Keraton Kesultanan kutai Kartanegara Laksanakan Kegiatan Mengulur Naga Dan Belimbur

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Jl.Diponogoro, Kel.Panji, Kec.Tenggarong, Kab.Kukar, telah dilaksanakan kegiatan Mengulur Naga dan Belimbur. Minggu (15/09/2019), pukul 09.00 Wita.

Acara Belimbur dan mengulur Naga merupakan penutupan rangkaian acara tradisi Erau Adat Kutai Kartanegara Ing Martadipura, yang di hadiri :

• Bapak Hadi Mulyadi.MSi.,SSi (Wakil Gubernur  Kaltim).

• Brigjen TNI Richard TH Tampubolon (Kasdam VI/Mlw beserta Isteri).

• Bapak Drs.Makmur HAPK (Ketua DPRD Prov.Kaltim).

• Kolonel Info.Ilyas Dandim 0905/Bpk Mewakili Pangdam.

• Letkol Inf Windardo S.Sos.,MM (Kasi Pers Korem 091/ASN) Mewakili Danrem 091/ASN.

• Drs Adji Muhammad Arifin (Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura).

• Adjei Pangeran Hario Atmo Kesumo (Ketua Majelis Tata Nilai adat sekaligus Menteri Penasehat Kesultanan).

• GKAA Paku Alam IX (Al Haj SM Anglingkusumo).

• Gray. Fita Wiroyudho.

• Kesultanan Jogyakarta :

- RM.SM.Syailendra SS Narendra (Kesultanan Yogyakarta).

- DR.Sultan A.M.H.Andrian Sulaiman.ST.,MBA.

- Ibu.Dra.Hj.R Ay Yani Soekotjo Kuswodidjojo (Aspri Bidang Media).

- Ibu Nina Triana (Sekjen FSKN).

• Kesultanan Sumenep :

- Ir.Izedrik Emir Moeis,M.Sc.

- Ir. Andreas Nugroho Adi.

• Kesultanan Sumbawa :

- Danny Satya Pandelaki.

- Dharmawaty Madilaoe.

• Kesultanan Gowa :

- Andi Bau Malik Barammamase.

- Hj. Andi Yulianti M.

• Kesultanan Gunung Tabur (H.Adjie Bahrul Hadi.SH, dan Adjie Bakhrun).

Dan dihadiri pula, oleh :

• Drs.Edi Damansyah.M.Si (Bupati Kukar).

• Abdul Rasid.SE.,MSi (Ketua DPRD Kab.Kukar).

• Letkol.CHB Asmawi ST (Korwil III BIN).

• AKBP Anwar Haidar.SIK.,MSi (Kapolres Kukar).

• Mayor.Inf Muhammad Edi (Kasdim 0906/Tgr).

• Darmo Wijoyo.SH.,MH (Kejari Kukar).

• Didit Pambudi Widodo.SH.,MH (Ketua Pengadilan Tenggarong).

• Drs.H.Sunggono.MM (Sekertaris Daerah).

• Akhmad Taufik Hidayat.SIP.,MM (Asisten Pemerintahan dan Kesra).

• Ir.H.Sukhrawardy S (Asisten Perekonomian dan Pembangunan).

• Dr.M.Irfan Pranata.SE.,M.Si (Asisten Umum).

• Damly Rowelcis.SH (mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim).

• H.Misran (Tokoh Masyarakat Kukar).

• Seluruh Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kukar.

• Para Tokoh masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Pemuda/Paguyuban/Perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kukar.

• Seluruh Perwira Kodim 0906/Tgr.

• Seluruh Perwira Polres Kukar.

• Seluruh Kerabat Kesultanan Ing Martadipura.

• Seluruh Tamu Undangaan serta masyarakat yang ikut memeriahkan acara Belimbur sekitar puluhan ribu pengujung.

Dikegiatan Mengulur Naga dan Belimbur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Bapak Hadi Mulyadi.MSi.SSi, dalam sambutannya mengatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia 74 tahun kita bersatu 17.000 Ribu pulau 400 suku bangsa 6 agama Bersatu dalam negara kesatuan republik Indonesia inilah yang patut kita syukuri Kalimantan Timur miniatur negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Keraton Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi contoh.

"Saya Bangga dengan rekan-rekan semua yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan sekarang Kalimantan Timur adalah sebagai ibu kota negara lestarikan Budaya Kutai Kartanegara keseluruh penjuru".

Sifat orang Kutai Kartanegara selalu terbuka dengan orang luar, ujarnya Wagub Kaltim.

Prosesi mengulur Naga diawali dengan Tepong Tawar Oleh Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Drs.Adji Muhammad Arifin, menyampaikan, "Belimbur merupakan tradisi saling menyiramkan air kepada sesama anggota masyarakat yang merupakan bagian dari ritual penutup Festival Erau. Tradisi ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas kelancaran pelaksanaan Erau. Selain itu, belimbur memiliki maksud filosofis sebagai sarana pembersihan diri dari sifat buruk dan unsur kejahatan. Air yang menjadi sumber kehidupan dipercaya sebagai media untuk melunturkan sifat buruk manusia".

Lanjutnya, ritual ini dilakukan setelah upacara rangga titi berakhir. Dimulainya ritual ini ditandai dengan dipercikkannya air tuli (air yang diambil dari Kutai Lama) oleh Sultan kepada para hadirin. Setelahnya, masyarakat saling menyiramkan air kepada sesamanya. Ritual ini terbuka untuk masyarakat umum, kecuali orangtua yang membawa anak dibawah umur serta para lansia, kata Sultan Kukar.

Lanjutnya, Pada masa sekarang, tradisi ini berkembang menjadi festival penuh suka cita. Selain memiliki nilai filosofis, ajang ini juga menjadi sarana menjalin keakraban antarmasyarakat dalam suasana yang jauh dari tata krama formal, kata Sultan Kukar.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat kini tidak sekadar menyiram secara harfiah. Ada beberapa diantara mereka yang sampai menggunakan media seperti pompa pemadam kebakaran atau membungkus air dalam kantong-kantong plastik. Bagi para remaja, festival ini menjadi ajang perang air antarsesamanya yang hanya terjadi diacara belimbur. Tutupnya.

Ditempat kegiatan yang sama, Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar.S.IK.,M.Si, menghimbau kepada seluruh masyarat "agar dalam melaksanakan acara Tradisi Adat Erau Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang penuh dengan kesakralan ini, jangan sampai ada yang menodai dengan tindakan yang menyalahi atauran Adat itu sendiri, oleh karena itu mari saling menjaga dan melestarikan budaya ini dengan baik." Kata Kapolres.

Selanjutnya, Sultan Kukat Ing Martadipura, Drs.Adji Muhammad Arifin  mendampingi Wakil Gubernur Kaltim, Forkopimda Provinsi Kaltim, beserta Forkopimda Kabupaten Kutai Kartanegara serta para Raja-Raja dan Tamu Undangan untuk masuk ke dalam Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadiura. (Imam Sudrajat)

Read More

Pemerintah Akan Tindak Lanjuti Laporan dan Rekomendasi BPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kamis, 19 September 2019, di Istana Merdeka, Jakarta. BPK yang diketuai oleh Moermahadi Soerja Djanegara dalam kunjungannya itu menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019 kepada Presiden.

Melalui hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat, secara umum kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan semakin membaik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Kamis, 19 September 2019.

"_Progress_-nya sangat baik. Baik LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah) maupun LKPP (laporan keuangan pemerintah pusat) persentasenya juga meningkat, tinggal sedikit yang belum WTP," ujarnya.

Ketua BPK mengatakan, dua kementerian yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) ialah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun dua lembaga yang juga memperoleh WDP ialah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang WDP itu PU, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan _disclaimer_ itu ada Bakamla. Kalau pemerintah daerah, provinsi itu tinggal dua," tuturnya.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan keterangan di saat yang sama mengatakan bersyukur atas opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada lebih banyak kementerian dan lembaga. Ia berharap agar tingkat kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan efisiensi penggunaan anggaran juga dapat semakin meningkat di masa mendatang.

"Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat. Tadi provinsi 32 provinsi sudah WTP. Pemerintah daerah juga sama," ucapnya.

Menindaklanjuti laporan dan rekomendasi BPK tersebut, Presiden menyampaikan komitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan transparan dan kredibel. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menyelesaikan rekomendasi dan laporan sebagaimana yang disampaikan oleh BPK.

"Yang paling penting rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan akan kita tindak lanjuti," kata Presiden. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Hormati KPK atas Penetapan Tersangka Menpora

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses hukum yang ada terkait dengan ditetapkannya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sebagai tersangka. Tadi pagi, Presiden juga telah bertemu dengan Menpora.

"Tadi pagi Pak Imam Nahrawi sudah bertemu dengan saya dan saya menghormati apa yang sudah diputuskan oleh KPK," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 19 September 2019.

Kepala Negara menuturkan, Menpora sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya bersamaan saat bertemu dengannya pagi tadi. Terhadap hal tersebut, Presiden menjelaskan akan segera mempertimbangkan langkah selanjutnya.

