Kolaborasi Dompet Dhuafa Bersama Nudie Jeans Galang Donasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai lembaga yang turut concern mengangkat martabat kaum dhuafa melalui programnya, Dompet Dhuafa sebagai lembaga kredibel dan transparansi berkolaborasi bersama Nudie Jeans dalam penggalangan donasi  mengatasi problematika sosial. Acara yang mengangkat tema Nudie Sevage Lab yang bertempat di Pondok indah mall 2, Jakarta. Senin (6/5).

“Alhamdulillah ini suatu keberkahan memasuki ramadhan 1440 H. kami akan selalu berupaya untuk selalu bisa mengangkat martabat kaum dhuafa yang ada di Indonesia maupun di penjuru dunia. Kerjasama ini merupakan bentuk kepedulian Nudie kepada kaum dhuafa yang ada di Indonesia.  Ucap Sulis Tiqomah selaku Manager strategic partnership Dompet Dhuafa.

Nudie Jeans akan mengdonasikan setiap penjualan jeans sebesar  voucher 200.000/pcs/ di outlet PIM ini,  yang akan disalurkan ke Dompet Dhuafa dengan periodenya mulai dari 6-26 Mei 2019. Selain itu juga akan ada Lelang produk jeans Nudie limited edition dari Australia sebanyak 30 pcs. Semua nilai lelang akan disalurkan juga ke Dompet Dhuafa, lelang via medsos  akan dilakukan di tanggal 3 mei.

Dompet Dhuafa menyadari perkembangan zaman saat ini, menempatkan millennial sebagai pemeran utamanya. Keterlibatan generasi millenial baik secara langsung atau tidak langsung akan menguatkan, meningkatkan, dan menumbuhkan penghimpunan dari potensi zakat Indonesia. Maka, Dompet Dhuafa dalam mengisi Ramadhan 1440 H, mencoba untuk terus dan lebih mendekat dengan masyarakat melalui ramuan program-program pemberdayaan dan program khusus Ramadhan.(Arianto)

Read More

Istana Apresiasi 20 Tahun Kerja Sama Palang Merah Internasional dengan TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh TNI dengan Palang Merah Internasional (International Committee of Red Cross, ICRC) dengan TNI, yang tahun ini memasuki tahun ke-20.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Moeldoko dengan Head Regional Delegation ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste Alexander Faite di Kantor Staf Presiden, Jakarta, senin, 06 Mei 2019.

Untuk memperkuat kerja sama tersebut, kedua organisasi akan menyelenggarakan konferensi internasional. Direncanakan, konferensi diselenggarakan pada 25 Juni 2019 di Jakarta.

Atas hubungan dan kerja sama antara Palang Merah Internasional dan TNI tersebut, Moeldoko menegaskan, “Hubungan baik antara ICRC dan TNI dapat dirasakan. Tidak hanya bagus dalam konteks level strategis tapi juga level taktis.”

Ia menambahkan, hubungan yang baik itu bisa dibuktikan dari sisi TNI, di mana mantan Panglima TNI tersebut menegaskan bahwa TNI memiliki pedoman yang baik, mencerminkan taktikal yang nyata.

“Itu juga terlihat dari bagaimana TNI mengaplikasikannya di lapangan. Di konteks strategis, ada signal yang ditunjukkan kepada dunia bahwa Presiden Jokowi memiliki kepedulian di bidang ini,” kata Moeldoko. Untuk itu, ia berjanji akan mengupayakan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam konferensi ini.

Sementara itu Alexander Faite menyatakan, “Selama 20 tahun menjalin kerja sama ICRC dan TNI, hubungan yang terbangun sangat erat dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain.”

Apalagi, imbuh Faite, Indonesia sudah mengirim banyak pasukan perdamaian. Ditambah lagi dengan terpilihnya Indonesia menjadi ketua Dewan Keamanan PBB dan akan mengadakan diskusi tentang perlindungan kaum sipil.(Arianto)

Read More

KSP Gelar Diskusi Undang 4 Kepala Daerah Paparkan Keunggulan Calon Ibukota

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kantor Staf Presiden mengundang 4 kepala daerah yang berpotensi untuk menjadi calon ibukota baru Republik Indonesia. Kegiatan tersebut digelar dalam suatu diskusi media di Gedung Bina Graha, Jakarta, hari senin, 06 Mei 2019. Selain keempat kepala daerah, hadir juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang memaparkan kajian Bappenas terkait rencana pemindahan ibukota negara.

Keempat kepala daerah yang diundang dalam diskusi adalah Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas. “Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi tersebut memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibukota baru. Ia menjelaskan bahwa pemindahan ibukota merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Ia menjelaskan juga bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” papar Bambang.

Ia menambahkan, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Yang tidak kalah penting menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

“Ibukota baru nantinya dari sisi jumlah penduduk ada dua skenario. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa,” ujarnya. Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas.

Sementara itu, 4 Kepala Daerah yang wilayahnya menjadi rujukan Bappenas untuk menjadi ibukota baru menyatakan kesiapannya, baik dari sisi lahan, masyarakat, dan pemerintah daerahnya.

Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar menyatakan, Sulawesi Barat memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibukota baru. “Termasuk daya dukung yang disyaratkan misalnya ketersediaan air, bebas bencana, dan sebagainya,” kata Gubernur Sulbar.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan, Kalimantan Selatan juga sudah menyiapkan lahan yang dibutuhkan apabila Pemerintah Pusat menetapkan Kalsel sebagai calon ibukota baru. “Kami membayangkan, seandainya ibukotanya ada di Kalsel, lokasinya nanti dilatarbelakangi oleh Pegunungan Meratus dan sekaligus dapat melihat pantai di kejauhan,” katanya.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menjelaskan, wilayahnya memiliki semua prasyarat yang diminta oleh Pemerintah Pusat sebagai calon ibukota baru. “Kami sudah menyiapkan tiga wilayah kabupaten di Kalteng yang memenuhi kriteria sebagai ibukota baru Republik Indonesia. Apalagi, dulunya Bung Karno pernah membayangkan masa depan Indonesia itu ibukotanya ada di Kalimantan Tengah,” katanya.

Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan wilayah pesisir timur Kalimantan sebagai calon unggulan apabila dipilih sebagai ibukota negara yang baru. “Pilihan wilayah tersebut juga menegaskan Indonesia sebagai negara maritim,” papar Yusliando, pejabat Bappeda Kalimantan Timur.

Semua Kepala Daerah juga menyatakan kerelaan dan kesiapannya apabila wilayahnya tidak terpilih sebagai lokasi ibukota baru, mengingat keputusan untuk menentukan lokasi ibukota baru tersebut adalah pilihan terbaik untuk Indonesia.

“Kami siap mendukung, di manapun keputusan Presiden Jokowi untuk menetapkan ibukota yang baru nantinya, karena keputusan tersebut pasti merupakan keputusan yang terbaik,” ujar para Gubernur tersebut kompak.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Ucapan Selamat dari PM Inggris atas Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris Theresa May, atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

Ucapan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon sekitar pukul 19.00 WIB di Istana Bogor, semalam.

Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih, juga menjelaskan bahwa Pemilu pada 17 April 2019 lalu berjalan damai, adil dan transparan.

Presiden juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan pemerintah Kerajaan Inggris dalam proses pelaksanaan pemilu bagi WNI di London.

Di akhir pembicaraannya, kedua pemimpin negara juga sepakat akan terus meningkatkan kerja sama sebagai tanda peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Inggris.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Ucapan Selamat dari PM Australia Atas Pemilu Berjalan Lancar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo kembali menerima ucapan selamat dari para pemimpin negara sahabat atas terselenggaranya Pemilu 2019 yang damai dan demokratis. Kali ini, ucapan datang dari Perdana Menteri Australia Scott Morrison.

Melalui sambungan telepon, Presiden Jokowi menerima ucapan selamat tersebut pada Minggu siang, 5 Mei 2019, sekitar pukul 14.00 WIB, di Istana Bogor.

Dalam pembicaraannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih, dan mengatakan bahwa Pemilu serentak tahun 2019 di Indonesia berjalan aman, lancar dan demokratis.

Kedua pemimpin negara juga sepakat akan terus meningkatkan kerja sama dan hubungan baik antara dua negara tetangga dekat tersebut.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Laksanakan Salat Tarawih Pertama di Bogor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo melaksanakan ibadah salat tarawih pertamanya di bulan Ramadan 1440 H, di Masjid Jenderal Besar Soedirman di komplek Museum Peta, Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu Malam, 5 Mei 2019.

Dengan menggunakan baju koko, sarung, serta peci, Presiden tiba di lokasi pada pukul 18.50 WIB disambut oleh Ketua DKM Masjid.

Sebelum melaksanakan salat tarawih, terlebih dahulu Presiden melaksanakan salat Isya berjemaah. Setelah itu, Presiden mengikuti salat tarawih yang berjumlah 11 rakaat.

Selesai tarawih pada pukul 20.30, Presiden pun meninggalkan Masjid Jenderal Besar Soedirman untuk kemudian kembali ke Wisma Bayurini Istana Kepresidenan Bogor.(Arianto)

Read More

Wakil Presiden Jusuf Kalla Kagum dengan Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Kulon Progo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) memuji dan mengapresiasi progres proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA). Hal ini disampaikan Wapres usai menjajal pendaratan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan sekitar pukul 08.10 WIB di di bandara YIA Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu (4/5)

“Ini menjadi bandara paling modern di Indonesia sebelum tempat-tempat lain. Luar biasa prosesnya semuanya. Baru selesai 50 persen sudah begini, apalagi kalau sudah seluruhnya. (Pendaratan) bagus, lancar, terasa mulus dan runwaynya bagus,” kata Wapres JK.

Wapres JK menjelaskan, nantinya pemerintah juga akan melengkapi Bandara YIA dengan fasilitas pendukung, baik itu ketersediaan angkutan massal, maupun sarana-prasarana jalannya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat dari dan ke YIA.

“Itu nanti pasti akan dibuat dengan baik termasuk kereta api, jalan raya, jalan tol supaya masyarakat bisa mudah,” ungkap Wapres.

Wapres JK berharap dengan dibangunnya bandara ini nantinya akan dapat memajukan perekonomian daerah dan masyarakat khususnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan.

*YIA BEROPERASI SEGERA BEROPERASI SEBELUM IDUL FITRI*

Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan YIA akan segera beroperasi melayani penerbangan sebelum Idul Fitri. Menhub menyebut setidaknya terdapat 2 (dua) maskapai yang dipastikan akan melayani penerbangan dari dan ke YIA.

“Inshaa Allah tanggal 6 Mei ini ada Citilink, tanggal 10 Mei mungkin Batik Air atau Lion Air. Citilink sudah, Batik Air sudah dipastikan. Kalau Citilink dari Jakarta - Yogyakarta - Jakarta kalau yang Batik Air dari Jakarta - Yogyakarta- Bali jadi 2 dulu tapi mungkin dalam beberapa hari ini pasti baik Citiilink, Lion Air, maupun Batik Air akan menambah slot penerbangan,” ujar Menhub.

Lanjutnya, Menhub memperkirakan peresmian YIA oleh Presiden RI Joko Widodo akan dilakukan pada pertengahan bulan Mei 2019.

Menhub berharap dengan dioperasikannya YIA maka akan dapat mendukung Bandara Adisutjipto Yogyakarta yang saat ini sudah over capacity atau kelebihan kapasitas penumpang. Terlebih tidak lama lagi sudah Idul Fitri.

“Jangka pendek kita harapkan lebaran yang selama ini kita cari slot ke Jogja susah, dengan adanya bandara ini slot penerbangan akan banyak dan akan membantu pergerakan dari Jakarta ke Jawa Tengah bagian selatan,” ujar Menhub.

Terkait penerbangan internasional, dijelaskan Menhub saat ini pengelola bandara dan pihak-pihak terkait masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan melayani penerbangan internasional.

Saat ini progres pembangunan YIA secara fisik di sisi darat telah mencapai 50 persen. YIA akan memiliki luas terminal 210.000 m2 dengan kapasitas penumpang sebanyak 14 juta penumpang/tahun. Sementara di sisi udara, YIA memiliki runway atau landas pacu sepanjang 3.250 x 45 meter dengan 23 parking stand seluas 159.140 m2 dimana pada sisi udara saat ini progresnya telah 100% rampung. Nantinya YIA juga akan dilengkapi fasilitas sebanyak 10 unit garbarata.

