Kapolres Pelabuhan Belawan Hadiri Peresmian Fasilitas MCK

Duta Nusantara Merdeka | Medan

NAK-Persit KCK PD I/BB mengadakan bakti sosial dengan mendirikan fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di Jalan TM Pahlawan, Lorong Pemancar, Ling 29 l, Kel Belawan I, Kec Medan Belawan, Jumat (6/5/2019).

Peresmian fasilitas MCK ini dilakukan oleh Pangdam I/BB, Mayjen TNI MS Fadhilah dengan didampingi Ketua Persit KCK PD I/BB, Ny. Tri Sasanti Fadhilah, Dandim 0201/BS, Kolonel Inf Roy Hansen J Sinaga, Jumat (6/9).

Turut pula mendampingi Pangdam Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, para Asisten Kasdam I/BB, para Kabalakdam, Danlantamal I Belawan, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis SH.MH dan tamu undangan lain.

Bukan cuma mendirikan MCK, pada bakti sosial ini juga diadakan sunat massal sebanyak 50 anak, pelayanan KB, donor darah, pembagian sembako sebanyak 100 paket, pembagian kursi roda hingga peletakan keramik musala.

Dalam amanatnya, Pangdam I/BB mengungkapkan ide untuk membangun MCK ini sudah tercetus sekitar 5 bulan lalu oleh pengurus Persit KCK PD I/BB. Pangdam berharap dengan adanya fasilitas MCK ini, dapat  mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. “Karena  kesehatan hal mendasar bagi manusia,” bebernya.

Pangdam berharap pendirian fasilitas ini tak sekadar seremonial belaka. Untuk itu, jenderal bintang dua ini meminta agar masyarakat meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada.

“Dijaga baik-baik, dan pemanfaatannya dengan baik,” katanya.

Sementara Ny. Tri Sasanti Fadhilah menuturkan fasilitas MCK dipilih sebagai kegiatan bakti sosial, bermula ketika dirinya melakukan kunjungan kerja ke kawasan tersebut belum lama ini. Kala itu, tidak ada fasilitas yang memadai terkait MCK di tiap rumah penduduk.

Dari situlah timbul ide untuk mendirikan fasilitas MCK. Dengan berdirinya fasilitas ini, tambahnya, diharap dapat meringankan masalah masyarakat.

“Karena kalau kita sehat, tentunya bisa melakukan kegiatan dengan lebih baik.  Apa yang kami (Persit) perbuat ini sebagai bentuk pendampingan agar tugas suami dapat berjalan dengan baik. Kami berharap agar bisa disesuaikan fasilitas dengan fungsinya,” tandasnya. **

Wartawati DNM : Nora Tarigan

Read More

Dompet Dhuafa Raih Penghargaan dari Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI

Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Memperingati  Hari aksara internasional  yang jatuh pada tanggal Minggu 8 September 2019. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ( Kemendikbud RI), memberikan penghargaan kepada Dompet Dhuafa atas kinerja program pendidikan literasi sekolah dan masyarakat baik formal maupun non formal di Makassar, Sulawesi Selatan. Minggu (08/09)

Ahsin Aligory, Manajer Program Pendidikan Dompet Dhuafa mengatakan, Alhamdulilah Dompet Dhuafa mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk yayasan yang peduli terhadap pendidikan paud dan pengembangan literasi di sekolah dan masyarakat. Ini adalah hasil kerja keras tim program pendidikan SLI, PAUD, TBM, Gemari Baca,  PKBM, dan sekolah tapal batas. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Muhadjir Effendy) didampingi oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Nurdin Abdullah).

Dompet Dhuafa sebagai lembaga  terus melakukan inovasi program - program literasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, kata Ahsin Aligory, tidak hanya literasi huruf, juga literasi angka, literasi keuangan, dan literasi digital. Tugas lembaga saling bekerjasama membantu berkontribusi untuk memerangi literasi yang angkanya masih besar sekitar 1.93 persen jumlah penduduk Indonesia.

"Acara yang berlangsung dari tanggal 5 - 8 September 2019 di Makassar. Pihak kementrian sudah melakukan survey terhadap yayasan-yayasan yang fokus pada pendidikan. Hasil akhirnya Dompet Dhuafa menjadi yayasan yang terus peduli terhadap program pendidikan PAUD dan literasi sekolah serta masyarakat. Upaya untuk mewujudkan hal tersebut  dengan memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam suatu wilayah," ujar Ahsin Aligory kepada awak media di Makassar. Minggu (08/9)

Program Sekolah Literasi Indonesia diadakan secara terstruktur dan berkala serta memiliki kesinambungan dalam hal implementasi secara praktis di lapangan, lanjut Ahsin Aligory, Program SLI juga mengoptimalkan perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar, sehingga diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi siswa dan guru. Selain itu, Program pemberdayaan masyarakat juga sangat dibutuhkan guna menunjang kebutuhan literasi di masyarakat melalui optimasi peran TBM (Taman Bacaan Masyarakat) yang berada di wilayah program.

"Program ini hadir untuk membantu pembentukan dan peningkatan performa sekolah lewat proses pendampingan bagi kepala sekolah dan guru. Program ini mengembangkan peningkatan kualitas sekolah, Dompet Dhuafa juga akan mengintervensi manajemen sekolah untuk bisa meningkatkan budaya literasi di sekolah tersebut dengan membuat program yang bisa memantik semangat literasi anak-anak. Program unggulan yang diterapkan di SLI salah satunya ada Ceruk Ilmu, yaitu penyediaan sudut baca di setiap kelas," tutup Ahsin Aligory. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Tanamkan Kasih Sayang dan Nilai Toleransi pada Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, utamanya para kepala keluarga, untuk membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama. Menurutnya, dengan membangun keluarga tersebut juga berarti merawat negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Konsultasi Nasional XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) tahun 2019 yang digelar di Hotel Sunan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat, 6 September 2019.

"Membangun kasih sayang yang dimulai dari sebuah keluarga itu sangat penting dilakukan. Peran seorang bapak, kepala keluarga, menentukan sekali dalam membimbing keluarga kita karena di situ lah forum terkecil, dari forum besar negara, dimulainya kebaikan-kebaikan," ujarnya.

Kegiatan Konsultasi Nasional FK PKB PGI yang diketuai oleh Olly Dondokambey yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut digelar dengan mengangkat subtema "Bapa (Kepala Keluarga) yang Berperan Aktif Menjaga Keutuhan NKRI dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama merupakan kunci utama untuk menjaga etika dan tata krama dalam pola interaksi global yang berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Interaksi yang semakin mudah dan disertai dengan arus informasi yang masuk secara deras memungkinkan nilai-nilai negatif untuk masuk memengaruhi bila tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian diri yang baik.

Ujaran kekerasan atau bahkan kebencian yang kini mudah ditemui dalam percakapan di media sosial misalnya, menjadi satu contoh dari fenomena pola interaksi yang berubah tersebut. Di sini lah peran keluarga dan kepala keluarga memegang peranan penting.

"Kalau ini kita sadari, kita akan berhati-hati dalam bertutur kata, dalam menginformasikan sesuatu yang masih kita ragukan, menjaga etika, dan menjaga tata krama. Inilah saya kira pola interaksi yang harus kita bangun sebaik-baiknya sejak mulai dari keluarga," kata Presiden.

Selain itu, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia dikaruniai oleh beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kepala Negara berujar, semua perbedaan yang ada tersebut hendaknya disikapi dengan bijak agar justru menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap hal tersebut menurutnya dapat mulai dibentuk dari tingkat keluarga.

