Baznas DKI Buka Posko di Lima Wilayah Ibukota Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Banjir yang melanda beberapa wilayah di ibukota Jakarta pada Rabu (01/01) membuat aktivitas warga Jakarta terganggu. Terutama mereka yang rumahnya terendam banjir.

Untuk membantu meringankan musibah korban banjir yang melanda warga Jakarta, pada Rabu (1/1) Baznas (Bazis) DKI Jakarta  membuka posko banjir di lima titik atau lima wilayah di ibu kota Jakarta. Selain itu, Baznas (Bazis) DKI juga membentuk posko utama sementara di Masjid Baitul Mughni, Kuningan Jakarta Selatan sebagai pusat koordinasi semua penanganan banjir yang dilakukan semua tim di setiap wilayah terdampak banjir.

Semua posko ditangani langsung oleh pimpinan dan staf Baznas (Bazis) DKI Jakarta dengan dukungan penuh dari para relawan Baznas (Bazis) DKI yang tergabung dalam dua organisasi relawan kebencanaan, yaitu Baznas (Bazis) Tanggap Bencana (BTB) dan Layanan Aktif  Baznas (Bazis) DKI Jakarta.

Baznas (Bazis) DKI juga membuka posko pengaduan 24 jam bagi warga Jakarta yang terdampak bencana banjir. Warga korban banjir yang membutuhkan bantuan BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta bisa menghubungi nomor  085212288300.

Menurut Ketua BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta, KH. Ahmad Luthfi Fathullah, sebagai lembaga sosial keagamaan, Baznas (Bazis) DKI  Jakarta berkewajiban membantu warga DKI Jakarta yang terdampak musibah banjir.

"Karena itu, beliau menyarankan agar warga yang terdampak bencana banjir untuk tidak segan-segan menghubungi dan meminta bantuan ke posko-posko Baznas  (Bazis) DKI Jakarta yang tersebar di wilayah-wilayah terdampak banjir atau ke nomor darurat yang telah disebutkan di atas," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Rhenald Kasali: Fokus pada Permainan si Pelaku

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Diviralkan tandatangannya pada sertifikat penghargaan Jiwasraya, Rhenald Kasali angkat bicara. Ada yang ingin membangun logika seakan-akan fraud terjadi, karena sertifikat yang dikeluarkan majalah BUMN Track itu. Ini benar-benar keterlaluan dan pembodohan. Bukannya membuat analisis yang benar dan tangkap pelaku fraud-nya, malah membangun logika yang ngawur.

Menurut website resminya, pada tahun yang sama, perusahaan menerima banyak penghargaan mulai dari majalah SWA, Menkominfo, Markplus, majalah Investor, WartaEkonomi dan sejumlah media dan pihak asuransi. Penandatangan sertifikatnya juga beragam, mulai dari Menkominfo Rudiantara, mantan menteri Kelautan Mohammad Fadel, Hermawan Kartajaya, pemimpin redaksi Infobank Eko B Supriyo dan sejumlah CEO perusahaan asuransi.

Gurubesar UI ini pun menjelaskan bahwa fraud di perusahaan asuransi itu terjadi secara terselubung pada sisi investasi. Sedangkan penghargaannya terkait proses pembuatan produk di antara sesama BUMN dan anak cucunya. Apa hubungannya?,” tanyanya.

Untuk menangkap pelaku kejahatan, ujarnya, tak bisa dilakukan “asal bicara.” Tapi butuh bukti-bukti yang kuat siapa saja pihak yang  telah menimbulkan unsur kerugian negara.

“Bantulah negara membuat persoalannya jelas, jangan malah dibuat kusut. Dan karang-karang angka sendiri," kata Rhenald Kasali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Selasa (31/12)

“Jadi daripada membiarkan pelaku fraud melarikan diri, lebih baik fokus pada seluk beluk permainan si pelaku. Ini adalah upaya sistematis yang penuh trik, padahal lembaga pengawasnya banyak, diaudit kantor akutansi internasional yang biayanya puluhan miliar rupiah,” pungkasnya. (Arianto).

Read More

Rhenald Kasali: Ada yang Sedang Mengalihkan Persoalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kasus Jiwasraya merebak sejak
Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam bahwa terdapat cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan. Dan laporan internal itu dibiarkan lembaga seperti OJK dan KAP. Selama datanya disimpan erat perusahaan, publikpun tidak tahu.

Penghapusbukuan memerlukan persetujuan pemegang saham, karena ada unsur kerugian negara.  Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan maka banyak yang dikelabuhi termasuk akuntan publiknya.

Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018. Hasilnya ditemukan fraud pada sisi investasi.  Sejak itu beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 trilyun.

Muncul nama-nama besar mulai dari mantan direktur, “tukang goreng” saham dan oknum pejabat yang masuk daftar cekal negara.

Rhenald Kasali mengatakan, Sebagaimana diketahui, pihak Kejaksaan Agung RI mulai melakukan penyidikan dan pemanggilan. Sangat mungkin ada yang resah dan menyewa jasa buzzer untuk kelabui publik.

“Jangan alihkan perhatian,dan jangan bantu mereka buang badan. Kejahatan adalah kejahatan, pelakunya harus dicari. Uang masyarakat harus diselamatkan. Buat apa bangun logika yang sesat?,” kata Rhenald dalam keterangan tertulisnya di Jakarta. Selasa (31/12)

Selama ini Rhenald banyak didaulat menjadi juri  independen untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam sejumlah seleksi. Ia tercatat lima kali sebagai panitia seleksi calon pimpinan KPK, dan sejumlah komisi-komisi independen atau penghargaan kemanusiaan seperti Kick Andy Heroes dan People of the year. “ Semuanya bersifat nonkomersial” ujarnya.

Padahal, kata Rhenald, Jiwasraya diaudit oleh kantor akutansi Top 5, PWC dan dinyatakan untung Rp1,6T pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 direksi mengklaim untung Rp2,7T.  Namun direksi baru mencium “bau amis” dan meminta KAP mengecek kembali sehingga laba bersihya dikoreksi menjadi Rp 360 miliar.

Setelah ditangani BPKP dan Kejaksaan Agung, angka kerugiannya tahun ini membengkak menjadi 13,6T.

Penghargaan yang diungkit diberikan tahun 2018 mengacu pada data 2016-2017,” tambahnya.

“Fraud itu adalah pengelabuan, yang terjadi secara rumit pada sisi investasi dan harus diteropong mendalam. Itupun diketahui setelah dampak kerugiannya tampak. Dan semakin berlarut, nilai kerugiannya makin besar karena beban bunga berbunga. Semakin hari semakin dibuat kusut untuk membuat pelakuya lari, dampaknya pun bisa menjadi sistemik,“ tutupnya.

Read More

Bank Yudha Bhakti Peroleh Laba Bersih Sebesar Rp.12,69 miliar

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
PT Bank Yudha Bhakti Tbk (Perseroan) menggelar Public Expose pada Senin, 30 Desember 2019 di Mercure Hotel Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta. Dengan agenda paparan Kinerja Perseroan.