Selain Menhub Budi, turut mendampingi dalam kunjungan Wapres Jusuf Kalla di YIA diantaranya Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti, Dirut Angkasa Pura I Faik Fahmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (Arianto)

Read More

Film HERETIKS Siap Tayang 8 Mei 2019 di Bioskop

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Film HERETIKS dibintangi oleh Hannah Arterton, Michael Ironside dan Clare Higgins menceritakan tentang wanita muda yang bernama Persephone, yang diselamatkan dari hukuman mati dan dibawa ke sebuah biara untuk bertobat. Namun di sana dia menemukan kebohongan besar di dalamnya. Di saat kedatangannya, dia dihadapkan pada visi yang menakutkan dan segera menyadari bahwa bukan keselamatan yang akan diperolehnya, melainkan pertempuran untuk keselamatan jiwanya sendiri.

Premiere pertamanya dilaksanakan di Frightfest dan premiere di Telluride Horror Show, di Amerika Serikat.

Paul Hyett sebagai sutradara telah meraih berbagai macam penghargaan untuk special make up dan effect designer dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.

Film pertamanya, The Seasoning House, sebuah film ber-genre horror/thriller yang menceritakan tentang perdagangan dan perbudakan sex, terpilih sebagai film pembukaan di festival ke 4 Frightfest tahun 2012.

Setelah itu, Paul mengerjakan film keduanya sebagai sutradara dengan budget 1.7 juta poundsterling yang berjudul HOWL. Film ini menceritakan sekelompok penumpang yang terperangkap di kereta mogok di dalam hutan. Mereka mengalami serangan dari manusia serigala dan harus bertahan hidup sampai pagi. Film ini akhirnya berhasil menembus pasar Amerika Serikat.

Belakangan ini, Paul mendapatkan ulasan positif saat dia telah menyelesaikan dua film barunya dan salah satunya berjudul HERETIKS.(Arianto)

Read More

GOJEK Hadirkan Solusi Keamanan Menyeluruh

-  Tombol Darurat : memenuhi persyaratan aspek keamanan bagi seluruh pengguna, laporan akan langsung ditangani oleh unit darurat GOJEK yang siaga 24 jam.

-  Asuransi GOJEK : otomatis berlaku bagi seluruh pengguna dengan cakupan manfaat yang lebih luas dari pemain sejenis dan cara klaim yang mudah lewat portal online.

-  Shelter : GOJEK bekerja sama dengan pengelola tempat keramaian untuk membangun titik temu yang nyaman bagi driver dan customer sehingga ketertiban terjaga.

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebagai penyedia layanan ride-hailing pertama dan terbesar di Indonesia, GOJEK berkomitmen untuk terus menyediakan layanan transportasi yang aman dan dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkannya, GOJEK hadir dengan solusi keamanan menyeluruh yang diimplementasikan sesuai dengan aturan pemerintah, seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang transportasi online.

Michael Reza Say, VP Corporate Affairs GOJEK mengatakan, “Pemerintah dan GOJEK punya semangat yang sama dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna maupun mitra driver. Solusi keamanan menyeluruh dari GOJEK dijalankan berdasarkan aturan pemerintah seperti penyediaan tombol darurat, perlindungan asuransi, maupun pembangunan shelter.”

Saat ini pada aplikasi GOJEK, lanjut Michael, terdapat dua fitur keamanan terbaru yakni Tombol Darurat dan Bagikan Perjalanan. Melalui fitur ini, GOJEK dapat merespon dengan cepat laporan darurat yang dibuat sekaligus memungkinkan pengguna untuk membagikan informasi perjalanan kepada kerabat mereka. Selain peluncuran fitur baru, solusi keamanan menyeluruh GOJEK dijalankan melalui berbagai inisiatif lainnya.

Untuk menekan dampak dari terjadinya risiko di jalan raya, GOJEK menghadirkan perlindungan asuransi dengan cakupan manfaat yang lebih luas dibanding pemain sejenis. "Disamping itu, GOJEK juga bekerja sama dengan pengelola tempat keramaian untuk membangun shelter, memberdayakan mitra driver dengan menyelenggarakan program pelatihan terkait topik keamanan dan keselamatan berkendara, serta mengoperasikan layanan ambulans untuk mengantisipasi kondisi darurat di jalan raya," ujar Michael kepada awak media hari jum'at, 03 Mei 2019 di Jakarta,

“Solusi keamanan menyeluruh dari GOJEK, bertujuan untuk memastikan tersedianya layanan transportasi yang semakin diandalkan oleh seluruh masyarakat. Tentunya, hal ini akan memberikan manfaat yang luas tak hanya bagi pengguna, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan mitra driver yang ada di dalam ekosistem GOJEK,” tutup Michael.(Arianto)

Read More

Dompet Dhuafa Gelar Program Call for Proposal 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Mengembangkan usaha sendiri merupakan strategi dalam menghadapi persaingan global  yang semakin meningkat. Sejak 2014 diselenggarakan  Call for Proposal sudah membantu puluhan lembaga dan UMKM di daerah untuk bangkit dan lebih profesional. Sejumlah 30 peserta dari 19 lembaga di seluruh Indonesia akan mengikuti Capacity building dan seleksi akhir dari tanggal 1 – 3 Mei 2019 yang bertempat  di Arimbi Suite, Jakarta Selatan. Sabtu (4/5)

“"Ada maksimal 10 lembaga terpilih nantinya yang akan kita support. Kita melihat dari aspek konten-konten programnya. Jadi memastikan program terpilih selaras dengan value-value yang ditentukan oleh Dompet Dhuafa, Ini adalah proses dari seleksi dari program Call for Proposal Dompet Dhuafa,terang Udhi Tri Kurniawan selaku General Manager Ekonomi Dompet Dhuafa.

Dompet Dhuafa sebagai inisiator program Call for Proposal akan memberikan beberapa dukungan atas program yang diajukan oleh peserta. Dimana nantinya lembaga terpilih akan diberikan bantuan modal dan pendampingan program. Pada awal diselenggarakannya call for proposal tahun 2014 terdapat 7 pemenang, di tahun 2015 terdapat 8 pemenang, tahun 2016 terdapat 10 pemenang dan tahun 2018 terdapat 8 pemenang. Pada tahun 2017 tidak diselenggarakan karena pelaksanaan call for proposal 2016 yang tertunda. Selain itu juga pada tahun 2019 terdapat 105  proposal pengajuan yang diterima oleh Dompet Dhuafa yang dikirimkan oleh para lembaga untuk syarat mengikuti call for proposal.