"Tentu saja akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai plt. (pelaksana tugas)," ucapnya.

Selain itu, Presiden mengingatkan para pejabat negara untuk tunduk para peraturan perundang-undangan dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena semuanya akan diperiksa kepatuhannya pada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya, ya itu urusannya bisa dengan aparat penegak hukum," tandasnya. (Arianto)

Read More

Perayaan 25 Tahun Ai Syarif Berkarya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ai Syarif mulai merintis karier dengan membuat label sendiri dengan nama 'Ai Syarif 1965' di tahun 2009. Dan sejak tahun 2014 aktif menampilkan karyanya hingga mancanegara seperti Den Haag, Korea, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangladesh, London dan juga Nepal.

Selama 25 tahun berkarya dalam industri Fashion, Ai Syarif memulai kariernya di tahun 1985, menjadi anggota Swara Mahardhika pimpinan Guruh Soekarno Putra. Sejak tahun 1988 pertama kalinya ikut pergelaran tari di Austria dan 5 kota di Jerman. Setelah itu tawaran untuk menjadi model mulai berdatangan, sekaligus memutuskan sebagai penari professional, dan tergabung di Studio 26-Ati Ganda, Bagoes Indonesia-Ratna Doemillah, Pentasindo-Denny Malik.

Tahun 1993 - 2004 bekerja sebagai pengarah gaya di majalah Gadis. Kemudian di tahun 2004 hingga 2008 menjadi fashion editor di Majalah Dewi, tahun 2008 – 2013 di Majalah Highend dan Highend Teen sebagai Managing Editor. Dari sinilah awalnya Ai mulai tertarik dan menekuni bidang fashion.

Di tahun 2004, Ai belajar di ESMOD (I’ Ecole Superieure des Arts et teknik de la Mode). Kemudian tahun 2004 mulai aktif meliput Paris Fashion Week dan Milan Fashion Week.

Pada tahun 2003 belajar vokal dengan Tony Sianipar – Elpas Singer, tahun 2011 belajar Dining Etiquette (The Academy of Modern Etiquette Singapore). Setelah itu, Ai aktif memberikan pelatihan kepribadian dan table manners. Tahun 2000 mendalami teknik ballet dan jazz ballet di Flex Point serta di Namarina Dance Academy. 

Tahun 2006 mengikuti misi budaya dan mendirikan Warna Indonesia, tahun 2008 membuka butik White Box, tahun 2009 membuat label sendiri ‘Ai Syarif 1965’, sejak tahun 2014 aktif menampilkan karyanya di Den Haag, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangladesh, London dan Nepal. Di tahun 2014 – 2015 menjadi Host di sebuah TV swasta program “Shopaholic” dan “OMG Cantiknya”. Sejak tahun 2015 bergabung bersama Jakarta Fashion Week sebagai Creative Advisor.

Fashion Show 25 Tahun Ai Syarif Berkarya "Ai Syarif & Friends" didukung oleh: Soraya Haque, Pengajar, Pembicara & TV Host, Lia Candrasari, Entrepreneur, Saniyyah Blesshanti, Krishna Pratama, dan Elmo Hillyawan selaku Model & MC, Angga Eka Putra, Atlet Yudo Nasional, Moza Pramita selaku MC & Enterpreneur, Marze selaku Interior Design, Samuel Rizal selaku Actor & Atlet Basket, Drucilla Kalea Arifin dan Elvara Jandini Subyakto selaku Creative Director of Label Tiga & EJS, Kaja Anjali Subyakto dan Devona selaku Model& JFW Icons 2020, Kenji selaku Model, Alfistra Shavira selaku Talent, Devita Kanaya, Entrepreneur, Laras Debby, Entrepreneur, Ojip Ismaputra, TV Host, Wita Juwita, Model & MC, Vete, Talent, & Hannah Khadija selaku Fashion Designer.

Selama 25 tahun Ai Syarif berkarya, kata Ai, ciri khas yang selalu ditonjolkannya yaitu mudah di mix and match dengan tidak ada permainan payet.

"Ai menjalin kerja sama dengan Wahana Visi Indonesia mengajak masyarakat yang peduli pendidikan untuk mengumpulkan buku – buku bekas, buku bacaan, buku tulis yang akan disalurkan ke daerah-daerah terpencil. Buku-buku tersebut dikumpulkan di Butik Fashionlink X Blckvnue mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 18 Desember 2019," ujar Ai dalam jumpa pers Butik Fashionlink X Blckvnue lt.2 Senayan City di Jakarta. Rabu (18/9)

"Wahana Visi Indonesia adalah sebuah yayasan kemanusiaan yang fokus memberi bantuan pada anak- anak, mendampingi masyarakat di 52 wilayah di 13 Provinsi di Indonesia. Sedangkan pengiriman buku ke daerah didukung oleh Jet Express,” tutup Ai. (Arianto)

Read More

Pameran Industri Air Bersih dengan Tajuk "Indonesia Water & Wasterwater Expo & Forum"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Persatuan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI), bersama dengan PT Debindo Mega Promo menggelar Pameran & Forum Industri air bersih untuk yang ke-8 kalinya, dengan Judul "Indonesia Water & Wasterwater Expo & Forum" (IWWEF) serta mengusung tema "Visi Air Indonesia 2020 - 2024, Akses Air Berkelanjutan Untuk Indonesia Maju". Yang  digelar pada tanggal 18 sampai 20 September 2019, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC).

Perpamsi adalah suatu organisasi yang anggotanya para PDAM seluruh Indonesia dan industri water dalam negeri, yang berafiliasi dengan Kementrian PUPR dan Kementrian Dalam Negeri, yang fungsi dan tugas utamanya adalah menciptakan PDAM sehat.

Jefri Eugene Talumewo, Direktur Utama PT Debindo Mega Promo mengatakan, Pameran diikuti oleh industri-industri teknologi air, dari dalam dan luar negeri, Seperti teknologi pompa, pipa, membrane, baca-meter, water chemical, valve & aksesoris, water infrastructure, teknologi deteksi kebocoran pipa (water lost), water filter, dan lain-lain,  pameran dibuka untuk pengunjung buyer dan umum dimulai pukul 10.00-18.00 wib.

Selama pameran berlangsung, kata Jefri, akan digelar pula Forum air nasional, yang akan dihadiri dari PDAM seluruh Indonesia, para pejabat kementrerian terkait regulasi air bersih, akademisi dan praktisi dalam bidang air di Indonesia, yang akan membahas isu-isu permasalahan air bersih diberbagai daerah dan mencari langkah-langkah solusinya.

Haris Yasin Limpo, Dirut. PDAM Kota Makassar mengatakan, Masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh PDAM, sebagai perusahaan air minum milik pemerintah daerah, yang memberikan pelayanan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan industri, seperti terbatasnya sumber air baku, teknologi, sdm, pembiayaan serta regulasi daerah yang kurang mendukung, membuat tidak maksimalnya kinerja PDAM.

Karena "Air adalah Hidup", maka selain energi dan pangan, air bersih sudah merupakan bagian dari ketahanan nasional, yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Melalui Forum air nasional, yang  digelar bersamaan dengan pameran IWWEF, akan dilakukan dialog tingkat nasional, oleh para pemangku kepentingan pusat dan daerah, serta masukkan dari para akademisi dan praktisi dibidang air, guna menciptakan terobosan kebijakan, termasuk sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, sehingga kedepan Indonesia dapat menciptakan swasembada air," tutup Haris. (Arianto)

Read More

Pameran International Livestock and Dairy Expo (ILDEX) Indonesia 2019 di ICE BSD City

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Pameran peternakan bertaraf internasional lLDEX (International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition) Indonesia kembali digelar. lLDEX Indonesia 2019 yang digelar pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2019 merupakan pameran Ildex Indonesia yang ke 4. Pameran Ildex ini digelar oleh PT Permata Kreasi Media (PKM) sebagai Event Organizer bekerjasama dengan Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) dan VNU Exhibitions Asia Pacifik. ILDEX Indonesia sebagai pameran yang menjadi referensi pertumbuhan industri peternakan nasional, tahun ini mengusung tema “Manajemen Limbah & Produksi untuk Industri Peternakan yang Berkelanjutan”

Widiyanto Dwi Surya, Direktur Utama PT. Permata Kreasi Media mengatakan, Persiapan ILDEX yang keempat kali ini semakin baik dibanding penyelenggaraan Ildex sebelumnya, karena dari segi teknis pengelola semakin memahami pekerjaannya dan dari segi non teknis penyelenggara terus mendapatkan dukungan dari stakeholders.

Ia menuturkan sebagaimana pameran lLDEX sebelumnya, pada ILDEX Indonesia 2019 peserta pameran berasal dari peserta luar dan dalam negeri. Khusus peserta luar negeri berjumlah 250 exhibitors yang berasal dari 25 negara diantaranya dari Jerman, Belanda, Korea, China, Taiwan, Italia dan negara lainnya. Walaupun lLDEX Indonesia 2019 diselenggarakan di lokasi baru yaitu Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (ICE BSD), Tangerang, Banten. Sedangkan target pengunjung diharapkan dapat mencapai 10.000 pengunjung.