Denny Novisar Mahmuradi, Direktur Utama PT Bank Yudha Bhakti Tbk dalam paparan publik menyampaikan, Berdasarkan laporan keuangan triwulan periode September 2019 PT Bank Yudha Bhakti Tbk (Perseroan) memperoleh laba bersih sebesar Rp. 12,69 miliar. Pada periode yang sama Perseroan mencatat pertumbuhan dari segi asset sebesar Rp. 5,2 Triliun dari Rp. 4,8 Triliun pada periode September 2018 (yoy). Serta Peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga periode yang sama sebesar Rp. 4,1 triliun dari Rp. 3,9 triliun periode September 2018.

"Kinerja kredit perseroan pada September 2019 terjadi penurunan di posisi Rp. 3,8 triliun dibanding pada periode September 2018 sebesar Rp. 4 Triliun akibat dari lebih selektifnya perseroan dalam penyaluran dana pembiayaan sebagai salah satu langkah kehati – hatian dan mitigasi risiko kredit," ujar Denny dalam paparan publik di Jakarta. Senin (30/12)

Menurutnya, Perseroan juga telah melakukan kolaborasi produk dengan Akulaku dalam produk pendanaan dan pembiayaan. Hingga September 2019 produk pendanaan kolaborasi ini telah menempatkan dana sebesar Rp.126 Miliar.

Sementara itu, kata Denny, pada produk pembiayaan, Perseroan berkolaborasi dalam kredit chanelling yang telah menyalurkan dana sebesar Rp. 220 Miliar. Kolaborasi ini pun memberi pengaruh positif pada peningkatan nasabah Perseroan yaitu sekitar 300 ribu akun / nasabah pada segmen ritel yang tidak menutup kemungkinan kedepannya akan terus bertambah.

Terkait kenerja ratio keuangan, lanjutnya, Perseroan khususnya NPL Gross yang mengalami penurunan dari 5,39% pada periode September 2018 dan pada periode September 2019 menjadi 4,72%. Pada periode yang sama rasio RIM/ LFR Perseroan berada di posisi 93,07% yang mengalami perbaikan dibanding periode tahun sebelumnya (yoy) di angka 101, 91%.

Disisi lain, kata Denny, Permodalan Perseroan (KPMM) mengalami pertumbuhan sebesar 46,18% atau sebesar Rp 937 M dari Rp 641 M pada periode September 2018 (YoY). Adapun terkait dengan rencana penambahan modal untuk dapat naik kelas menjadi Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II, Perseroan berencana akan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) kepada pemegang saham Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak - banyaknya 3 Miliar lembar saham. Diharapkan aksi korporasi tersebut dapat terlaksana pada tahun 2020.

"Dengan bersinerginya Perseroan dengan Akulaku sebagai investor baru dengan latar belakang bisnis fintech, diharapkan dapat menciptakan kolaborasi antara perbankan dan fintech yang penuh terobosan dan tentunya inovatif dalam digitalisasi perbankan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempermudah nasabah untuk mengakses produk dan layanan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah," tutup Denny. (Arianto)

Read More

Bank Yudha Bhakti Launching Aplikasi HAY Mobile Banking

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat dan kompetisi di industri keuangan pun semakin ketat. Menyadari akan hal itu PT Bank Yudha Bhakti Tbk (Perseroan) menggandeng salah satu financial technologi (fintech) Akulaku pada awal tahun 2019.

Hal itu dilakukan untuk mengembangkan bisnis serta bertransformasi menuju perbankan digital sebagai salah satu bentuk penyesuaian diri agar tidak tertinggal dengan kemajuan industri keuangan saat ini.

Dalam rangka memperkenalkan produk unggulan, PT Bank Yudha Bhakti Tbk menggelar Launching HAY (Hands Application by Yudha Bhakti) Mobile Banking, HAY Tabungan Online dan HAY Kredit Pegawai Aktif (KPA) Online pada Senin (30/12) di Mercure Hotel Lantai 5, Jalan Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta.

Denny Novisar Mahmuradi, Direktur Utama PT Bank Yudha Bhakti Tbk mengatakan, Aplikasi digital ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi keuangan, melakukan transaksi keuangan, pembayaran online, pembukaan tabungan serta pengajuan pembiayaan secara online.

Lanjutnya, Untuk lebih mengoptimalkan fasilitas pengajuan pembiayaan, lanjutnya, nasabah Perseron yang mayoritas berasal dari kalangan pensiunan TNI, Polri, ASN maupun Swasta juga dapat mengakses fasilitas pembiayaan online melalui aplikasi tersebut.

"Hal ini merupakan bentuk optimalisasi produk pembiayaan Perseroan yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam mengelola bisnis ritel konsumer," ujar Denny saat Public Expose "Transformasi Bank Yudha Bakti Menuju Perbankan Digital" di Jakarta. Senin (30/12).

Menurutnya, Hingga September 2019 portofolio Perseroan mencapai ± 3 triliun rupiah melalui produk andalannya yaitu Kredit Purna Bhakti Pensiun (KPBP), Kredit Pra Pensiun (KPP) serta Kredit Pegawai Aktif (KPA).

Melalui aplikasi HAY ini, jelasnya, nasabah Perseroan dapat merasakan layanan digital banking experience yang dapat mempermudah transaksi keuangan nasabah. Pengembangan aplikasi ini selaras dengan semangat spirit of change Bank Yudha Bhakti untuk bertransformasi menjadi Bank Digital.

Aplikasi ini, kata Denny,  merupakan wujud komitmen Perseroan pada transformasi digital khususnya dalam usaha meningkatkan layanan dan produk pembiayaan online kepada nasabah. Dengan aplikasi ini dapat mengakomodir kebutuhan mereka dalam mengakses produk pinjaman yang terintegrasi dengan layanan mobile banking.

Diharapkan dengan hadirnya produk dan layanan digital banking ini dapat menjadi salah satu amunisi Perseroan untuk menjangkau masyarakat umum.

"Saat ini, kepemilikan saham Akulaku melalui PT. Akulaku Silvrr Indonesia (per 29 November 2019) sebesar 24,08% yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan. Dengan dukungan dari pemegang saham baru tersebut, maka semakin kuat komitmen Bank Yudha Bhakti untuk terus melakukan pengembangan perbankan digital," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Baznas DKI Serahkan Bantuan Sepeda Listrik

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Baznas (BAZIS) DKI Jakarta pada Minggu (29/12/2019) menyerahkan bantuan berupa sepeda onthel kepada 11 tukang ojek onthel yang biasa mangkal di sekitar area destinasi Kota Tua, Jakarta. Sepeda onthel yang diberikan oleh Baznas (Bazis) bukan sepeda onthel biasa, tetapi sepeda onthel yang sudah dipasangi listrik sebagai tenaga penggeraknya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta, KH Dr. Ahmad Luthfi Fathullah, Camat Tamansari Jakarta Barat, Risan, perwakilan pengelola Kota Tua, komunitas sepeda serta para pengunjung Kota Tua sendiri.