"Keluarga yang penuh kasih sayang menjadi sebuah kunci. Terbiasa dengan toleransi, terbiasa dengan membantu saudara-saudara dan tetangga-tetangganya, serta terbiasa dengan saling memaafkan. Bukan saling mengejek dan menghina," ucapnya.

Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa kebiasaan saling memaki maupun menghina tersebut bukanlah budaya asli Indonesia. Sebaliknya, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan budaya yang penuh toleransi dan kebersamaan.

"Kita tahu semuanya, budaya Indonesia bukan seperti itu. Budaya Indonesia adalah budaya yang penuh kebersamaan, budaya yang penuh toleransi, budaya yang penuh kegotongroyongan," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Esemka

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta
Presiden Joko Widodo pada Jumat, 6 September 2019, meresmikan pabrik serta sarana dan prasarana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi, Kabupaten Boyolali, yang dikenal luas dengan produk Esemka. Berdirinya pabrik tersebut menandai langkah dan upaya awal bagi merek Indonesia ini untuk meningkat ke level manufaktur dan membangun industri otomotif lokal.

"Mobil Esemka ini adalah brand dan principal-nya Indonesia. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih sepuluh tahun yang lalu oleh para teknisi dan oleh anak-anak SMK," ujarnya.

Presiden mengatakan, peresmian pabrik yang dilakukan olehnya tersebut merupakan bentuk dukungannya secara pribadi terhadap pengembangan industri otomotif nasional.

"Banyak yang bertanya kenapa saya mau meresmikan pabrik Esemka ini. Ya karena saya ingin mendukung pengembangan industri otomotif nasional. Mendukung merek lokal, mendukung merek nasional. Itu saja jawabannya," tuturnya.

Menurutnya, berdirinya pabrik baru Esemka ini nantinya akan mendatangkan efek berganda bagi industri-industri lain termasuk industri kecil dan menengah. Esemka diketahui telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan-perusahaan lokal untuk pengadaan suku cadang kendaraan yang diproduksinya.

Selain itu, beroperasinya pabrik tersebut juga dipercaya akan turut menggerakkan ekonomi Kabupaten Boyolali dan sekitarnya.

"Pabrik Esemka akan memiliki efek yang berantai di belakangnya. Baik (bagi) pemasok, baik industri-industri menengah, baik industri-industri kecil, sampai industri rumah tangga yang berperan dalam rantai pasokan yang panjang sehingga membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya," kata Presiden.

Presiden Joko Widodo juga memberi apresiasi atas keberanian Esemka untuk memulai upaya pertama dalam pengembangan industri otomotif lokal. Menurutnya, sebagai upaya awal, langkah Esemka diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Namun, sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita untuk turut memberikan dukungan bagi usaha yang ditunjukkan oleh Esemka tersebut.

"Kalau kita sebagai sebuah bangsa mau menghargai karya kita sendiri, brand dan principal kita sendiri, ini akan laku," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara sempat menyaksikan proses perakitan yang berlangsung di pabrik tersebut. Presiden juga sempat menjajal model angkutan niaga Esemka yang bernama Bima dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang berada di balik kemudi. Esemka Bima merupakan sebuah kendaraan truk ringan dengan bak terbuka yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan niaga masyarakat Indonesia. (Arianto)

Read More

Saka Energi Kembangkan Analisis Data Optimalkan Operasi Migas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Industri minyak dan gas bumi perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan data untuk menciptakan proses produksi yang lebih efektif dan efisien. Hal ini disadari oleh Saka Energi yang telah mengembangkan perangkat lunak untuk menganalisis data sumur-sumur migas.

"Ini (data analytic) solusi terbaik untuk mengoptimalkan produksi existing. Implementasinya sederhana, tapi memiliki dampak yang besar bagi produksi. Hanya perlu coding, scripting dan kreatifitas" ujar Rini Saputra, Senior Subsurface Manager Saka Energi, pada Sesi Teknologi ke-2 The 43nd IPA Convex 2019 yang bertema "Driving Innovation for Exploration dan Production Industry through Application of Data Analytics" Kamis (5/9)

Rini mengungkapkan, biasanya perusahaan membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk mereview 30 sumur secara menyeluruh. Namun setelah mengembangkan pilot project perangkat lunak SWORDS (Saka Well Opportunity Register, Define and Selection), prosesnya bisa lebih cepat. Cara kerjanya dengan mentransfer hasil review sumur ke dalam algoritma pemrograman. Mesin analisis akan menjalankan algoritma tersebut dan memberikan hasilnya.

"Dengan SWORDS kami bisa memotong prosesnya dari 4 bulan menjadi satu minggu" ujarnya.

Rini mengatakan, ide besarnya adalah analytic engine yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan tanpa intervensi manusia. Apabila untuk skala kecil saja sudah memberikan dampak signifikan, dia meyakini apabila hal itu dimplementasikan pada lapangan migas besar seperti Blok Sanga-sanga yang berada di Kalimantan Timur.

"jika kita bisa mulai mengadaptasi teknologi ini, saya yakin kita bisa memenuhi target produksi nasional", katanya.

Sementara itu CEO and Founder of Big Jawa, Ruli Harjowidianto, yang menjadi salah satu panelis, mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 36 persen perusahaan migas yang berinvestasi pada big data. Sementara perusahaan migas yang memanfaatkan big data sebagai wawasan informasi baru sekitar 13 persen.

Padahal, ungkapnya, big data memiliki banyak manfaat dalam Industri migas dari hulu sampai hilir. Dengan memanfaatkan big data, kita bisa mengetahui secara lebih lengkap mengenai kebutuhan konsumen. Sementara dalam konteks dengan sektor hulu, perusahaan bisa mengetahui berapa banyak migas yang harus diproduksi. Menurut dia, beberapa kegunaan artificial intelligence secara umum di antaranya untuk memproyeksi kebutuhan, mengetahui aktivitas seismik, manajemen stok, rantai pasokan, hingga logistiknya.

"Harga minyak yang naik turun karena tidak tahu kebutuhan market dan produksinya itu berapa. Kalau dari awal sudah ketahuan, kita akan bisa prediksi berapa harga di market nantinya, berapa untuk eksplorasi," tuturnya,

Sementara itu, Chief Information Officer Asia Pacific of BP, Dwi Cahyo Nugroho, yang bertugas sebagai moderator mengatakan, perusahaan sangat penting untuk memiliki dan mengolah data, Paradigmanya juga telah berganti saat ini, Bahwa, data merupakan aset yang bisa mendorong perkembangan industri migas. Dia mencontohkan, belum lama ini Inggris merilis 130 teratyte data sumur migas, geospasial, dan data infrastruktur.

"Penggunaan data berguna bagi kegiatan eksplorasi dan pengeboran, Bagaimana data bisa menambah pengetahuan dan wawasan," tuturnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bagikan Tanah Objek Reforma Agraria Pertama di Kalimantan

Duta Nusantara Merdeka | Pontianak
Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hutan Adat bagi penerima yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pemberian SK TORA ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Penyerahan SK tersebut berlangsung di Taman Digulis Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pada Kamis, 5 September 2019.

"Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya kalau sudah pegang ini," ujar Presiden dalam sambutannya.

Penyerahan SK TORA tersebut akan memberi kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 20 tahun sehingga masyarakat dapat memiliki legalitas atas tanah tersebut.

Selain untuk memberikan kepastian hukum, SK TORA juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif.

