Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Kinerja Terbaik, Kerja 3 Hari Per Minggu

OPINI


Duta Nusantara Merdeka | Bandung
Pada tahun 2016 para peneliti ekonomi di Australia menerbitkan sebuah studi dalam seri Melbourne Institute Worker Paper yang menemukan bahwa bagi pekerja berusia di atas 40 tahun kerja hanya 3 hari per minggu dapat menghasilkan kinerja terbaik pegawainya.

Institut Penelitian Ekonomi dan Sosial Terapan Melbourne di University of Melbourne telah mengundang 3.500 wanita dan 3.000 pria di Australia untuk dianalisis kebiasaan kerja mereka melalui serangkaian tes kognitif, seperti Membaca kata-kata dengan keras, Membaca daftar angka mundur, Mencocokkan huruf dan angka di bawah tekanan waktu.

Setelah memperhitungkan kualitas hidup orang, kesejahteraan ekonomi, struktur keluarga dan pekerjaan, peneliti ekonomi menemukan bahwa individu yang bekerja rata-rata 25 jam per minggu cenderung melakukan yang terbaik. Bahkan, kinerja kognitif secara keseluruhan akan naik sampai mencapai angka 25 jam, di mana nilai tes kognitif mulai menurun karena kelelahan dan stres.

Prof. Colin McKenzie seorang profesor ekonomi dari Universitas Keio yang merupakan anggota Tim dalam penelitian tersebut, mengatakan bahwa bekerja dapat merangsang aktivitas otak, tetapi pada saat yang sama, jam kerja yang panjang dan jenis tugas tertentu dapat menyebabkan kelelahan dan stres yang berpotensi merusak fungsi kognitif. 

Dalam bahasa yang sederhana, apakah kita mampu mengendalikan pekerjaan ataukah kita yang dikendalikan pekerjaan. Kita yang mengatur pekerjaan, atau kita yang diatur oleh pekerjaan. Tidak sedikit orang yang waktunya habis di tempat kerjanya, sampai melupakan waktunya untuk istirahat bersama keluarganya.

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan jika kita melihat tempat kerja lebih dari keluarga atau teman. Ciri – cirinya sebagai berikut :

- Beralih ke alkohol atau narkoba untuk bersantai
- Bekerja berjam-jam tetapi tidak menunjukkan hasil yang produktif untuk itu
- Kurang tidur dan merasa lelah sepanjang hari
- Perasaan sedih, nasib tidak berubah atau depresi mulai masuk ke dalam hidup
- Selain jam kerja yang panjang, juga rajin bekerja lembur
- Mata dan tubuh terasa sakit
- Hubungan dengan keluarga dan teman berantakan

Di negara Prancis adalah sebuah perbuatan ilegal jika pimpinan mengirim email kepada karyawan setelah jam kerja. Ilmuwan lain juga menyarankan mengubah minggu kerja modern menjadi empat hari saja. Tentu semua orang akan setuju jika ada kesempatan.

Lalu mengapa Anda tidak ? Faktanya angka- Prof. Geraint Johnes seorang Guru Besar Ekonomi di Lancaster University Management School mengatakan bahwa angka orang yang bekerja dengan jam kerja sangat panjang memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada yang jam kerjanya pendek.

Jadi fungsi kognitif meningkat hingga pada titik di mana para pekerja bekerja 25 jam seminggu dan menurun setelahnya. Awal penurunan pelan – pelan terjadi ketika jam kerja naik menjadi 35 jam per minggu. Selanjutnya penurunan kognitif secara tajam terjadi setelah jam kerja melebihi 40 jam per minggu.

Persoalannya tidak semua orang berada dalam posisi untuk memilih. Bukan atas keinginannya sendiri untuk bekerja 40 jam, tetapi karena sistem yang ada menuntut dia bekerja minimal 40 jam. Juga bukan karena keinginnannya sendiri orang harus kerja lembur sampai malam, atau bahkan sabtu dan minggu.

Bukan karena dia tidak ingin bertamasya dengan keluargannya juga, tetapi karena keadaan yang menuntutnya begitu. Bahkan ada juga yang sudah terjebak rutinitas bekerja untuk terus lembur, sehingga pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan di hari kerja, lalu “diupayakan” untuk dikerjakan hari lembur. Satu saran yang bisa disampaikan, hiasilah hidup kita dengan apa yang paling kita hargai. **
Share:

MENHAN Ryamizard Ryacudu: Gelorakan Persatuan dan Jaga Nilai-Nilai Pancasila



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
INDONESIA sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman adat, budaya, tradisi, serta agama yang telah dipersatukan dengan pengamalan nilai- nilai Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan terus digelorakan, dijaga, dan dilestarikan melalui berbagai upaya dan menuju Indonesia yang lebih maju, yang sejahtera, dan Sentosa.

Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa harus terus disosialisasikan dalam segala bentuk nilai nilai yang terkandung di dalamnya agar mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari dengan Segala perkembangan dan dinamika komunikasi dalam masyarakat.


"Bersama sejumlah tokoh pemuka agama dan juga tokoh adat kembali mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga nilai nilai Pancasila dan menggelorakan semangat persatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Tidak boleh ada paham lain di Bumi nusantara ini "Kata Menhan Ryamizard Ryacudu, Rabu (2/10) pagi di Jakarta. 


Pernyataan Menhan  Ryamizard disampaikan dalam Deklarasi Damai pada Acara Silaturrahim dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Agama dan Adat dengan tema" Jaga Bhineka Tunggal Ika, Siap Bela Negara, Indonesia Rumah Kita". 

Video Cuplikan Sambutan Menhan Ryamizard Ryacudu


Acara silaturahmi dan dialog diselenggarakan oleh Forum  Rekonsiliasi Masyarakat (Rekat) Indonesia bertujuan merekatkan seluruh anak bangsa dengan para tokoh pemuka agama dan pemuka adat agar semangat persatuan dan kesatuan kembali digelorakan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Acara ini juga menggelorakan nilai nilai Pancasila dan persatuan Indonesia serta membangun kembali semangat sumpah pemuda.

Menhan diharapkan mampu menjadi pelopor dan penggerak seluruh elemen masyarakat dalam menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan meminimalisir perbedaan di antara anak bangsa baik dalam agama, suku, maupun adat istiadat.


Menhan Ryamizard mendapatkan penghargaan gelar Bapak Bela Negara dan diangkat sebagai Anak Adat Desa Babronko, Distrik Umandow, Jayapura, Papua pada tanggal 18 September 2019.

"Marilah seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan memperkuat persatuan dalam berkompetisi dengan bangsa bangsa lain di dunia, sehingga bangsa ini tetap maju dan tetap ada sepanjang masa. Perkecil perbedaan dan perbesar persamaan, kita semua bersaudara satu bangsa, satu tanah air, satu negara dan satu tujuan, "Pesan  Menhan.

Acara silaturahmi dan dialog ini menghadirkan nara sumber yang representatif dengan tema kali ini, seperti T. Muadzakir Manaf, Jaya Suprana, Ahmad SyaFii  Maarif, Muhammad Asdar, Lenis Kagoya, Ramses Wallu, Ridwan Saidi, Panglima Kumbang, dan Ahmad Zaki Iskandar. **
Share:

Deklarasi Damai, Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Agama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya dengan keanekaragaman adat, budaya, tradisi serta agama, yang telah dipersatukan dengan pengamalan nilai nilai Pancasila dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terus digelorakan, dijaga, dan dilestarikan melalui berbagai upaya dan sarana menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang sejahtera dan sentosa.

Acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang digelar oleh Forum Rekat (Rekonsiliasi Masyarakat) Indonesia untuk kesekian kalinya tersebut kembali digelar dengan tujuan antara lain lebih merekatkan seluruh anak bangsa dengan menghadirkan para Tokoh dari Pemuka Agama dan Adat agar semangat persatuan dan kesatuan kembali digelorakan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk menguatkan dan menggelorakan nilai - nilai Pancasila dan Persatuan Indonesia serta membangun kembali semangat Sumpah Pemuda.

Untuk itu, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa harus terus disosialisasikan dalam segala bentuk baik nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan segala perkembangan dan dinamika komunikasi dalam masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama sejumlah Tokoh Pemuka Agama dan juga Tokoh Adat kembali mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga nilai - nilai Pancasila dan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Hal tersebut disampaikan melalui Deklarasi Damai pada Acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Agama dan Adat dengan tema "Jaga Bhineka Tunggal lka, Siap Bela Negara, INDONESIA RUMAH KITA", bertempat di Ball Room Puri Agung Grand Sahid Hotel, Jakarta. Rabu (2/10)

Sebagaimana yang disampaikan Menhan pada saat menerima penganugerahan dan penghargaan gelar Bapak Bela Negara dan diangkat sebagai Anak Adat Desa Babronko, Distrik Umandow, Jayapura, Papua, pada tanggal 18 September 2019. Menhan mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan dan memperkuat persatuan dalam berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain didunia, sehingga bangsa Indonesia tetap maju dan tetap ada sepanjang zaman. "Perkecil perbedaan dan perbesar persamaan, Kita semua bersaudara satu bangsa, satu tanah air, satu negara dan satu tujuan", pesan Menhan.