KH. Luthfi Fathullah, Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta menyampaikan bahwa ide memberikan bantuan ojek onthel listrik ini lahir, karena di Jakarta masih ada ojek onthel.

"Padahal ngojek kan lumayan capek, sehingga kita berikan sepeda yg bertenaga listrik, supaya mereka tambah semangat mencari rezeki," ujar KH. Luthfi Fathullah saat penyerahan sepeda listrik di Jakarta. Minggu (29/12)

Menurut KH. Luthfi, ojek ini memiliki kecepatan hingga 30 KM/jam dengan kemampuan batere mencapai jarak  hingga 35 km.

Bapak Risan yang mewakili Walikota Jakarta Barat mengatakan bahwa Beliau sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Beliau berjanji menyediakan tempat mengisi batere di kecamatan Tamansari untuk  para pengojek ini.

Sementara itu, Untung (40 tahun) salah satu tukang ojek yang mendapat bantuan sepeda onthel mengaku sangat senang mendapat bantuan sepeda onthel listrik dari Baznas (Bazis) DKI Jakarta. Lelaki dua anak yang  tinggal di Pasar Ikan, Jakarta Utara ini,  biasa mangkal di Pinangsia Raya, mengantar penumpangnya di sekitar Kota Tua.

"Senang, karena sudah pakai listrlk, jadi nggak capek gowes lagi,"  ucap Untung yang mengaku penghasilannya dari ngojek onthel rata-rata 50 ribu setiap harinya. (Arianto)

Read More

GPMB Gelar Syukuran 35 Tahun dengan Tajuk "Simfoni Pemersatu Bangsa"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Seiring dengan maraknya perkembangan dunia marching band di Indonesia, Yayasan Grand Prix Marching Band (GPMB) tetap konsisten melaksanakan program perhelatan besar yang merupakan ajang pertemuan semua pemain, pecinta, dan pemerhati marching band. Sampai dengan tahun ini, yang merupakan pelaksanaan ke 35 kalinya, karena dalam perjalanannya kejuaraan GPMB pernah vakum di tahun 1997 - 1998, pada saat Indonesia dilanda krisis multi dimensi, menjelang era reformasi.

Di penghujung tahun ini, Yayasan Grand Prix Marching Band menggelar Syukuran Pelaksanaan 35 Tahun GPMB memperebutkan PIALA BERGILIR PRESIDEN RI pada Sabtu (28/12) di Istora Senayan Jakarta. Turut dalam kegiatan tahun ini 36 unit band dari seluruh provinsi di Indonesia serta para undangan lainnya.

Lisa Ayodhia, Ketua Umun Yayasan GPMB mengatakan, Perjalanan relatif panjang itu tentunya memerlukan perjuangan dan komitmen yayasan, panitia pelaksana serta pemangku kepentingan marching band. Melalui marching band, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari gaya hidup, sarana meningkatkan kreativitas seni dan olahraga, sekaligus meningkatkan persatuan dalam keberagaman.

"Yang tidak kalah penting dengan marching band, kita membangun karakter bangsa, sebagai pilar penting pembangunan kebudayaan yang berkemajuan. Secara khusus memajukan generasi muda, dalam menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia," ujar Lisa saat Syukuran Pelaksanaan 35 Tahun GPMB di Istora Senayan Jakarta. Sabtu (28/12)

GPMB tahun ini terhitung 35 tahun, kata Lisa, Sebagai penanda perjalanan, bersama dengan GPMB ke 25 tahun 2009, yang menerbitkan buku 25 tahun GPMB, dengan judul, "Jejak Langkah Seperempat Abad GPMB", dan dilanjutkan dengan buku ke-2 pada pelaksanaan 30 tahun GPMB, tahun 2014, dengan judul, "Mengabdi untuk Negeri" yang ditulis oleh wartawan Budaya Senior, Yusuf Susilo Hartono. 

Karenanya tahun ini, lanjutnya, Yayasan GPMB juga menerbitkan buku jilid ke 3 dengan judul "Simfoni Pemersatu Bangsa" yang disusun oleh penulis muda Arditio Octia dan special editing oleh wartawan budaya senior Yusuf Susilo Hartono.

Selain itu, Lisa menambahkan, Tema "Simfoni Pemersatu Bangsa" yang diambil untuk buku ketiga ini, dilatar belakangi paling kurang dua alasan. Pertama, marching band yang bersifat kelompok, hanya bisa kuat bila terjadi rasa kebersatuan dan kebersamaan antar individu pemain, pelatih, dan pihak-pihak yang terkait. 

Kebersatuan yang ideal, tegasnya, perlu didukung oleh aspek-aspek penting, seperti misalnya pengorbanan, kedisiplinan, rasa senasib sepenanggungan tim dalam berlaga, sportivitas, hingga fokus dalam mencapai tujuan bersama. 

Menariknya, kata Lisa, Hingga kini kelompok marching band telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, baik di sekolah, perkantoran, kampus-kampus, pondok pesantren, sehingga rasa kebersatuan pun berkembang dari cinta kelompok, menjadi cinta lembaga/daerah, hingsga menjadi cinta bangsa dan negara. Kedua, tema ini semacam "nyanyian", tepatnya "doa" agar persatuan dan kesatuan bangsa, semakin hari agar semakin nyaring untuk memperkokoh Indonesia Raya.

"Kami sadar bahwa di dalam marching band itu terdapat banyak unsur positif bertemu jadi satu pendidikan, seni-budaya, olahraga dan pemuda, wisata dan ekonomi kreatif pemberdayaan perempuan, hingga membawa nama kelompok, perguruan tinggi instansi/ daerah," jelas Lisa.

"Oleh karena itulah, selama ini kami terus berusaha menjalin hubungan baik dengan kementerian dan instansi terkait, karena GPMB memperebutkan Piala Bergilir Presiden RI, didampingi Piala Menteri Pemuda dan Olahraga, Piala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Piala Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Piala Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Piala Gubernur DKI Jakarta, serta Piala Yayasan GPMB," pungkasnya. (Arianto)

Read More

KSPI Tegaskan Tolak Omnibus Law

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

KSPI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan yang secara langsung berarti melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Khususnya terhadap pasal tertentu, seperti pasal tentang upah, pesangon, Tenaga Kerja Asing (TKA), jam kerja, outsourcing, jaminan sosial, dan lain sebagainya.

Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan, Isi omnibus law tersebut sangat merugikan buruh. Antara lain pengurangan nilai pesangon, pembebasan TKA buruh kasar, penggunaan outsourcing yang masif, jam kerja yang flexibel, termasuk upah bulanan dirubah menjadi upah per jam

Terkait wacana perubahan sistem upah menjadi upah per jam, KSPI menolak keras.