Pada lLDEX Indonesia 2019, kata Widi, terdapat beberapa peningkatan seperti luasan area yang digunakan dan jumlah peserta pameran yang meningkat sekitar 15 %. Disamping itu juga terdapat penambahan kategori perusahaan selain perusahaan budidaya, pakan, obat hewan, peralatan dan pengolahan hasil dengan bertambah diantaranya perusahaan startup dan waste water treatment.

Sementara itu, Heiko M.Stutzinger, Managing Director VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,Ltd mengatakan dalam ILDEX 2019 ini merupakan tempat bagi para pelaku peternakan dapat menemukan segala sesuatu dalam rantai pasokan dari pakan hingga daging. ILDEX Indonesia juga menawarkan 250 merek internasional dari 30 negara, di mana pembeli yang diundang dari negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Nepal, dan Vietnam dan sebagainya.

Sehingga, dapat memungkinkan peserta pameran untuk memenuhi tujuannya dengan menawarkan peluang bisnis baru dan kemitraan dengan pelaku bisnis dari negara lain. “Semua pengunjung dan peserta pameran dapat melihat teknologi terbaru dan inovasi dari perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia,” tegasnya.

"Pada ILDEX Indonesia 2019 ini akan menjadi platform bisnis peternakan terkemuka bagi perusahaan ternak internasional untuk memulai kesepakatan bisnis dengan perusahaan lokal yang pada gilirannya akan merangsang investasi di pasar Indonesia. Pada edisi ini, akan ada tiga paviliun internasional untuk Cina, Korea Selatan dan Belanda bersama dengan paviliun FoodTech Indonesia. Tak hanya itu tahun ini ILDEX Indonesia juga menghadirkan hewan hidup seperti Sapi, Ayam dan Domba yang di pamerkan di lokasi Outdoor Hall," jelas Widi.

Referensi Pertumbuhan Industri Peternakan Nasional

Tri Hardiyanto Presiden Komisaris PT. Permata Kreasi Media memaparkan seperti halnya penyelenggaraan ILDEX Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, ILDEX Indonesia 2019 menjadi referensi pertumbuhan bisnis industri peternakan nasional. Sebagai meeting point, ILDEX Indonesia 2019 diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pelaku industri peternakan global. Selain pertumbuhan bisnis, hadirnya ILDEX Indonesia 2019 juga menjadi referensi pertumbuhan dan kemajuan teknologi peternakan yang pada akhirnya akan menjadi pendorong kemajuan teknologi industri peternakan Indonesia. Kolaborasi antara bisnis dan kemajuan teknologi peternakan ini diharapkan ikut meningkatkan daya saing industri peternakan Indonesia, sehingga dapat bersaing dengan kemajuan industri peternakan global.

“Tak hanya fokus dalam mendorong kemajuan industri peternakan, kehadiran ILDEX Indonesia 2019 juga diharapkan berdampak kepada peternak sebagai salah satu stakeholder peternakan. Terutama dari sisi modernisasi pola dan alih teknologi budidaya, kemajuan pengetahuan mengenai kesehatan hewan serta pengembangan diversifikasi produk menuju hilirisasi yang lebih efisien dan berdaya saing. Hadirnya berbagai seminar teknis dan demo teknologi di ILDEX Indonesia 2019 diharapkan dapat merangsang peternak untuk merubah mindset pola budidaya menjadi lebih efisien dan berdaya saing,”  ujar Tri kepada awak media di Indonesia Convention Exhibition (ICE BSD City). Rabu (18/9)

Selain itu hadirnya ILDEX Indonesia 2019 diharapkan Tri dapat mendorong meningkatnya konsumsi protein hewani asal ternak masyarakat Indonesia. Meningkatnya konsumsi protein asal ternak ini akan berdampak langsung kepada kualitas sumber daya manusia khususnya dalam menghadapi masyarakat industrial 4.0 yang terus berkembang.

“Mengusung tagline "For The Locals, by The Locals" menjadi pembeda ILDEX Indonesia 2019 dengan pameran peternakan lainnya. Dari sisi tempat penyelenggaran, kata Tri, bertempat di ICE BSD menjadi salah satu indikator ILDEX Indonesia 2019 menjadi pameran peternakan yang terus tumbuh dan menjadi magnet bagi industri peternakan nasional. Tak hanya dari sisi bisnis semata, keterlibatan asosiasi peternakan nasional sebagai penyelenggara dalam hal ini direpresentasikan oleh Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) dan asosiasi lainnya sebagai pendukung pameran menjadikan ILDEX Indonesia menjadi rumah bagi pelaku industri peternakan nasional.

Manajemen Limbah Peternakan

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi penduduk Nomor 4 di dunia, tentu saja Indonesia akan menjadi negara dengan permintaan produk hasil peternakan terbesar seperti daging ayam, telur, susu, daging sapi serta produk olahan.  Sehingga ILDEX Indonesia 2019 tetap akan tetap mempertahankan fokusnya pada sektor industri rantai produksi protein hewani dengan peningkatan produksi daging, baik perunggasan (telur dan daging) , persapian, susu, pakan, kesehatan hewan, peralatan peternakan dan aquakultur. “Namun perlu suatu komitmen untuk memaksimalkan usaha dalam mengatasi masalah limbah di Indonesia,” ungkap Widi.

Oleh itu sambungnya, pada ILDEX Indonesia 2019 mengangkat tema pentingnya manajemen limbah dan produksi yang ramah lingkungan untuk keberhasilan industri peternakan yang berkelanjutan. “Keinginan pemerintah Indonesia untuk menurunkan produksi limbah sebanyak 70 % di 2025 perlu didukung oleh pengembangan teknologi dalam manajemen limbah. Hal ini merupakan alasan bahwa ILDEX Indonesia diharapkan mampu menghadirkan teknologi terkait manajemen limbah,” terang Widi.

Masih menurut Widi, melalui pameran ILDEX ini diyakini akan memberikan manfaat yang luas kepada para peternak untuk berusaha dengan lebih efektif dan efisien. Berbagai inovasi dan teknologi dapat dijumpai pada ILDEX Indonesia 2019, serta penerapan transformasi teknologi 4.0 di sektor peternakan yang menjadi salah satu fokus sehingga bisnis peternakan akan mendapatkan akurasi lebih tinggi, cepat dan efisien mulai dari hulu ke hilir. Selain itu sebagai ajang bertukar informasi, teknologi dan kerjasama perdagangan antar negara, maka ILDEX Indonesia 2019 dapat menjadi ajang promosi pelaku peternakan serta paling penting terjadinya kontrak penjualan yang mereka harapkan mengingat pameran ini adalah pameran B to B.

Seminar dan Penghargaan

Menariknya, kata Widi, Pada lLDEX Indonesia 2019 juga terdapat seminar baik yang diselenggarakan oleh asosiasi peternakan maupun perusahaan. Seminar teknis diselenggarakan oleh perusahaan peserta yang menyajikan topik bahasan yang sangat menarik dan informasi terkini terkait perkembangan produk dan teknologi. Juga terdapat berbagai seminar yang diselenggarakan oleh berbagai asosiasi seperti ISPI (Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia), GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional),   Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan lain lain. Dalam pameran ini menyajikan 92 topik seminar baik yang diselenggarakan oleh perusahaan exhibitor maupun asosiasi dan menghadirkan 110 pembicara internasional.

Selain itu, lanjut Widi, di lLDEX Indonesia 2019 diadakan juga penghargaan Indonesia Poultry Veterinarian Award (INPOVA) yang digagas oleh Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI). Penghargaan ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi tinggi kepada Dokter Hewan Perunggasan pada beberapa kategori yaitu (1) Veterinary Poultry Scientist Award; (2) Veterinary Poultry Business Management Award and (3) Veterinary Poultry Technical Consultant Award.

"Sedangkan untuk proses penjaringan calon penerima award diawali dari nominasi setiap kategori yang diseleksi dari seluruh Indonesia melalui 7 (tujuh) orang juri yang independen dan kompeten dengan bertindak sebagai Ketua Tim Juri adalah Drh. Dedy Kusmanagandhi MBA. Tidak saja menerima  penghargaan INPOVA, ketiga pemenang dari masing-masing kategori akan berbagi pengetahuannya dalam seminar yang akan diselenggarakan oleh ADHPI di dalam rangkaian kegiatan seminar Ildex Indonesia 2019. “Harapan kami, PT. Permata Kreasi Media, selaku penyelenggara pameran melalui Ildex Indonesia dapat melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang pameran serta yang paling penting terjadinya kontrak penjualan yang peserta pameran harapkan," tutup Widi. (Arianto)

Read More

Total Bangun Persada Catat Laba Bersih sebesar Rp 106 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Total Bangun Persada Tbk menggelar Public Expose pada Rabu, 18 September 2019 pukul 10.00 - 11.00 wib bertempat di PT Total Bangun Persada Tbk Gedung Total Lt. 8 JI. Letjen. S. Parman No. 106A Jakarta, dan dihadiri oleh para direksi antara lain: Ibu Moeljati Soetrisno, Direktur PT Total Bangun Persada Tbk, Bapak Mahmilan Sugiyo Warsana, Corporate Secretary, dan Ibu Anggie S Sidharta, Investor Relations.