Perlu disadarai bahwa persatuan rakyat adalah sumber pertahanan terkuat. Oleh karenanya, Pancasila sebagai alat pemersatu hendaknya dijadikan etos bangsa dan media untuk merajut kembali persatuan bangsa, mengeratkan hubungan antar agama dan antar etnis di tengah gencarnya pengaruh budaya dari luar yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Sehingga, meski Indonesia memiliki keragaman etnik, agama, dan keyakinan, budaya dan tradisi, serta bahasa, tetaplah "Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia" dalam bingkai NKRI yang kokoh.

Selain itu, kata Menhan, Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, semestinya harus diamalkan dalam kehidupan sehari hari sehingga menjadi landasan nilai dan prinsip yang terus mengalir bagi setiap generasi penerus bangsa.

Acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan dihadiri para narasumber diantaranya T. Muadzakir Manaf, Jaya Suprana, Prof. Dr. H. Ahmad Syafi Maarif, Prof. Dr. Muhammad Asdar, S.E. Msi. Lenis Kagoya, Ramses Wally, Ridwan Said, Ishadi, Panglima Kumbang dan Ahmad Zaki lskandar. (Arianto)







Share:

KPPIP Gelar Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berdasarkan data yang diterbitkan World Bank, pada tahun 2012 stok aset infrastruktur Indonesia hanya sebesar 38% PDB, jauh di bawah rata-rata global sebesar 70% PDB. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Salah satu strategi percepatan pembangunan adalah dengan menetapkan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program dengan nilai investasi senilai Rp 4.180 Triliun.

"Dari 223 PSN tersebut, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi diatas 2.500 Trilliun Rupiah dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)," ujar Menko Darmin saat memberikan keynote speech pada Seminar Infrastruktur Menyambut Indonesia Maju 2024, di Grand Ballroom Hotel Ayana Midplaza, JI. Jendral Sudirman No. Kav 10-11, Jakarta. Rabu (02/10)

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur tersebut, memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk swasta dalam pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif dan memperkenalkan berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi, dan regulasi.

Dari aspek fiskal, kata Darmin, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak secara finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment, dan insentif pajak.

Menurut Darmin, Pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia; dan KPPIP.


Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah telah menyiapkan program infrastruktur non-fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi.

Secara akumulatif, kata Darmin, hingga September 2019 terdapat 81 PSN yang telah selesai beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 Triliun. Selain itu, terdapat 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian. Sedangkan, 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019, dan 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan 2 program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp. 2.860 Triliun.

"Dampak pembangunan infrastruktur kini telah menuai hasil. Sektor konstruksi masuk dalam lima sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di 5.07%," jelas Darmin.

Dalam konteks tersebut, Darmin menuturkan, tiga strategi pemerintah dalam upaya percepatan infrastruktur ke depan adalah Implementasi kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP sebagai Special Delivery Unit penyediaan proyek infrastruktur, dan Kebijakan mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Turut hadir memberikan keynote speech dalam acara tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu, diselenggarakan diskusi panel dengan narasumber dari Kementrian Keuangan, Kementrian PPN/ Bappenas Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementrian Perhubungan, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Ketua Tim Percepatan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementrian Pariwisata. (Arianto)




Share:

Said Iqbal Tegaskan Perjuangan KSPI Fokus Pada Isu Perburuhan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pasca pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Bogor, Senin (30/9/2019); Said Iqbal memastikan jika pihaknya akan tetap fokus terhadap isu perjuangan buruh.

Iqbal yang dalam Pilpres kemarin mendukung Prabowo Subianto mengatakan, pemilihan presiden sudah selesai. Baik secara politik dan hukum di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Presiden Jokowi akan kembali dilantik pada 20 oktober 2019 untuk memimpin Indonesia periode 2019 - 2024.

"Karena presiden yang terpilih adalah Pak Jokowi, sebagai presiden buruh tentu saya harus bertemu dengan beliau untuk menyampaikan isu dan gagasan kaum buruh sebagai penyeimbang dari gagasan yang telah disampaikan pengusaha," kata Iqbal.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Said Iqbal menyampaikan, KSPI dan buruh Indonesia akan fokus terhadap isu perjuangan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Misalnya menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan segera direvisi. Hal ini sebagaimana janji Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Iqbal, pihaknya meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak dinaikkan.

Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan.

*Meski Sudah Ditemui Jokowi, KSPI Tetap Gelar Aksi Besar-Besaran Serentak di 10 Provinsi*

KSPI menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) dalam memperjuangkan tuntutannya. Ketika konsep sudah dibuat, selanjutnya lobi dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kaum buruh.

Dalam kaitan dengan itu, pertemuan antara Said Iqbal dan Jokowi adalah bagian dari upaya untuk menyampaikan gagasan kepada presiden. Tidak cukup dengan lobi, serikat pekerja juga melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.

"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal.

"Untuk itu, besok (2 Oktober 2019) kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar-besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan. Tolak revisi UU Ketenagakerjaan, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi PP No 78 Tahun 2015. (Arianto)









Share:

Ketum Presidium PB PARFI Siap Somasi DPO Aspar Paturusi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengurus Besar Presidium Persatuan Artis Film Indonesia (PB PARFI) menyatakan siap mensomasi Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) yang dipimpin Aspar Paturusi menyusul pembatalan sepihak Surat Keputusan Kongres Luar Biasa No. 6/KLB/PARFI/III/12 Maret 2017 oleh sejumlah anggota DPO lewat rapat yang tidak quorum.

Pernyataan itu disampaikan Ketum Presidium PB PARFI Febryan Adhitya usai memimpin rapat presidium PB PARFI di Sentul City, Senin (30/9). Rapat pimpinan presidium PB PARFI hasil islah ini dihadiri Soultan Saladin, Dr. Kun Nurachadijat, Ronald Reinaldo, dan produser film Ustad Dr. H Rizal,  serta salah satu tokoh PARFI yakni Firman Nurjaya. Rapat ini turut dihadiri Rizky, SH, kuasa Hukum Febryan Adhitya.

Febryan menjelaskan, apa yang dialaminya pernah juga menimpa Andrea dan Wieke Widowati oleh kesewenang-wenangan DPO dalam mengangkat dan memberhentikan Ketum PB PARFI. “Saya harus akhiri itu semua, karena DPO ternyata tidak paham etika berorganisasi dan lebih fatal lagi mereka telah membawa urusan pribadi ke masalah organisasi,” ujar Febryan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Karyawan Film dan Televisi (KFT) dan Ketua Dewan Penasehat DPP Serikat Pers Republik Indonesia. 

Lebih lanjut, Pemilik Majalah  Doeta Wisata ini mengatakan, DPO harus meminta maaf dan segera membatalkan keputusannya menunjuk Piet Pagau sebagai Ketum PB PARFI. Febryan bahkan mengancam akan melayangkan somasi bahkan hingga ke meja hijau jika penegasannya itu tidak diindahkan. “Saya tidak akan main-main dengan peringatan ini karena kezhaliman DPO harus diakhiri, jika tidak ini akan menjadi preseden buruk dalam berorganisasi," imbuhnya.

Unsur Presidium PARFI dan Pejabat sementara Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PARFI, Soultan Saladin juga turut angkat bicara terkait keputusan DPO membatalkan hasil Kongres PARFI 2017 lalu.  "DPO ini aneh, saat PARFI sedang berupaya guyub kembali, mereka malah mencoba mementahkan lagi. Dan itu contoh yang buruk di sejarah PARFI," ungkap Saladin.

Menurut Saladin, PARFI adalah organisasi berlevel nasional, sehingga segala keputusan organisasi harus sejalan dengan AD/ART.

Senada dengan Saladin dan Febryan, salah satu pimpinan PB PARFI Firman Nurjaya ikut mempertanyakan sikap DPO yang berani mengambil keputusan dengan melanggar aturan organisasi.  “DPO jelas tidak menghargai upaya Sultan Saladin dan Febryan agar pengurus PARFI yang tadinya pecah bisa islah kembali," sesal Firman Nurjaya, tokoh PARFI yang sudah terlibat di PARFI selama kurang lebih 2 dekade ini.