Adapun alasan, Prinsip upah minimum adalah safety net atau jaring pengaman agar buruh tidak absolut miskin. Itulah yg terkandung dalam konvensi ILO dan UU No 13/2003. Jadi kalau sistem upah per jam, boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai upah minimum akibat pengusaha membayar upah sesuai dengan jumlah jam dimana buruh bekerja.

"Jika ini diterapkan, pengusaha bisa seenaknya secara sepihak menentukan jumlah jam bekerja buruh," kata Iqbal saat konferensi pers di Jakarta. Sabtu (28/12)

Lebih lanjut, Dia menegaskan, kalau bekerja dibayar sesuai jumlah jam; bsa saja buruh tidak dikasih jam kerja. Sehingga dia tidak dibayar. Akibatnya total pendapatan yang didapat dalam sebulan upahnya dibawah upah minimum.

Jadi tidak ada perlindungan jaring pengaman untuk buruh bisa hidup minimum. Kalau begitu, buat apa ada investasi bila menyengsarakan buruh?

"Peran negara untuk melindungi rakyat kecil yang hanya mengandalkan upah minimum dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya menjadi hilang," tegasnya.

Alasan lain, terjadi diskriminasi terhadap pekerja perempuan yang sedang haid, dua hari pertama upahnya akan terpotong. Padahal selama ini bila cuti haid upahnya tidak dipotong. Begitupun buruh yang sedang sakit, cuti melahirkan, menjalankan ibadah haji, dan yang lainnya, maka upahnya terpotong. Jelas ini akan merugikan buruh.

Said Iqbal menambahkan, selain itu supply dan demand tenaga kerja di Indonesia gap nya masih tinggi. Termasuk angka pengangguran masih tinggi dibanding negara maju yang sudah menerapkan upah per jam. "Akibatnya daya tawar upah buruh kepada pengusaha menjadi lemah. Bisa saja pengusaha mengatakan, hanya ingin mempekerjakan buruhnya selama dua jam per hari dengan sistem upah per jam tersebut."

Berarti tidak ada perlindungan dari negara buat buruh untuk hak hidupnya. Akibatnya terjadilah penurunan daya beli buruh dan menurunkan konsumsi yang berakibat turunnya angka pertumbuhan ekonomi dan rakyat menpunyai penghasilan hanya sekedar buat makan saja untuk perutnya.

Di negara industri maju yang menerapkan upah perjam, supply demand tenaga kerja dan angka pengangguran nya relatif kecil. Selain itu, sistem jaminan sosialnya sudah layak termasuk adanya unemployment insurance. Sehingga mereka pindah kerja di pasar kerja relatif mudah.

Terakhir, tingkat pendidikan buruh Indonesia dalam angkatan kerja 70% adalah lulusan SMP ke bawah. Berarti banyak mayoritas unskill workers, yang dengan sistem upah per jam bisa dipastikan mereka akan absolut miskin.

Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah meng up grade dulu agar pendidikan buruh di angkatan kerja menjadi 80% pendidikan nya SMA ke atas dan ketersediaan lapangan kerja yang melimpah, baru kita diskusi upah per jam.

"Intinya buruh menolak sistim upah per jam yang absolut memiskinkan kaum buruh. KSPI juga menolak seluruh isi omnibus law cluster ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sebab sejauh ini UU No 13/2003 sudah cukup memberikan keseimbangan kepentingan buruh dan pengusaha," pungkasnya. (Arianto)

Read More

MA Capai Rekor Penyelesaian Perkara di Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bertepatan dengan akhir tahun 2019, Mahkamah Agung menggelar acara Refleksi Akhir Tahun 2019 pada Jum'at pagi, 27 Desember 2019. Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2019 ini merupakan rutinitas Mahkamah Agung pada setiap akhir tahun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas MA terhadap masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH dengan turut dihadiri oleh sekitar 150 lebih jurnalis baik dari media cetak maupun media online.

Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, Jurnalis adalah mitra strategis yang menjembatani  Mahkamah Agung dengan masyarakat, penyampai informasi tentang program dan kinerja Mahkamah Agung kepada masyarakat, sekaligus juga penyampai ide, gagasan, dan pendapat dari masyarakat kepada Mahkamah Agung.

Hatta Ali mengungkapkan, Tujuan saya mengundang kawan-kawan hadir pada hari ini adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Jurnalis. Sebab kawan-kawan Jurnalis telah berperan aktif sebagai alat kontrol sosial bagi Mahkamah  Agung  dan badan-badan peradilan yang  berada di bawahnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Selain itu, kata Hatta Ali, Implementasi kebijakan Mahkamah Agung dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Tahun ini tercatat jumlah perkara yang diregister di Mahkamah Agung sebanyak  19.370 perkara. 

Sekalipun jumlah perkara masuk tersebut meningkat sebesar  12,91% dari tahun sebelumnya, Mahkamah Agung berhasil memutus 20.021  perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras Mahkamah Agung tersebut dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi hanya 255 perkara.

“Jumlah sisa perkara ini,  memecahkan rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh Mahkamah Agung,” ujar Hatta Ali yang didampingi oleh para Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Para Ketua Kamar Mahkamah Agung pada Kegiatan Refleksi akhir tahun 2019 di Gedung Tower MA Jakarta. Jum'at (27/12)

“Data ini masih dinamis, kata Hatta Ali, karena hingga hari terakhir tahun 2019, Mahkamah Agung  masih terus bersidang dan menyelesaikan perkara, sehingga jumlah itu masih bisa meningkat lagi.

Dari sisi waktu penyelesaian perkara, lanjutnya, 96,20% perkara di Mahkamah Agung  dapat  diputus dalam waktu kurang dari  3 (tiga) bulan, sesuai dengan SK  KMA Nomor 214 Tahun 2014.  Capaian tersebut diikuti pula dengan kinerja minutasi/penyelesaian perkara. Sebanyak  18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju. Dari sisi transparansi peradilan, Direktori Putusan telah mengunggah 4.326.850 putusan.

Pada penghujung acara, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja para hakim agung, panitera  pengganti Mahkamah Agung, dan  semua unit penunjang lainnya.  “Saudara sekalian telah turut mencatatkan sejarah di Mahkamah Agung,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

KCl dan Komunitas Gelar Transportasi Yang Aman Untuk Semua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bersama sejumlah komunitas kembali menggelar kampanye untuk mencegah pelecehan seksual di ruang publik. Kali ini kampanye digelar melibatkan Komunitas perempuan dan Komunitas Anker Twitter dalam kegiatan bertajuk "Transportasi Yang Aman Untuk Semua".

Dalam kegiatan yang berlangsung di Stasiun Jakarta Kota pada Jum'at (27/12) ini, PT KCI memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual.

Anne Purba, VP Corporate Communications PT KCI mengungkapkan, Baru-baru ini, PT KCI telah memasang media sosialisasi pencegahan pelecehan seksual di 80 stasiun KRL. Dengan adanya media sosialisasi tersebut, pengguna jasa KRL bisa mendapatkan edukasi bagaimana mencegah, hingga bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain yang menjadi korban pelecehan.

