Presiden Jokowi Buka Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Perubahan zaman dan teknologi yang begitu cepat dewasa ini menuntut dunia pendidikan untuk beradaptasi. Tujuan pendidikan nasional tidak lagi mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang berketerampilan, memiliki skill, dan berkarakter.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) - Kongres Guru Indonesia Tahun 2019 di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat, 5 Juli 2019.

"Pendidikan kita juga harus mampu memberikan bekal keterampilan, bekal skill, kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketika pembangunan SDM menjadi prioritas paling utama, sekali lagi peran guru akan semakin sentral, semakin utama, dan semakin strategis. Guru harus menjadi agen transformasi penguatan SDM kita, menjadi agen transformasi dalam membangun talenta-talenta bangsa," ujar Presiden.

Untuk menghadapi perubahan zaman itu, transformasi pendidikan dan transformasi proses belajar-mengajar harus terus dilakukan. Menurut Presiden, proses belajar-mengajar harus menggembirakan, baik guru maupun murid, dan dilakukan secara efisien dan mudah.

"Saya kira ruang kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar. Dunia virtual adalah kampus kita, bisa belajar dari sana. Google adalah perpustakaan kita, Wikipedia adalah ensiklopedi kita, bisa cari apa saja, Kindle buku elektronik adalah buku pelajaran kita dan masih banyak media digital lainnya," paparnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara memandang peran guru harus lebih dari mengajar, tetapi juga mengelola belajar siswa, mengarahkan belajar siswa karena mereka bisa belajar di mana-mana. Guru pun dituntut lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih menarik, dan lebih menyenangkan siswa.

"Kalau tidak ada yang mengarahkan berbahaya sekali. Sekarang buka apa saja di dalamnya ini ada semuanya. Hati-hati," lanjutnya.

Meski demikian, Presiden memandang peran guru tidak bisa digantikan oleh mesin atau teknologi secanggih apa pun. Sebagai sebuah profesi mulia, Presiden percaya guru memiliki peran tak tergantikan dalam membentuk karakter anak bangsa dengan budi pekerti yang luhur, dengan toleransi, dan nilai-nilai kebaikan.

"Guru lah yang menumbuhkan empati sosial, membangun imajinasi, membangun kreativitas serta mengokohkan semangat persatuan dan semangat kesatuan," ungkapnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pastikan Jalan Tol Manado-Bitung Segera Diselesaikan

Duta Nusantara Merdeka | Manado
Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Manado-Bitung dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, pada Jumat, 5 Juli 2019. Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan jalan tol yang sempat terkendala persoalan pembebasan lahan itu akan terus berjalan dan segera diselesaikan.

"Jadi tol Manado-Bitung lapangannya masih kurang 13 kilometer yang belum pembebasan (lahan), tapi proses berjalan," ujarnya di lokasi peninjauan.

Presiden mengatakan bahwa jalan tol tersebut ditargetkan untuk diselesaikan pada awal tahun depan. Kendala yang ada di lapangan juga disebutnya dapat segera teratasi.

"Tadi saya sudah perintah Jasa Marga untuk secepatnya bisa diselesaikan. Mungkin maksimal Maret-April. Insyaallah," ucapnya.

Jalan tol sepanjang 39,9 kilometer tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek yang menghubungkan dua kota terbesar di Sulawesi Utara, yakni Manado dan Bitung, diharapkan mendukung peningkatan mobilitas dari dua kota tersebut, mendukung sektor wisata, serta pertumbuhan ekonomi di kota-kota sekitarnya. Jalan tol ini juga akan menjadi jalan akses utama ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Pulau Lembeh yang sedang dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata baru Sulawesi Utara.

"Bisa nanti larinya ke pariwisata, bisa larinya ke industri. Karena nanti di Pulau Lembeh itu menjadi titik pariwisata baru di Bitung meskipun (perlu) dukungan industri terutama perikanan dan KEK yang nanti juga berhubungan dengan pelabuhan," kata Presiden.

Peninjauan tersebut dilakukan Presiden dan rombongan dalam perjalanannya menuju KEK Bitung. Sebelum meninjau tol itu, Kepala Negara juga sempat meninjau pengembangan pelabuhan Manado yang direncanakan akan dikembangkan di sekitar area tersebut kawasan baru berupa wisata kuliner.

Selain itu, Presiden juga merespons permintaan warga Bunaken tentang permasalahan air bersih. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengerjakan proyek penyediaan air bersih.

"Tahun ini dimulai yang di Bunaken. Air bersih akan dikerjakan Menteri PU," ujar Presiden. (Arianto)

Read More

Pentingnya Vaksin Influenza untuk Lansia, Tenaga Kesehatan, dan Kelompok Risiko Tinggi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Masih mengangap influenza adalah penyakit ringan? Faktanya, data WHO menyebutkan bahwa influenza menyebabkan 500.000 kematian setiap tahunnya dan 70 persen dari kasus kematian tersebut dialami oleh lansia.

Perlu diketahui bahwa influenza merupakan penyakit saluran napas akut yang mudah menular dan virusnya telah menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia.

Mudahnya penularan virus influenza yang dapat terjadi melalui udara dan percikan ludah akibat kontak langsung dari seseorang yang sudah lebih dulu terinfeksi4 membuat penyebaran virus ini menjadi tidak terbendung.

Pencegahan influenza dapat dilakukan melalui vaksinasi yang harus dilakukan setiap tahun. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan menyebabkan influenza masih menjadi masalah kesehatan utama.

Joselito Sta. Ana, MD., President Director Sanofi Indonesia dan General Manager Sanofi Pasteur Indonesia mengatakan, “Sebagai pemimpin industri vaksin di dunia, pasien adalah fokus utama Sanofi Pasteur. Setiap orang dan termasuk orang yang sehat sekali pun, berisiko terinfeksi influenza.

Untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai influenza, risiko komplikasi yang bisa terjadi dan upaya pencegahannya, Sanofi Pasteur bermitra dengan Indonesia Influenza Foundation (IIF) dan Satgas Imunisasi Dewasa, mengadakan kegiatan edukasi dengan media mengenai pentingnya vaksin influenza yang sesuai untuk melindungi lansia, tenaga kesehatan dan kelompok risiko tinggi.”

“Vaksinasi merupakan suatu investasi kesehatan di masa depan. Kami berharap, melalui kegiatan ini, masyarakat dapat segera mengambil upaya pencegahan dini melalui vaksinasi influenza sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan mereka secara optimal," ujar Joselito Sta. Ana, MD., Jum'at  5 Juli 2019 di Jakarta

Komplikasi akibat influenza pun dapat terjadi pada kelompok berisiko tinggi yaitu anak-anak, orang lanjut usia di atas 65 tahun, individu dengan penyakit kronis, dan ibu hamil.

Komplikasi akibat influenza dapat berupa radang paru, infeksi telinga, dan sinus. Tidak hanya itu, influenza juga dapat memperburuk kondisi medis seperti gagal jantung kongestif, asma, atau diabetes hingga menyebabkan kematian.

Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD, K-AI, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI menegaskan, “Vaksinasi influenza direkomendasikan oleh berbagai lembaga kesehatan, seperti WHO16 dan Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, terutama bagi mereka yang menderita penyakit kardiovaskuler. Vaksinasi merupakan cara efektif untuk mencegah infeksi dan komplikasi yang ditimbulkan oleh virus influenza.”

Data studi memperlihatkan bahwa vaksinasi influenza pada penderita kardiovaskuler dapat menurunkan risiko serangan jantung hingga 67% dan menurunkan risiko stroke sebanyak 24%. Bahkan, infeksi saluran napas oleh virus influenza dapat meningkatkan risiko terkena stroke dan serangan jantung 3 hingga 5 kali lipat dalam 3 hari setelah terinfeksi.

“Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI juga merekomendasikan pemberian vaksin influenza pada penyandang diabetes5 untuk menurunkan risiko terinfeksi virus influenza yang menyebabkan rawat inap, perawatan di unit intensif, dan kematian," tambah Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD, K-A.

Salah satu cara melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari influenza adalah melalui vaksinasi influenza.

Sebagai Ketua Indonesia Influenza Foundation (IIF), Prof. dr. Cissy B Kartasasmita, SpA(K), PhD menjelaskan bahwa, “Vaksinasi influenza merupakan cara pencegahan yang terbukti efektif dari segi biaya (cost-effective).

Vaksinasi influenza efektif memberikan perlindungan hingga 90% bagi seseorang yang menerima vaksin dalam kondisi sehat, berusia kurang dari 65 tahun, dan menerima vaksin dengan galur (strain) yang sama dengan galur virus influenza yang beredar.

Vaksin influenza membutuhkan waktu kurang lebih dua minggu dalam proses membentuk antibodi setelah vaksinasi dilakukan.”

Selanjutnya, vaksin dapat bertahan kurang lebih 1 tahun karena seringkali terjadi mutasi virus. Hal ini disebabkan adanya antigenic drift atau mutasi minor (ringan) saat virus influenza melakukan replikasi9 sehingga bersirkulasi virus galur yang baru. Oleh karena itu, vaksinasi influenza perlu dilakukan secara rutin setiap tahun.

Efektivitas vaksinasi juga bergantung pada galur dalam vaksin influenza, sebab galur virus influenza dapat berubah setiap tahun. Inilah latar belakang WHO mengeluarkan rekomendasi tahunan komposisi galur virus influenza yang dapat dibedakan menjadi NH (Northern Hemisphere) dan SH (Southern Hemisphere).

Perkembangan teknologi kesehatan memungkinkan 4 galur virus yaitu 2 galur A dan 2 galur B, terdapat dalam satu vaksin influenza. Vaksin ini dikenal dengan nama vaksin influenza kuadrivalen.

Jumlah vaksinasi influenza yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, cakupannya hanya berkisar 500.000 dosis vaksin per tahun.

Jika ditinjau dari sisi kelompok berisiko, cakupan vaksinasi influenza di kalangan petugas kesehatan di Indonesia pun masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan Singapura, Korea Selatan, Thailand.

Negara-negara tersebut bahkan mewajibkan vaksinasi influenza secara rutin setiap tahun untuk melindungi petugas kesehatan serta mencegah penularan influenza kepada pasien.

“Influenza bukanlah penyakit yang sepele. Terutama di negara tropis seperti Indonesia, di mana flu bisa terjadi tidak hanya di musim hujan. Sudah saatnya masyarakat Indonesia melakukan pencegahan influenza melalui vaksinasi yang sesuai agar terlindungi secara efektif, terutama bagi kaum lansia dan tenaga kesehatan”, tutup Ketua PERGEMI, Prof. Dr. dr. Siti Setiati, SpPD, K-Ger. (Arianto)

Read More

Ruangguru Luncurkan Bimbingan Belajar Brain Academy

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ruangguru, bimbingan belajar (bimbel) online terbesar di Indonesia meluncurkan Brain Academy. Bimbingan belajar yang mengkombinasikan teknologi dengan tatap muka ini terbuka untuk siswa-siswi kelas 4 SD hingga 12 SMA. Bimbel ini telah dibuka secara serentak di 10 kota di Indonesia yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Malang.

Belva Devara, CEO Ruangguru menjelaskan, Ada beberapa hal yang membuat Brain Academy berbeda dari bimbel pada umumnya.

-  Pertama, selain didukung oleh guru-guru terbaik yang sudah diseleksi ketat, Brain Academy juga mengandalkan penggunaan teknologi terkini guna mengoptimalkan proses belajar mengajar. Setiap siswa akan mendapat tes diagnostik dalam setiap sesi, yang hasilnya akan menjadi dasar rekomendasi materi belajar mana yang dapat dipelajari dengan pendampingan Master Teachers Brain Academy, dengan demikian siswa dapat meningkatkan penguasaannya pada topik-topik pelajaran yang masih belum tuntas di sekolah.

-  Kedua, semua materi belajar, berupa puluhan ribu video belajar beranimasi, ratusan ribu latihan soal dan akses ke tryout online tersedia dalam format aplikasi digital bukan cetakan fisik. Proses belajar menjadi lebih interaktif, personal, dan dapat dimonitor dengan akurat.

-  Ketiga, selain mengedepankan academic excellence, Brain Academy juga menawarkan materi soft skills seperti critical thinking, communications, problem solving, leadership, technology literacy, dan lain-lain.

-  Keempat, setiap learning center telah terstandarisasi dengan menyediakan smart classroom dengan desain yang modern dan jauh dari kesan kaku, dilengkapi dengan perangkat digital untuk siswa dan high-speed WiFi. Hal ini dilakukan guna mempersiapkan siswa untuk dapat berkompetisi secara global. Terdapat juga lounge untuk siswa berdiskusi dengan teman dan konsultasi dengan para guru, studio kreatif, cafe, dan musholla.

“Lahirnya Brain Academy, sejalan dengan visi kami di Ruangguru yaitu mempermudah akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kami percaya bahwa hal ini tidak hanya dilakukan secara online tetapi juga offline. Selain menjadi tempat belajar, Brain Academy juga berfungsi sebagai pusat informasi, tempat pembayaran dan layanan customer care untuk layanan - layanan Ruangguru lainnya," tegas Belva Devara.

"Di awal tahun ajaran baru ini, Brain Academy memberikan sejumlah promo menarik sehingga harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan bimbel biasa. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran mengenai Brain Academy, dapat mengakses https://www.brainacademy.id/," tutup Belva Devara. (Arianto)
   

Read More

KPAI Paparkan Hasil Pengawasan dan 95 Pengaduan PPDB 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) memiliki perhatian besar terhadap kebijakan pemerintah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Sehubungan dengan hal tersebut, KPAI membuka posko pengaduan khusus untuk menerima pengaduan masyarakat terkait PPDB 2019. Tidak hanya itu, KPAI juga membentuk tim pengawasan yang langsung ke lapangan mewawancarai para orangtua pendaftar dan petugas Swift  pendaftaran di beberapa sekolah.

Retno Listyarti, MSi, Komisioner Bid. Pendidikan menjelaskan, Sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan KPAI telah menerima pengaduan online sebanyak 94 pengaduan dengan rincian 72 melalui handphone pengaduan dan 22 melalui email pengaduan, serta 1 pengaduan langsung yang berasal dari DKI Jakarta, jadi pengaduan yang diterima KPAl adalah 95. Jumlah pengaduan ini terhitung hingga Kamis, 4 Juli 2019 pukul 17.00 wib.

PENGADUAN BERDASARKAN JENJANG SEKOLAH

Pengaduan melalui handphone pengaduan terdiri atas
SD = 1 pengaduan
SMP = 23 pengaduan
SMK = 2 pengaduan
SMA = 46 pengaduan

Pengaduan melalui email terdiri atas
SD = 1 pengaduan
SMP = 3 pengaduan
SMA = 18 pengaduan

Pengaduan langsung
SMP = 1 pengaduan

PENGADUAN BERDASARKAN WILAYAH

Pengaduan berasal dari 10 Provinsi, yaitu : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten,
DKI Jakarta, D.I Yogjakarta, NTT, Bali, Riau, dan Kalimantan Barat. Meliputi 33 kota/kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
1. Jawa Timur ada 11 kabupaten/kota: Kab. Kediri, Kab. Mojokerto, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Gresik, Kab. Pacitan, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kab. Jombang.
2. Jawa Barat ada 8 kabupaten/kota: Kota Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok dan Kota Cirebon.
3. Banten ada 3 kabupaten/kota : Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan kabupaten Tangerang.
4. Daerah Istimewa Jogjakarta ada kabupaten Sleman, kabupaten Kolonprogo dan Kota Jogjakarta
5. Jawa Tengah ada 3 kota/kabupaten: kota Surakarta dan kota Magelang serta kab. Muntilan
6. Daerah Khusus lbukota Jakarta : Kota Jakarta Timur dan Jakarta Barat
7. Bali: Kota Denpasar
8. Nusa Tenggara Timur (NTT): kota Kupang
9. Kalimantan Barat: Kota Pontianak
10, Riau: Kota Pekanbaru.