"Organisasi dimanapun pecah, sudah biasa tapi untuk islah, sangat langka apalagi pasca bersatu langsung bersenyawa, dan itu mungkin baru ada di PARFI,” ujar Rizal, pengurus PARFI lainnya yang ikut hadir rapat.

"Kami saat ini hanya membantu di tataran organisasi dan tidak ikut campur ke dalam urusan internal PB PARFI karena saya adalah presidium dari unsur DPO DPP PARFI yang bertugas hanya mengantarkan PARFI memperoleh SK dari Kemenkumham," ungkap Ronald salah satu pentolan PARFI yang mengenalkan Aa Gatot untuk pertama bergabung ke PARFI.

Sementara itu, Dr. Kun Nurachadijat ikut pula mengomentari permasalahan yang sedang menimpa PB PARFI. Menurutnya, permasalahan ini sebetulnya hanya masalah intern PB PARFI. “Tapi karena saya juga adalah anggota presidium PARFI, maka kami harus terus ikut memonitor agar apa yang saudara Febryan inginkan untuk membangun kembali marwah PARFI bisa terwujud," tutup Kun.

Diberitakan sebelumnya, DPO PARFI yang diketuai Aspar Paturusi dan anggotanya Asmiar Yahya, Tien Kardiono, dan Sandec Sahetapy bersama Dewan Kehormatan PARFI Mawardi Harlan menggelar rapat dan membuat keputusan mebatalkan SK Kongres Luar Biasa No. 6/KLB/PARFI/III/12 Maret 2017 yang memilih Febrya Adhitya sebagai Ketum PB PARFI dan menggantikannya dengan Piet Pagau hingga  masa jabatan berakhir tahun 2021.

Keputusan DPO itu diambil karena tidak setuju atas kebijakan Febryan Adhitya melakukan islah dengan pengurus PARFI di bawah kepemimpinan Soultan Saladin yang nota bene memiliki legalitas kepengurusan PARFI yang disahkan KemenkumHAM RI. (Arianto)







Share:

GINDACO Indonesia Rayakan Ulang Tahun Pertama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 2018 lalu, GINDACO Indonesia yaitu merek takoyaki terpopuler dari Jepang yang merupakan bagian dari Kawan Lama Retail, merayakan ulang tahun pertama dengan menghadirkan promo menarik, serta layanan terbaru.

Feronia Wibowo, Direktur PT Foods Beverages Indonesia menjelaskan “Setahun pertama perjalanan GINDACO di Indonesia, kami berusaha untuk terus menghadirkan kepuasan bagi pelanggan setia. Diantaranya dengan menyediakan varian menu baru, serta program membership yang berkolaborasi dengan CHATIME. GINDACO juga terus berupaya lebih dekat dengan pelanggan melalui kehadiran 9 gerai yang berada di mal-mal premium di Jakarta dan Tangerang, dan akan membuka toko ke-10 di Grand Indonesia pada 2 Oktober 2019 nanti.

Untuk merayakan momen ini, kata Feronia, GINDACO menghadirkan promo yang berlaku di seluruh gerai yaitu free upsize untuk menu pilihan pada periode 2-4 Oktober 2019, serta gratis hadiah eksklusif dengan pembelian Takoyaki Party Boxperiode 5-6 Oktober 2019”.

Di awal kehadirannya, GINDACO menyediakan 3 varian rasa, yaitu Original Takoyaki yang menyajikan rasa khas jepang melalui saus khas GINDACO dengan rasa asin dan manis, Cheese Mentaiko Takoyaki yang cocok bagi penyuka makanan creamy karena disajikan dengan Japanese Mayo dan salad terlur segar, serta Teritama Takoyaki untuk pelanggan yang menyukai makanan berbumbu karena disajikan dengan saus teriyaki premium.

Untuk memberikan alternatif varian rasa lain bagi pelanggan, lanjut Feronia, GINDACO menghadirkan topping baru Cheese Jalapeno yaitu saus keju gurih dengan sedikit sensasi rasa pedas khas Jalapeno ditambah potongan selada dan tomat segar, serta taburan saus basil dan rumput laut kering. Selain lezatnya potongan gurita, kini pelanggan juga dapat memilih isi takoyaki dengan sosis premium yang terbuat dari daging berkualitas. Untuk ukuran, tersedia pilihan 4, 6, 8 dan 16 pieces dalam satu porsi.

GINDACO di Indonesia memiliki standar kelezatan maksimum dengan memberikan kerenyahan di bagian luar namun lembut di bagian dalam. Pengolahannya menggunakan mesin pembuat takoyaki modern dengan sistem getar sehingga matang lebih cepat dan merata, serta penyajian yang mengutamakan higienitas tinggi. Bahan-bahan yang digunakan berkualitas premium dan kaya rempah sehingga menghasilkan rasa otentik seperti daun bawang, jahe merah, taburan tempura, potongan daging gurita segar dan berukuran lebih besar dibanding takoyaki lainnya, serta campuran adonan khusus GINDACO," ujar Feronia dalam keterangan tertulisnya. Senin (30/9)

Selain itu, kata Feronia, GINDACO juga menghadirkan manfaat lebih dari keanggotaan Specialtea (member Chatime), dimana member Specialtea Card kini juga bisa mengumpulkan dan menukarkan pointea di GINDACO. Setiap pembelian Rp. 10 ribu bisa mengumpulkan 1 pointea yang dapat ditukar dengan Original Takoyaki untuk ukuran 4 pcs (66 pointea) dan 6 pcs (90 pointea). (Arianto)


Share:

Paradigma Gelar Bedah Buku "Dari Sabang sampai Merauke Lasksamana Soleman B. Ponto untuk Negeri"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bangsa Indonesia dewasa ini sedang dihadapkan dengan berbagai ancaman konflik kekerasan, kriminalitas, ujaran kebencian, hoax, diskriminasi sosial politik dan lain lain. Kesemuanya itu merupakan permasalahan bangsa yang bukan saja tanggungjawab pemerintah, TNI dan Polri tetapi juga memerlukan partisipasi aktif berbagai elemen bangsa, khususnya Universitas sebagai ujung tombak perubahan dan pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik. Merupakan tugas moral mahasiswa, mahasiswi dan insan akademis untuk memecahkan permasalahan dan tantangan bangsa ditengah konstelasi global dan geopolitik kawasan Asia Pasifik yang sangat dinamis dalam satu dasawarsa terakhir.

Paradigma Bicara untuk ke-3 kalinya bekerjasama dengan Puska Otoda UKI menggelar Bedah Buku  berjudul "Dari Sabang sampai Merauke Lasksamana Soleman B. Ponto untuk Negeri" bersama Laksamana (Purn.) Soleman B. Ponto,S.T., MH. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI pada Senin sore, 30 September 2019 bertempat di Paradigma Kafe & Resto Jl. Pegangsaan Barat No.4 Cikini Menteng. Jakarta Pusat.

Laksamana (Purn.) Soleman B. Ponto,S.T., MH. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dalam sambutan pembukaan mengatakan, Buku pertama berjudul TNI dan Perdamaian ACEH, Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MoU Helsinki dan buku kedua berjudul Jangan Lepas PAPUA, Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua, Sebuah kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM. Dua buku ini merupakan hasil dari penugasan, pengakuan dari korban menyebutkan konflik itu kejam, jangan sampai terulang lagi, dunia memotret Papua dengan hukum internasional dan hukum HAM, pelanggaran HAM ada sanksi dari PBB, yaitu diisolasi, diembargo dan lain lain.


Bedah buku karya Laksamana Muda Soleman B. Ponto tentang Aceh dan Papua itu memiliki beberapa poin penting yang relevan dengan konstatasi tersebut di atas. Pertama, dua buku karya Soleman Ponto merupakan satu kesatuan gagasan penting dari mantan perwira tinggi TNI yang terlibat langsung dalam mendamaikan Aceh setelah melewati proses peacemaking dan peace building yang menguras energi sosial, ekonomi politik dan pertahanan serta keamanan. Kedua, buku yang visioner membahas upaya strategik memecahkan masalah Papua. Gagasan Laksamana Ponto itu dirumuskan dalam perenungan yang diperkaya dengan pengalaman empirik sebagai praktisi pertahanan, bahkan praktisi hukum humaniter dan peacemaker di Indonesia dan
internasional.

Menurut Soleman Ponto, pencegahan dan penyelesaian konflik, peacemaking dan peace building serta pembangunan sosial, ekonomi dan politik melalui nilai-nilai kemanusiaan. Perdamaian adalah konstruksi sosial yang perlu dipelihara melalui kemajuan intelektual dan social. Masyarakat sipil dan dunia akademik harus berada di garis depan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk semua.