"Selain itu, secara berkala berbagai edukasi terkait pencegahan pelecehan seksual juga tayang pada media sosial KCI dan televisi di dalam KRL. Dalam dua tahun terakhir PT KCI juga senantiasa menggelar kampanye "Komuter Pintar Peduli Sekitar" dalam menyambut peringatan Hari Perempuan Internasional," ujar Anne saat konferensi pers Kampanye untuk mencegah pelecehan seksual di Ruang Tunggu Penumpang Stasiun Jakarta Kota. Jum'at (27/12)

Sementara itu, lanjutnya, perwakilan dari Komunitas perempuan yang juga tergabung dalam Koalisi Ruang Publik AMAN (KRPA) memaparkan data darí hasil survei KRPA yang menemukan sebanyak 46.80% responden surveinya di seluruh Indonesía mengaku pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Transportasi umum (15.77%) memang merupakan lokasi kedua tertinggi untuk terjadinya pelecehan, setelah jalanan umurn (28.22%). Moda transportasi umum yang dilaporkan terjadi pelecehan antara lain adalah bis (35.80%), angkot (29.49%), KRL ( 18.14%), ojek online (4.79%), dan ojek konvensional (4.27%).

Rika Rosvianti, Founder Komunitas Perempuan mengatakan, Dari data survei KRPA, pelecehan yang sering terjadi di transportasi umum datang dalam bentuk verbal, fisik dan non-fisik mulai dari pelecehan verbal seperti síulan, suara kecupan, komentar atas tubuh, komentar seksual yang gamblang, komentar seksis, dan komentar rasis.

Selain itu, kata Rika, bentuk fisik adalah main mata, difoto secara diam-diam, dintip, diklakson, gestur vulgar, dipertontonkan masturbasi publik, dihadang. diperlihatkan kelamin, didekati dengan agresif secara terus menerus, diikuti/ dikuntit, hingga disentuh, diraba, dan digesek dengan alat kelamin. Penting untuk masyarakat tahu beragam bentuk pelecehan ini, agar dapat dipahami dan mau mengintervensi atau melaporkan saat mengetahuinya.

Rika melanjutkan bahwa kekerasan seksual di tempat dan transportasi umum menghambat terwujudnya kesetaraan gender. "Jangankan beraktualisasi diri secara maksimal, perempuan dewasa maupun anak perempuan bahkan terancam mengalami kekerasan seksual dalam perjalanannya mengakses hak dasar sebagai warga negara seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan," ungkap Rika.

Sementara itu, komunitas pengguna KRL Anker Twitter mengajak sesama pengguna KRL untuk lebih peduli dengan fenomena ini. "Kami mengajak para pengguna untuk meningkatkan perhatian pada lingkungan sekitar, khususnya kepada sesama pengguna KRL. Dengan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan, kita dapat membantu pengguna yang mungkin sedang mengalami pelecehan seksual namun tidak berdaya untuk keluar dari situasi tersebut," jelas Sufiyandoro dari komunitas Anker Twitter.

Ke depannya,  kata Sufiyandoro, Anker Twitter ingin menjadi lebih dari sekadar komunitas pengguna kereta. Anker Twitter berharap dapat menjadi "partner" KCI yang tidak hanya memberikan kritik, namun mendukung dan mendorong KCI untuk meningkatkan respon dalam memberantas Tindak Pelecehan Seksual di transportasi publik.

PT KCI bersama komunitas berharap berbagai upaya kampanye dan kegiatan semacam ini dapat mendorong keberanian dari korban maupun saksi untuk bertindak melawan pelaku dan melaporkannya ke pihak-pihak yang berwenang. Dari catatan KCI sendiri, keberanian saksi maupun korban untuk melaporkan pelecehan yang dialami mulai terlihat. Pada tahun 2019 ini terdapat 35 kasus yang dilaporkan. Tahun 2018 terdapat 34 kasus, sementara 2017 hanya 18 kasus. (Arianto)

Read More

Dinsos DKI Jakarta Serah Terima Kenderaan Operasional Kepada Suku Dinas dan Panti Sosial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan serah terima kendaraan operasional kepada Suku Dinas Sosial di lima wilayah Kota Administrasi dan satu Panti Sosial. Sebanyak enam kendaraan operasional diserahkan kepada Kepala Sudin Sosial di lima wilayah kota dan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial di Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur, pada hari Jumat (27/12/2019).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan, kendaraan operasional tersebut untuk menunjang tugas yang dilakukan oleh Sudin Sosial di lima wilayah Kota Administrasi dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, khususnya dalam pendistribusian makanan siap saji kepada korban peristiwa banjir ataupun kebakaran.

"Dengan adanya kendaraan ini, kita bisa lebih tanggap menjalankan amanah dan optimal melayani para pengungsi atau korban, khususnya distribusi makanan dari dapur umum. Satu mobil ini bisa memuat hingga 700 boks makanan siap saji," ungkap Irmansyah.

Selain serah terima kendaraan operasional, juga dilakukan serah terima lima unit kipas angin tornado sebagai pelengkap di dalam tenda pengungsian. "Tadi juga diserahkan kipas angin. Ini memang dibutuhkan pengungsi saat di tenda agar nyaman," tutur nya Irmansyah, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta.**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Pengurus Bhayangkari Ranting Pademangan Gelar Kunjungan Ke Pos Pam Bintang Mas Dan Ancol

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Utara

Dalam Rangka mendukung tugas Polri, Pengurus Bhayangkari Ranting Pademangan melakukan kunjungan ke Pos Pam Bintang Mas dan Pos Pam Ancol  Ops Lilin Jaya 2019, sekitar pukul 10.05 Wib, yang berlokasi di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara untuk Pos Pam Bintang Mas dan di Area dalam Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol untuk Pos Pam Ancol, pada hari Jumat (27/12/2019).

Ketua Bhayangkari Ranting Pademangan Ny. Ariessa Joko Handono mengatakan kunjungan ini Sebagai Wujud Perhatian Bhayangkari mendukung Tugas Polri Dalam rangka Pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Ops Lilin Jaya 2019.

Ditambahkannya, selain mengunjungi,  Bhayangkari Pengurus Ranting Pademangan juga memberikan Tali Asih berupa bingkisan ssebanyak 15 buah, untuk 7 di Pos Pam Bintang Mas, sedangkan 8 di Pos Pam Ancol, yang berisikan makanan dan Snack, untuk personel yang bertugas di Pis Pam, serta dukungan Semangat Bertugas Dalam Pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Ops Lilin Jaya 2019.

Terakhir dikatakannya, Pengurus Bhayangkari Ranting Pademangan berharap Ops Lilin Jaya 2019 ini berlangsung dengan tertib, sehingga masyarakat yang merayakan bisa nyaman.