MACAM PENGADUAN

1. Menolak kebijakan sistem zonasi (9.5%)
2. SMAN minim dan tidak merata penyebarannya (8.5%)
3. Mempermasalahkan kuota zonasi (11.5%)
4. Pengukuran jarak rumah ke sekolah yang tidak tepat sehingga merugikan anak pengadu (23%)
5. Dugaan manipulasi domisii dan perpindahan Kartu Keluarga (11.5%)
6. Dugaan kecurangan dan ketidaktransparan dalam proses PPDB hingga pengumuman (13.5%), pengaduan berasal dari Kota Tangsel, Kota Tangerang, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Denpasar, dan kab. Muntilan,
7. Daerah menggunakan nilai UN bukan zonasi murni sehingga anak pengadu dekat sekolah tetapi tidak diterima karena nilai UN rendah (13%), pengaduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta, ada juga dari Pacitan dan Kota Tangerang
8. Problem teknis saat pendaftaran (2%)
9. Juknis daerah tidak sesuai Permendikbud (2%)
10. Lain-lain (5%).

Selain data posko pengaduan, KPAI juga menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim pengawasan PPDB yang dibentuk KPAl, yang sudah melakukan pengawasan langsung dengan mewawancarai pihak sekolah, petugas pendaftaran, orangtua dan calon peserta didik baru.

Pengawasan dilakukan di beberapa daerah dan langsung ke sekolah, diantaranya : Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, dan DKI Jakarta. Selain Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) juga melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing dengan menggunakan indicator pengawasan yang disusun KPAI.

HASIL PENGAWASAN LANGSUNG TIM KPAI

1. Sosialisasi 88% responden yang merupakan orangtua calon peserta didik menerima sosialisasi Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB, tetapi bukan Juknis PPDB di daerahnya.

Juknis PPDB dibuat mepet dengan waktu pelaksanaan PPDB. sehingga tak cukup waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Sekolah dan masyarakat bahkan lebih mengetahui Permendikbud No 51 Tahun 2018 dibandingkan Juknis PPDB yang disusun daerahnya.

2. Adapun sumber informasi sosialisasi yang diterima responden berasal dari: Sekolah
(50%) media social (25%), dari website Dinas Pendidikan setempat (20%) dan dari
pengurus RT/RW (5%)

3. Waktu menerima sosialisasi juga bervariasi, yaitu 43% responden mengaku menerima
sosialisasi 3 minggu sebelum pelaksanaan PPDB, 29% menyatakan 2 minggu
sebelumnya, 14% mengaku baru 1 minggu sebelumnya, bahkan 7% responden mengaku baru menerima sosialisasi hari H PPDB di tempat pendaftaran dan 7% menerima sosialisasi 1 hari sebelum pendaftaran PPDB di daerahnya.

4. Pemahaman responden terkait petunjuk teknis PPDB di wilayahnya menunjukkan bahwa, 38.5% responden mengaku mudah memenuhi persyaratan PPDB dan 19% mengaku kesulitan memenuhi persyaratannya. Responden mengaku mudah mengerti tahapan pendaftaran PPDB (27%) dan 15.5% nya mengaku sulit mengerti tahapan pendaftaran PPDB.

5. Terkait dugaan kecurangan, mayoritas responden menyatakan tidak ada (94%) dan hanya 1 responden yang mengaku ditawarkanRp 20 juta untuk anaknya bisa masuk ke sekolah favorit di daerah tersebut (Tangerang Selatan).

6. PPDB di berbagai daerah yang diawasi cenderung lancar menurut 56% responden, namun 22% menyatakan banyak kendala karena pendaftaran masih kebingungan, 11% responden menyatakan kurang lancar, dan 11% responden menyatakan ribet dan melelahkan.

7. Jalur yang dipilih oleh para responden diantaranya adalah: 26% memilih zonasi umum/murni, 16% zonasi prestasi, 5% zonasi local, 5% zonasi afimasi, 48 jalur kombinasi dan perpindahan orangtua.

8. Alasan orangtua memilih sekolah negeri untuk anaknya yaitu: karena kualitas pendidikannya (40%), karena murah bahkan gratis (24%), lokasi dekat rumah (12%), sarana dan prasarananya memadai (12%) dan lainnya (12%).

Sedangkan hasil pengawasan pada panitia pelaksana PPDB di Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Petugas pendaftaran 100% mengaku menerima sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan setempat, bahkan ada pelatihan khusus selama 3 hari kepada para teknisi lapangan di sekolah saat pendaftaran PPDB 2019

2. 100% responden menyatakan bahwa pihak sekolah sudah memberikan sosialisasi kepada para siswanya dan para orangtua terkait Permendikbud 51 tahun 2019, Sosialisasi berlangsung antara April-Mei 2019

3. Kendala yang dihadapi para operator lapangan saat pendaftaran PPDB 2019, 22%
menyatakan masalah teknologi informasi, misalnya server sempat down selama 1 jam dan 73% menyatakan tidak ada kendala sama sekali.

4. Dinas Pendidikan di berbagai daerah memberikan dukungan kepada sekolah, mulai dari
pelatihan operator, dikunjungi saat PPDB berlangsung dan ada pula yang memberikan dukungan konsumsi pada panitian PPDB di sekolah.

5. Jumlah panitia PPDB di tiap sekolah berbeda-berbeda, di kabupaten Bogor antara 12-24
orang), di kota Depok 30 orang, di kota Bekasi 27 orang, dan di Tangerang Selatan jumlah panitia 13-17 orang.

REKOMENDASI

1. Dari total pengaduan sebanyak 95 hanya 9.5% yang menolak sistem zonasi. 91.5% pengadu mendukung sistem zonasi namun dengan berbagai catatan. Mayoritas pengadu menyayangkan penerapan 90% zonasi murni dalam Permendikbud No. 51/2019, sementara jumlah sekolah negeri belum merata penyebarannya.

Yang paling minim jumlah sekolah negeri adalah pada jenjang SMA. Misalnya, di kota Bogor ada 260 SDN, tetapi hanya ada 20 SMPN dan 10 SMAN. Di kabupaten Jember ada 3 kacamatan tidak ada SMAN. Ada beberapa kabupaten/kota yang di wilayah kecamatannya tidak memliki sekolah negeri, misalnya kecamatan Poris, (Kota Tangerang), Tangerang, kecamatan Bangsalsari (Jember), kecamatan Beji (Kota Depok), kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), kecamatan Pagedangan (Tangerang). kecamatan Kudu dan Ngusikan (Jombang), Kota Malang dan Tangerang Selatan.

2. KPAl mendorong pendirian sekolah-sekolah negeri baru di berbagai daerah dari hasil pemetaan zonasi saat ini, dapat menggunakan APBD dan APBN, mengingat penyebaran sekolah negeri tidak merata. Setelah kebijakan zonasi PPDB diterapkan, banyak daerah baru menyadari bahwa di wilayahnya sekolah negeri tidak menyebar merata dan ada ketimpangan jumlah sekolah di semua jenjang sekolah. SMP dan SMA negeri yang minim jumlahnya jika dibandingkan SD negeri.