Para peserta call for proposal diberikan beberapa materi pengembangan kapasitas. Dimana bisa menjadi bahan referensi program atau grand making yang ingin mereka ajukan. Dari 19 lembaga yang mengikuti Call for Proposal, nantinya akan dipilih maksimal 10 lembaga. Selain itu juga, Dompet Dhuafa akan memberikan dukungan dalam dua hal, yaitu sumber daya berupa dana program, yang kedua dalam bentuk Capacity building, berupa pendampingan program. Sehingga  program bisa dijalankan dengan baik. Mereka bersama menimba ilmu dalam Capacity Building, yang merupakan salah satu tahap dalam seleksi Call for Proposal.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Call for Proposal tahun ini akan membagi modal yang diberikan menjadi dua. 70% modal akan diberikan sebagai hibah, 30% lainnya aja masuk sebagai investasi Dompet Dhuafa. Dengan hal tersebut, maka program usaha yang dilakukan lembaga terpilih akan lebih berkelanjutan. Pendampingan juga tidak akan   berakhir hanya dalam dua tahun. Dengan 30% nilai investasi, selama program itu berjalan, Dompet Dhuafa akan terus ikut serta. Sekaligus profit dari program tersebut juga akan kembali diolah untuk kepentingan umat.

Sedikit berbeda dengan tahun 2018, para peserta call for proposal selain mendapatkan pendampingan selama dua tahun  dan dana hibah, juga akan ada investasi sebesar 30% dari Dompet Dhuafa. Profit yang didapat nanti juga akan di olah kembali untuk kepentingan umat. Melalui  Call for Proposal tahun ini bisa mendukung para agen pemberdayaan di daerah-daerah. Sehingga, nilai-nilai pemberdayaan yang Dompet Dhuafa suarakan sejak lama, juga bisa hidup di daerah-daerah.

Diharapkan dengan program Call for Proposal ini maka Dompet Dhuafa akan bisa mendorong inisiasi pemberdayaan yang dilakukan oleh entitas-entitas di daerah. Dengan menggelorakan semangat #jangantakutberbagi di dalam call for proposal Dompet Dhuafa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dikembangkan bersama agar  dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru di Indonesia serta mengangkat martabat kaum dhuafa.

Call for Proposal Dompet Dhuafa sudah ikut membantu puluhan lembaga dan UMKM di daerah untuk bangkit dan lebih profesional. Dengan lebih dari seratus peserta tiap tahunnya, mengindikasikan banyaknya masyarakat yang melihat peluang untuk  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat lokal. Beberapa alumni juga telah berhasil mentransformasikan diri dari Mustaqik menjadi muzzaki. Koperasi Madu Hang Juang di Banten semisal, yang merupakan alumni Call for Proposal 2014. Dimana awalnya penghasilan tiap anggota tidak sampai 500 ribu per bulan, kini telah lebih dari tiga juta per bulan.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Gelar Ratas Evaluasi Harga Jelang Ramadan - Lebaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Beberapa hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajaran terkait di Kantor Presiden, Jakarta, hari Jumat, 3 Mei 2019. Rapat terbatas yang membahas tentang evaluasi harga persiapan menjelang Ramadan dan Idulfitri dalam kesempatan tersebut.

"Ini adalah rapat yang sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya. Tapi saya ingin tahun ini persiapannya lebih detail dan semakin baik terutama yang berkaitan dengan manajemen lapangan. Manajemen lapangan harus lebih terpadu, lebih terkoordinasi, di pusat maupun di daerah," ujarnya mengawali arahan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara, menyampaikan tiga hal utama yang patut menjadi perhatian para jajaran terkait. Pertama, kepastian ketersediaan bahan-bahan pokok di tengah masyarakat agar harga-harga bahan pokok dapat relatif terjaga.

"Yang pertama, berkaitan dengan ketersediaan dan stabilitas harga bahan-bahan pokok betul-betul harus terus kita jaga," ucapnya.

Kemudian yang kedua, Presiden menyinggung soal persiapan dari sisi sarana dan prasarana transportasi menjelang lebaran nanti, utamanya yang berada di jalur-jalur mudik.

"Kita bersyukur saat ini jalan tol Trans Jawa juga sudah tersambung dari Merak sampai Probolinggo. Ini akan sangat membantu. Juga di Sumatra dengan tol Trans Sumatra, juga beberapa ruas dari Bakauheni mungkin sampai Palembang juga sudah tersambung, sehingga ini juga akan memperlancar arus mudik antarwilayah di Sumatra," tuturnya.

Adapun yang ketiga, Presiden Joko Widodo meminta kesiapan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keduanya diminta untuk meningkatkan sinergi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan menimbulkan rasa aman di tengah masyarakat.

"Saya minta Polri dan TNI untuk terus bersinergi melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penangkalan terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang, aman, dan nyaman," tandasnya.(Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Penyelesaian Masalah Sengketa Lahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo memimpin jalannya rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, hari Jumat pagi, 3 Mei 2019. Rapat terbatas kali ini membahas soal upaya percepatan penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanahan.

"Setiap ke daerah baik saat membagi sertifikat maupun kunjungan-kunjungan ke kampung atau ke desa selalu ada yang membisiki kepada saya atau menemui saya mengenai terjadinya sengketa lahan, sengketa tanah, baik itu rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah," kata Presiden mengingatkan jajarannya.

Kepala Negara kemudian menyinggung salah satu sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat dengan BUMN yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Menurutnya, sengketa-sengketa serupa itu tidak hanya terjadi di satu-dua tempat saja, namun tersebar di banyak wilayah.

"Saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan, agar rakyat memiliki kepastian hukum dan ada rasa keadilan," ucapnya.

Terkait dengan konsesi atau hak atas pemanfaatan lahan yang diberikan pemerintah, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsesi tersebut harus mempertimbangkan keberlangsungan dan kepentingan masyarakat yang telah mendiami lahan konsesi tersebut sejak lama. Dirinya tak ingin perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan izin kelola lahan sementara masyarakat yang berada di wilayah konsesi tersebut justru merasa kesulitan untuk memanfaatkan lahan di sekitar mereka.