Penerima SK TORA ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional agar terbit sertifikat hak atas tanah dengan nama sesuai yang tertera dalam SK tersebut.

"Tadi Pak Menteri BPN sudah bisik-bisik saya, 'Pak, kalau sudah pegang ini (SK) gampang. Nanti begitu ukur tanah rampung akan bisa kita selesaikan (sertifikat),'" tuturnya.

Di seluruh Indonesia, pemerintah akan melakukan redistribusi lahan dari kawasan hutan yang hingga saat ini telah tersedia seluas kurang lebih 2,65 juta hektare untuk masyarakat.

SK TORA di Kalimantan yang diserahkan langsung oleh Presiden pada kesempatan kali ini sendiri mencakup lahan seluas kurang lebih 17.854,75 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Penyerahan SK kepada masyarakat tersebut merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, utamanya yang berada di dalam kawasan hutan, melalui reforma agraria.

"Artinya yang pegang lahan ini tidak hanya yang gede-gede (korporasi). Saya selalu sampaikan, saya enggak pernah memberikan ke yang gede-gede. Tapi ke rakyat yang kecil-kecil saya berikan," Presiden menegaskan.

Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat penerima SK TORA tersebut dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.

"Nanti, kalau saya sudah mendapat laporan, oh jengkolnya tanamannya sudah bagus-bagus, singkongnya produksinya juga baik, duriannya sudah tinggi-tinggi dan sudah menghasilkan saya akan datangi. Datang untuk panen duren, panen singkong, dan panen produk-produk lainnya," tandasnya.

Untuk diketahui, selain menyerahkan SK TORA, dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyerahkan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di Kalimantan Barat. SK tersebut meliputi Hutan Adat Rage, Gunung Temua, dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang dengan luas keseluruhan 535 hektare. Diberikan pula SK yang meliputi Hutan Adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas keduanya mencapai 1.110 hektare. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tegaskan KPK Telah Bekerja dengan Baik

Duta Nusantara Merdeka | Pontianak
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Menurut saya KPK saat ini telah bekerja dengan baik," kata Presiden di Kota Pontianak, Kamis 5 September 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden untuk merespons pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa dirinya belum menerima usulan revisi undang-undang yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Maka itu, Kepala Negara belum dapat mengomentari mengenai usulan tersebut.

"Saya belum tahu isinya, jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa," tandasnya. (Arianto)

Read More

Ki Gendeng Pamungkas Minta Bubarkan BPIP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Apa yang dikatakan Imam besar Front Pembela Islam Habib Riziq Shihab dalam milad FPI ke-21 menyampaikan kritik pedas mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah benar.

Menurutnya Ki Gendeng Pamungkas  ternyata ada sesuatu dibalik badan tersebut yang dinilai berbahaya. Yaitu pengetahuan Anggota BPIP justru tidak mengetahui hakikat Pancasila. Dan pengetahuannya di bawah Habib Rizieq. 

 “Benar bantahan HRS bahwa Pancasila yang berisikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar Negara RI, bukan pilar agama. Lebih parah lagi rezim tidak paham hakikat Pancasila ini, telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila disingkat BPIP, dengan anggota yang tidak paham esensi Pancasila,” kata KGP, di Jakarta.

Seperti kita tahu, anggota BPIP digaji besar oleh negara namun kinerjanya tidak ada, bahkan terkesan hanya menonton Pancasila dikhianati oleh segelintir oknum. 

“Bisa dibayangkan, dengan gaji lebih dari Rp 110 juta perbulan, tiap anggota hanya untuk  dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara,” Tungkas KGP. 

Untuk itu KGP setuju tuntutan  Rizieq untuk membubarkan BPIP karena dianggap berbahaya bagi nilai Pancasila. “Tidak keliru banyak  orang menyebut BPIP sebagai Badan Pengkhianat Ideologi Pancasila. Sehingga harus dibubarkan karena bukan pemborosan uang negara tapi sangat berbahaya bagi eksistensi Pancasila, sebagai dasar dari negara Indonesia,” Lanjut KGP. 

 Dalam video itu ulang tahun FPI, Rizieq memerintahkan kepada para kader dan simpatisan FPI untuk mempertahankan Pancasila sebagai nilai dasar Indonesia. Rizieq menyerukan kepada segenap mujahid FPI dan seluruh pejuang NKRI untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, jadi jangan coba-coba menjadikan Pancasila sebagai pilar negara. **

Read More

Merasa Diabaikan Oknum Pilot, ABI Kirim Somasi ke Kantor Lion Air

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ada 16 orang anggota Advokat Bangsa Indonesia (ABI), Senin (2/9) siang mendatangi kantor Lion Air di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Mereka mengirimkan Somasi terhadap tindakan yang merugikan klien Advokat Bangsa Indonesia.

"Saya sudah kirim surat Somasi ke alamat pilot  yang bersangkutan. Namun belum juga direspon. Bahkan WhatsApp kami diblokir yang bersangkutan. Padahal maksud saya baik, yaitu mencari titik temu," Kata Ketua Umum Advokat Bangsa Indonesia (ABI) Rudy Silva SH.

Pihak Lion Air yang diwakili oleh staf Customer Service menerima surat Somasi berjanji segera melaporkan kepada pihak top managemen. **

Read More

Pameran dan Konvensi ke-43 IPA 2019 di Jakarta Convention Centre Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia memiliki cadangan migas terbukti yang signifikan di dunia. Secara geologis, Indonesia sangat menarik. Penemuan cadangan gas di Blok Sakakemang, Provinsi Sumatera Selatan baru-baru ini menjadi bukti akan hal tersebut. Lebih Jauh lagi, berbagai studi menunjukkan ada lebih dari setengah cekungan di Indonesia yang belum dieksplorasi. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pelaku industri migas dan Pemerintah untuk menemukan dan mengembangkan sumber daya yang diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tipe reservoir, geologi dan risiko teknis merupakan faktor yang penting, sama pentingnya dengan regulasi dan kebijakan fiskal. Namun diakui bahwa tidak semua proyek memiliki karakteristik yang sama, Proyek laut dalam berbeda dengan proyek migas yang ada di daratan.

Masing-masing memerlukan pendekatan yang berbeda, baik dalam hal penggunaan teknologi maupun tingkat keekonomian proyek. IPA mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah mengambil kebijakan berupa penerapan PSC Gross Split sebagai cara untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kondisi global saat ini menunjukkan peluang investasi yang lebih besar daripada jumlah modal yang tersedia. Artinya, baik negara maupun investor harus sama-sama bersaing untuk mendapatkan modal tersebut. Para investor akan bersaing mendapatkan peluang terbaik yang ditawarkan di suatu negara.

"Kita merasakan banyak capaian dari Pemerintah Indonesia, mulai dari kemudahan berbisnis, kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan, serta fokus yang baik pada kebijakan di bidang migas oleh Kementerian ESDM," ujar Louise M. McKenzie, Penjabat Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), seusai Upacara Pembukaan Pameran dan Konvensi ke-43 IPA, Rabu 4 September 2019, di Jakarta Convention Centre, Jakarta.

Lebih lanjut, Louise mengungkapkan, terbitnya keputusan Pemerintah tentang persetujuan revisi POD Blok Masela dan perpanjangan kontrak Blok Corridor menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Selain itu, Pemerintah juga diketahui telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia. "Regulasi dan perizinan yang semakin sederhana dan pembukaan akses data migas, serta insentif perpajakan merupakan keberlanjutan langkah Pemerintah menuju arah yang tepat," katanya.