Acara ini dihadiri oleh Laksamana (Purn.) Soleman B. Ponto,S.T., MH. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Fransiskus X, Gian Tue Mali, M.Si. Kaprodi Ilmu Politik UKI, dan Dr. Audrey Tangkudung M.Si Ketua Umum ILUNI Pascasarjana(SPs) Universitas Indonesia dimoderatori oleh Dr. Sidratahta Mukhtar, Direktur Puska Otoda Prodi lImu Politik Fisipol UKI, dan Indah Novitasari, M.Si (Han), Wakil Ilmu Politik UKI. (Arianto)











Share:

Presiden Jokowi Bertemu dengan Dua Serikat Pekerja di Istana Bogor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo pada Senin, 30 September 2019, menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dengan pimpinan dua serikat pekerja. Keduanya ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Dalam pernyataan bersama selepas pertemuan, Presiden mengatakan bahwa pertemuan tersebut utamanya membicarakan soal upaya bersama untuk membangun iklim investasi yang lebih baik dan soal ketenagakerjaan.

"Saya baru saja bertemu, berdiskusi, dengan Bung Andi Gani dan Bung Said Iqbal dari Presiden KSPI dan Presiden KSPSI. Berdiskusi lama, berbincang-bincang lama, yang intinya kami membicarakan mengenai bagaimana kita membangun iklim investasi yang baik dan juga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan," ujarnya.

Dua presiden serikat pekerja terbesar di Indonesia tersebut memberikan sejumlah usulan dan pandangan dalam dua topik yang dibicarakan. Kepala Negara mengatakan akan menampung usulan tersebut sambil menerangkan bahwa usulan-usulan yang telah disampaikan keduanya merupakan usulan yang baik dan membangun.

"Saya kira semuanya kita tampung sebagai sebuah usulan yang baik," ucapnya.

Andi Gani, dalam pernyataannya, mengatakan bahwa baik KSPSI maupun KSPI telah berdiskusi dengan Presiden dan menyampaikan aspirasinya soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kami berdiskusi cukup panjang dengan Bapak Presiden yang intinya kami meminta pemerintah untuk bersama-sama kami mengenai soal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan," ucapnya.

Selain soal UU Ketenagakerjaan, ketiganya juga berbicara mengenai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 di mana berdasarkan keterangan yang disampaikan Said Iqbal, Presiden KSPI, pemerintah akan duduk bersama dengan para buruh untuk membicarakan hal itu.

"Nanti akan duduk tripartit membahas secara bersama-sama satu tim yang dibentuk mungkin oleh Bapak Presiden nanti atas instruksi beliau," kata Iqbal.

Lebih jauh, kedua presiden serikat pekerja tersebut juga bersama-sama menegaskan bahwa mereka mendukung penuh jalannya pemerintahan periode mendatang sesuai dengan konstitusi. Maka itu, mereka mengimbau para buruh di seluruh Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.

"Konfederasi buruh terbesar di Indonesia menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional, apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelantikan presiden. Buruh akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia dan kami akan tetap menjaga NKRI," ujar Andi Gani.

"Kami berharap setiap elemen yang ingin melakukan usulan ataupun gagasan yang berbeda yang diinginkan oleh kawan-kawan, lakukanlah secara konstitusi, hindari kekerasan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bagi semua rakyat," Said Iqbal melengkapi. (Arianto)




Share:

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Wamena, Imbau Warga Tak Terpancing Provokasi


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan duka atas jatuhnya korban jiwa dalam kejadian di Wamena baru-baru ini. Presiden meminta masyarakat, khususnya yang berada di Wamena, untuk dapat saling menahan diri pascakejadian yang menyebabkan 33 orang meninggal dunia.

"Saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, belasungkawa yang mendalam, atas meninggalnya korban yang ada di Wamena," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 30 September 2019.

Atas kejadian tersebut, Kepala Negara mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi terhadap isu-isu tertentu yang sengaja disebarluaskan di media sosial.

"Seluruh masyarakat tetap tenang, menahan diri, dan menghindarkan dari semua provokasi-provokasi dan fitnah-fitnah yang kita lihat di media sosial begitu sangat banyaknya isu-isu yang dikembangkan," tuturnya.

Presiden menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah disebabkan oleh karena adanya gesekan antaretnis. Menurut laporan yang ia terima, kejadian tersebut memang sengaja dibuat oleh kelompok kriminal bersenjata yang melakukan tindakan yang meresahkan di tengah masyarakat.

"Ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang dari atas, dari gunung, turun ke bawah dan melakukan pembakaran-pembakaran rumah warga," ucapnya.

"Tapi yang ingin perlu saya sampaikan bahwa aparat keamanan telah bekerja keras untuk melindungi semua warga. Jadi jangan ada yang menggeser-geser ini menjadi kayak sebuah konflik etnis. Bukan!" kata Presiden.

Presiden sendiri telah memerintahkan Menkopolhukam beserta TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku dari kelompok kriminal bersenjata tersebut. Saat ini, kepolisian telah berhasil mengamankan beberapa tersangka.

"Kepala Suku Lembah Baliem di Wamena juga telah mengajak, mengimbau, untuk seluruh warga untuk tidak mengungsi keluar Wamena. Ini saya kira sebuah imbauan baik dan juga polisi telah menangkap beberapa tersangka yang melakukan pembunuhan dan pembakaran yang ada di Wamena," ujar Presiden. (Arianto)





Share:

Alarm Pengelolaan Hutan di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kata Deforestasi sudah tidak lagi menjadi "tabu" dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Pengkerdilan terhadap makna deforestasi kerap dilakukan demi kepentingan yang mengatasnamakan "pembangunan". Hilangnya hutan di suatu wilayah terbukti berdampak besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di dalam ataupun di sekitar hutan. Namun Negara kerap abai dan menutup-nutupi buruknya tata kelola hutan yang terjadi saat ini. Beberapa contoh kasus seperti kebakaran hutan dan lahan yang terkesan "mengkambing hitamkan" kondisi cuaca dan masyarakat kecil. Di sisi lain Pemerintah juga gencar mengkampanyekan dan mempromosikan produk kelapa sawit, yang sebagian besarnya merupakan hasil dari pembukaan lahan dengan membakar hutan. Dua hal yang bertolak belakang yang dilakukan oleh Negara.

Mufti Barri, Manager Kampanye dan Advokasi FWI mengatakan, Luas hutan alam di Indonesia terus berkurang setiap tahunnya. Selama periode tahun 2013 sampai 2017, hutan alam di Indonesia telah berkurang seluas 5,7 juta hektare, dari sebelumnya seluas 88,5 juta hektare (pada hutan 2013) menjadi 82,8 juta hektare (pada tahun 2017). Jika dirata-ratakan, setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan alam seluas 1,4 juta hektare, atau setara dengan lebih dari 4 kali luas lapangan sepak bola setiap menitnya.

Dari total luas hutan alam yang hilang (deforestasi) selama antara tahun 2013 dan 2017 di Indonesia, Kalimantan merupakan region yang terdeforestasi paling luas dengan nilai mencapai lebih dari 2 juta hektare. "Dengan laju deforestasi tertinggi, region Kalimantan bukanlah paru-paru dunia lagi". Tegas Mufti Barri dalam konferensi pers di Hotel Novotel, Cikini, Jakarta. Senin (30/9)

"Ketidakadilan dibalik deforestasi semakin nampak". Hutan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, bukan sebagai sumber kehidupan. Paradigma ini yang terus berkembang sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Argumentasi-argumentasi yang mengatasnamakan pembangunan selalu bermunculan dan mengalahkan hakikat dari fungsi hutan itu sendiri. Dampaknya seperti konflik, bencana alam, dan penurunan kualitas lingkungan yang semakin menjadi-jadi diiringi dengan hutan alam yang terus tergerus". Tambah Mufti Barri.

Menurut Mufti Bahri, Deforestasi tak berhenti di tengah sikap ketertutupan informasi pengelolaan sumber daya hutan. Belum transparannya pengelolaan hutan dan lahan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Contoh kasus ialah sengketa informasi antara masyarakat sipil dengan kementerian ATR/BPN tentang dokumen HGU. Sampai dengan tahun 2019 FWI mencatat ada 11 kasus sengketa yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, baik di nasional maupun di daerah Walaupun Mahkamah Agung telah memutuskan HGU merupakan informasi terbuka, akan tetapi Kementerian ATR/BPN tidak juga membuka informasi tersebut ke publik.

Pengkampanye FWI, Agung Ady menambahkan "Pemerintah dengan berbagai macam instansinya telah mengeluarkan statement bahwa HGU merupakan dokumen yang dikecualikan/tertutup. Klaim sebagai negara hukum telah dinodai oleh Pemerintah itu sendiri.

