Namun, jangan khawatir tiket kelas Normal akan langsung kami buka dan bisa di beli melalui tiket.com. Kami harapkan para Baladewa untuk segera membeli tiketnya sebelum tiket kelas Normal kehabisan," ujar Sysan dalam keterangan tertulis. Rabu (17/01)

"Menariknya, Konser 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani  ini akan menjadi konser yang istimewa, karena dari segi konsep show berbeda, it’s a new show, new concept, yang didukung dengan tata panggung, tata lampu dan tata suara yang spektakuler dan berbeda dari konser-konser DEWA 19 sebelumnya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KSPI Bakal Gelar Aksi Serentak di 20 Provinsi Tolak Omnibus Law

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyatakan sikapnya untuk menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sikap penolakan ini diperlihatkan KSPI dengan cara melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat di muka umum, serentak di seluruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, aksi tersebut akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020.

"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI. Bertepatan dengan pembukaan sidang paripurna DPR RI pada awal tahun ini. Sedangkan di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di Kantor DPRD dan/atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi," kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) pada Sabtu, 18 Januari 2020 di Kantor LBH Jakarta. Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Jakarta.

Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR RI, massa aksi yang akan hadir diperkirakan berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, aksi akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan beberapa provinsi lain.

“Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020. Tetapi karena pada tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal 20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan massa sidang DPR RI di awal tahun ini,” demikian Iqbal menjelaskan.

Dalam aksi ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI, secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai omnibus law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” tegasnya.

Said Iqbal menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Sama seperti gerakan penolakan revisi UU 13/2003 beberapa waktu yang lalu, Said Iqbal menegaskan buruh di Indonesia juga menolak omnibus law.

Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, omnibus law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Berdasarkan pernyataan Menteri Perekonomian dan Menteri Ketenagakerjaan, "Said Iqbal mencatat, setidaknya ada 6 (enam) hal mendasar yang disasar omnibus law yaitu: Menghilangkan Upah Minimum, Menghilangkan Pesangon, Fleksibilitas Pasar Kerja/Penggunaan Outsourcing dan Buruh Kontrak Diperluas, Lapangan Pekerjaan yang Tersedia, Berpotensi Diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskill, Jaminan Sosial Terancam Hilang, dan Menghilangkan Sanksi Pidana Bagi Pengusaha," pungkasnya. (Arianto)

Read More

IABIE Gelar Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie Periode 2019 - 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menggelar Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie Periode 2019 - 2024 pada Sabtu, 18 Januari 2020 di Gedung Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta.

Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie menyampaikan, Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) tahun 2019
Nomor : 001/KEP/KETUM//2020
Tentang Penetapan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie Periode 2019 - 2024.

Adapun, Struktur organisasi & personel pengurus pusat IABIE Periode 2019 - 2024 sebagai berikut:

Ketua Umum: Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA

Wakil Ketua Umum:
-  Ir. Adi Junjungan Mustafa, Msc.

-  Ir. Beno Kunto Pradekso, MSsc.EE.

-  Dr. Dadang Furqon Erawan, Dipl. Ing. Dea.

-  Dono Pratomo, B.Eng, M.Eng.

-  Hemat Dwi Nuryanto, DEA.

-  Irwan Prasetyo, B.Eng, M.Eng.

-  Ir. Nurswadhana Sarodja, M.Eng, MM.

-  Dipl. Ing. Rudi Hendriadi.

-  Dipl. Ing. Toto Suharto.

-  Ing. Wiwiek Yuliani, MSc.

-  Sigit Widodo, B.Eng, M.Eng.

Sekretaris Jendral: Dr. Ir. Kuntjoro Pinardi, MSc.

Menyatakan secara sah dan resmi, kemudian dilanjutkan dengan Ikrar Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie IABIE periode 2019-2024 selanjutnya dibagikan Surat Keputusan kepada para Pengurus Pusat Ikatan Alumni Program Habibie Periode 2019-2024.

Seterusnya diadakan penandatanganan para Pengurus Pusat disaksikan Ketua Umum, serta dilanjutkan penyerahan Pataka dari ketua Dewan Penasehat Prof. Wardiman Djojohadikusumo kepada Ketua Umum IABIE.

Turut Hadir dalam acara ini, selain Pengurus yang dilantik, adalah anggota IABIE, Rieke Dyah Pitaloka, Anggota DPR dari PDI-P dan Shohibul Imam, Presiden PKS. (Arianto)

Read More

Tim 9 Gelar Jumpa Pers Terkait Susunan Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2019-2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mencermati proses dan hasil Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar, yang telah berlangsung pada 3 sampai 6 Desember 2019 yang lalu, khususnya setelah munculnya keputusan mengenai komposisi Kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024, maka Kader Golkar Tim 9 menggelar Jumpa Pers Pernyataan Sikap, pada Jumat, 17 Januari 2020 di Restoran Batik Kuring SCBD Jakarta.

Cyrillus I. Kerong, Koordinator Tim 9 mengatakan, Mercermati nama-nama personalia pengurus DPP Partai Golkar DPP Partai Golkar periode 2019-2024, terdapat oknum-oknum pengurus yang tidak memenuhi ketentuan AD/ART, tetapi didudukkan seenaknya bahkan dalam komposisi kepengurusan DPP.

Sementara itu, katanya, ada diantara pengurus yang sebelumnya bahkan bukan kader Partai Golkar. Ada juga oknum pengurus yang sebelumnya telah meloncat menjadi pengurus partai politik lain, tetapi kini didudukkan seenaknya sebagai Pengurus Harian DPP. 

"Ada pula oknum-oknum pengurus yang memiliki hubungan keluarga misalnya ayah-anak, kakak-adik, ipar-ponakan dan lain sebagainya. Kondisi ini berpotensi merusak tatanan Partai Golkar sebagai partai moderen dan demokratis, menjadi partai yang keropos fungsi dan perannya, akibat hantu politik nepotisme dan politik dinasti," ujar Cyrillus saat konferensi pers Pernyataan Sikap di Jakarta. Jum'at (27/01)

Menurutnya, Rezim politik Airlangga Hartato dengan demikian telah merusak psikologi kebersamaan dan keutuhan di lingkungan seluruh organisasi pendiri yakni SOKSI, Kosgoro, dan MKGR, sebab ketiga organisasi ini merupakan sumber utama rekruitmen kader dalam
kepemimpinan partai.

Tetapi, kata Cyrillus, pada kenyataannya, dalam komposisi kepengurusan DPP hasil Munas X Tahun 2019 ini, keberadaan kader-kader dari SOKSI, Kosgoro, dan MKGR tidak tergambar secara merata dan representatif dalam komposisi kepengurusan DPP. Sebaliknya, terkesan kuat, rekruitmen kepengurusan hanya didasarkan pada sentimen perkoncoan dan atau kronisme di antara elite-elite rezim politik Airlangga Hartarto.

Selain itu, tegas Cyrillus, Mengingatkan Airlangga Hartarto dan rezim politiknya untuk sesegera mungkin memulihkan situasi keterbelahan di dalam tubuh Partai Golkar, sebagai dampak dari komposisi kepengurusan DPP periode 2019-2024. Pemulihan situasi internal partai ini merupakan hal yang bijaksana dalam rangka merawat keutuhan organisasi Partai Golkar, sehingga dapat bekerja secara optimal demi mencapai kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

Selanjutnya, imbuh Cyrillus, Mengingatkan seluruh stateholder dan atau keluarga besar Partai Golkar untuk berani mencegah terjadinya perpecahan yang nyata dalam organisasi Partai Golkar.

"Sungguh sangat disayangkan bahwa Partai Golkar sebagai aset politik bangsa dalam menjalankan pembangunan nasional, pada akhirnya harus pecah atau terbelah akibat dari kesalahan fatal dan berulang-ulang dalam hal tata kelola organisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

IDX Channel Gelar Economic Outlook "Sinergi Membangun Destinasi Pariwisata Prioritas"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
IDX Channel sebagai salah satu channel televisi yang fokus pada isu ekonomi, bisnis dan capital market menggelar seminar Economic Outlook "Sinergi Membangun Destinasi Pariwisata Prioritas. Seminar ini bertujuan jadi ajang diskusi dan rujukan bagi regulator dan stake holder, agar sektor pariwisata bisa jadi motor penggerak bagi perekonomian nasional.

Di penghujung 2019 kemarin, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengembangkan lima destinasi pariwisata prioritas. Diantaranya adalah Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang dan Mandalika.

Kelimanya dianggap mempunyai potensi yang sangat besar, dan harus mendapatkan perhatian serius, Dengan adanya lima destinasi pariwisata prioritas, diharapkan sebaran wisatawan tidak hanya terpusat di Bali saja, tapi juga berkembang ke destinasi yang lain.

Henky Manurung, Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenparekraf mengatakan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) memastikan terus menggenjot program pengembangan usaha termasuk UMKM di kawasan wisata.

Selain itu, pihaknya melakukan pengembangan usaha kecil melalui sejumlah kerja sama dengan para pihak terkait," ujar Henky dalam ajang IDX Channel Economic outlook pada Kamis(16/01) di Hotel JS Luwansa Jakarta.

Lintas kementerian telah menyiapkan anggaran jumbo, lanjutnya, dalam pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata prioritas ini. Di 2020 ini misalnya, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 88 triliun, Kementerian Perhubungan menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,95 triliun, sedangkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif, mendapatkan anggaran sebesar Rp 5,27 triliun. Jika ditotal, setidaknya lebih dari Rp 10 triliun anggaran disiapkan untuk pengembangan destinasi wisata.

Dalam kunjungannya ke destinasi pariwisata prioritas, kata Henky, presiden Joko Widodo mendorong agar dibuatkan UKM Center di sejumlah tempat wisata prioritas. Selama ini, banyak UMKM yang tidak bisa survive, karna terbentur persoalan permodalan. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) selama ini telah banyak mengeluarkan bantuan pembiayaan ke para UMKM yang ada di destinasi pariwisata prioritas. Bahkan PT PNM juga pernah bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk membantu UMKM di sektor pariwisata yang membutuhkan pembiayaan.

Tidak hanya itu, Henky menjelaskan, PT PLN Juga turut memberikan kontribusi positif, dalam pengembangan program pemerintah memajukan sektor pariwisata. Untuk mendukung destinasi wisata prioritas, salah satu infrastruktur yang sangat penting adalah ketersediaan listrik.

"Dengan mendukung kebutuhan listrik pariwisata prioritas, perekonomian di daerah tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Pada akhirnya, sektor pariwisata diharapkan bisa menjadi penopang peningkatan jumlah wisatawan baik asing maupun lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tandasnya.

Pembangunan infrastruktur ini, katanya, oleh sejumlah kalangan belum bisa dirasakan secara instan. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak bisa serta merta mendongkrak tingkat kunjungan wisata manca negara dan nasional. Pada titik inilah diperlukan konsep promosi yang tepat. Apalagi di era kecanggihan teknologi ini, promosi menjadi hal yang penting dan wajib dilakukan.

"PHRI pernah mengatakan perlunya roadmap yang jelas, dalam pengembangan lima destinasi pariwisata prioritas ini. Untuk promosi tiap daerah, bisa jadi polanya akan berbeda menyesuaikan kondisi dan geografis wilayah yang menjadi tujuan wisata. Untuk itulah, diperlukan sinergi yang kuat antar banyak pihak di sektor pariwisata ini," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Badan POM Gelar Workshop Usung Tema "Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Badan POM yang Tepat"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden RI, Joko Widodo pada acara Rakernas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019 telah menginstruksikan agar pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 segera dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L) sejak awal tahun. Guna melaksanakan instruksi Presiden sekaligus mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Terkait hal diatas, Badan POM menggelar workshop dengan tema "Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Badan POM yang Tepat (Transparan, Akuntabel, Profesional) dan Efisien dalam Rangka Percepatan dan Peningkatan Efektifitas Pengadaan Barang/Jasa” di Jakarta.

Workshop diikuti 158 peserta yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dan Pejabat Pengadaan di lingkungan Badan POM. Workshop yang diselenggarakan selama 4 hari yaitu pada 15-18 Januari 2020 di Holiday Inn Jakarta ini menghadirkan 12 narasumber dari K/L terkait.

Mayagustina Andarini, Plt. Sekretaris Utama dalam laporan terkait sistematika workshop mengatakan, Pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

"Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan yang harus diikuti dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018. Penetapan regulasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara transparan, akuntabel dan profesional, sehingga diharapkan penggunaan keuangan negara berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna," ujar Mayagustina.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam sambutan sekaligus membuka secara resmi workshop mengatakan, Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat sumber dana berasal dari amanah rakyat.

"Dengan kesadaran bahwa instansi Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka penerapan prinsip good governance dalam program yang dilaksanakan harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan," kata Penny saat membuka Workshop di Jakarta. Rabu (15/01)

Tak terkecuali, lanjutnya, Badan POM yang mengedepankan pelayanan publik sesuai sistem dan standar pelayanan. Sebagai contoh adalah pelaksanaan tender dilakukan secara transparan dan bertahap melalui proses pengadaan barang/jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak tahun 2014.

Selain itu, kata Kepala Badan POM, Berdasarkan data capaian/realisasi pengadaan barang/jasa, Badan POM juga berhasil mengalami peningkatan realisasi sebesar 96,45% di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 86,68%.

Kepala Badan POM berharap pada tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi penggunaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa sehingga anggaran yang diberikan Pemerintah kepada Badan POM dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien.

"Ke depan, Badan POM akan terus menyelenggarakan kegiatan Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara rutin mengingat sangat banyak dan kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa," pungkasnya.(Arianto)

Read More

Perhelatan Akbar BNI Java Jazz Festival 2020 Bakal Hadir di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perhelatan akbar Jakarta International BNI Java Jazz Festival atau yang dikenal dengan BNI JJF akan kembali hadir untuk ke 16 kalinya pada tanggal 28, 29 Februari dan 1 Maret 2020 di JI Expo Kemayoran, Jakarta.

BNI JJF juga telah memberikan konfirmasi bahwa Benny Mustafa N Jongens, Dwiki Dharmawan feat Nadin Amizah, Jay Som, Jeff Lorber Fusion Trio (Jeff, Jimmy Haslip, Gary Novak), KRLY, Maya Hasan, Michael Paulo & Gregg Karukas feat. Melissa Manchester, Michael White, MLDJAZZPROJECT AII Star feat. Devinta, Monéva, Arta (ICINC), MLDJAZZPROJECT S4 Feat. Fariz RM & Humania.

Selain itu, Hadir juga, Nita Aartsen Quintet, Nusantero, Pamungkas, Paulinho Garcia, Phil Perry, RINI, Ron King Big Band, The Steve McQueens, United States Air Force Band of the Paclfic dan Yongky Vincent akan bergabung sebagai bagian dari lineup BNI JJF 2020 bersama dengan nama-nama yang telah di umumkan bulan November dan Desember 2019.

Dewi Gontha, President Director Java Festival Production menjelaskan, Di BNI Java Jazz Festival ke 16 ini, kami mengambil tema 'Redeem Yourself Through Music'. Tema ini berasal dari sebuah pemikiran bahwa setiap manusia membutuhkan sesuatu untuk mengalihkan diri sejenak dari banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan ini, dan hal tersebut dapat berupa musik.

"Kami berharap festival ini dapat menjadi tempat dimana semua orang dapat menghabiskan waktu mereka dengan menyaksikan penampilan sensasional dan menikmati musik yang  disuguhkan." ujar Dewi Gontha dalam konferensi pers Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 di The Terrace Senayan, Jakarta. Rabu (15/01)

Pada kesempatan yang sama, Anggoro Eko Cahyo, Direktur Bisnis Konsumer BNI menjelaskan, Pada tahurn 2020 ini, seperti layaknya musik jazz yang penuh improvisasi dan hal-hal baru di setiap aransemennya, BNI bemaksud mengajak masyarakat untuk selalu berinovasi dan melakukan hal-hal baru tanpa perlu ragu.

"Dengan membawa semangat #BNItuDigital di event Jakarta Intemational BNI Java Jazz 2020, BNI mendukung masyarakat khususnya generasi muda yang menginginkan kemudahan serta kecepatan dalam hidupnya. Dengan BNI Mobile Banking, fitur transaksi perbankan yang lengkap membuat seolah-olah masyarakat adalah bank sendiri," jelas Anggoro.

Jadi, kata Anggoro, meskipun anda sedang berada di jalan atau bahkan sedang menonton BNI Java Jazz Festival 2020, anda masih tetap bisa melakukan banyak transaksi finansial tanpa hambatan. Seperi transfer antar BNI melalui Quick Transfer yaitu transfer dengan cara scan OR Code, top up uang elektronik, blokir kartu debit jika kartu hilang.

Di tahun ini pun, lanjutnya, BNI tetap konsisten melakukan promo Buy 1 Get 2 Daily Pass BNI Java Jazz Festival 2020 dengan menggunakan Kartu Debit dan Kartu Kredit BNI.

Jika belum memiliki kartu debit BNI, tambah Anggoro, Cukup membuka rekening melalui BNI Mobile Banking tepatnya fitur Pembukaan Tabungan Digital, nasabah bisa langsung menikmati promo tersebut dengan pembelian tiket melalui website www.javajazzfestival.com.

"BNI pun konsisten membawa ekosistem cashless payment yang menggunakan TapCash dan akseptasi pembayaran LinkAja." ujar Anggoro.

Sementara itu, Ernest Febrianto, Head of Corporate Marketing Communications PT Avrist Assurance mengatakan, PT Avrist Assurance, untuk ketujuh kalinya, menjalankan peran strategis sebagai official insurance partner Java Jazz Festival 2020. 

Mengunsung tema #SaveAndSound, lanjutnya, kami hadir semakin mantap dalam memberikan proteksi kepada semua pihak yang berperan andil dalam festival musik intemasional terbesar di Indonesia, mulai dari pengunjung hingga kru dan artis, baik nasional dan mancanegara.

"Ini menggarisbawahi komitmen kami untuk memberikan perlindungan menyeluruh agar penikmat konser sejati dapat bebas mengekspresikan kecintaan terhadap musik dengan rasa aman dan nyaman, sehingga pengalaman aspiratif ini mejadi sempuma dalam kenangan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DEWA 19 Gelar "20 Tahun Bintang Lima Tour 2020" di 6 Kota

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Otello Asia akan membawa konser akbar band ternama di Blantika Musik Indonesia ‘DEWA 19’ setelah mendapat restu dari sang pelopor Ahmad Dhani untuk menjalankan tur konsernya dan bertepatan dengan 20 Tahun album ‘Bintang Lima’ sejak dirilis di tanah air, tur konser di 6 kota besar di Indonesia nanti akan bertajuk “20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani”.

“20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani” akan digelar di:
-  Bandung : 15 Februari 2020 di Trans Convention Center
-  Yogyakarta : 22 Februari 2020 di Jogja Expo Center Hall B & C
-  Surabaya : 14 Maret 2020 di Grand City Convention Hall
-  Banjarmasin : 21 Maret 2020 di Gedung Sultan Suriansyah
-  Balikpapan : 25 Maret 2020 di BSCC Dome
-  Makassar : 03 April 2020 di Four Points Hotel by Sheraton

Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia mengatakan, Tur konser DEWA 19 di 6 kota besar ini akan menjadi pertunjukan konser yang luar biasa, selain bertepatan dengan 20 tahun album Bintang Lima, sang pelopor DEWA 19 Ahmad Dhani juga ikut andil dalam konsep konser ini, tentunya para Baladewa sudah pasti rindu ingin melihat kembali aksi panggung Ahmad Dhani, konser ini menjadi konser perdana Ahmad Dhani di tanah air setelah cukup lama vakum.

"Sebagai penyelenggara, Otello Asia ingin membawa sebuah konsep pertunjukan DEWA 19 yang epic, memorable dan berbeda dari konser-konser DEWA 19 sebelumnya, untuk itu konser ini kami bawa ke-6 kota di Indonesia sebagai penawar rindu bagi Baladewa di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar," ujar Sysan saat konferensi pers "20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 DEWA 19 featuring ONCE MEKEL | DUL JAELANI" di Jakarta. Rabu (15/01)

Sementara itu, Febrico selaku Activity Manager tiket.com mengatakan “Kami sangat senang menjadi bagian dari rangkaian tour konser ‘20 Tahun Bintang Lima Tour 2020’, di mana tiket.com menjadi exclusive ticketing partner dari konser ini. Kami optimis konser kali ini akan menjadi magnet Baladewa yang sudah rindu oleh lagu-lagu hits yang dibawakan oleh DEWA 19”.

"Tiket konser* “20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 featuring Once Mekel | Dul Jaelani” dapat diperoleh secara online hanya di tiket.com," pungkasnya. (Arianto)

Read More

BAZNAS DKI Gelar Layanan Kesehatan Gratis Bagi Mereka yang Terdampak Banjir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bencana banjir memang sudah usai, mereka yang mengungsi pun telah kembali ke kediaman masing masing. Akan tetapi dampak dari lingkungan tempat tinggal mereka masih sangat terasa. Salah satunya adalah penyakit pasca banjir yang sering datang kepada mereka para korban terdampak bencana banjir

Melihat kondisi seperti itu BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta membuka layanan kesehatan di posko-posko yang berada di lokasi banjir.

Salah satu lokasi yang terdapat posko layanan kesehatan adalah di Kantor Kelurahan Bidara Cina Jakarta Timur.

Pada hari Rabu 15 Januari 2019 Sejak pukul 8 pagi Tim medis dari BAZNAS BAZIS Provinsi  DKI Jakarta telah bersiap melayani masyarakat kelurahan Bidara Cina yang menjadi korban terdampak bencana banjir.

Di posko layananan kesehatan Tim Medis BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta melakukan pengecekan kesehatan dan sekaligus memberikan obat obatan serta makanan dan susu kepada masyarakat secara gratis.

Masyarakat di kelurahan Bidara Cina pun terlihat sangat gembira sekaligus antusias untuk datang langsung dan mengecek kondisi kesehatan mereka.

Harapan dari di didirikannya posko layanan kesehatan ini adalah untuk membantu mereka mencegah penyakit yang sering datang pasca adanya banjir. (Arianto)

Read More

Kolaborasi PIA dan SPAK Gelar Diskusi Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antarpihak. Hal ini telah dibuktikan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada tahun 2003 dimana berbagai elemen masyarakat sipil bekerjasama mewujudkan lembaga ini. Denyut pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan secara kolaboratif. Perbaikan terhadap perangkat pemberantasan korupsi relevan agar generasi milenial dan Gen Z terus gigih menyuarakan.

Dengan spirit tersebut diatas. Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) dan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) menggelar  diskusi mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pada Selasa, 14 Januari 2020 di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta.

Anita Wahid, pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mengatakan, Korupsi menjadi musuh bersama sehingga kolaborasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini perempuan harus mengambil bagian secara aktif karena akan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak korupsi. Pada dasarnya kita semua akan terkena dampaknya bila korupsi terus merajalela.

"Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Selain semangat dan idealisme tinggi yang mereka miliki, kaum muda Indonesia saat ini juga saling terhubung dengan lebih mudah melalui berbagai sarana komunikasi," kata Anita Wahid dalam acara diskusi "Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi" di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. Selasa (14/01)

William Adiyta Sarana, anggota DPRD DKI yang masuk golongan anak muda mengatakan, Anak muda harus ikut mengawal pemberantasan korupsi, agar di hari tua nanti kita punya kesempatan untuk melihat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

"Selain itu, Relevansi, kepedulian dan komitmen generasi muda terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi harus didengar dan terus membesar. Langkah ini memerlukan stamina, keberlanjutan gerakan dan konsistensi komitmen. Hal ini sangat penting karena akan banyak tantangan dan gangguan sepanjang perjalanan. "Politik akan selalu dinamis karena harus berkompromi, tapi nilai-nilai antikorupsi pantang dikompromikan," tegas William.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Ade lva Murti mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak awal oleh keluarga. "Jangan sampai kita memikirkan bagaimana cara memberantas korupsi, tapi kita tidak tahu apa yang ditanamkan pada anak, supaya di masa depan mereka tidak tergoda untuk melakukannya."

Penelitian yang dilakukan Ade lva dan teman-temannya pada 2015-2016 memperlihatkan bahwa keluarga sangat berperan membentuk karakter berintegritas pada diri anak, dimulai dari penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan dan tanggung jawab. Itu sebab pentingnya merangkul berbagai pihak, termasuk anak balita, remaja sampai mereka dewasa, dalam berkolaborasi membersihkan negeri kita dari korupsi.

Sementara itu, kata Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara yang juga aktivis PlA memandang perlunya evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan melakukan lompatan logika untuk langsung menyasar KPK secara kelembagaan. Semua lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta seluruh peraturan soal korupsi, harus dilihat secara keseluruhan.

"Banyak yang harus dibenahi untuk membuat pemberantasan korupsi efektif. Misalnya membuat UU Penyadapan sesuai dengan perintah UU Mahkamah Konstitusi, atau membenahi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

CDCC Gelar Diskusi Publik dengan Tajuk “Kedaulatan RI Atas Natuna”

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menggelar Diskusi Publik dengan tema “Kedaulatan RI Atas Natuna” pada Senin, 13 Januari 2020 di Kantor CDCC, Jalan Warung Jati Timur Raya No. 7, Jakarta.

Bapak H. Sukamta, Ph. D, Anggota Komisi I DPR-RI mengatakan DPR satu suara soal Kedaulatan RI Atas Natuna, Pemerintah didesak untuk berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

"Selain itu, Nelayan-nelayan China di Natuna Utara telah melanggar ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan menghalangi penegakan hukum aparat Indonesia," ujar Sukamta saat Diskusi Publik dengan tema “Kedaulatan RI Atas Natuna” di Jakarta, Senin (13/01)

Menurutnya, Tujuan China menjaring ikan di wilayah ZEE, karena daerah tangkapan ikan di negaranya, ikannya sudah menipis atau ada kepentingan lain, sumber daya dibawah laut Natuna.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Pakar Hukum Internasional mengatakan untuk mengatasi konflik Natuna, disarankan Indonesia melakukan backdoor diplomacy.

"Backdoor diplomacy dapat dilakukan untuk menyampaikan pesan, apabila nelayan-nelayan China terus berdatangan ke ZEE Indonesia di Natuna Utara, maka akan membangkitkan sentimen anti-China dari rakyat Indonesia," pungkasnya.

Turut hadir para Pembicara Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, MA, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak H. Sukamta, Ph. D, Anggota Komisi I DPR-RI, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., L.L.M, Pendiri dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative, Prof. Dr. Hasjim Djalal, Pakar Hukum Laut Internasional, dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Pakar Hukum Internasional. (Arianto)

Read More

Kingston Rilis Pusat Data Drive Boot NVMe SSD DC1000B

Duta Nusantara Merdeka | Taipei

Kingston Technology, pemimpin dunia dalam produk memori dan solusi teknologi, hari ini mengumumkan ketersediaan SSD pusat data baru, drive boot DC1000B M.2 NVMe. Drive baru ini ideal untuk pengiriman server dengan satu atau dua slot NVM M.2 yang didedikasikan untuk keperluan booting dan dengan demikian menjaga ruang drive 2,5 ″ yang berharga untuk penyimpanan data tambahan.

DC1000B dirancang dalam bentuk faktor 2280 yang mencakup perlindungan kehilangan daya onboard, dan dirancang dengan daya tahan 0,5DWPD4 untuk masa pakai yang lebih lama.

DC1000B Kingston menawarkan kinerja luar biasa dengan kecepatan hingga 3.2GB / s dan 205K IOPS2 dan dirancang untuk booting, serta aplikasi caching dan logging.

"Sementara faktor bentuk M.2 pada awalnya dirancang untuk mesin klien, ukuran fisiknya kecil dan kinerja tinggi membuatnya menarik untuk penggunaan server," kata Kingston dalam keterangan tertulisnya. Selasa (14/01)

Menariknya, Kingston DC1000B sengaja dibuat untuk server terbaru dari kotak putih dan server Tier 1 yang memanfaatkan M.2 NVMe SSD untuk keperluan boot, serta kemampuan untuk dikonfigurasikan sebagai drive cache lokal.

DC1000B adalah NVMe SSD M.2 (2280) berkinerja tinggi menggunakan antarmuka PCIe Gen 3.0 x 4 terbaru dengan 3D TLC NAND. DC1000B menawarkan pusat data solusi boot drive yang hemat biaya dengan jaminan mereka membeli SSD yang dirancang untuk penggunaan server.

Sangat cocok untuk digunakan di server rack-mount volume tinggi sebagai boot drive internal (s) serta sistem yang dibangun khusus di mana M.2 SSD berkinerja tinggi diperlukan yang mencakup perlindungan kehilangan daya (PLP) on-board. 

DC1000B tersedia dalam kapasitas 240GB dan 480GB dan didukung oleh garansi lima tahun terbatas, dukungan teknis gratis, dan keandalan Kingston yang legendaris. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kingston.com. (Arianto)

Read More

LETHO Gelar Prahara Jiwasraya: Kenapa Erick Thohir Diusik?

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Kasus megaskandal Asuransi Jiwasraya dalam beberapa hari ini telah menyita perhatian publik dan menjadi isu nasional. Kasus ini semakin mempertegas betapa parahnya tata kelola beberapa BUMN setelah kasus Garuda juga mencuat ke publik.

Kasus Jiwasraya ini semakin menjadi seksi, karena diindikasi ada pihak pihak yang mencoba menggiring opini ke arah politisasi. Bahkan, dalam beberapa pemberitaan, "perampokan" dana nasabah yang terjadi di Jiwasraya moncong tuduhannya diarahkan ke sosok Erick Thohir.

Anshar Ilo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin (DPP LETHO) menyampaikan, Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin atau lebih dlkenal dengan sebutan LETHO adalah salah satu organ pendukung pasangan calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang secara resmi terdaftar di direktorat relawan Tim Kampanye Naslonal dengan SKT No. SKT/1295/TKN/DRL-JKW. MA/XI/2018 dengan Nomor Registrasi TKN-DRL: 1295/JKw-MA/XIN/2018 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2019.

"Dalam kemenangan pasangan Jokowi-Amin pada kontestasi pilpres lalu, tentu saja LETHO memiliki kontribusi sekaligus tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Amin hingga tuntas dan sukses sampai tahun 2024," ujar Anshar saat konferensi pers di RM Bumbu Desa Jakarta. Minggu (12/01)

Untuk itu, kata Anshar, adalah hal yang sangat wajar, Jika LETHO menyikapi kasus megaskandal Jiwasraya ini karena terindikasi ada upaya menyeret nama Erick Thohir yang saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP LETHO.

Terkait hal-hal di atas, lanjutnya, LETHO mengapresiasi upaya dan itikad baik pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini secara hukum dan bisnis.

Namun, kata Anshar, Dalam penyelesaian secara hukum LETHO sepenuhnya percaya kepada mekanisme yang dijalankan oleh Institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung termasuk BPK agar kasus ini diungkap secara tuntas, Jelas dan transparan. Dalam kaitan Ini, LETHO menyarankan agar dilakukan pembekuan aset-aset yang terindikasi terkait dengan kasus Jiwasraya termasuk mencekal para pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Jiwasraya.

Menurutnya, LETHO sepenuhnya akan mengawal kebijakan Erick Thohir dalam upaya bersih-bersih di semua BUMN dan tidak akan segan-segan melibatkan seluruh anggota dan simpatisan LETHO se-Indonesia yang saat ini lebih dari satu juta orang serta mengerahkan potensi yang dimiliki LETHO.

Untuk itu, imbuhnya, kami memperingati kepada siapa pun untuk tidak mendzalimi Erick Thohir yang sedang berusaha memperbaiki kinerja BUMN.

"Selain itu, LETHO akan melakukan upaya hukum jika ada pihak-pihak yang secara nyata melakukan fitnah kepada Erick Thohir baik secara pribadi maupun sebagai Menteri BUMN," pungkasnya. (Arianto)

Read More

LSI Rilis Temuan Survei Nasional dengan Tajuk "Persepsi Publik Terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam Pemilu 2019, salah satu isu yang menonjol adalah hoax atau berita palsu tentang keterkaitan Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian terpilih sebagai presiden, dengan RRC.

Temuan survei SMRC menunjukkan bahwa menjelang pemilihan terjadi peningkatan jumlah orang yang percaya dengan hoax bahwa Jokowi adalah kaki tangan RRC. Yang percaya dengan hoax ini lebih banyak terdapat di kalangan pendukung Prabowo-Sandi, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Yang  juga lebih banyak percaya adalah dari kalangan kelas menengah, berpendidikan tinggi, di kalangan etnis di mana Prabowo-Sandi menang, serta di daerah Sumatera, DKI-Banten, dan Jawa Barat. Maka logis kalau banyak warga terutama pendukung Prabowo - Sandi memiliki penilaian yang negatif terhadap pengaruh RRC.

Djayadi Hanan, Ph.D, Direktur Eksekutif LSI mengatakan, Selama sepuluh tahun terakhir, dan sepuluh tahun mendatang, tiga negara yakni AS, RRC, dan Jepang masih tetap dianggap negara-negara besar yang paling berpengaruh, baik di Asia maupun di Indonesia.

"Yang menarik adalah dominasi pengaruh AS kini dikalahkan oleh RRC. Satu dekade lalu, AS-lah yang dipandang paling berpengaruh di Asia dan di Indonesia. Kini dan sepuluh tahun mendatang, RRC  dianggap yang paling mendominasi," ujar Djayadi saat Rilis Temuan Survei Nasional dengan tajuk "Persepsi Publik terhadap Negara-negara Paling Berpengaruh di Asia" di Hotel Erian  JI. KH.  Hasyim No. 45, Menteng, Jakarta. Minggu (12/01)

Namun, kata Djayadi, makin dominannya RRC juga diikuti dengan makin negatifnya penilaian masyarakat terhadap pengaruh negara tersebut baik di Asia maupun di Indonesia. Sedangkan yang  memandang positif (menguntungkan) dan negatif (merugikan) pengaruh AS cenderung stabil dan berimbang dari waktu ke waktu.

Menurutnya, Penilaian masyarakat terhadap negara-negara paling berpengaruh di Asia dan Indonesia tersebut berhubungan dengan sejumlah faktor seperti penilaian terhadap keadaan ekonomi, penilaian terhadap kinerja pemerintah, keberpihakan dalam pemilu/politik (partisanship), dan sejumlah faktor demografi.

Selain itu, lanjutnya, Penilaian atau sentimen terhadap RRC banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik. Kecenderungan bersikap negatif terhadap RRC terdapat pada warga yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk, dan pemilih Prabowo - Sandi di Pemilu 2019 lalu. RRC juga cenderung dinilai sebagai ancaman terutama oleh warga yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk, oleh pendukung Prabowo-Sandi, dan juga terutama pemilih PAN dan PKS.

Salah satu faktor yang dapat menjelaskan tingginya sentimen negative terhadap RRC terutama di kalangan pendukung Prabowo-Sandi adalah maraknya hoax keterkaitan Jokowi sebagai kaki tangan RRC.

"Menurut masyarakat, negara Jepang belum tergoyahkan sebagai negara yang paling layak dijadikan model pembangunan, baik untuk Asia maupun untuk Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

MAPAN: Mulai Usaha dengan Modal Rp 5.000

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
MAPAN, perusahaan teknologi berbasis komunitas mempertegas Komitmennya untuk membantu masyarakat Indonesia, yang dimulai dari perennpuan, untuk lebih berdaya secara ekonomi. Komitmen ini dilakukan dengan mengajak masyarakat tampil sebagai Mitra Usaha MAPAN yang diberikan akses langsung untuk memulai usaha dengan modal sangat kecil yakni mulai dari Rp 5.000. Akses ini lahir dari pemanfaatan teknologi yang ditujukan untuk mendorong masyarakat memulai usaha demi membantu keuangan keluarga serta lebih berdaya secara ekonomi.

Dengan modal dimulai dari Rp 5.000, Mitra Usaha MAPAN memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan hingga Rp 5 juta per bulan melalui pemanfaatan berbagai layanan baru yang diluncurkan seperti voucher layanan transportasi online, voucher untuk pemenuhan kebutuhan harian, token listrik dan pulsa, selain arisan barang yang sudah menjadi layanan MAPAN sejak 2015.

CEO MAPAN -Hendra Tjanaka mengungkapkan bahwa dari trend yang berlangsung di masyarakat terlihat adanya keinginan besar dari mereka untuk memulai usaha, namun masih terkendala dengan modal. Selain itu, khususnya bagi perempuan, mereka juga dilanda kekhawatiran sulitnya membagi waktu antara usaha yang dirintis dengan mengurus keluarga.

"Misi kami adalah membantu masyarakat Indonesia untuk menjadi lebih MAPAN melalui teknologi. Kami percaya teknologi bisa menjadi solusi terbaik untuk menjawab permasalahan tersebut dan mendorong masyarakat untuk menjadi Mitra Usaha yang berpenghasilan dengan cara efisien," ujar Hendra saat Konferensi Pers Gelar MAPAN 2020 di Gandaria City Mall, Lantai 3 Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta. Sabtu (11/01)

Dengan modal sangat kecil, kata Hendra, kami dorong masyarakat untuk memulai usaha dengan memanfaatkan tiga layanan baru MAPAN, yakni MAPAN Tagihan dan Pulsa, MAPAN Mart, serta MAPAN Voucher yang menjual berbagai layanan voucher irit Gojek, GoPay-Alfamart, dan voucher irit lainnya. Ketiga layanan baru ini dipercaya mampu membantu masyarakat Indonesia untuk bisa lebih hemat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Lebih lanjut, Hendra menjelaskan bahwa selain modal yang rendah dan layanan dengan dermand yang cukup tinggi. Para Mitra Usaha juga bisa memanfaatkan jaringan komunitas yang sebelumnya sudah dimiliki melalui layanan MAPAN Arisan.

Manfaat ini telah dirasakan langsung oleh salah satu Mitra Usaha MAPAN dari Bogor, Olga Wina yang kini memiliki penghasilan tambahan yang mencapai puluhan juta dalam setahun. Wina mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu keuangan keluarga dengan menjadi Mitra Usaha MAPAN dengan memanfaatkan jaringan komunitasnya. Hal ini dilakukan Wina dengan tetap bisa mengatur waktunya dengan keluarga secara fleksibel.

Penghasilan itu saya dapatkan hanya dengan memanfaatkan handphone untuk belajar bersama komunitas secara aktif. Sejak saya menjadi Mitra Usaha pada tahun 2017, sekarang di tempat tinggal saya jadi banyak tetangga yang menjadi langganan saya. Semua ini bisa saya jalankan tanpa mengganggu waktu saya mengurus anak," ujar Ibu Wina.

Kini dengan bertambahnya layanan Mapan, makin banyak produk yang bisa ditawarkan oleh Mitra Usaha seperti lbu Wina bahkan ke target pasar yang lebih luas lagi. "Makin banyak peluang jualan buat tambah penghasilan, sekarang pelanggan saya gak cuma ibu-ibu, tapi pelajar, dan orang kantoran juga. Pelanggan nambah banyak, penghasilanku juga" ujar Wina menambahkan.

Sementara itu, Chief Marketing MAPAN Mahpudz Effendi menjelaskan bahwa peluang menjadi Mitra Usaha terbuka bagi seluruh masyarakat. Ajakan ini direalisasikarn dalam Gelar MAPAN 2020 yang diadakan hari ini di Gandaria City, Jakarta.

"Masyarakat kami ajak langsung untuk melihat lebih dekat manfaat yang dapat diraih sebagai Mitra Usaha MAPAN serta menjadi wadah untuk bisa berinteraksi dengan berbagai komunitas. Di Gelar MAPAN kali ini kami mengangkat tema "I Love You Rp5.000 yang menunjukkan kemudahan memulai usaha dengan modal yang sangat rendah. Kami mengajak masyarakat untuk bisa merasakan banyak manfaat dengan menyuguhkan serangkaian acara seperti bazar perabotan rumah tangga mulai dari Rp 5.000-an dan mengikuti workshop untuk meningkatkan keterampilan," jelas Mahpudz.

Selain itu, kata Mahpudz, masyarakat juga berkesempatan untuk berbincang seru dengan para pembicara inspiratif mulai dari Novita Angie, Ridho Hafiedz 'Slank, Ony Hafiedz, lvy Batuta, dan lainnya, yang akan membahas seputar gaya hidup dengan pengeluaran hemat sambil memiliki penghasilan di waktu yang bersamaan.

Di MAPAN kami percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memulai usaha. Dengan kemudahan yang diberikan melalui aplikasi MAPAN, modal yang minim, dan berbagai layanan baru, serta jaringan komunitas yang kuat, kami optimis MAPAN dapat menjadi peluang usaha baru yang menjanjkan bagi para Mitra Usaha. Ke depannya, MAPAN akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meluncurkan layanan-layanan baru yang dibutuhkan masyarakat," tutup Mahpudz. (Arianto)

Read More

FNI Gelar Hasil Uji Publik Kasus Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh
stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum dan mengamati persidangann atas berbagai kasus tindak pidana korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti,

Front Nelayan Indonesia (FNI) sebagai perwakilan stakeholders menyampaikan hasil atas kegiatan Eksaminasi (Uji Publik) selama 6 bulan ini terhadap proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti yang  dipandang belum memenuhi rasa keadilan.

Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) menyampaikan, Eksaminisasi dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, dilakukan di beberapa kota, di Kejaksaan Tinggi Aceh, di Kejaksaan Negeri Sumbawa, di Kajati NTB dan di Manado.

"Tujuannya adalah untuk melihat, meriset, meneliti sejauh mana penindakan dan penegakan hukum terhadap masalah korupsi di era Ibu Susi Pudjiastuti terutama masalah yang ada di pusat," ujar Rusdianto saat Jumpa Pers Terkait Hasil Eksaminasi (Uji Publik) Kasus Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan  di Cafe Tiga lima, Jalan K.H. Wahid Hasyim No.35 Jakarta. Jum'at (10/02)

Selain itu, kata Rusdianto, Hasil eksaminasi kita ke Kejaksaan Agung mengenai Pengadaan bantuan kapal. Dari sekian kasus dan kerugian negara. Hasil dari eksaminasi kita belum juga berkeadilan, karena beberapa yang terlibat unsur dari itu adalah pemilik galangan-galangan kapal, ada yg dipanggil dan ada yg tidak.

Menurutnya, Pengadaan mesin kapal dalam realisasinya sangat tidak akurat. Nelayan menerima kapal, terkadang hanya kapalnya tanpa mesin, terkadang mesinnya tanpa kapal, bahkan kadang jaringnya tanpa kapal.

"Di era ibu Susi sangat banyak kasus yg timpang dalam penegakan hukum. Kajagung harus objektif dalam menegakkan hukum secara berkeadilan, agar memenuhi keinginan masyarakat dalam penegakan hukum," tegasnya.

Kemudian, lanjut Rusdianto, Mendorong penegak hukum unruk sama-sama meluruskan berbagai hal dan informasi yang muncul pada Sektor Kelautan dan Perikanan, serta mempercepat penegakan hukum terutama gratifikasi pada stakeholder-stakeholder lain.

Di dalam eksaminasi, kata Rusdianto, Output dan Target semacam konklusi, penegakan hukum memberantas korupsi belum memenuhi rasa keadilan, mulai dari impor ikan, pengadaan mesin dan kapal serta asuransi nelayan.

"Langkah setelah ini, menyerahkan hasil eksaminasi, rencananya senin depan ke KPK, Kejati, kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri. Menyerahkan Barang bukti dan nilai kerugian," pungkasnya. (Arianto)

Read More

INFID Gelar Konferensi Pers Catatan Awal Tahun 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

INFID menggelar Konferensi Pers Catatan Awal Tahun 2020 dengan tajuk "Indonesia Maju dengan SDM Berkualitas Setara Demokratis dan Menghormati Hak Azasi Manusia" pada Jumat (10/01) di Tjikini Lima Restoran JL Ckini 1 No. 5 Menteng Jakarta.

Turut Hadir dalam acara ini antara lain: Zumrotin K.Susilo, Komisioner Komnas HAM Periode 2O02-2007, Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Sugeng Bahagjo, Direktur Eksekutf INFID dan Mugiyanto, Direktur Program INFID dengan Moderator Talal, Progam Manager INFID.

Sugeng Bahagjo, Direktur Eksekutf INFID mengatakan, Kami sepakat dengan visi dan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia bergerak dan naik kelas menjadi negara maju. Namun kami hendak menekankan pentingnya pengertian "maju" yang juga mencakup semua dimensi., "Maju" tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial (sumber daya manusia yang unggul dan jaminan sosial) dan persatuan Indonesia (kohesi sosial Negara Indonesia).

"Yang menjadi pekerjaan rumah lima tahun ke depan adalah mencapai Indonesia yang semakin maju, setara dan non-diskriminatif dengan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk bisa meningkatkan daya saing sosial ekonomi, ujar Sugeng saat konferensi pers di Jakarta. Jum'at (10/01)

Dengan latar belakang di atas, INFID memberikan catatan dan mengajukan beberapa usulan kepada Presiden Jokowi dan DPR antara lain:

Pertama, peristiwa penting di tahun ini adalah tidak disahkannya beberapa Undang-Undang (UU) yang sangat krusial bagi kemajuan dan masa depan Indonesia, antara lain Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ini berarti, kasus-kasus kekerasan seksual kepada anak dan kaum perempuan akan terus berlanjut tanpa upaya sistematis dan preventif dari negara.

Kedua, dari komposisi KIM dan pernyataan Presiden Jokowi, kebijakan dan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk meredam ekstremisme-kekerasan adalah hal yang perlu didukung untuk memajukan dan memperkuat toleransi dan kebhinekaan Indonesia. Teror, tindak kekerasan dan diskriminasi atas nama agama masih terus terjadi.

Ketiga, arahan Presiden Jokowi kepada Menkopolhukam untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan langkah yang baik, tepat waktu dan karenanya perlu diapresiasi. Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa KKR sebagai mekanisme non-judisial diperlukan karena tidak semua kasus bisa ditangani melalui pengadilan (judicial), mensyaratkan kesepahaman dari pihak-pihak terkait. Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan korban pelanggaran HAM serta DPR harus duduk bersama untuk mengesahkan RUU KKR pada tahun 2020 nanti.

Keempat, Pemerintah Indonesia sudah mengikatkan diri dalam kesepakatan pembangunan global bernama Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030. Setelah empat tahun implementasi TPB berjalan, strategi dan cara percepatan menjadi kata kunci dalam komitmen pelaksanaan dan pencapaian TPB ke depan, baik untuk Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara proses, percepatan yang perlu dilakukan di antaranya seperti tata kelola multipihak, akses universal, data inklusif serta pembiayaan inovatif.

Kelima, perbaikan dan perluasan jaminan sosial. Indonesia lima tahun ke depan akan menyaksikan jumlah Lansia yang terus meningkat dibanding penduduk usia muda.

Sementara itu, jaminan sosial yang melindungi Lansia masih sangat terbatas. Pemerintahan Presiden Jokowi perlu memperluas cakupan jaminan sosial yang telah ada termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Ketenagakerjaan untuk dua lapisan penduduk: (i) Kaum muda dan pekerja; jaminan sosial pekerjaan (Unemployment Benefits) dan (i) Kelompok Lansia; jaminan kesehatan dan hari tua kepada Lansia lepas dari profesi dan daya beli mereka (pegawai negeri dan non-pegawai negeri, kaya dan miskin).

Keenam, INFID mengapresiasi bahwa aspek-aspek mengenai penghormatan HAM oleh sektor bisnis (Bisnis dan HAM) telah dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM tahun 2019), tetapi tantangan untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM di sektor bisnis masih besar.

Ketujuh, pada tahun 2019 ada semakin banyak pemerintah Kabupaten dan Kota yang mengadopsi prinsip dan norma HAM dalam menjalankan roda pemerintahan dalam kerangka
Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities). Festival HAM 2019 di Jember sebagai forum bertukar strategi, inovasi dan pengalaman para pemangku pihak Kabupaten/Kota HAM berlangsung sangat
ramai dan meriah.

Kami mengharapkan, kata Sugeng, adanya dukungan yang lebih konkret dari pemerintah terkait inisiatif melokalkan HAM ini melalui kebijakan nasional, yaitu Peraturan Presiden. Komitmen dukungan ini juga bisa diukur dengan kehadiran Presiden Jokowi di Festival HAM 2020 di Banjarmasin. Terkait masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh Pemkab dan Pemkot yang mendapat anugerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, INFID mendorong Kemenkumham untuk memperbaiki kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah melalui Kemendagri telah memberi anugerah penghargaan kepada berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah dan nirlaba dalam berbagai bidang. Kami menyambut baik langkah ini karena praktik seperti ini telah banyak dilakukan oleh berbagai negara maju di dunia dan karena organisasi nirlaba dan non-pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang, telah terbukti memberi nilai tambah dan kontribusi besar melalui: (i) Produksi dan difusi pengetahuan teknis; (ii) Dana-dana pembangunan dan (iii) Pemecahan masalah yang langsung dan inovatif; serta (iv) Modal sosial yang luas.

Menurutnya, Kami selanjutnya mengajak dan mendorong pemerintah untuk melanjutkan langkah baik ini dengan melembagakannya dalam kebijakan "Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat" dalam upaya memajukan partisipasi masyarakat sipil untuk dapat ikut serta mengatasi isu-isu publik jangka panjang seperti Toleransi, Perubahan Iklim-Kerusakan Lingkungan Hidup, Kesetaraan Gender dan Ketimpangan Sosial-Ekonomi serta Hak Asasi Manusia.

"Kami merekomendasikan agar Presiden Jokowi segera memberi instruksi agar Kementerian PPA bersama Komnas Perempuan dan DPR bersepakat untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang-Undang, dan KSP bersama Kemenkopolhukam segera merumuskan langkah-langkah untuk memulai pendirian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pemerintah segera mengeluarkan Inpres tentang kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk memajukan peran dan kontribusi OMS untuk bisa mengatasi masalah-masalah publik yang besar dan jangka panjang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kinerja SKK Migas 2019 Lampaui 5 Target

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Melalui koordinasi yang intens dan peran aktif SKK Migas yang mendorong KKKS untuk senantiasa melakukan continual improvement, best practice serta berbagai forum yang menjadi ajang meningkatkan kompetensi, sharing knowledge telah mampu mendorong KKKS untuk merevisi target produksi migas menuju kemampuan produksi maksimum yang dapat dilakukan.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan, Patut kita syukuri, ditengah tantangan hulu migas di tahun 2019 dan semakin kompetitifnya sektor hulu migas, sektor ini mampu mencatatkan kinerja yang membanggakan pada aspek 1. lifting, 2. Realisasi cost recovery, 3. realisasi investasi hulu migas, 4. reserve replacement ratio (RRR), 5. penguatan kapasitas industri nasional melalui TKDN.

Terkait hal tersebut, kata Dwi Soetjipto, proposal awal KKKS untuk lifting minyak sebesar 699,8 ribu BOPD, maka kesepakatan bersama antara SKK Migas dan KKKS pada dokumen WP&B dapat ditingkatkan menjadi 729,5 ribu BOPD. Pada tataran pelaksanaannya, melalui berbagai langkah dalam mencapai operational excellence melalui antara lain : Filling The Gap (FTG), Production Enchancement Technology (PET), Management Work Through (MWT), Optimisasi Planned Shutdown dan lainnya, maka lifting minyak berhasil ditingkatkan pada angka 752.2 ribu BOPD.

“Adapun jika dibandingkan dengan RUEN yang pada tahun 2019 diprediksi lifting minyak berada di angka 590 ribu BOPD, maka capaian 746 ribu BOPD menunjukkan hasil yang membanggakan atas upaya kerja keras yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS”, ujar Dwi Soetjipto saat Konferensi Pers "Capaian Kinerja Hulu Migas Tahun 2019 dan Target Tahun 2020 di Gedung City Plaza, SKK Migas Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta. Kamis (09/01)

Untuk gas, kata Dwi Soetjipto, realisasi lifting tahun 2019 mencapai 5,934 MMSCFD atau 99,9% dibandingkan dalam target WP&B yang sebesar 5,937 MMSCFD. Adapun untuk target APBN 2019 ditetapkan sebesar 7.000 MMSCFD.

Kepala SKK Migas menambahkan “Kinerja lifting gas di 2019 pada awalnya sempat mencapai angka 6,002 MMSCD. Namun, adanya curtailment gas 60,8 MMSCFD seperti yang terjadi di JOB PMTS, Pertamina EP dan ENI. Kemudian kejadian H2S Spike EMCL dan accident di lapangan YY memberikan penurunan sebesar 7,2 MMSCFD”.

Meskipun kinerja gas kurang menggembirakan, lanjutnya, secara keseluruhan lifting Migas di tahun 2019 mencapai 1,806 MBOEPD atau 101,1% diatas target WP&B sebesar 1,790 MBOEPD, meskipun masih dibawah target APBN sebesar 2,025 MBOEPD.

Pada APBN 2019, kata Dwi Soetjipto, cost recovery ditetapkan sebesar US$ 10,1 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang realisasi cost recovery mencapai US$ 12,1 miliar, maka capaian di tahun 2019 menurun secara signifikan.

"Kami senantiasa bekerja keras dan terus menerapkan corporate governance dalam menjalankan tugas, agar target dapat dipenuhi dan dalam pelaksanaanya memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan”, kata Dwi Soetjipto.

Upaya menciptakan tata kelola organisasi yang baik, Kepala SKK Migas mengungkapkan, SKK Migas telah menerapkan berbagai sistem manajemen berstandar internasional seperti ISO 9001:2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen untuk membantu organisasi mencegah mendeteksi dan menangani penyuapan.

"Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi di Indonesia. SKK Migas terus mempromosikan investasi di sektor hulu migas. Realisasi investasi hulu migas di tahun 2019 mencapai US$ 11,49 miliar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi di tahun 2018 sebesar US$ 11 miliar maupun tahun 2017 sebesar US$ 10,27 miliar," jelasnya.

Selain itu, kata Dwi Sucipto, kontribusi dalam pendapatan negara, melalui pajak maupun pendapatan negara langsung, sektor hulu migas masih merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, imbuhnya, SKK Migas akan konsisten menerapkan 5 (lima) pilar transformasi yang telah ditetapkan untuk meraih visi bersama yaitu second golden era, 1 million BOPD di tahun 2030. Di tahun 2020 upaya yang dilakukan SKK Migas untuk meningkatkan produksi antara lain dengan : Mempertahankan Tingkat Produksi Eksisting yang tinggi melalui Pengeboran pengembangan naik 20-25% dengan rincian rencana kerja 2020 mencapai 407 sumur pengembangan.

Dalam rangka mencapai target RRR 100% di tahun 2020, SKK Migas akan memenuhinya dari 28 persetujuan POD/POFD/POP yang akan menambah cadangan sebesar 198 MMBO Minyak & 3,693 BSCF Gas atau setara 857 MMBOE.

Disisi lain, kata Kepala SKK Migas, Memangkas prosedur perijinan dan waktu penyelesaiannya menjadi salah satu target SKK Migas sebagai bagian untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hulu migas.

“Setelah melakukan persiapan di kuartal keempat tahun 2019, termasuk melakukan beberapa kali workshop dengan KKKS, dalam waktu dekat di bulan Januari 2020, SKK Migas akan melaunching layanan one door stop policy”, pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kader MKGR Berduka Kehilangan Sosok Teladan, Ibu Mien Sugandhi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah sempat dirawat sebulan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta, Ibu Siti Aminah binti Soeprapto atau lebih dikenal dengan nama ibu Mien Soegandhi akhirnya meninggal Minggu (5/1).

"Beliau menderita stroke dimana  faktor usia Siti Aminah binti Soeprapto Djojokusumo dalam usia 85 tahun, pada hari Minggu Kliwon , tanggal 5 Januari 2020 pukul 21.45 WIB," jelas menantu almarhumah Mien Sugandhi, Letjen TNI Purn. Soeyono SE. saat ditanya awak media televisi. 

Selanjutnya almarhumah Mien Sugandhi  disemayamkan di rumah duka  (RSPAD) Jakarta Pusat untuk,  kemudian dibawa ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada pukul 10.00 WIB.

Setelah itu, jenazah Mien Sugandhi disemayamkan di peristirahatan terakhir di Taman Makan Pahlawan Kalibata ba'da sholat Zuhur sekira dpukul 12.00 WIB.

Sosok  Mien Sugandhi dikenal dengan nama  lengkap  Siti Aminah Sugandhi, lahir pada 28 Juli 1934  pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Peranan Wanita periode 1993 hingga 1998.

Selain pernah menjabat sebagai Menteri, Mien Sugandhi  menjadi anggota DPR dan MPR pada 1977 hingga 1993, sebagai bagian dari Kabinet Pembangunan VI dan juga pernah menjadi komisaris independen Mitra Adiperkasa Tbk pada tahun 2004.

Perempuan berwatak tegas ini menerima anugerah Bintang Mahaputera Adipradana dari Pemerintah pada 17 Agustus 1996 saat masih menjabat sebagai menteri.  Di usia 77 tahun, pada tahun 2001  memperoleh gelar Doktor dari Northern California Global University, Amerika Serikat.

Seluruh kader Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) merasa sangat kehilangan sosok yang dicintai dan itu terjadi setelah dua hari sebelumnya Jumat (3/1) pagi  ziarah ke makam Bapak Sugandhi di Taman Makam Pahlawan, Kalibata - Jakarta Selatan. **

Read More