Ibu Anggie S Sidharta, Investor Relations PT Total Bangun Persada Tbk mengatakan Kinerja Perseroan sampai dengan kuartal kedua tahun 2019 (Q2 -2019), Perseroan telah mencatat Laba Bersih sebesar Rp 106 Miliar dan Pendapatan sebesar Rp 1,37 Triliun. Sedangkan Nilai Kontrak yang diperoleh Perseroan sampai dengan awal September 2019 adalah sebesar Rp 1,61 Triliun atau sekitar 81% dari total target Perseroan sebesar target 2 Triliun, proyek yang ditangani berupa Gedung Hunian Bertingkat, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pendidikan dan Hotel.

Ibu Moeljati Soetrisno, Direktur PT Total Bangun Persada Tbk menjelaskan, Perseroan merevisi target perolehan Kontrak Baru menjadi sebesar Rp 2,00 Triliun, dengan Pendapatan sebesar Rp 2,30 Triliun, serta Laba Bersih sebesar Rp 175 Miliar. Selain itu, perseroan menargetkan Perolehan Kontrak Baru Tahun 2020 adalah sebesar Rp 3,00 Triliun, dengan Pendapatan sebesar Rp 2,30 Triliun, serta Laba Bersih sebesar Rp 175 Miliar.

"Perseroan mengalokasi Belanja Modal (Capex) tahun 2020 sebesar Rp 10 Miliar, yang rencananya akan digunakan untuk Peralatan Proyek, Peralatan IT dan Software IT, sedangkan Belanja Modal (Capex) Perseroan dalam tahun 2019 sudah terserap sebesar Rp 15,40 Miliar dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 Miliar," tutup Anggie. (Arianto)

Read More

Menguji Eksistensi DPI Lewat Sertifikasi Media

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tak bisa dipungkiri berdirinya Dewan Pers Indonesia berawal dari sebuah keprihatinan bersama atas nilai sebuah berita yang dibayar dengan harga nyawa almarhum Muhammad Yusuf, wartawan media Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru di Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2018 lalu. Ribuan wartawan dan pimpinan media dari berbagai penjuru tanah air pun bersatu tekad menyatakan perlawanan terhadap diskriminasi dan kriminalisasi pers melalui perhelatan akbar Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018.  Dari situ kemudian Dewan Pers Indonesia (DPI) lahir lewat pelaksanaan Kongres Pers Indonesia 2019 di Jakarta.

Bersamaan dengan lahirnya DPI, Kongres Pers Indonesia 2019 juga menelorkan dua peraturan pers yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh peserta kongres yaitu Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers dan Peraturan Pers Tentang Keanggotaan Wartawan dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan.

Dua keputusan ini begitu krusial bagi wartawan Indonesia karena dianggap sebagai jawaban atas segala persoalan pers di Indonesia saat ini.Dari ke dua peraturan pers ini DPI telah memutuskan untuk menerapkan peraturan tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers sebagai program prioritas seluruh organisasi pers yang menjadi konstituen DPI.

Untuk memudahkan pelaksanaan program ini, Sertifikasi Perusahaan Pers menjadi pilihan pertama agar seluruh media yang benar-benar berada dalam barisan konstituen DPI bisa terdata dan tersertifikasi terlebih dahulu sebelum diverifikasi secara menyeluruh sesuai Peraturan Pers tentang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers yang ditetapkan pada Kongres Pers Indonesia 2019.

Langkah ini perlu diambil agar seluruh perusahaan pers atau media yang selama ini disia-siakan atau dihina Dewan Pers dengan sebutan abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras bisa didata menjadi konstituen DPI melalui organisasi-organisasi pers.
Karena pada kenyataannya DPI tidak bisa mengklaim bahwa 43 ribuan media di luar konstituen Dewan Pers adalah merupakan bagian dari DPI.

Isu Surat Edaran Dewan Pers mengenai 7 organisasi pers yang diakuinya kini kembali marak beredar di kalangan wartawan melalui pemberitaan sejumlah media online yang (maaf) menjadi “penjilat” Dewan Pers.

Dewan Pers bahkan merasa berhak “melarang” pemerintah melakukan kerja sama dengan media yang belum diverifikasi. Ribuan media di berbagai penjuru tanah air kembali meradang, tapi pengurus Dewan Pers yang baru malah makin “kesurupan”.

Sejumlah pemimpin redaksi pun mulai menjadi korban “keganasan” kebijakan Dewan Pers.  Pemred yang belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan kategori Wartawan Utama dianggap tidak layak memimpin media meski sudah berpengalaman menjadi wartawan selama belasan tahun.

Irfan Deni Pontoh, Pimred Koran Harian Nuansa Pos, contohnya, yang dilaporkan Bupati Poso ke Dewan Pers terkait masalah pemberitaan justeru dianggap tidak layak memimpin media karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama. Tidak ada sama sekali pembelaan atau perlindungan pers dalam penanganan kasus ini.

Ada sejumlah kasus yang sama juga dialami beberapa Pimred yang dianggap tidak layak karena belum mengikuti UKW kategori Wartawan Utama.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah DPI mengalami kesulitan untuk mendata perusahaan pers atau media. Oleh karena itu jaringan media yang bernaung di 11 Organisasi Pers harus mampu mengejawantahkan hasil keputusan Kongres Pers Indonesia 2019.Hal ini (pendataan perusahaan pers/media) menjadi sangat penting karena DPI memerlukan data jumlah media yang menjadi konstituen DPI.

Untuk membela dan memperjuangkan kepentingan para pengelola media, termasuk wartawan di dalamnya, DPI wajib mendapatkan angka dan data pasti perusahaan pers yang tercatat sebagai konstituen DPI.

DPI siap melakukan perlawanan terhadap Surat Edaran Dewan Pers yang disebarkan ke seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah terkait larangan menjalin kerja sama dengan media yang dianggap belum terverifikasi Dewan Pers.

Namun saat ini tercatat baru beberapa organiasi pers yang mulai mengambil ancang-ancang mendata media lewat pelaksanaan program sertifikasi perusahaan pers.Sepertinya ada keraguan organisasi pers dalam mengeksekusi putusan Kongres Pers Indonesia 2019 tentang Peraturan di bidang Verifikasi dan Sertifikasi Perusahaan Pers.

Organisasi Pers mungkin dianggap rancu melakukan pendataan perusahaan pers yang lazimnya dilakukan oleh Dewan Pers. Padahal, seharusnya organisasi profesi wartawan lah yang sangat memahami ruang lingkup pers sehingga lebih layak dan sah melakukan sertifikasi terhadap seluruh perusahaan pers di Indonesia. Karena pada kenyataannya tidak semua pengusaha yang mendirikan perusahaan pers mahami ruang lingkup pers secara menyeluruh dan professional. Pemahaman ini yang seharusnya menjadi pegangan seluruh organisasi wartawan agar lebih percaya diri menjalankan keputusan melakukan sertifikasi dan verifikasi media.

Mengapa sertifikasi media harus dilaksanakan oleh organisasi-organisasi pers?

Pertanyaan itu muncul untuk menjawab persoalan yang selama ini tidak pernah bisa dijawab oleh Dewan Pers. Sebab selama belasan tahun sejak UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan, Dewan Pers tidak mampu melaksanakan pendataan perusahaan pers.

Dari jumlah dan kapasitas anggota Dewa Pers sangatlah terbatas dan tidak mungkin mampu mendata perusahaan pers yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Sistem pendataan perusahaan pers yang dilakukan selama ini sangat menyulitkan perusahaan pers lokal yang harus mengeluarkan biaya besar membawa langsung berkas pendaftaran medianya ke kantor Dewan Pers di Jakarta. Kalaupun ada pendaftaran di daerah, tidak dilakukan secara terpadu sehingga tidak menjangkau ke seluruh media yang ada.

Padahal, dengan gelimangan anggaran milyaran rupiah dana hibah Pemerintah Pusat ke Dewan Pers melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi, pendataan perusahaan pers dengan label verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers seharusnya mampu menjangkau hingga ke seluruh Indonesia.

Sangat disayangkan, 43 ribu media yang tercatat oleh Dewan Pers justeru dituding dan dihina dengan sebutan media abal-abal yang didirikan untuk tujuan memeras. Lebih parah lagi, Dewan Pers membuat Surat Edaran terkait 43 ribu media tersebut yang disebutnya abal-abal itu ke seluruh instansi pemerintah dan swasta nasional.

Seharusnya jumlah angka 43 ribuan media yang belum terverifikasi Dewan Pers itu bisa dijadikan kekuatan dan kebangkitan baru pers Indonesia. Namun anehnya, Dewan Pers justeru melihat itu sebagai ancaman penyalahgunaan praktek jurnalistik.

Sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah terkait penyalahgunaan praktek jurnalistik sebetulnya tidak hanya terjadi di media yang belum terverifikasi Dewan Pers tetapi terjadi juga di media-media mainstream. Semua fakta itu sangat jelas dan terang benderang terjadi di negeri ini. Sebagai contoh, kasus korupsi suap mega proyek Meikarta yang melibatkan sejumlah wartawan dan media nasional diduga terima dana milyaran rupiah dari perusahan Meikarta yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu sangat jelas penyalahgunaan praktek juralistik.

Akan tetapi Dewan Pers dengan beraninya mengeneralisir 43 ribu media yang belum terverifikasi itu adalah media abal-abal dan didirikan dengan tujuan untuk memeras atau menyalahgunakan praktek jurnalistik.

Di sisi lain, wartawan yang bekerja di ribuan media tersebut mejadi objekan Dewan Pers lewat Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi sepihak untuk melaksanakan program Uji Kompetensi Wartawan atau UKW. Meskipun medianya tidak diakui Dewan Pers tapi wartawannya menjadi sasaran bisnis UKW lewat LSP bentukan Dewan Pers.

Lantas, apa solusi permasalahan pelarangan pemerintah melakukan kerja sama dengan Perusahaan Pers atau media lokal yang belum terverifikasi Dewan Pers ?

DPI menyediakan solusi terbaik bagi media yang belum diverifikasi menjadi bagian dari konstituen DPI. Dengan mendaftarakan perusahaan pers/ media ke jaringan organisasi pers konstituen DPI maka potensi dan peluang untuk mendapatkan belanja iklan nasional makin terbuka lebar.

Jika DPI berhasil mendata perusahaan pers dan membangun jaringan media mencapai ribuan media maka angka itulah yang akan menjadi kekuatan DPI untuk memperjuangkan belanja iklan nasional bisa dinikmati pula oleh ribuan media yang menjadi bagian di DPI.

Jadi kesimpulannya, Organisasi Pers lah yang lebih tepat dan lebih professional, serta mampu melaksanakan proses sertifikasi dan verifikasi perusahaan pers karena jaringannya tersebar hingga ke seluruh provinsi dan kabupaten / kota se Indonesia.

Dengan begitu maka keputusan sekarang berada di tangan para pimpinan media atau perusahaan pers untuk mendaftarkan medianya ke DPI untuk didata melalui organisasi-organisasi pers, atau membiarkan terus dihina dengan sebutan abal-abal oleh Dewan Pers, dan pasrah ditutup akses kerja-samanya dengan pemerintah. (Arianto)

Penulis : Hence Mandagi, Ketua Dewan Pers Indonesia

Read More

ACE Hadirkan BOOM Sale

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai pusat perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup terlengkap, ACE kembali menghadirkan BOOM Sale yang menawarkan harga paling hemat sepanjang tahun yang berlangsung hingga 1 Oktober 2019 di toko ACE seluruh Indonesia.

Malvin Tarigan, Senior Marcomm Manager PT ACE Hardware Indonesia, Tbk menjelaskan “BOOM SALE merupakan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan rangkaian produk pilihan ACE mulai dari perkakas, perlengkapan rumah tangga, hobi, travelling, hingga otomotif dengan harga yang super hemat hingga 50%, beli 1 gratis 1, buy more save more yaitu diskon lebih besar untuk pembelian dengan jumlah lebih banyak, hingga product bundling untuk paket produk pilihan dengan harga khusus. Selain Program BOOM Sale, di bulan ini ACE juga meluncurkan program Helpful Station sebagai bagian dari Customer Shopping Experience.”

Di dalam program Helpful Station, kata Malvin, pelanggan akan mendapatkan pengalaman belanja yang menyenangkan melalui treatment khusus seperti pijat, perawatan kuku, hingga cuci mobil (berlaku di toko tertentu), diselingi dengan inspirasi membuat hidangan yang praktis menggunakan alat-alat fungsional dari ACE seperti kopi, cotton candy, dan popcorn. Program ini diluncurkan awal September 2019 bersamaan dengan Hari Pelanggan Nasional di 33 toko ACE pilihan, dan kedepannya akan terus dilaksanakan setiap Hari Sabtu dan Minggu dengan experience yang berbeda.

Menariknya, lanjut Malvin, Kepuasan pelanggan tidak hanya diberikan melalui promo dan program khusus, namun ACE juga menghadirkan berbagai layanan yang memudahkan, seperti layanan antar dan instalasi produk dengan minimum transaksi tertentu, jaminan kepuasan 100% yaitu fasilitas pengembalian atau penukaran barang yang telah dibeli di ACE, dalam kurun waktu 14 hari kerja dari tanggal pembelian, hingga Jaminan Harga & Kualitas Terbaik penggantian selisih harga jika ditemukan ACE menjual produk serupa dengan retailer sejenis lainnya dengan harga yang lebih tinggi. Sedangkan untuk keamanan produk yamg dibeli, seluruh pelanggan dapat menikmati layanan ACE Assurance, yaitu perlindungan menyeluruh terhadap kerusakan di luar kerusakan internal produk seperti terjatuh, terbentur, terlindas termasuk terjatuh ke dalam air, kebakaran, ledakan, kerusuhan, pemogokan, huru-hara, maupun bencana alam seperti petir, badai topan, gelombang pasang, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, dengan premi yang terjangkau.

"Untuk kemudahan bertransaksi, ACE menyediakan beragam pilihan cara bertransaksi melalui fasilitas cicilan 0% hingga 12 bulan menggunakan kartu kredit dari Bank partner atau cicilan tanpa kartu kredit menggunakan lembaga pembiayaan terpercaya, salah satunya adalah DanaKini yaitu layanan finansial terbaru dibawah naungan Kawan Lama Group. Bagi pelanggan yang telah bergabung menjadi member ACE Rewards, dapat menggunakan poin yang dimiliki untuk membayar hingga seluruh nilai transaksi melalui program Pay All with Points. Semakin mudah, belanja produk ACE juga bisa dilakukan kapan dan dimana pun melalui online di www.acehadrware.co.id/shop atau www.ruparupa.com," tutup Malvin. (Arianto)

Read More

Youth Dialogue 2019: Kecerdasan Buatan Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia, Bukan Menggantikannya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kecerdasan buatan hadir dan berkembang untuk membantu meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan sekaligus sumber inovasi. Upaya ini diterjemahkan akselarator GK-Plug and Play Indonesia (GK-PnP) dengan menggandeng Centre for Strategic and International Studies menghadirkan Sophia the Robot.

Sophia, robot berbentuk manusia berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) yang tampil perdana tahun 2016, buah karya Hanson Robotics ini mampu berekspresi, berkomunikasi, hingga bergurau seputar tema tertentu layaknya manusia. Dalam dialog bersama Wesley, Sophia yang sempat mendengar GK-PnP telah mengakselarasi lebih dari 50 perusahaan rintisan berkata, “Tampaknya menarik. Kamu dapat merekrut robot seperti saya untuk bekerja dengan anda.” Dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana AI membantu dunia startup, “AI dapat digunakan dalam berbagai cara, sebagai contohnya AI dapat membantu memprediksi market trends sehingga startup dapat memusatkan perhatian mereka pada hal-hal yang terpenting.”, Jawab Sophia dengan diakhiri senyuman dalam Youth Dialogue di Jakarta. Selasa (17/9)

Dalam forum Youth Dialogue yang merupakan bagian dari CSIS Global Dialogue 2019, yang dihadiri lebih dari 500 kalangan muda berlatar belakang pebisnis pemula, akademisi, politikus serta para mahasiswa dan pelajar. Wesley selaku Managing Partner dari GK-Plug and Play Indonesia mengatakan, Kehadiran Sophia diharapkan menjadi pengingat sekaligus inspirasi, jika kecerdasan buatan tengah berkembang sedemikian pesat, memasuki keseharian manusia. Di satu sisi, selain membantu manusia, memang akan menggantikan beberapa pekerjaan yang masih kita lakukan saat ini. Namun di sisi lain memunculkan pula banyak kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi hal baru dan berinovasi.

Selain itu, Wesley mengingatkan jika inovasi adalah keharusan, dan dapat berlangsung dengan dukungan passion. Perusahaan rintisan hanya akan sukses karena dorongan kuat dalam sosok para pelakunya. Teknologi seperti kecerdasan buatan, adalah alat yang dapat membantu itu semua, bukan mengantikannya. Guna meraih manfaat secara optimal dari kehadiran AI, seluruh pemangku kepentingan mesti merumuskan langkah bersama agar ekosistem yang ideal dari sisi regulasi, sumber daya manusia, pendampingan dan pendanaan terbentuk sedari awal.

Senada dengan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan, Indonesia harus bersiap memasuki tahapan dimana hadirnya teknologi baru seperti AI mesti diikuti dengan cara berpikir yang berbeda sehingga masyarakat memperoleh nilai tambah dari sana.