Masyarakat diminta untuk mematuhi hukum yang ada, kata Agung, namun belajar dari kasus sengketa informasi HGU ini, semua proses hukum telah dilalui, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Namun putusan MA tersebut diacuhkan dan justru membuat argumentasi bahwa HGU merupakan informasi yang dikecualikan, padahal hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN telah dibatalkan oleh KIP di persidangan.

Kami juga mengadukan Kementerian ATR/BPN ke Ombudsman Rl atas ketidakpatuhan Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sejak 22 Agustus 2018. "Hasil temuan Ombudsman RI mengungkapkan bahwa memang ada
maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dan memintaa agar Menteri ATR/BPN segera melaksanakan tindakan korektif berupa penyusunan mekanisme pemberian informasi HGU ke FWI maupun ke publik secara luas, namun hingga hari ini rekomendasi tersebut tidak juga dijalankan oleh Menteri Sofyan Djalil," tutup Agung. (Arianto)





Share:

150 Delegasi ASEAN Bakal Hadir pada AJAFA-21 RLF Ke-25 di Bali


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tidak kurang dari 150 orang akan menghadiri kegiatan ASEAN Japan Friendship Association for the 21st Century Regional Leaders Forum (AJAFA-21 RLF) ke-25 yang akan diselenggarakan di Bali pada 4-7 Oktober 2019 mendatang. Para peserta itu berasal dari 8 negara ASEAN dan Jepang. Dua negara ASEAN lainnya, Singapore dan Brunai Darusalam, berhalangan mengirimkan wakilnya pada pertemuan kali ini.

Presiden Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21), Mulyono Lodji, ketika dikonfirmasi media ini terkait kesiapan pelaksanaan event internasional tersebut menyampaikan bahwa pihaknya telah siap menggelar acara RLF dimaksud. “Panitia sudah mempersiapkan acaranya dengan baik, hampir 100 persen telah siap. Peserta yang sudah konfirmasi akan hadir di acara ini lebih dari 150 orang,” ungkap Mulyono yang merupakan alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang angkatan tahun 2001 itu, Minggu (29/9/2019).

Terpisah, Ketua Panitia AJAFA-21 RLF 2019, Yusron Fuadi, menjelaskan bahwa dari jumlah peserta yang akan hadir, delegasi dari Kamboja menempati urutan pertama terbanyak dengan total peserta 44 orang, terdiri dari 17 pria dan 27 wanita. Jepang menjadi negara pengirim delegasi terkecil dengan jumlah peserta 3 orang. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 33 peserta. “Dari segi jumlah delegasi yang akan hadir, RLF kali ini cukup besar pesertanya. Antusiasme kawan-kawan alumni dari negara-negara ASEAN cukup besar untuk datang ke Bali, mengikuti acara yang dirancang untuk membangun persahabatan dan kerjasama antar masyarakat negara-negara Asean maupun Jepang,” jelas Yusron, alumni progam ini yang berangkat ke Jepang pada tahun 1996.

Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia yang menjadi sponsor utama kegiatan Kappija-21 selama ini, akan hadir dalam helatan tahunan AJAFA-21 itu. Tidak tanggung-tanggung, Chief Representative JICA, Mr. Shinichi YAMANAKA, bersama tiga pejabat program officers-nya akan hadir pada acara pembukaan RLF ke-25 yang dipusatkan di Kutabex Beach Front Hotel, Jalan Pantai Kuta, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, ini. Selain itu, pejabat dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia juga akan hadir dan memberikan materi kunci (keynote speech) di pembukaan acara tersebut.

“Alhamdulillah, dari JICA akan hadir Chief Representative JICA Indonesia Office, Mr. Shinichi YAMANAKA, bersama beberapa pejabat JICA lainnya. Juga dari Kedubes Jepang, Mr. Jinno KOSUKE, pejabat bagian kerjasama ekonomi, akan hadir dan memberikan keynote speech di opening ceremony RLF Bali nanti,” imbuh Yusron.

Sebagai informasi, Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 adalah sebuah kegiatan pengiriman pemuda-pemudi Indonesia calon pemimpin bangsa di abad ke-21. Program ini merupakan gagasan dari mantan Perdana Menteri Jepang, Yasuhiro Nakasone, yang dimulai sejak tahun 1984. Angkatan-angkatan awal dari program tersebut kini sudah banyak yang menduduki jabatan penting di negeri ini, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yuherman Yusuf, anggota DPRD Riau tiga periode, merupakan salah satu alumni yang berangkat ke Jepang tahun 1984 bersama Patrialis Akbar, mantan hakim MK. Di tingkat nasional, ada Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian, Ketua Umum Golkar), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri, Politikus PDI-P), Ferdiasyah (Anggota DPR RI, politisi Golkar), Rafdinal (Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kemendes RI), dan Ilham Bintang (pemilik media mainstream Check & Recheck). Hingga saat ini, jumlah alumni program tersebut mencapai 4.200 orang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di berbagai bidang, baik pemerintah maupun swasta.

Selain Indonesia, Jepang juga menyelenggarakan program yang sama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, semua negara ASEAN mempunyai organisasi asosiasi alumni program persahabatan negaranya dengan Jepang. Keseluruhan asosiasi alumni (10 organisasi) negara-negara ASEAN itu, ditambah satu asosiasi Jepang, bergabung dalam satu wadah organisasi di lingkup ASEAN Jepang yang diberi nama AJAFA-21 (ASEAN Japan Friendship Association for the 21st Century).

Organisasi AJAFA-21 mempunyai dua agenda pertemuan tahunan, yakni Executive Council Meeting (ECM) dan Regional Leaders Forum (RLF). ECM biasanya dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari hingga awal Maret tahun berjalan, sedangkan RFL di pertengahan hingga akhir tahun berjalan, menyesuaikan kesiapan negara tuan rumah. ECM maupun RLF dilaksanakan di negara-negara ASEAN secara bergilir. Kappija-21 mendapatkan giliran menjadi tuan rumah RLF tahun 2019 ini.

Menurut Sekretaris Jenderal Kappija-21, Wilson Lalengke, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan berbagai pihak dalam persiapan dan penyelenggaraan event RLF di Bali. Hingga saat ini, empat perusahaan sponsor telah menyatakan siap mendukung dan membantu terselenggaranya acara dengan baik dan lancar. “Atas nama Pengurus Pusat Kappija-21 dan panitia, saya menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak, terutama para sponsor yang akan membantu kelancaran terselenggaranya acara AJAFA-21 RLF di Bali. Hingga saat ini, beberapa perusahaan sudah menyatakan siap bantu panitia, antara lain PT. Astra International, PT. WiKA (Persero), PT. Nindya Karya, dan PT. JNE,” ungkap Wilson Lalengke, alumni program persahabatan angkatan tahun 2000 ini.

Selain dukungan dan bantuan dari para sponsor, Wilson juga menyampaikan bahwa support dari pemerintah, termasuk Pemda Bali, juga sangat besar bagi terselenggaranya kegiatan RLF. “Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah baik pusat maupun Pemda Bali yang sudah mendukung kegiatan ini. Terutama pihak Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Bali. Tanpa kerjasama yang terjalin baik ini, niscaya kegiatan yang akan berlangsung tanggal 4 hingga 7 Oktober nanti tidak mampu kami persiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Wilson yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional itu. (Arianto).






Share:

Wakaf di Car Free Day


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dompet Dhuafa mengadakan sosialisasi gerakan wakaf dengan mengajak masyarakat di Car Free Day (CFD) Minggu (29/09). Membangun ekosistem wakaf dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya wakaf produktif. Wake Up! Wakaf sebuah gerakan membangun wakaf dalam memasuki era millennial, wakaf tidak hanya didominasi kalangan usia tertentu, bahwa kalangan muda kini bisa berkontribusi dengan wakaf  dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini pandangan masyarakat terhadap wakaf pun dalam menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak (wakaf sosial). Padahal, wakaf produktif atau wakaf uang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatan pada masyarakat, melainkan juga mengembangkan surplus investasi wakaf. Bahkan masyarakat bisa berwakaf ‘seharga secangkir kopi’.

“Perkembangan wakaf kian bervariatif dan memudahkan kalangan masyarakat dari semua segmen bisa berperan penting  dalam membangun wakaf produktif, salah satu layanan kemudahan yaitu melalui tabungwakaf.com. Kehadiran melalui layanan digital, Dompet Dhuafa memudahkan kalangan milenial yang saat ini mendominasi pertumbuhan penduduk dan menjadi penopang ekonomi Indonesia, dengan menargetkan sejuta wakaf untuk mendorong pertumbuhan asset wakaf produktif’’, ujar Yuniarko sebagai Direktur Wakaf Dompet Dhuafa. 