“Semoga Operasi Ops Lilin Jaya 2019 dapat berjalan dengan Tertib, aman sehingga masyarakat yang merayakan merasa Nyaman dalam beribadah dihari Natal 2019 dan melaksanakan kegiatan di Tahun baru 2020,” tutupnya Ny.Ariessa Joko Handono, Ketua Bhayangkari Ranting Pademangan, Jakarta Utara. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polsek Tambora Unit Narkoba Berhasil Mengungkap Pengedar Narkotika

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Unit Narkoba Polsek Tambora, Jakarta Barat, berhasil mengungkap pengedar narkotika. Dari hasil ungkap tersebut, Polsek Tambora yang dipimpin langsung Panit Narkoba Iptu Yugo Pambudi berhasil menyita 10 Kg sabu dari tangan tersangka inisial NH (41) yang ditangkap di Jalan Prof Latumenten Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat.

Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, Kompol Iver Son Manossoh mengungkapkan, berdasarkan hasil pengembangan informasi dari pelaku yang tertangkap sebelumnya bahwa di lokasi tersebut sering di jadikan lokasi peredaran narkoba.

"Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan mendapati seseorang yang mencurigakan sedang membawa sebuah tas warna hijau. Pada saat tim menghampiri orang tersebut dan melakukan penggeledahan tasnya, ditemukan 11 (sebelas) paket besar diduga berisi sabu (Metamfetamina) yang terbungkus plastik warna hijau." Ungkap Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh. Pada hari Selasa (24/12/2019).

Menurut pengakuan pelaku inisial NH, bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama inisial IW, untuk diberikan kepada seseorang yang belum diketahui namanya, dimana pelaku saat ditangkap sedang menunggu perintah dari seseorang bernama AD.

"Dalam menjalankan tugasnya, pelaku dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.1.500.000,  jika sabu telah sampai atau diterima oleh pemesannya," tambahnya Kompol Iver Son.

Tak cukup sampai disitu, Polisi pun melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah tersangka di Jalan Pesing Gadok  Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kata Kompol Iver Son Manossoh.

"Dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip kecil berisi shabu, 54 (Lima puluh empat) butir pil extacy warna hijau, 110 (seratus sepuluh) butir pil extacy warna merah, 11 (sebelas) Butir Pil extacy warna merah bentuk kepala burung, 220 (dua ratus dua puluh) butir Hapy Five dan Uang tunai sebesar Rp 1.300.000,"  pungkasnya Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh.

Akibat perbuatannya, tersangka NH dijerat Pasal 112 Sub 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

MA Gelar Refleksi Akhir Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Implementasi kebijakan MA dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Tahun ini tercatat jumlah perkara yang diregister di MA sebanyak 19.370 perkara. Sekalipun jumlah perkara masuk tersebut meningkat sebesar 12,91% dari tahun sebelumnya, MA berhasil memutus 20.021 perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras MA tersebut dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi hanya 255 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2019 tersebut, memecahkan rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh MA.

Dari sisi waktu penyelesaian perkara, 96,200/0 perkara di MA dapat diputus dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sesuai dengan SK KMA Nomor 214 kinerja Tahun 2014. Capaian tersebut diikuti pula dengan kinerja minutasi/penyelesaian perkara. Sebanyak 18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju. Direktori Putusan juga telah mengunggah 4.326.850 putusan.

Ketua MA menjelaskan bahwa kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan telah melakukan lompatan beşar di tahun 2019 adalah peluncuran e Litigation sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

"E-Litigation ini melengkapi sistem e-Court, sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. "e-Litigation siap diterapkan di scluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020," ujar Ketua MA saat acara Refleksi akhir tahun 2019, disertai Peresmian Museum, Command Center, Assesment Centre, dan Ruang tunggu VVIP di Gedung MA lantai I Jakarta. Jum'at (27/12)

Menurutnya, Pengembangan sistem informasi pengadilan terus dilakukan. Setelah Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di MA dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti berhasil mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pada tanggal 22 April 2019 MA meluncurkan SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang juga telah diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding.

Selanjutnya Hatta Ali juga menjelaskan bahwa guna mendukung perwujudan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), MA telah membangun aplikasi SPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019.

Pada tahun ini, kata Hatta Ali, Badan Pengawasan MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot project, untuk kemudian diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi.

Sebagai mitra strategis, lanjutnya, MA selalu berkoordinasi dengan Komisi Yudisial. MA 100% merespons rekomendasi Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Terkait penegakan kode etik dan pedoman perilaku serta aturan disiplin pegawai, sepanjang 2019 MA telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang hakim dan aparatur peradilan dengan jenis hukuman disiplin berat terhadap 69 orang, hukuman sedang 29 orang, dan hukuman ringan 81 orang, dengan jumlah tertinggi terdiri dari 85 orang hakim ditambah 1 orang hakim ad hoc, 20 orang panitera pengganti, dan 19 orang staf.

Disisi lain, Hatta Ali menambahkan, Badan Pengawas MA juga aktif melakukan penindakan. Pada tahun 2019 operasi Tim Saber Pungli Badan Pengawasan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.

"Total realisasi anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp8.803.416.087.374, atau 97,32% dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan MA mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77," jelasnya.

Terkait implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil. "27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona Integritas," ungkapnya.

"MA berupaya untuk terus meningkatkan jaminan kesejahteraan termasuk jaminan kesehatan khususnya bagi para hakim. Selain menjalin kerja sana dengan pihak asuransi untuk jaminan kesehatan para hakim ad hoc, MA tengah berupaya mendorong perubahan regulasi terkait jaminan kesehatan bagi seluruh hakim, agar ke depannya para hakim mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan dan standar bagi hakim," tandasnya.

Hatta menegaskan MA dan jajaran badan peradilan yang berada di bawahnya terus berbenah dan berusaha memberikan yang terbaik. Semuanya diarahkan agar lembaga peradilan dapat menjalankan tugas dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

"Tahun 2020 juga akan menjadi tahun penting bagi MA, sebagai tahun diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Akbar sekaligus suksesi kepemimpinan MA," pungkasnya. (Arianto)

Read More

LAKSI : KPK Yang Baru Harus Mampu Ungkap Kasus I Wayan Koster Soal Wisma Atlit

Duta  NusantaraMerdeka | Jakarta

Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (Laksi) mengemukakan agar KPK kembali melanjutkan dan menuntaskan kasus wisma atlit yang sempat tidak selesai, dalam kasus tersebut banyak menyeret anggota DPR-RI, kasus tersebut sempat  heboh pada tahun 2012 lalu, komentar bernada pesimis ini di lontarkan oleh Azmi yang merasa KPK tidak berani mengungkap kasus yang melibatkan Wayan Koster.

"Kami menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang katanya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia" Ujar Azmi

Selain itu  Azmi menilai KPK tidak serius dan tidak ada iktikad baik untuk menuntuntaskan kasus korupsi wisma atlit ini, kami mempertanyakan kinerja KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi  I Wayan Koster. Terlebih kasus suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora. 

Dugaan korupsi yang melibatkan I Wayan koster terdapat dalam beberapa kasus dengan  Permai Grup. Fakta atas dugaan keterlibatan Wayan mencuat saat persidangan perkara kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, serta kasus korupsi penggiringan anggaran proyek di Kemdiknas dan Kemenpora, yang salah satunya melibatkan beberapa anggota DPR RI komisi X, 

Dua perkara tersebut diketahui mencuat sekitar tahun 2012-2013 lalu. Koster saat itu diketahui menjabat sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.‎ Dugaan keterlibatan dan turut serta dalam menerima aliran dana pembangunan wisma atlit telah di ungkapkan  dari perusahaan Permai grup, 

I Wayan Koster sendiri sudah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait sejumlah kasus korupsi. Diantaranya kasus korupsi penggiringan anggaran proyek di Kemdiknas dan Kemenpora.

Bahkan di dalam surat dakwaan KPK terhadap Angelina Sondakh disebutkan bahwa Wayan Koster saat menjabat Wakil Koordinator Pojka Komisi X menerima uang sebesar Rp5 miliar dari Permai Group.

Pemberian uang itu untuk membantu Angelina Sondakh, selaku anggota Komisi V, untuk muluskan pembahasan anggaran Wisma Atlet SEA Games di Kemenpora

Atas dasar itulah maka kami meminta KPK agar membuka kembali kasus tersebut sehingga rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat pulih kembali. **

‎

Read More

Kapolres Ciamis Lakukan Pengecekan Pos PAM Pangandaran

Duta Nusantara Merdeka | Ciamis

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,S.IK.,MH, beserta rombongan melakukan pengecekan Pos PAM bertempat di Pos PAM Pangandaran. Selasa (24/12/2019), pukul 14.20 Wib.

Hadir dikegiatan pengecekan Pos PAM lebih kurang 70 orang, diantaranya Kapolsek Pangandaran, Kabag Ops Polres Ciamis, Kasat Narkoba Polres Ciamis, Kasat Shabra Polres Ciamis, Kasat Lantas Polres Ciamis, TNI 0613 Ciamis, Dishub Kabupaten Pangandaran, dan Satpol PP Kabupaten Pangandaran.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,S.IK.,MH, mengecek Kesiapan Pos Pam pangandaran untuk menghadapi libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Bupati, Kapolres Dan Dandim Kutai Kartanegara Gelar Patroli Dan Pengecekan Bersama Pos Terpadu

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Kutai Kartanegara (Kukar) benar-benar dipastikan berlangsung dalam suasana aman dan bebas dari gangguan Kamtibmas.

Pasalnya Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Andrias Susanto Nugroho dan Dandim 0906/Tgr Letkol Inf Charles Aling melaksanakan patroli sekaligus melakukan pengecekan Pos Terpadu yang ada di Tenggarong, pada hari Selasa (24/12/2019) malam.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Andrias Susanto Nugroho mengatakan kegiatan Patroli digelar untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas demi memberikan rasa aman.

"Kita harus berikan rasa aman kepada warga Kutai Kartanegara, khususnya yang melaksanakan ibadah Natal. Patroli ini juga membangun sinergitas antara Polri, TNI serta instansi lainnya," katanya AKBP Andrias Susanto Nugroho.

Patroli dimulai dengan mendatangi Pos Terpadu pengamanan Natal 2019 di Jalan Maduningrat, Tengarong, gereja kemah injil jemaat Tenggarong (GKII) Kabupaten Kutai Kartanegara dan dilanjutkan ke gereja Efata Maduningra, kemudian terakhir ke Pos Terpadu Pulau Kumala.

Selain melakukan pengecekan gereja-gereja, unsur FKPD juga mengecek kondisi personel yang melaksanakan  pengamananan di sejumlah Pos terpadu Ops Lilin Mahakam 2019 serta memberikan bantuan kepada petugas jaga dan penggalang dana musibah kebakaran saat dilalui. **

Wartawan : Imam Sudrajat

Read More

BAZNAS DKI Tanam Pohon Tin Hijaukan Jakarta di Pegangsaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta melakukan penanaman pohon Tin di RPTRA Amir Hamza Kelurahan Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat pada Jum'at 27 Desember 2019. Acara yg dihadiri oleh Ketua Baznas (Bazis) DKI Jakarta, KH. Ahmad Luthfi Fathullah dan Asisten Kesra Jakarta Pusat, Mohammad Fahmi ini merupakan salah satu program Baznas DKI dalam mewujudkan Jakarta yang hijau dan asri.

Hadir pula dalam acara tersebut Camat Menteng, Edi Suryaman dan Lurah Pegangsaan, Suprayogi, beserta jajaran staf kelurahan, anggota PKK dan masyarakat Kelurahan Pegangsaan, Jakarta Pusat.

Menurut Direktur Pendayagunaan dan pendistribusian BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta, Saat Suharto, penanaman pohon Tin ini merupakan bentuk kolaborasi BAZNAS (Bazis) DKI Jakarta  dengan Pemda Jakarta Pusat dalam menghijaukan wajah Ibukota agar lebih segar dan asri.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas DKI,  KH Ahmad Luthfi Fathullah menyatakan bahwa BAZNAS Bazis DKI Jakarta ikut mendukung program pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan penghijauan Jakarta. BAZNAS memilih pohon Tin untuk ditanam di Taman Amir Hamzah dengan alasan pohon ini bisa ditanam dimana saja dan cepat berbuah, sementara manfaatnya juga banyak.

Sementara itu, Asisten Kesra Jakarta  Pusat, Mohammad Fahmi, menyambut baik program Baznas dalam menghijaukan Jakarta untuk membantu menekan polutan yang ada di Jakarta. Nantinya setiap  RPTRA akan ditanami 25 pohon tin.

Dia berharap penanaman pertama ini menjadi prototipe atau contoh program yang sukses dan memberi manfaat bagi masyarakat. "Kalau program ini sukses, saya yakin di RPTRA lain pasti sukses," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Tren Public Relations 2020: Dominasi Pemanfaatan Teknologi AI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta, 26 Desember 2019 - Praktik Kehumasan atau Public Relations (PR) di Indonesia pada tahun 2020 diproyeksikan akan semakin intensif memanfaatkan teknologi pengelolaan dan analisis data sebagai basis untuk merumuskan strategi yang lebih cerdas, membangun kampanye yang lebih fokus, menyasar kelompok publik secara lebih tepat, dan melalui cara-cara yang lebih kreatif.

Tren yang berlaku saat ini sebenarnya telah mengarah ke skenario kerja yang mencakup cara-cara lintas digital. USC Annenberg Center for Public Relations melalui 2019 Global Communications Report menyebutkan bahwa ke depannya, teknologi diprediksi akan digunakan lebih banyak oleh Humas untuk melakukan social listening, analisa kinerja website dan manajemen media sosial.

Jojo S. Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) mengatakan, "Pelibatan Artificial Intelligence (AI) dalam pekerjaan komunikasi dan pemasaran di seluruh dunia semakin marak setahun belakangan ini. Indonesia diprediksi akan semakin piawai menggunakan potensi AI tersebut untuk menjalankan intelijen bisnis dan pasar, melakukan diseminasi informasi, serta merencanakan marketing PR."

Menurutnya, Konsekuensi dari hal tersebut adalah semakin terintegrasinya pekerjaan Humas dengan pekerjaan pemasaran dan penjualan, untuk menjawab tantangan di dua tataran sekaligus; korporasi dan pasar konsumen. Ia meyakini intelijen bisnis yang lebih matang akan membantu perusahaan atau organisasi untuk menempatkan dirinya dengan lebih baik di tengah dinamika isu sosial.

Kedepannya, kata Jojo, Praktisi Humas harus mengembangkan kemampuan menerjemahkan data menjadi strategi dan aksi. Dengan menggunakan AI, Humas dapat memberi masukan terhadap kebijakan, membantu keputusan-keputusan penting yang perlu diambil perusahaan, dan mendorong perubahan perilaku secara lebih tepat. Hal ini melampaui pembentukan kesadaran dan preferensi yang umumnya menjadi ranah Humas selama ini. Free we

Meski teknologi data digital semakin dibutuhkan, keahlian dan keterampilan dasar kerja Humas dalam hal hubungan antar manusia tetap tidak dapat ditinggalkan. “Alat-alat kerja terus berkembang dan menjadikan pekerjaan Humas semakin efektif dan efisien. Namun demikian, kecerdasan dan kebijaksanaan seorang praktisi Humas tidaklah tergantikan oleh teknologi. Humas adalah salah satu profesi paling dinamis dan seni kehumasan tetaplah harus dipertahankan,” tegasnya.

Jojo juga menegaskan bahwa 2020 merupakan tahun bagi kolaborasi yang lebih erat, setiap agensi menawarkan sesuatu yang berbeda, tetapi hampir mustahil bagi satu agensi untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal.

"Agensi Humas dapat saling mengisi dan mendukung satu sama lain sesuai dengan keahlian bidang masing-masing demi mencapai tujuan klien.” APPRI juga memprediksikan agensi yang berskala boutique akan semakin diminati karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, kreatif, komunikatif dan kompetitif, serta berkualitas dalam merespon kebutuhan klien," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Teten Masduki Lantik Direktur Utama SMESCO Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Salah Satu Inisiator Brightspot Market & The Goods Dept dilantik menjadi Dirut SMESCO Indonesia (Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi & UKM) pada Kamis, 26 Desember 2019 di Gedung SMESCO Indonesia di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Pada momentum pelantikan Direktur Utama (Dirut) SMESCO Indonesia (Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi & UKM) Leonard Theosabrata hari ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengingatkan kembali mengenai nilai-nilai penting dari keberadaan Gedung SMESCO Indonesia di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Rancangan besar mengenai pengelolaan aset SMESCO Indonesia ini kini dimulai dengan pengangkatan Leonard Theosabrata sebagai Direktur Utama LLP-KUKM atau SMESCO Indonesia hari ini (26/12). Sebagai ahli, Leonard telah membuktikan kemampuan serta kapabilitas dirinya melalui perjalanan pencapaian yang sangat panjang, antara lain terlibat dalam membangun: Produk Accupunto sebagai brand Indonesia pertama yang mendapatkan Red Dot Design Award. Event Furnicraft, yang sekarang IFEX, sebagai trade expo untuk produk furniture & kriya internasional dan Event Brightspot Market sebagai ekshibisi UKM premium sejak tahun 2009 yang sudah mulai menjajal pasar ekspor.

"Selain itu, Jaringan retail dan café The Goods Dept yang sudah tersebar di beberapa mal di Jakarta. Industri Makerspace yang aktif memberi workshop dan melatih ribuan peserta berbayar untuk meningkatkan keterampilan usaha dan Sampai dengan Jakarta Creative Hub sebagai simpul kreatif bagi para creator di Jakarta, dan masih banyak lagi," ujar Teten saat Ngobrol Santai bersama Menkop dan UKM dengan tajuk "The Future Indonesia SME bersama Menteri Koperasi dan UKM” di Jakarta. Kamis (26/12)

Leonard Theosabrata sebagai Direktur Utama LLP-KUKM menjelaskan, Sebagai konten dan program kerja di SMESCO Indonesia ke depan, Beliau telah menyiapkan perencanaan adanya Makerspace (Collective Studio), Aktivitas Edukasi, Link & Match, Co-Working Area, Retail Gallery, Event Area, Food & Beverage Area, Legal Corner, hingga Consulting Area.

Sejalan dengan pernyataan visi Menteri Teten Masduki, "Ke depan SMESCO akan difokuskan menjadi center of excellence & commercial hub bagi para pelaku UKM Indonesia. Meliputi riset & pengembangan, pengembangan SDM, penguatan proses produksi, juga pemetaan kebutuhan pasar secara holistik dan seluruh elemen pendukungnya. termasuk tren, persyaratan administrasi ekspor, dan lainnya.

SMESCO akan diperkuat sebagai fungsi simpul komersial dengan ragam program link and match dengan buyer lokal sampai dengan global, serta sebagai wadah silaturahmi kolaborasi para pelaku UKM, untuk berkonsolidasi dan tidak menutup kemungkinan untuk membentuk koperasi-koperasi modern di antara para pelaku yang menggerakkan aktivitas di sini.

Menteri Teten pun terus mendorong untuk pencapaian UMKM naik kelas secara nyata. Pemerintah menargetkan nilai ekspor produk UKM, yang hari ini hanya 14,5% meningkat menjadi 30% pada tahun 2024. Angka harapan ini terbilang cukup fantastis, tetapi Menteri Teten menyampaikan sikap optimis apabila peran pemerintah, pelaku usaha, akademisi, forum Komunitas dan asosiasi profesi, institusi pembiayaan, pemasar, avalis dan offtaker, juga media terus bergerak bersama, merapatkan barisan, mengorkestrasi program, dan semua mengambil peran aktif, cita-cita besar bagi bangsa Indonesia itu akan mampu tercapai. Saat ini dimulai dengan berkumpulnya semua pihak untuk fokus menggerakkan dan memajukan SMESCO sebagai Center of Excellence dan Commercial Hub dari UKM Champion Indonesia.

Harapan besar Menteri Teten terhadap LLP-KUKM (SMESCO Indonesia), "SMESCO diharapkan semakin ramai pengunjungnya dan dapat terus memfasilitasi para pelaku UKM dengan aneka program dan kontennya. SMESCO pun dapat menjadi simbol kerja sama lintas stakeholder dari UKM Indonesia sampai mengantarkannya ke pasar global dan memenangkannya," pungkasnya. (Arianto)

Read More