Oleh karena itu, kata Louise, IPA berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah demi mendukung peningkatan daya saing industri migas nasional Indonesia untuk menciptakan peningkatan eksplorasi dan optimasi produksi guna ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.

Selain mendukung ketahanan energi, industri migas nasional juga berdampak besar pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia khususnya tenaga kerja yang terampil dan berbakat di seluruh wilayah Indonesia. Sudah banyak putra-putri terbaik Indonesia yang bekerja di industri migas nasional dan duduk pada posisi-posisi strategis dan pengambil kebijakan. Hal ini merupakan salah satu efek berganda yang muncul atas berkelanjutannya industri migas nasional.

Sementara itu, Louise menjelaskan, gelaran IPA Convex yang ke-43 kali ini mengambil tema "Driving Exploration and Optimizing Existing Production for Long Term Energy Security" akan didukung dengan berbagai diskusi dimana kita akan mendengar pandangan para ahli dari Indonesia dan mancanegara. Gelaran ini diikuti oleh 119 perusahaan peserta pameran serta menargetkan untuk dikunjungi oleh lebih dari 20.000 pengunjung serta 1.700 orang peserta konvensi. dan target pengunjung mencapai lebih dari 20.000 orang. Acara berlangsung selama tiga hari, yaitu 4-6 September 2019. Selain pameran dan konvensi, IPA Convex 2019 juga mengadakan sesi teknis yang diikuti sekitar 120 presentasi dan 60 presentasi poster. Mereka terdiri dari pekerja profesional di industri migas dan para mahasiswa.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, kata Louise, IPA Convex 2019 juga mengadakan sesi Teknologi, IPA Voice, Best Booth Contest, PetroChallenge. Namun ada hal baru yang diadakan pada penyelenggaraan IPA Convex tahun ini, yaitu Jam Session. Ada dua sesi Jam Session yang akan diadakan selama tiga hari pelaksanaan acara. Pada Jam Session nanti akan membahas mengenai pentingnya kontribusi generasi muda (millennials) terhadap industri hulu migas Indonesia.

"Diharapkan, penyelenggaraan IPA Convex 2019 dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri migas nasional dan peningkatan produksi nasional pada khususnya serta berdampak pada pertumbuhan perekonomian dan ketahanan energi di masa mendatang," tutup Louise. (Arianto)

Read More

Toys Kingdom Buka Toko Baru di Cirebon Superblock Mall

Duta Nusantara Merdeka | Cirebon

Toys Kingdom yang merupakan pusat mainan dan hobi untuk segala usia kembali membuka toko baru di Cirebon, tepatnya di Cirebon Superblock (CSB) Mall lantai 1 pada 31 Agustus 2019. Hadir sejak sembilan tahun lalu di Indonesia, pembukaan toko Toys Kingdom kali ini adalah yang ke-44 di 18 kota di Indonesia.

Bart Nureka selaku Merchandising & Operational Director Toys Kingdom menjelaskan, “Toys Kingdom pertama kali hadir di Cirebon pada tahun 2016 lalu dengan konsep mini store. Sambutan yang cukup positif menjadi alasan kami kembali membuka toko yang lebih luas dengan produk yang lebih lengkap dan lokasi yang nyaman. Sesuai dengan tagline kami yaitu Creating Smile, kehadiran toko baru ini diharapkan dapat memberikan keceriaan bagi anak-anak melalui berbagai jenis mainan yang tidak hanya entertaining namun juga edukatif dengan pelayanan yang ramah dan sigap.”

Di area seluas 415 M2, Toys Kingdom CSB Mall menyediakan berbagai macam produk mulai dari mainan edukasi, mainan outdoor, mainan koleksi, keperluan bayi, kostum profesi anak-anak, hingga produk komersil seperti playground serta meja dan kursi belajar untuk anak-anak. Selain itu, tersedia juga mainan eksklusif yang hanya dapat ditemukan di Toys Kingdom seperti Salam Sisters dengan koleksi mainan boneka muslim berkarakter unik, Kongsuni boneka perempuan dari seri kartun Korea, serta Tobot yang merupakan robot animasi populer dari Korea. Secara kualitas, Toys Kingdom menghadirkan produk mainan anak-anak yang aman karena bebas dari kandungan bahan berbahaya, desain yang tidak tajam dan runcing, serta telah berlogo SNI (Standar Nasional Indonesia).

Selain produk yang berkualitas, berbagai layanan juga dihadirkan untuk kemudahan berbelanja, mulai dari layanan demo produk mainan yang dapat dicoba secara langsung oleh pelanggan dengan dibantu oleh staf toko, layanan bungkus kado bagi pelanggan yang membeli produk sebagai hadiah dengan nominal transaksi tertentu, hingga layanan pengantaran dan instalasi produk.

Untuk menambah suasana ceria saat berbelanja, Toys Kingdom menghadirkan Dancing Time yaitu tarian yang dilakukan oleh staf pada jam tertentu diiringi oleh alunan jingle Toys Kingdom. Tidak ketinggalan, Toys Kingdom juga memiliki maskot bernama TIGGI yang merupakan perwujudan dari anak Harimau Sumatera dengan karakter ceria, berani dan berjiwa petualang yang diharapkan dapat menjadi cerminan bagi kehidupan sosial anak-anak secara nyata. Sedangkan untuk mengakses produk kapan dan di mana saja, dapat diakses melalui www.toyskingdom.co.id atau toko online resmi Kawan Lama Retail di www.ruparupa.com.

Bagi pelanggan setia, Toys Kingdom memiliki program loyalitas bernama Smile Club yang memberikan berbagai macam keuntungan seperti point reward yang dapat ditukarkan dengan voucher belanja dan produk menarik, serta belanja hemat dengan poin hingga seluruh nilai transaksi melalui program Pay All with Points. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan informasi promo terbaru, diskon khusus setiap bulan, hadiah di bulan ulang tahun, hingga penawaran khusus dari merchant yang bekerjasama dengan Toys Kingdom.

Pembukaan toko Toys Kingdom CSB Mall dimeriahkan dengan berbagai promo dan penawaran menarik yang berlangsung hingga 8 September 2019, seperti diskon hingga 70% dan buy 1 get 1 free untuk produk pilihan, hadiah langsung bagi 100 pelanggan pertama dengan minimal transaksi tertentu, serta voucher senilai Rp 20 ribu pada brosur pre-opening dengan minimal transaksi Rp 200 ribu. Bagi pelanggan yang belum bergabung sebagai member Smile Club, dapat memanfaatkan program free membership dengan melakukan pembelanjaan minimal Rp 500 ribu menggunakan kartu kredit Bank Mandiri. Tidak ketinggalan, Toys Kingdom juga mengadakan Meet and Greet TIGGI pada 7-8 September 2019. (Arianto)

Read More

Dompet Dhuafa Gelar Diskusi dengan Tajuk Fenomena Corruptors Fight Back

Duta Nusantara Merdeka | Pamulang, Banten

Korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang hingga kini masih setia bertengger menjadi musuh bangsa. Mengajak semua pihak untuk terus mengawal proses seleksi calon pimpinan (CAPIM) Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang mengedepankan pertimbangan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan kredibilitas. Sehubungan dengan rekam jejak 20 Calon pimpinan  KPK yang bermasalah, Indonesia Corruption Watch, Pusat Belajar Anti Korupsi (PBAK) Dompet Dhuafa,Tanggerang public transparancy watch (truth) pada Selasa (03/04) mengadakan publik diskusi yang bertema Fenomena Corruptors Fight Back Dalam Seleksi Pimpinan KPK yang bertempat di Kafe Piro, Pamulang Barat, Kec. Pamulang,Kota Tangerang Selatan Banten. Rabu(04/09)

“KPK adalah anak kandung reformasi yang telah berhasil membangun optimisme masyarakat tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu jangan bunuh asa masyarakat karena salah menempatkan komisioner . Berdasarakan survei LSI-ICW pada tahun 2018, KPK menjadi lembaga yang paling dipercayai masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi diatas lembaga pememrintah yang lain seperti Polri, Kejaksaan dan DPR.“ ungkap  ahli hukum tata negara Profesor Mahfud MD.
                  
Ridwan Afan selaku General Manager PBAK Dompet Dhuafa mengatakan, Ditangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masyarakat menaruh harapan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun harapan itu selalu dilawan oleh koruptor yang lebih memiliki kekuatan dan kekuasaan lebih. Sejak berdirinya KPK 16 Tahun lalu, disetiap masa kepemimpinan KPK selalu mendapat perlawan dari para koruptor. Cicak vs Buaya dari jilid satu hingga saat ini adalah jilid yang ke 4, atau disebut masyarakat dengan Cicak vs Buaya 4.0. yang terlihat jelas dan terang terangan lembaga-lembaga yang pro koruptor melawan KPK namun sekarang lebih canggih.

Sebagai lembaga yang telah berhasil membangun kepercayaan  masyarakat tentang melawan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami Upaya pelemahan yang dilakukan dari luar maupun dari dalam, dari luar seperti upaya pelemahan melalui RUU-KPK, Kriminalisasi, dan Serangan terhadap penyidik. Tentunya hal ini membuat masyarakat khawatir takut pimpinan KPK justru teman Koruptor, kemudian berbagai cara melakukan upaya untuk menyelamatkan KPK. diharapkan calon yang terpilih ialah mereka yang terbaik dan bisa memperkuat KPK, bukan melemahkan.

“PBAK lahir atas keprihatinan Dompet Dhuafa terhadap maraknya budaya korupsi di Indonesia. Korupsi adalah sumber kemiskinan dan pemiskinan terhadap sebuah masyarakat atau negara. Oleh karena itu, tidak ada upaya pengentasan kemiskinan tanpa pencegahan terhadap budaya korupsi. Kami mengajak masyarakat melalui publik diskusi ini untuk peduli terhadap para individu ataupun kelompok yang akan mengambil kebijakan agar tidak terjerumus kedalam korupsi.” ucap Ridwan.

Program Pusat Belajar Anti Korupsi sendiri merupakan sarana edukasi anti korupsi terpadu bagi masyarakat umum, kata Ridwan, di mana didalamnya terdapat berbagai materi-materi pendidikan anti korupsi baik berupa modul, film dan materi-materi penunjang lainnya yang berguna sebagai sarana memahamkan nilai-nilai anti korupsi  dan bahaya laten korupsi bagi masyarakat.

"Kerjasama ini merupakan bentuk nyata dukungan Dompet Dhuafa terhadap gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini masih menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia," tutup Ridwan. (Arianto)

Read More

DWP Gelar Seminar Nasional 'DWP Kuat Pendukung Suksesnya Pembangunan Nasional'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai satu-satunya organisasi istri ASN di Indonesia menggelar Seminar Nasional DWP Tahun 2019, Selasa, 03 September 2019 bertempat di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta dengan Pembicara Kunci Bapak komjen Pol. Drs. Syafruddin, MSi, Menteri PAN & RB RI.

Seminar Nasional DWP 2019 dibuka oleh Bapak komjen Pol. Drs. Syafruddin, MSi, Menteri PAN & RB RI dan dihadiri para narasumber yaitu:

-  Ibu Prof. DR. dr, Nila F. Moeloek, SpM (K) selaku Menteri Kesehatan RI,
-  Bapak DR. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt. M.D. selaku Sekjen DPD RI,
-  Ibu Herlina Christine Natalia Hakim selaku Budayawan,
-  Ibu Laksmi Wijayanti, MCP, Ir. selaku PIt. Irjen KLHK,
-  Ibu Vita Datau selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Kuliner dan Belanja Kemenpar,
-  Ibu Ingrid Kansil selaku Ketua lkatan Pengusaha Muslimah Indonesia,
-  Bapak dr, H. Agus Ali Fauzi, PGD, Pall. Med. ECU,

DWP senantiasa berupaya untuk mensinergikan program kerjanya yang telah tertuang dalam Renstra DWP, yang merupakan hasil Munas DWP 2014, sejalan dengan Program Sustainable Development Goals (SDG's), yang merupakan pedoman program pembangunan berkelanjutan dengan tujuan dan target yang terukur untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Kualitas sumber daya manusia anggota Dharma Wanita Persatuan harus senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan, edukasi dan capacity building di setiap segi kehidupan sosial, Ekonomi dan budaya. Perempuan yang berkualitas dan cerdas akan mempercepat tercapainya perubahan sosial, yang pada akhirnya akan mampu mempercepat tercapainya target DWP sebagai Center of Excellence.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam program kerja tahunannya, DWP menyelenggarakan Seminar Nasional DWP Tahun 2019 dengan tema : "DWP Kuat Pendukung Suksesnya Pembangunan Nasional".

Maksud dan tujuan diadakannya Seminar Nasional DWP adalah untuk memberikan wahana edukasi, informasi dan memotivasi serta meningkatkan pemahaman kaum perempuan khususnya istri ASN dari seluruh Unsur Pelaksana DWP, agar senantiasa menjaga kualitas diri, baik secara fisik, mental, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian para peserta akan mampu berperan secara aktif dan andal dalam Kiprahnya sebagai anggota organisasí DWP maupun sebagai anggota masyarakat untuk menyukseskan Pembangunan Nasional.

Seminar Nasional DWP ini digelar pada tanggal 3 dan 4 September 2019 dan diikuti oleh kurang lebih 1500 orang peserta , terdiri dari Pengurus dan Anggota, DWP Instansi Pemerintah Pusat, DWP Provinsi, DWP Kabupaten/Kota dan masyarakat umum.

Hasil yang diharapkan dari Seminar Nasional ini adalah agar seluruh Pengurus DWP maupun anggotanya memiliki kesamaan persepsi dalam pemahaman terhadap segala aspek guna menjaga dan meningkatkan kualitas diri secara konsisten dan bekesinambungan pada semua tingkatan secara Nasional.

Untuk mendukung upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya dan kesehatan. DWP harus menjadi organisasi yang kuat, sehingga mampu berperan dalam suksesnya pembangunan bangsa. DWP yang kuat dimaknai sebagai organisasi yang tangguh dalam kemandiriannya maupun dalam hal kemitraan dengan pemerintah/swasta seiring dengan Misi DWP.

Keseluruhan acara Seminar Nasional DWP 2019 ini dikemas dengan tema nuansa budaya Pasundan yang Nampakpada dekorasi serta sajian kesenian daerah termasuk permainan angklung interaktif. (Arianto)

Read More

Polres Bekasi Kabupaten Gelar Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Dalam rangka Tertib berlalulintas Polres Bekasi Kabupaten menggelar acara “Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial” yang dihadiri oleh para pengendara Opang (ojek pangkalan) dan Ojol (ojek online) bertempat di Aula Polres, Senin (02/9)

Silaturahmi yang dihadiri sekitar 500 pengojek itu diwarnai keakraban dan saling mengisi sehingga apa yang diharapkan untuk saling peduli dan membantu dalam berlalulintas untuk kepentingan orang banyak dapat tercapai.

Tartono, Kasat Lantas Polres Bekasi Kabupaten AKBP mengatakan salah seorang dari mereka (Komunitas Ojol dan Opang) siap mengakomodir rekan-rekannya membantu menertibkan kesemrawutan di Stasiun Cikarang. Begitu juga yang lain berjanji akan lebih tertib setelah mendengar arahan dari Kasat Lantas.

Berikut 11 Pedoman untuk Komunitas Ojol dan Opang:

-  Pertama, sadar bahwa dirinya wajib mentaati aturan dengan penuh kesadaran.

-  Kedua, perlu belajar road safety ( berperan aktif membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar).

-  Ketiga, peduli dan mengutamakan keselamatan akan keselamatan para penumpang.

-  Keempat, cek and richek kesiapan operasional kendaraan nya.

-  Kelima, dalam grup komunitas pengemudi memiliki spirit membangun budaya tertib.

-  Keenam, pahami P3K (pertolongan,pertama pada kecelakaan) dan masalah-masalah emergency lalu lintas.

-  Ketujuh, membantu polisi ketika ada masalah kemacetan atau kecelakaan.

-  Delapan, tidak parkir atau ngetem sembarangan.

-  Sembilan, hindari konflik anarkisme.

-  Kesepuluh, hindari mabok ugal-ugalan, kebut-kebutan yang membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain, dan

-  Kesebelas, tidak melakukan tabrak lari.

Dijelaskan Tartono, membantu keselamatan orang lain perlu mentaati aturan lalulintas dengan kesadaran bukan karena paksaan. “kesadaran itu tumbuh dari dalam diri sendiri,” tandasnya

"Melapor atau menginformasikan adanya suatu kecelakaan, itu sama saja sudah membantu petugas. Bukan ada kecelakaan, malah menonton, memarkir kendaraan dekat kecelakaan dan bikin macet. Syukur-syukur ikut menolong korban, kita harus punya kepedulian kepada sesama manusia," tutup Tartono. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Buka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang diadakan di Istana Negara pada Senin, 2 September 2019. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia.

Di hadapan para pemerhati hukum tata negara tersebut, Kepala Negara saat memberikan sambutan melontarkan sebuah pertanyaan yang relevan dengan kondisi global saat ini. Yakni, bagaimana hukum tata negara dan administrasi negara menyambut perubahan global yang sedemikian cepat.

"Bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah?" tanya Presiden.

Di era perubahan ini, menurut Presiden, sering ditemukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang belum mampu dijangkau secara cepat oleh regulasi. Hal tersebut tak hanya terjadi di Indonesia saja, banyak negara juga membicarakan hal yang sama.

"Kemarin di Osaka, di G20, berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital. Ini baru satu, belum nanti yang lain-lain. Ini pun masih perdebatan semua negara bagaimana memajaki sistem online," ucapnya.

Hal-hal seperti itu yang dikatakan oleh Presiden harus segera direspons, termasuk oleh kalangan hukum tata negara dan administrasi negara. Regulasi dan hukum, kata Presiden, harus responsif dan mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

"Hukum kita, termasuk hukum tata negara, harus responsif, harus fleksibel, terhadap perubahan-perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan," tuturnya.

Dalam pemerintahan, Presiden Joko Widodo sering mengalami sendiri betapa regulasi atau hukum yang ada malah justru mempersulit diri sendiri. Sejumlah rencana maupun keputusan untuk merespons perubahan justru terbentur oleh aturan maupun hukum yang dalam sejumlah kesempatan dikatakan olehnya berbelit-belit.

Hal inilah yang diminta Presiden untuk dipikirkan bersama sehingga ke depan hukum dapat memberikan fleksibilitas bagi kita dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat.

"Perubahan yang sangat cepat ingin kita respons dengan pelaksanaan di lapangan yang cepat (tapi) tidak bisa juga karena hukum kita yang mengatur yang itu tidak memungkinkan saya jalankan," kata Presiden.

Persaingan yang muncul akibat perubahan cepat tersebut tak bisa dipandang remeh. Ia menegaskan, saat ini untuk dapat memenangkan persaingan dibutuhkan kecepatan suatu negara dalam merespons perubahan. Maka, Indonesia butuh hukum tata negara yang memberikan ruang fleksibilitas yang lincah.

"Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan selamat. Cepat tapi selamat. Enggak bisa hanya dapat selamatnya tapi enggak cepat, (bisa) ditinggal kita," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perlu dikaji pula bagaimana cara terbaik untuk mengatur hubungan antarlembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga muncul adanya kepaduan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

"Saya berharap konferensi ini benar-benar melihat jauh ke depan. Kita membutuhkan inovasi-inovasi gagasan dari bapak/ibu para pakar sehingga tata negara dan administrasi negara kita dapat membuat bangsa kita bergerak dalam membangun Indonesia maju ke depan," tandasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam konferensi tahunan tersebut di antaranya ialah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Arianto)

Read More

Suami Terdakwa Ria Panjatangi Ancam Wartawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sidang kasus pidana penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Ria Hamria Panjatangi diwarnai aksi kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh suami terdakwa usai persidangan di PN Jakarta Selatan, Senin 2 September 2019.

Wartawan Berita Hukum H Gronson M. yang coba mengambil gambar terdakwa usai sidang langsung diteriaki suami terdakwa dan berusaha mendorong leher wartawan dengan kasar sembari mengeluarkan kata-kata ancaman.
"Kamu jangan asal main ambil gambar ya, hapus fotonya atau saya hajar," teriak pelaku.

Salah seorang kerabat terdakwa juga berusaha merebut telepon genggamnya atau hp dan memaksa foto tersebut dihapus dari hp milik wartawan.

Wartawan Berita Hukum Gronson terpaksa menghapus foto di hp nya karena dipaksa oleh suami terdakwa dan kawan-kawannya.

"Ini jelas pelanggaran peliputan yang disertai kekerasan dan ancaman, ada ancaman pidananya," tutur Gronson. Gronson berniat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian jika pelakunya tidak meminta maaf.

Pihak pengacara terdakwa yang menyaksikan perbuatan suami terdakwa langsung meminta maaf kepada wartawan Berita Hukum.

Pada saat yang sama juga, Syamsurisal mengatakan, kliennya tidak bisa mengikuti persidangan karena sedang sakit. Sidang kali ini yang sebetulnya agenda untuk mendengarkan  tuntutan Jaksa Penuntut Umum terpaksa ditunda karena terdakwa Ria Panjatangi sedang dalam keadaan sakit.

Sementara itu, JPU Isfardi yang ditemui wartawan usai persidangan mengaku sangat yakin tuntutannya pasti terbukti karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dikenakan pasal 372 dan 378 KUHP.

Kasus ini berlanjut ke pengadilan berawal dari jual beli saham PT Rianta Jaya yang bergerak di bidang usaha pertambangan batubara  di Palangkaraya Kalimantan Tengah, antara terdakwa Ria Panjatangi dan korban pelapor.

Terdakwa Ria dituduh menggelapkan surat Ijin Usaha Pertambangan yang harusnya sudah diserahkan kepada korban pelapor yang merasa berhak karena sudah membeli saham PT RJ.

Berdasarkan keterangan di PN Jaksel Nomor Perkara kasus ini 691/PID.B/2019/PN.JKT.Sel. (Arianto)

Read More

Relawan Jokowi Usulkan Nama-nama Calon Kandidat Menteri Harapan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi memutuskan siapa pemenang di pemilihan presiden(Pilpres) 2019. Meski keputusan  tersebut sebelumnya dianggap tidak resmi dan dituding
melakukan kecurangan oleh Capres-cawapres Nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hingga digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun keputusan tersebut tak bisa diubah.

Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, yakni Ir. Joko Widodo (Jokowi) dan KH.Ma'ruf Amin dalam menuju pelantikannya pada Bulan Oktober 2019 mendatang sedang menyusun yang akan menjadi pembantu (Menteri) dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Sejumlah nama pun muncul mulai dari politisi hingga profesional.

Sejauh ini, nama-nama tersebut yang muncul berasal dari partai politik hingga profesional yang diusulkan kepada presiden. Bahkan, sejumlah Ketua Umum Parpol pun bersaing dalam menyodorkan kader-kadernya untuk mengisi kursi kabinet yang diberi nama Kabinet Indonesia  Maju ini.

Lalu bagaimana dengan kelompok Relawan dalam menyikapi kabinet itu sendiri?

Sebelumnya Presiden Jokowi pernah menyampaikan di hadapan media terkait usulan nama  kandidat calon  menteri akan yang dimasukkan. Jokowi mengatakan, baik parpol maupun relawan dipersilahkan untuk mengusulkan nama-nama calon kandidat Menteri pilihannya. Namun hingga saat ini, nama-nama tersebut hanya lahir dari parpol tapi di kalangan relawan belum ada satupun yang ditawarkan kepada Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, kami dari sejumlah organisasi relawan Jokowi yang terverifikasi resmi diTim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin pada pilpres 2019 lalu berinisiatif mencari nama-nama calon kandidat Menteri dengan menggelar "Konvensi Kabinet Jilid II"Harapan Rakyat dengan tujuan agar kelompok relawan Jokowi ini tidak selalu menjadi penonton dalam penyusunan kabinet Indonesia Maju".

Konvensi yang diinisiasi oleh puluhan organisasi relawan Jokowi ini juga digagas agar bisa menjadi salah satu fasilitator bagi para tokoh yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan dedikasi yang tinggi yang ingin serta siap menjadi pembantu presiden dalam pemerintahannya ke depan

Berikut Organisasi-organisasi Relawan Jokowi yang tergabung dalam Konvensi Kabinet Jilid Il Harapan Rakyat:

1. Barisan Relawan Nusantara (BARANUSA).
2 Barisan Tameng Rakyat Indonesia (BATARA INDONESIA)
3 Forum Bersama Masyarakat Cinta Tanah Air (FORBES SEMATTA)
Sedulur Pakde
5. Satria Andal Nusa
6. My President
7 Gerakan Masyarakat Sadar Sehat (GERMASS)
8 Relawan Kelompok Masyarakat Jakarta (RKM JAKARTA)
9 Pendorona Cerdas Pancasila (DCP)
10. Forum Komunikasi Kita Pancasila (FKKP)
11. Rumah Bhinneka Tunggal Ika (RBTI)
12. Patriot Pendukung Presiden (PAPRES)
13. Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin (Barak Join)
14. Wirid Qolbi Menangkan Jokowi (WQMJ)
15. Garuda Indonesia Jaya (GlJ)
16. Mutiara Bangsa (MB)
17. Barisan Nasionalis Pancasila (BNP)
18. Jaringan Laskar Nusantara (JLN)
19. Sahabat Jokowi Nusantara (SJN)
20. Relawan Jokowi 2 Periode (RJ2P)

Agar konvensi ini bisa berjalan lancar, serta sukses melahirkan orang-orang berkualitas yang tulus serta ikhlas bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara. Maka dukungan seluruh masyarakat Indonesia baik yang tergabung dalam Organisasi Relawan Jokowi maupun yang tidaktergabung alias masih netral sangat penting bagi terlaksananya konvensi kabinet Jilid II. Harapan Rakyat ini agar benar-benar melahirkan sosok menteri yang bekerja serta mengabdi kepada kepentingan rakyat dan negara.

Maka hasil sementara konvensi ini merekomendasikan beberapa nama-nama baik calon kandidat Menteri maupun kepala badan yang bakal diusulkan ke Presiden:


1. Irma Suryani Chaniago sebagai Menteri Ketenagakerjaan
2. Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UMKM
3. Suprapto, SE, ATD. DESS, Msi sebagai Menteri Perhubungan
4. Ir. Abdul Razak Wawo sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Fiman Jaya Daeli sebagai Kepala Badan Pembinaan ldeologi Pancasila
6. Mutia Hatta
7. RR. Erni Yuli Handayani
8. Prof. DR. James Tangkudong
9. R.M. Muklas Arya Mangkurat, SE
10. Silva karyadi
11. DR. Ary P. Luffy
12. DR. Adam
13. Nasrullah, SH
14. DR. Joni, SH
15. Benny Aly Mangkujaya
16. PYM.Prof.DR.H. Irwanur Latubual, MM, MH. PhD
17. Icuk Sugiharto
18. Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19. Asrul Sani SH
20. Dannerd R Simangunsong ,SE
21. Dr. Ir. Apolo Satanpo. ST
22. Ir. Henokh Ondi
23. Sandra Carloetta
24. Denny Agiel Prasetyo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
25. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum
dan Keamanan
26. Sri Mulyani, SE sebagai Menteri Keuangan
27. Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
28. Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim
29. Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30. Dr. ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31. Mahfud MD sebagai Menteri Hukum dan HAM
32. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc., sebagai Kepala Sekertaris Negara

Kepala Lembaga

1. Dato' Muhammad Zainul Arifin, SH. MH sebagai Kepala BNP2TKI. (Arianto)

Read More

Coocaa Resmi Menjadi Sponsor Platinum SEA Games 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari Senin, 02 September 2019 bertempat di La Moda Cafe, Atrium Plaza Indonesia. Jakarta Pusat, Coocaa, brand elektronik mutakhir berspesifikasi canggih khusus untuk konsumen kelas menengah ke atas, dengan kantor pusat berbasis di Shenzhen, secara resmi mengumumkan partisipasi mereka sebagai mitra platinum (platinum partner) dalam ajang akbar SEA Games 2019. Bersamaan dengan kemitraan ini, coocaa meluncurkan serangkaian kegiatan dan kampanye untuk para pelanggan dengan penawaran yang luar biasa serta hadiah yang spektakuler.

Wang Zhiguo, Chairman/CEO, Shenzhen Skyworth, RGB Electronic Co Ltd mengatakan, memanfaatkan kosempatan ini untuk menegaskan visi Coocaa, "Kami berupaya untuk terus menggali nilai dari gaya hidup baru dan menjadi penyedia solusi kreatif untuk smart home.

"Coocaa telah mengatur kembali jati diri sebagai Coo-life', yaitu ciptaan kata yang mewakili gaya hidup muda dan populer dengan sikap gigih dalam berjuang dengan menanamkan semangat demi masa depan yang lebih baik. Slogan ini sejalan dengan kemitraan platinum SEA Games dan kampanye online 9.9 yang akan dimulai sebentar lagi," ujar Wang Zhiguo saat konferensi pers di Jakarta.