Sudah 26 tahun sebagai lembaga filantropi islam dan penggerak ekosistem ekonomi syariah, Dompet Dhuafa telah mengembangkan program berbasis wakaf produktif. Di antaranya, RS Rumah Sehat Terpadu Parung, Bogor, yang telah melayani lebih dari 15 ribu dhuafa per bulan, disektor pertanian juga mengembangkan Kampung Agroindustri di Kebun Indonesia Berdaya, Subang, Jawa Barat. Di bidang pendidikan, Dompet Dhuafa mengembangkan wakaf produktif pada Sekolah SMART Ekselensia Parung dan Cibinong, serta Pesantren Hafidz Village yang akan dibangun di Lido, Jawa Barat. Selain itu, di bidang ekonomi, Dompet Dhuafa juga melakukan pengembangan Sentra Ternak, Perikanan, Kampung Wisata, dan Pemberdayaan Ekonomi lainnya yang memberikan dampak sosial yang luas, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

“Diharapkan dengan sosialisasi kemudahan serta gerakan Wake Up! Wakaf di Car Free Day (CFD) dapat menambah minat masyarakat dalam berwakaf sehingga pertumbuhan pembangunan dan ekonomi nasional cepat terealisasikan. Seperti saat ini Indonesia masih tertinggal baik system pembangunan dan ekonomi dari Negara Asean lainnya, tapi dengan meningkatnya masyarakat untuk berwakaf tidak mungkin pembangunan Indonesia bisa sejajar dengan bangsa lain bahkan melebihinya”, tutup Yuniarko. (Arianto)








Share:

Liga Mahasiswa NasDem Kota Medan Minta Gubsu Copot Kadisdik


Duta Nusantara Merdeka | Medan
Liga mahasiswa Nasdem kota Medan meminta Kadisdik sumut harus bertanggung jawab atas terulangnya keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa yang berujung anarkis terjadi di dprd su kemarin.

Aksi unjuk rasa yang awalnya menolak RUU berkembang dengan isu lainnya dan bahkan parahnya mereka meminta agar ganja dilegalkan ujar Khairul Hadi selaku Ketua Liga Mahasiswa NasDem Kota Medan. 

Menurut khairul hadi yang juga pernah menjadi ketua umum ikatan pelajar muhammadiyah sumut ini emvungkapKejadian tersebut merupakan pukulan dan bukti nyata pemangku kebijakan khususnya Disdik provsu  telah gagal mengemban tugas.

Seyogyanya mengingat kejadian kemarin merupakan lanjutan dari aksi keterlibatan pelajar pada aksi sebelumnya yang seharusnya kadisdik melakukan langkah pencegahan, bukannya malah diam seolah-olah anak-anak sma sederajat ini bukan tanggung jawab mereka. 

Akibatnya ratusan siswa harus berurusan dengan pihak kepolisian dan banyak siswa juga yang harus dirawat dirumah sakit. 

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa pelajar itu seharusnya berada di tempat dan waktu yang tepat untuk Meningkatkan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial serta memiliki keterampilan untuk dapat hidup mandiri.

Oleh karenanya kami Meminta kepada gubsu untuk mengevaluasi kadisdik, kalau memang yang bersangkutan tidak mampu kenapa harus tetap dipertahankan. 

Kami juga Mengingatkan kepada masyarakat khususnya pengguna media sosial untuk bijak dalam penggunaannya, hentikan menyebarkan status ataupun konten  yang sifatnya "mensuper herokan" para pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa anarkis. Biarlah mereka fokus pada kewajiban mereka dalam meningkatkan mutu dan kualitas individunya. **
Share:

GMKI Gelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengurus Pusat GMKI MB 2018 - 2020 menggelar Dialog Politik Hukum Terkini dengan Tajuk "RUU Kontroversi dan Residu Politik Papua" pada Sabtu, 28 September 2019 bertempat di Student Center PP GMKI Jl. Salemba Raya No 10 Jakarta Pusat dengan para narasumber antara lain: Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020, Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019, Prof. Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh, dan Prof Marthen Napang, Guru Besar UNHAS Makasar.

Corneles Galanjinjinay, Ketua Umum PP GMKI MB 2018-2020 dalam sambutan pembukaan mengatakan bahwa GMKI menggelar Dialog Politik dalam rangka untuk menjelaskan kepada publik, pemerintah dan DPR bahwa memang perlu kehati-hatian dalam pembahasan dan penetapan undang-undang atau rancangan undang-undang.


"Kita jadi bertanya-tanya kenapa  di akhir-akhir ini tiba-tiba ada beberapa rancangan undang-undang itu yang mau disahkan, itu memang yang menjadi fokus adalah revisi undang-undang KPK, tetapi kami sudah sampaikan bahwa perubahan atau revisi undang-undang KPK itu. Point yang kita tegaskan harus menguatkan itu sebelum ditetapkan oleh DPR," ujar Corneles Galanjinjinay kepada awak media.

Pada kesempatan yang sama, Prof Muchtar Pakpahan, Tokoh Buruh mengatakan, Saya ini lahir di lingkungan orang Jawa, dimana orang Jawa semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, paham wayang, tetapi semakin diam-diam saja. Sedangkan orang Tapanuli semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi posisinya, semakin bisa dipercaya omongannya. Tahun 1991 banyak senior GMKI yang tidak suka lihat saya.

Terkait dialog di beberapa WA group yang mengatakan ada Taliban di tubuh, kata Muchtar Pakpahan, tidaklah mungkin ada Taliban ditubuh KPK. Karena tiga orang pimpinan KPK adalah orang Kristen.


“Saya bilang dulu tahun 1991 ada sekitar 70% penduduk Papua usia 15 tahun keatas buta huruf, karena itu harus ada spesial treatment dengan mengedukasi masyarakat Papua, agar pendidikan masuk ke pedalaman Papua dan didik mereka supaya jadi guru atau dosen, sehingga penduduk Papua jadi sejahtera, dan anarkis/kerusuhan bisa dikurangi," ujar Pakpahan.

Martin Hutabarat, anggota DPR DPR-RI 2014-2019 mengatakan terkait RUU Kontroversi, kita tinggal menunggu Perpu yang akan dikeluarkan Presiden. Saya yakin Perpu yang akan diterbitkan nantinya dapat mengakomodir kepentingan rakyat sesuai tuntutan mahasiswa. Selain itu, pemerintah perlu berdialog dengan mahasiswa asal Papua untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi selama ini, supaya tidak terulang lagi.

"Saya tetap yakin dan percaya kepada Presiden Jokowi yang dinilainya akan membuat keputusan yang terbaik terkait Perpu yang rencananya akan segera dikeluarkannya," tegas  Marthen Napang. (Arianto)

Share:

PB PARFI: Keputusan Dewan Pertimbangan Organisasi Melanggar Aturan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyusul maraknya pemberitaan terkait informasi mengenai keputusan DPO PARFI yang mengganti secara sepihak pucuk pimpinan organisasi para artis film ini, Ketua Umum Pengurus Besar PARFI Febryan Adhitya bereaksi keras atas keputusan tersebut.

Menurut Febryan kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota yang dilaksanakan oleh Kongres yang dipercepat atau Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur pada Pasal 3 Angaran Dasar PARFI.

Febryan juga menjelaskan DPO hanya memiliki wewenang sebagai suatu Badan untuk membantu kelancaran mekanisme organisasi  di PARFI sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 10. 

Jadi untuk alasan pemberian sanksi, menurut Febryan sangat jelas diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 15 bahwa Setiap Anggota yang tidak mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik PARFI serta keputusan dan Ketentuan Organisasi dikenakan sanksi organisasi.

 “PARFI memiliki mekanisme organisasi dalam menentukan dan memberikan sanksi kepada anggota dan pengurus berdasarkan tahapan penilaian, jadi tidak bisa seenaknya menuduh seseorang tanpa melalui prosedur organisasi,” pungkasnya.

Ditambahkan pula,  sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 7  ayat (2) tentang pemberian sanksi , penentuan sanksi dilakukan oleh Pengurus Besar bersama Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO).

 “Jadi DPO tidak bisa sendirian memutuskan pemberian sanksi karena aturan organisasi sangat jelas bahwa penentuan pemberian sanksi ditetapkan oleh Pengurus Besar dan DPO, sehingga DPO tidak bisa berdiri sendiri dalam mengambil keputusan peberian sanksi,” urainya.

Febryan juga mengingatkan para anggota DPO bahwa  aturan ART tentang pemberian sanksi bagi anggota dan pengurus harus melewati tahapan  berupa peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan terakhir, skorsing, diberhentikan dari jabatan sebagai anggota yang jadi pengurus, dan dikeluarkan dari keanggotaannya. Dan syarat pemberian sanksi bagi anggota dan penguruspun harus berdasarkan bukti pelanggaran terhadap AD, ART, Kode Etik, dan ketentuan organisasi, atau anggota terbukti telah menjatuhkan nama baik dan wibawa organisasi.