Menurutnya, Kominfo yang sebelumnya regulator, kini banyak berperan selaku fasilitator dan akselarator, mendorong lahirnya startup berbasis teknologi yang berpotensi menarik minat ventures capital, dan di kemudian hari berkembang menjadi unicorn baru.

"GK-PnP telah mengakselarasi lebih dari 15 perusahaan rintisan (startup) berbasis kecerdasan buatan,diantaranya adalah Bahasa.ai – sebuah platform natural language processing – yang mampu merespon langsung pertanyaan pengguna, termasuk penggunaan perbendahaan kata Bahasa Indonesia yang tak baku," tutup Wesley. (Arianto)

Read More

Bekraf akan Gelar Asia Content Business Summit

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) akan menggelar Asia Content Business Summit (ACBS) 2019 di Jakarta pada Kamis-Minggu (19-22 September 2019). Sebagai hasil kolaborasi BEKRAF, Salon Media (Hong Kong) dan Kementerian Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, ACBS 2019 akan terdiri dari beberapa pertemuan, konferensi, festival film. Seluruh pertemuan dan konferensi diselenggarakan di Hotel Sultan, sedangkan ACBS Film Festival digelar di CGV fx Sudirman.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf mengatakan, Asia Content Business Summit (ACBS) adalah platform Pan-Asia pertama yang mempromosikan pengembangan media kreatif dan industri konten antarnegara di Asia (yaitu Indonesia, Jepang, Cina, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Filipina, India, dan Thailand). Sejak 2008, ACBS digelar untuk meningkatkan dan mengembangkan industri konten di Asia dan berupaya membawa para pemangku kepentingan terkait dari Asia dengan tujuan memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam industri konten.

ACBS 2019 mengangkat tema 'Story of Asia: Strengthening the Competitiveness Together' akan membahas empat issue: mulai dari policy, pengembangan skill, bisnis model baru, hingga kolaborasi kawasan. "Kami mengharapkan pertemuan ini akan semakin memfasilitasi dan memperkuat kerja sama dan kolaborasi industri konten di Asia," ungkap Triawan Munaf dalam jumpa pers di CGV FX Sudirman, Selasa (17/9/2019).

Selain itu, kata Triawan Munaf, Konferensi akan mempertemukan perwakilan-perwakilan pemangku kepentingan industri konten, seperti content creator, pengusaha, masyarakat umum, pemerintah, media, dan para pakar terkemuka. Konferensi terbagi menjadi 4 sesi dengan subtema Policy Framework to Promote the Development of Content Industries: Lesson Learnt and Best Practices; Woys of Producing Highly-skilled Content Creators; ldentifying New Business Modelfor Cross Platform Content; serta Regional Collaboration Initiatives. Para pembicara yang akan tampil, antara lain, produser film Crazy Rich Asia John Penotti, Sutradara/Produser Riri Riza, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI Dr. Hilmar Farid, Komikus Marvel dan DC Comics, Chief Commercial Officer Viddsee Ario Anindito, Derek Tan, dan banyak lagi.

Pada kesempatan ini, lanjut Triawan Munaf, ACBS Film Festival akan menayangkan film-film, antara lain: Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak (Indonesia), Kahaani 2 (India), Huang Fu Mi (Cina), Daysleepers (Indonesia), Reflections (Jepang), Still Human (Hong Kong), Mencari Rahmat (Malaysia), A Land Imagination (Singapura), Sekala Niskala (lndonesia), Pro May Genius/Must/Build (Thailand), Tarling is Darling (Indonesia), dan film nasional yang telah direstorasi, yakni Bintang Ketjil.

"ACBS ke-7 akan menjadi platform untuk mempromosikan inklusivitas dalam industri konten Asia dan memungkinkan semua peserta untuk mengeksplorasi nilai kolaborasi dan rasa saling menghormati di Asia, serta mendorong interaksi yang dinamis di antara negara-negara Asia," pungkas Kepala BEKRAF.

Menariknya, kata Triawan Munaf, Acara ini digelar bersamaan dengan AKATARA, Indonesian Film Business & Market. AKATARA menghadirkan 61 proyek terfasilitasi dari 122 orang dan 40 penyandang dana selama pitching forum dan speed dating. Sementara pengunjung dapat mengunjungi booth mini expo yang tahun ini lebih beragam.

"Dalam penyelenggaraan tahun ke-3, AKATARA 2019 memberikan perhatian besar pada penguatan badan usaha berupa film company start-up yang saat ini cukup banyak hadir di berbagai daerah. Banyaknya pemain baru ini dirasa penting untuk memperkuat pondasi dari ketahanan dan kesinambungan industri perfilman nasional ke depan," tutup Triawan Munaf. (Arianto)

Read More

Pemerintah Lakukan Berbagai Upaya Padamkan Api Karhutla

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru
Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Provinsi Riau. Pagi ini, Presiden Joko Widodo bersama dengan segenap elemen terkait akan meninjau langsung sejumlah titik untuk memastikan penanganan maksimal berjalan sebagaimana mestinya.

"Segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat (pemadaman) sudah semuanya, tambahan pasukan kemarin sudah saya perintahkan juga. Kemarin datang totalnya 5.600 (pasukan)," ujar Presiden di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan _water bombing_ di lokasi karhutla. Setidaknya, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk melakukan pemadaman tersebut.

Adapun sebelum bertolak menuju lokasi pertama yang akan ditinjau Presiden dan rombongan, Kepala Negara juga sempat meninjau kesiapan operasional pesawat penyemai yang hari ini akan membuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran.

"Ini mau berangkat (pesawat penyemai) hujan buatan. Hari Jumat lalu juga sudah kita perintahkan, sudah diterbangkan dan alhamdulillah saat itu di Indragiri Hilir juga hujan turun. Ini sekarang kita lakukan lagi menabur garam," kata Presiden.

"Karena awannya ada kita berdoa semoga nanti juga jadi hujan, insyaallah di hari ini," imbuhnya.

Meski upaya maksimal telah dilakukan untuk memadamkan api yang terlanjur membesar dan meluas, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa langkah terbaik ialah dengan melakukan pencegahan agar titik api tidak semakin membesar.

"Segala upaya kita lakukan. Tetapi memang yang paling benar itu adalah pencegahan sebelum kejadian. Ini api satu (terdeteksi) langsung padamkan, satu padam. Itu yang benar," tuturnya.

Kepala Negara sekaligus mengimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan pembakaran lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan bencana kebakaran hutan dan lahan semakin meluas. Terkait hal itu, Presiden sudah menginstruksikan diambilnya tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu.

"Upaya hukum sudah kita lakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah ada tindakan tegas ke sana," tandasnya. (Arianto)

Read More

Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso 6 Tahun Mengejar Keadilan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Terlibat dalam 14 perkara di pengadilan (8 perdata & 6 pidana)  dan 5 laporan polisi oleh sejumlah oknum yang sama selama kurang lebih 6 tahun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) yang juga menjabat Wakil Pemimpin Redaksi media Online Info Breaking News Soegiharto Santoso diduga menjadi korban praktek mafia peradilan dan mafia hukum. Akibatnya,  Soegiharto bahkan pernah ditahan selama kurang lebih 43 hari di Rumah Tahanan Bantul tanpa bukti yang jelas dan pada akhirnya diputus tidak bersalah dan bebas murni oleh majelis hakim yang mengadili perkaranya. 

Menyikapi hal itu, Soegiharto yang akrab disapa Hoky ini kemudian melaporkan balik pihak-pihak yang melakukan upaya kriminalisasi terhadap dirinya. Laporan Polisi dengan nomor: LP/362/VII/2017/DIY/SPKY di Polda  Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik telah diproses pihak kepolisian setempat dan 3 orang terlapor resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan perkembangan terakhir penyidikan kasus ini, berkas penyidikan terhadap salah satu tersangka bernama Ir. Faaz telah dinyatakan lengkap atau P-21.

Dalam penanganan kasus ini tersangka tercatat dua kali mangkir dari panggilan polisi yakni pada panggilan pertama tanggal 29 Agustus 2019 dan yang kedua pada tanggal 9 September 2019. Padahal, pada tangal 12 September 2019  Faaz sempat diboyong ke Polda DIY namun polisi tidak berhasil memproses  tersangka karena yang bersangkutan menolak mengikuti proses tahap 2 karena merasa telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019.  Faaz juga membuat perjanjian tertulis bahwa dirinya bersedia ditahan di rumah tahanan negara jika tidak memenuhi panggilan polisi pada tanggal tersebut di atas.

Permasalahan antara Hoky dan Faaz sebetulnya sudah pernah melewati proses mediasi pada 28 September tahun 2018. Namun, menurut Hoky, ketika itu Faaz menolak permintaannya untuk menjauhi rekan-rekannya yang selama ini sering menggugat dan mengkriminalisasi dirinya.

Mediasi pun kandas karena bukannya menjauhi para koleganya yang sering menggugat dan melaporkan Hoky,  Faaz justeru balik mengancam menjadikan Hoky sebagai Tersangka dengan tuduhan penganiayaan karena pada saat keduanya bertemu sempat terjadi adu mulut.

Ancaman Faaz terbukti dengan ditetapkannya Hoky sebagai tersangka penganiayaan oleh penyidik Polres Bantul pada tanggal 27 Oktober 2018 dengan ancaman pasal 351 KUHP, Hoky pun melakukan Praperadilan terhadap Kapolres Bantul karena tidak ada bukti sama sekali dan tidak ada visum.

Tak berhenti sampai di situ, Faaz bersama dengan Rudy Dermawan Muliadi yang mengaku sebagai Ketum DPP APKOMINDO, kembali menggugat Hoky dalam kasus perdata pada tanggal 21 Agustus 2018 di PN Jakarta Selatan (setelah sederetan gugatan perdata lainnya) melalui kantor pengacara OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES. Sidang kasus ini sudah memasuki tahap putusan yang akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 mendatang. Gugatan terkait siapa yang paling berhak menggunakan nama organisasi APKOMINDO.

Menariknya, dari perkara demi perkara yang dilayangkan kepadanya sejak tahun 2013 lalu, saat ini Hoky menghadapinya seorang diri tanpa didampingi pengacara dan justeru sering menang di pengadilan. “Saya yakin kali ini akan menang lagi meski lawan menggunakan jasa pengacara terkenal sekelas Otto Hasibuan,” ujar Hoky yakin.  Kapasitas Faaz sendiri selaku penggugat, menurut Hoky, telah diakui sendiri bahwa dirinya hanya sebagai Sekretaris DPD APKOMINDO DKI Jakarta bukan sebagai Sekjen DPP APKOMINDO.

Hoky juga mengaku sudah memaafkan Faaz secara pribadi karena sudah beberapa kali berjumpa dan makan bersama dalam suasana persahabatan. “Namun kesempatan mencabut laporan sudah saya beri selama setahun yang lalu, pada saat mediasi tersebut, dan saya telah mengatakan jika akhirnya Tersangka dinyatakan bersalah oleh Hakim, lalu ditahan, maka yang paling menderita adalah keluarganya di rumah, namun ternyata Tersangka tetap tidak mau berdamai dan tidak mau meninggalkan kelompoknya, karena diduga masih yakin dirinya kebal hukum, sehingga kesempatan tersebut tidak diindahkannya sehingga pada akhirnya saya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negeri ini,” ungkapnya.

Hoky juga mengaku heran atas ulah dan sikap Faaz dan koleganya yang tidak pernah mau berhenti merekayasa hukum baik perdata maupun pidana terkait APKOMINDO. “Hingga saat ini ada 14 perkara pengadilan, baik perkara Perdata, perkara Pidana termasuk perkara Tata Usaha Negara hingga perkara praperadilan,  sehingga saya harus sepanjang 6 tahun mengejar keadilan,” ujar Hoky.

Bahkan menurut Hoky, 5 (lima) buah Laporan Polisi terhadapnya di lokasi yang berbeda-beda tetap diladeninya. Seluruh perkara yang dihadapi, lanjut Hoky, mungin bisa mencetak rekor MURI sebagai orang Indonesia yang digugat perkara dan laporan pidana terbanyak oleh orang atau kelompok yang sama. “Mereka lupa jika era telah berubah dan tidak ada yang bisa kebal terhadap hukum di negeri ini dan Tuhan selalu berpihak pada yang benar,” pungkasnya.

Senyatanya perkara APKOMINDO telah menjadi pembicaran banyak pihak, termasuk mendapat dukungan dari Prof. Dr. Mohommad Mahfud MD.,S.H. dan Kamilov Sagala SH., M.H., Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II.

Perkara APKOMINDO telah viral dan memperoleh banyak simpati, sehingga R Renaldi Herwendro SH Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta akan menjadikan perkara tersebut sebagai tesisnya, dan bahkan Kol Chb Mardikan S. H. M. I. P. M. M akan menjadikan perkara APKOMINDO sebagai disertasi tentang HAKI.

Berikut ini rincian 14 perkara pengadilan dan 5 laporan polisi yang dijalani Soegiharto Santoso alias Hoky :
1. Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
2. Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT
3. Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT
4. Perkara No: 483 K/TUN/2016 di MA
5. Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl
6. Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl
7. Perkara No: 53/Pdt.Sus-Hak. Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst
8. Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI
9. Perkara No: 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018 di MA
10. Perkara No: 3/Pid.Pra/2018/PN.Btl
11. Perkara No: 13/Pid.c/2019/PN.Btl
12. Perkara No: 44/PID/2019/PT.YYK
13. Perkara No: 144 K/PID.SUS/2018 di MA
14. Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. (tanggal 18 September 2019 sidang putusan)
Lima Laporan Polisi yaitu:
1. LP Nomor: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS
2. LP Nomor: LP/670/VI/2015/ Bareskrim Polri
3. LP Nomor: TBL/128/II/2016/ Bareskrim Polri
4. LP Nomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri
5. LP Nomor: LP/109/V/2017/SPKT, Polres Bantul.

Hoky juga membeberkan, dalam persidangan kasus yang menjadikannya terdakwa, saksi Henky Tjokroadhiguno mengaku ada pihak yang menyiapkan dana agar dirinya bisa dipenjara, dan salah satu nama yang menyiapkan dana tersebut adalah Suharto Juwono. Keterangan saksi Henky Tjokroadhiguno tersebut dapat dilihat dalam salinan putusan PN Bantul Perkara No: 03/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Btl.

Hoky juga menerangkan, Ketika PN Bantul memvonis dirinya bebas murni, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH (Jaksa Utama Pratama) dari Kejagung RI, melakukan upaya Kasasi ke MA namun hasilnya ditolak oleh MA pada putusannya dengan Majelis Hakim Dr. Desnayeti, M. SH., MH., Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum dan Dr. H. Suhadi, SH., MH., serta Panitera Pengganti Maruli Tumpal Sirait, SH.MH. Anehnya, menurut Hoky, sampai saat ini dirinya masih menunggu salinan putusan MA sejak tanggal 10 Januari 2018, atau sudah lebih dari 615 hari dan telah sangat jauh melampaui PERMA 214/KMA/SK/XII/2014, bahwa dalam 250 hari putusan perkara Kasasi dari MA harus telah dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju.

“Saya menuntut keadilan di negeri ini kepada aparat penegak hukum, kasus pidana yang saya laporkan di Polda DIY dengan 3 Tersangka seharusnya segera diproses seluruh nya bukan hanya 1 Tersangka  dan tidak berlarut-larut memakan waktu lebih dari 2 tahun,” ungkap mantan Ketua Panitia Kongres Pers Indonesia 2019.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof. Mahfud MD turut berkomentar terkait kasus yang dialami Hoky. "Putusan bebas hakim sudah sesuai karena jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, tetapi jika karena putusan bebas, jaksa mengajukan kasasi, saya pribadi percaya bahwa putusan Mahkamah Agung akan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bantul karena sejak awal dipercaya oleh majelis hakim bahwa tindakan kriminal yang diduga dilakukan terdakwa, jaksa tidak memiliki buktinya," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mendukung Soegiharto Santoso sebagai Ketua APKOMINDO.

Secara terpisah, Anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode II, Kamilov Sagala S.H., M.H., mengatakan; “Kasus ini telah menyebabkan kriminalisasi terhadap seseorang yaitu Ir. Soegiharto Santoso, maka tidak ada kata lain bagi siapa pun di muka bumi ini harus membantu dan meluruskannya, guna menghindari pelanggaran hukum dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Arianto)

Read More

Peluncuran "Diseminasi Hasil Survei Persepsi Publik Terkait Energi Terbarukan"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kebanyakan orang kalau ditanya tentang apa itu energi terbarukan, mungkin jawabannya bakal beragam, tergantung latar belakangnya, tingkat pendidikannya dan lain-lain. Nah, pandangan atau persepsi publik yang beragam itu penting sekali untuk diketahui agar pihak-pihak terkait dapat membangun komunikasi yang lebih efektif terkait isu energi terbarukan.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi publik, khususnya pengguna internet, tentang energi terbarukan dan seluk beluknya di Indonesia, Koaksi dan Change.org Indonesia meluncurkan sebuah Survei Persepsi Publik tentang Energi Terbarukan yang dilakukan secara online dan diikuti oleh 96.658 responden.

Lebih dari 96.000 warganet berpartisipasi dan angkat suara membahas energi terbarukan dalam survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia melalui platform Change.org selama 40 hari. Survei yang disebarkan lewat surat elektronik, media sosial, dan platform percakapan ini menjangkau pengguna internet di 34 provinsi di Indonesia. Banyaknya partisipasi warganet menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi pada isu energi terbarukan. Hasil survei dipaparkan hari Selasa, 17 September 2019, dalam acara Peluncuran dan Diskusi: Diseminasi Hasil Survei Persepsi Publik Mengenai Energi Terbarukan oleh Koaksi Indonesia bersama Change.org.

Nuly Nazlia, Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia menjelaskan, Dari total 96.658 responden, tercatat 67,6 persen responden berusia antara 17 sampai 30 tahun, dengan 50,6 persen berjenis kelamin laki-laki dan 49,4 persen berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden (61,8 persen) tinggal di kota besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Menunut mereka yang mayoritas lulusan sekolah menengah atas/kejuruan (46 persen) dan universitas (36,8 persen), energi terbarukan penting untuk diadakan sebagai bentuk menjaga lingkungan karena energi terbarukan ramah lingkungan, bebas polusi, dan tidak merusak alam.

"Sebanyak 23,8 persen responden memilih matahari sebagai sumber energi terbarukan dan 22,4 persen memilih bioenergi. Matahari dan bioenergi adalah dua jenis sumber energi terbarukan yang paling banyak dipilih dibandingkan energi terbarukan lainnya. Sebesar 44 persen responden menyadari bahwa sektor energi terbarukan di Indonesia belum berkembang optimal. Hambatan pengembangan energi terbarukan disebabkan oleh rendahnya pemahaman publik tentang energi terbarukan (19,7 persen), ketergantungan terhadap energi fosil yang masih tinggi (13,9 persen), dan riset yang bukan menjadi prioritas pemerintah kita saat ini (13 persen). Informasi terkait energi terbarukan paling banyak didapatkan dari media online (23,5 persen)," ujar Nuly dalam konferensi pers di GoWork fX Sudirman, Lantai 7, Jakarta. Selasa (17/9)

Walaupun informasi yang membahas energi terbarukan masih minim, kata Nuly, namun responden masih optimis bahwa Indonesia mampu dan berpotensi mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki, yaitu matahari (25,5 persen), air (20,6 persen), dan bioenergi (19,5 persen). Dan, pemangku kepentingan yang diyakini dapat melakukan perubahan ini adalah presiden dan kementerian (25,5 persen) dan kepala daerah (15,1 persen).

"Masyarakat umum juga memiliki peran penting (23,6 persen) dalam mengembangkan energi terbarukan. Keinginan untuk beralih ke energi terbarukan sangat besar, bahkan 36,5 persen responden rela membayar listrik lebih mahal bila bersumber dari energi yang bersih. Bagi mereka, menggunakan energi fosil lebih lama berarti menambah lama pula kerusakan lingkungan kedepannya. Oleh karena itu, 41,4 persen responden siap melakukan perubahan gaya hidup dengan melakukan aksi hemat energi," jelas Nuly.

Koaksi Indonesia merasa penting untuk melakukan survei energi terbarukan terutama ditujukan kepada anak muda karena jumlah mereka diperkirakan akan mencapai 70 persen populasi Indonesia pada tahun 2030, "Anak muda perlu lebih melek isu energi terbarukan agar dapat berperan aktif dan terjun langsung dalam pengembangan energi terbarukan ke depannya. Dengan diluncurkannya hasil survei ini kepada publik, kami mengajak kita semua untuk berkolaborasi menggapai anak muda yang lebih luas dan bersama-sama terlibat dalam upaya penyadartahuan. Suara dari kelompok masyarakat produktif akan mendorong terjadinya perubahan, termasuk perubahan yang diharapkan terjadi di tingkat pengambil kebijakan untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025," tutup Nuly. (Arianto)

Read More

CSIS Gelar Konferensi Tahunan dengan Tajuk "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perdebatan terkait dampak dari revolusi teknologi digital seakan tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Salah satu contohnya adalah teknologi kecerdasan buatan(artificial intelligence). yang memungkinkan mesin dalam bentuk robot humanoid untuk dapat bekerja, belajar dan berinteraksi secara otomatis dengan mesin dan robot lainnya maupun manusia.

Perkembangan teknologi ini akan berdampak besar bukan hanya terhadap perekonomian saja, tetapi juga kehidupan sosial, prinsip-prinsip kemanusian dan etika, serta formulasi kebijakan.Untuk membahas potensi dampak dari perkembangan teknologi ini serta penanggulangannya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengangkat tema "Harnessing Frontier Technologies through a Redesigned National, Regional and Global Architecture - Memanfaatkan Teknologi Termutakhir melalui Pendesainan Ulang Arsitektur Nasional, Regional dan Global dalam CSID Global Dialogue tahun ini. Acara ini akan membahas salah satu faktor yang paling menentukan dalam membentuk masa depan ekonomi global, yaitu perubahan teknologi, dalam kaitannya dengan transformasi digital dan pengembangan kecerdasan buatan.

CSIS Global Dialogue merupakan sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Pacific Economic Conference Council (PECC), sebuah jaringan individu dan institusi yang didedikasikan untuk mempromosikan kerjasama di 23 negara di kawasan AsiaPasifik. Konferensi yang diadakan dalam dua hari dari tanggal 16 - 17 September 2019, membahas empat topik sebagai berikut: (i) implementasi teknologi saat ini dan masa depan dalam bisnis, ekonomi dan sektor publik, (ii) implikasi terhadap produktivitas ekonomi, sifat pekerjaan dan inklusi sosial-ekonomi, (iii) pendekatan baru terhadap kebijakan ekonomi, dan pemerintahan, dan (iv) bagaimana kolaborasi regional dan integrasi ekonomi regional dapat memfasilitasi perumusan kebijakan untuk teknologi masa depan.

Selain dihadiri oleh pakar teknologi dan ekonomi terkemuka secara internasional, acara kali ini juga menampilkan teknologi kecerdasan buatan dengan mengundang Sophia atau yang populer dijuluki "robot paling cerdas" sebagai salah satu pembicara utama.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi pleno pertama dengan topik yang membahas mengenai Gambaran Besar dalam Perkembangan Teknologi Terkini. Sesi ini dimulai dengan pidato utama oleh Luke Hutchison, Ahli lImu Komputer dan Biologi Komputasi dari TED Fellow. Hutchison menjelaskan bahwa sekarang kita semakin dekat dengan apa yang disebut 'teknologi singularitas, yaitu ketika komputer super cerdas menawarkan ledakan kecerdasan yang tidak memberikan ruang bagi intervensi manusia. la menjelaskan bahwa kecerdasan buatan akan menjadi lebih kuat dan lebih pintar daripada manusia karena pertumbuhan produktivitas diekspektasikan akan tumbuh secara eksponensial, di mana ini bertentangan dengan fakta pertumbuhan Kaldor. Ada dua skenario yang mungkin muncul di masa depan berdasarkan Korinek & Stiglitz (2017), yaitu peningkatan manusia  dimana manusia dan kecerdasan buatan akan bergabung dan munculnya agen-agen kecerdasan buatan yang otonom.

Pembahas dalam sesi ini adalah Wojtek Krok, Partner dari McKinsey yang menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah model industri dan bisnis dalam praktik usaha. Lalu Imron Zuhri, dari Dattabot Indonesia menjelaskan mengenai aplikasi Big Data, Blockchain, dan kecerdasan buatan di negara-negara berkembang. Pembahas terakhir adalah Jake Lucchi, Kepala Konten dan Kecerdasan Buatan dari Google Asia Pacific.

Selanjutnya pada sesi kedua. Profesor Ekonomi Universitas Geneva, Swiss, Richard Baldwin membahas dampak revolusi yang sedang dan akan terjadi terhadap perekononmian global, utamanya dalam bagaimana investasi dan perdagangan internasional turut berevolusi. Perdebatan saat ini menyoroti persoalan dampak revolusi teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan aspek sosial-ekonomi lainnya, seperti ketimpangan pendapatan.

Pembahas dalam sesi kedua ini adalah Michael Fung, Deputy CEO Skillskuture SG yang menjelaskan tentang nasib pekerjaan di masa depan. Selain itu, Direktur TRPC Peter Lovelock dan CEO GDP Labs On Lee juga berbicara pada sesi panel ini.

Selain berdampak pada perekonomian, teknologi yang semakin terintegrasi dengan kehidupan manusia memunculkan perdebatan mengenai keamanan dan privasi individu. Beberapa kejadian seperti skandal Cambridge Anulytica dan pencurian digital pada platform mata uang digital (cryptocurrency) meningkatkan kesadaran akan ancaman dari penggunaan teknologi. Maka dari itu, pada sesi pleno ketiga Direktur Eksekutif Japan Machinery Center for Trade and Investment Tetsuro Fukunaga memaparkan tentang persoalan tata kelola data.

Pembahas pada sesi ketiga ini adalah Sunny Park dari Microsoft Asia yang berbicara soal etika dalam penggunaan teknologi, Duta Besar Uni Eropa untuk Asia lgor Driesmans yang membahas soal privasi secara mendalam, dan Doug Witschi dari International Police yang berbicara soal keamanan digital.

Acara CSIS Global Dialogue ini dilanjutkan dengan konferensi hari kedua, yaitu hari Selasa, tanggal 17 September 2019. Presiden Joko Widodo akan hadir dan membuka acara pada hari kedua ini dengan melakukan dialog Sophia Sang Robot. Acara pada hari kedua ini akan melanjutkan dialog dengan membahas tiga tema besar, yakni: Persiapan transisi menuju intelligent economy, Perdagangan dan Investasi di era digital, dan Pajak dalam digital ekonomi. (Arianto)

Read More