Jojit Alcazar, Head of Marketing and Operations, Philippines SEA Games Organising Committee (PHISGOC) mengatakan, "Kami sungguh senang coocaa turut bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SEA Games. Kontribusi coocaa berperan sangat penting dalam membantu PHISGOC dalam menyelenggarakan SEA Games terbaik di Filipina, dengan keikutsertaan 11.000 atlit berkompetisi dalam 12 hari ajang olahraga akbar, mulai dari 30 November hingga 11 December. Kami sungguh maenantikan penyelenggaraan semua pertandingan olahraga, dan menghargai komitmen coocaa dalam memperkenalkan gaya hidup sehat aktif."

Jing Yin, President, Commercial for Lazada Group menjelaskan, menyoroti keberhasilan kemitraan strategis Lazada dan coocaa hingga saat ini: "Kerja sama berkelanjutan dengan coocaa menjadi contoh prima dan hebat akan upaya kami dalam menciptakan hubungan bisnis win-win solution bersama dengan para mitra.

"Kami bangga dapat memberikan akses eksklusif untuk produk otentik, bermutu, canggih, dan mutakhir coocaa kepada pelanggan kami melalui LazMall. coocaa pun turut memanfaatkan jangkauan, teknologi, dan solusi platform kami untuk mencapai penjualan kuat serta membangun pengikut massa aktif di Indonesia," tutup Jing Yin. (Arianto)

Read More

KSPI Persiapkan Aksi di 10 Provinsi Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan Revisi UU Ketenagakerjaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan, karena kenaikan iuran tersebut akan memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit, defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan managemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan cara menaikkan iuran. Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal saat konferensi pers di LBH Jakarta, Lantai 1. Jl Diponegoro No 74. Jakarta Pusat, Jakarta, Senin siang (02/09).

Oleh karena itu, kata Iqbal, yang seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besarnya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

"Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG's dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab disitu banyak potensi kebocoran dan penyelewengan," tegas Iqbal.

Selain itu, lanjut Iqbal, KSPI juga menegaskan kembali penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh. Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi dengan cara merevisi beleid yang dianggap terlalu kaku serta tidak ramah investasi ini.

Menurut Said Iqbal, alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh. Misalnya dengan adanya rencana untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi.


Oleh karena itu, kata Iqbal, alasan para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.


Untuk menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan, KSPI bersama buruh Indonesia akan melakukan aksi yang akan diikuti 150 ribu buruh serentak di 10 provinsi, pada tanggal 1 Oktober 2019; meliputi Bandung - Jawa Barat, Jakarta, Semarang - Jawa Tegah, Surabaya - Jawa Timur, Lampung, Batam - Kepulauan Riau, Medan - Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

"Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru," tutup Iqbal. (Arianto)

Read More

Kasus PT MPFI Masuk Putusan, Terdakwa Minta Dibebaskan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Memasuki sidang putusan perkara PT MPFI yang akan digelar pada rabu pekan depan, terdakwa TY berharap majelis hakim membebaskannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. TY yang didakwa melanggar Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan, pada sidang sebelumnya di PN Jakarta Pusat, kamis lalu, menegaskan dalam nota pembelaannya bahwa dirinya tidak bersalah.

Di hadapan hakim ketua Saifuddin Zuhri beserta hakim anggota lainnya, TY membacakan nota pembelaannya yang diberi judul : Merdeka Itu Adalah Bebas Dari Kriminalisasi.

Dalam pembelaannya TY berulangkali menyoal berbagai kejanggalan proses penanganan kasus yang dituduhkan kepadanya mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

TY menegaskkan, sejak awal saksi pelapor Naoki Wada terbukti tidak memiliki legal standing untuk bertindak sebagai kuasa korban karena sudah mengundurkan diri dari perusahaan PT MPFI yang dillaporkannya sebagai korban penggelapan.

"Bahkan pihak pemilik PT. MPFI (korban) pernah mendatangi penyidik untuk mencabut laporan dengan alasan tidak merasa menjadi korban penggelapan, namun anehnya tidak digubris oleh penyidik," ungkap TY.

TY juga membeberkan adanya beberapa saksi fiktif yang dihadirkan pelapor Naoki Wada saat penyidikan, dan pelimpahan berkas P21 terlalu dipaksakan karena tidak disertai barang bukti asli, serta adanya dugaan manipulasi surat dakwaan karena muncul dalam 4 versi.

Dalam pembelaannya, TY juga menyimpulkan kekeliruan JPU yang tetap menyeret kasus ini ke ranah pidana, padaha ini murni urusan perdata antar perusahaan yang dipedomani UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 1 ayat 5.

TY menguraikkan, dalam hal ini terdapat perjanjian distributor eksklusif dan surat penunjukan distributor antara PT. MPFI dengan PT. RTI dan antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, serta surat perjanjian kesepakatan antara PT. MPFI dengan PT. RPRIMA Tanggal 04 Februari 2015 yang mana apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka hal tersebut adalah suatu peristiwa wanprestasi, yang menjadi kewenangan peradilan perdata (kompetensi absolute). Terlebih lagi, lanjut TY, ada perjanjian distributor eksklusif antara PT. MPFI dengan PT. RPrima, Pasal 6 Ayat 2 berbunyi: "Dalam hal kegagalan pengiriman, barang rusak, cacat atau kegagalan mematuhi kewajiban, maka pihak distributor berhak untuk membatalkan sebagian / semua pesanan atas biaya produsen. Dan distributor dibebaskan dari kewajibannya kepada produsen."

Selain itu, TY menilai penyidik dan JPU tidak cermat dalam memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap pada persidangan, di mana saksi Naoki Wada, saksi Ariza, saksi Diana Ciputra yang menerangkan bahwa konsumen selalu melakukan pembayaran kepada PT. Resaltar Prima bukan kepada PT. MPFI. Dan bahwa dalam laporan keuangan PT. MPFI yang diberikan oleh saksi Hetika kepada penyidik sebagaimana dilampirkan pada daftar barang bukti jaksa No. 27 (satu bendel audit tahunan PT. MPFI yang dikeluarkan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio (Deloitte) Tanggal 31 Desember 2016) pada halaman 17, yaitu pada bagian hutang perusahaan, di situ justeru terbukti dengan jelas tidak tercantum nama terdakwa.

“Sehingga dakwaan JPU seharusnya batal demi hukum karena korban (PT. MPFI) sendiri tidak berpendapat/mengaku bahwa terdakwa memiliki hutang terhadap korban," tandasnya.

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang dikemukakan, TY mengatakan, jelas dan terang JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah serta telah salah dan keliru dengan memaksakan dan melakukan tindakan kriminalisasi perkara perdata menjadi tindak pidana penggelapan, bahkan rekayasa dan manipulasi surat dakwaan serta fakta – fakta persidangan dalam surat tuntutan (penghilangan seluruh keterangan saksi meringankan, dan penambahan saksi fiktif) sudah termasuk pada tindakan Contempt of Court atau penghinaan pada peradilan. “Sehingga cukup dasar bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan dakwaan terhadap terdakwa  tidak dapat diterima (niet ontvankelijke bewijskracht) atau menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan,” kata TY.

Diketahui kasus TY ini bermula dari hubungan bisnis yang sudah dijalankan sejak tahun 2012 antara perusahaan TY dan saksi pelapor Naoki Wada yang bergerak di bidang furnitur. TY sendiri sudah menjalani persidangan sebanyak 19 kali sejak Rabu 13 Maret 2019.

Sementara itu, JPU M. Januar Ferdian yang coba dimintai keterangannya usai sidang pembacaan pledoi TY di PN Jakarta Pusat berusaha menghindar dari kejaran wartawan.  Sama halnya, saksi Naoki Wada dan saksi Diana Ciputra juga tidak mau memberikan tanggapannya. (Arianto)

Read More