“Selama saya memimpin PARFI belum pernah menerima saran atau masukan berdasarkan hasil rapat Dewan Pertimbangan Organisasi untuk kelancaran mekanisme organisasi sesuai wewenang dan kewajiban DPO, jadi pelanggaran Anggaran Dasar atau aturan apa yang saya lakukan sehingga DPO mengambil keputusan justeru bertentangan dan menyalahi Anggaran Rumah Tangga PARFI,” pungkas Febryan yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Febryan juga menduga pimpinan DPO tidak membaca aturan organisasi dimana pada Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar parfi sangat jelas disebutkan, anggota mempunyai hak perlindungan organisasi dan hak membela diri.
Sebelumnya DPO menuding selaku Ketua PARFI, Febryan membuat Nota Kesepahaman pembentukan presidium PARFI dengan pihak lain yang tidak diatur dalam AD dan ART. Selain itu Febryan juga dituduh tidak melakukan kordinasi dengan DPO selama memimpin organisasi, sehingga diputuskan untuk diberhentikan dan diganti dengan Piet Pagau sebagai Plt Ketua Umum PARFI tanpa melalui mekanisme Kongres Luar Biasa. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua DPO Aspar Paturusi dan sejumlah anggota DPO  serta Dewan Kehormatan PARFI Mawardi Harlan pada jumpa pers di Jakarta, Kamis (26/9/2019). 

Menangapi tudingan DPO tersebut, Febryan mengaku heran karena kedudukan fungsi DPO seharusnya menjadi badan yang melakukan control terhadap kinerja pengurus dengan cara memberikan masukan dan saran baik diminta atau tidak.

“Selama ini kami tidak pernah mendapatkan masukan dan saran, jadi kami tetap fokus untuk  membangun kembali citra PARFI yang sempat terpuruk pasca ketua lama terkena masalah hukum dan yang lebih penting khalayak ketahui, saya terpilih di KLB itu hanya sebagai Ketua Umum tidak memiliki kewenangan menyusun kepengurusan. DPO menginginkan saya hanya boneka mereka saja. Dan ini yang saya tolak setegas tegasnya,” ujar pemilik Majalah Doeta Wisata ini mempertanyakan tudingan DPO yang tidak beralasan. 

Selama memimpin PARFI pasca Kongres PARFI 12 Maret 2017 lalu, Febryan dan pengurus lainnya berjibaku membangun pencitraan baru bagi PARFI pasca ditinggal Gatot Brajamusti yang tersandung masalah hukum. PARFI yang kini bangkit lagi ditangan Febryan telah melaksanakan sejumlah program yang cukup berpengaruh mengembalikan kepercayaan para artis film di Indonesia untuk kembali bernaung di organisasi PARFI. Bahkan, program sertifkasi kompetensi artis film yang tengah diupayakan Pengurus   Besar PARFI sepatutnya mendapat apresiasi dari kalangan artis film karena akan berdampak sangat positif bagi peningkatan kualitas artis film Indonesia. Terakhir, pada 30 Agustus 2019 bersama Dewan Pimpinan (DPP) PARFI  di bawah Soultan Saladin, Febryan meleburkan (Islah) dengan Pengurus Besar DPP PARFI yang dipimpinnya menjadi sebuah presidium yang terdiri dari Febryan sendiri bersama dengan Soultan Saladin, Dr. Kun Nurachadijat, Yos Santo dan Ronald Reinaldo.

"Sangat mungkin sekali, pembentukan presidium inilah yang membuat DPO meradang kalap, padahal tujuan kami baik untuk menyatukan kembali PARFI, sehingga keputusan sepihak itu terkuak bahwa DPO memang tidak bisa berorganisasi secara profesional," tutup Febryan mengakhiri keterangan tertulisnya. (Arianto)





Share:

Sequis Luncurkan Kampanye Digital Web Series Kopi Paste


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bertepatan dengan momen Hari Asuransi Nasional. Sequis, perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan di Indonesia meluncurkan kampanye digital dalam bentuk video web series  sebanyak 4 episode berjudul Kopi Paste,  #KopiPasteTheSeries dengan genre cinta yang akan tayang di kanal Youtube Sequis Official setiap Jumat mulai 27 September sampai 18 Oktober 2019.

Web series Kopi Paste,  menggandeng  selebriti populer yang dikenal sebagai bintang FTV Indonesia dan aktif di media sosial, yaitu Sharena Delon, Ryan Delon, dan Panji Saputra. Web  series ini menyasar generasi milenial sebagai penonton terbesar di media Youtube terutama milenial yang berusia 20-30 tahun.

Felicia Gunawan, VP, Head of Corporate Branding, Marketing & Communications  mengatakan, Bagi Sequis, tiga selebriti ini sangat sesuai untuk memerankan Sanisti, Joe, dan Tony karena sebagai  Influencers (Instagram verified accounts), mereka memiliki high engagements rate di media sosial. Dengan basis penggemar yang besar dan aset media sosial yang dimiliki, Sequis yakin para pemain utama dapat mendongkrak popularitas Web Series 'Kopi Paste'. Ditambah lagi, penggarapan web series ini menggunakan standar sinematografi kelas film layar lebar.

Pemilihan judul ‘Kopi Paste’ untuk menekankan pesan “identik atau serupa” yang menggambarkan keseluruhan cerita dari karakter tokoh utama San. Dikisahkan, Sanisti Moeri atau biasa dipanggil San adalah perempuan perfeksionis yang sedang mencari kesempurnaan cinta. Sebagai perempuan milenial yang mandiri dan ambisius, San yang diperankan oleh Sharena Delon, tumbuh menjadi seorang yang perfeksionis, detail, teratur, dan terstruktur. Kesempurnaan yang ia tuntut pada dirinya dan sekitarnya sebenarnya telah mengantarnya menjadi perempuan yang sukses dalam berkarir, kisah hidupnya nyaris sempurna. Sayangnya, dalam urusan cinta, San banyak menemukan kendala. Ia selalu merasa tidak cocok atau sebaliknya pria yang mendekatinya selalu berujung tidak cocok dengannya. Hingga suatu hari, San bertemu Joe yang diperankan oleh Ryan Delon. Sosok pria yang memiliki sifat serupa dengan San ibarat copy-paste dirinya. Ada jugaTony yang diperankan oleh Panji Saputra yang menjadi barista dari coffee shop langganan San yang suatu hari meracik sebuah menu baru yaitu Kopi Paste, terinspirasi dari sosok San. "Akhir dari kisah ini adalah sesuatu yang tak terduga yang mengejutkan hidup San dan membuat pandangannya terhadap hidup berubah drastis," ungkap Felicia dalam keterangan tertulisnya. Jum'at (27/9)

“Saya senang dan terkesan terlibat dalam produksi web series Sequis: Kopi Paste. Tadinya tidak ada rencana untuk kembali shooting, tetapi ketika membaca skenario  membuat saya rindu berkarya lagi dalam dunia entertaiment. Mengenai karakter San, saya kira karakter dalam setiap tokoh dalam Kopi Paste ini ada dalam kehidupan kita. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kita perlu belajar menerima diri kita dan orang lain. Dengan cara ini, akan membuat kita lebih damai dan memandang orang lain, sekitar kita, dan kondisi dengan positif," kata Sherena Delon.

Ryan Delon menambahkan, Saya senang terlibat di web series ini apalagi berkumpul dan berkarya bersama teman lama. Saya berterima kasih pada Sequis yang sudah mempercayai kami. Saya percaya jika perfeksionisme dibarengi fleksibilitas akan memberikan dampak yang positif. Analoginya, untuk menjadi angka 4 tidak selalu 2 + 2 tapi bisa juga 1000 – 996.

Menjadi barista dalam web series Kopi Paste membuat saya sangat antusias, karena baru kali ini saya memerankan seorang barista. Selain itu, kata Panji Saputra, dipertemukan dengan rekan lama, Ryan dan Sharena serasa reuni. Pelajaran penting buat saya dari web series ini adalah manusia itu tidak ada yang sempurna jadi jangan lupa saling membantu satu sama lain.