KPAl menyampaikan apresiasi kepada beberapa kepala daerah yang dalam 3 tahun zonasi telah berupaya menambah jumlah sekolah negeri, diantaranya adalah Pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang membangun 1 SMAN di kota Pontianak yaitu SMAN 11, dan Pemerintah Kota Bekasi yang membangun 7 (tujuh) SMPN baru, yaitu SMPN 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56.

3. KPAI mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang sistem zonasi pendidikan dibutuhkan sebagai sarana kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Untuk keberhasilan sistem zonasi pendidikan diperlukan sinergi kebijakan antar kementerian untuk upaya melayani dan memenuhi hak atas pendidikan berkualias bagi seluruh anak Indonesia. Setidaknya ada delapan kementerian dan lembaga akan terlibat dalam sistem zonasi pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Zonasi pendidikan tidak hanya digunakan untuk mendekatkan anak dengan sekolah, sistem zonasi ini juga dapat digunakan untuk menambah guru dan mutasi guru, serta menentukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang membutuhkan.

Delapan Kementerian dan lembaga yang akan berperan dalam sistem zonasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(KemenPUPR),
Kementerian Agama Kemenag), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikt), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagn) serta Bappenas.

Kemendagri akan mengordinasikan kepala daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan, Kemenag akan memastikan satuan pendidikan formal dan nonformal yang
berada di bawah kewenangannya diikutkan dalam zonasi pendidikan, Kemenristekdikti akan menyelaraskan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru nasional.

KemenPUPR akan membangun infrastruktur pendidikan berbasis zonasi, Kemenkeu menyediakan anggaran dalam pelaksanaan zonasi pendidikan, Bappenas menyusun perencanaan tata ruang wilayah terkait bidang pendidikan sesuai zonasi pendidikan, serta KemenPANRB akan menentukan pengendalian formasi guru.

4. KPAl mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pemerataan sumber dana dan sumber daya ke seluruh sekolah negeri yang ada, tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap unggul dulunya," tutup Dr. Susanto, MA, Ketua KPAI. (Arianto)

Read More

Dyandra Promosindo Gelar International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pameran dan konferensi waralaba International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA) 2019 hari ini (5/7) secara resmi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Karyanto Suprih, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono; Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Simon Manurung; Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan, I Gusti Ketut Astawa; Ketua Kehormatan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar; Ketua Umum AFI, Andrew Nugroho; Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia, Susanty Widjaja; Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Hendra Noor Saleh dan Direktur Dyandra Promosindo, Michael Bayu A. Sumarijanto. Pameran yang menampilkan ratusan peluang bisnis waralaba ini akan berlangsung mulai hari ini hingga Minggu, 7 Juli 2019.

Dalam sambutan pembukaannya, Karyanto Suprih, mewakili Menteri Perdagangan menyatakan tahun ini perekonomian Indonesia akan kembali melanjutkan momentum pertumbuhan. Pemerintah optimis tingkat pertumbuhan ekonomi pada 2019 bisa mencapai 5,3%. Hal ini akan memberikan peluang bagi pengembangan usaha, termasuk di bidang waralaba.

“Pangsa pasar waralaba di Indonesia cukup besar dan terus bertumbuh. Ini didukung juga dengan tingginya tingkat permintaan terutama dari golongan masyarakat menengah yang membutuhkan ruang sosialisasi dan bergaul yang mendorong menjamurnya waralaba di bidang makanan dan minuman,” ujar Karyanto Suprih.

Ketua Kehormatan AFI, Anang Sukandar, kembali menegaskan bahwa waralaba merupakan pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin bekerja secara mandiri. Ia juga menyatakan bahwa para pebisnis waralaba harus memiliki target untuk menjadikan bisnis mereka sebagai bisnis unggulan. Skema waralaba yang fleksibel dari sisi permodalan diharapkan mampu meningkatkan jumlah pebisnis waralaba di tahun ini. Untuk mendorong pertumbuhan industri waralaba, Kementerian Perdagangan juga telah memberikan fasilitas berupa sistem perizinan yang semakin mudah, cepat, dan kondusif.

Pada kesempatan yang sama AFI juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Korea Franchise Association (KFA), yang diwakili oleh Anang Sukandar sebagai wakil AFI dan Lee Jong Geun dari KFA. Melalui kerjasama ini AFI berharap anggota AFI dan para pelaku usaha waralaba pada umumnya bisa menjajaki kemungkinan untuk mengembangkan usaha di Korea. Kerjasama ini bisa dimanfaatkan untuk saling belajar mengenai peluang-peluang usaha waralaba di kedua negara dan menjajaki kemungkinan untuk membawa waralaba dari Indonesia ke Korea dan sebaliknya.

Kementerian Perdagangan pada kesempatan tersebut juga memberikan penghargaan bagi para pelaku waralaba di kategori UMKM yang menjadi binaan Kementerian Perdagangan. “Penghargaan ini kami harapkan memberikan dukungan positif bagi para pelaku usaha waralaba untuk terus mengembangkan usaha mereka tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri,” ujar Anang Sukandar.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pameran IFRA menghadirkan berbagai peluang usaha waralaba dari berbagai sektor seperti otomotif, makanan dan minuman, kesehatan, pendidikan dan pelatihan, fintech, hotel, farmasi, properti, laundry, dan lain-lain.

Pameran ini diikuti oleh sekitar 180 perusahaan dengan lebih dari 365 brands. Selain peserta dari Indonesia, gelaran IFRA tahun ini juga diikuti oleh para peserta dari luar negeri seperti dari Filipina, Korea, Hong Kong, dan Singapura.

Dalam beberapa tahun belakangan AFI giat mendorong anggotanya untuk mengembangkan target pasar ke pasal global.

Raenita Pristiani Aktuariana, Project Manager IFRA 2019 mengatakan, Penandatanganan kerjasama dengan asosiasi waralaba Korea dan hadirnya pelaku waralaba dari berbagai negara lain menjadi implementasi nyata dari tema yang diangkat oleh AFI kali ini, yaitu "Connect Your Business to The Global Franchise Market". Pengembangan usaha waralaba Indonesia ke pasar global bisa berperan sebagai agen pengganda ekspor (multiplier effect) dan meningkatkan keunggulan kompetitif nasional (competitive advantage).

Selain pameran, lanjut Raenita, IFRA 2019 juga akan diramaikan dengan berbagai program lain seperti International Franchise Conference, IFRA Franchise Award, IFRAPRENEUR Business Concept Competition, Business Matching, Business Presentation, Retirees Seminar, Celebpreneur Talkshow, dan Exhibitor Gathering.

Pada hari pertama ini, kata Raenita, pameran IFRA juga menggelar talkshow seputar lisensi dan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan ‘Cara Sukses dari Bisnis Franchise’. Serta masih ada kegiatan talkshow,business presentation, dan business opportunity lainnya yang diselenggarakan di Main Stage IFRA 2019.

“Kami berharap pameran ini bisa menarik sebanyak mungkin pengunjung yang tertarik untuk terjun di industri waralaba. Melalui penyelenggaraan pameran ini, kami secara tidak langsung ingin mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam meningkatkan perekonomian nasional,” tutup Raenita. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Blusukan di Jendela Indonesia Manado

Duta Nusantara Merdeka | Manado
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara, Kamis, 4 Juli 2019, Presiden Joko Widodo mendengar ada banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di provinsi tersebut. Tampaknya, hal tersebut menumbuhkan rasa ingin tahu Presiden akan destinasi wisata yang dimaksud.

Kurang lebih pada pukul 21.00 WITA Kepala Negara memutuskan untuk menyambangi dan melihat langsung salah satu destinasi wisata populer di daerah tersebut, yakni Jendela Indonesia yang berlokasi di Jalan Piere Tendean, Sario Tumpaan, Sario, Kota Manado.

Sesampainya di lokasi, Presiden langsung mengunjungi gerai yang menjual produk kuliner setempat. Kepala Negara juga ingin mengetahui sejumlah fasilitas publik yang ada untuk mengetahui kesiapan pengelola dan masyarakat dalam hal kenyamanan dan kebersihan area wisata.

"Sekarang kerja enggak bisa makro. Mikro (detail) harus diikuti sehingga betul-betul tampak mana yang harus di- _backup_ oleh pemerintah pusat, mana yang bisa dikerjakan pemerintah provinsi, mana yang swasta," kata Presiden mengenai kunjungannya itu.

Jendela Indonesia adalah sebuah tempat wisata di Kota Manado yang dalam 2,5 tahun belakangan sukses berkembang menjadi sebuah pusat aktivitas wisata. Pusat kuliner yang mengedepankan hidangan khas Indonesia serta UKM-UKM lokal yang menjajakan produk yang menjadi pelengkap daya tarik objek wisata di dekat pantai yang oleh warga setempat disebut Boulevard Manado.

"Di sini menurut saya ada sebuah peluang besar untuk menarik wisatawan, turis, yang itu akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang baik bagi Provinsi Sulawesi Utara," ujar Kepala Negara.

Melalui kunjungannya malam ini, Presiden melihat adanya potensi yang sangat besar bagi objek wisata tersebut untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan. Pemerintah, bersama dengan pemerintah daerah dan swasta, juga akan memberikan dorongan dan dukungan dalam membenahi atau menyempurnakan fasilitas-fasilitas publik di sekitar kawasan itu.

"Ternyata peminatnya (wisatawan) sangat banyak. Seiring dengan itu, fasilitasnya jangan terlambat diperbaiki," tuturnya.

Presiden sendiri bersama jajaran terkait rencananya akan membicarakan lebih detail mengenai segala urusan yang berkaitan dengan pariwisata di Sulawesi utara.

"Mungkin besok sebelum terbang ke Jakarta kita mau rapat terbatas untuk urusan tata ruang yang menghambat. Harus diselesaikan," ucapnya.

"Jangan sampai regulasi-regulasi yang ada itu tidak memberikan kecepatan, tapi malah menghambat keputusan-keputusan lapangan," Presiden menambahkan.

Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Kembali Bersatu Membangun Bangsa

Duta Nusantara Merdeka | Manado
Gelaran pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres) tahun 2019 telah berakhir. Untuk itu, Presiden Joko Widodo kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutannya dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Gedung Graha Bumi Beringin, Kota Manado, Kamis, 4 Juli 2019.

"Saya titip ini Pilpres kan sudah selesai setelah putusan Mahkamah Konstitusi, jangan sampai ada lagi yang namanya di antara kita ini misalnya ada yang tidak saling sapa antar tetangga karena dulu beda pilihan, tidak saling ngomong antar teman karena beda pilihan," kata Presiden.

Menurut Presiden, perbedaan dalam pilihan politik adalah sesuatu yang lumrah. Untuk itu, seluruh masyarakat harus mempunyai sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut serta tetap menjalin persaudaraan.

"Marilah kita berangkulan kembali, bersatu kembali, sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Apapun sukunya, apapun agamanya, kita ini saudara sebangsa dan setanah air," ujarnya.

Sebagai sebuah bangsa besar, kata Presiden, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pun adalah tantangan-tantangan besar. Jika seluruh elemen bangsa tidak bersatu dan bersama-sama membangun bangsa, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain.

"Negara lain sudah jauh membangun infrastrukturnya, kita masih urusan saling membenci, saling mendengki, saling tidak sapa antartetangga, semakin tertinggal kita nanti. Saya ingatkan kepada kita semuanya, kita berangkulan bersatu kembali membangun negara ini, memajukan negara ini," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo Serahkan 2.000 Sertifikat Hak Atas Tanah di Manado

Duta Nusantara Merdeka | Manado
Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Utara menyerahkan 2.000 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat. Acara penyerahan sertifikat tersebut digelar di Gedung Graha Bumi Beringin, Kota Manado, Kamis, 4 Juli 2019.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dibagikan kepada masyarakat. Akan tetapi, hingga tahun 2015 baru 46 juta sertifikat yang diterbitkan, jadi masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat.

"Dulu (dalam) setahun sertifikat ini keluarnya, produksinya, hanya 500 ribu. Artinya apa? Bapak dan Ibu harus tunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat. Mau?" tanya Presiden kepada ribuan masyarakat yang hadir.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sejak tahun 2015 telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan memegang bukti hak hukum atas tanah, diharapkan sengketa lahan yang kerap terjadi bisa dikurangi.

"Kalau tidak pegang sertifikat, ada orang klaim sertifikat atau tanah kita, waduh di pengadilan kalah (kalau) enggak pegang ini. Hati-hati," kata Presiden.

Kepala Negara pun mengingatkan agar masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah menjaganya dengan baik, misalnya dengan memberi bungkus plastik dan memfotokopinya.

"Kalau hilang yang asli masih punya fotokopi. Kalau hilang yang fotokopi masih ada yang asli. Jadi mengurusnya mudah ke kantor BPN," lanjutnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi pun mengingatkan masyarakat agar cermat berhitung jika mereka ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan atau jaminan untuk meminjam uang ke bank. Ia pun berharap masyarakat bisa bijak dalam menggunakan uang pinjamannya tersebut.

"Jangan sampai yang namanya uang pokok pinjaman ini dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan. Pakai semuanya untuk modal investasi, modal usaha, modal kerja. Jangan ke mana-mana dulu. Mau beli sepeda motor, beli mobil, lupakan dulu," tuturnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bertolak ke Sulut Tinjau Infrastruktur Pendukung Pariwisata

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo pagi ini, Kamis, 4 Juli 2019, bertolak menuju Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Keduanya bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.

Salah satu agenda utama kunjungan Presiden Jokowi ke Provinsi Sulut ini, yakni untuk meninjau infrastruktur yang menjadi pendukung pariwisata di provinsi tersebut.

Dikutip dari siaran pers Kementerian Pariwisata, Provinsi Sulut dinobatkan sebagai _The Rising Star_ dalam sektor pariwisata Indonesia karena mampu mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen dalam empat tahun terakhir.

Untuk jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sulut sendiri, utamanya ke Manado dan Bitung pada 2015 sebanyak 20 ribu, lalu tahun 2016 meningkat menjadi 40 ribu atau dua kali lipat. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80 ribu, dan tahun 2018 meningkat menjadi 120 ribu.

“Dalam 4 tahun kunjungan wisman ke Sulut meningkat 6 kali lipat. Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200 persen, padahal di daerah lain hanya sekitar 5 sampai 10 persen,” kata Arief Yahya dalam siaran pers tersebut.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, pukul 11.40 WITA, sejumlah agenda kunjungan kerja telah menanti Presiden dan Ibu Iriana. Mulai dari meninjau rencana perluasan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, hingga rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan, Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

Selain itu, Presiden dan Ibu Iriana juga akan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kota Manado.

Rencananya, Presiden dan Ibu Iriana akan berada di Provinsi Sulawesi Utara selama dua hari. Presiden, Ibu Iriana, dan rombongan akan bermalam di Kota Manado untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Sulut, adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak. (Arianto)

Read More

Akseleran Telah Salurkan Total Pinjaman Rp550 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta                      PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) telah menyalurkan total pinjaman kumulatif sebesar Rp550 miliar kepada 1.000 pinjaman hingga semester pertama tahun 2019. Pencapaian tersebut, tercatat 45% sudah terealisasi dari yang ditargetkan Akseleran hingga akhir tahun ini sebesar Rp1,2 triliun.

Ivan Tambunan, CEO & Co-Founder Akseleran, menyampaikan bahwa tren kenaikan terus terjadi secara konsisten dimana jika pada kuartal pertama rata-rata pertumbuhan setiap bulannya mencapai Rp40-50 miliar, maka di kuartal kedua naik hingga mencapai Rp70-75 miliar. Pertumbuhan yang terjadi, kata Ivan, ditopang oleh semakin kuatnya intensifikasi produk yang dijalankan oleh Akseleran selama ini dengan berfokus kepada penyaluran pinjaman produktif kepada para pelaku usaha (UKM) dan seiring dengan tetap positifnya kualitas aset yang dimiliki.

“Kami tetap fokus pada penguatan intensifikasi produk yang ada, yakni menjalankan jenis pembiayaan tagihan atau invoice financing yang berkontribusi terbesar bagi portofolio pembiayaan Akseleran sebanyak 80%. Produk pembiayaan tagihan lainnya dalam wujud receivable financing bisa dengan menggunakan purchase order atau surat perintah kerja atau kontrak dan selebihnya berasal dari inventory financing, capex financing, serta online merchant,” ujar Ivan di Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut dia, pihaknya juga tetap menjaga kualitas aset dengan menekan angka kredit (Non Performing Loan/NPL) yang merupakan keterlambatan pembayaran di atas 90 hari tetap di bawah 1%. “Kami pun optimistis dapat menyalurkan total pinjaman sebesar Rp1,2 triliun kepada lebih dari 2.000 pinjaman dengan jumlah lender yang juga meningkat hingga menjadi 200 ribu di akhir tahun 2019,”ungkap Ivan.

Di samping itu, dia menegaskan, Akseleran juga berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan melalui skema supply chain pada semester kedua. Melalui skema ini, terangnya, Akseleran berkolaborasi dengan sejumlah pihak, antara lain anchor corporate atau project owner yang bertindak sebagai payer.

“Dari pihak-pihak tersebut, kita akan terhubung dengan para vendor atau supplier yang bisa mengakses pembiayaan tagihan dan jenis pembiayaan lainnya. Baru sekitar 20% dari pembiayaan Akseleran direalisasikan melalui skema supply chain dan akan kami tingkatkan terus. Contohnya, belum lama ini kami bermitra dengan project owner untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dimana dari kemitraan itu Akseleran dihubungkan dengan sejumlah vendor proyek tersebut,” tutup Ivan. (Arianto)

Read More

Penandatanganan Nota Kesepahaman MRT Jakarta dan Blue Bird Terkait Pengembangan Layanan Transportasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT MRT Jakarta dan PT Blue Bird Tbk (BIRD) menandatangani nota kesepahaman   pengembangan layanan transportasi terintegrasi serta pemesanan dan pembayaran tiket MRT Jakarta bagi pengguna MRT Jakarta dan Bluebird, Rabu, 03 Juli 2019 pukul 14.00 wib bertempat di Kantor Pusat PT MRT Jakarta, Gedung Wisma Nusantara Lt 22, Jalan MH Thamrin 59, Jakarta Pusat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, dan Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Noni Sri Ayati Purnomo.

William Sabandar, Direktur Utama PT MRT Jakarta mengatakan, penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan agar kedua belah pihak bersama-sama menjajaki rencana studi terkait dengan pengembangan layanan transportasi terintegrasi untuk konektivitas first and last mile menuju layanan MRT Jakarta.

“Misalnya, dengan tidak menutup kemungkinan untuk membangun tempat tunggu atau tempat menaikkan dan menurunkan penumpang di area sekitar stasiun MRT Jakarta,” jelas William.

“Kita juga akan melihat bagaimana peningkatan layanan pengguna transportasi di Jakarta serta persoalan lingkungan terkait komitmen yang mulai dilakukan oleh Bluebird misalnya yang telah masuk ke era electric vehicle,” kata William. MRT Jakarta juga mendorong ke arah bagaimana kendaraan-kendaraan di Jakarta bebas emisi demi lingkungan yang lebih baik.

Selain itu, lanjut William, melalui Nota Kesepahaman ini pula dapat dilakukan studi skema layanan transportasi dengan moda transportasi lain di luar MRT Jakarta dan Bluebird. Nota Kesepahaman ini rencananya akan berlaku selama enam bulan sejak penandatanganan dilakukan.

Noni Purnomo, Direktur Utama Blue Bird menyambut baik komitmen yang telah terjalin diantara kedua belah pihak.

"Kerjasama ini akan melengkapi konektivitas dan akses dari layanan jasa masing-masing sebagai transportasi yang saling terintegrasi," tambah Noni.

Adapun ruang lingkup studi yang dikerjasamakan antara MRT Jakarta dan Bluebird diantaranya adalah:
-  Melakukan studi skema pick up dan drop off taksi bagi pelanggan MRT Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan memberikan solusi untuk optimalisasi antara kebutuhan penumpang dan ketersediaan taksi Bluebird;

-  Melakukan studi skema kerjasama konektivitas last mile & first mile bagi pelanggan MRT Jakarta dan Bluebird, termasuk tempat tunggu bagi Pelanggan Bluebird sebagai tempat drop off dan pick up Taksi dari dan/atau ke stasiun MRT Jakarta;

-  Melakukan studi skema layanan transportasi terintegrasi (Multi Moda) dengan pihak lain secara menyeluruh sebagai salah satu bagian dari ekosistem transportasi di Indonesia.

-  Melakukan studi skema penjualan tiket MRT Jakarta melalui program-program seperti aplikasi dan kanal lain yang dimiliki MRT Jakarta dan Bluebird.

"MRT Jakarta dan Bluebird memiliki visi yang sejalan sebagai penyedia solusi mobilitas dan visi guna meningkatkan kualitas hidup bagi warga Jakarta terutama untuk aspek lingkungan," tutup William. (Arianto)

Read More

Penutupan PRJ, Booth Rider Diserbu Pengunjung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair berakhir pada pada hari Minggu, 30 Juni 2019, pengunjung terlihat semakin memadati area JI Expo Kemayoran.

Para pengunjung tampak mengular pada pintu di loket pembelian tiket, banyak pengunjung yang datang bersama keluarga dengan membawa anak dan orang tua.

Harga tiket masuk PRJ untuk hari minggu sebesar Rp40.000 per orang, namun digratiskan untuk anak dengan tinggi badan kurang dari 100 cm dan lansia di atas 60 tahun, cukup dengan menunjukan KTP. Adapun tarif parkir motor Rp 15.000 sekali masuk, sedangkan mobil Rp30.000 sekali masuk.

Jumlah pengunjung diperkirakan akan semakin ramai menjelang sore dan malam hari. Karena, pada penutupan malam nanti akan diisi dengan konser dan pesta kembang api.

Antusiasme para pengunjung ini tentu saja tidak disia-siakan oleh para peserta pameran untuk berpromosi dengan memberikan diskon serta promo khusus di hari terakhir PRJ. Salah satunya terlihat di booth pakaian dalam Rider yang memberikan diskon clearance sale untuk produknya.

Selama perhelatan Jakarta Fair, Rider juga memiliki program khusus dengan beragam hadiah serta hadiah utama satu unit sepeda motor yang diundi pada akhir acara.

"Program ini menjadi salah satu cara untuk semakin menarik minat para pembeli sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan setia," kata CH Budianto yang ditemui di Booth Rider, area JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (30/6).

Program ini ternyata sangat diminati pengunjung PRJ, terlihat dari penjualan yang meningkat signifikan.

“Tahun ini penjualan kita naik 25 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 4 miliar selama acara PRJ,” ujar Budianto.

Menurut Budianto, pakaian dalam pria masih menyumbang pendapatan terbesar, yaikni hampir 99 persen, sementara sisanya dari pakaian anak dan wanita.

“Kalau untuk pakaian dalam pria, atasan itu sekitar 60 persen sedangkan 40 persen dari bottom atau celana," katanya.

"Rider rutin memberikan promosi kepada konsumennya setiap tahun untuk meningkatkan penjualan, produk yang sudah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia ini tetap mengutamakan kualitas demi kepuasan konsumen," tutup Budianto. (Arianto)

Read More

Sekretariat DJSN Gelar Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masa Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Periode 2014-2019akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2019, maka perlu melakukan seleksi calon anggota DJSN Masa Jabatan 2019-2024.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota DJSN, pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi calon anggota DJSN.

Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional menggelar konferensi pers Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Periode 2019-2024 hari Selasa, 2 Juli 2019 pukul 13.00 - 16.00 wib bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jalan Kuningan Persada Kav.2, RT 01/RW 06, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota J Pelaksanaan Seleksi Anggota DJSN Periode 2019-2024.

Sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut, pembukaan pendaftaran untuk masyarakat ini terbuka untuk anggota DJSN yang berasal dari unsut Tokoh/Ahli, unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha, dan unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh.

Untuk pendaftaran anggota DJSN dari unsur Tokoh/Ahli dapat dilakukan melalui usulan organisasi atau mendaftarkan diri kepada Panitia Seleksi dengan alamat Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Lantai 2, Jl. Hang Jebat Raya F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120. 

Sedangkan pendaftaran anggota DJSN dari unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha dan Organisasi Pekerja/Buruh dapat diusulkan Ketua Organisasi yang bersangkutan kepada Menteri Tenaga Kerja cq. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dengan alamat kantor Lantai 8 Blok A Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan.

Pendaftaran dan penerimaan berkas selambat-lambatnya tanggal 15 Juli 2019 jam 16.00 WIB di Sekretariat Pansel atau PO.BOX DJSN 500500 atau email pansel@djsn.go.id. 

Persyaratan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 disebutkan, calon anggota DJSN harus memenuhi persyaratan: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; 

4. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian setempat; 

5. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat menjadi anggota tanggal 19 Oktober 2019; 

6. Lulusan pendidikan paling rendah jenjang strata 1 (satu);

7. Memiliki keahlian di bidang jaminan sosial; 

8. Memiliki kepedulian terhadap bidang jaminan sosial; dan 

9. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan. 

Formulir Pendaftaran, Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tidak Pernah  Dipidana Penjara dapat diunduh di www.djsn.go.id.

Seleksi anggota DJSN meliputi: 

1. Seleksi Administrasi; dan 

2. Uji Kepatutan dan Kelayakan. 

Persyaratan dan ketentuan lebih lanjut dapat diunduh melalui link berikut ini.

pengumuman-seleksi-calon-anggota-djsn-masa-jabatan-2019-2024.pdf

LAMPIRAN PENGUMUMAN PANSEL DJSN 2019-2024.docx (Arianto)

Read More

Halal Bi Halal Syarikat Islam 'Momentum untuk Bersatu Kembali'

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Halal Bihalal Bersama Syarikat Islam dengan tajuk "Merawat Ukhuwah Ke-Indonesiaan Dalam Silaturahim Syarikat Islam" digelar Ahad, 30 Juni 2019 pukul 13.00 - 16.00 wib bertempat di Rumah Kebangsaan, HOS Tjokroaminoto, JI.Taman Anmir Hamzah No. 2 Menteng, Jakarta Pusat.

Hamdan Zoelva, Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (LTSI) dalam sambutannya mengatakan, mari kita jadikan halal bi halal ini sebagai momentum perekat ukhuwah kebangsaan setelah kita 'bertengkar' dalam perhelatan politik tahun 2019.

Sebagai sesama manusia, lanjut Hamdan, kita harus memiliki hubungan yang baik. "Dalam suasana setelah 'bertengkar', diundang kedua cawapres yakni KH Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno sekaligus pertanda silaturrahim, lalu pertentangan antara 01 dan 02 bisa diselesaikan disini.

Setelah proses silaturrahim, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015 ini menjelaskan tidak ada lagi cebong dan kampret.

Sekarang, kata Hamdan, sebagai bagian dari umat islam Indonesia, tugas kita adalah siapapun yang berkuasa harus dipengaruhi dan diwarnai oleh islam.

"Momentum Halal Bi Halal dijadikan momentum untuk bersatu kembali. Mari menatap kedepan menuju Indonesia maju, Indonesia yang lebih besar," tegasnya.

Dihadapan para pengurus LTSI, Dewan SI, organisasi serumpun Si, seperti Wanita SI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PERISAI), Pemuda Muslimin dan Pemuda Siap, "Hamdan berharap agar bangsa ini maju dibidang ekonomi dan budaya dalam bingkai Ukhuwah Keindonesiaan." (Arianto)

Read More

Sinergitas TNI - Polri Dalam Mengamankan Sidang Di MK Menjadikan Situasi Aman Dan Terkendali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai. Perbedaan pendapat baik yang terjadi di dalam maupun di luar sidang mampu di jaga tensinya, sehingga tak terjadi keributan yang memicu bentrok fisik.

Tentu saja hal tersebut bisa terjadi berkat adanya peran aparat keamanan baik TNI dan Polri yang konsisten berjaga di seputaran Mahkamah Konstitusi (MK) selama 24 jam penuh.

Dari pengamatan media di lapangan, ada tiga sosok sentral yang memiliki peran besar dalam memjamin keamanan selama persidangan.

Ketiganya adalah Dandim 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian Rishadi.

Selama 24 jam, mereka selalu memantau dan menganalisa potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi. Tak jarang, ketiganya bersama jajaran selalu mondar-mandir Gedung Mahkamah Konstitusi, Patung Kuda hingga Monumen Nasional yang di sebut sebagai ring 1.

Persidangan berlangsung dari pagi hingga dini hari. Namun, mereka selalu standby tak menunjukkan wajah lelah sedikitpun.

Pagi hari hingga malam hari harus memonitor potensi kerawanan, esok harinya mereka lalu melakukan Apel kembali di lapangan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan dan Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian misalnya, selalu tandem memantau pasukan yang tengah bertugas selama hampir 24 jam. Mereka kerap menyapa dan berkomunikasi santai dengan anggota untuk sekedar melepas lelah.

Sementara, Dandim 0501 / Jakarta Pusat BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana juga selalu memonitor detik-demi detik situasi di seputaran MK untuk memastikan semua aman terkendali.

Tak jarang, provokasi dari massa yang beberapa kali menggelar aksi selalu mereka rasakan. Namun, aparat tetap tenang dan mencoba mendinginkan suasana agar tak cepat panas.

Lantas, apa rahasia mereka agat terlihat fit dan segar selama bertugas. Tentu saja istirahat cukup, makanan yang sehat dan pikiran positif menjadi resep tersendiri agar tetap fit selama bertugas.

Berkat sinergitas apik TNI dan Polri, sidang yang berlangsung hampir sepekan ini berjalam lancar dan kondusif. Dengan begitu, pihak-pihak bersengketa bisa menyalurkan pokok pikirannya. Hakim pun dengan tenang bisa mencerna hingga mengeluarkan putusan.

Semoga sinergitas apik ini selalu terjaga agar NKRI yang aman dan damai selalu di rasakan semua lapisan masyarakat. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kapolsek Loa Kulu Wakili Kapolres Kukar Hadiri Tabligh Akbar HUT Bhayangkara Ke 73

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di Masjid Desa Jembayan Tengah, Kec. Loa Kulu, telah di laksanakan kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka Hari Bhayangkara Ke 73, dengan penceramah Ustad Raden Ahmad Afandi, Habib Al Muhdar.

Adapun tema dari tabligh akbar tersebut adalah  "Meningkatkan ilmu dan ahlak guna mencapai generasi berkemajuan". Sebelum acara tabligh akbar dimulai di isi dengan musik habsi Asiqil Anwar dari jembayan tengah dibawah pimpinan Ali Sadikin yang dihadiri sekitar 250 orang warga desa Jembayan Tengah.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Anwar Haidar,S.I.K.,M.Si,  yang di wakili oleh Kapolsek Loa Kulu Iptu Darwis Yusuf,S.Sos,  didampingi para Kanit Polsek Loa Kulu. Hadir pula Kades Jembayan Tengah Rahimin, Kades Kabayan Dalam Sdr Yunus, Kasi Kesra Kecamatan Loa Kulu Sdr Sofian Juhri serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, lemba adat Desa.

Sebagai pembuka acara yaitu pembacaan ayat suci Al Quran yang di bawakan oleh ustad Gafur dari Tenggarong

Kemudian di lanjutkan Tausiah  oleh :

a. Ustad Raden Ahmad Afandi mengajak bersolawat, silaturahmi dan sodaqoh karena tiga hal tersebut akan menjadikan benteng iman bagi semua orang yang percaya.

b. Habib Al Muhdar menyampaikan tentang pentingnya  ilmu dan ahlak untuk bekal diakherat, dengan ilmu generasi bangsa akan berkemajuan untuk mencapai apa yang di cita-citakan pendiri bangsa". Ucapnya.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Satgas Saber Pungli Kabupaten Kukar Laksanakan Rapat Kerja

Duta Nusantara Merdeka |Kutai Kartanegara

Bertempat di Restoran Hotel Grand Fatma Jl. Pesut Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) telah di laksanakan Rapat Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar UPP Kab. Kutai Kartanegara, tahun 2019 oleh Satgas Saber Pungli Kabupaten Kukar.

Rapat Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar UPP Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2019 oleh Satgas Saber Pungli Kab. Kukar dihadiri oleh :  LETKOL CPM FAUZI HISRIANSYAH, SH (Dandenpom VI/1 Samarinda), DR.HM.IRPAN PRANATA.SE.MM (ASS III KAB.KUKAR), I.W.OJA MIASTA (Kasi Pidum/Kajari Kukar), Agus Adi, SH (Kasi Pidum Kajari Kukar), Kompol Wiwit  AdiSatria,SH.SIK.MT (Waka Polres Kukar/Ketua Satgas), Mualimudin (Irban III/Ispektorat Kukar), Irwan Wadi (Pemkab Kukar), Iptu Basuki (Lantas Polres Kukar), Iptu M.Ishaq,SH (Kanit Pidkor Polres Kukar).

Kegiatan Tersebut dihadiri H ABDUL (Kabit Idiologi Kewaspadaan Kebangpol Kukar), Kompol SUDIRO (Kabag Hukum Polres Kukar), Herliana W (Kasubag Evaa Inspektorat Kukar), Musmulyadi (Auditor/Inspektorat Kukar), Iptu A.Said (Kanit IV Sat Intelkam Polres Kukar), Akp H. Fahruraji (Kasat Binmas Pokres Kukar), Deni Supianti (Staf Provinsi), Jamaluddin (Ahli/Fakultas Hukum), Didit Pambudi (KPN/Pengadilan Negeri), Guntur T (Kasipidum/Kejari Jukar), Frenderigus Denny (Ombusman RI Kaltim), serta Ali Wardana (Ombusman RI Kaltim).

Laporan sekaligus sambutan disampaikan oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar,S.I.K.,M.Si, yang di wakili oleh Ketua Satgas Saber Pungli Kab. Kukar Kompol Wiwik Adi Satria,S.H.,S.I.K.,MT.(Waka Polres Kukar), bahwa kegiatan rapat kerja Satgas Saber Pungli ini adalah sebagai Analisa dan Evaluasi kegiatan kerja semester I  tahun 2019, Pembahasan penyesuaian Struktur Satgas Saber Pungli yang baru dan Pisah Sambut Anggota Satgas ( Wakil Satgas Saber Pungli Kab. Kukar), terimakasih kepada para undangan yang sudah hadir.

Kemudian  di lanjutkan Laporan Ketua Panitia Edy Mardianto (Sekretaris Inspektorat Kukar) menerangkan bahwa, dalam kegiatan  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kab. Kukar ini bertujuan untuk Analisa dan Evaluasi kegiatan, Pembahasan penyesuaian Struktus Satgas Saber Pungli dan Pisah Sambut untuk para Anggota Satgas dengan harapan dapat menyatukan visi dan misi kegiatan kedepannya.

Sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Didit Pambudi, SH.MH, di harapkan dalam setiap pembentukan organisasi seperti pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kukar ini harus memiliki dasar-dasar dan struktur yang jelasa sehingga tidak terlihat ilegal dan menjadi polemik dalam tugas.

Dan di harapkan dalam Saber Pungli ini yang paling di utamakan dan di kedepankan adalah pokja dari inteligen dan pencegahan  guna mengetahui dan mencega terjadinya pungli, dan dalam pembentukan Pokja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ini dapat bekerja dengan baik, efektif dan berhasil menekan tindakan yang melanggar hukum diwilayah Kab.Kukar.

Dalam Sambutan Bupati Kutai Kartanegara yang di wakili  oleh DR. HM. Irpan Pranata, SE., MM (ASS III Kabupaten Kukar), menerangkan bahwa Bapak Bupati Kukar sangat terbantu dengan di bentuknya Satgas Saber Pungli di Kabupaten Kukar ini sehingga dapat membuat perubahan yang lebih baik terhadap para kinerja pemerintahan Kab. Kukar dan dapat menurunkan tingkat pelanggaran di seluruh wilayah Pemerintah Kab. Kukar.

Bupati Kukar sangat mengharapkan agar Satgas Saber Pungli ini tetap di pertahankan dan lebih di tingkatkan lagi sehingga dapat mengantisipasi dan mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran di seluruh instansi di Kab. Kukar, dan selanjutnya membuka Rapat Kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar semester I  2019 resmi di buka.

Pukul 12.00 wita, istirahat dan makan siang, selanjutnya pukul 13.00 wita di lanjutkan kembali dalam sesi Pemaparan Anev (Analisa Evaluasi) Semester I  Program Kerja Satgas Saber Pungli 2019. Kemudian di lanjutkan dengan penyampaian laporan dari masing-masing Pokja, yaitu Laporan Pokja Inteligen, Laporan Pokja Pencegahan, Laporan Pokja Penindakan, Laporan  Pokja Yustisi, Laporan Sekretariat. Bahwa terkait Pembahasan Penyesuaian. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Gilang : HUT Ke 429 Kota Medan Pemerintah Harus Bisa Lebih Baik

Gilang Kirana Pamungkas
Ketua IPM Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Tepat hari ini 1 juli 2019 usia kota medan 429 tahun. Medan yang merupakan kota terbesar no 4 se-Indonesia ini merupakan salah satu kota tua yang di miliki indonesia. Banyak sejarah-sejarah yang terlahir dari sini.

Dan di hari ulang tahun kota medan ini tentu masyarakat kota medan mengharapkan medan lebih baik lagi. Hal ini disampaikan Gilang Kirana Pamungkas Lubis selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Medan juga mengucapkan selamat hari jadi Kota Medan yang ke 429 kepada dutanusantaramerdeka.com

Gilang juga menambahkan usia 429 tahun ini bukanlah usia yang muda, tentu saya berharap diusia 429 ini kota Medan harus lebih baik lagi untuk kedepannya. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Tentu masyarakat Medan harus merasakan indahnya tinggal di kota medan ini. Ujar Gilang.

Disamping itu gilang juga menambahkan Pemerintah Kota Medan harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat kota medan, baik itu kepada kaum milenial (Pemuda-pemudi), Pendidikan (pelajar), dan kaum miskin dalam hal ini adalah orang tua (LANSIA), anak yatim piatu. Agar semuanya dapat merasakan ketenangan dan kesenangan hidup di tengah kota Medan ini. **

Read More