"Konsesi yang diberikan kepada swasta kalau di tengahnya itu ada desa yang sudah bertahun-tahun hidup di situ kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu ya harus diberikan. Berikan kepada masyarakat desa itu kepastian hukum," kata Presiden.

Di hadapan jajaran terkait, Kepala Negara memerintahkan dengan tegas untuk mencabut konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan bila ditemui adanya sengketa lahan dengan masyarakat sekitar wilayah konsesi.

"Ini rasa keadilan dan kepastian hukum harus dinomorsatukan. Sudah jelas di situ masyarakat hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan," tuturnya.

Presiden melanjutkan, untuk menangani permasalahan serupa itu di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan ketegasan dan langkah-langkah yang sistematik. Dengan upaya yang tersistem itu diharapkan penyelesaian sengketa tidak hanya per kasus melainkan menyentuh seluruh persoalan dasar.

"Karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten, dan kota, maka gunakan cara-cara yang sistemik, yang tersistem, untuk bisa menyelesaikan semua. Tidak satu per satu," ujarnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar kebijakan-kebijakan yang berimplikasi pada penataan dan penanggulangan sengketa pertanahan seperti kebijakan satu peta dan percepatan penerbitan sertifikat untuk rakyat terus dijalankan. Kepala Negara berharap agar pada tahun 2024 atau 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia dapat memiliki sertifikat sehingga mengurangi munculnya potensi sengketa tanah.(Arianto)

Read More

Dewan Pers Indonesia Kejar SK Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Eksistensi Dewan Pers Indonesia hingga hari ini masih tetap berlanjut  meskipun status formilnya masih harus menunggu Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia diterbitkan.

Sejumlah program prioritas kini sudah menanti untuk penguatan kelembagaan Dewan Pers Indonesia atau DPI. Salah satunya adalah pelaksanaan program pendataan keanggotaan organisasi pers dan verifikasi perusahaan pers berdasarkan hasil Kongres Pers Indonesia.

Keputusan itu ditetapkan melalui Rapat Bersama DPI dan Sekretariat Bersama Pers Indonesia, hari Jumat 03 Mei 2019 di Ruang Downing II Hotel Ashley Jakarta.

"Surat pengajuan ke Presiden sudah disampaikan sejak 16 April lalu dan hasilnya harus terus dikawal hingga tuntas," tutur Mandagi usai rapat.

Sementara Anggota DPI Mustika Sani berpendapat, kehadiran DPI merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Jadi pengajuan struktur DPI untuk mendapatkan SK Presiden sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas yakni UU Pers," terang pengacara bergelar Master Hukum.

Hal senada disampaikan wartawan senior yang juga berprofesi sebagai pengacara, Joseph Hutabarat.  Anggota DPI ini turut menjelaskan tentang dasar hukum keberadaan DPI. Menurutnya, di dalam UU Pers tidak ada satu pasal yang mengatur Dewan Pers sebagai wadah tunggal. "Jadi DPI yang dilahirkan melalui Kongres Pers Indonesia wajib disahkan Presiden melalui Surat Keputusan karena sudah sesuai amanat UU Pers," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Badan Pengawas DPI Bintang Adi menegaskan, keberadaan DPI harus terus berlanjut meski SK Presiden belum terbit.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Banwas DPI Firman Tenri. Menurut mantan aktifis yang kini berprofesi sebagai wartawan sekaligus pengacara ini, DPI harus mampu membuktikan bahwa agregasi yang dimilikinya lebih baik dari Dewan Pers yang ada sekarang. "Salah satunya adalah pelaksanaan uji kompetensi harus berlisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan bukan hanya berdasarkan Lembaga Penguji versi Dewan Pers," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Sekber Pers Indonesia Syahril Idham yang hadir mewakili Sekber Pers, menjelaskan, posisi Sekber sebagai pencetus berdirinya DPI akan mensuport penuh seluruh rencana kegiatan DPI.

DPI sendiri saat ini sedang gencar menyusun kekuatan dan berupaya bersama-sama dengan 11 organisasi pers yang merupakan konstituen DPI, memperjuangkan belanja iklan nasional agar terdistribusi hingga ke seluruh daerah. Untuk memperjuangkan itu, DPI secara resmi telah membangun kemitraan dengan lembaga usaha yakni PT Anugerah Pariwara Agen. Memorandum of Understanding atau MOU antar DPI dan PT APA telah ditandatangani bersama antara Ketua DPI Hence Mandagi dan Direktur Utama PT APA Ilham Ilyas.

MOU antara DPI dan PT APA bertujuan untuk memfasilitasi jaringan media yang dimiliki 11 organisasi pers konstituen DPI untuk memperoleh belanja iklan dari total belanja iklan nasional yang mencapai 150 triliun rupiah setiap tahunnya.(Arianto)

Read More

Hans Suta Widhya: Front Pribumi: KPK dan BPK Kudu Bongkar Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Selama tahun 2019 berjalan, terbongkar berbagai  kasus suap amplop cap jempol darah yang melibatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto, kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan Menteri Agama Lukman Hakim. 

Selain itu, korupsi di PLN yang melibatkan Dirut PLN dan pejabat tinggi negara, hingga manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia dan diduga dilakukan juga oleh sejumlah BUMN lainnya 

Banyak lagi merupakan contoh kasus yang menjelaskan bahwa situasi negara dan pemerintahan saat ini sedang dikuasai sepenuhnya oleh komunis cina dan antek-anteknya di dalam negeri. 

"Kami kira tepat sekali bila Indonesian Club menggelar diskusi hari ini, Jumat (3/5) siang untuk mendorong gerakan kaum muda untuk mendesak  KPK dan PPATK membongkar tuntas rantai korupsi dan kejahatan keuangan yang sedang menguasai Istana Negara saat ini, " Kata Hans Suta dari Barisan Rakyat Anti Korupsi dan Kriminalisasi (BRAKK). 

"Semua kasus tersebut kini  menjadi perhatian seluruh kaum muda, mulai dari kampus hingga kaum muda milineal lainnya yang setingkat pendidikan sekolah lanjutan atas." Ungkap Hans--yang juga Sekjen Front Pribumi, di tengah acara Diskusi publik dengan mengambil tema Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara, Jumat (3/5) siang di Hotel Alia Cikini, Jakarta, "

Tegasnya, seluruh rakyat dan seluruh umat lintas agama di Indonesia, lintas suku dan lintas golongan, menduga kuat uang rakyat hasil jarahan oligarki istana itu mengalir untuk mendanai kampanye politik 2019.

"Memangnya sumber duit dari mana lagi bila bukan diambil dari lingkar  kekuasaan Istana Negara? Semua untuk biaya politik elektoral di Indonesia yang sangat mahal itu. Selama ini, seperti pengakuan Ahok, kartel BLBI dan kartel properti yang selama ini jadi sumber utama? BPK dan KPK harus lebih serius bongkar kejahatan ini." Tutup Hans.

Hadir sebagai Narasumber Pembicara Haris Rusly Moti (aktivis Petisi 28), DR. Ubaidillah Badrun (mantan aktivis 1998 dan dosen UNJ), DR.Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS), Prof. M. Yudhie Haryono, PhD (Dosen dan Direktur Nusantara Center), Jajang Nurjaman (Peneliti Center for Budget Analysis) Wahyuni Refi (Mantan Ketua Presidium Pusat GMNI) Ki Burhan Rosyidi (Pengamat Spiritual). Sedangkan yang menjadi Moderator adalah Gigih Guntoro, M.Si. **

(Rel/Red)

Read More

Aliansi Mahasiswa se Bosowa : Hentikan Komersialisasi Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Makassar

Aliansi Mahasiswa Se-universitas Bosowa Menyoal komersialisasi pendidikan, Hardiknas peringati atau di beri peringatan?Hentikan Komersialisasi Pendidikan!!!

"Melihat segala ketimpangan sistem pendidikan terutama uu no 12 thn 2012 yang dengan jelas menggambarkan pengekangan demokratisasi kampus, membuat lubuk hati mahasiswa tersentuh dan turun ke jalan untuk memperingati Hardiknas saudara saudaraku sekalian",Buka Rey Gunarmin selaku Kordinator Mimbar dalam Orasi ilmiahnya dalam aksi 'Aliansi Mahasiswa se-universitas Bosowa' di Fly over Jl. AP. Pettaraani Makassar.

Rey yang sedang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISIPOL Universitas Bosows juga menegaskan bahwa "Hardikanas di peringati dan instansi pendidikan di beri peringatan!  Mengapa tidak, hal hal yg tergambar di kampus selalu bertabrakan dengan idealisme mahasiswa di mulai dari sifat tertutupnya birokrasi kampus dalam pembuatan tata tertib kampus hingga sampai pada persoalan kebebasan berekspresi di dalam kampus".

Terlebih jika kita melihat semakin jauh terkait mahalnya pendidikan di era sekarang, Menurut Aldy thamrin selaku Jendral Lapangan dalam aksi yang di ikuti lebih dari 200an mahasiswa Universitas bosowa ini, sebenarnya hal tersebut berangkat dari komersialisasi pendidikan yg di aktori oleh para pemodal pemodal, maka tidaklah mengeherankan jika instansi pendidikan teruatama kampus telah menjadi ladang subur bisnis para pemodal pemodal ini.

Aliansi yang tergabung dari seluruh mahasiswa Unibos ini terlihat bergantian menyampaikn orasi ilmiahnya. Aksi yg di mulai dari Fly over kemudian menuju kantor DPRD Prov. Sulsel dan berujung di depan kampus Bosowa ini, jalan beriringan sambil menyanyikan lagu darah juang dan memakai almamater mereka sebagai simbol pergerakan dari aliansi mahasiswa. 

Sesampainya mereka dikantor DPRD Provinsi tuntutan mereka yg awalnya tidak menuai respon, akhirnya berujung pada penyeleasaian dengan mengirim tuntutan mereka via Fax. yang dipandu oleh salah satu anggota DPRD yang masih sempat hadir untuk menampung aspirasi. Dengan segala pembahasan mengenai UU. PT. No.12 thn 2012 hingga Evaluasi Kartu Indonesia Pintar (KIP), aliansi tersebut mengakhiri aksinya di gedung DPRD Provinsi setelah Fax. tuntutan terkirim ke pemerintah pusat. 

"Mahasiswa dan seluruh pelajar menjadi komoditas ekonomi, menjadi barang jualan, sebagaimana kita ketahui hal hal ini telah melenceng dari apa yg semestinya kita harapkan dan apa yg telah di amanatkan oleh UUD bahwasanya tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa bukan mencederai kehidupan bangsa, maka hari ini hari pendidikan nasioanal meruapakan hari seluruh rakyat indonesia guna menuntut pendidikan yg sepatut dan seharusnya". Tutup rey gunarmin selaku Kordinator Mimbar dn juga Ketua BEM Fisip univ. bosowa dalam orasi ilmiahnya pada Aksi Aliansi mahasiwa se-Universitas Bosowa. **

(Rel/Red)

Read More

Dekan Fakultas Teknik Unibos Diduga Ajak Mahasiswa Adu Jotos

Duta Nusantara Merdeka | Makassar

Ditengah kesibukan berkegiatan sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik Unibos di kejutkan dengan kehadiran Dekan FT yang tiba-tiba sambil berteriak-teriak dan mengajak mahasiswanya adu jotos. Makassar.

Diketahui Mahasiswa Fakultas Teknik Unibos sedang melakukan kegiatan di aula FT Unibos, namun di tengah-tengah kegiatan, Dekan Fakultas Teknik Unibos tiba-tiba datang dan ingin membumbarkan kegiatan.

Bubar bubar, apa kalian semua ini. siapa mau melawan disini?, begitu ucapan Dekan FT Unibos sambil berteriak.

Tampak sejumlah mahasiswa merasa dirugikan akibat tindakan Dekan FT yang tak patut dicontoh tersebut.

"kami merasa dirugikan dengan tindakan Pak Dekan, ini membuat hubungan lembaga kemahasiswaan dengan struktural Dekanat tidak harmonis" ungkap salah satu mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya. **

(Rel)

Read More

Menelanjangi Makna Dari Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Duta Nusantara Merdeka |

Kalimat "mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah dari para pendiri bangsa yang di tuangkan kedalam UUD 1945 alinea ke 4.

Konotasi "mencerdaskan kehidupan bangsa" menggambarkan sebuah cita cita serta harapan negara dalam upaya mendistribusikan pendidikan ke seluruh rakyat indonesia agar tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yg hikmat dalam kecerdasan!! 

Upaya ini di perkuat lagi pada UUD pasal 31 ayat 1&2  bahwa setiap warga negara berHak mendapatkan pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. 

Gagasanya ini cukuplah jelas bahwa negara dan pemerintah menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan. 

Seluruh harapan dan cita cita itu sungguh nikmat di baca terlebih sembari di khayalkan. 

Iyaaa.. Namun Apakah seluruh harapan tersebut hanya akan menjadi khayalan semata? 

Benar..

Harapan itu hanya akan terus menjadi khayalan jika para generasi penerus bangsa ini hanya sibuk dengan chat di Whatssapp nya dan melupa kepada Aksara-aksara di Bukunya. 

Harapan itu akan sia - sia jika kita terus mengembangbiakan penyakit modernisasi yang mellanda para generasi bangsa ini!  

"Pikiran kita di geser menuju pasar & meninggalkan perpustakaan" Sungguh tamparan menyakitkan yang tidak kita sadari! 

Inilah hegemoni, inilah pengendalian pikiran tanpa kita sadari! "globalisasi dan modernisasi membunuh idealismu guna mencapai birahimu"

Dari segala hiruk-pikuk kekacauan ini, kita akan semakin sulit mendeteksi hakikat dari "Mencerdaskan Kehiddupan Bangsa"

Bagaimana tidak!  Kita menggunakan alat & sistem negara lain untuk menata kehidupan negara Kita dalam segala aspek mulai dari hukum hingga pada sistem pendidikan!  Kemudian dari sini bobroknya lagi,  kita mengharap dan meyakini bahwa ini meruapakn cara yang pantas dan suci.

Mimikri dan model adopsitas yang tinggi!  Adalah warisan kolonial. Imbasnya negara ini akan selalu menganggap negara luar selalu superior di mata kita, dan negara kita akan selalu mengekor dan mengikuti negara lain .

Hegemoni lainya dalam sistem pendidikan adalah standarisasi, jika negara kita tak mencapai standarisasi pendidikan golbal maka kita akan di cap sebagai negara yg primitif dalam berPendidikan.

Acapkali problem ini menghantui kita, negara ini menjadi takut lalu membuat negara ini bersembunyi di balik Ketiak negara lain. 

Sungguh menyedihkan sebenarnya.. 

"Standarisasi serta komersialisasi pendidikan meruapakan penjara kebebasan"

Standarisasi,komersialisasi pendidikan menganggap para penempuh pendidikan sebagai ladang bisnis dan pasar baru, 

logika pendidikan di tabrakan dengan logika ekonomi!  Memberikan banyak celah guna mengkomersialisasikan pendidikan! 

Berangkat dari sinilah lahirnya kejahatan berpikir terkait MAHALNYA PENDIDIKAN. 

Penulis : MUHAMMAD FADEL ZEIN HAILI

Direktur FILODEMO Institute

Read More

Pengamanan Dan Pengawalan Berjalan Lancar Para Kaum Buruh Di Tangerang Sampaikan Sepuluh Tuntutan Di May Day

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Peringatan hari buruh Se-Dunia  (May Day 2019) maka pada hari Rabu  (01/05/2019), sekitar pukul 08.00 Wib, telah berkumpul Kaum Serikat Buruh di beberapa titik kumpul di wilayah Kecamatan Batuceper dalam  Peringatan HUT May Day di pusatkan di wilayah Patung Kuda, Istana Negara, Hotel Indonesia (Bunderan HI) Jakarta Pusat, dan Stadion Senayan Jakarta Selatan bahkan untuk di area wilayah Kota Tangerang berada di lapangan Alun-alun Ahmad Yani.

Dengan demikian untuk wilayah Batuceper ada tiga titik kumpul yaitu untuk massa buruh Kasbi, Kasbi Banten, SBGTS , GSBI PI berada di area jembatan Pusat Pergudangan three in One JL.Daan Mogot Km.19,8 kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan jumlah massa kurang lebih 200 orang dengan pimpinan Maman nuriman (Serikat Buruh Kasbi), dengan berlangsungnya kegiatan aksi damai tersebut di harapkan kepada para buruh dapat mengambil momentum May Day di ajang hari besar kaum buruh di harapkan mendapatkan hasil dari sebagian tuntutan para kaum buruh, kita harus konsisten terhadap perjuangan pergerakan kita yang selama ini telah kita laksanakan". Ujar Maman nuriman.

Untuk tuntutan para kaum buruh, adalah :

1. Bangun dan perkuat BUMN untuk mengelola sumber daya alam, Nasionalisasi asset negara dari tangan pihak asing.

2. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok untuk rakyat.

3. Hentikan penggusuran tanah rakyat, kembalikan tanah rakyat.

4. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat.

5. Revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang partai politik.

6. Hentikan segala bentuk pemberangusan serikat Pekerja / Buruh.

7. Hapuskan sistem kerja kontrak atau out sourching.

8. Cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan permenaker No.36 tahun 2016 tentang pemagangan.

9. Cabut peraturan Walikota Tangerang Nomor.2 Tahun 2017 tentang penyelengaraan penyampaian pendapat di muka umum.

10. Kembalikan peran dan fungsi dewan pengupahan kota Tangerang.

Area selanjutnya berada di PT. Cossons JL. Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, yang dimana massa buruh tersebut tergabung dalam SP. Farkes Reformasi yang berjumlah kurang lebih sebanyak 50 orang dengan pimpinan Bapak Eko, titik kumpul selanjutnya adalah untuk FSP KEP SPSI, SP LEM SPSI , KSPSI berada di halaman Ruko Perumahan Arcadia kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, dengan jumlah massa sekitar 75 orang.

Untuk Perjalanan konvoi mereka  langsung menuju ke wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan pengamanan dan pengawalan yang ketat sekali dari personil POLRI dan TNI, Pengamanan dan Pengawalan mendapat antusias dan penghargaan oleh para kaum Serikat Buruh di Momentum HUT May Day 2019, sebelum aksi damai di mulai maka pihak Kepolisian sebagai penanggung jawab Pengamanan dan pengawalan telah berlangsung Apel Kesiap-siagaan personil Polri, untuk lokasi Apel di Lapangan Komando dan ruang aula untuk mendapatkan beberapa atensi khusus jelang Pengamanan dan pengawalan.

Adapun untuk keterangan jumlah personil POLRI yang telah hadir di lokasi adalah Gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota, Polsek Benda, Polsek Batuceper dengan jumlah Personil keseluruhan sebanyak kurang lebih 100 orang, sebagai Ka Pam Objek adalah di pimpin oleh Kapolsek Batuceper Kompol Hidayat Iwan Irawan,SH.,MA,  dan sebagai Kasatgas Tindak Bapak AKBP R. Bagoes.W,S.Ik,M,Si,  dan pasukan di pertebal oleh pihak Koramil 02 Batu Ceper sebanyak kurang lebih 15 orang dengan pimpinan Danramil Batuceper Mayor ARM Bambang Heryanto.

Arahan Kapolsek Batuceper Kompol Hidayat Iwan Irawan, adalah "Laksanakanlah tugas sebaik-baiknya dengan penuh dengan rasa tanggung jawab,  kepecayaan ini berada di pundak kita di dalam Pengamanan aksi Pra May Day, masih banyak kegiatan yang menanti kita, maka dari itu tolong jaga kesehatan kita,  hindarilah aksi anarkis di dalam menjaga situasi aksi, saya mohon kerjasamanya di dalam tugas pengamanan aksi buruh Pra May Day yang pada hari ini akan berlangsung", Tutur Kapolsek.

Atensi selanjutnya adalah ‘’pertebalah pasukan dengan cara merapat ke dalam massa buruh, lakukanlah penggalangan terkait situasi kegiatan May Day di wilayah Jakarta, lakukanlah dengan serius karena pimpinan kita tidak menginginkan adanya permaslaahan sekecil apapun, kawallah dengan baik sampai jalur perbatasan himbau dengan baik dan gunakanlah jalinan silahturahmi yang baik dengan mereka agar mereka dapat menilai kinerja kita sebagai pihak pengamanan’’. Tutur Kapolsek Batuceper Kompol Hidayat Iwan Irawan.

Sambutan salah satu ketua serikat buruh FSP KEP SPSI ‘’Terima kasih kepada pihak Koramil, Polres Metro Tangerang Kota dan jajaran Polsek-Polsek atas selama ini memberikan pengamanan dan pengawalan kepada kegiatan kami dengan sangat bagus dan semoga kegiatan berjalan lancar, jangan sampai terprovokasi terhadap oknum yang tindak bertanggung jawab tetap waspada tetap ikuti instruksi komando di lapangan, Hidup Buruh‘’. Ujar Febri. Tibalah waktunya barisan pengawalan di setiap titik dilaksanakan di karenakan waktu yang telah tiba untuk berangkat ke Jakarta, dengan sigap tepat dan terukur dengan pembagian beberapa personil maka Pengawalan sampai jalur yang telah di tetapkan dilaksanakan dengan baik dan terpantau oleh awak media dengan situasi kondisi yang aman dan kondusif. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Penampakan Unik Srikandi Wanita Polres Metro Jakarta Barat Pada Hari Buruh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang  tepat jatuh pada setiap tanggal 1 mei, kali Ini ada penampakan yang berbeda Di TL Slipi Jakarta Barat.

Penampakan unik kali ini terlihat saat sejumlah para Srikandi Wanita (Polwan)  Polres Metro Jakarta Barat yang turun di lokasi Trafic light Slipi, kehadirannya turun kejalan dalam rangka Upaya Menciptakan Situasi Kamtibmas kepada para Buruh yang akan menyalurkan Aspirasinya di sejumlah tempat. 

Para Polwan (Polisi Wanita) Polres Metro Jakarta Barat menyambut hangat para rombongan yang melintasi disekitar Trafic light dengan membagikan Bunga kepada para Rombongan Buruh yang melintasi Tl Slipi.

Kabag Sumda Polres Metro Jakarta Barat AKBP Widiastuti mengatakan, kegiatan ini di ikuti sekitar 45 Polwan Polres Metro Jakarta Barat.

"Kami terjun saat ini dalam rangka Colling System sebagai wujud rasa empati kita kepada para saudara-saudara kita (kaum Buruh) yang sedang Berjuang Menyalurkan aspirasinya" Ujar.

Dimana saat Para Polwan Membagikan Bunga, anggota kami sambil memberikan himbauan untuk dapat menyalurkan aspirasinya dengan tertib, Tambahnya Kabag Sumda Polrestro Jakbar AKBP Widiastuti. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Polres Kutai Kertanegara Selenggarakan Binrohtal Terhadap Personil dan ASN

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Bertempat di Mushola As-Salam Polres Kutai Kartanegara (Kukar) telah menyelenggarakan giat (kegiatan) pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) terhadap personil Polres Kutai Kartanegara (Kukar) dan ASN Polres Kukar pasca pemungutan suara dan menjelang Ramadhan 1440 H/2019. Kamis (02/05/2019).

"Giat pembinaan rohani dan mental personil ini dilaksanakann setiap hari Kamis seusai Apel pagi pada pukul 08.30 Wita, hingga menjelang siang, untuk personil yang beragama Nasrani, pembinaan rohani dilaksanakan di ruang Tri Brata Polres Kukar, untuk personil dan ASN Polres Kukar yang beragama Muslim pembinaan rohani dilaksanakan di Masjid As-Salam Polres Kukar,” Ujar Kapolres AKBP Anwar Haidar  melalui kabag Sumda Polres Kukar Kompol Kemis.

Tambahnya lagi, “Pembinaan rohani dan mental ini adalah kegiatan rutin atau agenda dari Bagian Sumber Daya (Bag Sumda) dalam mewujutkan personil Polri kususnya personil Polres Kukar yang memiliki akhlaq, mental, karakter yang baik dan berwibawa serta memiliki budi pekerti yang luhur.”

“Untuk pelayanan ibadah personil yang beragama Islam langsung dipimpin oleh IPDA MTBB Sutopo, dan untuk pembinaan rohani personil Nasrani dipimpin oleh IPTU Agus Purwo Diyono,” tutup Kompol Kemis. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More