"Perfeksionisme dalam mencari kesempurnaan dalam hidup tidak sepenuhnya salah. Kita boleh saja melakukan pekerjaan dengan cara sempurna dan berharap hasilnya sempurna, akan tetapi kita pun perlu menyadari bahwa  kenyataannya dalam hidup akan selalu ada kejutan yang berpotensi membuat rencana kita tidak berjalan sempurna. Oleh karena itu, sebaiknya dalam mempersiapkan masa depan selalu ada perencanaaan untuk hal yang tak terduga sehingga jika hal itu terjadi kita sudah siap menghadapinya," tutup Felicia. (Arianto)



Share:

Pembukaan Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival 2019 di Pluit Village


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pembukaan Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival 2019 (WICSF) pada Jum'at, 27 September 2018 pukul 15.00 wib bertempat di Main Atrium Pluit Village, Pembukaan ditandai dengan alunan angklung oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Arief Yahya, didampingi oleh ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Alexander Stefanus Ridwan, dan Chief Marketing Officer Lippo Malls Indosia(LMI), Danny Crayton.

Opening Ceremony WICSF 2019 kali ini juga dimeriahkan dengan rangkaian acara seperti Fashion Show Widuri persembahan dari designer muda Indonesia berbakat yakni Dimas Hardjono dan penampilan spesial dari Maria Calista, penyanyi berbakat dari ajang pencarian bakat D'Star. Peresmian acara WICSF 2019 juga dilakukan serentak di 3 (tiga) kota besar lainnya di Indonesia yakni Balikpapan, Pekanbaru, dan Bali yang juga disiarkan secara live pada Opening Ceremony WICSF 2019 di Pluit Village melalui video conference.


Bapak Arief Yahya selaku Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam sambutan pembukaan mengatakan, Pengalaman berbelanja offline tetap dibutuhkan di era digital ini; itu sebabnya belanja harus mampu menjadi atraksi yang memberikan pengalaman menarik khususnya bagi para wisatawan. Indonesia yang masuk dalam list global Shopping Index menjadi negara yang penduduknya suka belanja menjadi pasar sendiri yang akan mendorong ekonomi rakyat. Wisata belanja juga dapat menjadi pintu bagi promosi produk-produk unggulan Indonesia yang mampu meningkatkan ekonomi melalui Trade Tourism & Investment.

Chief Marketing Officer Lippo Malls Indosia(LMI), Danny Crayton mengatakan, Pluit Village menghadirkan berbagai rangkaian acara menarik lainnya seperti penampilan musisi Indonesia antara lain Batik Workshop pada tanggal 27 September 6 Oktober 2019, The Voice of Indonesia pada tanggal 27 September 2019, Geisha pada tanggal 28 September 2019 Funky Papua pada 4, 5 &6 Oktober 2019, Parade Kebudayaan pada tanggal 6 Oktober 2019, serta Singing & Kids Fashion Competition pada 5 &6 Oktober 2019. Selain itu, hadir juga Indonesian Cultural Exhibton yang menghadirkan Art, Fashion & Craft yang menghadirkan produk lokal serta designer dan selebritis Indonesia seperti Chintami Atmanegara, Dhana Duryatna, Dimas Seta, Dini Aminarti, Rudy Chandra, Ari Aka dan beragam lainnya yang dapat djumpai di Main Atrium pada tanggal 27 September-6 Oktober 2019.


Menambah kemeriahan WICSF, Pluit Village juga menghadirkan festival kuliner khas Indonesia dengan menghadirkan berbagai pilihan kuliner yang berlokasi di area Festival Walk. "Deretan sajian kuliner tersebut antara lain adalah Gudeg Yu Djum, Mie Jowo Semar, Nasi Pedas Bali, Sate Padang Ajo Ramo, Nasi Goreng lkan Tenggiri Bu Hj. Hasanah Khas Pekalongan, Nasi Kapau Bukit Tinggi Kramat Soka, Mie Bandung Kejaksaan 1964, Gado-Gado Mak Rika, Bebek Kaleyo, Empal Gentong, dan masih banyak pilihan kuliner lainnya yang dapat ditemui di area Festival Walk," ujar Danny dalam konferensi pers di Pluit Village Mall Jakarta. Jum'at (27/9)

Anderson Chong, Mall Director Pluit Village menyatakan bahwa, "Pada tahun ini suatu kebanggaan bagi Pluit Village bisa menjadi tuan rumah opening ceremony and Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival 2019, tentunya ini sebagai salah satu bentuk dukungan kami terhadap event WICSF yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia dengan menghadirkan resep warisan Nusantara melalui pesta kuliner selama kegiatan berlangsung, juga menghadirkan sajian art, fashion dan juga kerajinan dalam setiap elemen kegiatan yang dihadirkan selama program berlangsung."

Dengan rangkaian kegiatan WICSF 2019, Pluit Village juga memberdayakan UMKM untuk menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan Komitmen Pluit Village untuk mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia," tutup Anderson. (Arianto)













Share:

IPM Medan Himbau Pelajar Tak Terprovokasi Ikut Aksi Demonstrasi

Gilang Kirana Pamungkas | Ketua PD IPM Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan
Dua kali sudah aksi demonstrasi terkait RUU  yang dilakukan oleh para Mahasiswa dan ormas- ormas tingkat pemuda seluruh indonesia khususnya Kota Medan, bahkan juga tidak sedikit pelajar - pelajar yang ikut aksi demonstrasi kali ini.

Di kesempatan kali ini Gilang Kirana Pamungkas Lubis selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan angkat bicara.

Beliau mengatakan bahwa kondisi negara indonesia khususnya Kota Medan hari ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan adanya kericuhan dalam aksi demonstrasi terkait RUU yang dinilai banyak merugikan rakyat Indonesia bahkan dalam aksi ini sudah memakan korban jiwa yakni salah satu Kader IMM Di Sulawesi Utara, serta aksi kali ini sudah di ikuti oleh pelajar - pelajar yang notabenenya masih berada di bangku sekolah. 

Dengan kondisi seperti ini Gilang mengajak dan menghimbau kepada seluruh Pelajar baik SMP,SMA/SMK (sederajat) baik swasta maupun negeri khususnya bagi seluruh Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang masih duduk dibangku sekolahan agar jangan terprovokasi untuk ikut dalam setiap agenda aksi demonstrasi ini karena sungguh sangat membahayakan bagi pelajar sendiri apalagi posisi pelajar sangat tidak tepat untuk ikut serta dalam aksi demonstrasi ini.

Disamping itu Gilang juga mengingatkan kepada seluruh elemen sekolah seperti Kepala Sekolah dan Guru - guru agar selalu mengawasi siswa - siswanya agar tidak ikut dalam kegiatan demonstrasi, serta tidak lupa gilang juga terhadap orang tua agar kiranya dapat mengontrol dan mengawasi anak - anaknya yang masih sekolah.

"Ya saya sangat mengharapkan kerja samanya agar tidak ada pelajar yang ikut aksi demonstrasi serta tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan". Ujarnya. **

Share:

Bahas Situasi Bangsa, Presiden Jokowi Berdialog dengan Tokoh Lintas Agama


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 26 September 2019. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan tujuh tokoh lintas agama berdiskusi mengenai berbagai hal yang menyangkut situasi bangsa Indonesia.

Ketujuh tokoh lintas agama tersebut adalah Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua PWM D.I. Yogyakarta Muhammadiyah Agus Taufiqurrahman, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Ignatius Suharyo, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Henriette Tabita Lebang.

Selain itu hadir juga Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Arief Harsono, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Ws. Budi Santoso Tanuwibowo, serta Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya.

Sekjen PBNU Helmy Faishal menjelaskan pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait kondisi bangsa saat ini. Pertama, tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

"Presiden tadi menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Sekaligus kami selaku _civil society_ juga telah melakukan upaya-upaya seperti penyiapan _safe house_, pemberian masker kepada masyarakat, dan juga bersama-sama kita juga ikut memadamkan api kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah," ujar Helmy.

Kedua, mengenai perkembangan Papua yang terakhir. Menurut Helmy, para tokoh lintas agama berkomitmen untuk terus membangun dialog bersama warga dan masyarakat.

"Bahwa masih ada memang kesenjangan yang harus terus menerus oleh pemerintah dilakukan upaya-upaya peningkatan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Tentu itu menjadi komitmen kita bersama," katanya.

Terakhir, mengenai perkembangan demonstrasi gerakan mahasiswa di sejumlah daerah. Terkait hal tersebut, para tokoh lintas agama mengapresiasi kemurnian aksi yang dilakukan para mahasiswa yang dinilai sebagai agen perubahan.

"Kami juga berharap agar gerakan mahasiswa ini betul-betul dapat dihindarkan dari adanya kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang ingin menunggangi agenda-agenda tersebut," jelasnya.

"Intinya adalah kami para tokoh lintas agama ini bersama-sama mendoakan agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, tetap beradab, dengan nilai luhur bangsa yang kita miliki. Kita memiliki apa yang disebut sebagai budaya sopan santun, saling menghormati, budaya saling menghargai yang tentu kalau kita lihat di sejumlah kalangan ini mengalami krisis," tandasnya. (Arianto)






Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini